Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
INPRES Berlaku

TENl'ANG

·,. .

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 10 TAHUN 2016

TENl'ANG

AKSI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI

TAHUN 2016 DAN TAHUN 2017

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi Tahun 2016 dan Tahun

2017, dengan ini menginstruksikan:

Kepada 1. Para Menteri Kabinet Kerja;

  1. Sekretaris Kabinet;

  2. Kepala Staf Kepresidenan;

  3. Jaksa Agung;

  4. Kepala Kepolisiart Negara Republik Indonesia;

  5. Para Kepala Lembaga Pemerintah non-Kernenterian;

  6. Para Sekretaris Jenderal pada Lembaga Negara;

  7. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;

  8. Para Gubernur; dan

  9. Para Bupati dan Walikota.

PERTAMA Melaksanakan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

Tahun 2016 dan Tahun 2017 sebagaimana dimaksud dalam

lampiran Instruksi Presiden ini.

KEDUA Semua Kementerian dan Lembaga Pemerintah non-

Kementerian wajib berkoordinasi dengan Menteri Perencanaan

Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan

Pembangunan Nasional.

KETIGA Semua Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah

Kabupaten, dan Pemerintah Daerah Kota wajib berkoordinasi

dengan Menteri Dalam Negeri, serta didukung oleh Menteri

Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan r' .;....~ Perencanaan Pembangunan Nasional.

KEEMPAT: ...

PRESIDEN

REPU8L1K INDONESIA

2

KEEMPAT Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan

Perencanaan Pembangunan Nasional bersama Kepala Staf

Kepresidenan dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan

Pembangunan:

  1. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Aksi

Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan

Tahun 2017 secara berkala;

  1. Melakukan analisis, koordinasi, dan fasilitasi untuk

mengurai masalah dalam pelaksanaan Aksi Pencegahan

dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun

2017;

  1. Menyampaikan laporan pelaksanaan Aksi Pencegahan

dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017

secara berkala dan mempublikasikannya kepada

masyarakat.

KELIMA Menteri Dalam Negeri melakukan pemantauan dan evaluasi

secara berkala Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

Tahun 2016 dan Tahun 2017 di Pemerintah Daerah, didukung

oleh Menteri Perencanaan Pembangunan NasionaljKepala

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional bersama Kepala

Staf Kepresidenan dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan

dan Pembangunan.

KEENAM Pemerintah Daerah dapat menginisiasi Aksi Pencegahan dan

Pemberantasan Korupsi di luar Instruksi Presiden ini, setelah

berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri dan Menteri

Perencanaan Pembangunan NasionaljKepala Badan

Perencanaan Pembangunan Nasional.

KETUJUH Perkembangan secara berkala pelaksanaan Aksi Pencegahan

dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017

dipublikasikan oleh MenterijKepala Lembaga dan Kepala

Daerah.

KEDELAPAN" Melaksanakan Instruksi Presiden mi dengan sungguh-

sungguh dan penuh tanggung jawab. Instruksi ...

PRESIDEN

REPU8L1K INDONESIA

3

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta

pada tanggal 22 September 2016

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRANINSTRUKSIPRESIDENREPUBLIKINDONESIA

NOMOR 10 TAHUN2016

TANGGAL 22 September 2016

AKSI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI TAHUN 2016 DAN TAHUN 2017

STRATEGIPENCEGAHAN

Optimalisasi Pelaksanaan Kebijakan Perizinan dan Penanaman Modal

  1. Penyederhanaan perizinan dari Badan Koordinasi Penanaman Seluruh Kementeriau/ Pelaksanaan penyederhanaan 1. Tersusunnya Peraturan SISI jumlah, persyaratan, Modal Lembaga perizinan melalui penyediaan Kepala BKPM tentang SOP waktu, dan prosedur di Standard Operating Procedure layanan penzman minyak Pelayanan Terpadu Satu Pintu (SOP) perizinan pada PTSP dan gas, mineral dan batu (PTSP)Pusat dan Daerah Pusat dan Daerah semakin bara, dan kelistrikan di PTSP optimal Pusat

  2. Terlaksananya sosialisasi SOP layanan perizinan dan non perizinan di Pusat dan Daerah melalui media sosial, web, dan forum-forum sosialisasi

  3. Tersedianya ...

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

2

  1. Tersedianya tracking system pada PTSPPusat dan Daerah sebanyak 350 PTSP

  2. Pelimpahan se1uruh kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi l. Kementerian Dalam 1. Pemberian dan 1. Diterbitkannya Peraturan penerbitan izin dan non izin di dan Pemerin tah Daerah Negeri penandatanganan izin dan Kepala Daerah tentang daerah serta pengintegrasian Kabupaten ZKota (Gubernur 2 Kementerian non izin di daerah pelimpahan seluruh layanan perizinan di PTSP dan Bupatr/Walikota] . dilaksanakan oleh lembaga kewenangan penerbitan izin Perencanaan PTSP dan non 1Z1ll di daerah Pembangunan kepada lembaga PTSP Nasional / Badan 2. Tersedianya - mekanisme Perencanaan pengendalian dalam 2. Diterbitkannya aturan yang Pembangunan penerbitan izin dan non izin memuat ketentuan mengenai Nasional oleh PTSP kewajiban pelaku usaha/ masyarakat untuk 3. Kementerian menyelesaikan pembayaran Keuangan pajak/retribusi sebagai

  3. Badan Koordinasi prasyarat dalam mengurus Penanaman Modal perizinan

Reformasi ...

PRESIDEN

REPU8LIK INDONESIA

3

I)' ~·A.I{Si .<; < >1': PENANGGUNG JAWAB .,·1', I.~.~'fANSI·TERkAIT KRrrERIA·KEBliR.:HASILAN UKUR.A.NKEBEruiAsILAN·· ":<:'. ;;.N0' ~____;:~_.-----,-----,--'-'-:...:,:;,:...•,.".,..'......;."--,-~.;.~ :••.....,j~:"::.~'":l. "'rl~ ;~---~---o:----;----'--'-' >-,-:-;..__,: ---'-~'r"~~~=':---:~~~---:---:---=-~'-t' 1-,",-'::.•'-;-c-. -,-,:-,-',:.':;,'>-':'~.""'7-'" •.,..,-.•' .,.,...-7-"~' ~.. c-"V'~"":--:-:-,-','---:.,..,.-' --+.-,--.-,--.:,...;..___:::.:..,-...c::..c:,..:..~.__..,.:....:.,-~.--:':c ..""':..••:"'+. -+'-:;"-ci ...... :;L·. ':.:,':"j.': ....•,: )<' ';.:\ '. . 2 ..' •..• ......-.1 . . .>,;: : . 3 ....: .... ''. .' ".,...~\ ': :,~,. '. ..... ." .". ··5!·: <,~.:'c' -,' ..... :." ..

Reformasi Tata Kelola Pajak dan Optimalisasi Penerimaan Negara

  1. Evaluasi kualitas dan penguatan Kementerian Keuangan 1. Kementerian Dalam Data dan informasi yang Tersedianya hasil evaluasi mekanisme pertukaran data dan Negeri berkaitan dengan perpaj akan kualitas dan penguatan informasi yang berkaitan dengan dari instansi, lembaga, mekanisme pertukaran data 2. Kementerian Agraria perpajakan dari instan si, organisasi, dan pihak lain dan informasi yang berkaitan dan Tata lembaga, asosiasi, dan pihak lain mendukung pencapaian target dengan perpaj akan dari RuangjBadan penerimaan pajak instansi, lembaga, asosiasi, dan Pertanahan Nasional pihak lain

  2. Kementerian Perdagangan

  3. Kementerian Perhubungan

  4. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

  5. Kementerian Kesehatan

  6. Kementerian Agama

  7. Kementerian ...

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

4

.. "«', .'. PENANOOUNG JAWA.B .INSTANSfT:¢~I1' KRITE,uA KE13ERH.A.SaAN.," .,. ':::,:':' UKURAN........• KEBERHASILAN<'., ..., .. <.... ". "' . . ".. :.1': /:- . _.

I···· , .:.. ' ",', / .

.... : -.

  1. Kernenterian Ketenagakerj aan

  2. Kernenterian Pendiclikan dan Kebudayaan

10.Kernenterian Badan Usaha MilikNegara

11.Kernenterian Hukum dan Hak Asasi Manusia

12.Kernenterian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

13.Kernenterian Pertanian

14.Kernenterian Kornunikasi dan Informatika

15.Kementerian Kelautan dan Perikanan

  1. Kernenterian ...

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

"-/i;t$tANSi:T~~ft···

;-:,. ::

16.Kementerian Perindustrian

17.Kementerian Koperasi dan Usaha Kecildan Menengah

18.Kementerian Pekerjaan Umumdan Perumahan Rakyat

19.Kementerian Pertahanan

  1. Kepolisian Negara Republik Indonesia

21.Badan Koordinasi Penanaman Modal

  1. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional

  2. Badan ...

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

6

  1. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah

25.KomisiPemilihan Umum

  1. Pelaksanaan konfirmasi status 1. Kementerian Hukum dan Kementerian Keuangan Meningkatnya kepatuhan Tersedianya laporan pelaksanaan wajib pajak untuk layanan publik Hak Asasi Manusia dalam pembayaran pajak konfirmasi status wajib pajak tertentu sesuai ketentuan untuk layanan pu blik tertentu 2. Kementerian Energi dan sesuai ketentuan Sumber Daya Mineral

  2. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

  3. Kementerian Kelautan dan Perikanan

  4. Kementerian Dalam Negeri

  5. Pengaturan ...

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

7

.';2R~t;'tkERH~giLAN····

. ••. '.:: .,- . _-', •••• :•• ····~···);;*:~1!;::·-~-'E··~"-- .: ~.'.',-,..?:.'.:;:,:.:.•. ~ .. ~:::.:p::~~~~~

  1. Pengaturan mengenai kewajiban 1. Kementerian Agraria dan Kementerian Keuangan Adanya landasan hukum yang Diterbitkannya peraturan untuk melakukan konfmnasi status Tata Ruang/Badan mengatur pemenuhan mensyaratkan konfirmasi status wajib pajak untuk layanan publik Pertanahan Nasional kewajiban perpajakan wajib pajak dalam pemberian tertentu sebelum diberikannya layanan publik tertentu 2. Kementerian Perdagangan layanan publik tertentu oleh

  2. Kementerian Kesehatan Kemcnteriarr/ Lembaga

  3. Kementerian Perindustrian

  4. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecildan Menengah

  5. Badan Koordinasi Penanaman Modal

  6. Kepolisian Negara Republik Indonesia

  7. Evaluasi konfirmasi status Kementerian Keuangan 1. Kementerian Agraria Terselenggaranya supervisi Tersedianya hasil pemantauan wajib pajak sektor strategis dan dan Tata pembuatan peraturan dan evaluasi pelaksanaan penguatan mekanisme Ruang/Badan Kementerian/Lembaga/ kebijakan yang mensyaratkan konfirmasi wajib pajak Pertanahan Nasional Satuan Kerja Perangkat konfirmasi status wajib pajak Daerah/lnstitusi lainnya dalam pemberian layanan publik untuk mensyaratkan kriteria tertentu

  8. Kementerian ...

PRESIDEN

REPU8LIK INDONESIA

8

Kementerian konfirmasi status Wajib Pajak Perdagangan dalam pemberian layanan publik kriteria tertentu 3. Kementerian Kesehatan

  1. Kementerian Perindustrian

  2. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

  3. Badan Koordinasi Penanaman Modal

  4. Kepolisian Negara Republik Indonesia

  5. Penyusunan kebijakan tentang 1. Kementerian Dalam 1. Bank Indonesia 1. Mengurangirisiko korupsi di 1. Terselesaikannya naskah integrasi data keuangan Negeri sektor penerimaan negara, akademik dan Rancangan 2. Otoritas Jasa menekan kejahatan Peraturan Presiden tentang 2. Kementerian Keuangan Keuangan pencucian uang, Integrasi Data Keuangan penggelapan pajak, dan tindak serta

  6. Pusat ...

PRESIDEN

REPU8L1K INDONESIA

  • 9

Pelaporan pajak dari wajib pajak yang Tersusunnya standar operasi Analisis Transaksi belum terjaring dan prosedur pencatatan dan Keuangan penyimpanan data keuangan 2. Mempermudah pengamatan wajib pajak berbasis Single dan pengawasan pejabat Identity Number (SIN) negara Tersusunnya standar peranti 3. Meningkatkan validitas data 3. lunak dan keras dalam keuangan wajibpajak pencatatan dan penyimpanan data keuangan wajib pajak

  1. Tersusunnya basis data keuangan Politically Exposed Person(PEP)berbasis SIN

  2. Diterbitkannya rencana implementasi Automatic Exchange of Information (AEOI)

  3. Penyediaan ...

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

10 -

  1. Penyediaan interfacing database Kementerian Keuangan 1. Kementerian Energi 1. Mempermudah 1. Tersusunnya standar proses pengelolaan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya pengamatan dan pencatatan dan penyimpanan dan Energi (Sistem Informasi Mineral pengawasan pengelolaan data SIPUHH, MOMI, SPIPP Penatausahaan Hasil sumber daya alam dan dengan data pajak MPN G2 2. Kementerian Pertanian Hutan/SIPUHH, Minerba One energi dan PNBPSimponi Map Indonesia/MOlvll, Sistem 3. Kementerian Meningkatkan penerimaan 2. Tersusunnya standar Pusat Informasi Pelabuhan Lingkungan Hidup dan 2. negara dari sumber daya perangkat lunak dan keras Perikanan / SPIPP) dengan Kehutanan alam dan energi dalam pencatatan dan database Pajak (Modul

  2. Kementerian Kelautan penyimpanan data SIPUHH, Penerimaan Negara Generasi Terciptanya konektivitas dan Perikanan 3. MOMI;SPIPP,MPNG2, PNBP Kedua/Mf'NG2) dan Penerimaan secara online real time Simponi Negara Bukan Pajak (Sistem 5. Kementerian Agraria (SIPUHH, MOMI, SPIPP) Informasi Penerimaan Negara dan Tata dengan database pajak 3. Dibangunnya peranti lunak Bukan Pajak Online/Simponi) Ruang/Badan MPN G2 dan Penerimaan dan keras yang dapat Pertanahan Nasional Negara Bukan Pajak menciptakan online data (PNBP)Simponi interfacing antara data 6. Kementerian Dalam SIPUHH,MOMI, SPIPP, MPN Negeri G2, PNBP Simponi berbasis SIN

  3. Matching ...

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

11

~ ~~~~~~.~~~~~~;; <>}:;;',»>. if:,> ';").':, :," ;/...... .•...., . ...•....;.•...,...•.··.:.·~.~f'<;..•..•...•..'.>".<....•·~.~d~.·.·~.·.....•:".';'t...................·.···.;.:.'~.~.A~N~~TI~~~~.....•. ~> , ~,H A de . ,7,,);:,:;{'; . c-; •.... li~II171~j'11'I~RI~I~I~jI~lkl~II'INI~II~:~IIYI'."'':''''''."".' :> " ;'.''1;:' l:~":.;:lJ.~q~ , :','~~.:..:·:i:':::.::,

  1. Matchingrate 100 % antara identitas pelaku usaha di

(SIPUHH, MOMI, SPIPP)

dengan database Pajak MPNG2 dan PNBPSimponi

  1. Percepatan pelaksanaan 1. KementerianKeuangan Seluruh KementerianJ Terwujudnya sinergi dan Terlaksananya sharing data perencanaan dan penganggaran Lembaga akuntabilitas perencanaan perencanaan dan penganggaran 2. Kementerian Perencanaan yang terintegrasi dan penganggaran' untuk pemerintah Pembangunan NasionalJ pencapaian sasaran Badan Perencanaan pembangunan nasional Pembangunan Nasional

Reformasi ...

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

12

Reformasi Tata Kelola dan Impor

  1. Otomatisasi pemotongan kuota Kementerian Keuangan 1. Kementerian Meningkatnya transparansi Terbangunnya sistem ekspor dan impor di bidang Koordinator Bidang mekanisme ekspor dan impor pengendalian ekspor dan impor sumber daya alam, bahan Perekonomian yang terintegrasi antara bakar minyak, tekstil, Kementerian Keuangan dan

  2. Kementerian komoditas pertanian, dan Kementerian Perdagangan Perdagangan bahan perusak ozon dengan:

  3. Kementerian 1. Kementerian Lingkungan Lingkungan Hidup dan Hidup dan Kehutanan Kehutanan 2. Kementerian Energi dan

  4. Kementerian Pertanian Sumber Daya Mineral

  5. Kementerian Kelautan dan 5. Kementerian Kelautan Perikanan dan Perikanan

  6. Pengelola Portal Indonesia

  7. Kementerian Energi National Single Window dan Sumber Daya Mineral

  8. Pengelola Portal Indonesia National Single Window

  9. Penyusunan ...

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

13

  1. Penyusunan kajian perubahan Kernenterian Perdagangan 1. Kernenterian 1. Tersedianya payung Tersusunnya kajian mengenai tata kelola ekspor dan irnpor Koordinator Bidang hukurn yang jelas untuk tata kelola ekspor dan impor kornoditas pangan Perekonomian pernberantasan korupsi di sebagai dasar untuk perubahan tata kelola impor regulasi ekspor dan irnpor dari 2. Kementerian kornoditas pangan sistern kuota ke sistern tarif Koordinator Bidang Kernaritiman 2. Perubahan tata kelola ekspor dan irnpor yang 3. Kernenterian Keuangan lebih efisien dan efektif

  2. Kementerian Pertanian

  3. Kementerian Kelautan dan Perikanan

  4. Kementerian Energi dan Surnber Daya Mineral

  5. Pengelola Portal Indonesia National Single Window

Penguatan ...

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

14

Penguatan Sistem Pengendalian dan Pengawasan Internal pada Kementerian/Lembaga

  1. Optimalisasi whistleblowing 1. Kementerian Agraria dan 1. Kementerian Meningkatnya kualitas 1. Tersedianya pedoman kerj a system untuk pencegahan dan Tata Ruang/Badan Koordinator Bidang pelaksanaan whistleblowing sebagai penjabaran pemberantasan tindak Pertanahan Nasional Politik, Hukum, dan system di 17 (tujuh belas) Nota Kesepaharnan antara pidana koru psi di Keamanan Kementerian / Lernbaga LPSKdengan 2. Kementerian Energi dan Kementeriarr/ Lernbaga dan Kementeriarr/ Lernbaga Sumber Daya Mineral 2. Komisi swasta Pemberantasan 2. Terbangunnya koneksitas 3. Kementerian Pendidikan Korupsi whistleblowingonline system dan Kebudayaan LPSKdan Komisi

  2. Kementerian Hukurn dan Pernberantasan Korupsi Hak Asasi Manusia dengan 17 (tujuh belas)

  3. Kementerian Agama Kementeriarr/Lcmbaga untuk kelancaran

  4. Kementerian Kesehatan komunikasi dan

  5. Kementerian Perhubungan pelindungan kepada whistleblowerdan saksi

  6. Kementerian Pekerjaan tindak pidana korupsi Umum dan Perumahan Rakyat

  7. Kementerian Keuangan

  8. Kernenterian ...

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

15 -

.;:::f~-~,<;:_".;':~ . .',:·::';INS'I'ANS~:TEful't'···

10.Kementerian Pertanian 3. Terlaksananya pembinaan sumber daya manusia11.Kementerian pengelola w rustle blowing Ketenagakerjaan system di 17 (tujuh belas) 12.Kementerian Sosial Kementerian / Lembaga 13.Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

14.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

15.Kejaksaan Agung

16.Kepolisian Negara Republik Indonesia

17.Sekretariat Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan

18.Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

Keterbukaan ...

PRESIDEN

REPU8L1K INDONESIA

16

Keterbukaan Informasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan

  1. Pembentukan dan penguatan 1. Kementerian Komunikasi Komisi Informasi Pusat Terlaksananya kewajiban 1. Terbentuknya PPID tugas dan fungsi Pejabat dan Informatika Kementerian/Lembaga, Pengelola Informasi dan Pemerintah Daerah Provinsi, 2. Diterbitkannya SOP Layanan 2. Kementerian Dalam Negeri Dokumentasi (PPID)Utama dan dan Pemerintah Daerah InformasiPublik Pembantu 3. Pemerintah Daerah Kabupaterr/Kota terkait 3. Dipublikasikanya daftar Provinsi dan Pemerintah pembentukan infrastruktur informasi publik di website Kabupaten /Kota pelaksanaan dan pu blikasi Pemerintah Daerah Provinsi (Gubemur dan informasi dasar sebagaimana dan Pemerintah Daerah Bupati/Walikota) diamanatkan dalam Undang- Kabupaten/Kota Undang Nomor 14 Tahun

  2. Tersedianyadaftar permohonan 2008 tentang Keterbukaan informasidari masyarakat Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya 5. Terbangunnya sistern monitoring dan evaluasi PPID dengan modul/formnla yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

  3. Terselesaikannya ...

PRESIDEN

REPU8L1K INDONESIA

17

  1. Terselesaikannya monitoring dan evaluasi melalui pemanfaatan sistemmonitoring dan evaluasiPPID

Reformasi Tata Kelola Pertanahan dan Tata Ruang

  1. Perbaikan mekanisme dan Kementerian Agraria dan 1. Kementerian Dalam Terbangunnya mekanisme dan 1. Terwujudnya kesepahaman prosedur sistem pelayanan Tata Ruang/Badan Negeri prosedur pelayanan pertanahan bersama lintas pertanahan dan tata ruang Pertanahan Nasional dan tata ruang yang mudah, Kementeriarr/Lembaga dan 2. Kementerian untuk meningkatkan cepat, transparan, dan bebas Pemerintah Daerah tentang Pekerjaan Umum dan transparansi dan mencegah pungutan liar prosedur pengambilan Perumahan Rakyat praktik korupsi keputusan terkait persetujuan

  2. Kementerian substansi rencana tata ruang Lingkungan Hidup

  3. Tersusunnya rancang bangun dan Kehutanan sistem informasi penataan

  4. Kernenterian Energi ruang dan pengaduan dan Sumber Daya masyarakat terkait penataan Mineral ruang

  5. Kementerian ...

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

18

Tersedianya usulan Standar Biaya Umum dari Kementerian Agraria dan Tata 6. Kementerian RuangjBadan Pertanahan Perencanaan Nasional kepada Kementerian Pembangunan Keuangan rnengenai NasionaljBadan pelaksanaan pengukuran Perencanaan tanah oleh juru ukur yang Pembangunan memuat komponen biaya Nasional transportasi, akomodasi,

  1. Pemerintah Daerah konsumsi, dan uang harian

  2. Terpublikasinya laporan tentang nama pelanggar, jenis pelanggaran, dan sanksi yang diberikan atas tiap- tiap bentuk pelanggaran rencana tata ruang

Reformasi ...

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

19

I'> X~; ?::.':: . .<, :'>; :A KS~ ">;)'.:>::.'. ::. '~f':f;~:::~':~;A~d6UNGJAWAB . > ....•...." ;::~::iN'STA,:.•·,·.·,:.•.•.•. N.:.'.•.;.'.:.:..;,:.·.,~.;:,~.§.~.:·.•.".:~.;.l,~.·.,•.•.~,:::~,'..~.•.,.;,,'.:.E,.,·.RKAI'\ ,.:''ktfi~jili' Kimstf;lN:. tiiIN,~~§I~K~-' I ::~ ~ , :<Y: ". .. <tT:-'7' ~7;.:.,:'/ :::;> . ':. :. ;;,;;; ,'({2,s/,~:;;LL;::'·;t.,:.,": . :.;:.;,. , , .:,.'~;)(~<,: ".' " ' " : :.>:, . :1<.·>::· ..•.• ;i.:;f,i :<: : ::, ' •.: (>.: : :.:;;;.;,){ / .... ,.•...;.? ';:;:):,;;.,:: .:~..', .':':~>;;:;::~~:<,::~.:';'.:,),:,:;i r

Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi secara Efektif dan Efisien dalam rangka Membangun Industri Minyak dan Gas Nasional yang Kuat dan Berorien tasi pada Keda ula tan Energi

  1. Transparansi pendapatan 1. Kementerian Koordinator 1. Kementerian Para pihak terkait (pemerintah, 1. Tersusunnya stan dar format negara dan pendapatan daerah Bidang Perekonomian Keuangan dunia usaha, dan masyarakat pelaporan pendapatan negara yang diperoleh dari industri 2. Kementerian Keuangan sipil) mengungkap seluruh dan daerah dari industri 2. Kementerian Dalam ekstraktif penerimaan dari sektor migas ekstraktif Negeri

  2. Kementerian Energi dan dan minerba

  3. Terkonsolidasinya laporan Sumber Daya Mineral 3. Kementerian Energi mengenai total penerimaan dan Sumber Daya dari sektor migas dan minerba Mineral pada tahun anggaran 2016

  4. Kementerian melalui format pelaporan yang Lingkungan Hidup terintegrasi sesuai kebutuhan dan Kehutanan Sekretariat Extractive Industries Transparency 5. Kernenterian Initiative(EITI) Perencanaan Pembangunan 3. Terpublikasinya laporan Nasional / Badan mengenai total pendapatan Perencanaan negara dan dana bagi hasil Pembangunan yang ditransfer ke daerah Nasional pada website Kementerian

  5. Komisi...

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

20 -

  1. Komisi Koordinator Bidang Pemberantasan Perekonomian yang terkoneksi Korupsi dengan Kementerian Keuangan dan daerah 7. Pemerintah Daerah penghasil dengan format data terbuka

  2. Terpublikasinya buku manual penghitungan alokasi dana bagi hasil sumber daya alam (DBH SDA) pada website Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (untuk setiap penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan)

  3. Tersedianya compliance mechanism bagi perusahaan yang tidak melaporkan

Peningkatan ...

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

21

Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Pengadaan Barang dan Jasa

  1. Transparansi dan akuntabilitas Seluruh Lembaga Kebijakan Transparansi dan akuntabilitas 1. Terlaksananya pengernbangan dalam mekanisme pengadaan Kementerian zl.embaga dan Pengadaan Barang/ Jasa pengadaan barang dan jasa kelembagaan, sumber daya barang dan jasa Pemerintah Daerah Pemerintah melaluie-procurement manusia, dan tata kelola Unit LayananPengadaan

  2. Diumumkannya rencana umum pengadaan eli Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan agar dapat dilaksanakan konsolidasi

  3. Terlaksananya pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui Sistem Pengadaan SecaraElektronik(SPSE)

  4. Diterapkannya penggunaan e-caialoque

Transparansi ...

PRESIDEN

REPU8L1K INDONESIA

22

::.

....P~NANQG.uiiGJ.AWA13:'-. ::. ". ..:..... .... INS¥AN~:nTE~IT,<.:: •......•.... ',): «'·(;'~k.rTEIUA.KEBEWSiiA~,,' .;. .'. ',,::;E{~::{'"; ~'UKURA:r:rkEBER:fIASItAN',:,'~,: ... " ,,,::;:";No

Transparansi dan Akuntablitas Pengelolaan Keuangan

  1. . Penguatan transparansi dan Kernenterian Hukum dan 1. Kementerian Hukum Meningkatnya transparansi 1. Tersusunnya kajian akuntabilitas Partai Politik Hak Asasi Manusia dan Hak Asasi dan akuntabilitas keuangan merigenai Lernbaga Manusia Partai Politik Pengawas Dana Politik Partai Politik

  2. Kementerian Dalam Negeri 2. Tersusunnya kajian rcvrsi Undang-Undang Partai

  3. Komisi Pemilihan Politik, Pendanaan Partai Umum Politik, dan Dana

  4. Badan Pengawas Kampanye Pemilihan Umum

  5. Percepatan implementasi 1. Kementerian Keuangan 1. Bank Indonesia Menekan korupsi pada tahap 1. Terselesaikannya Peraturan transaksi non tunai di seluruh 2. Kernenterian Dalam realisasi anggaran Menteri Keuangan dan 2. Badan Perneriksa Kementeriari/Lembaga dan Negeri pembangunan dan pengadaan Surat Edaran Menteri Keuangan Pemerintah Daerah barang danjasa Dalam Negeri mengeriai 3. Kementerian Hukum dan

  6. Otoritas Jasa pembatasan transaksi Hak Asasi Manusia Keuangan ~nai ill Kernenterian/Lernbaga dan Pemerintah Daerah

  7. Pusat ...

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

23

  1. Pusat Pelaporan dan 2. laporan Analisis Transaksi progress penye1esaian Keuangan Rancangan Undang- Undang Pembatasan

  2. Lembaga Kebijakan Transaksi Penggunaan Pengadaan Uang Kartal Barang/ Jasa Pemerintah 3. Terbangunnya sistem evaluasi monitoring

  3. Badan Pengawasan realisasi anggaran Keuangan dan pembangunan dan Pembangunan pengadaan barang dan jasa

  4. Pemerintah Daerah

  5. Transparansi dan akuntabilitas Pemerintah Daerah Provinsi 1. Kementerian Dalam Berkurangnya penyimpangan 1. Terpublikasinya daftar penyaluran serta penggunaan dan Pemerintah Daerah Negeri dalam penyaluran dan penerima dana hibah dan dana hibah dan bantuan sosial Kabupaterr/Kota penggunaan dana hibah dan bantuan sosial pada dan 2. Kementerian (Gubemur ban tuan sosial website Pernerintah Daerah Keuangan Bupati/Walikota]

  6. Terpublikasinya laporan pertanggungj awaban Pemerintah Daerah mengenai penyaluran dan

  7. Kernenterian

PRESIDEN

REPU8L1K INDONESIA

24

penggunaan dana hibah Perencanaan dan bantuan sosial yang Pembangunan memuat: Nasional/ Badan a. proses penentuan penerima dana hibah Perencanaan dan bantuan sosial Pembangunan b.laporan Nasional pertanggungjawaban

  1. KomisiPemberantasan realisasi dan Korupsi penggunaan oleh penerima dana hibah dan bantuan sosial

Tata ...

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

25

Tata Kelola Badan Usaha Milik Negara dan Swasta

  1. Inisiasi upaya sertifikasi anti Badan Standardisasi Nasional 1. Kernenterian Terselesaikannya standar 1. Tersusunnya kajian korupsi Perencanaan internasional serupa mengenai draft ISO 37001 Pembangunan Intemational Organization for Ikut sertanya Badan Standardization (ISO) 37001 2. Nasional / Badan Standardisasi Nasional (BSN) untuk sektor swasta dan Perencanaan ke dalam komite ISO Pemerintah di akhir tahun Pembangunan 2016 Nasional

  2. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

  3. Komisi Pemberantasan Korupsi

  4. Badan Pusat Statistik

  5. Penyusunan ...

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

  • 26

:PENAN'OOUNG" .'..~" " . ' , JAWAlf· ...· .... -..

  1. Penyusunan kajian dan Kementerian Badan Usaha 1. Kementerian Pengarusutamaan kepentingan 1. Tersusunnya studi rekomendasi perencanaan Milik Negara Keuangan masyarakat dalam pengelolaan kelayakan merger BUMN holding company Badan Usaha BUMN 2. Kementerian Energi 2. Terlaksananya uji publik Milik Negara (BUMN) dengan dan Sumber Daya prinsip good corporate 3. Tersusunnya kajian dan Mineral governance rekomendasi perencanaan

  2. Kementerian Pertanian holding company BUMN dengan prinsip good

  3. Kementerian corporate governance Lingkungan Hidup dan Kehutanan

  4. Kementerian Pertahanan

  5. Kementerian Kelautan dan Perikanan

  6. Kementerian Perindustrian

  7. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

  8. Bank ...

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

27

.. ' ".«<' ":-;;-;t;··V.. :".;.:_- ·,<",·;./·::'::::S~-:... :-:"-:',. . P~NANGGlJN(lgAWAB .".:.rf·:;;::;;:~:~·~:};/:, .. : : INS~Jti-lSITT;~;;· .,."~TERIA~!EIDIl\Sti;AN;;:~ji:Tti~wwIflt]JE~~~~.·;· 'C., .C ">: , ..' .' . . ;> . ....• .> ..... :. > 'T',?;/:, 3 :';"'::;.:,,:,~::·~'i>t'::,·;~(:::.: . : ;? :"4;:", c, ,':;L': ", .'~:'k:~~;~,(:;.'£{i;,,.i' ".:.•••5 "...,,:.-.','" ,'':;

  1. Bank Indonesia

10.0toritas Jasa Keuangan

Pengawasan Sektor Publik dan Swasta

  1. Peningkatan upaya pertgendalian 1. Kementerian Hukum dan 1. Kementerian Adanya mekanisme 1. Ditetapkannya Peraturan praktik gratifikasi dalam Hak Asasi Manusia Keuangan pengendalian gratifikasi Pemerintah tentang Dalam dalam pelayanan publik Pengendalian Gratifikasi pelayanan publik 2. Kementerian 2. Kementerian yang mengatur tentang Pendayagunaan Aparatur Negeri batasan gratifikasi, sistem Negara dan Reformasi 3. Kejaksaan Agung pengendalian gratifikasi, dan Birokrasi peran serta sektor swasta 4. Kepolisian Negara dan masyarakat dalam Republik Indonesia mencegah pemberian

