PENETAPAN HARGA DASAR GABAH

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 1996

TENTANG

PENETAPAN HARGA DASAR GABAH

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan produksi pangan serta untuk

meningkatkan pendapatan petani melalui jaminan harga yang wajar,

maka dipandang perlu untuk menetapkan harga dasar dan harga

pembelian untuk gabah/beras dari para petani oleh Koperasi Unit Desa

(KUD) serta harga pembelin dalam negeri oleh BULOG.

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

MENGINSTRUKSIKAN :

Kepada : 1. Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pengawasan

Pembangunan;

1. Menteri Pertanian;

2. Menteri Keuangan;

3. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;

4. Menteri Dalam Negeri;

5. Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil;

6. Menteri Negara Urusan Pangan;

7. Gubernur Bank Indonesia;

8. Kepala Badan Urusan Logistik;

9. Kepala…

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

1. Kepala Biro Pusat Statistik;

2. Para Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I yang bersangkutan;

Untuk :

PERTAMA : Terhitung mulai tanggal 7 Februari 1996 menggunakan pedoman harga

pembelian dalam rangka pengadaan Gabah dan Beras produksi dalam

negeri, sebagai berikut:

1. Harga Dasar Gabah

Harga Dasar Pembelian Gabah Kering Giling (GKG) oleh KUD dari

petani di tingkat KUD adalah Rp. 450,00 (empat ratus lima puluh

rupiah) per kilogram.

1. Harga pembelian BULOG:

• Gabah Kering Giling (GKG):

1. Dari KUD adalah Rp 466,00 (empat ratus enam puluh enam

rupiah) per kilogram;

1. Dari Non KUD adalah Rp 460,00 (empat ratus enam puluh

rupiah) per kilogram.

• Beras:

1. Dari KUD adalah Rp 738,00 (tujuh ratus tiga puluh delapan

rupiah) per kilogram.

1. Dari Non KUD adalah Rp. 730 (tujuh ratus tiga puluh rupiah) per

kilogram.

KEDUA :…

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

KEDUA : Persyaratan kualitas terhadap harga dasar gabah sebagaimana dimaksud

pada diktum PERTAMA adalah sebagai berikut:

Kadar air maksimum : 14%

Butir hampa/kotoran maksimum : 3%

Butir kuning/rusak maksimum : 3%

Butir mengapur/hijau maksimum : 5%

Butir merah maksimum : 3%

KETIGA : Dalam hal petani belum mampu memenuhi persyaratan kualitas yang

ditetapkan pemerintah, maka petani atau kelompok tani dapat menjual

produksinya dalam berbagai kondisi kualitas kepada KUD sesuai tabel

harga yang berlaku.

KEEMPAT : Para pejabat tersebut angka 2 samapi dengan angka 11 di bidangnya

masing-masing atau bersama-sama memberikan petunjuk pelaksanaannya

serta mengadakan pengawasan atas pelaksanaan Instruksi Presiden ini

oleh instansi/pejabat di lingkungannya, dan Menteri Koordinator Bidang

Ekonomi, Keuangan dan Pengawasan Pembangunan mengkoordinasikan

pelaksanaan kebijaksanaan yang diatur di dalam Instruksi Presiden ini.

KELIMA : Masa pembelian gabah dan beras produksi dalam negeri dilakukan

sepanjang tahun mulai 7 Februari 1996.

KEENAM : Terhitung mulai berlakunya Instruksi Presiden ini, semua ketentuan

tentang penetapan harga dasar gabah dan beras yang telah ada sebelum

dikeluarkannya Instruksi Presiden ini dinyatakan tidak berlaku.

Instruksi...

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta

pada tanggal 7 Februari 1996

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO