PERCEPATAN PENINGKATAN NILAI TAMBAH MINERAL MELALUI
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2013
TENTANG
PERCEPATAN PENINGKATAN NILAI TAMBAH MINERAL MELALUI
PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN DI DALAM NEGERI
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Dalam rangka percepatan peningkatan nilai tambah mineral melalui
pengolahan dan pemurnian di dalam negeri, dengan ini menginstruksikan:
Kepada : 1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
Menteri Perindustrian;
Menteri Perdagangan;
Menteri Keuangan;
Menteri Dalam Negeri;
Menteri Badan Usaha Milik Negara;
Menteri Lingkungan Hidup;
Gubernur; dan
Bupati/Walikota;
Untuk:
PERTAMA : Mengambil langkah-langkah yang diperlukan secara
terkoordinasi dan terintegrasi sesuai dengan tugas,
fungsi dan kewenangan masing-masing untuk
meningkatkan nilai tambah mineral di dalam negeri,
melalui:
pengoordinasian dan sinkronisasi kebijakan;
Peningkatan …
www.bphn.go.id
- peningkatan pelayanan dan percepatan perizinan;
dan
- peningkatan efektifitas pembinaan dan pengawasan
pelaksanaan kebijakan percepatan peningkatan nilai
tambah mineral.
KEDUA : Khusus kepada:
- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral untuk:
- menyediakan data dan informasi terkini
mengenai potensi dan sebaran cadangan bijih
mineral melalui website;
- memfasilitasi penyediaan energi untuk kegiatan
pengolahan dan pemurnian;
- menetapkan kebijakan kewajiban pemenuhan
kebutuhan bijih/konsentrat untuk kegiatan
pengolahan dan pemurnian;
- menetapkan kebijakan kewajiban pemenuhan
dalam negeri hasil pengolahan dan pemurnian
mineral tertentu untuk kebutuhan di sektor
perindustrian; dan
- melakukan evaluasi peraturan perundang-
undangan di bidang mineral yang menghambat
upaya percepatan peningkatan nilai tambah
mineral melalui pengolahan dan pemurnian di
dalam negeri.
- Menteri Perindustrian untuk menyusun peta jalan
(roadmap) industri yang berbasis mineral.
- Menteri Perdagangan untuk menetapkan kebijakan
di bidang ekspor, impor, dan perdagangan dalam
negeri …
www.bphn.go.id
negeri untuk menjamin ketersediaan pasokan,
pengadaan dan kelancaran distribusi bahan baku,
bahan penolong dan barang modal kebutuhan
pengolahan dan pemurnian mineral.
- Menteri Keuangan untuk menetapkan kebijakan di
bidang fiskal dalam rangka mendorong kegiatan
pengolahan dan pemurnian mineral.
- Menteri Dalam Negeri untuk melakukan pembinaan
dan pengawasan serta evaluasi terhadap kebijakan
perizinan oleh pemerintah daerah dalam rangka
percepatan pembangunan pengolahan dan
pemurnian mineral dan/atau infrastrukturnya.
- Menteri Badan Usaha Milik Negara untuk:
- mendorong Badan Usaha Milik Negara guna
membangun pengolahan dan pemurnian mineral
di dalam negeri;
- menetapkan prioritas usulan tambahan
penyertaan modal negara kepada Badan Usaha
Milik Negara yang membangun pengolahan dan
pemurnian mineral di dalam negeri; dan
- mendorong Badan Usaha Milik Negara guna
penyediaan energi dalam rangka mendukung
pembangunan pengolahan dan pemurnian
mineral di dalam negeri.
- Menteri Lingkungan Hidup untuk melakukan
evaluasi peraturan perundang-undangan di bidang
lingkungan hidup yang menghambat upaya
percepatan peningkatan nilai tambah mineral
melalui pengolahan dan pemurnian di dalam negeri.
- Para …
www.bphn.go.id
- Para Gubernur untuk:
- melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam
rangka mendukung pembangunan pengolahan
dan pemurnian mineral serta infrastrukturnya;
dan
- mempercepat proses pemberian izin/rekomendasi
dalam rangka pembangunan pengolahan dan
pemurnian mineral dan/atau infrastrukturnya.
- Para Bupati/Walikota untuk:
- mempercepat proses pemberian izin/rekomendasi
dalam rangka pembangunan pengolahan dan
pemurnian mineral dan/atau infrastrukturnya;
dan
- memberikan dukungan dan fasilitasi percepatan
pembangunan pengolahan dan pemurnian
mineral serta infrastrukturnya.
KETIGA : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
mengoordinasikan:
- pelaksanaan evaluasi kebijakan yang menghambat
pembangunan pengolahan dan pemurnian mineral;
- langkah–langkah kebijakan untuk mempercepat
peningkatan nilai tambah mineral melalui
pengolahan dan pemurnian di dalam negeri;
- pengaturan kewenangan pembinaan industri
pengolahan dan pemurnian mineral dalam negeri;
dan
- pelaksanaan Instruksi Presiden ini dan melaporkan
kepada Presiden paling kurang 1 (satu) kali dalam 6
(enam) bulan.
KEEMPAT …
www.bphn.go.id
KEEMPAT : Kebijakan dan peta jalan yang diinstruksikan kepada
para menteri sebagaimana dimaksud pada Diktum
KEDUA, ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak
dikeluarkannya Instruksi Presiden ini.
KELIMA : Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh
tanggung jawab.
Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.
Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 13 Februari 2013
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
www.bphn.go.id