Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
INPRES Berlaku

PELAKSANAAN KOMITMEN CETAK BIRU MASYARAKAT EKONOMI

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 11 TAHUN 2011

TENTANG

PELAKSANAAN KOMITMEN CETAK BIRU MASYARAKAT EKONOMI

ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS TAHUN 2011

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,epkumham.go Dalam rangka pelaksanaan komitmen Cetak Biru Masyarakat Ekonomi Association of

Southeast Asian Nations (ASEAN Economic Community-AEC) Tahun 2011 untuk

mendukung peningkatan iklim investasi dan perdagangan serta meningkatkan daya saing

nasional, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;

  1. Menteri Keuangan;

  2. Menteri Perdagangan;

  3. Menteri Dalam Negeri;

  4. Menteri Luar Negeri;

  5. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;

  6. Menteri Perhubungan;

  7. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;

  8. Menteri Perindustrian;

  9. Menteri Komunikasi dan Informatika;

  10. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

  11. Menteri Pertanian;

  12. Menteri Kehutanan;

  13. Menteri Kelautan dan Perikanan;

  14. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;

  15. Menteri Kesehatan;

  16. Menteri Kebudayaan dan Pariwisata;

  17. Menteri Pekerjaan Umum;

www.djpp.depkumham.go.id

  1. Menteri Pendidikan Nasional;

  2. Menteri Lingkungan Hidup;

  3. Menteri Pemuda dan Olah Raga;

  4. Sekretaris Kabinet;

  5. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;

  6. Kepala Badan Standarisasi Nasional;

  7. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

  8. Kepala Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional;

  9. Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi;

Untuk:

PERTAMA : Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi,epkumham.go dan kewenangan masing-masing untuk melaksanakan komitmen Cetak

Biru Masyarakat Ekonomi Association of Southeast Asian Nations

Tahun 2011 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak

terpisahkan dari Instruksi Presiden ini.

KEDUA : Dalam mengambil langkah-langkah sebagaimana dimaksud dalam

Diktum PERTAMA, berpedoman kepada program yang meliputi:

  1. Menuju Pasar Tunggal dan Basis Produksi, yang fokus kepada:

  • Peningkatan Daya Saing dan Pemanfaatan Komitmen AEC;

  • Komitmen AEC untuk Arus Barang Secara Bebas;

  • Komitmen AEC untuk Arus Jasa Secara Bebas;

  • Komitmen AEC untuk Arus Investasi Secara Bebas;

  • Komitmen AEC untuk Arus Modal yang lebih bebas;

  • Priority Integration Sectors; dan

  • Komitmen AEC untuk Perdagangan Makanan, Pertanian,

dan Kehutanan.

  1. Menuju Wilayah Ekonomi yang Berdaya Saing Tinggi, yang

fokus kepada:

  • Kebijakan Persaingan;

  • Hak atas Kekayaan Intelektual;

  • Pengembangan Infrastruktur;

  • Perpajakan; dan

www.djpp.depkumham.go.id

  • Perdagangan secara elektronik (e-commerce).
  1. Menuju Kawasan dengan Pembangunan Ekonomi yang

Seimbang, yang fokus kepada Pengembangan Sektor

Usaha Kecil dan Menengah.

KETIGA : Dalam rangka pelaksanaan Instruksi Presiden ini, Menteri/Kepala

Lembaga Pemerintah Non Kementerian melakukan koordinasi dengan:

  1. Gubernur Bank Indonesia sepanjang terdapat program yang

berkaitan dengan kewenangan Bank Indonesia; atau

  1. Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha sepanjang terdapat

program yang berkaitan dengan kewenangan Komisi Pengawasepkumham.go Persaingan Usaha.

KEEMPAT : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mengoordinasikan

pelaksanaan Instruksi Presiden ini dan melaporkan secara berkala kepada

Presiden.

KELIMA : Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh tanggung jawab.

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta

pada tanggal 6 Juni 2011

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

www.djpp.depkumham.go.id