PEMBANGUNAN INDUSTRI MOBIL NASIONAL

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2 TAHUN 1996

TENTANG

PEMBANGUNAN INDUSTRI MOBIL NASIONAL

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa tahap dalam tinggal landas pembangunan perlu terus diperkuat

kemandirian bangsa, khususnya dalam penyediaan sarana transportasi

darat dalam wujud pembuatan mobil nasional;

• bahwa dalam jangka panjang mobil nasional tersebut perlu pula

diekspor dalam rangka memperkuat kemandirian sumber-sumber

pembiayaan pembangunan nasional;

• bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu segera dirintis pembuatan

mobil nasional dengan kebijakan-kebijakan dasar seperti yang tertuang

dalam Instruksi Presiden ini.

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;

MENGINSTRUKSIKAN :

Kepada : 1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;

1. Menteri Keuangan;

2. Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua Badan Koordinasi

Penanaman Modal.

Untuk :

PERTAMA : Secara terkoordinasi mengambil langkah-langkah untuk secepatnya

mewujudkan pembangunan industri mobil nasional yang memenuhi

unsur-unsur:

• menggunakan…

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

• menggunakan merek yang diciptakan sendiri;

• diproduksi di dalam negeri;

• menggunakan komponen buatan dalam negeri.

KEDUA : Dalam rangka perwujudannya:

1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan membina, membimbing, dan

memberi kemudahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

yang berlaku agar industri mobil nasional tersebut:

• menggunakan merek yang diciptakannya sendiri;

• sebanyak mungkin menggunakan komponen buatan dalam negeri;

• dapat mengekspor mobil hasil produksinya.

1. Menteri Keuangan memberi kemudahan di bidang perpajakan sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku:

• pembebasan bea masuk atas impor komponen yang masih

diperlukan;

• pemberlakuan tarif Pajak Pertambahan Nilai 10% atas penyerahan

mobil yang diproduksi;

• pembayaran Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang atas

penyerahan mobil yang diproduksi, ditanggung oleh Pemerintah.

1. Menteri Penggerak Dana Investasi/Ketua Badan Koordinasi

Penanaman Modal mengambil langkah-langkah pengamanan sehingga

pembangunan industri mobil nasional tersebut dapat berjalan lancar.

KETIGA : Secara bersama atau sendiri-sendiri sesuai dengan tugas dan kewenangan

masing-masing menetapkan ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi

pelaksanaan Instruksi ini.

Instruksi…

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta

pada tanggal 19 Februari 1996

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO