PERCEPATAN PENYELESAIAN KASUS-KASUS HUKUM

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2011

TENTANG

PERCEPATAN PENYELESAIAN KASUS-KASUS HUKUM

DAN PENYIMPANGAN PAJAK

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka percepatan penyelesaian kasus-kasus hukum dan penyimpangan pajak

dalam upaya pemberantasan mafia hukum, dengan ini menginstruksikan kepada:

PERTAMA : 1. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;

1. Jaksa Agung;

2. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;

3. Menteri Keuangan,

Untuk : 1. Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi

dan kewenangan masing-masing secara terkoordinasi dan

terintegrasi dalam rangka percepatan penyelesaian kasus-kasus

hukum dan penyimpangan pajak termasuk dan tidak terbatas

pada kasus Gayus HP Tambunan.

1. Mempercepat proses penegakan hukum secara sinergis dengan

melibatkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dan

Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum, serta lebih

meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan Komisi

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

1. Melakukan audit kinerja dan audit keuangan terhadap lembaga

masing-masing yang terkait dengan proses penegakan hukum.

1. Melaksanakan proses penegakan hukum secara adil dan tidak

diskriminatif terhadap semua pihak yang terlibat dalam kasus-

kasus hukum dan penyimpangan pajak.

1. Meningkatkan …

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

1. Meningkatkan efektivitas penegakan hukum dengan

mempertimbangkan asas pembuktian terbalik sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan.

1. Membekukan seluruh aset dan dana yang diduga berasal dari

tindak pidana dan/atau penyimpangan pajak dalam upaya

pengembalian kekayaan negara.

1. Memberikan tindakan administrasi dan disiplin kepada seluruh

pejabat yang nyata-nyata melakukan penyimpangan dan

pelanggaran, dan segera melakukan penggantian atau

pemberhentian pejabat yang bersangkutan dalam waktu paling

lambat 1 (satu) minggu terhitung sejak Instruksi Presiden ini

dikeluarkan.

1. Melakukan penataan ulang terhadap organisasi atau lembaga

masing-masing yang sejumlah pejabatnya nyata-nyata

melakukan penyimpangan dan pelanggaran, dalam waktu paling

lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak Instruksi Presiden ini

dikeluarkan.

1. Melakukan evaluasi dan perbaikan sistem kerja dan semua aturan

yang terkait, yang dinilai memiliki kelemahan atau memberi

peluang terjadinya penyimpangan dan/atau kejahatan.

1. Melaporkan perkembangan pelaksanaan penyelesaian kasus-

kasus hukum dan/atau penyimpangan pajak kepada Presiden

secara berkala sekurang-kurangnya setiap 2 (dua) minggu.

1. Memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai proses

yang sudah, sedang, dan yang akan dilakukan dalam

penyelesaian kasus-kasus hukum dan penyimpangan pajak.

KEDUA : Menugaskan Wakil Presiden melakukan pengawasan, pemantauan

dan penilaian atas pelaksanaan Instruksi Presiden ini, dengan

dibantu Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum.

KETIGA : Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh tanggung

jawab.

Instruksi ...

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta

pada tanggal 17 Januari 2011

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum,

ttd.

Dr. M. Iman Santoso