PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 25 TAHUN 1998

TENTANG

PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI

LEMBAGA PEMERINTAH NON - DEPARTEMEN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka peningkatan daya guna dan hasil guna pelaksanaan

tugas umum pemerintahan dan pembangunan, dipandang perlu

menetapkan Instruksi Presiden tentang penyelenggaraan tugas dan

fungsi Lembaga Pemerintah Non-Departemen;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

1. Keputusan Presiden Nomor 122/M Tahun 1998;

2. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1998 tentang Penyelenggaaraan

Pendayagunaan Aparatur Negara;

1. Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan

Pengawasan Pembangunan;

MENGINSTRUKSIKAN :

Kepada : 1. Ketua Lembaga Sandi Negara;

1. Kepala Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional;

2. Ketua Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;

3. Kepala Badan Tenaga Atom Nasional;

4. Ketua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;

5. Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir;

6. Kepala Badan Urusan Logistik;

7. Kepala …

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

1. Kepala Badan Standardisasi Nasional;

2. Kepala Perpustakaan Nasional.

Untuk :

PERTAMA : Melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing sesuai petunjuk

dan/atau pedoman yang ditetapkan oleh Menteri, sebagaimana tersebut

dalam lampiran Instruksi Presiden ini.

KEDUA : Melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing serta hasilnya

kepada Menteri yang bersangkutan.

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta

pada tanggal 31 Agustus 1998

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 25 TAHUN 1998

PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI

LEMBAGA PEMERINTAH NON-DEPARTEMEN

1. Lembaga Sandi Menteri Negara Koordinasi Pengamanan

Negara (LEMSANDI) Koordinator Bidang dan lalu lintas

Politik dan Keamanan persandian.

1. Badan Koordinasi Menteri Negara Pemanfaatan teknologi

Survei dan Pemetaan Koordinator Bidang pemetaan dalam rangka

Nasional Politik dan Keamanan pembangunan dan keamanan

(BAKOSURTANAL) nasional

1. Lembaga Penerbangan Menteri Negara Riset Koordinasi Pemanfaatan

dan Antariksa dan Teknologi/Kepala teknologi kedirgantaraan

Nasional (LAPAN) Badan Pengkajian dan untuk pengembangan riset

Penerapan Teknologi dan teknologi

1. Badan Tenaga Nuklir Menteri Negara Riset dan Pengkajian dan

Nasional (BATAN) Teknologi/Kepala Badan penerapan teknologi

Pengkajian dan Penerapan nuklir

Teknologi

1. Lembaga Ilmu Menteri Negara Riset dan Pemanfaatan penelitian

Pengetahuan Teknologi/Kepala Badan dan pengembangan ilmu

Indonesia (LIPI) Pengkajian dan Penerapan pengetahuan dan

Teknologi teknologi untuk

pengembangan pembangunan

wilayah dan daerah

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

1. Badan Pengawas Menteri Negara Riset dan Pengendalian pelaksanaan

Tenaga Nuklir Teknologi/Kepala Badan pengawasan nuklir

(BAPETEN) Pengkajian dan Penerapan

Teknologi

1. Badan Urusan Menteri Perindustrian Distribusi dan

Logistik (BULOG) dan Perdagangan perdagangan bahan

pokok pangan

1. Badan Standardisasi Menteri Perindustrian Pemanfaatan dan

(BSN) dan Perdagangan pengendalian

standardisasi

1. Perpustakaan Menteri Pendidikan Pembinaan dan

Nasional dan Kebudayaan pengembangan

(PERPUSTAKAAN) perpustakaan dalam

kaitannya dengan

pelaksanaan kebijaksanaan

pendidikan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE