PENINGKATAN DAYA SAING INDUSTRI, KEMANDIRIAN INDUSTRI, DAN

SALINAN

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 12 TAHUN 2015

TENTANG

PENINGKATAN DAYA SAING INDUSTRI, KEMANDIRIAN INDUSTRI, DAN

KEPASTIAN USAHA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka meningkatkan daya saing industri, kemandirian industri, dan

kepastian usaha, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Para Menteri Kabinet Kerja;

1. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;

2. Jaksa Agung Republik Indonesia;

3. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian;

4. Para Gubernur; dan

5. Para Bupati/Walikota.

Untuk :

PERTAMA : Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas,

fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk meningkatkan

daya saing industri, kemandirian industri, dan kepastian

usaha, dengan:

1. memulihkan dan meningkatkan kegiatan industri/utilisasi

kapasitas industri;

1. menghilangkan distorsi industri yang membebani

konsumen dengan menghapus tambahan beban regulasi

dan birokrasi bagi industri;

1. mempercepat penyelesaian ketimpangan daya saing

industri; dan

1. menciptakan . . .

1. menciptakan inisiatif baru agar industri mampu bertahan

di pasar domestik dan berekspansi ke pasar ekspor; dan

1. meningkatkan penggunaan kandungan produk dalam

negeri dalam kegiatan industri.

KEDUA : Melakukan deregulasi yang diperlukan dalam meningkatkan

daya saing industri, kemandirian industri, dan kepastian usaha

secara bertahap, dengan:

1. melakukan inventarisasi dan pengkajian kembali peraturan

perundang-undangan yang mengatur ketentuan perizinan

bagi industri;

1. melakukan pemilahan ketentuan yang bersifat perizinan

dan ketentuan yang bersifat norma standar;

1. melakukan rasionalisasi peraturan perundang-undangan

yang menghambat dan/atau tidak diperlukan yang bersifat

duplikasi dan/atau tumpang tindih;

1. melakukan keselarasan dan konsitensi peraturan

perundang-undangan;

1. menyusun dan menetapkan standar operasional dan

prosedur yang jelas dan pasti dan perjanjian tingkat layanan

(service level agreement) dalam pelaksanaan perizinan yang

diperlukan;

1. membangun ketentuan sanksi yang tegas dan tuntas dalam

setiap peraturan perundang-undangan;

1. melakukan koordinasi dan penyelesaian terhadap

permasalahan penerapan peraturan perundang-undangan

dan birokrasi (damage control channel); dan

1. melakukan pengawasan, pengamanan dan kenyamanan,

serta pemberantasan pemerasan dan pungutan liar.

KETIGA . . .

KETIGA : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian membentuk Satuan

Tugas untuk pelaksanaan deregulasi sebagaimana dimaksud

dalam Diktum KEDUA dengan melibatkan

kementerian/lembaga, asosiasi/pelaku usaha, dan pihak lain

yang dipandang perlu.

KEEMPAT : Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

mengoordinasikan upaya peningkatan keamanan dan

penyelesaian gangguan keamanan terhadap dunia usaha.

KELIMA : Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh tanggung

jawab.

Dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 23 desember 2015

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JOKO WIDODO