PENYELENGGARAAN PEMBINAAN KUALITAS ANAK

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 3 TAHUN 1997

TENTANG

PENYELENGGARAAN PEMBINAAN KUALITAS ANAK

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pembangunan Jangka Panjang

tahap kedua yang bertujuan mewujudkan bangsa Indonesia yang

maju, mandiri, dan sejahtera lahir batin, perlu dilakukan

peningkatan upaya-upaya pembinaan kualitas anak;

• bahwa untuk mencapai dayaguna dan hasilguna dalam pembinaan

anak, maka penyelenggaraan pembinaan kualitas anak oleh orang

tua, masyarakat dan pemerintah perlu lebih dikoordinasikan secara

terpadu;

• bahwa sehubungan dengan hal di atas, dipandang perlu untuk

mengeluarkan Instruksi Presiden tentang Penyelenggaraan

Pembinaan Kualitas Anak.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

(Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 3143);

1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan

Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran

Negara Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor

3475);

1. Peraturan…

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1994

tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

(Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 30, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 3553);

MENGINSTRUKSIKAN:

Kepada : 1. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;

1. Menteri Negara Kependudukan/Kepala BKKBN;

2. Menteri Dalam Negeri;

3. Menteri Agama;

4. Menteri Kesehatan;

5. Menteri Sosial;

6. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;

7. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I;

8. Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II;

Untuk :

PERTAMA : Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, mengkoordinasikan

perumusan kebijaksanaan, program dan kegiatan dalam rangka

pembinaan kualitas anak secara nasional dan terpadu.

KEDUA : Menteri Negara Kependudukan/Kepala Badan Koordinasi Keluarga

Berencana Nasional, mengkoordinasikan pelaksanaan program dan

kegiatan pembinaan kualitas anak yang meliputi :

1. Penyusunan…

2. Penyusunan pedoman umum pelaksanaan kegiatan pembinaan

kualitas anak;

1. Mengkoordinasikan upaya pemecahan masalah yang timbul dalam

rangka pembinaan kualitas anak;

1. Mengadakan evaluasi dan pengendalian secara menyeluruh dan

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

terpadu terhadap pelaksanaan pembinaan kualitas anak;

1. Melaporkan hasil pelaksanaan pembinaan kualitas anak kepada

Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Presiden.

KETIGA : Memberi Dalam Negeri, memberikan dukungan dalam rangka

pelaksanaan pembinaan kualitas anak serta memberikan petunjuk

kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan Bupati/Walikotamadya

Kepala Daerah Tingkat II dalam pelaksanaan pembinaan kualitas anak

di daerah masing-masing.

KEEMPAT : Menteri Agama, menyusun program-program kegiatan yang berkaitan

dengan peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang

Maha ESA, akhlaq, dan budi pekerti luhur, sehingga kualitas

penghayatan spirituil anak semakin optimal dan kokoh.

KELIMA : Menteri Kesehatan, menyusun program-program kegiatan yang

berkaitan dengan peningkatan status gizi dan kesehatan, dengan

pendekatan pelayanan kesehatan dasar serta pemantapan rujukannya,

sehingga diperoleh kebugaran jasmani yang optimal bagi anak.

KEENAM : Menteri…

KEENAM : Menteri Sosial, menyusun program-program kegiatan yang berkaitan

dengan peningkatan kesejahteraan sosial dengan meningkatkan

profesionalisme pelayanan terutama bagi anak terasing, serta anggota

masyarakat lain yang kurang beruntung.

KETUJUH : Menteri Pendidikan dan kebudayaan, menyusun program-program

kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan wajib belajar 9 tahun,

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

minat baca dan belajar guna penumbuhan wawasan ilmu pengetahuan

dan teknologi dalam rangka meningkatkan pembinaan kualitas anak.

KEDELAPAN : Para Menteri lainnya dan para pemimpin Lembaga Pemerintah Non

Departemen, memberikan dukungan terhadap pelaksanaan program

pembinaan kualitas anak, sesuai dengan tugas dan kewenangan

masing-masing.

KESEMBILAN : 1. Para Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, melakukan pembinaan

umum bagi keberhasilan pelaksanaan program pembinaan kualitas

anak di daerah masing-masing.

1. Para Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II, melakukan

pembinaan program sektoral dan regional, khususnya dalam rangka

mendukung pelaksanaan program pembinaan kualitas anak di

daerah masing-masing.

KESEPULUH : Secara bersana-sama atau sendiri-sendiri sesuai dengan tugas dan

kewenangan masing-masing menetapkan ketentuan lebih lanjut yang

diperlukan bagi pelaksanaan Instruksi Presiden ini.

Instruksi…

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta

pada tanggal 12 Februari 1997

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA