99/PUU-XXIII/2025

PUTUSAN Nomor 99/PUU-XXIII/2025 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama : Sri Hartono Alamat : Pucang Asri III Nomor 12, Batursari, Mranggen, Demak, Jawa Tengah. Pekerjaan : Guru Selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------------------------- Pemohon [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Mendengar dan membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat; Membaca dan mendengar keterangan Presiden; Membaca dan mendengar keterangan ahli dan saksi Pemohon; Membaca dan mendengar keterangan ahli Presiden; Memeriksa bukti-bukti Pemohon dan Presiden; Membaca kesimpulan Pemohon dan Presiden. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 22 Mei 2025 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2025 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 95/PUU/PAN.MK/AP3/05/2025 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara 2 Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 11 Juni 2025 dengan Nomor 99/PUU- XXIII/2025, yang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 3 Juli 2025 dan diterima Mahkamah pada tanggal 7 Juli 2025, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Perubahan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 telah membentuk sebuah lembaga baru yang berfungsi mengawal konstitusi yaitu Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut "MK", sebagaimana tertuang dalam Pasal 7B, Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 24C Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 dan diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5266), selanjutnya disebut "UU MK". 1. Bahwa salah satu kewenangan yang dimiliki oleh MK adalah melakukan pengujian undang-undang terhadap konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 yang berbunyi: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar...” 2. Selanjutnya, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: …menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,…” 4. Selanjutnya, Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076), selanjutnya disebut “UU KK” menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. 3 5. Bahwa mengacu kepada ketentuan tersebut di atas, MK berwenang untuk melakukan pengujian konstitusionalitas suatu Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945. 6. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengujian materiil atas Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 7. Bahwa Pemohon menemukan 2 (dua) pasal di dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 yang eksplisit mengatur angka usia pensiun tenaga pendidik, yakni Pasal 30 ayat (4) pada usia 60 tahun bagi guru dan Pasal 67 ayat (4) pada usia 65 tahun. 8. Bahwa Pemohon berpendapat, 2 (dua) Pasal yakni: Pasal 30 ayat (4) huruf (b) untuk guru dan Pasal 67 ayat (4) untuk dosen Undang-Undang Guru dan Dosen (UUGD) tersebut diskriminatif dan inkonsisten (bertentangan) terhadap Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945. 9. Bahwa oleh Pemohon dianggap diskriminatif dan inkonsisten terhadap Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945, maka Pemohon memohon MK melakukan pengujian konstitutionalitas kedua Pasal tersebut. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Pasal 30 ayat (4) tentang usia pensiun guru. Pemberhentian guru karena batas usia pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan pada usia 60 (enam puluh) tahun. dan Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Pasal 67 ayat (4) tentang usia pensiun dosen. Pemberhentian dosen karena batas usia pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan pada usia 65 (enam puluh lima) tahun. 10. Bahwa Pemohon berpendapat bahwa perbedaan Pasal 30 ayat (4) dan Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 dalam mengatur usia pensiun tersebut diskriminatif dan inkonsisten (bertentangan) dengan Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945. 11. Bahwa permohonan Pemohon adalah permohonan pengujian konstitutionalitas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 terhadap Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945. Dengan demikian Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. 12. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) UU No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 4 Indonesia Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) yang mengatur bahwa manakala terdapat dugaan suatu Undang- Undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, maka pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. 13. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas maka Pemohon berpendapat bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan pengujian undang-undang ini. II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DAN KEPENTINGAN KONSTITUSIONAL PEMOHON II.1 Kedudukan Hukum Pemohon Dimilikinya kedudukan hukum/legal standing merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pemohon untuk mengajukan permohonan Pengujian Undang Undang terhadap Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 kepada MK sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UUMK. Pasal 51 ayat (1) UU MK: “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau hak Konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan warga Negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara.” Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK: “Yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945”. 1. Berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK tersebut, terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam perkara Pengujian Undang- Undang, yaitu (i) terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai pemohon, dan (ii) adanya hak dan/atau Hak Konstitusional dari Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya suatu Undang-Undang. 5 2. Bahwa oleh karena itu, Pemohon menguraikan kedudukan hukum (Legal Standing) Pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 (Vide Bukti P-5) terhadap Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 (Vide Bukti P-6) sebagai berikut: Pertama, Kualifikasi sebagai Pemohon. Pemohon merupakan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai Guru Aparatur Sipil Negara bersertifikat yang secara sah memiliki kapasitas hukum sebagai subjek pemohon, sebagaimana dibuktikan dengan: Kartu Tanda Penduduk (Vide Bukti P-1), Surat Keputusan Sebagai Pegawai Negeri Sipil (Vide Bukti P-2), dan Sertipikat Pendidik (Vide Bukti P-3). Pemohon, oleh lembaga tempat berdinas, SMAN 15 Semarang, diberi tugas utama sebagai Guru Mata Pelajaran Bahasa Inggris, dibuktikan dengan Surat Keputusan (SK) Pembagian Tugas Dalam Kegiatan Proses Belajar Mengajar Semester 2 (Vide Bukti P-4). Kedua, Kerugian Konstitusional Pemohon. Mengenai parameter kerugian konstitusional, MK telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu Undang-Undang harus memenuhi 5 (lima) syarat sebagaimana Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU V/2007, yaitu sebagai berikut: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945; b. bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji; c. bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) clan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; 6 e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya pennohonan maka kerugian dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. II.2 Kerugian Konstitusional Pemohon 1. Bahwa Pemohon mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh Undang- Undang Dasar NRI Tahun 1945 yang mana hak-hak tersebut telah terlanggar atau berpotensi untuk terlanggar dengan perbedaan aturan masa pensiun, hal mana pensiun Pemohon diatur dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Pasal 30 ayat (4) tentang usia pensiun guru; hak-hak tersebut adalah sebagai berikut: a. Hak atas kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” b. Hak bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja sebagaimana tercantum dalam Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja." 2. Bahwa Pemohon sebagai perorangan Warga Negara Indonesia (WNI) merasa dirugikan hak konstitusionalnya karena usia pensiun yang lebih awal (60 tahun) dibandingkan tenaga pendidik yang lain, yakni dosen (65 tahun). Pembedaan tersebut Pemohon anggap sebagai kebijakan diskriminatif yang menimbulkan kerugian yang bersifat nyata dan potensial bagi Pemohon. a. Kerugian Konstitusional Nyata (aktual) Kerugian konstitusional nyata adalah kerugian yang secara langsung dan langsung dapat diukur atau dirasakan pada saat kebijakan tersebut diberlakukan atau ketika guru mencapai batas usia pensiunnya yang lebih awal. Kerugian nyata bisa dialami oleh individu guru Contoh-contoh kerugian nyata, dari sisi guru maupun negara: 7  Dari sisi guru: Seorang guru yang pensiun pada usia 60 tahun kehilangan hak untuk bekerja dan menerima gaji/tunjangan profesi selama 5 tahun (usia 60-65 tahun), padahal dosen pada usia yang sama masih berhak bekerja. Kerugian ini adalah hilangnya penghasilan aktif yang seharusnya masih dapat diperoleh jika usia pensiun disamakan. Ini juga berarti hilangnya kesempatan untuk mendapatkan kenaikan pangkat atau golongan yang mungkin masih bisa dicapai dalam rentang 5 tahun tersebut.  Dari sisi guru: Akumulasi masa kerja yang lebih singkat bagi guru (maksimal hingga 60 tahun) akan secara langsung mepengaruhi perhitungan besaran tunjangan pensiun yang diterima. Semakin singkat masa kerja, semakin kecil potensi manfaat pensiun yang diterima. Meskipun faktor lain ikut memengaruhi, perbedaan 5 tahun pengabdian aktif dapat secara signifikan mengurangi nilai kumulatif pensiun yang diterima sepanjang hidup purnabakti dibandingkan dosen dengan masa pengabdian 5 tahun lebih panjang.  Dari sisi warga negara: Bahwa Pemohon merupakan bagian dari warga negara yang wajib menjalankan peran sebagai warga negara yang baik, salah satu diantaranya memberikan darma bakti terbaiknya selaku warga negara. Sebagai warga negara pengabdian sebagai seorang pendidik tersebut Pemohon maknai sebagai bentuk pengabdian yang Pemohon lakukan. Guru yang pada usia 60 tahun masih sangat produktif, memiliki segudang pengalaman, dan semangat mengajar yang tinggi dipaksa untuk pensiun. Negara dan sistem pendidikan diduga kehilangan potensi kontribusi pengajaran, pembimbingan, dan inovasi yang seharusnya masih bisa diberikan oleh guru tersebut selama 5 tahun tambahan. Ini adalah kerugian nyata bagi pendidikan yang sebenarnya masih bisa diperkaya oleh pengalaman guru senior. Jika negara mengalami kerugian (akibat dari UU tersebut), maka secara otomatis sebagai warga negara Pemohon yang berprofesi sebagai guru juga dirugikan. 