PERUBAHAN ATAS INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 25 TAHUN 1998

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 27 TAHUN 1998

TENTANG

PERUBAHAN ATAS INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 25 TAHUN 1998

TENTANG PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI

LEMBAGA PEMERINTAH NON - DEPARTEMEN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka peningkatan daya guna dan hasil guna pelaksanaan

tugas umum pemerintah dan pembangunan dipandang perlu

menyempurnakan Instruksi Presiden Nomor 25 Tahun 1998 tentang

Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Lembaga Pemerintah

Non-Departemen;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945;

1. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan

Pendayagunaan Aparatur Negara;

1. Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan

Pengawasan Pembangunan;

1. Instruksi Presiden Nomor 25 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan

Tugas dan Fungsi Lembaga Pemerintah Non-Departemen;

MENGINSTRUKSIKAN:

Kepada : 1. Ketua Lembaga Sandi Negara;

1. Kepala Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional;

2. Ketua Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;

3. Kepala Badan Tenaga Atom Nasional;

4. Ketua …

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

1. Ketua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;

2. Ketua Badan Pengawas Tenaga Nuklir;

3. Kepala Badan Urusan Logistik;

4. Kepala Badan Standardisasi Nasional;

5. Kepala Perpustakaan Nasional.

Untuk :

PERTAMA : Mengikuti dan melaksanakan ketentuan dalam Lampiran Instruksi

Presiden ini sebagai perubahan terhadap Lampiran Instruksi Presiden

Nomor 25 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Lembaga Pemerintah Non-Departemen.

KEDUA : Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta

pada tanggal 14 Oktober 1998

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI

LEMBAGA PEMERINTAH NON - DEPARTEMEN

===============================================================

No. LEMBAGA PEMEIRINTAH MENTERI YANG SUBSTANSI YANG

NON DEPARTEMEN MENGKOORDINASI DIKOORDINASIKAN

1 2 3 4

1. Lembaga Sandi Negara Menteri Negara Koordinasi

(LEMSANEG) Koordinator Pengamanan dan

Bidang Politik dan Lalu Lintas

Keamanan Persandian

===============================================================

No. LEMBAGA PEMERINTAH MENTERI YANG SUBSTANSI YANG

NON DEPARTEMEN MENGKOORDINASI DIKOORDINASIKAN

1 2 3 4

1. Lembaga Sandi Negara

(LEMSANEG) Koordinator pengamanan dan

Bidang Politik lalulintas

dan Keamanan persandian

1. Badan Koordinasi Menteri Negara Pemanfaatan

Survei dan Pemetaan Koordinator Teknologi

Nasional Bidang Politik pemetaan dalam

(BAKORSURTANAL) dan Keamanan rangka Pembangunan

dan keamanan

nasional

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

1. Lembaga Penerbangan Menteri Negara Koordinasi

dan Antariksa Riset dan pemanfaatan

Nasional (LAPAN) Teknologi/ teknologi

Kepala Badan kedirgantaraan

Pengkajian dan Pengembangan untuk

Penerapan Riset dan

Teknologi Teknologi

1. Badan Tenaga Atom Menteri Negara Pengkajian dan

Nasional (BATAN) Riset dan Penerapan

Teknologi/ Teknologi nuklir

Kepala Badan

Pengkajian dan

Penerapan

Teknologi

1. Lembaga Ilmu Menteri Negara Pemanfaatan

Pengetahuan Indonesia Riset dan Penelitian dan

(LIPI) Teknologi/ Pengembangan

Kepala Badan Ilmu Pengetahuan

Pengkajian dan

Penerapan

Teknologi

1. Badan Pengawas Tenaga Menteri Negara Pengendalian

Nuklir (BAPETEN) Riset dan Pelaksanaan

Teknologi/ Pengawasan

Kepala Badan nuklir

Pengkajian dan

Penerapan Teknologi

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

1. Badan Urusan Logistik Menteri Perindustrian Distribusi dan

(BULOG) dan Perdagangan perdagangan

bahan pokok

pangan

1. Badan Standardisasi Menteri Perindustrian Pemanfaatan dan

Nasional (BSN) dan Perdagangan pengendalian

standardisasi

1. Perpustakaan Nasional Menteri Pendidikan Pembinaan dan

(PERPUSNAS) dan Kebudayaan Pengembangan

perpustakaan

dalam kaitannya

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE