Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
INPRES Berlaku

PERCEPATANPENYEDIAAN EMBUNG KECIL DAN BANGUNAN PENAMPUNG

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

PERCEPATANPENYEDIAAN EMBUNG KECIL DAN BANGUNAN PENAMPUNG

AIR LAINNYA DI DESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka memenuhi kebutuhan air baku pertanian guna meningkatkan

produksi pertanian, dengan ini menginstruksikan:

Kepada 1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;

  1. Menteri Dalam Negeri;

  2. Menteri Keuangan;

  3. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

  4. Menteri Pertanian;

  5. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

  6. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan

Transmigrasi;

  1. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional;

  2. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

  1. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan

Pembangunan;

  1. Para Gubernur;

  2. Para Bupati/Walikota.

Untuk

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR TAHUN 2017

TENTANG

PERCEPATAN PENYEDIAAN EMBUNG KECIL DAN BANGUNAN PENAMPUNG

AIR LAINNYA DI DESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka memenuhi kebutuhan air baku pertanian guna meningkatkan

produksi pertanian, dengan ini menginstruksikan:

Kepada 1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;

  1. Menteri Dalam Negeri;

  2. Menteri Keuangan;

  3. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

  4. Menteri Pertanian;

  5. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

  6. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan

Transmigrasi;

  1. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan

Pertanahan Nasional;

  1. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

  1. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;

  2. Para Gubernur;

  3. Para Bupati/Walikota.

Untuk

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Untuk

PERTAMA Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai

tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk

melakukan penyiapan perencanaan penyediaan

embung kecil dan bangunan penampung air lainnya

yang bersumber dari Dana Desa.

KEDUA Menteri Pertanian bersama-sama dengan Menteri

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyiapkan

potensi lokasi pembangunan embung kecil dan

bangunan penampung air lainnya yang terintegrasi

dengan area pertanian.

KETIGA Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat:

  1. menetapkan pedoman perencanaan, spesifikasi

teknis, dan perhitungan standar harga satuan

untuk pembangunan embung kecil dan bangunan

penam pung air lainnya; dan

  1. melakukan pembinaan dan pengawasan atas

perencanaan pembangunan embung kecil dan

bangunan penampung air lainnya.

KEEMPAT Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan

Transmigrasi:

  1. mendorong dan memfasilitasi prioritas pemanfaatan

Dana Desa un tuk penyediaan em bung kecil dan

bangunan penampung air lainnya yang terintegrasi

dengan area pertanian;

  1. memfasilitasi pendampingan pembentukan Badan

Usaha Milik Desa dan/ atau Badan Usaha Milik

Desa Bersama sebagai pengelola embung kecil dan

bangunan penampung air lainnya;

  1. mengoordinasikan ...

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

  1. mengoordinasikan penyiapan rencana lokasi desa/

kawasan pedesaan dan pemantauan penyediaan

embung kecil dan bangunan penampung air

lainnya; dan

  1. menetapkan pedoman pelaksanaan penyediaan dan

pengelolaan embung kecil dan bangunan penampung air lainnya.

KELI MA Menteri Pertanian:

  1. mendorong Gubemur dan Bupati/Walikota dalam penyediaan sarana dan prasarana pertanian dalam rangka pemanfaatan air yang berasal dari embung

kecil dan bangunan penampung air lainnya untuk

peningkatan produksi pertanian; dan

  1. memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana

pertanian dalam rangka pemanfaatan air yang

berasal dari embung kecil dan bangunan

penampung air lainnya untuk peningkatan produksi pertanian.

KEEN AM Menteri Keuangan menyediakan data mengenai penyaluran Dana Desa oleh Bupati/Walikota dari

Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas

Desa dalam rangka percepatan pembangunan embung kecil dan bangunan penampung air lainnya.

KETUJUH Menteri Dalam Negeri:

  1. melakukan pembinaan perencanaan pembangunan daerah yang memberikan prioritas pada penyediaan embung kecil dan bangunan penampung air lainnya; dan

  2. melakukan ...

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

  1. melakukan pengawasan kepada Gubemur dan

Bupati/Walikota serta memberikan sanksi kepada

Gubernur dan Bupati/Walikota yang tidak memberikan dukungan sesuai dengan ketentuan

dalam peraturan perundang-undangan.

KEDELAPAN Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempercepat pemberian Izin Penggunaan Kawasan Hutan untuk penyediaan embung kecil dan bangunan

penampung air lainnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

KESEMBILAN Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional melakukan fasilitasi percepatan

penyelesaian pengadaan tanah dan tata ruang sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang- undangan.

KESEPULUH Kepala Sadan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan:

  1. melakukan pengawasan intern atas tata kelola

(governance) penyediaan embung kecil dan bangunan penampung air lainnya;

  1. melakukan pendampingan dalam pelaksanaan

penyediaan em bung kecil dan bangunan penampung air lainnya berdasarkan permintaan

dari Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi; dan

  1. dalam ...

PRESIDEN

REPUBLIK INOONESIA

  1. dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana

dimaksud pada angka 1., BPKP dapat bekerja sama

atau dibantu oleh Aparat Pengawasan Intern

Pemerintah (APIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerin tah Daerah sesuai dengan keten tuan dalam

peraturan perundang-undangan.

KESEBELAS Gubernur dan/atau Bupati/Walikota:

  1. wajib mendukung percepatan pelaksanaan penyediaan em bung kecil dan bangunan

penampung air lainnya, dengan merencanakan dalam dokumen pembangunan daerah;

  1. mendorong pengalokasian Anggaran Pendapatan

dan Belanja Desa untuk percepatan penyediaan embung kecil dan bangunan penampung air lainnya

sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan;dan

  1. memfasilitasi pembentukan dan/atau pembinaan Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha

Milik Desa Bersama dalam manajemen dan tata kelola embung kecil dan bangunan penampung air

lainnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan

perundang-undangan.

KEDUABELAS Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional dan/ atau Bupati/Walikota tidak melakukan alih fungsi lahan yang digunakan un tuk embung kecil dan bangunan penampung air lainnya.

KETIGABELAS

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

KETIGABELAS Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

mengoordinasikan perencanaan program dan kegiatan untuk percepatan penyediaan embung kecil dan

bangunan penampung air lainnya.

KEEMPATBELAS Menteri Koordinator Bidang Perekonomian melakukan sinkronisasi dan evaluasi pelaksanaan Instruksi

Presiden ini, dan melaporkan kepada Presiden paling

sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau

sewaktu-waktu diperlukan.

KELIMABELAS Percepatan penyediaan embung kecil dan bangunan penampung air lainnya yang bersumber dari Dana Desa dilakukan sampai dengan Tahun Anggaran 2019.

KEENAMBELAS Melaksanakan Instruksi Presiden irn dengan penuh tanggung jawab.

Instruksi ...

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Instruksi Presiden ini mulai berlaku sejak dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta

Pada tanggal 11 Januari 2018

PRESIDEN REPUBLIKINDONESIA

ttd.

JOKO WIDODO