PUU
Tahun 2026
99/PUU-XXIV/2026
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
Pemohon: Rachmad Rofik
Tanggal Putusan: 2026-04-29T13:54:00+07:00
Amar Putusan: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
Teks Putusan
PUTUSAN
NOMOR 99/PUU-XXIV/2026
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,
[1.1]
Yang mengadili pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan
terakhir, menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1992 tentang Perbankan dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang
Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan terhadap Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:
Nama
: Rachmad Rofik
Pekerjaan
: Wiraswasta
Alamat
: Sekapuk, RT. 2, RW. 3, Jalan Letjen S. Parman 23,
Ujungpangkah, Gresik, Jawa Timur
Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------------------- Pemohon;
[1.2]
Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon.
2. DUDUK PERKARA
[2.1]
Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal
9 Maret 2026 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 10
Maret 2026, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor
97/PUU/PAN.MK/AP3/03/2026 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara
Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 10 Maret 2026 dengan Nomor 99/PUU-
XXIV/2026, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:
I.
KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI
1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945),
2
yang menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada
tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji
undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa
kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh
Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus
perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum.”
2. Bahwa kewenangan tersebut dipertegas kembali dalam Pasal 10 ayat (1)
huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2020 (selanjutnya disebut UU MK), yang menyatakan:
"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945."
3. Bahwa selanjutnya dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor
48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dinyatakan bahwa:
"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945."
4. Bahwa perihal permohonan a quo adalah permohonan pengujian materiil
(judicial review) terhadap norma dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun
1998 tentang Perbankan dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023
tentang
Pengembangan
dan
Penguatan
Sektor
Keuangan
(UU
P2SK) terhadap UUD 1945;
5. Berdasarkan uraian ketentuan hukum di atas, maka Mahkamah Konstitusi
berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo.
II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON
1. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya,
Pemohon adalah perorangan Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki
hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945.
2. Kerugian konstitusional: Pemohon mengalami kerugian nyata karena
kekosongan norma (legal vacuum) dan ketidakjelasan norma (vagueness of
norm) dalam UU Perbankan dan UU P2SK yang tidak memberikan batasan
3
limitatif terhadap praktik bunga berbunga (Anatocismus) dan ketiadaan
perlindungan aset selama proses hukum berjalan (Automatic Stay). Bahwa
ketiadaan batasan norma mengenai Anatocismus dalam pasal a quo
berakibat langsung pada tergerusnya hak milik pribadi Pemohon [Pasal 28H
ayat (4) UUD 1945] secara sepihak melalui manipulasi angka utang yang
tidak memiliki dasar hukum yang pasti.
3. Bahwa terdapat hubungan sebab-akibat (causal verband) antara berlakunya
pasal-pasal a quo dengan hilangnya hak atas kepastian hukum yang adil
[Pasal 28D ayat (1)] dan perlindungan hak milik pribadi [Pasal 28H ayat (4)]
milik Pemohon.
4. Bahwa Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan
Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 telah memberikan batasan kumulatif
mengenai kerugian konstitusional yang harus dipenuhi oleh Pemohon, yaitu:
a. Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
b. Hak konstitusional tersebut dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-
Undang yang diuji;
c. Kerugian tersebut bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-
tidaknya potensial yang menurut penalaran wajar dapat dipastikan akan
terjadi;
d. Adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian
dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
dan
e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka
kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi
terjadi.
5. Hak Konstitusional Pemohon: bahwa Pemohon memiliki hak konstitusional
yang dijamin dalam UUD 1945, khususnya:
a. Pasal 28D ayat (1): "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan,
perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama
di hadapan hukum."
4
b. Pasal 28H ayat (4): "Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi
dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang
oleh siapapun."
c. Pasal 33 ayat (4): "Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar
atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi
berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta
dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi
nasional."
