KEBIJAKANKEBIJAKANKEBIJAKANKEBIJAKAN PERBERASANPERBERASANPERBERASANPERBERASAN

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSIINSTRUKSIINSTRUKSIINSTRUKSI PRESIDENPRESIDENPRESIDENPRESIDEN REPUBLIKREPUBLIKREPUBLIKREPUBLIK INDONESIAINDONESIAINDONESIAINDONESIA

NOMORNOMORNOMORNOMOR 1111 TAHUNTAHUNTAHUNTAHUN 2008200820082008

TENTANGTENTANGTENTANGTENTANG

KEBIJAKANKEBIJAKANKEBIJAKANKEBIJAKAN PERBERASANPERBERASANPERBERASANPERBERASAN

PRESIDENPRESIDENPRESIDENPRESIDEN REPUBLIKREPUBLIKREPUBLIKREPUBLIK INDONESIA,INDONESIA,INDONESIA,INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka stabilitas ekonomi nasional, meningkatkan

pendapatan petani, peningkatan ketahanan pangan, dan

pengembangan ekonomi pedesaan dipandang perlu untuk

menetapkan kebijakan perberasan nasional;

• bahwa sebagai akibat dari perkembangan nasional dan global

di bidang pangan, khususnya perberasan, dipandang perlu

dilakukan penyesuaian terhadap kebijakan perberasan tahun

2007;

• bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, dipandang

perlu untuk menetapkan Instruksi Presiden tentang Kebijakan

Perberasan;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang - Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

MENGINSTRUKSIKAN:MENGINSTRUKSIKANMENGINSTRUKSIKANMENGINSTRUKSIKAN

Kepada : 1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;

1. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;

2. Menteri Dalam Negeri;

3. Menteri Pertanian;

4. Menteri Perdagangan;

5. Menteri Keuangan;

6. Menteri Perindustrian;

7. Menteri …

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

1. Menteri Pekerjaan Umum;

2. Menteri Sosial;

3. Menteri Kehutanan;

4. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara;

5. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan

Nasional/Kepala Bappenas;

1. Kepala Badan Pertanahan Nasional;

2. Kepala Badan Pusat Statistik;

3. Para Gubernur;

4. Para Bupati dan Walikota.

Untuk, sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing:

PERTAMA : Mendorong dan memfasilitasi penggunaan benih padi unggul-

bersertifikat.

KEDUA : Mendorong dan memfasilitasi penggunaan pupuk berimbang

dalam usaha tani padi.

KETIGA : Mendorong dan memfasilitasi pengurangan kehilangan pasca-

panen padi.

KEEMPAT : Memfasilitasi pengurangan penurunan luas lahan irigasi teknis.

KELIMA : Memfasilitasi rehabilitasi lahan dan penghijauan daerah

tangkapan air serta rehabilitasi jaringan irigasi utama.

KEENAM ...

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

KEENAM : Melaksanakan kebijakan pembelian Gabah/Beras dalam negeri

dengan ketentuan Harga Pembelian Pemerintah sebagai berikut:

1. Harga Pembelian Gabah Kering Panen dalam negeri dengan

kualitas kadar air maksimum 25% dan kadar

hampa/kotoran maksimum 10% adalah Rp 2200 (dua ribu

dua ratus rupiah) per kilogram di petani, atau Rp 2240 (dua

ribu dua ratus empat puluh rupiah) per kilogram di

penggilingan;

1. Harga Pembelian Gabah Kering Giling dalam negeri dengan

kualitas kadar air maksimum 14% dan kadar

hampa/kotoran maksimum 3% adalah Rp 2800 (dua ribu

delapan ratus rupiah) per kilogram di penggilingan; atau Rp

2840 (dua ribu delapan ratus empat puluh rupiah) per

kilogram di gudang Bulog;

1. Harga Pembelian Beras dalam negeri dengan kualitas kadar

air maksimum 14%, butir patah maksimum 20%, kadar

menir maksimum 2% dan derajat sosoh minimum 95%

adalah Rp 4300 (empat ribu tiga ratus rupiah) per kilogram

di gudang Bulog;

1. Harga Pembelian Gabah dan Beras diluar kualitas

sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, dan angka

3, ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pertanian.

KETUJUH : 1. Pelaksanaan Pembelian Gabah/Beras oleh Pemerintah secara

nasional dilakukan oleh Perum Bulog;

1. Pembelian ...

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

1. Pembelian Gabah/Beras oleh Pemerintah di daerah, selain

dilakukan oleh Perum Bulog, juga dapat dilakukan oleh Badan

Pemerintah atau Badan Usaha di bidang pangan.

KEDELAPAN : 1. Menetapkan kebijakan penyediaan dan penyaluran beras

bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan

rendah dan rawan pangan;

1. Menetapkan kebijakan penyediaan dan penyaluran beras

untuk menanggulangi keadaan darurat dan bencana;

1. Penyaluran beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat

berpendapatan rendah dan rawan pangan serta penyediaan

dan penyaluran beras untuk menanggulangi keadaan

darurat dan bencana dilaksanakan oleh Perum bulog.

KESEMBILAN : Menetapkan kebijakan untuk menjaga stabilitas harga beras

dalam negeri.

KESEPULUH : 1. Penyediaan beras bagi kepentingan penyaluran beras bagi

kelompok masyarakat berpendapatan rendah,

penanggulangan keadaan darurat, dan stabilitas harga beras

dalam negeri dilaksanakan dengan pengadaan Cadangan

Beras Pemerintah dengan mengutamakan pengadaan beras

yang berasal dari pembelian Gabah petani dalam negeri

sebagaimana diatur di dalam Diktum KEENAM dalam

Instruksi Presiden ini;

1. Pengelolaan ...

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

1. Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah dilakukan oleh

Perum Bulog;

1. Pengadaan dan pengelolaan cadangan beras oleh

Pemerintah di daerah, selain untuk Cadangan Beras

Pemerintah yang dilakukan oleh Perum Bulog, dapat

dilakukan oleh Badan Pemerintah atau Badan Usaha di

bidang pangan.

KESEBELAS : 1. Menetapkan kebijakan ekspor dan impor beras dalam

rangka menjaga kepentingan petani dan konsumen;

1. Impor beras sebagaimana dimaksud pada angka 1, dapat

dilakukan jika ketersediaan beras dalam negeri tidak

mencukupi, untuk kepentingan memenuhi Cadangan Beras

Pemerintah, dan atau untuk menjaga stabilitas harga dalam

negeri;

1. Ekspor beras sebagaimana dimaksud pada angka 1, dapat

dilakukan jika ketersediaan beras dalam negeri telah

tercukupi, dilaksanakan secara terkendali, dan tidak

mengganggu stabilitas harga dalam negeri.

KEDUA BELAS : Menetapkan kebijakan pendukung yang diperlukan bagi

efektifnya pelaksanaan kebijakan perberasan ini.

KETIGA BELAS : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian melaksanakan

koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja

pelaksanaan kebijakan perberasan ini.

KEEMPAT BELAS : Semua ketentuan tentang penetapan harga pembelian gabah dan

beras dalam negeri oleh Pemerintah yang telah ada sebelum

dikeluarkannya Instruksi Presiden ini dinyatakan tidak berlaku.

Instruksi ...

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta

pada tanggal 22 April 2008

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum,

Dr. M. Iman Santoso