PENETAPAN HARGA DASAR GABAH

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 19 TAHUN 1998

TENTANG

PENETAPAN HARGA DASAR GABAH

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan produksi pangan serta untuk

meningkatkan pendapatan petani melalui jaminan harga yang wajar,

maka dipandang perlu untuk menetapkan harga dasar dan harga

pembelian untuk gabah/beras dari para petani oleh Koperasi/Koperasi

Unit Desa (KUD) serta harga pembelian dalam negeri oleh BULOG.

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

MENGINSTRUKSIKAN:

Kepada : 1. Menteri Negara Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan

Industri;

1. Menteri Pertanian;

2. Menteri Keuangan;

3. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;

4. Menteri Dalam Negeri;

5. Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah;

6. Menteri Negara Pangan dan Hortikultura;

7. Gubernur Bank Indonesia;

8. Kepala Badan Urusan Logistik;

10.Kepala Badan Pusat Statistik;

11.Para Gubernur Kepala Daerah Tingkat I yang bersangkutan.

Untuk : …

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Untuk :

PERTAMA : Terhitung mulai tanggal 1 Juni 1998 menggunakan pedoman harga

pembelian dalam rangka pengadaan Gabah dan Beras produksi dalam

negeri sebagai berikut:

1. Harga Dasar Gabah :

Harga Dasar Pembelian Gabah Kering Giling (GKG) oleh

Koperasi/KUD dari petani adalah Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) per

kilogram.

1. Harga pembelian BULOG:

• Gabah Kering

Giling (GKG) :

1. Dari Koperasi/KUD adalah Rp.1.016,00 (seribu enam belas

rupiah) per kilogram.

1. Dari Non Koperasi/KUD adalah Rp.1.010,00 (seribu sepuluh

rupiah) per kilogram.

• Beras:

1. Dari Koperasi/KUD adalah Rp.1.660,00 (seribu enam ratus

enam puluh rupiah) per kilogram.

1. Dari Non Koperasi/KUD adalah Rp.1.650,00 (seribu enam

ratus lima puluh rupiah) per kilogram.

KEDUA : Persyaratan kualitas terhadap harga dasar gabah sebagaimana dimaksud

pada diktum PERTAMA adalah sebagai berikut:

Kadar air : 14,5%

Butir …

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Butir hampa/kotoran maksimum : 3%

Butir kuning/rusak maksimum : 3%

Butir mengapur/hijau maksimum : 5%

Butir merah maksimum : 3%

KETIGA : Dalam hal petani belum mampu memenuhi persyaratan kualitas yang

ditetapkan Pemerintah, maka petani atau kelompok tani dapat menjual

produksinya dalam berbagai kondisi kualitas kepada Koperasi/KUD

sesuai tabel harga yang berlaku.

KEEMPAT : Para pejabat tersebut angka 2 sampai dengan angka 11 di bidangnya

masing-masing atau bersama-sama memberikan petunjuk pelaksanaan

serta mengadakan pengawasan atas pelaksanaan Instruksi Presiden ini

oleh instansi/pejabat di lingkungannya, dan Menteri Negara Koordinator

Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri mengkoordinasikan

pelaksanaan kebijaksanaan yang diatur dalam Instruksi Presiden ini.

KELIMA : Masa pembelian gabah dan beras produksi dalam negeri dilakukan

sepanjang tahun mulai tanggal 1 Juni 1998.

KEENAM : Terhitung mulai berlakunya Instruksi Presiden ini, semua ketentuan

tentang penetapan harga dasar gabah dan beras yang telah ada sebelum

dikeluarkannya Instruksi Presiden ini dinyatakan tidak berlaku.

Instruksi …

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Instruksi Presiden ini berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta

pada tanggal 10 Juli 1998

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE