Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
INPRES Berlaku

PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN UNTUK RUMAH TANGGA SASARAN

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2009

TENTANG

PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN UNTUK RUMAH TANGGA SASARAN

DALAM RANGKA PENANGGULANGAN KEMISKINAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Untuk kelancaran pelaksanaan program pemberian bantuan kepada rumah tangga

sasaran dalam rangka penanggulangan kemiskinan tahun 2009, dengan ini

menginstruksikan:

Kepada : 1. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;

  1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;

  2. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;

  3. Menteri Keuangan;

  4. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

  1. Menteri Sosial;

  2. Menteri Dalam Negeri;

  3. Menteri Komunikasi dan Informatika;

  4. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara;

  5. Jaksa Agung Republik Indonesia;

  6. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;

  7. Kepala Badan Pusat Statistik;

  8. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;

  9. Para Gubernur;

  10. Para Bupati/Walikota.

Untuk : …

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Untuk :

PERTAMA : 1. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku Ketua Tim

Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK):

  • segera mengkoordinasikan pelaksanaan program pemberian

bantuan kepada rumah tangga sasaran yang terdiri dari rumah

tangga yang masuk dalam kategori Sangat Miskin, Miskin, dan

Hampir Miskin, dalam rangka penanggulangan kemiskinan

sesuai data rumah tangga sasaran yang disediakan Badan Pusat

Statistik, yang meliputi:

  1. bantuan langsung tunai, selama 2 (dua) bulan sebesar

Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per bulan per rumah

tangga sasaran; dan

  1. penjualan beras bersubsidi 15 kilogram per bulan per

rumah tangga sasaran;

  • mengusulkan kebutuhan pendanaan kepada Menteri Keuangan

untuk program pemberian bantuan kepada rumah tangga

sasaran;

  • melakukan penanganan pengaduan masyarakat berkaitan

dengan pelaksanaannya, dengan melibatkan menteri-menteri

terkait, para gubernur, dan Kepala Badan Pusat Statistik.

  1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian segera mengkoordinasi-

kan penyiapan kondisi perekonomian yang mendukung rencana

pelaksanaan program pemberian bantuan kepada rumah tangga

sasaran, dengan melibatkan menteri-menteri terkait, para gubernur,

dan Kepala Badan Pusat Statistik.

  1. Menteri …

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

  1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan segera

mengkoordinasikan langkah-langkah yang diperlukan dalam men-

jaga keamanan dan ketertiban masyarakat untuk pelaksanaan

program pemberian bantuan rumah tangga sasaran.

  1. Menteri Keuangan segera melakukan:
  • penyediaan pendanaan setelah menerima usulan dari Menteri

Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;

  • penyusunan dan pengendalian anggaran untuk pelaksanaan

program pemberian bantuan kepada rumah tangga sasaran.

  1. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan

Perencanaan Pembangunan Nasional segera melaksanakan:

  • penyusunan rencana program pemberian bantuan kepada

rumah tangga sasaran;

  • melakukan evaluasi pelaksanaan program bantuan kepada

rumah tangga sasaran.

  1. Menteri Sosial:
  • menjadi Kuasa Pengguna Anggaran dalam pelaksanaan

pemberian bantuan langsung tunai kepada rumah tangga

sasaran;

  • segera menyalurkan bantuan langsung tunai kepada rumah

tangga sasaran sesuai program yang telah disusun oleh Menteri

Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan

Perencanaan Pembangunan Nasional;

  • menyusun pelaporan pelaksanaan penyaluran bantuan langsung

tunai sebagaimana dimaksud pada huruf b.

  1. Menteri …

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

  1. Menteri Dalam Negeri segera mengkoordinasikan pelaksanaan dan

pengendalian program pemberian bantuan kepada rumah tangga

sasaran bersama Pemerintah Daerah.

  1. Menteri Komunikasi dan Informatika bersama Menteri Dalam Negeri

segera mengkoordinasikan pelaksanaan sosialisasi dan komunikasi

publik mengenai program pemberian bantuan kepada rumah tangga

sasaran.

  1. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara segera mengintegrasikan

program BUMN Peduli dan mengambil langkah-langkah yang

diperlukan berkaitan dengan peran Badan Usaha Milik Negara

dalam rangka mendukung pelaksanaan program pemberian bantuan

kepada rumah tangga sasaran.

  1. Jaksa Agung Republik Indonesia segera melakukan penegakan

hukum terhadap setiap pihak yang melakukan penyimpangan dan

penyelewengan dalam pelaksanaan program pemberian bantuan

kepada rumah tangga sasaran.

  1. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia segera melakukan

langkah-langkah komprehensif dalam menjaga keamanan dan

ketertiban masyarakat untuk pelaksanaan program pemberian

bantuan kepada rumah tangga sasaran.

  1. Kepala Badan Pusat Statistik segera:
  • menyediakan data rumah tangga sasaran untuk program

pemberian bantuan kepada rumah tangga sasaran bersama

Pemerintah Kabupaten/Kota;

  • memberikan …

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

  • memberikan akses data rumah tangga sasaran kepada instansi

Pemerintah lain yang melakukan kegiatan kesejahteraan sosial.

  1. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan segera

melaksanakan audit atas pelaksanaan penyaluran bantuan kepada

rumah tangga sasaran.

  1. Para Gubernur beserta jajarannya memberikan dukungan terhadap

pelaksanaan dan pengawasan program pemberian bantuan kepada

rumah tangga sasaran di wilayah masing-masing.

  1. Para Bupati/Walikota beserta jajarannya memberikan dukungan

terhadap pelaksanaan dan pengawasan program pemberian

bantuan kepada rumah tangga sasaran di wilayah masing-masing.

KEDUA : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka penyiapan, pelaksanaan,

pengendalian, dan pengawasan program pemberian bantuan kepada

rumah tangga sasaran dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara.

KETIGA : Melakukan tindakan hukum yang tegas sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku terhadap setiap orang, perusahaan

atau badan hukum yang melakukan atau patut diduga melakukan

penyimpangan dan penyelewengan dalam persiapan dan pelaksanaan

program pemberian bantuan kepada rumah tangga sasaran.

KEEMPAT : Program bantuan kepada rumah tangga sasaran berupa penjualan beras

bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA angka 1

huruf a, berakhir pada tanggal 31 Desember 2009.

KELIMA : Agar melaksanakan Instruksi Presiden ini secara terkoordinasi dan dengan

penuh tanggung jawab serta melaporkan hasilnya kepada Presiden.

Instruksi …

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta

pada tanggal 9 Februari 2009

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum,

Dr. M. Iman Santoso