Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
INPRES Berlaku

PENGHEMATAN ENERGI DAN AIR

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13 TAHUN 2011

TENTANG

PENGHEMATAN ENERGI DAN AIR

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka lebih meningkatkan penghematan energi dan air, dengan tetap

memperhatikan kebutuhan energi dan air serta prinsip keadilan dalam

pemanfaatannya, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II;

  1. Jaksa Agung Republik Indonesia;

  2. Panglima Tentara Nasional Indonesia;

  3. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;

  4. Kepala Lembaga Pemerintahan Non Kementerian;

  5. Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara;

  6. Gubernur; dan

  7. Bupati/Walikota

Untuk:

PERTAMA : Melakukan langkah-langkah dan inovasi penghematan energi dan air di

lingkungan instansi masing-masing dan/atau di lingkungan Badan Usaha

Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sesuai kewenangan masing-masing, dengan berpedoman pada Kebijakan

Penghematan Energi dan Air, untuk:

  • penerangan dan alat pendingin ruangan gedung kantor dan/atau

bangunan yang dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, BUMN, dan BUMD;

  • peralatan kantor, perlengkapan, dan peralatan yang menggunakan

energi listrik atau bahan bakar minyak untuk gedung kantor dan/atau

bangunan termasuk kendaraan dinas, yang dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, BUMN, dan BUMD; dan

  • kegiatan atau aktifitas Pemerintah, Pemerintah Daerah, BUMN, dan

BUMD yang memanfaatkan air.

www.djpp.kemenkumham.go.id

KEDUA : 1. Penghematan energi dan air sebagaimana dimaksud dalam

Diktum PERTAMA dilakukan dengan target:

  • Penghematan listrik sebesar 20% (duapuluh persen) dihitung dari rata-rata penggunaan listrik di lingkungan masing-masing

dalam kurun waktu 6 (enam) bulan sebelum dikeluarkannya

Instruksi Presiden ini;

  • Penghematan pemakaian BBM Bersubsidi sebesar 10% (sepuluh

persen) melalui pengaturan pembatasan penggunaan BBM Bersubsidi bagi kendaraan di lingkungan instansi masing-

masing dan di lingkungan BUMN dan BUMD;

  • Penghematan air sebesar 10% (sepuluh persen) dihitung dari rata-

rata penggunaan air di lingkungan masingmasing dalam kurun waktu 6 (enam) bulan sebelum dikeluarkannya Instruksi Presiden

ini;

  1. Pengaturan pembatasan penggunaan BBM Bersubsidi sebagaimana

dimaksud pada angka 1 huruf b, dilakukan sepanjang BBM Non Subsidi tersedia di wilayah masing-masing

KETIGA : Membentuk gugus tugas di lingkungan masing-masing untuk

mengawasi pelaksanaan penghematan energi dan air.

KEEMPAT : Para Gubernur, Bupati dan Walikota agar:

  1. Melaksanakan program dan kegiatan penghematan energi dan air

sesuai Kebijakan Penghematan Energi dan Air yang telah ditetapkan;

dan

  1. Melakukan sosialisasi dan mendorong masyarakat termasuk perusahaan

swasta yang berada di wilayah masing-masing untuk

melaksanakan penghematan energi dan air sebagaimana

dimaksud dalam Diktum PERTAMA.

KELIMA : 1. Untuk mengoptimalkan kebijakan nasional dalam rangka

penghematan energi dan air, dibentuk Tim Nasional Penghematan

Energi dan Air, yang selanjutnya disebut Tim Nasional, dengan susunan

keanggotaan sebagai berikut: Ketua

merangkap Anggota: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;

Ketua Harian

merangkap Anggota: Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;

Anggota : 1. Menteri Dalam Negeri;

  1. Menteri Perhubungan;

www.djpp.kemenkumham.go.id

  1. Menteri Pekerjaan Umum;

  2. Menteri Pertanian;

  3. Menteri Perindustrian;

  4. Menteri Keuangan;

  5. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi

  1. Menteri Lingkungan Hidup;

  2. Menteri Riset dan Teknologi;

  3. Menteri Badan Usaha Milik Negara;

  4. Kepala Badan Pengkaj ian dan Penerapan

Teknologi; dan

Sekretaris : Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan

dan Konservasi Energi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

  1. Tim Nasional dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Tim Pelaksana

yang diketuai oleh Sekretaris Tim Nasional.