8 b. Kerugian Konstitusional Potensial Kerugian konstitusional potensial adalah kerugian yang belum terjadi secara langsung, namun memiliki kemungkinan besar untuk terjadi di masa depan sebagai dampak lanjutan dari perbedaan perlakuan tersebut. Ini lebih bersifat implikasi jangka panjang atau dampak tidak langsung yang merugikan Kerugian akan dialami oleh korp profesi dimana Pemohon ikut di dalamnya. Contoh-contoh Kerugian Potensial:  Perbedaan usia pensiun yang dipandang tidak adil diduga dapat mengurangi daya tarik profesi guru di mata generasi muda yang berkualitas. Jika calon pendidik melihat bahwa menjadi guru berarti memiliki masa pengabdian yang lebih singkat dan potensi manfaat pensiun yang lebih kecil dibandingkan dosen, mereka mungkin akan berpikir dua kali dan beralih ke jalur profesi lain, antara lain memilih menjadi dosen. Jika seorang calon pendidik ternyata ada yang memilih jalur pengabdian sebagai guru, patut diduga tidak berasal dari niat murni menginginkan sebagai pendidik, namun karena perhitungan pragmatis lain, seperti misalnya persentase probabilitas keterterimaannya dalam proses seleksi. Ini berpotensi menyebabkan penurunan kualitas SDM yang masuk ke profesi guru di masa depan, yang pada akhirnya merugikan kualitas pendidikan dasar dan menengah.  Adanya perbedaan yang tidak proporsional ini dapat secara tidak langsung diduga menciptakan persepsi publik bahwa profesi guru dianggap kurang penting atau kurang dihargai dibandingkan profesi dosen. Perasaan "warga negara kelas dua" di antara sesama pendidik ini dapat mengurangi motivasi dan martabat guru, serta mempengaruhi kepercayaan diri mereka dalam menjalankan tugas. Ini berpotensi menciptakan hierarki profesi yang tidak sehat dalam ranah pendidikan.  Perbedaan kebijakan yang dianggap diskriminatif ini diduga dapat terus-menerus menjadi sumber ketidakpuasan dan gesekan di kalangan pendidik. Potensi tuntutan hukum, aksi protes, atau 9 setidaknya perasaan ketidakadilan yang berlarut-larut dapat mengganggu keharmonisan lingkungan kerja dan fokus pada tujuan utama pendidikan. Hal ini dapat menjadi bibit konflik yang mengikis rasa keadilan di antara elemen bangsa. Dari uraian dan contoh yang tersaji, maka dapat disimpulkan bahwa kerugian konstitusional bagi guru akibat perbedaan usia pensiun tidak hanya bersifat aktual tetap juga potensial, yang dalam jangka panjang merugikan individu guru, korp profesi maupun bagi sistem pendidikan nasional secara keseluruhan. III. ALASAN PERMOHONAN/ POKOK-POKOK PERMOHONAN A. Prinsip Kesetaraan dan Non-Diskriminasi dalam Konstitusi 1. Sebelum masuk kepada pokok permohonan perlu bagi Pemohon untuk menyebutkan bahwa bahwa prinsip kesetaraan (equality) dan non- diskriminasi merupakan pilar utama dalam sistem hukum dan konstitusi Indonesia. Prinsip ini secara eksplisit diatur dalam beberapa pasal penting dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945), antara lain pada pasal- pasal yang Pemohon sebut dibawah ini: a. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Pasal ini menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan, tanpa pengecualian. Ini adalah fondasi utama prinsip equality before the law. b. Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” 10 Pasal ini memperluas cakupan kesetaraan, tidak hanya bagi warga negara, tetapi juga setiap orang, menegaskan hak atas perlakuan yang sama dan perlindungan hukum yang adil. c. Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.” Pasal ini menjamin hak setiap individu atas pekerjaan yang layak, serta perlakuan yang adil dalam lingkup kerja, memastikan penghargaan terhadap harkat martabat manusia dan kontribusi ekonomi tanpa diskriminasi. d. Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.” Pasal ini secara tegas melarang segala bentuk diskriminasi atas dasar apa pun dan memberikan hak perlindungan terhadap diskriminasi. Uraian poin nomor 1 di atas Pemohon anggap perlu, demi menguatkan semangat Pemohon bahwa diduga sebenarnya ada pasal-pasal lain yang perlu mendapatkan kajian secara akademik oleh Mahkamah. 2. Mulai poin 2 ini Pemohon masuk ke materi pengujian, bahwa pasal-pasal yang Pemohon gunakan sebagai pasal pengujian prinsip kesetaraan (equality) dan non-diskriminasi yang merupakan pilar utama dalam sistem hukum dan konstitusi Indonesia adalah Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945) a. Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Pasal ini memperluas cakupan kesetaraan, tidak hanya bagi warga negara, tetapi juga setiap orang, menegaskan hak atas perlakuan yang sama dan perlindungan hukum yang adil. 11 b. Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.” Pasal ini menjamin hak setiap individu atas pekerjaan yang layak, serta perlakuan yang adil dalam lingkup kerja, memastikan penghargaan terhadap harkat martabat manusia dan kontribusi ekonomi tanpa diskriminasi. B. Prinsip dalam Perspektif Hukum Tata Negara dan Praktik MK 3. Bahwa para ahli hukum tata negara Indonesia menegaskan bahwa prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi adalah bagian dari prinsip negara hukum (rechtsstaat) dan demokrasi konstitusional. Prinsip ini tidak hanya bersifat formal (kesamaan di depan hukum), tetapi juga substantif, yaitu memastikan tidak ada kelompok atau individu yang dirugikan atau diistimewakan secara tidak adil oleh peraturan perundang- undangan. Pancasila sebagai dasar negara juga menekankan keadilan sosial dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, yang memperkuat prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi dalam setiap kebijakan dan peraturan. 4. Bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) telah beberapa kali menegaskan pentingnya prinsip ini dalam putusan-putusan terkait uji materiil. Misalnya, dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan diskriminasi di bidang pekerjaan atau profesi, MK menilai apakah suatu norma hukum menyebabkan perlakuan yang tidak setara atau diskriminatif terhadap kelompok tertentu. MK juga merujuk pada prinsip-prinsip internasional yang telah diratifikasi Indonesia, seperti Konvensi ILO No. 111 tentang Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan, serta Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), yang memperkuat argumentasi non-diskriminasi dalam hukum nasional. Berdasarkan uraian di atas, argumentasi untuk alasan 1-4 yang dapat digunakan dalam permohonan uji materiil di MK adalah sebagai berikut: 12  Norma yang diuji bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28d ayat (2) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 karena menyebabkan perlakuan yang tidak setara atau diskriminatif.  Norma tersebut tidak sejalan dengan prinsip negara hukum dan keadilan sosial sebagaimana diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945.  Norma bertentangan dengan kewajiban internasional Indonesia yang telah meratifikasi berbagai konvensi anti-diskriminasi.  Preseden putusan MK menunjukkan bahwa Mahkamah konsisten membatalkan norma yang diskriminatif atau tidak memberikan perlakuan setara. C. Rezim Hukum yang Sama, Perlakuan yang Berbeda Bahwa rezim hukum yang sama, perlakuan yang berbeda adalah situasi di mana dua atau lebih subjek hukum berada di bawah satu kerangka hukum (rezim hukum) yang sama, namun diperlakukan secara berbeda oleh peraturan atau kebijakan yang berlaku. Dalam konteks hukum tata negara dan hak asasi manusia, prinsip ini sangat erat kaitannya dengan asas persamaan di hadapan hukum (equality before the law) dan larangan diskriminasi. Secara teoritis, prinsip ini menuntut bahwa setiap orang yang berada dalam situasi yang sama harus diperlakukan sama oleh hukum, kecuali terdapat alasan yang sah dan proporsional untuk membedakan perlakuan tersebut. Jika tidak ada justifikasi yang kuat, perlakuan berbeda dalam rezim hukum yang sama dianggap sebagai pelanggaran hak konstitusional. 6. Bahwa konstitusi Indonesia, khususnya Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945, menegaskan prinsip persamaan di hadapan hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Setiap warga negara berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. 7. Bahwa Uji materiil di Mahkamah Konstitusi (MK) adalah mekanisme untuk menguji apakah suatu undang-undang bertentangan dengan 13 Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945, termasuk dalam hal terjadi perlakuan berbeda dalam rezim hukum yang sama. Pemohon mengajukan uji materiil dengan alasan bahwa ketentuan dalam Undang- Undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, khususnya Pasal 30 ayat (4) dan Pasal 67 ayat (4):  Menciptakan diskriminasi atau perlakuan berbeda tanpa dasar yang sah, antara guru dan dosen.  Melanggar prinsip persamaan di hadapan hukum (equality before the law) antara guru dan dosen,  Merugikan hak konstitusional pemohon sebagai warga negara yang berprofesi sebagai guru. 8. Bahwa Mahkamah Konstitusi dan doktrin hukum membedakan antara perlakuan berbeda yang dibenarkan (justified differential treatment) dan perlakuan berbeda yang tidak dibenarkan (unjustified differential treatment).  Perlakuan berbeda yang dibenarkan: Diperbolehkan jika ada tujuan yang sah (legitimate aim), misalnya perlindungan kelompok rentan, dan perbedaan tersebut proporsional serta rasional terhadap tujuan yang ingin dicapai.  Perlakuan berbeda yang tidak dibenarkan: Jika tidak ada alasan objektif dan rasional, atau perbedaan tersebut bersifat sewenang- wenang dan diskriminatif, maka dapat dianggap bertentangan dengan prinsip konstitusional. Dalam hal pengaturan usia pensiun antara guru dan dosen, Pemohon berpendapat bahwa pengaturan pensiun antara guru dan dosen termasuk dalam perlakuan berbeda yang tidak dibenarkan (unjustified differential treatment) Dalam permohonan uji materiil di MK terhadap Pasal 30 ayat (4) dan Pasal 67 ayat (4), Pemohon menekankan: 1. Bahwa Pemohon atau guru berada dalam posisi hukum yang sama dengan subjek lain, dosen. 2. Bahwa guru oleh undang-undang (UUGD) diperlakukan berbeda tanpa alasan yang sah, objektif, dan proporsional, 14 3. Bahwa perlakuan berbeda tersebut merugikan hak konstitusional Pemohon, khususnya hak atas persamaan di hadapan hukum dan perlindungan dari diskriminasi, 4. Bahwa permohonan berpendapat tidak ada justifikasi yang kuat atau tujuan yang sah yang dapat membenarkan perbedaan tersebut, 5. Bahwa oleh hal-hal yang telah terurai, perbedaan bunyi ketentuan hukum di Pasal 30 ayat (4) dan Pasal 67 ayat (4) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 dan harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. D. Preseden Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Terkait Diskriminasi Profesi 9. Bahwa telah terdapat preseden putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan untuk digunakan sebagai dasar atau pembanding dalam mengajukan uji materiil terhadap Pasal 30 ayat (4) dan Pasal 67 ayat (4) UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, yang membedakan usia pensiun guru (60 tahun) dan dosen (65 tahun). a. Putusan Nomor 50/PUU-VI/2008 a.1 Materi Perkara: Pengujian UU No. 