6. Uraian Kerugian Konstitusional Spesifik (Fakta Hukum):
a. Bahwa Pemohon adalah nasabah/debitur yang mengalami kerugian
nyata akibat praktik perbankan/pembiayaan yang berlindung di balik
kekosongan dan ketidakjelasan norma UU a quo.
b. Bahwa Pemohon mengalami praktik predatory lending (pinjaman
memangsa) melalui skema Top-Up/Refinancing yang eksploitatif dari PT
MNC Leasing.
c. Bahwa secara faktual, Pemohon hanya menerima dana bersih (net
disbursement) sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Namun,
akibat ketiadaan batasan norma yang jelas dalam UU Perbankan dan UU
P2SK mengenai larangan Anatocismus (bunga berbunga), utang pokok
Pemohon dimanipulasi secara akuntansi menjadi Rp157.000.000,-
(seratus lima puluh tujuh juta rupiah) dan saat ini dituntut hingga
Rp204.000.000,-.
d. Bahwa kerugian yang dialami Pemohon bukan sekadar kerugian
ekonomi, melainkan kerugian konstitusional berupa hilangnya martabat
Pemohon sebagai subjek hukum yang setara. Dalam praktik yang dialami
Pemohon,
terjadi
apa
yang
dalam
doktrin
hukum
disebut
sebagai "Penyalahgunaan Keadaan" (Misbruik van Omstandigheden).
Pihak Kreditur memanfaatkan posisi dominannya untuk menyodorkan
kontrak yang mengandung perhitungan bunga tidak wajar yang
dilegitimasi oleh pasal-pasal a quo.
e. Bahwa saat ini Pemohon sedang berjuang menuntut keadilan di
Pengadilan Negeri Gresik dengan Nomor Perkara: 7/Pdt.G/2026/PN Gsk.
5
Namun, perjuangan tersebut terhambat karena UU a quo tidak
memberikan perlindungan status quo (larangan eksekusi) selama
sengketa berlangsung, sehingga hak milik Pemohon (objek jaminan)
terancam dieksekusi paksa secara sewenang-wenang.
f. Bahwa kerugian Pemohon bukan kasus isolasi, melainkan representasi
dari isu sistemik nasional. Menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK),
kerugian nasabah akibat praktik keuangan ilegal dan eksploitatif
mencapai Rp8,2 triliun per November 2025, dengan total kerugian
investasi ilegal sejak 2021 mencapai Rp126,484 triliun. Sepanjang 2025,
OJK menerima 26.220 pengaduan terkait pinjaman online ilegal dan
investasi ilegal, serta memblokir 2.617 entitas keuangan ilegal. Data ini
menunjukkan bahwa norma multitafsir dalam UU a quo memungkinkan
praktik predatory lending yang merusak prinsip demokrasi ekonomi Pasal
33 ayat (4) UUD 1945 bagi jutaan nasabah. Untuk memperkuat bukti
massal, Pemohon merujuk class action OJK berdasarkan POJK 38/2025,
di mana OJK dapat mengajukan gugatan perwakilan atas kerugian
nasabah serupa, serta siap menyertakan affidavit dari nasabah lain yang
mengalami kerugian serupa jika diperlukan oleh Mahkamah.
g. Potensial: kerugian sistemik seperti data OJK terbaru (periode 1 Januari
- 5 Februari 2026): 9.323 pengaduan konsumen melalui APPK, dengan
1.914 dari sektor pembiayaan (relevan dengan leasing seperti kasus
Pemohon). Total kerugian nasional dari penipuan keuangan mencapai
Rp9,1 Triliun, naik dari Rp8,2 Triliun di 2025. Ini bukan kasus isolasi, tapi
representasi jutaan nasabah, termasuk ancaman eksekusi jaminan tanpa
automatic stay.
7. Hubungan Sebab-Akibat (Causal Verband): kerugian Pemohon timbul
secara langsung karena norma dalam Pasal 8 ayat (1) UU Perbankan dan
Pasal 236 ayat (1) UU P2SK memberikan ruang tafsir yang terlalu luas
(multitafsir) dan tidak memberikan batasan tegas mengenai larangan bunga
berbunga serta kewajiban transparansi dokumen. Jika norma tersebut
dimaknai ulang oleh Mahkamah Konstitusi sesuai petitum Pemohon, maka
kerugian konstitusional Pemohon berupa ketidakpastian hukum dan
ancaman perampasan hak milik tidak akan terjadi lagi. Perkara di PN Gresik
6
hanya menyelesaikan sengketa kontrak spesifik, sedangkan permohonan
ini menguji norma UU yang menyebabkan ketidakadilan sistemik nasional.
8. Berdasarkan uraian di atas, Pemohon memiliki Kedudukan Hukum (Legal
Standing) yang sah untuk mengajukan permohonan ini, sebagaimana
didukung oleh Putusan MK Nomor 235/PUU-XXIII/2025 yang mengakui
kerugian sistemik dalam undang-undang keuangan yang "usang" dan tidak
adaptif.
III. OBJEK PERMOHONAN
Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian materiil terhadap
UUD 1945 adalah:
1. Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (UU
Perbankan), yang berbunyi: "Dalam memberikan kredit atau pembiayaan
berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan
berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta
kesanggupan
Nasabah
Debitur
untuk
melunasi
utangnya
atau
mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan."
2. Pasal 236 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang
Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), yang
berbunyi: “Dalam penyelenggaraan Pelindungan Konsumen di sektor
keuangan, PUSK memiliki hak, kewajiban, dan larangan yang harus
dipatuhi.”
3. Pasal 238 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan
dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6845), yang selengkapnya berbunyi: (1) PUSK memenuhi
keseimbangan, keadilan, dan kewajaran dalam pembuatan perjanjian
dengan konsumen; (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berbentuk perjanjian tertulis; (3) Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dapat berbentuk Perjanjian Baku yang memuat klausul baku,
kecuali yang dilarang berdasarkan undang-undang ini; (4) PUSK dilarang
membuat dan menggunakan Perjanjian Baku yang memuat klausul baku
yang berisi: a. menyatakan pengalihan tanggung jawab atau kewajiban
7
PUSK kepada Konsumen; b. menyatakan pemberian kuasa dari Konsumen
kepada PUSK, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk
melakukan segala tindakan sepihak atas barang yang diagunkan oleh
Konsumen.
IV. POKOK PERMOHONAN
1. Pelanggaran Asas Kepastian Hukum Akibat Praktik Anatocismus (Bunga
Berbunga). Bahwa Pasal 8 ayat (1) UU Perbankan yang menggunakan frasa
"Prinsip Kehati-hatian" seringkali dimaknai secara sepihak oleh pelaku
usaha jasa keuangan (PUJK) untuk melakukan kapitalisasi bunga
(menjadikan bunga berjalan sebagai pokok utang baru/Top-Up). Hal ini
mengakibatkan nasabah terjebak dalam utang abadi (perpetual debt).
Tanpa adanya batasan tegas dalam undang-undang, PUJK memiliki
kewenangan absolut yang melanggar Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
2. Pengabaian Prinsip Negara Hukum: Ketiadaan Automatic Stay. Bahwa
Pasal 236 ayat (1) UU P2SK gagal memberikan perlindungan status quo
bagi nasabah yang sedang melakukan upaya hukum di pengadilan negeri.
Ketiadaan aturan mengenai Penangguhan Eksekusi Otomatis (Automatic
Stay) mengakibatkan aset nasabah tetap dieksekusi paksa meskipun
keabsahan utangnya sedang diuji. Hal ini merendahkan marwah peradilan
dan melanggar Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.
3. Hak Atas Informasi dan Transparansi Dokumen (Akta Fidusia). Bahwa
praktik PUJK yang menyembunyikan akta fidusia dan salinan kontrak
dengan dalih "Rahasia Bank" adalah pelanggaran terhadap hak atas
informasi (Pasal 28F UUD 1945). Pemohon berargumen bahwa Pasal 8 UU
Perbankan harus dimaknai mewajibkan transparansi dokumen sebagai
bagian integral dari perlindungan konsumen.
