PERDAGANGAN ANTAR DAERAH TINGKAT I DAN DAERAH

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2 TAHUN 1998

TENTANG

PERDAGANGAN ANTAR DAERAH TINGKAT I DAN DAERAH

TINGKAT II/PULAU

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan ketahanan ekonomi

nasional, perlu mengambil langkah-langkah untuk memperlancar

arus barang dari dan ke Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat

II/Pulau;

• bahwa sehubungan dengan itu, dipandang perlu mengeluarkan

Instruksi Presiden;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

MENGINSTRUKSIKAN:

Kepada : 1. Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pengawasan

Pembangunan;

1. Menteri Koordinator Bidang Produksi dan Distribusi;

2. Menteri Dalam Negeri;

3. Menteri Keuangan;

4. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;

5. Menteri Pertanian;

6. Menteri Kehutanan;

7. Menteri Perhubungan;

8. Menteri Kesehatan;

10.Jaksa …

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

10.Jaksa Agung;

11.Para Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.

12.Para Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II.

Untuk :

PERTAMA : 1. Tidak melarang perdagangan barang/komoditi antar Daerah Tingkat

I dan antar Daerah Tingkat II/Pulau;

1. Mencabut larangan perdagangan barang/komoditi antar Daerah

Tingkat I dan antar Daerah Tingkat II/Pulau;

1. Tidak melakukan kebijakan tataniaga barang/komoditi di

masing-masing Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;

1. Mencabut kebijakan tataniaga barang/komoditi di masing-masing

Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;

1. Melaksanakan seluruh kebijakan dan ketentuan perdagangan dalam

negeri yang hanya dikeluarkan oleh Menteri Perindustrian dan

Perdagangan.

KEDUA : Pelaksanaan Instruksi Presiden ini dipantau oleh Menteri Perindustrian

dan Perdagangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertanian dan

Menteri Keuangan.

KETIGA : …

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

KETIGA : Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta

pada tanggal 21 Januari 1998

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI

Kepala Biro Hukum

dan Perundang-undangan

ttd.

Lambock V. Nahattands