KOORDINASI TINDAK LANJUT KETETAPAN-KETETAPAN

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 29 TAHUN 1998

TENTANG

KOORDINASI TINDAK LANJUT KETETAPAN-KETETAPAN

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA HASIL

SIDANG ISTIMEWA MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1998

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa terhadap Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan

Rakyat Republik Indonesia Hasil Sidang Istimewa Majelis

Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1998 perlu

segera dilakukan langkah-langkah tindak lanjut agar

ketetapan-ketetapan tersebut dapat dilaksanakan secara menyeluruh

dan nyata dalam kegiatan pemerintahan dan pembangunan sehingga

dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas;

• bahwa sehubungan dengan hal tersebut, dipandang perlu untuk

mengeluarkan Instruksi Presiden tentang Koordinasi Tindak Lanjut

Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik

Indonesia Hasil Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat

Republik Indonesia Tahun 1998.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia

Nomor VIII/MPR/1998 tentang Pencabutan Ketetapan Majelis

Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1993

tentang Referendum;

1. Ketetapan …

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia

Nomor X/MPR/1998 tentang Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan

Dalam Rangka Penyelamatan Dan Normalisasi Kehidupan Nasional

Sebagai Haluan Negara;

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia

Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih

Dan Bebas Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme;

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia

Nomor XIV/MPR/1998 tentang Perubahan Dan Tambahan Atas

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia

Nomor II/MPR/1988 tentang Pemilihan Umum;

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia

Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah,

Pengaturan Pembagian dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional

Yang Berkeadilan, Serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah

Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia

Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka

Demokrasi Ekonomi;

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia

Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia;

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia

Nomor XVIII/MPR/1998 tentang Pencabutan Ketetapan Majelis

Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1978

tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila

(Ekaprasetia Pancakarsa) dan Penetapan tentang Penegasan

Pancasila Sebagai Dasar Negara.

MENGINSTRUKSIKAN: …

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

MENGINSTRUKSIKAN:

Kepada : 1. Menteri Negara Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan

Industri;

1. Menteri Negara Koordinator Bidang Politik dan Keamanan;

2. Menteri Negara Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dan

Pengentasan Kemiskinan;

1. Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan

Pendayagunaan Aparatur Negara.

Untuk :

PERTAMA : Mengkoordinasikan para Menteri, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non

Departemen dan instansi terkait untuk melaksanakan tindak lanjut

Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik

Indonesia Hasil Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat

Republik Indonesia Tahun 1998, dengan pembagian tugas sebagai

berikut:

1. Menteri Negara Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Idustri

mengkoordinasikan tindak lanjut terhadap:

• Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia

Nomor X/MPR/1998 tentang Pokok-Pokok Reformasi

Pembangunan Dalam Rangka Penyelamatan Dan Normalisasi

Kehidupan Nasional Sebagai Haluan Negara;

• Ketetapan …

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

• Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia

Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka

Demokrasi Ekonomi;

1. Menteri Negara Koordinator Bidang Politik dan Keamanan

mengkoordinasikan tindak lanjut terhadap:

• Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia

Nomor VIII/MPR/1998 tentang Pencabutan Ketetapan Majelis

Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor

IV/MPR/1998 tentang Referandum;

• Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia

Nomor XIV/MPR/1998 tentang Perubahan Dan Tambahan Atas

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia

Nomor III/MPR/1998 tentang Pemilihan Umum;

• Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia

Nomor XVIII/MPR/1998 tentang Pencabutan Ketetapan Majelis

Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor

II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan

Pancasila (Ekaprasetia Pancakarsa) dan Penetapan tentang

Penegasan Pancasila Sebagai Dasar Negara.

1. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan

Kemiskinan mengkoordinasikan tindak lanjut terhadap:

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Idonesia

Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia.

1. Menteri …

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

1. Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan

Pendayagunaan Aparatur Negara mengkoordinasikan tindak lanjut

terhadap:

• Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indoesia

Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang

Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;

• Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indoesia

Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi

Daerah, Pengaturan, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional

Yang Berkeadilan, Serta Perimbangan Keuangan Pusat dan

Daerah Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

KEDUA : Dalam menyusun dan melaksanakan tindak lanjut Ketetapan Majelis

Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia itu, mencakup:

1. Perumusan dan penyelesaian Undang-Undang serta ketentuan

lainnya yang terkait sesuai amanat Ketetapan Majelis

Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang bersangkutan;

1. Perumusan kebijaksanaan, program dan langkah-langkah dalam

melaksanakan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik

Indonesia yang bersangkutan.

KETIGA : Melaporkan langkah-langkah tindak lanjut yang dilaksanakan kepada

Presiden.

Instruksi …

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di Jakarta

pada tanggal 2 Desember 1998

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE