MENGHENTIKAN PENGGUNAAN ISTILAH PRIBUMI DAN NON PRIBUMI

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 26 TAHUN 1998

TENTANG

MENGHENTIKAN PENGGUNAAN ISTILAH PRIBUMI DAN NON PRIBUMI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk lebih meningkatkan perwujudan persamaan kedudukan di

dalam hukum dan pemerintahan, persamaan hak atas pekerjaan dan

penghidupan, hak dan kewajiban warga negara, dan perlindungan hak

asasi manusia, serta lebih memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa,

dipandang perlu memberi arahan bagi upaya pelaksanaannya;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1), Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31 dan

Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945;

MENGINSTRUKSIKAN:

Kepada : 1. Para Menteri;

1. Para Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen;

2. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara;

3. Para Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan Bupati/Walikotamadya

Kepala Daerah Tingkat II;

Untuk :

PERTAMA : Menghentikan penggunaan istilah pribumi dan non pribumi dalam

semua perumusan dan penyelenggaraan kebijakan, perencanaan

program, ataupun pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan.

KEDUA : …

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

KEDUA : Memberikan perlakuan dan layanan yang sama kepada seluruh warga

negara Indonesia dalam penyelenggaraan layanan pemerintahan,

kemasyarakatan dan pembangunan, dan meniadakan pembedaan dalam

segala bentuk, sifat serta tingkatan kepada warga negara Indonesia baik

atas dasar suku, agama, ras maupun asal-usul dalam penyelenggaraan

layanan tersebut.

KETIGA : Meninjau kembali dan menyesuaikan seluruh peraturan

perundang-undangan, kebijakan, program dan kegiatan yang selama ini

telah ditetapkan dan dilaksanakan, termasuk antara lain dalam

pemberian layanan perizinan usaha, keuangan/perbankan,

kependudukan, pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja dan penentuan

gaji atau penghasilan dan hak-hak pekerja lainnya, sesuai dengan

Instruksi Presiden ini.

KEEMPAT : Para Menteri, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen,

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bupati/Walikotamadya Kepala

Daerah Tingkat II melakukan pembinaan dalam sektor dan wilayah

masing-masing terhadap pelaksanaan Instruksi Presiden ini di kalangan

dunia usaha dan masyarakat yang menyelenggarakan kegiatas atas dasar

perizinan yang diberikan atas dasar kewenangan yang dimilikinya.

KELIMA : Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan mengkoordinasi

pelaksanaan instruksi ini dikalangan para Menteri dan pejabat-pejabat

lainnya yang disebut dalam Instruksi Presiden ini.

Instruksi …

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Instruksi Presiden ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta

pada tanggal 16 September 1998

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE