OPTIMALISASI PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN
yag Om Ts Ag
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
OPTIMALISASI PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN
KESEHATAN NASIONAL
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional, peningkatan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas, dan untuk menjamin keberlangsungan program Jaminan Kesehatan Nasional,
dengan ini menginstruksikan:
Kepada 11. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan
Manusia dan Kebudayaan,
N Menteri Koordinator Bidang Perekonomian,
Menteri Dalam Negeri:
Menteri Luar Negeri: UR» Menteri Agama,
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia: NO Menteri Keuangan,
0 Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan
Teknologi:
Menteri Kesehatan,
Menteri Ketenagakerjaan,
Menteri Perindustrian:
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat:
Menteri Perhubungan:
Menteri Komunikasi dan Informatika:
Menteri Pertanian:
Menteri...
Ng ny
2 TaAy
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
Menteri Kelautan dan Perikanan,
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional:
Menteri Badan Usaha Milik Negara,
Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah,
Menteri Sosial:
2 Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi:
ZA, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Kepala
Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif:
- Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi
Penanaman Modal:
Jaksa Agung,
Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia,
Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran
Indonesia, )
- Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
Kesehatan:
Para Gubernur,
Para Bupati/Wali Kota, dan
Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional.
Untuk
PERTAMA : Mengambil langkah-langkah sesuai tugas, fungsi, dan
kewenangan masing-masing untuk melakukan
optimalisasi program Jaminan Kesehatan Nasional.
KEDUA : Khusus kepada:
- Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia
dan Kebudayaan:
- melakukan...
naKg su JAN $
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan
pengendalian atas pelaksanaan Instruksi
Presiden ini, dan
b.melaporkan pelaksanaan Instruksi Presiden ini
kepada Presiden secara berkala setiap 6 (enam)
bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian untuk:
- melakukan upaya agar peserta penerima Kredit
Usaha Rakyat menjadi Peserta aktif dalam
program Jaminan Kesehatan Nasional: dan
b.melakukan penyempurnaan regulasi terkait
pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat dalam rangka
optimalisasi pelaksanaan program Jaminan
Kesehatan Nasional.
. Menteri Dalam Negeri untuk:
- melakukan sinkronisasi regulasi terkait norma,
standar, prosedur, dan kriteria pelayanan publik
di daerah dalam rangka memastikan setiap orang
terdaftar menjadi Peserta aktif dalam program
Jaminan Kesehatan Nasional:
b.menyediakan akses data penduduk berbasis
Nomor Induk Kependudukan untuk dapat
dimanfaatkan sebagai data kepesertaan program
Jaminan Kesehatan Nasional sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan,
- mendorong Gubernur dan Bupati/Wali Kota
untuk mewajibkan pemohon perizinan berusaha
dan pelayanan publik di daerah menjadi Peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan
Nasional:
- mendorong...
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- mendorong Gubernur dan Bupati/ Wali Kota agar
Peserta Pekerja Penerima Upah Penyelenggara
Negara di lingkungan instansi Pemerintah Daerah
mendaftarkan anggota keluarga yang lain
menjadi Peserta aktif dalam program Jaminan
Kesehatan Nasional segmen Pekerja Penerima
Upah Penyelenggara Negara:
- menugaskan Gubernur dan Bupati/Wali Kota
untuk melakukan langkah-langkah agar setiap
penduduk yang berada di wilayahnya terdaftar
sebagai Peserta aktif dalam program Jaminan
Kesehatan Nasional:
- menugaskan Gubernur dan Bupati/Wali Kota
untuk melaksanakan verifikasi dan validasi data
seluruh segmen kepesertaan program Jaminan
Kesehatan Nasional yang berada di wilayahnya,
- menugaskan Gubernur dan Bupati/Wali Kota
untuk mengidentifikasi dan mendaftarkan
seluruh pekerja termasuk pegawai pemerintah
dengan status non-Aparatur Sipil Negara di
wilayahnya menjadi Peserta aktif dalam program
Jaminan Kesehatan Nasional:
- memastikan Bupati/Wali Kota mendaftarkan
Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai Peserta
aktif dalam program Jaminan Kesehatan
Nasional:
- memastikan Gubernur dan Bupati/Wali Kota
untuk mengalokasikan anggaran dalam rangka
optimalisasi pelaksanaan program Jaminan
Kesehatan Nasional:
j-. memastikan...
Yng x BP
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- memastikan Gubernur mengalokasikan anggaran
untuk kontribusi iuran Penerima Bantuan Iuran
Jaminan Kesehatan sesuai kapasitas fiskal
daerah:
- memastikan Gubernur mengalokasikan anggaran
dan membayar iuran dan bantuan iuran
penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah
Daerah Provinsi sebagai Peserta Pekerja Bukan
Penerima Upah dan Bukan Pekerja dengan
manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas 3,
serta mengalokasikan anggaran dan membayar
bantuan iuran bagi Peserta Pekerja Bukan
Penerima Upah dan Bukan Pekerja dengan
manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas 3:
- memastikan Bupati/Wali Kota mengalokasikan
anggaran dan membayar iuran dan bantuan
iuran bagi penduduk yang didaftarkan oleh
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagai
Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan
Bukan Pekerja dengan manfaat pelayanan di
ruang perawatan Kelas 3, serta mengalokasikan
anggaran dan membayar bantuan iuran bagi
Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan
Bukan Pekerja dengan manfaat pelayanan di
ruang perawatan Kelas 3:
- menugaskan Gubernur dan Bupati/Wali Kota
untuk menyediakan sarana dan prasarana pada
fasilitas pelayanan kesehatan dan sumber daya di
bidang kesehatan di wilayahnya masing-masing:
dan
- meningkatkan...
“3 x SANA Ag
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- meningkatkan pembinaan dan pengawasan
kepada Gubernur dan Bupati/Wali Kota dalam
pelaksanaan program Jaminan Kesehatan
Nasional, termasuk dalam hal penerapan sanksi
tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu
terkait kepatuhan dalam program Jaminan
Kesehatan Nasional.
- Menteri Luar Negeri untuk:
a.melakukan diseminasi program Jaminan
Kesehatan Nasional kepada perwakilan negara
asing dan organisasi internasional di Indonesia:
- memastikan seluruh staf di perwakilan negara
asing dan organisasi internasional, kecuali staf
diplomatik dan non diplomatik beserta anggota
keluarganya yang berasal dan ditugaskan dari
negara pengirim sesuai asas timbal balik, yang
bekerja paling sedikit 6 (enam) bulan di Indonesia
menjadi Peserta aktif dalam program Jaminan
Kesehatan Nasional, dan
- mendorong seluruh pegawai pemerintah Warga
Negara Indonesia dengan status non-Aparatur
Sipil Negara di Perwakilan Republik Indonesia
menjadi Peserta aktif dalam program Jaminan
Kesehatan Nasional.
- Menteri Agama untuk:
- mengambil langkah-langkah agar pelaku usaha dan pekerja pada penyelenggara perjalanan ibadah umrah dan penyelenggara ibadah haji khusus menjadi Peserta aktif dalam program
Jaminan Kesehatan Nasional:
- mensyaratkan...
Oia x RAAy
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- mensyaratkan calon jamaah umrah dan jamaah
haji khusus merupakan Peserta aktif dalam
program Jaminan Kesehatan Nasional, dan
- memastikan peserta didik, pendidik, dan tenaga
kependidikan pada satuan pendidikan baik
formal maupun nonformal di lingkungan
Kementerian Agama merupakan Peserta aktif
dalam program Jaminan Kesehatan Nasional.
- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk:
- mengambil langkah-langkah yang diperlukan
agar pemohon pelayanan administrasi hukum
umum, pelayanan kekayaan intelektual, dan
pelayanan keimigrasian merupakan Peserta aktif
dalam program Jaminan Kesehatan Nasional:
dan
b.menyediakan data badan usaha untuk dapat
dimanfaatkan dalam meningkatkan kepesertaan
program Jaminan Kesehatan Nasional.
- Menteri Keuangan untuk:
- melakukan kerja sama pertukaran data antara
Kementerian Keuangan dalam hal ini Direktorat
Jenderal Pajak dengan Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial Kesehatan untuk meningkatkan
kepatuhan Peserta program Jaminan Kesehatan
Nasional, sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan,
- menyiapkan regulasi dalam rangka mendukung
kelancaran pembayaran iuran kepesertaan
anggota keluarga yang lain Pekerja Penerima
Upah Penyelenggara Negara di lingkungan
instansi Pemerintah Pusat agar menjadi Peserta
aktif dalam program Jaminan Kesehatan
Nasional,
- menjaga...
Tin
ni SO, jan
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
menjaga kesinambungan pendanaan program Jaminan Kesehatan Nasional, dan |
melakukan pemotongan Dana Alokasi Umum
dan/atau Dana Bagi Hasil terhadap Pemerintah
Daerah yang tidak memenuhi kewajibannya
dalam program Jaminan Kesehatan Nasional
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
.Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan
Teknologi untuk memastikan peserta didik,
pendidik, dan tenaga kependidikan pada satuan
pendidikan baik formal maupun nonformal
merupakan Peserta aktif dalam program Jaminan
Kesehatan Nasional.
. Menteri Kesehatan untuk:
- melakukan evaluasi, pengkajian, dan
penyempurnaan regulasi terkait pelayanan
kesehatan dalam program Jaminan Kesehatan
Nasional:
- mempercepat penyelesaian standardisasi
pelayanan melalui Pedoman Nasional Pelayanan
Kedokteran,
- memastikan tenaga kesehatan yang
menjalankan praktik atau yang ditugaskan pada
program pemerintah merupakan peserta aktif
dalam program Jaminan Kesehatan Nasional,
- menjamin ketersediaan obat dan alat kesehatan
bagi peserta program Jaminan Kesehatan
Nasional dengan mengacu pada formularium
nasional dan kompendium alat kesehatan
bersama Pemerintah Daerah:
- menjamin...
pg x
2N 2
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- menjamin ketersediaan sarana dan prasarana
pada fasilitas pelayanan kesehatan serta sumber
daya manusia di bidang kesehatan bersama
Pemerintah Daerah,
- menyempurnakan sistem tarif pelayanan
kesehatan sesuai prinsip kendali mutu dan
kendali biaya dalam program Jaminan Kesehatan
Nasional,
- melakukan interoperabilitas sistem secara penuh
antar sistem informasi program Jaminan
Kesehatan Nasional pada Kementerian Kesehatan
dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan,
- memprioritaskan pelayanan promotif dan
preventif perorangan dalam manfaat program
Jaminan Kesehatan Nasional: dan
- meningkatkan implementasi koordinasi antar-
penyelenggara jaminan untuk mengoptimalkan
peran asuransi Badan Usaha Milik
Negara/swasta.
- Menteri Ketenagakerjaan untuk:
- melakukan evaluasi, pengkajian, dan
penyempurnaan regulasi terkait tata cara
pengenaan dan pencabutan sanksi administratif
bagi Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara
atas kepatuhan terhadap program Jaminan
Kesehatan Nasional:
b.meningkatkan pengawasan dan pemeriksaan
kepatuhan kepada Pemberi Kerja selain
Penyelenggara Negara terhadap program
Jaminan Kesehatan Nasional:
- memastikan...
( ntt P LaIK
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- memastikan seluruh orang asing yang bekerja
paling sedikit 6 (enam) bulan di Indonesia
merupakan Peserta aktif dalam program Jaminan
Kesehatan Nasional: dan
- memastikan pemohon pengurusan maupun
perpanjangan perizinan berusaha di bidang
ketenagakerjaan merupakan Peserta aktif dalam
program Jaminan Kesehatan Nasional.
- Menteri Perindustrian untuk:
a.menyinergikan data industri yang memuat
jumlah tenaga kerja, perusahaan industri, dan
perusahaan kawasan industri, dengan data
kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial Kesehatan untuk dapat dimanfaatkan
dalam meningkatkan kepesertaan dan kepatuhan sektor industri dalam program Jaminan
Kesehatan Nasional: dan
- memastikan perusahaan industri dan
perusahaan kawasan industri patuh dalam
mendaftarkan dan memberikan data pekerja beserta anggota keluarganya secara lengkap dan
benar, dan membayar iuran program Jaminan
Kesehatan Nasional.
- Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk memastikan pelaksana proyek dan para pekerja pada proyek pembangunan infrastruktur dan perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, merupakan Peserta aktif dalam program
Jaminan Kesehatan Nasional.
- Menteri...
On, x Ap
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- Menteri Perhubungan untuk meningkatkan
kepatuhan setiap Pemberi Kerja/badan usaha dan
pekerja pada sektor perhubungan darat, laut,
udara, dan perkeretaapian termasuk transportasi
dalam jaringan (online) menjadi Peserta aktif dalam
program Jaminan Kesehatan Nasional.
- Menteri Komunikasi dan Informatika untuk:
- melakukan diseminasi dan edukasi kepada
masyarakat agar menjadi Peserta aktif dalam
program Jaminan Kesehatan Nasional melalui
berbagai saluran komunikasi, dan
- memfasilitasi penyediaan infrastruktur
telekomunikasi di daerah tertinggal, terluar, dan
terdepan dalam rangka meningkatkan
kemampuan sistem teknologi informasi program
Jaminan Kesehatan Nasional.
- Menteri Pertanian untuk memastikan petani
penerima program Kementerian Pertanian, tenaga
penyuluh, dan pendamping program Kementerian
Pertanian merupakan Peserta aktif dalam program
Jaminan Kesehatan Nasional.
- Menteri Kelautan dan Perikanan untuk memastikan
nelayan, awak kapal perikanan, pembudidaya ikan,
petambak garam, pengolah ikan, dan pemasar ikan
penerima program Kementerian Kelautan dan
Perikanan merupakan Peserta aktif dalam program
Jaminan Kesehatan Nasional.
- Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional untuk memastikan pemohon
pendaftaran peralihan hak tanah karena jual beli
merupakan Peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional.
- Menteri...
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- Menteri Badan Usaha Milik Negara untuk:
- memastikan seluruh anggota direksi, anggota
dewan komisaris/dewan pengawas, dan
karyawan Badan Usaha Milik Negara beserta
anggota keluarganya merupakan Peserta aktif
dalam program Jaminan Kesehatan Nasional,
- memastikan Direksi Badan Usaha Milik Negara
untuk menerapkan hal sebagaimana dimaksud
pada huruf a kepada anak perusahaannya, dan
- memastikan data kepesertaan program yang
dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara dan data
kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial Kesehatan untuk dapat dimanfaatkan
dalam rangka pemutakhiran dan peningkatan
data kepesertaan dan kepatuhan program
Jaminan Kesehatan Nasional.
19, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
untuk:
- melakukan langkah-langkah agar pengurus,
pengawas, dan anggota koperasi serta pelaku
usaha skala mikro, kecil, dan menengah menjadi
Peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan
Nasional, dan
- menyediakan data koperasi serta badan usaha
skala mikro, kecil, dan menengah untuk dapat
dimanfaatkan dalam peningkatan kepesertaan
dan kepatuhan program Jaminan Kesehatan
Nasional.
- Menteri...
Dg, Ap 3Pn
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- Menteri Sosial untuk:
- menetapkan perubahan data Penerima Bantuan
Iuran Jaminan Kesehatan seluruhnya berbasis
Data Terpadu Kesejahteraan Sosial,
- melakukan percepatan pemutakhiran data hasil
verifikasi dan validasi oleh Pemerintah Daerah
untuk penetapan dan perubahan data Penerima
Bantuan Turan Jaminan Kesehatan secara
berkala melalui sistem informasi yang
terintegrasi, dan
- memastikan data Peserta Penerima Bantuan
Iuran Jaminan Kesehatan tersampaikan kepada
Pemerintah Daerah setiap bulan dengan
mencantumkan nama dan alamat secara
lengkap.
- Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi untuk menyusun dan
menetapkan kebijakan penggunaan dana desa
untuk mendukung optimalisasi pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional.
- Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Kepala
Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk:
- mendorong pelaku usaha dan pekerja di sektor
pariwisata dan ekonomi kreatif, menjadi Peserta
aktif dalam program Jaminan Kesehatan
Nasional, dan
- memastikan peserta didik, pendidik, dan tenaga
kependidikan, pada lembaga pendidikan di
bawah Kementerian Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
merupakan Peserta aktif dalam program
Jaminan Kesehatan Nasional.
- Menteri...
any x R:V £
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi
Penanaman Modal untuk mendukung
penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan
Nasional dalam proses perizinan berusaha melalui
sistem Online Single Submission.
- Jaksa Agung untuk:
- memberikan pendapat hukum dan/atau
pendampingan hukum atas permasalahan
hukum perdata dan tata usaha negara terkait
program Jaminan Kesehatan Nasional,
- memberikan bantuan hukum dalam rangka
optimalisasi pelaksanaan program Jaminan
Kesehatan Nasional: dan
- meningkatkan koordinasi dengan
Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah,
Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik
Daerah, dan pihak lain dalam melaksanakan
pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan
pelaksanaan program Jaminan Kesehatan
Nasional.
- Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
untuk:
- melakukan penyempurnaan regulasi untuk
memastikan pemohon Surat Izin Mengemudi,
Surat Tanda Nomor Kendaraan, dan Surat
Keterangan Catatan Kepolisian adalah Peserta
aktif dalam program Jaminan Kesehatan
Nasional: dan
- meningkatkan...
1Kg aa"
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
b.meningkatkan upaya penegakan hukum
terhadap Pemberi Kerja selain Penyelenggara
Negara yang belum melaksanakan kepatuhan
membayar iuran program Jaminan Kesehatan
Nasional.
- Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran
Indonesia untuk:
a.mewajibkan calon Pekerja Migran Indonesia
menjadi Peserta aktif program Jaminan
Kesehatan Nasional:
b.mewajibkan Pekerja Migran Indonesia yang
bekerja di luar negeri kurang dari 6 (enam) bulan
untuk menjadi Peserta aktif dalam program
Jaminan Kesehatan Nasional selama berada di
luar negeri, dan
c.menyusun dan menetapkan regulasi teknis
untuk mendukung pelaksanaan program
Jaminan Kesehatan Nasional.
- Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
Kesehatan untuk:
- memastikan Peserta program Jaminan Kesehatan
Nasional mendapatkan akses pelayanan
kesehatan yang berkualitas melalui pemberian
identitas Peserta program Jaminan Kesehatan
Nasional:
b.meningkatkan advokasi, kampanye, dan
sosialisasi (public education) program Jaminan
Kesehatan Nasional, termasuk hak-hak Peserta:
- meningkatkan kerja sama dengan pemangku
kepentingan dalam rangka meningkatkan
pelayanan pendaftaran, mengembangkan
kemudahan pendaftaran dan pembayaran iuran
program Jaminan Kesehatan Nasional:
- meningkatkan...
tag x
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- meningkatkan upaya penegakan kepatuhan
pendaftaran dan penyampaian data Peserta,
serta upaya penagihan dan kepatuhan
pembayaran iuran program Jaminan Kesehatan
Nasional)
- meningkatkan kerja sama dengan pemangku
kepentingan dalam rangka penegakan sanksi
pelayanan publik dan terlaksananya program
Jaminan Kesehatan Nasional yang optimal,
- meningkatkan perluasan kerja sama dengan
fasilitas pelayanan kesehatan berdasarkan
kebutuhan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan,
- melakukan pengkajian dan evaluasi regulasi
serta pengembangan inovasi untuk perbaikan
implementasi program Jaminan Kesehatan
Nasional guna menjamin keberlangsungan dan
peningkatan — kualitas program Jaminan
Kesehatan Nasional:
h.melaksanakan pemadanan data kepesertaan
dengan Kementerian/Lembaga penyedia data
Peserta dalam rangka meningkatkan akurasi
dan validitas data Peserta program Jaminan
Kesehatan Nasional: dan
- melakukan kerja sama dengan Kementerian
Keuangan dalam penagihan piutang iuran
Peserta program Jaminan Kesehatan Nasional
setelah dilakukan upaya penagihan optimal oleh
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan,
- melakukan...
Oitng x RIAy
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- melakukan interoperabilitas sistem secara penuh
antar sistem informasi program Jaminan
Kesehatan Nasional pada Kementerian Kesehatan
dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
Kesehatan, serta menyediakan data dan
informasi melalui akses sistem informasi program
Jaminan Kesehatan Nasional kepada Dinas
Kesehatan dalam rangka pengambilan kebijakan
di bidang kesehatan di daerah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan,
- mengoptimalkan jaminan yang memprioritaskan
pelayanan promotif dan preventif perorangan
dalam manfaat program Jaminan Kesehatan
Nasional sesuai dengan kebijakan yang
ditetapkan dalam peraturan perundang-
undangan, dan
Il. meningkatkan implementasi koordinasi antar-
penyelenggara jaminan untuk mengoptimalkan
peran asuransi Badan Usaha Milik
Negara/swasta.
- Para Gubernur untuk:
a.menyusun dan menetapkan regulasi serta
mengalokasikan anggaran untuk mendukung
pelaksanaan program Jaminan Kesehatan
Nasional di wilayahnya,
- memastikan seluruh Pelayanan Terpadu Satu
Pintu mensyaratkan kepesertaan aktif program
Jaminan Kesehatan Nasional sebagai salah satu
kelengkapan dokumen pengurusan perizinan
berusaha dan pelayanan publik:
Cc. memastikan...
Fa, Ur, ia T
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- memastikan setiap penduduk yang berada di
wilayahnya terdaftar sebagai Peserta aktif
program Jaminan Kesehatan Nasional)
d.mendorong Peserta Pekerja Penerima Upah
Penyelenggara Negara di lingkungan instansi
Pemerintah Daerah Provinsi untuk mendaftarkan
anggota keluarga yang lain menjadi Peserta aktif
dalam program Jaminan Kesehatan Nasional
dalam segmen Pekerja Penerima Upah
Penyelenggara Negara,
- memastikan seluruh pekerja termasuk pegawai
pemerintah dengan status non-Aparatur Sipil
Negara di wilayahnya merupakan Peserta aktif
dalam program Jaminan Kesehatan Nasional:
- memastikan Bupati/Wali Kota mendaftarkan
Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai Peserta
aktif dalam program Jaminan Kesehatan
Nasional:
- memastikan perencanaan, penganggaran dan
pembayaran kontribusi iuran Peserta Penerima
Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan sesuai
kapasitas fiskal daerah:
h.melakukan pengalokasian anggaran dan
pembayaran iuran dan bantuan iuran penduduk
yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah
Provinsi sebagai Peserta Pekerja Bukan Penerima
Upah dan Bukan Pekerja dengan manfaat
pelayanan di ruang perawatan Kelas 3, serta
pengalokasian anggaran dan pembayaran
bantuan iuran bagi Peserta Pekerja Bukan
Penerima Upah dan Bukan Pekerja dengan
manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas 3,
- memastikan...
Ta On, x 2 8
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- memastikan Bupati/Wali Kota mengalokasikan
anggaran dan membayar iuran dan bantuan
iuran bagi penduduk yang didaftarkan oleh
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagai
Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan
Bukan Pekerja dengan manfaat pelayanan di
ruang perawatan Kelas 3, serta mengalokasikan
anggaran dan membayar bantuan iuran bagi
Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan
Bukan Pekerja dengan manfaat pelayanan di
ruang perawatan Kelas 3,
- memastikan anggota dewan komisaris/dewan
pengawas, anggota direksi, dan karyawan beserta
anggota keluarga dari Badan Usaha Milik Daerah
beserta anak perusahaannya merupakan Peserta
aktif dalam program Jaminan Kesehatan
Nasional:
- menjamin ketersediaan obat dan alat kesehatan
bagi Peserta program Jaminan Kesehatan
Nasional di wilayahnya dengan mengacu pada
formularium nasional dan kompendium alat
kesehatan bersama Kementerian Kesehatan:
- menjamin ketersediaan sarana dan prasarana
pada fasilitas pelayanan kesehatan serta sumber
daya di bidang kesehatan di wilayahnya bersama
Kementerian Kesehatan:
- melaksanakan...
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- melaksanakan pengenaan sanksi administratif
tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu
kepada Pemberi Kerja selain Penyelenggara
Negara dan setiap orang selain Pemberi Kerja,
pekerja dan Penerima Bantuan Iuran Jaminan
Kesehatan yang tidak memenuhi kewajibannya
dalam program Jaminan Kesehatan Nasional
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan, dan
- meningkatkan pembinaan dan pengawasan
kepada Bupati/Wali Kota dalam rangka
pelaksanaan program Jaminan Kesehatan
Nasional.
- Para Bupati/ Wali Kota untuk:
a.menyusun dan menetapkan regulasi serta
mengalokasikan anggaran untuk mendukung
pelaksanaan program Jaminan Kesehatan
Nasional di wilayahnya,
- memastikan setiap penduduk yang berada di
wilayahnya terdaftar sebagai Peserta aktif
program Jaminan Kesehatan Nasional,
- memastikan seluruh Pelayanan Terpadu Satu
Pintu mensyaratkan kepesertaan aktif program
Jaminan Kesehatan Nasional sebagai salah satu
kelengkapan dokumen pengurusan perizinan
berusaha dan pelayanan publik:
d.mendorong Peserta Pekerja Penerima Upah
Penyelenggara Negara di lingkungan instansi
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk
mendaftarkan anggota keluarga yang lain
menjadi Peserta aktif dalam program Jaminan
Kesehatan Nasional dalam segmen Pekerja
Penerima Upah Penyelenggara Negara:
- memastikan...
an " JadOneh
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- memastikan seluruh pekerja termasuk pegawai
pemerintah dengan status non-Aparatur Sipil
Negara di wilayahnya merupakan Peserta aktif
dalam program Jaminan Kesehatan Nasional:
- melakukan pendaftaran, perencanaan,
penganggaran, dan pembayaran iuran Kepala
Desa dan Perangkat Desa sebagai Peserta aktif
dalam program Jaminan Kesehatan Nasional,
- melakukan pengalokasian anggaran dan
pembayaran iuran dan bantuan iuran bagi
penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota sebagai Peserta Pekerja
Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja
dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan
Kelas 3, serta pengalokasian anggaran dan
pembayaran bantuan iuran bagi Peserta Pekerja
Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja
dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan
Kelas 3:
h.memastikan anggota dewan komisaris/dewan
pengawas, anggota direksi, dan karyawan beserta
anggota keluarga dari Badan Usaha Milik Daerah
beserta anak perusahaannya merupakan Peserta
aktif dalam program Jaminan Kesehatan
Nasional,
- menjamin ketersediaan obat dan alat kesehatan
bagi Peserta program Jaminan Kesehatan
Nasional di wilayahnya dengan mengacu pada
formularium nasional dan kompendium alat
kesehatan bersama Kementerian Kesehatan:
- menjamin...
A3 ing
2 anAg
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- menjamin ketersediaan sarana dan prasarana
pada fasilitas pelayanan kesehatan dan sumber
daya di bidang kesehatan di wilayahnya bersama
Kementerian Kesehatan: dan
.melaksanakan pengenaan sanksi administratif
tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu
kepada Pemberi Kerja selain Penyelenggara
Negara dan setiap orang selain Pemberi Kerja,
pekerja dan Penerima Bantuan Iuran Jaminan
Kesehatan yang tidak memenuhi kewajibannya
dalam program Jaminan Kesehatan Nasional
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
30.Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional untuk
mengoptimalkan tugas, fungsi, dan wewenang
dalam melakukan kajian dan sinkronisasi regulasi
Sistem Jaminan Sosial Nasional terhadap
pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional.
KETIGA : Pendanaan untuk optimalisasi pelaksanaan program
Jaminan Kesehatan Nasional dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, dan sumber lain yang
sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
KEEMPAT : Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh
tanggung jawab.
Instruksi...
A3 P3 Na PAS TS
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal
dikeluarkan.
Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 6 Januari 2022
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
JOKO WIDODO
Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Deputi Bidang Pembangunan
Manusia dan Kebudayaan,
LaMU
Yuli Harsono