KEBIJAKAN FASILITAS PERDAGANGAN BEBAS DI DALAM NEGERI
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2015
TENTANG
KEBIJAKAN FASILITAS PERDAGANGAN BEBAS DI DALAM NEGERI
(INLAND FREE TRADE ARRANGEMENT)
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Dalam rangka mempercepat dan memperluas peningkatan investasi dan
pengembangan industri nasional yang memanfaatkan hasil produksi dari
sumber daya dalam negeri untuk memperkuat daya saing ekonomi nasional,
dengan ini menginstruksikan:
Kepada : 1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
Menteri Keuangan;
Menteri Perdagangan;
Menteri Perindustrian;
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.
Untuk :
PERTAMA : Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas,
fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk mewujudkan
dan mengawasi pelaksanaan kebijakan pengaturan pemberian
fasilitas perdagangan bebas di dalam negeri (inland free trade
arrangement) bagi kegiatan usaha industri di kawasan atau
tempat tertentu yang menggunakan bahan baku, komponen,
dan barang penolong yang diimpor dan dari dalam negeri.
KEDUA . . .
KEDUA : Menteri Keuangan menyusun aturan mengenai:
- Penangguhan bea masuk yang dikenakan atas impor
bahan baku, komponen, dan barang penolong yang
digunakan untuk membuat barang dalam kegiatan usaha
pada kawasan atau tempat atau industri tertentu yang
mendapatkan fasilitas perdagangan bebas di dalam negeri
(Inland Free Trade Arrangement);
- Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tidak dipungut bagi
penyerahan dalam negeri atas bahan baku, komponen,
dan barang penolong yang berasal dari produksi dalam
negeri maupun antar kawasan atau tempat atau industri
tertentu yang mendapatkan fasilitas perdagangan bebas di
dalam negeri (Inland Free Trade Arrangement); dan
- Pengenaan bea masuk 0% (nol perseratus) atas impor
barang yang dimaksud pada butir 1, yang telah digunakan
untuk memproduksi barang hasil produksi pada kawasan
atau tempat atau industri tertentu yang mendapatkan
fasilitas perdagangan bebas di dalam negeri (Inland Free
Trade Arrangement) yang dijual ke pasar dalam negeri
dengan pengenaan bea masuk 0% (nol perseratus) selama
barang hasil produksi tersebut memiliki tingkat
kandungan dalam negeri sedikitnya 40% (empat puluh
perseratus).
KETIGA : Menteri Perdagangan menyusun aturan mengenai kemudahan
dan kecepatan pemberian Surat Keterangan Asal barang
Indonesia (SKA form B) dan Surat Keterangan Asal (SKA)
lainnya yang diperlukan untuk mendapatkan preferensi tarif
dalam rangka kerjasama perdagangan internasional.
KEEMPAT . . .
KEEMPAT : Menteri Perindustrian menyusun aturan mengenai:
- Penetapan industri tertentu, kawasan atau tempat
tertentu yang mendapatkan fasilitas perdagangan bebas di
dalam negeri (Inland Free Trade Arrangement);
- Pemberian sertifikat Tingkat Kandungan Dalam Negeri
(TKDN) untuk barang hasil produksi industri tertentu,
kawasan atau tempat tertentu yang mendapatkan fasilitas
perdagangan bebas di dalam negeri (Inland Free Trade
Arrangement).
KELIMA : Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal menyusun
aturan mengenai kemudahan dan percepatan pemberian
perizinan investasi dalam rangka pelaksanaan kebijakan
pengaturan pemberian fasilitas perdagangan bebas di dalam
negeri (inland free trade arrangement).
KEENAM : Penyusunan aturan oleh Menteri Keuangan, Menteri
Perdagangan, Menteri Perindustrian, dan Kepala Badan
Koordinasi Penanaman Modal diselesaikan paling lambat
bulan Desember 2015.
KETUJUH : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian:
- Melakukan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian
dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan fasilitas
perdagangan bebas di dalam negeri (inland free trade
arrangement).
- Melaporkan pelaksanaan Instruksi Presiden ini kepada
Presiden secara berkala atau sewaktu-waktu.
KEDELAPAN . . .
KEDELAPAN : Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh tanggung
jawab.
Dikeluarkan di Jakarta Pada tanggal 23 Desember 2015
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
JOKO WIDODO
Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan,
Muhammad Sapta Murti