BANTUAN KEPADA KOMISI PENCARI FAKTA PELANGGARAN HAK ASASI

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13 TAHUN 1999

TENTANG

BANTUAN KEPADA KOMISI PENCARI FAKTA PELANGGARAN HAK ASASI

MANUSIA PASCA JEJAK PENDAPAT DI DAERAH PROPINSI TIMOR TIMUR

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Komisi Nasional Hak Asasi Manusia telah membentuk

Komisi Pencari Fakta Pelanggaran Hak Asasi Manusia Pasca Jajak

Pendapat di Timor Timur, yang bertugas mengumpulkan fakta, data

dan menyelidiki serta mengevaluasi laporan pelanggaran hak asasi

manusia pada masa pasca jajak pendapat di Timor Timur;

• bahwa dalam rangka keberhasilan pelaksanaan tugas Komisi Pencari

Fakta tersebut dalam huruf a, Pemerintah memandang perlu untuk

memberikan bantuan dan dukungan seperlunya;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

MENGINSTRUKSIKAN :

Kepada : 1. Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima Tentara Nasional

Indonesia;

1. Jaksa Agung Republik Indonesia;

2. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;

3. Menteri Dalam Negeri;

4. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Timor Timur;

5. Para Bupati Kepala Daerah di lingkungan Propinsi Timor Timur.

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Untuk :

PERTAMA : Memberikan dukungan dan dukungan sepenuhnya kepada Komisi

Pencari Fakta Pelanggaran Hak Asasi Manusia Pasca Jajak Pendapat di

Timor Timur, sehingga memperoleh data yang lengkap, akurat dan

obyektif dalam pelaksanaan tugasnya mengumpulkan fakta, data dan

menyelidiki serta mengevaluasi laporan pelanggaran hak asasi manusia

pada masa pasca jajak pendapat di Daerah Timor Timur.

KEDUA : Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh tanggungjawab.

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta

pada tanggal 23 September 1999

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE