AKSI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI TAHUN 2013

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2013

TENTANG

AKSI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI TAHUN 2013

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Dalam upaya pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan korupsi

sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun

2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-

WatermarkWatermark TextText 2014 (Stranas PPK), dan sebagai implementasinya dilakukan penyusunan

Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) setiap tahun, dengan

ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II;

1. Sekretaris Kabinet;

2. Jaksa Agung;

3. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;

4. Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan

Pengendalian Pembangunan;

1. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian;

2. Para Sekretaris Jenderal pada Lembaga Tinggi

Negara;

1. Para Gubernur;

2. Para Bupati/Walikota.

Untuk :

PERTAMA ...

www.djpp.kemenkumham.go.id

PERTAMA : Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai

tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing dalam

rangka Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

Tahun 2013 (Aksi PPK 2013), dengan berpedoman pada

Visi dan Misi serta Fokus Kegiatan Prioritas Jangka

Menengah Stranas PPK 2012-2014 dan disesuaikan

dengan situasi serta kondisi dari masing-masing

Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah.

KEDUA : Aksi PPK 2013 sebagaimana dimaksud dalam Diktum

PERTAMA, disusun dalam rangka mempercepat

pelaksanaan program dan kegiatan prioritas

pembangunan WatermarkWatermark TextText yang tertuang dalam Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

masing-masing Pemerintah Daerah, Rencana Kerja

Pemerintah Tahun 2013, dan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah Tahun 2013 yang dalam

pelaksanaannya masih banyak menimbulkan

penyimpangan yang berujung pada tindak pidana

korupsi.

KETIGA : Aksi PPK Tahun 2013 sebagaimana dimaksud dalam

Diktum PERTAMA, berpedoman pada strategi-strategi:

1. Pencegahan;

2. Penegakan Hukum;

3. Peraturan Perundang-Undangan;

4. Kerjasama Internasional dan Penyelamatan Aset

Hasil Korupsi;

1. Pendidikan ...

www.djpp.kemenkumham.go.id

1. Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi;

2. Mekanisme Pelaporan.

KEEMPAT : Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan

Keamanan berkoordinasi dengan Menteri Koordinator

Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Menteri Koordinator

Bidang Perekonomian dalam menyusun prioritas Aksi

PPK 2013 berdasarkan 6 (enam) strategi sebagaimana

dimaksud pada DIKTUM KETIGA.

KELIMA : Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II, Sekretaris

Kabinet, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara

Republik Indonesia, Kepala Unit Kerja Presiden Bidang

Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan, Para

WatermarkWatermark TextText Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Para

Sekretaris Jenderal pada Lembaga Tinggi Negara, Para

Gubernur, Para Bupati/Walikota melaksanakan Aksi

Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi sebagaimana

dimaksud dalam lampiran Instruksi Presiden ini.

KEENAM : Pelaksanaan Aksi PPK 2013 wajib berkoordinasi

dengan Menteri Perencanaan Pembangunan

Nasional/Kepala Bappenas.

KETUJUH : Semua Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/

Kota yang ditetapkan oleh Gubernur sebagai pilot

project, wajib berkoordinasi dengan Menteri Dalam

Negeri dan didukung oleh Menteri Perencanaan

Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas;

KEDELAPAN ...

www.djpp.kemenkumham.go.id

KEDELAPAN : Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala

Bappenas melakukan koordinasi dalam menyiapkan

perumusan Aksi PPK 2013, pemantauan dan evaluasi

secara berkala didukung oleh Kepala Unit Kerja

Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian

Pembangunan serta berdasarkan input prioritas aksi

yang diperoleh dari Komisi Pemberantasan Korupsi,

Bank Indonesia, Pusat Pelaporan dan Analisis

Transaksi Keuangan, Ombudsman Republik Indonesia,

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Badan

Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial serta Mahkamah

Agung serta melaporkan hasilnya kepada Presiden.

WatermarkWatermark TextText

KESEMBILAN : Menteri Dalam Negeri melakukan koordinasi dalam

menyiapkan perumusan Aksi Pencegahan dan

Pemberantasan Korupsi oleh pemerintah daerah, serta

pemantauan dan evaluasi secara berkala didukung

oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/

Kepala Bappenas.

KESEPULUH : Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan sungguh-

sungguh dan penuh tanggung jawab.

Instruksi ...

www.djpp.kemenkumham.go.id

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal

dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta

pada tanggal 25 Januari 2013

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

WatermarkWatermark TextText

www.djpp.kemenkumham.go.id