4. Adopsi Paradigma Baru Perlindungan Konsumen (Putusan MK 235/PUU-
XXIII/2025). Bahwa Mahkamah dalam putusan 235/2025 telah menegaskan
bahwa regulasi yang sudah usang (seperti UU Perbankan 1998) wajib
dievaluasi agar relevan dengan dinamika ekonomi saat ini. Pemohon
memohon Mahkamah untuk menghentikan praktik eksploitatif yang
berlindung di balik frasa "kesepakatan kontrak" yang timpang (Adhesion
Contract).
8
A. Landasan Filosofis
Bahwa norma yang diuji bertentangan dengan semangat UUD 1945 yang
menekankan keadilan sosial dan perlindungan hak milik. Praktik
anatocismus
merusak
prinsip
demokrasi
ekonomi,
sebagaimana
dianalogikan dengan Putusan MK Nomor 235/PUU-XXIII/2025 yang
menyatakan undang-undang keuangan harus adaptif untuk mencegah
eksploitasi (lihat kutipan relevan dari Putusan MK No. 235/PUU-XXIII/2025:
"Undang-undang keuangan yang usang dan tidak adaptif dapat
menyebabkan kerugian sistemik bagi masyarakat, sehingga diperlukan
pemaknaan konstitusional untuk melindungi hak-hak dasar").
B. Landasan Yuridis
Bahwa norma multitafsir dalam pasal-pasal a quo melanggar Pasal 28D ayat
(1) UUD 1945 karena menciptakan ketidakpastian hukum. Analogi dengan
Putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012 tentang perbankan syariah, di mana
MK menekankan perlindungan debitur dari klausul sewenang-wenang (lihat
kutipan dari Putusan MK No. 93/PUU-X/2012: "Perlindungan debitur dari
praktik eksploitatif merupakan bagian integral dari keadilan hukum").
Putusan MK No. 93/PUU-X/2012 (rujukan yuridis tentang perlindungan
debitur dalam perbankan syariah) memperkuat argumen bahwa norma
keuangan harus melindungi debitur dari praktik eksploitatif dan memastikan
yurisdiksi yang tepat untuk sengketa. Selain itu, Dokumen POJK 38/2025
tentang Perlindungan Konsumen (rujukan regulasi OJK terkait gugatan
perlindungan nasabah) memberikan kewenangan OJK untuk gugatan
perwakilan atas kerugian konsumen, tetapi norma UU yang multitafsir masih
memerlukan pemaknaan MK untuk sinergi penuh. Analogi dengan Putusan
MK Nomor 109/PUU-XII/2014, di mana MK menyatakan norma perbankan
yang tidak jelas menyebabkan ketidakpastian hukum [kutipan: "Bahwa
Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang
Perbankan tidak jelas maknanya sehingga tidak memberikan kepastian
hukum, jaminan hukum dan pelindungan hukum yang adil"] dan frasa “bagi
bank” bertentangan dengan UUD 1945 karena memungkinkan pengabaian
putusan pengadilan, merugikan hak milik [kutipan: "Bahwa akibat Pasal 49
ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
tidak jelas maknanya sehingga tidak memberikan kepastian hukum, jaminan
9
hukum dan pelindungan hukum yang adil, maka Pemohon berpotensi
mengalami kerugian konstitusional"].
Norma Diuji
Pelanggaran UUD
1945
Dampak
Pasal 8 (1) UU
Perbankan
Tidak
larang
anatocismus
Kerugian debitur sistemik (Rp126 T
sejak 2021, berdasarkan Laporan OJK
2025)
Pasal 236 (1)
UU P2SK
Multitafsir
hak
PUSK
26.220 pengaduan OJK 2025 (sumber:
situs OJK.go.id)
Pasal 238 UU
P2SK
Tidak
cukup
lindungi konsumen
Ancaman eksekusi milik debitur (lihat
POJK 38/2025 tentang Perlindungan
Konsumen)
C. Landasan Sosiologis
Bahwa praktik predatory lending telah menyebabkan kerugian nasional
Rp8,2 T pada 2025, memengaruhi jutaan nasabah miskin dan merusak
kesatuan ekonomi nasional. Data OJK menunjukkan peningkatan 48.355
kasus pengaduan hingga November 2025, menegaskan perlunya
pemaknaan baru norma untuk keadilan sosial (rujuk Laporan OJK 2025 dari
situs OJK.go.id; artikel Bloomberg Technoz 21/1/2026; Laporan Brief.id
6/12/2025; Berita Antara 12/12/2025; Data Satgas PASTI OJK).
