PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2 TAHUN 2009

TENTANG

PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI

DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka mengoptimalisasi belanja pemerintah dalam pengadaan barang/jasa

Pemerintah, sekaligus menggerakan pertumbuhan dan memberdayakan industri dalam

negeri melalui peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dengan ini

menginstruksikan :

Kepada : 1. Menteri Kabinet Indonesia Bersatu;

1. Jaksa Agung Republik Indonesia;

2. Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen;

3. Panglima Tentara Nasional Indonesia;

4. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;

5. Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara;

6. Gubernur;

7. Bupati/Walikota.

Untuk :

PERTAMA : Dalam pengadaan barang/jasa pemerintah di lingkungan instansi

masing-masing, agar:

• melakukan langkah-langkah sesuai kewenangan masing-masing

guna memaksimalkan penggunaan barang/jasa hasil produksi

dalam negeri termasuk rancang bangun dan perekayasaan

nasional, serta penggunaan penyedia barang/jasa nasional;

• memberikan ...

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

• memberikan preferensi harga untuk barang produksi dalam negeri

dan penyedia jasa pemborongan nasional kepada perusahaan

penyedia barang/jasa;

sesuai ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003

tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan

Presiden Nomor 95 Tahun 2007.

KEDUA : Dalam rangka mengoptimalkan penggunaan barang/jasa hasil

produksi dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah

sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, agar berpedoman

dan mengacu pada Pedoman Peningkatan Penggunaan Barang/Jasa

Produksi Dalam Negeri yang ditetapkan oleh Menteri Perindustrian.

KETIGA : Menteri Perdagangan mengkoordinasikan kampanye penggunaan

produksi dalam negeri di lingkungan instansi pemerintah

pusat/daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik

Daerah.

KEEMPAT : 1. Untuk memaksimalkan kebijakan penggunaan barang/jasa hasil

produksi dalam negeri serta penyedia barang/jasa nasional dalam

pengadaan barang/jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam

Instruksi Presiden ini, membentuk Tim Nasional Peningkatan

Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah, yang untuk selanjutnya dalam Instruksi Presiden ini

disebut Timnas P3DN, dengan susunan keanggotaan sebagai

berikut :

Ketua

merangkap Anggota : Menteri Perindustrian;

Anggota : 1. Menteri Dalam Negeri;

1. Menteri Keuangan;

2. Menteri Perdagangan;

3. Menteri ...

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

1. Menteri Negara Pendayagunaan

Aparatur Negara;

1. Menteri Negara Perencanaan

Pembangunan Nasional/Kepala

Badan Perencanaan Pembangunan

Nasional;

1. Menteri Negara Koperasi dan Usaha

Kecil dan Menengah;

1. Menteri Negara Badan Usaha Milik

Negara;

1. Sekretaris Kabinet;

2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan

dan Pembangunan;

1. Kepala Lembaga Kebijakan

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

1. Dalam pelaksanaan tugasnya Timnas P3DN dibantu oleh

Sekretariat dan Kelompok Kerja.

1. Susunan keanggotaan dan mekanisme kerja Sekretariat dan

Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada angka 2, ditetapkan

oleh Ketua Timnas P3DN.

KELIMA : Timnas P3DN sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT

bertugas :

• merumuskan dan menyiapkan kebijakan, strategi dan program

untuk mengoptimalkan penggunaan barang/jasa hasil

produksi dalam negeri dan penyedia barang/jasa nasional

dalam pengadaan barang/jasa pemerintah;

• menetapkan langkah-langkah strategis yang diperlukan dalam

rangka memaksimalkan penggunaan barang/jasa hasil

produksi dalam negeri dan penyedia barang/jasa nasional

dalam pengadaan barang/jasa pemerintah;

• melakukan ...

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

• melakukan sosialisasi secara menyeluruh dan komprehensif

penggunaan barang/jasa hasil produksi dalam negeri dan

penyedia barang/jasa nasional dalam pengadaan barang/jasa

pemerintah;

• menetapkan langkah-langkah strategis dalam rangka

penyelesaian permasalahan yang menghambat pelaksanaan

Instruksi Presiden ini; dan

• melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Instruksi

Presiden ini.

KEENAM : Dalam melaksanakan tugasnya, Timnas P3DN dapat melakukan

kerjasama dengan konsultan, tenaga ahli, akademisi atau pihak-

pihak lain yang dipandang perlu.

KETUJUH : Timnas P3DN menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan

tugasnya kepada Presiden melalui Menteri Koordinator Bidang

Perekonomian secara berkala setiap 6 (enam) bulan, atau sewaktu-

waktu jika diminta Presiden.

KEDELAPAN : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Timnas P3DN

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

KESEMBILAN : Melaksanakan Instruksi Presiden ini sebaik-baiknya dengan penuh

tanggung jawab.

Instruksi ...

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta

pada tanggal 9 Februari 2009

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum,

Dr. M. Iman Santoso