PERCEPATAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2015

TENTANG

PERCEPATAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka percepatan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di

Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah pada setiap Tahun Anggaran untuk

mempercepat pelaksanaan program pembangunan Pemerintah, guna

meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Para Menteri Kabinet Kerja;

1. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;

2. Jaksa Agung Republik Indonesia;

3. Panglima Tentara Nasional Indonesia;

4. Sekretaris Kabinet;

5. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian;

6. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara;

7. Para Gubernur dan Bupati/Walikota.

Untuk :

PERTAMA : Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas,

fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk melakukan

percepatan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa

pemerintah di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah

pada setiap Tahun Anggaran dengan berdasarkan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

KEDUA : …

KEDUA : Dalam mengambil langkah-langkah sebagaimana dimaksud

dalam Diktum PERTAMA, Menteri/Pimpinan

Lembaga/Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara:

1. Menyelesaikan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah Tahun Anggaran berikutnya sebelum

berakhirnya Tahun Anggaran berjalan secara transparan,

cermat, dan akuntabel sesuai peraturan perundang-

undangan di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah;

1. Menyelesaikan proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

paling lambat akhir bulan Maret Tahun Anggaran berjalan,

khususnya untuk pengadaan jasa konstruksi yang

penyelesaiannya dapat dilakukan dalam waktu 1 (satu)

tahun;

1. Melaksanakan seluruh Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik

(e-procurement);

1. Mendorong pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah di masing-masing Kementerian/Lembaga

secara terkonsolidasi;

1. Mempercepat penyelesaian petunjuk teknis dalam rangka

pelaksanaan tugas Perbantuan dan Dekonsentrasi.

KETIGA : Gubernur, Bupati, dan Walikota, untuk:

1. Bersinergi secara aktif dengan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah guna mempercepat penetapan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah, sesuai tenggat waktu

yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;

1. Menyelesaikan ...

1. Menyelesaikan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah Daerah Tahun Anggaran berikutnya sebelum

berakhirnya Tahun Anggaran berjalan secara transparan,

cermat, dan akuntabel sesuai peraturan perundang-

undangan di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah;

1. Menyelesaikan proses pengadaan barang/jasa Pemerintah

Daerah paling lambat akhir bulan Maret Tahun Anggaran

berjalan, khususnya untuk pengadaan jasa konstruksi

yang penyelesaiannya dapat dilakukan dalam waktu 1

(satu) tahun;

1. Melaksanakan seluruh Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah Daerah melalui Sistem Pengadaan Secara

Elektronik (e-procurement);

1. Mendorong pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah di masing-masing Pemerintah Daerah secara

terkonsolidasi;

1. Mengevaluasi semua peraturan di daerah masing-masing

yang menghambat percepatan pelaksanaan Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah, termasuk tidak mengatur

tambahan persyaratan selain yang diatur dalam peraturan

perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa

Pemerintah.

KEEMPAT : Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:

1. Melakukan percepatan pengembangan sistem untuk

e-procurement dan penerapan e-purchasing yang berbasis

e-catalogue;

1. Memberikan ...

1. Memberikan pendampingan dalam penyusunan Rencana

Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah kepada

Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.

KELIMA : Menteri Keuangan:

1. Menyempurnakan mekanisme pembayaran atas

pekerjaan hasil Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

1. Memberikan informasi kepada Lembaga Kebijakan

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah atas nilai impor dan

beban perpajakan dari barang-barang impor tertentu

sebagai bahan e-catalogue.

KEENAM : 1. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

melaksanakan monitoring dan evaluasi atas realisasi

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada masing-masing

Kementerian/Lembaga;

1. Menteri Dalam Negeri sesuai dengan bidang tugas dan

kewenangannya melakukan monitoring dan evaluasi

kepada Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada masing-masing

Pemerintah Daerah.

KETUJUH : ...

KETUJUH : Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh tanggung

jawab.

Dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 16 Januari 2015

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI

Deputi Bidang Perekonomian,

ttd.

Ratih Nurdiati