Bahwa dampak dari norma multitafsir dalam UU Perbankan dan UU P2SK
terhadap masyarakat semakin parah, di mana praktik predatory lending dan
penagihan utang yang agresif telah memicu kekerasan ekstrem, termasuk
pembunuhan dan bunuh diri. Contohnya, pada kejadian pembunuhan di
Kalibata, Jakarta Selatan, pada Desember 2025, dua debt collector tewas
dikeroyok oleh aparat penegak hukum saat menagih utang, yang memicu
kerusuhan dan perusakan kios, menunjukkan eskalasi konflik sosial akibat
kurangnya regulasi perlindungan konsumen. Selain itu, banyak kasus lain di
masyarakat, seperti percobaan bunuh diri sekeluarga di Kediri akibat terjerat
pinjol, serta kasus bunuh diri massal di berbagai daerah (misalnya di Jakarta
Utara dan Tangerang), di mana korban mengalami depresi dan frustrasi
karena teror debt collector. Data menunjukkan setidaknya 51 kasus bunuh
diri akibat pinjol dari 2019-2023, termasuk pembunuhan seperti kasus
10
mahasiswa UI yang dibunuh oleh seniornya karena hutang pinjol. Dampak
ini tidak hanya merenggut nyawa tapi juga harta, di mana keluarga
kehilangan aset dan mengalami trauma sosial, semuanya karena norma UU
yang lemah memungkinkan eksploitasi ini berlanjut, merusak prinsip
keadilan sosial dalam UUD 1945.
Sebagai tambahan, kasus advokat yang ditusuk debt collector, seperti
advokat Bastian Sori yang ditusuk di Tangerang pada Februari 2026 saat
menolak penarikan mobil, semakin menyoroti bahaya praktik ini. Referensi
link terkait:
a. https://news.detik.com/berita/d-8371134/kronologi-matel-tusuk-advokat-
di-tangerang-sempat-geruduk-rumah-korban
b. https://megapolitan.kompas.com/read/2026/02/25/08004911/duduk-
perkara-advokat-ditusuk-debt-collector-saat-mobil-ditarik-di
c. https://www.kai.or.id/berita/25422/kai-kecam-penusukan-terhadap-
advokai-banten-oleh-debt-collector-dan-tuntut-pelaku-mandiri-utama-
finance-bertanggungjawab.html
d. https://www.metrotvnews.com/read/kELCn1qR-viral-debt-collector-
tusuk-seorang-advokat-di-tangerang
V. PETITUM
Untuk itu, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi yang mulia untuk:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 8 ayat (1) UU Perbankan bertentangan dengan UUD
1945 sepanjang tidak dimaknai "…dan dilarang menerapkan anatocismus
(bunga berbunga) yang eksploitatif serta wajib transparan dalam
perhitungan utang";
3. Menyatakan Pasal 236 ayat (1) UU P2SK bertentangan dengan UUD 1945
sepanjang tidak dimaknai: “… termasuk larangan predatory lending,
kewajiban automatic stay selama sengketa berlangsung, serta kewajiban
menyertakan asuransi kredit tidak hanya pada objek jaminan tetapi juga
pada subjek jaminan (debitur), sehingga apabila terjadi kredit macet akibat
bangkrut usaha, asuransi subjek cair dan mencegah objek jaminan”;
11
4. Menyatakan Pasal 238 UU P2SK bertentangan dengan UUD 1945
sepanjang tidak dimaknai “… dan dilarang klausul yang memungkinkan
eksekusi sepihak tanpa putusan pengadilan”;
5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik
Indonesia sebagaimana mestinya;
6. Petitum alternatif: menyatakan pasal-pasal tersebut inkonstitusional
bersyarat sepanjang tidak mencakup sanksi pembatalan kontrak otomatis
jika melanggar prinsip keadilan, dimana setiap kontrak yang berlawanan
atau melanggar undang-undang otomatis batal demi hukum (null and vold
secara otomatis);
7. Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang
seadil-adilnya (ex aequo et bono).