  2. Komisi Pemberantasan gratifikasi dalam pelayanan Korupsi publik

  3. Lembaga Kebijakan 2. Terbentuknya Unit Pengadaan Pengendalian Gratifikasi Barang/ Jasa pada Kementerian/ Lembaga Pemerintah dan Pemerintah Daerah

  4. Penguatan ...

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

28

  1. Penguatan strategi nasional Kementerian Keuangan 1. Kementerian Terimplementasikannya Tersusunnya kajian mengenai pencegahan dan Perencanaan sistem insentif dan disinsentif insentif dan disinsentif pemberantasan korupsi Pembangunan keuangan dalam pelaksanaan keuangan dalarn pelaksanaan (Stranas PPK) dengan sistem Nasional/Badan Stranas PPK Stranas PPK insentif dan disinsentif Perencanaan keuangan Pembangunan Nasional

  2. Kementerian Dalam Negeri

  3. Komisi Pemberantasan Korupsi

STRATEGI PENEGAKAN HUKUM

Peningkatan Akuntabilitas Penegakan Hukum (Penegakan Hukum yang Berkualitas)

  1. Optimalisasi pengenaan uang Kepolisian Negara Republik 1. Kejaksaan Agung l. Meningkatnya jumlah Terlaksananya perbaikan/ revisi jaminan sebagai syarat Indonesia penangguhan penahanan SOP di Kepolisian Negara penangguhan penahanan dengan uang jaminan Republik Indonesia terkait penangguhan penahanan

  2. Komisi ...

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

29

  1. Komisi 2. Berkurangnya jumlah Pemberantasan penangguhan penahanan Korupsi tanpa uang jaminan

  2. Mahkamah Agung 3. Berkurangnya jumlah tah anan di Rumah Tahanan Negara

  3. Revisi Peraturan Pemerintah Kementerian Hukum dan 1. Kementerian Pelaksanaan hukum acara Tersusunnya Peraturan Nomor 27 Tahun 1983 tentang Hak Asasi Manusia Koordinator Bidang pidana yang akuntabe1 Pemerintah tentang Pelaksanaan Kitab Undang- Politik, Hukum, dan Pelaksanaan KUHAP yang Undang Hukum Acara Pidana Keamanan sesuai dengan perkembangan hukum, mengenai: sebagaimana telah beberapa 2. Kementerian kali diubah, terakhir dengan a. ganti kerugian, yang Keuangan Peraturan Pemerintah Nomor meliputi besaran ganti 92 Tahun 2015 3. Kejaksaan Agung kerugian, komponen ganti kerugian, dan tata cara 4. Kepolisian Negara eksekusi ganti kerugian Republik Indonesia

  • rehabilitasi, yang meliputi

  1. Mahkamah Agung tata cara pemulihan kedudukan yang hilang

  2. Komisi ...

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

30

Tj[~YI~::~:iJ~~ASIL~,~;.• :-:....:-:'.'::.:-,':.:.,>;••}:;·')

  1. Komisi c. rumah penyimpanan barang Pemberantasan sitaan negara Korupsi d. pengaturan kewajiban mengirimkan berita acara penyitaan dari Kepolisian kepada Jaksa Penuntut Umum dan Pengadilan
  • pedoman beracara pra- peradilan
  • standar mekanisme pengenaan uang jaminan sebagai syarat penangguhan penahanan
  • ketentuan pelaksanaan tentang penggabungan perkara gugatan ganti kerugian (bagi korban korupsi)
  • mengadopsi pengaturan ruang lingkup kerugian yang lebih luas
  1. Penyusunan ...

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

31

  1. Penyusunan mekanisme ganti l. Kementerian Keuangan Kementerian Hukum dan Kemudahan pencairan ganti l. Tersusunnya kajian kerugian dan kompensasi oleh 2. Kementerian Hak Asasi Manusia kerugian dan kompensasi oleh mekanisme pencairan ganti negara di sektor publik dan Pendayagunaan Aparatur pencari keadilan kerugian dan kompensasi yang lebih mudah bagi swasta bagi pencari keadilan Negara dan Reformasi pencari keadilan Birokrasi

  2. Tersedianya mekanisme

  3. Kementerian yang mudah bagi pencari Ketenagakerjaan keadilan untuk mendapatkan kembali kedudukan dan jabatannya di sektor publik dan swasta

  4. Implementasi hasil evaluasi Kejaksaan Agung 1. Kementerian Hukum Meningkatnya efektivitas Terlaksananya implementasi Badan Pengawasan Keuangan dan Hak Asasi pelaksanaan eksekusi uang hasil evaluasi Badan dan Pembangunan mengenai Manusia pengganti dan penjara Pengawasan Keuangan dan pelaksanaan eksekusi uang pengganti Pembangunan mengenai 2. Kementerian pengganti dan penjara eksekusi uang pengganti dan Keuangan pengganti penjara pengganti

  5. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

  6. Optimalisasi ...

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

32

. '~'Y:'::"" . ,. " .;': >::>.. .'". :;:;<-::/ . .' : '... :.-::: ::;;: .:1,:;.':·c. ::. '.. ':': <;>'-:';'" .., ! :::~!A.~:~I:.:GI4);:·,:;l;~)t~f{I::Il}••:KE~~~ILA~i~ ....·.t7it':,::;PKR.••KEB:~R~~~;ILA~:. ,..

(.·.··:.·.?:;.t.:·.J:~.~:,.·.;.L.;:·t.t.: ...•..'.;.··.:r 4 .:: -;. -. :.:.::...: >3;> ,:: .:'" •-.•..•.·.. . . ,,_,", . ': : .•'·.f.:.;(·:':. -: ,',;', :.<:;.. :{.:,~', .. ;-,;.::-::...:~:::;..):~..:'.:.':~>.:. ·5.··.:•...·•...·:·.·••.::.,'·-:..:::··::· . ..".: ,':-<' ..':'~:.,,~.T'··

  1. Optimalisasi Penerapan Kejaksaan Agung 1. Kementerian Hukum Berkurangnya jumlah Meningkatnya jumlah tuntutan Peraturan Mahkamah Agung dan Hak Asasi terpidana yang dijatuhi pidana yang hanya dituntut Nomor 2 Tahun 2012 tentang Manusia pidana penjara dengan denda Penyesuaian Batasan Tindak 2. Mahkamah Agung Pidana Ringan dan Nilai Denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pengembangan Database Penanganan Perkara secara Terpadu dan Penguatan Koordinasi Penanganan Korupsi di antara Lembaga Penegak Hukum dengan Dukungan Teknologi Informasi yang Komprehensif (e-law enforcement)

  1. Percepatan pelaksanaan Nota Kementerian Koordinator 1. Kementerian Terlaksananya langkah- Terlaksananya road map Kesepahaman terkait upaya Bidang Politik, Hukum, dan Komunikasi dan langkah yang disepakati pengembangan database pengembangan database Keamanan Informatika untuk membangun sistem penangangan perkara secara penanganan perkara secara database penanganan perkara terpadu 2. Kejaksaan Agung terpadu secara terpadu

  2. Kepolisian Negara Republik Indonesia

  3. Mahkamah Agung

  4. Komisi Pemberantasan Korupsi

  5. Lembaga ...

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

33

('> ..•...... " : ..' . ':" .

  1. LembagaSandi Negara

  2. Implementasi sistem 1. Kejaksaan Agung 1. Kementerian Tersedianya sistem 1.Tersedianya sistem online administrasi penanganan Koordinasi Bidang administrasi penanganan Surat Pemberitahuan 2. Kepolisian Negara perkara pidana umum dan Politik, Hukum, dan perkara pidana umum dan Dimulainya Penyidikan Republik Indonesia pidana khusus secara online Keamanan pidana khusus yang (SPDP),yang meliputi: transparan a. implementasi sistem online 2. Kementerian Hukum penanganan perkara dan Hak Asasi pidana umum dan pidana Manusia khusus pada 18 (delapan

  3. Kementerian belas) lokasi Komunikasi dan b. adanya database online Informatika dan periodik yang dapat

  4. LembagaSandi Negara diakses oleh Aparat Penegak Hukum

  5. Komisi Pemberantasan Korupsi 2. Terkirimnya tembusan SPDP perkara tindak pidana korupsi oleh Kepolisian dan Kejaksaan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi

  6. Dimulainya ...

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

34

'."'PENANOOUNGJAWAB ..:1NSTANS~I~iWt~!j~~~~,~eKEBE<@ASI~~~. •.tJKj1fi.~IL~ .',;:J . ','.. :.,,_; "/'" "' ...••. .,: , .• ;S:>:,?(;' ..' >:,"'; .• ' >~:::}"':.'..,<:', ':":;:'¥:,,'.":~"" 4 '.', .i·· ';;:'.:.,~:;: ':'3:};il;'~>~,:i;:'t~"~,:::.j,·:.jf;.j,·.··.·.·.·.· .':":':)~ " .. ....... ::

  1. Dimulainya pelaksanaan SPDP online dari Kepolisian dan Kejaksaan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi

  2. Tersusunnya laporan periodik hasil pengawasan penanganan perkara di Kepolisian Negara Republik Indonesia

Reformasi Tata Kelola Barang Sitaan dan Rampasan Hasil Tindak Pidana Korupsi

  1. Transparansi dan akuntabilitas 1. Kementerian Hukum dan 1. Kementerian 1. Mengurangi beban biaya 1. Terselesaikannya pengelolaan barang sitaan dan Hak Asasi Manusia Perencanaan pemeliharaan barang rekomendasi hasil audit rampasan hasil tindak pidana Pembangunan sitaan dan rampasan hasil Badan Pengawasan 2. Kementerian Agraria dan korupsi (tipikor) Nasionalj Badan tipikor Keuangan dan Tata RuangjBadan Perencanaan Pembangunan atas Pertanahan Nasional 2. Mengefektifkan Pembangunan pengelolaan barang sitaan pelaksanaan eksekusi uang

  2. Kejaksaan Agung Nasional negara dan barang pengganti rampasan negara

  3. Kepolisian ...

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

35

  1. Kepolisian Negara 2. Badan Pengawasan 3. Meningkatnya transparansi 2. Terlelangnya semua barang Republik Indonesia Keuangan dan pengelolaan barang sitaan sitaan Zrampasan yang Pembangunan oleh Kepolisian Negara sudah lama tersimpan di Republik Indonesia dan Rumah Penyimpanan Kejaksaan Agung Barang Sitaan

  2. Diserahkannya daftar terpidana korupsi yang belum melunasi uang pengganti kepada instansi terkait guna dilakukan penelusuran aset terpidana

  3. Terlaksananya eksekusi uang pengganti berdasarkan data dan inforrnasi dari instansi terkait

  4. Terpublikasinya ...

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

,--_·-··-."l'~3,.

  1. Terpublikasinya laporan pelaksanaan penelusuran aset masing-masing unit penyelamatan aset yang telah terbentuk

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI

Referensi Silang (1)
UU 14/2008 — Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik