PERCEPATAN PELAKSANAAN PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2010

regulation_id: INPRES_1_2010 source: peraturan.go.id permalink: 17-crpginfra/regvault-relocation-mmapc/audit/out/tier2-apply-md/inpres-1-2010

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2010 TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL
TAHUN 2010

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Dalam upaya percepatan pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010, dengan ini menginstruksikan:

Kepada
: 1. Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II; 2. Sekretaris Kabinet; 3. Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan; 4. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia; 5. Jaksa Agung; 6. Panglima Tentara Nasional Indonesia; 7. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal; 8. Kepala Badan Pertanahan Nasional; 9. Kepala Badan Pusat Statistik; 10. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana; 11. Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi; 12. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika; 13. Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional; 14. Kepala Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional; 15. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan; 16. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 17. Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional; 18. Para Gubernur; 19. Para Bupati/Walikota.

Untuk :

PERTAMA : Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing, dalam rangka percepatan pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010, dengan merujuk pada Prioritas Pembangunan Nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014, pelaksanaan Program 100 Hari Kabinet Indonesia Bersatu II, dan hasil Rapat Kerja antara Presiden dengan Para Menteri dan Gubernur pada tanggal 2-3 Februari tahun 2010. www.djpp.depkumham.go.id

KEDUA
: Dalam mengambil langkah-langkah sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, berpedoman kepada program-program sebagaimana tercantum dalam Lampiran Instruksi Presiden ini, yang meliputi program:

1. Reformasi birokrasi dan tata kelola;
2. Pendidikan;
3. Kesehatan;
4. Penanggulangan kemiskinan;
5. Ketahanan pangan;
6. Infrastruktur;
7. Iklim investasi dan iklim usaha;
8. Energi;
9. Lingkungan hidup dan pengelolaan bencana;
10. Daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pascakonflik;
11. Kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi;
12. Prioritas lainnya di bidang politik, hukum dan keamanan;
13. Prioritas lainnya di bidang perekonomian;
14. Prioritas lainnya di bidang kesejahteraan rakyat.

KETIGA
: Dalam rangka pelaksanaan Instruksi Presiden ini:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mengoordinasikan kebijakan di bidang ekonomi, terutama dalam pelaksanaan kebijakan ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, serta kebijakan lain di bidang perekonomian;
2. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan mengoordinasikan kebijakan di bidang politik, hukum dan keamanan terutama dalam pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi dan tata kelola, daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pascakonflik, serta kebijakan lain di bidang politik, hukum dan keamanan;
3. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat mengoordinasikan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat, terutama dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, kebudayaan, kreativitas dan inovasi teknologi, serta kebijakan lain di bidang kesejahteraan rakyat.

KEEMPAT
: Para Menteri dan Kepala Lembaga, yang bertindak sebagai penanggung jawab pelaksanaan program-program sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Instruksi Presiden ini, mengoordinasikan pelaksanaan program-program tersebut sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing.

KELIMA
: Dalam rangka pelaksanaan Instruksi Presiden ini, sepanjang terdapat program yang berkaitan dengan kewenangan Bank Indonesia, Menteri/Kepala Lembaga yang terkait agar berkoordinasi dengan Gubernur Bank Indonesia.

KEENAM
: Para Menteri Koordinator melaporkan secara berkala pelaksanaan program-program yang berada di bawah koordinasinya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA kepada Presiden, dengan tembusan kepada Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan. www.djpp.depkumham.go.id

KETUJUH
: Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan melakukan pemantauan kemajuan terhadap pelaksanaan program-program sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Presiden ini, dan melaporkan hasilnya kepada Presiden.

KEDELAPAN : Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh tanggung jawab.
Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 19 Februari 2010 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya Wakil Sekretaris Kabinet, ttd Lambock V. Nahattands www.djpp.depkumham.go.id