[2.2]
Menimbang
bahwa
untuk
membuktikan
dalil-dalilnya,
Pemohon
mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-4 yang
tidak disahkan dalam persidangan Mahkamah, sebagai berikut:
1.
Bukti P-1
: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Rachmad
Rofik;
2.
Bukti P-2
: Fotokopi Surat Pernyataan Pemohon (Bermeterai) mengenai
penerimaan dana bersih (net disbursement) Rp50.000.000,-
pada Kontrak 14824551100032;
3.
Bukti P-3
: Fotokopi Salinan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum
(Sengketa Perlindungan Konsumen) antara Rachmad Rofik
dengan PT MNC Finance cq. Cabang Surabaya dan PT Lintang
Timur Sejahtera (debt collector) di Pengadilan Negeri Gresik;
4.
Bukti P-4
: Fotokopi Perjanjian Pembiayaan/Kontrak PT MNC Finance
Nomor: 14824551100032.
[2.3]
Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini,
segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan yang
merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.
12
3. PERTIMBANGAN HUKUM
Kewenangan Mahkamah
[3.1]
Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun
1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang
Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah
mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk
menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945.
[3.2]
Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah pengujian
konstitusionalitas undang-undang, in casu norma Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor
182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790, selanjutnya
disebut UU 10/1998) serta Pasal 236 ayat (1) dan Pasal 238 Undang-Undang Nomor
4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6845, selanjutnya disebut UU 4/2023) terhadap UUD NRI
Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo.
[3.3]
Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang untuk mengadili
permohonan a quo, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan
Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai
berikut.
[3.3.1]
Bahwa Mahkamah telah menerima permohonan untuk menguji
konstitusionalitas norma Pasal 8 ayat (1) UU 10/1998 serta norma Pasal 236 ayat
13
(1) dan Pasal 238 UU 4/2023 terhadap UUD NRI Tahun 1945, yang diajukan oleh
Rachmad Rofik, bertanggal 9 Maret 2026. Berdasarkan Akta Pengajuan
Permohonan Pemohon Nomor 97/PUU/PAN.MK/AP3/03/2026, tanggal 10 Maret
2026, permohonan a quo telah diregistrasi dengan Permohonan Nomor 99/PUU-
XXIV/2026, pada tanggal 10 Maret 2026. Berdasarkan daftar kelengkapan
pengajuan permohonan pemohon (DKP3), Pemohon mengajukan permohonan
disertai daftar alat bukti (DAB) yang berisikan daftar alat Bukti P-1 sampai Bukti P-4
dan alat bukti dengan jumlah yang sama sebagaimana tercantum dalam DAB tanpa
dibubuhi meterai;
[3.3.2]
Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara pengujian undang-
undang, Mahkamah telah memeriksa permohonan a quo dalam sidang pemeriksaan
pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok permohonan serta
pemberian nasihat kepada Pemohon pada hari Kamis, tanggal 2 April 2026.
Berdasarkan ketentuan Pasal 39 UU MK serta Pasal 36 ayat (3) Peraturan
Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara
Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK 7/2025), Mahkamah telah
memberikan nasihat kepada Pemohon ihwal sistematika permohonan, yakni
kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum, alasan-alasan permohonan (posita),
dan hal-hal yang dimohonkan untuk diputus (petitum) [vide Risalah Sidang, tanggal
2 April 2026, hlm. 8-10, hlm. 14-16, hlm. 18-22]. Selain itu, Mahkamah juga
memberikan nasihat untuk melengkapi alat bukti yang belum dibubuhi meterai
karena hanya melampirkan daftar alat bukti dalam permohonan Pemohon [vide
Risalah Sidang, tanggal 2 April 2026, hlm. 9 dan hlm. 22]. Terhadap nasihat yang
disampaikan Mahkamah tersebut, Pemohon telah diberikan kesempatan
memperbaiki permohonan paling lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal 2 April
2026, yaitu hingga paling lama tanggal 15 April 2026, pukul 12.00 WIB, namun
hingga batas waktu yang ditentukan Pemohon tidak menyampaikan perbaikan
permohonan;
[3.3.3]
Bahwa pada tanggal 15 April 2026, pukul 16.27 WIB, Mahkamah telah
menyelenggarakan sidang pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-
pokok perbaikan permohonan dan pengesahan alat bukti. Namun demikian, pada
sidang pendahuluan dengan agenda perbaikan permohonan tersebut, Pemohon
tidak hadir sehingga tidak melengkapi alat bukti yang dibubuhi meterai yang cukup
sebagai alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
14
undangan sehingga alat bukti tersebut tidak disahkan dalam persidangan [vide
Risalah Sidang, tanggal 15 April 2026, hlm. 1].
[3.4]
Menimbang bahwa berdasarkan uraian dan fakta hukum tersebut di atas,
telah ternyata alat bukti yang diajukan oleh Pemohon adalah berupa alat bukti yang
diberi tanda Bukti P-1 sampai Bukti P-4. Setelah Mahkamah mencermati secara
saksama, alat bukti Pemohon tersebut tidak dibubuhi meterai yang cukup sebagai
alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 12 ayat (3) PMK 7/2025
yang menyatakan, “Pengajuan Permohonan secara daring (online) sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) disertai dengan penyampaian berkas alat bukti kepada
Mahkamah sebanyak satu eksemplar yang telah dibubuhi meterai sebagaimana
ditentukan dalam peraturan perundang-undangan”. Sesuai dengan ketentuan
hukum acara, pengajuan alat bukti yang dibubuhi meterai yang cukup merupakan
hal yang elementer dalam menilai keterpenuhan syarat formil suatu permohonan.
Dengan tidak dibubuhi meterai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan
Pemohon a quo tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan pengujian
undang-undang.
[3.5]
Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum
tersebut di atas, meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo,
namun oleh karena permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan
permohonan pengujian undang-undang maka Mahkamah tidak mempertimbangkan
lebih lanjut permohonan Pemohon.
[3.6]
Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak
dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.
4. KONKLUSI
Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan
di atas, Mahkamah berkesimpulan:
[4.1]
Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon;
[4.2]
Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan
permohonan;
[4.3]
Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut.
15
Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-
Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5076).
5. AMAR PUTUSAN
Mengadili:
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan
Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra,
Adies Kadir, Liliek Prisbawono Adi, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh,
M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai
Anggota, pada hari Kamis, tanggal enam belas, bulan April, tahun dua ribu dua
puluh enam, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka
untuk umum pada hari Rabu, tanggal dua puluh sembilan, bulan April, tahun dua
ribu dua puluh enam, selesai diucapkan pukul 13.54 WIB, oleh sembilan Hakim
Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Adies
Kadir, Liliek Prisbawono Adi, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M.
Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai
Anggota, dengan dibantu oleh Wilma Silalahi sebagai Panitera Pengganti, serta
dihadiri Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang
mewakili, tanpa dihadiri oleh Pemohon.
KETUA,
ttd.
Suhartoyo
16
ANGGOTA-ANGGOTA,
ttd.
Saldi Isra
ttd.
Adies Kadir
ttd.
Liliek Prisbawono Adi
ttd.
Enny Nurbaningsih
ttd.
Daniel Yusmic P. Foekh
ttd.
M. Guntur Hamzah
ttd.
Ridwan Mansyur
ttd.
Arsul Sani
PANITERA PENGGANTI,
ttd.