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek), khususnya terkait diskriminasi perlakuan antara pekerja formal dan non-formal. a.2 Isi Pokok:  MK menegaskan bahwa prinsip kesamaan di depan hukum (equality before the law) tidak hanya berlaku dalam tatanan hukum publik, tetapi juga dalam penerapan norma hukum privat.  MK menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan jaminan sosial tanpa diskriminasi status pekerjaannya. a.3 Relevansi:  Ini membuka ruang interpretasi bahwa profesi apapun, termasuk guru dan dosen, harus mendapat perlakuan yang adil dan setara dalam sistem hukum negara.  Pembedaan perlakuan hukum harus didasarkan pada alasan objektif dan rasional. 15 b. Putusan Nomor 13/PUU-XII/2014 b.1 Materi Perkara: Pengujian ketentuan tentang batas usia pensiun pegawai BUMN dalam PP No. 14 Tahun 2014 jo PP No. 28 Tahun 2001. b.2 Isi Pokok:  MK menolak permohonan uji materiil karena dalil-dalil pemohon dianggap belum cukup kuat.  Namun, MK memberikan catatan penting bahwa: "Pembedaan perlakuan dalam ketentuan pensiun dapat dibenarkan jika ada hubungan proporsional antara tujuan kebijakan dengan cara pencapaian tujuan tersebut.”  MK menegaskan bahwa pembedaan usia pensiun harus memenuhi uji proporsionalitas dan tidak diskriminatif. b.3 Relevansi:  Pemohon dapat menggunakan pendekatan ini untuk menunjukkan bahwa tidak ada hubungan proporsional antara perbedaan usia pensiun guru dan dosen dengan tujuan kebijakan negara.  Pemohon juga dapat menantang bahwa tidak ada data atau justifikasi ilmiah yang mendukung pembedaan tersebut. c. Putusan Nomor 45/PUU-VIII/2010 c.1 Materi Perkara : Pengujian UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, khususnya terkait larangan pengangkatan tenaga kerja kontrak di atas usia tertentu. c.2 Isi Pokok:  MK menyatakan bahwa pembatasan hak bekerja seseorang hanya boleh dilakukan jika ada alasan yang sangat kuat, seperti kemampuan fisik atau profesionalisme yang terukur secara objektif.  MK juga menegaskan bahwa negara berkewajiban melindungi hak-hak pekerja dari perlakuan diskriminatif. 16 c.3 Relevansi:  Hal ini bisa menjadi dasar argumen bahwa penetapan usia pensiun yang lebih rendah bagi guru harus didasarkan pada alasan objektif yang terukur, bukan semata-mata karena jenis profesinya.  Jika tidak ada alasan tersebut, maka hal itu merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak konstitusional guru. d. Putusan Nomor 7/PUU-XXI/2023 (Terbaru) d.1 Materi Perkara : Pengujian Pasal 34 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). d.2 Isi Pokok:  MK memutuskan bahwa ketentuan batas usia maksimal calon ASN bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI 1945 karena bersifat diskriminatif dan tidak proporsional.  MK menyatakan bahwa pembatasan akses pekerjaan berdasarkan usia harus memiliki justifikasi kuat dan tidak menghilangkan kesempatan warga negara untuk bekerja. d.1 Relevansi:  Prinsip ini bisa digunakan untuk menegaskan bahwa batas usia pensiun juga harus proporsional dan tidak diskriminatif.  Jika tidak ada alasan objektif, maka pembedaan usia pensiun guru dan dosen bisa dianggap sebagai bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan konstitusi. Berdasarkan preseden putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang telah tersaji, Pemohon menyatakan bahwa pembedaan usia pensiun antara guru dan dosen yang diatur dalam Pasal 30 ayat (4) dan Pasal 67 ayat (4) UU No. 14 Tahun 2005 bertentangan dengan prinsip kesetaraan dan non- diskriminasi sebagaimana dijamin oleh Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar NRI 1945. 17 E. Produktivitas Guru Berusia 60–65 Tahun; Fakta dan Argumen Guru dan dosen sama-sama diatur dalam satu undang-undang dan memiliki kedudukan sebagai pendidik profesional. Pembedaan ini menciptakan perlakuan hukum yang tidak setara, meskipun tugas dan tanggung jawab mereka sama-sama strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk membantah asumsi bahwa guru sudah tidak produktif di atas usia 60 tahun, Pemohon memaparkan poin-poin ilmiah, empiris, dan normatif yang relevan pada poin-poin 10-15 Pokok-Pokok Permohonan berikut. 10. Bahwa kemampuan Profesional Guru Tidak Serta-Merta Menurun di Usia 60 Tahun a. Banyak guru yang tetap memiliki kesehatan fisik dan mental yang memadai hingga usia 65 tahun. b. Pengalaman mengajar puluhan tahun membuat para guru lebih mahir dalam.  Mengelola kelas,  Merancang pembelajaran,  Memberikan bimbingan karakter kepada siswa,  Mentoring guru muda. c. Penelitian menunjukkan bahwa pengalaman mengajar yang panjang meningkatkan efektivitas pedagogis (Laczko-Kerr & Berliner, 2002). 11. Bahwa guru Senior Lebih Mampu Membentuk Karakter Siswa a. Di jenjang pendidikan dasar dan menengah, peran guru sangat penting dalam membentuk kepribadian, moral, dan nilai-nilai luhur. b. Guru senior sering kali lebih bijaksana, sabar, dan mampu menjadi panutan hidup bagi siswanya c. Mereka juga cenderung lebih stabil secara emosional dan memiliki soft skill yang tinggi dalam berinteraksi dengan siswa dan orang tua. 12. Bahwa data dan Studi Lapangan yang mendukung untuk usia guru pensiun disamakan dengan dengan usia pensiun dosen. a. Survei dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI menunjukkan bahwa banyak guru aktif di atas usia 60 tahun yang masih produktif dan diminati oleh sekolah maupun peserta didik. 18 b. Beberapa daerah, terutama di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar), masih kekurangan guru, sehingga guru yang masih kompeten seharusnya diberi kesempatan untuk terus mengabdi. c. Organisasi internasional seperti UNESCO menyarankan agar negara-negara tidak menetapkan batas usia pensiun yang ketat tanpa justifikasi medis atau profesional. 13. Bahwa ditemukan informasi (data) bahwa banyak negara (maju) tidak membedakan usia pensiun berdasarkan profesi dan pembedaan usia pensiun antara guru dan dosen bukanlah praktik universal. Dengan data ini Pemohon menyatakan bahwa usia pokok guru dan dosen harus disamakan, yakni 65 tahun. Negara Usia Pensiun Guru/Dosen Finlandia Fleksibel, bisa sampai 68 tahun jika sehat dan dibutuhkan Jerman Rata-rata 65–67 tahun, tidak ada perbedaan antar profesi Singapura Usia pensiun umum 62 tahun, bisa diperpanjang hingga 65 tahun Australia Tidak ada usia pensiun wajib, bergantung pada kondisi individu 14. Bahwa pensiun bukan hanya soal umur, tapi juga kondisi fisik dan mental  Konsep “usia kerja” harus disesuaikan dengan kemajuan kesehatan dan gaya hidup modern  Banyak guru yang tetap sehat dan antusias mengajar hingga usia 65 tahun, bahkan lebih.  Sebaliknya, ada juga dosen yang mulai mengalami penurunan kapasitas pada usia 60-an.  Oleh karena itu, sistem pensiun yang adil adalah yang berbasis pada individu, bukan generalisasi profesi. 15. Bahwa pensiun pada usia lebih dini dari dosen membawa dampak psikologis dan moral terhadap guru. 19  Pensiun paksa pada usia 60 tahun dapat menimbulkan rasa dikucilkan dan tidak dihargai, padahal mereka masih punya kontribusi besar.  Persepsi ini dapat menurunkan semangat mengajar para guru muda, yang melihat masa depan mereka dibatasi lebih cepat.  Sebaliknya, memberi kesempatan guru tetap mengajar hingga usia 65 tahun akan memberikan penghargaan atas dedikasi mereka selama puluhan tahun. Dari uraian “produktivitas guru pada usia 60-65 tahun” Pemohon berpendapat bahwa guru berusia 60–65 tahun tetap memiliki kapasitas fisik, mental, dan profesional untuk menjalankan tugasnya. Pembedaan usia pensiun antara guru dan dosen tidak didasarkan pada alasan objektif, melainkan stereotip usia (ageism), yang merupakan bentuk diskriminasi profesi. Hal ini bertentangan dengan prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar NRI 1945.” F. Posita Pengujian Terhadap Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar NRI 1945 16. Relevansi Perbedaan Fungsi dalam Pengaturan Usia Pensiun  Guru: mendidik siswa di jenjang pendidikan dasar dan menengah,  Dosen: mengembangkan ilmu pengetahuan, melakukan penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Hal ini tidak cukup menjadi justifikasi objektif untuk membedakan usia pensiun, karena:  Keduanya sama-sama menjalankan fungsi edukatif dan pembentukan karakter warga negara.  Kapasitas profesional tidak semata-mata ditentukan oleh jenis tugas, tetapi oleh kompetensi individu, kesehatan fisik dan mental, serta kemampuan adaptasi teknologi dan metode pembelajaran. 17. Perbedaan Tingkat Pendidikan Tidak Berpengaruh Langsung pada Usia Pensiun. 20  Walaupun secara umum dosen cenderung memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi (S2/S3), sedangkan guru minimal S1:  Ini bukan indikator valid bahwa dosen lebih produktif hingga usia 65 tahun.  Banyak guru yang juga memiliki latar belakang akademis setara atau bahkan melebihi dosen, terutama di daerah perkotaan.  Masa kerja dan pengalaman praktis dalam dunia pendidikan dasar- menengah sering kali lebih panjang dan intensif bagi guru dibandingkan dosen. 18. Prinsip Objektivitas dan Proporsionalitas dalam Perlakuan Hukum Menurut prinsip objektivitas dan proporsionalitas yang digunakan MK dalam beberapa putusan (seperti Putusan Nomor 7/PUU-XXI/2023):  Pembedaan perlakuan hanya bisa dibenarkan jika ada hubungan langsung dan proporsional antara tujuan kebijakan dengan cara pencapaian tujuan tersebut.  Tidak ada data atau justifikasi ilmiah yang membuktikan bahwa guru tidak produktif lagi setelah usia 60 tahun, sementara dosen masih produktif hingga 65 tahun.  Oleh karena itu, pembedaan usia pensiun berdasarkan fungsi pekerjaan dan tingkat pendidikan bukanlah justifikasi yang objektif dan proporsional, melainkan generalisasi yang bertentangan dengan prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 19. Pembedaan Perlakuan Tanpa Dasar Objektif  Pasal 30 ayat (4) menetapkan usia pensiun guru pada 60 tahun, sedangkan Pasal 67 ayat (4) menetapkan usia pensiun dosen pada 65 tahun.  Keduanya merupakan pendidik profesional yang diatur dalam satu undang-undang yang sama (UU No. 14/2005).  Perbedaan perlakuan ini tidak didasarkan pada alasan objektif seperti kondisi fisik, beban kerja, atau kualifikasi akademis yang berbeda. 21  Hal ini bertentangan dengan prinsip “perlakuan yang sama di hadapan hukum” sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 20. Diskriminasi Berdasarkan Profesi  Pembedaan usia pensiun hanya karena status profesi (guru vs dosen), tanpa dasar rasional, merupakan bentuk diskriminasi yang dilarang oleh konstitusi.  Pasal 28D ayat (1) mengamanatkan bahwa setiap orang harus mendapat perlakuan yang sama di hadapan hukum.  Menjadikan profesi sebagai dasar pembedaan hak adalah pelanggaran langsung terhadap norma tersebut 21. Kurangnya Justifikasi Proporsionalitas  Tidak ada data atau justifikasi ilmiah yang memperkuat asumsi bahwa guru sudah tidak produktif setelah usia 60 tahun, sementara dosen masih bisa hingga 65 tahun.  Rezim hukum yang sama untuk kedua profesi tidak boleh menghasilkan ketentuan yang bersifat diskriminatif.  Ini melanggar prinsip “kepastian hukum yang adil” dalam Pasal 28D ayat (1). 22. Pengabaian Prinsip Keadilan Formal dan Substantif  Pasal 30 ayat (4) dan Pasal 67 ayat (4) menciptakan ketidakadilan formal karena dua subjek hukum yang serupa diperlakukan berbeda.  Ketidakadilan substantif muncul karena guru dirugikan secara material dan psikologis akibat pensiun lebih awal.  Hal ini bertentangan dengan amanat Pasal 28D ayat (1) yang menjamin keadilan dalam perlakuan hukum 23. Tidak Memenuhi Asas Legalitas dan Kepastian Hukum  Norma hukum yang menciptakan perlakuan berbeda tanpa dasar objektif tidak memberikan kepastian hukum kepada warga negara.  Guru tidak dapat memprediksi masa depan profesinya dengan baik karena dibatasi oleh usia pensiun yang lebih rendah dari dosen. 22  Ini melanggar hak atas “kepastian hukum yang adil” sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) 24. Merugikan Hak Konstitusional Guru  Guru memiliki hak untuk diperlakukan sama dengan dosen sebagai sesama pendidik.  Kerugian yang dialami guru termasuk:  Hilangnya kesempatan bekerja selama 5 tahun tambahan  Penurunan tunjangan pensiun akibat masa kerja lebih pendek  Potensi kerugian psikologis dan profesionalitas  Semua ini melanggar hak konstitusional yang dilindungi Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 25. Bertentangan dengan Putusan MK Terdahulu Dalam beberapa putusan, MK telah menyatakan bahwa pembedaan perlakuan dalam rezim hukum yang sama harus memiliki dasar objektif dan proporsional. Contoh:  Putusan Nomor 45/PUU-VIII/2010: Pembatasan hak bekerja hanya boleh dilakukan jika ada alasan objektif yang terukur.  Putusan Nomor 7/PUU-XXI/2023: Batas usia maksimal ASN bertentangan dengan Undang-Undang Dasar jika tidak proporsional. Oleh karena itu, Pasal 30 ayat (4) dan Pasal 67 ayat (4) bertentangan dengan prinsip yang sama. 26. Menciptakan Hierarki Profesi yang Tidak Sehat  Pembedaan usia pensiun menciptakan persepsi publik bahwa dosen lebih dihargai daripada guru.  Hal ini merusak moral dan semangat profesi guru, yang juga merupakan garda terdepan dalam pembentukan karakter bangsa.  Ini melanggar hak atas "pengakuan dan perlindungan hukum yang adil", salah satu komponen dalam Pasal 28D ayat (1) Undang- Undang Dasar NRI Tahun 1945. 23 27. Tidak Selaras dengan Instrumen Hukum Internasional Indonesia telah meratifikasi berbagai instrumen internasional anti- diskriminasi seperti: Konvensi ILO No. 111 yang melarang diskriminasi dalam bidang ketenagakerjaan berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, pendapat politik, asal kebangsaan, atau status sosial, serta menjamin kesempatan kerja yang adil dan perlakuan setara bagi semua pekerja tanpa pembedaan yang merugikan. G. Posita Pengujian Terhadap Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang NRI Tahun 1945 Berikut adalah poin-poin posita atau alasan hukum yang menjelaskan pertentangan antara:  Pasal 30 ayat (4) dan Pasal 67 ayat (4) UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dengan  Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945: “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.” 28. Pembedaan Usia Pensiun Menciptakan Ketidakadilan dalam Hubungan Kerja  Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 menetapkan usia pensiun guru pada 60 tahun, sedangkan Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 menetapkan usia pensiun dosen pada 65 tahun.  Keduanya adalah pendidik profesional dalam rezim hukum yang sama (UU No. 14/2005).  Perbedaan ini menciptakan ketidakadilan dalam hubungan kerja karena:  Guru tidak mendapat kesempatan yang sama untuk bekerja lebih lama,  Hak atas "perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja" dilanggar. 24 29. Hak atas Kesempatan Bekerja Lebih Lama Dilanggar  Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 menjamin hak setiap orang untuk bekerja selama kondisi memungkinkan.  Guru yang masih produktif dan mampu bekerja hingga usia 65 tahun dipaksa pensiun lebih awal.  Hal ini melanggar hak konstitusional guru untuk terus mengabdikan diri dan mendapatkan penghasilan yang layak. 30. Tidak Ada Dasar Objektif untuk Pembedaan Perlakuan  Tidak ada justifikasi objektif, rasional, atau proporsional yang menyebabkan guru harus pensiun lebih awal dari dosen.  Baik guru maupun dosen memiliki tanggung jawab edukatif dan profesional yang penting bagi bangsa.  Pembedaan ini bertentangan dengan prinsip “perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”. 31. Mengurangi Potensi Imbalan Jangka Panjang  Guru yang pensiun lebih awal kehilangan kesempatan mendapatkan gaji, tunjangan profesi, dan kenaikan pangkat selama 5 tahun tambahan.  Hal ini mengurangi nilai total imbalan kerja sepanjang masa bakti mereka.  Bertentangan dengan jaminan konstitusi bahwa setiap orang berhak mendapat imbalan yang adil dan layak dalam hubungan kerja 32. Melanggar Prinsip Proporsionalitas dalam Perlindungan Hak Tenaga Kerja  Menurut putusan MK Nomor 45/PUU-VIII/2010, pembatasan hak bekerja hanya dibenarkan jika didasarkan pada alasan objektif yang terukur.  Tidak ada data atau studi ilmiah yang membuktikan bahwa guru tidak produktif lagi setelah usia 60 tahun.  Oleh karena itu, pembedaan usia pensiun ini tidak proporsional dan melanggar Pasal 28D ayat (2). 