LARANGAN PENGENAAN PUNGUTAN ATAS

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 1998

TENTANG

LARANGAN PENGENAAN PUNGUTAN ATAS

BARANG-BARANG EKSPOR

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka reformasi dan restrukturisasi ekonomi nasional

untuk meningkatkan daya saing serta mendorong peningkatan ekspor

produk Indonesia, dipandang perlu mengeluarkan Instruksi Presiden

mengenai Larangan Pengenaan Pungutan Atas Barang-Barang Ekspor.

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

MENGINSTRUKSIKAN:

Kepada : 1. Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pengawasan

Pembangunan;

1. Menteri Koordinator Bidang Produksi dan Distribusi;

2. Menteri Dalam Negeri;

3. Menteri Keuangan;

4. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;

5. Menteri Pertanian;

6. Menteri Kehutanan;

7. Menteri Perhubungan;

8. Menteri Tenaga Kerja;

10.Menteri Kesehatan;

11.Jaksa Agung;

12.Para Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.

Untuk: …

Untuk :

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

PERTAMA : Segera mengambil langkah-langkah untuk melarang dan atau

meniadakan pengenaan pungutan/retribusi terhadap barang-barang

ekspor baik di pusat maupun di daerah.

KEDUA : Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta

pada tanggal 21 Januari 1998

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI

Kepala Biro Hukum

dan Perundang-undangan

ttd.

Lambock V. Nahattands