Wilma Silalahi
Pertimbangan Hukum (Ringkasan)
PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas undang-undang, in casu norma Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790, selanjutnya disebut UU 10/1998) serta Pasal 236 ayat (1) dan Pasal 238 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845, selanjutnya disebut UU 4/2023) terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. [3.3] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut. [3.3.1] Bahwa Mahkamah telah menerima permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma Pasal 8 ayat (1) UU 10/1998 serta norma Pasal 236 ayat 13 (1) dan Pasal 238 UU 4/2023 terhadap UUD NRI Tahun 1945, yang diajukan oleh Rachmad Rofik, bertanggal 9 Maret 2026. Berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 97/PUU/PAN.MK/AP3/03/2026, tanggal 10 Maret 2026, permohonan a quo telah diregistrasi dengan Permohonan Nomor 99/PUU- XXIV/2026, pada tanggal 10 Maret 2026. Berdasarkan daftar kelengkapan pengajuan permohonan pemohon (DKP3), Pemohon mengajukan permohonan disertai daftar alat bukti (DAB) yang berisikan daftar alat Bukti P-1 sampai Bukti P-4 dan alat bukti dengan jumlah yang sama sebagaimana tercantum dalam DAB tanpa dibubuhi meterai; [3.3.2] Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara pengujian undang- undang, Mahkamah telah memeriksa permohonan a quo dalam sidang pemeriksaan pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok permohonan serta pemberian nasihat kepada Pemohon pada hari Kamis, tanggal 2 April 2026. Berdasarkan ketentuan Pasal 39 UU MK serta Pasal 36 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK 7/2025), Mahkamah telah memberikan nasihat kepada Pemohon ihwal sistematika permohonan, yakni kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum, alasan-alasan permohonan (posita), dan hal-hal yang dimohonkan untuk diputus (petitum) [vide Risalah Sidang, tanggal 2 April 2026, hlm. 8-10, hlm. 14-16, hlm. 18-22]. Selain itu, Mahkamah juga memberikan nasihat untuk melengkapi alat bukti yang belum dibubuhi meterai karena hanya melampirkan daftar alat bukti dalam permohonan Pemohon [vide Risalah Sidang, tanggal 2 April 2026, hlm. 9 dan hlm. 22]. Terhadap nasihat yang disampaikan Mahkamah tersebut, Pemohon telah diberikan kesempatan memperbaiki permohonan paling lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal 2 April 2026, yaitu hingga paling lama tanggal 15 April 2026, pukul 12.00 WIB, namun hingga batas waktu yang ditentukan Pemohon tidak menyampaikan perbaikan permohonan; [3.3.3] Bahwa pada tanggal 15 April 2026, pukul 16.27 WIB, Mahkamah telah menyelenggarakan sidang pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok- pokok perbaikan permohonan dan pengesahan alat bukti. Namun demikian, pada sidang pendahuluan dengan agenda perbaikan permohonan tersebut, Pemohon tidak hadir sehingga tidak melengkapi alat bukti yang dibubuhi meterai yang cukup sebagai alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 14 undangan sehingga alat bukti tersebut tidak disahkan dalam persidangan [vide Risalah Sidang, tanggal 15 April 2026, hlm. 1]. [3.4] Menimbang bahwa berdasarkan uraian dan fakta hukum tersebut di atas, telah ternyata alat bukti yang diajukan oleh Pemohon adalah berupa alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai Bukti P-4. Setelah Mahkamah mencermati secara saksama, alat bukti Pemohon tersebut tidak dibubuhi meterai yang cukup sebagai alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 12 ayat (3) PMK 7/2025 yang menyatakan, “Pengajuan Permohonan secara daring (online) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan penyampaian berkas alat bukti kepada Mahkamah sebanyak satu eksemplar yang telah dibubuhi meterai sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan”. Sesuai dengan ketentuan hukum acara, pengajuan alat bukti yang dibubuhi meterai yang cukup merupakan hal yang elementer dalam menilai keterpenuhan syarat formil suatu permohonan. Dengan tidak dibubuhi meterai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan Pemohon a quo tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan pengujian undang-undang. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, namun oleh karena permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan pengujian undang-undang maka Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon. [3.6] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon; [4.2] Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan; [4.3] Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut. 15 Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076). 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Adies Kadir, Liliek Prisbawono Adi, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, tanggal enam belas, bulan April, tahun dua ribu dua puluh enam, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal dua puluh sembilan, bulan April, tahun dua ribu dua puluh enam, selesai diucapkan pukul 13.54 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Adies Kadir, Liliek Prisbawono Adi, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Wilma Silalahi sebagai Panitera Penggan
