PEMULIHAN KEWENANGAN MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 24 TAHUN 1998

TENTANG

PEMULIHAN KEWENANGAN MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI

DALAM PEMBERIAN IJIN USAHA PERTAMBANGAN PASIR LAUT

DI DAERAH LEPAS PANTAI PERAIRAN PULAU BATAM

DAN SEKITARNYA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa dalam rangka peningkatan tertib pembangunan dan pengelolaan

penerimaan negara, dipandang perlu menata kembali pelaksanaan

kegiatan pengerukan paisr laut oleh Otorita Pengembangan Daerah

Industri Pulau Batam berikut pengelolaan hasilnya;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

1. Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973 tentang Daerah Industri

Pulau Batam, Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir

Dengan Keputusan Presiden Nomor 94 Tahun 1998;

MENGINSTRUKSIKAN :

Kepada : 1. Menteri Keuangan;

1. Menteri Pertambangan dan Energi;

2. Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam;

Untuk :

PERTAMA : Memulihkan kewenangan pemberian ijin usaha pertambangan pasir laut

di daerah lepas pantai perairan Pulau Batam dan sekitarnya, yang

selama ini dilimpahkan oleh Menteri Pertambangan dan Energi kepada

Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam, kepada Menteri

Pertambangan dan Energi.

KEDUA : …

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

KEDUA : Pendapatan atau bagian pendapatan yang masih akan diterima Otorita

Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam dari kegiatan pengerukan

pasir laut, dan saldo pendapatan dari kegiatan tersebut yang masih

dikelola, serta tidak terikat kewajiban pembayaran kepada pihak ketiga,

disetorkan langsung ke Kas Negara.

KETIGA : Tata cara penyetoran pendapatan sebagaimana dimaksud dalam diktum

KEDUA, ditetapkan Menteri Keuangan.

KEEMPAT : Pemberian ijin usaha bagi kegiatan pertambangan pasir laut seperti yang

salama ini dilakukan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau

Batam, selanjutnya diselenggarakan Menteri Pertambangan dan

Energi dengan memperhatikan pertimbangan Menteri Perhubungan.

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 1 Agustus 1998

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE