LANGKAH-LANGKAH PENGENDALIAN TRANSFER KE DAERAH DAN

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 11 TAHUN 2016

TENTANG

LANGKAH-LANGKAH PENGENDALIAN TRANSFER KE DAERAH DAN

DANA DESA DALAM RANGKA PENGAMANAN PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA PERUBAHAN

TAHUN ANGGARAN 2016

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka pengendalian dan pengamanan pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Tahun Anggaran 2016,

dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Menteri Keuangan;

1. Menteri Dalam Negeri; dan

2. Gubernur/Bupati/Walikota.

Untuk :

PERTAMA : Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas,

fungsi, dan kewenangan masing-masing terkait pengendalian

Transfer ke Daerah dan Dana Desa melalui penundaan

penyaluran sebagian Transfer ke Daerah dan Dana Desa

Tahun Anggaran 2016 dengan mendasarkan pada ketentuan

peraturan perundang-undangan.

KEDUA : Melakukan koordinasi pelaksanaan pengendalian Transfer ke

Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2016 dalam rangka

pengamanan pelaksanaan APBN-P Tahun Anggaran 2016.

KETIGA : . . .

---

KETIGA : Menteri Keuangan, melakukan:

• pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan

penundaan penyaluran sebagian Transfer ke Daerah dan

Dana Desa Tahun Anggaran 2016;

• penyaluran kembali sebagian atau seluruh Transfer ke

Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2016 yang

ditunda sebelum berakhirnya Tahun Anggaran 2016

dalam hal realisasi penerimaan negara mencukupi;

• penganggaran dan penyaluran Transfer ke Daerah dan

Dana Desa Tahun Anggaran 2017 terhadap Transfer ke

Daerah dan Dana Desa yang ditunda pada Tahun

Anggaran 2016 sebagian atau seluruh dalam hal

penyaluran kembali sebagian atau seluruh Transfer ke

Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2016

sebagaimana huruf b tidak dapat dilakukan pada Tahun

Anggaran 2016; dan

• penyusunan pedoman Pemanfaatan Sementara Kas yang

Berasal dari Sisa Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang

sudah Ditentukan Penggunaannya dalam rangka

mengoptimalkan pemanfaatan uang daerah.

KEEMPAT : Menteri Dalam Negeri, melakukan:

• Penyusunan pedoman bagi Pemerintah Daerah, yang

memuat:

1. Pelaksanaan penyesuaian pendapatan dan belanja

pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(APBD) Tahun Anggaran 2016; dan

1. Pelaksanaan . . .

---

1. Pelaksanaan penghematan belanja APBD dengan tetap

menjaga terselenggaranya program/kegiatan prioritas,

terutama untuk menjamin kelangsungan pemenuhan

pendanaan pelayanan dasar masyarakat.

• Pemantauan, evaluasi, dan fasilitasi terhadap

pelaksanaan administrasi keuangan daerah, sebagai

akibat dari adanya kebijakan penundaan penyaluran

sebagian Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun

Anggaran 2016.

KELIMA : Gubernur/Bupati/Walikota yang dilakukan penundaan

penyaluran sebagian Transfer ke Daerah dan Dana Desa

Tahun Anggaran 2016, melakukan:

• Penyesuaian terhadap pendapatan APBD maupun

terhadap belanja APBD dalam Peraturan Kepala Daerah

(Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati, atau Peraturan

Walikota) tentang Perubahan Penjabaran APBD Tahun

Anggaran 2016 dengan memberitahukan kepada

Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk

selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang

Perubahan atas APBD Tahun Anggaran 2016 sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

• Dalam hal Pemerintah Daerah telah melakukan

perubahan terhadap Peraturan Daerah tentang APBD

Tahun Anggaran 2016, Pemerintah Daerah melakukan

penyesuaian pendapatan APBD maupun terhadap belanja

APBD dalam Peraturan Kepala Daerah (Peraturan

Gubernur, Peraturan Bupati, atau Peraturan Walikota)

tentang . . .

---

tentang Perubahan Penjabaran atas Perubahan APBD

(APBD-P) Tahun Anggaran 2016 dengan memberitahukan

kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,

untuk selanjutnya dicantumkan dalam Laporan Realisasi

Anggaran Tahun Anggaran 2016 sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan; dan

• Penghematan belanja APBD yang kurang prioritas, dengan

tetap menjaga terselenggaranya program/kegiatan

prioritas, terutama untuk menjamin kelangsungan

pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat.

KEENAM : Penghematan sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA

huruf c, dilakukan utamanya terhadap belanja operasional,

berupa belanja perjalanan dinas, paket rapat, langganan

daya dan jasa, honorarium tim/kegiatan, biaya rapat, iklan,

operasional perkantoran lainnya, pemeliharaan gedung,

peralatan kantor, serta pembangunan gedung kantor,

pengadaan kendaraan, sisa dana lelang dan/atau swakelola,

anggaran dari kegiatan yang belum dikontrakkan atau yang

tidak akan dilaksanakan hingga akhir tahun anggaran.

KETUJUH : Penghematan sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA

huruf c, tidak dilakukan terhadap:

• Gaji pokok dan tunjangan yang melekat;

• Anggaran yang digunakan untuk mendanai kegiatan yang

bersumber dari pinjaman daerah dan hibah daerah yang

diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-

undangan, seperti hibah daerah dalam rangka

pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah serentak

tahun anggaran 2017;

• Anggaran . . .

---

• Anggaran yang digunakan untuk mendanai kegiatan yang

bersumber dari penerimaan Badan Layanan Umum

Daerah;

• Belanja yang digunakan untuk mendanai Dana Bantuan

Operasional Sekolah;

• Belanja yang digunakan untuk mendanai Dana

Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah;

• Belanja yang digunakan untuk mendanai Dana

Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah;

• Belanja bagi hasil Provinsi kepada Kabupaten/Kota sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDELAPAN : Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh tanggung

jawab.

Dikeluarkan di Jakarta

pada tanggal 28 Oktober 2016

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

Asisten Deputi Bidang Pemerintahan Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan,

ttd.

Slamet Karyono