PEMULIHAN KEHIDUPAN MASYARAKAT DI DAERAH PROPINSI TIMOR

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 12 TAHUN 1999

TENTANG

PEMULIHAN KEHIDUPAN MASYARAKAT DI DAERAH PROPINSI TIMOR

TIMUR

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Persetujuan antara Republik Indonesia dengan

Republik Portugal yang disaksikan oleh Sekretaris Jenderal

Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 5 Mei 1999 di New York

dan Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor

1264 (1999), yang menyetujui pengaturan pemindahan kekuasaan di

Daerah Propinsi Timor Timur kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa

dilaksanakan secara damai dan tertib;

• bahwa keadaan ketertiban dan keamanan di Daerah Propinsi Timor

Timur setelah berakhirnya keadaan darurat militer, telah

memungkinkan dilaksanakannya pemulihan kehidupan masyarakat;

• bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b, serta

untuk lebih mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat di

Daerah Propinsi Timor Timur, dipandang perlu mengeluarkan

Instruksi Presiden tentang Pemulihan Kehidupan Masyarakat di

Daerah Propinsi Timor Timur.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1), Pasal 27, Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar

1945;

1. Keputusan Presiden Nomor 112 Tahun 1999 tentang Pencabutan

Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 1999 tentang Keadaan

Darurat Militer di Daerah Propinsi Timor Timur (Lembaran Negara

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Tahun 1999 Nomor 162).

MENGINSTRUKSIKAN :

Kepada : 1. Menteri Negara Koordinator Bidang Politik dan Keamanan;

1. Menteri Negara Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dan

Pengentasan Kemiskinan;

1. Menteri Dalam Negeri;

2. Menteri Luar Negeri;

3. Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima TNI;

4. Menteri Kehakiman;

5. Menteri Keuangan;

6. Menteri Perhubungan;

7. Menteri Penerangan;

10.Menteri Negara Kependudukan/Kepala Badan Koordinasi Keluarga

Berencana Nasional;

11.Menteri Negara Pendayagunaan BUMN/Kepala Badan Pembina

BUMN;

12.Kepala Kepolisian Republik Indonesia;

13.Gubernur Kepala Daerah Propinsi Timor Timur;

14.Para Bupati Kepala Daerah di lingkungan Daerah Propinsi Timor

Timur.

Untuk :

PERTAMA : Menteri Negara Koordinator Bidang Politik dan Keamanan

mengkoordinasikan penanganan ketertiban dan keamanan di Timor

Timur setelah berakhirnya keadaan darurat militer di Daerah Propinsi

Timor Timur.

KEDUA : Menteri Negara Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dan

Pengentasan Kemiskinan mengkoordinasikan penanganan dan

pelayanan pengungsi pasca jajak pendapat rakyat Timor Timur dengan

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Departemen dan/atau Instansi Pemerintah lainnya, serta

lembaga/badan-badan internasional yang terkait.

KETIGA : Menteri Dalam Negeri melaksanakan pemulihan jalannya roda

pemerintahan di Daerah Propinsi Timor Timur agar dapat berfungsi

sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Menteri Pertahanan Keamanan/Pangllima TNI mengatur pelaksanaan

penyerahan tanggungjawab ketertiban dan keamanan serta pemberian

asistensi teknis operasional kepada Komandan Pasukan Multinasional

Perserikatan Bangsa-Bangsa.

KELIMA : Menteri Negara Pendayagunaan BUMN/Kepala Badan Pembina BUMN

mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk terselenggaranya

dengan baik pelayanan umum oleh Badan-badan Usaha Milik Negara.

KEENAM : Menteri Perhubungan dan Menteri Pertahanan dan Keamanan

menyiapkan fasilitas transportasi melalui darat, laut dan udara untuk

mengangkut kembali pengungsi dari Daerah Propinsi Nusa Tenggara

Timur dan daerah-daerah lainnya ke Daerah Propinsi Timor Timur.

KETJUH : Menteri Luar Negeri, Menteri Kehakiman, Menteri Keuangan, Menteri

Negara Kependudukan/Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana

Nasional, Menteri Penerangan dan Kepala Kepolisian Republik

Indonesia memberikan dukungan dan/atau melakukan kegiatan teknis

operasional dalam rangka pemulihan kehidupan masyarakat di Daerah

Propinsi Timor Timur.

KEDELAPAN: Gubernur Kepala Daerah Propinsi Timor Timur dengan Para Bupati di

lingkungan Daerah Propinsi Timor Timur mengambil langkah-langkah

yang diperlukan agar tugas dan fungsi Pemerintahan Umum di Daerah

Timor Timur dapat berlangsung sebagaimana mestinya.

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta

pada tanggal 23 September 1999

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE