PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN TERKAIT KEGIATAN USAHA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2012

TENTANG

PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN TERKAIT KEGIATAN USAHA

PERTAMBANGAN BATUBARA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka memberikan kepastian hukum usaha di bidang pertambangan

batubara berdasarkan Izin Usaha Pertambangan Batubara (IUP Batubara) dan

Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) untuk

mewujudkan ketahanan energi nasional dan mendorong percepatan

pembangunan ekonomi, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;

1. Menteri Dalam Negeri;

2. Menteri Keuangan;

3. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;

4. Menteri Pertanian;

5. Menteri Kehutanan;

6. Menteri Perhubungan;

7. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

8. Menteri Pekerjaan Umum;

9. Menteri Lingkungan Hidup;

10. Kepala Badan Pertanahan Nasional;

11. Para Gubernur;

12. Para Bupati/Walikota;

Untuk : ...

Untuk :

PERTAMA : Mengambil langkah-langkah yang diperlukan secara

terkoordinasi dan terintegrasi sesuai tugas, fungsi, dan

kewenangan masing-masing untuk melakukan percepatan

penyelesaian perizinan IUP Batubara dan PKP2B serta

peningkatan pelaksanaan pengawasan kegiatan IUP Batubara

dan PKP2B, melalui kebijakan:

• pengoordinasian dan sinkronisasi pemanfaatan lahan

untuk kegiatan pertambangan batubara berdasarkan IUP

Batubara dan PKP2B guna menyelesaikan permasalahan

tumpang tindih usaha pertambangan batubara dengan

kegiatan lainnya;

• peningkatan pelayanan dan percepatan penyelesaian

perizinan terkait kegiatan pertambangan batubara

berdasarkan IUP Batubara dan PKP2B;

• penyusunan dan penetapan standar operasional prosedur

pemberian izin terkait kegiatan pertambangan batubara

berdasarkan IUP Batubara dan PKP2B yang ditetapkan

oleh kementerian, lembaga pemerintah non kementerian,

dan/atau pemerintah daerah; dan

• peningkatan efektifitas pembinaan dan pengawasan

pelaksanaan kegiatan terkait pertambangan batubara

berdasarkan IUP Batubara dan PKP2B.

KEDUA : 1. Menteri Dalam Negeri melakukan percepatan pelaksanaan

evaluasi peraturan daerah di bidang pertambangan yang

bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan-

undangan.

1. Menteri ...

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Para Gubernur,

dan Para Bupati/Walikota melakukan peningkatan

efektifitas pembinaan dan pengawasan pelaksanaan

kegiatan pertambangan batubara berdasarkan IUP

Batubara dan PKP2B dalam rangka pelaksanaan kaidah-

kaidah pertambangan yang baik (good mining practice)

yang berwawasan lingkungan serta pengembangan dan

pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah usaha

pertambangan.

KETIGA : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mengoordinasikan

dan mensinkronisasikan kebijakan pelaksanaan dan

pengawasan kegiatan IUP Batubara dan PKP2B sebagaimana

dimaksud dalam Diktum PERTAMA dan Diktum KEDUA.

KEEMPAT : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dalam rangka

koordinasi dan sinkronisasi kebijakan sebagaimana dimaksud

dalam Diktum KETIGA membentuk Tim Koordinasi yang

berunsurkan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian,

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian

Dalam Negeri, Kementerian Kehutanan, Kementerian

Pertanian, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi,

Kementerian Perhubungan, Kementerian Lingkungan Hidup,

Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Keuangan, Badan

Pertanahan Nasional, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah

Kabupaten/Kota terkait.

KELIMA : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menyampaikan

laporan pelaksanaan Instruksi Presiden ini setiap 6 (enam)

bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

KEENAM : Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh tanggung

jawab.

Instruksi ...

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta

pada tanggal 10 Januari 2012

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI

Deputi Bidang Perekonomian,

ttd.

Retno Pudji Budi Astuti