  1. Ketua Tim Pelaksana menyampaikan laporan mengenai

pelaksanaan tugasnya kepada Ketua melalui Ketua Harian.

  1. Kelengkapan keanggotaan Tim Pelaksana ditetapkan oleh Ketua

Harian Tim Nasional.

KEENAM : Tim Nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA

bertugas:

  • merumuskan dan menyiapkan kebijakan, strategi dan program

penghematan energi dan air termasuk program konservasinya dengan berpedoman pada prinsip:

  1. kebutuhan listrik, dan BBM masyarakat dewasa ini dipenuhi

oleh Pemerintah dengan subsidi;

  1. kemewahan dalam pemanfaatan energi dan air harus dibatasi

dan dibayar sesuai harga keekonomian;

  1. kebutuhan energi dan air untuk keperluan usaha dan bisnis

skala tertentu, dibayar sesuai harga keekonomian; dan

  1. pemakaian energi dan air di lingkungan instansi

Pemerintah/Pemerintah Daerah, BUMN, dan BUMD harus dibatasi, diawasi, dan menjadi contoh masyarakat;

  • menetapkan langkah-langkah strategis yang diperlukan dalam rangka

penghematan energi dan air;

  • melakukan pembinaan dan memberikan bimbingan teknis terhadap

pelaksanaan penghematan energi dan air kepada pengguna energi dan air;

www.djpp.kemenkumham.go.id

  • menyusun langkah-langkah strategis untuk mengembangkan sumber

daya manusia yang berkualitas di bidang konservasi energi dan air;

  • melakukan inventarisasi dan kajian atas kegiatan dan aktifitas yang

dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, dan perusahaan swasta, serta masyarakat yang dapat dilakukan untuk

menghemat energi dan air;

  • mengkaji dan menyusun kebijakan untuk pengalokasian dana dalam

rangka kegiatan penghematan energi dan air;

  • menetapkan kebijakan dan langkah-langkah pelaksanaan audit energi dan air secara berkelanjutan;

  • melakukan sosialisasi secara menyeluruh untuk penggunaan teknologi

yang dapat menghemat energi dan air;

  • melakukan evaluasi terhadap kebijakan yang terkait secara langsung maupun tidak langsung dengan penggunaan energi dan air untuk

mendukung program penghematan energi dan air;

  • menetapkan langkah-langkah strategis dalam rangka penyelesaian

permasalahan yang menghambat program dan kegiatan penghematan energi dan air; dan

  • melakukan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan

penghematan energi dan air sebagaimana dimaksud dalam Instruksi

Presiden ini.

KETUJUH : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Nasional dapat melibatkan

konsultan, tenaga ahli, akademisi atau pihak-pihak lain yang

dipandang perlu.

KEDELAPAN : Tim Nasional menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan

tugasnya kepada Presiden setiap 3 (tiga) bulan, atau sewaktu-waktu

apabila diperlukan, dengan tembusan kepada Kepala Unit Kerja

Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan

(UKP4). KESEMBILAN : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim

Nasional dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara.

KESEPULUH : Melaksanakan Instruksi Presiden ini sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

KESEBELAS : Dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden ini, maka Instruksi

Presiden Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penghematan Energi dan Air

dinyatakan tidak berlaku.

www.djpp.kemenkumham.go.id

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta

pada tanggal 11 Agustus 2011

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

www.djpp.kemenkumham.go.id