25 33. Diskriminasi Profesi dalam Konteks Hak Kerja  Pembedaan perlakuan berdasarkan jenis profesi tanpa dasar objektif merupakan bentuk diskriminasi.  Pasal 28D ayat (2) secara eksplisit menjamin hak semua pekerja untuk mendapat perlakuan yang adil dan layak.  Mengistimewakan dosen dengan usia pensiun lebih tinggi sementara guru tidak, melanggar prinsip ini. 34. Kerugian Psikologis dan Motivasi Kerja  Pemaksaan pensiun dini dapat menimbulkan dampak psikologis negatif pada guru senior, seperti rasa tidak dihargai dan depresi.  Hal ini dimungkinkan mengganggu motivasi kerja dan kualitas pengajaran menjelang usia pensiun.  Bertentangan dengan prinsip bahwa setiap pekerja berhak atas perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja 35. Kekurangan SDM Pendidik Berkualitas  Banyak daerah masih mengalami kekurangan guru berkualitas.  Memaksa guru senior pensiun lebih awal mengurangi pasokan tenaga pendidik yang sangat dibutuhkan.  Ini menunjukkan bahwa sistem tersebut tidak memberikan perlakuan yang adil kepada guru sebagai pekerja profesional. 36. Bertentangan dengan Putusan MK Terdahulu  Dalam Putusan Nomor 7/PUU-XXI/2023, MK menyatakan bahwa batas usia maksimal ASN bertentangan dengan Undang-Undang Dasar jika tidak proporsional.  Prinsip yang sama berlaku dalam kasus usia pensiun guru-dosen.  Pembedaan usia pensiun tanpa justifikasi objektif melanggar Pasal 28D ayat (2). 37. Merugikan Hak Konstitusional Guru Sebagai Warga Negara  Sebagai warga negara, guru memiliki hak konstitusional untuk bekerja dan mendapat perlakuan yang adil.  Pembedaan usia pensiun bisa dimaknai menciptakan hierarki profesi yang tidak sehat dan merugikan guru. 26  Hal ini bertentangan dengan jaminan konstitusi dalam Pasal 28D ayat (2). 38. Usia Bukan Indikator Produktivitas Mutlak  Banyak guru yang tetap sehat dan produktif hingga usia 65 tahun.  Sistem pensiun yang kaku dan generalistik melanggar hak mereka untuk bekerja lebih lama.  Bertentangan dengan prinsip bahwa setiap orang berhak atas perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja 39. Tidak Selaras dengan Instrumen Internasional Anti-Diskriminasi  Indonesia telah meratifikasi Konvensi ILO No. 111 tentang Diskriminasi dalam Pekerjaan.  Pembedaan usia pensiun tanpa dasar objektif bertentangan dengan prinsip-prinsip internasional ini.  Hal ini melanggar prinsip “perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”, sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (2). 40. Pengabaian Prinsip Individual Justice  Sistem pensiun idealnya mempertimbangkan kondisi individu, bukan generalisasi berdasarkan profesi.  Pemaksaan batas usia pensiun tanpa pengecualian bertentangan dengan prinsip individual justice.  Melanggar hak atas “perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja” 41. Pengabaian Prinsip Individual Justice  Sila kelima Pancasila mengamanatkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.  Pembedaan usia pensiun tanpa dasar objektif bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila ke lima.  Hal ini melanggar prinsip “perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan bahwa Pasal 30 ayat (4) Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen bertentangan dengan 27 Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, atau setidak-tidaknya konstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai bahwa usia pensiun guru disamakan dengan usia pensiun dosen, yakni 65 tahun. IV. PETITUM Berdasarkan seluruh uraian di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan demikian, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia berkenan memberikan putusan sebagai berikut: 1. Menerima dan mengabulkan Permohonan a quo untuk seluruhnya. 2. Menyatakan bahwa Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai Pemberhentian guru karena batas usia pensiun dilakukan pada usia 65 (enam puluh lima) tahun. 3. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. atau apabila Mahkamah berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-6, sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Drs. Sri Hartono M.M.; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3748/103.d.1/Ca.1.1997, tanggal 30 Agustus 1997; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Sertifikat Pendidik Nomor 121015706837, Atas Nama Sri Hartono yang dinyatakan sebagai Guru Profesional Bidang Studi Bahasa Inggris, tanggal 1 Oktober 2010; 28 4. Bukti P-4 : Fotokopi Keputusan Kepala SMA 15 Semarang Nomor 423.5/958/2025 tentang Pembagian Tugas dalam Kegiatan Proses Pembelajaran dan Bimbingan Konseling pada Semester Genap Tahun Pelajaran 2024/2025, tanggal 2 Januari 2025; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; 6. Bukti P-6 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Selain itu, Pemohon juga mengajukan seorang ahli bernama Doni Koesoema Albertus S.S., Bach.Th., M.Ed., yang didengarkan keterangannya dalam persidangan Mahkamah tanggal 4 September 2025 serta dua orang saksi bernama Drs. Teguh Wibowo dan Ramli S.Pd., yang didengarkan keterangannya dalam persidangan Mahkamah tanggal 21 Agustus 2025, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut. AHLI PEMOHON Doni Koesoema Albertus S.S., Bach.Th., M.Ed. Siapa di antara kita yang hadir di sini tidak ingin bahwa martabat dan profesi guru sebagai pendidik dan pencerdas anak-anak bangsa dihargai, dilindungi, dan diakui keluhuran dan kemartabatan profesinya? Saya yakin, kita semua yang hadir di sini, baik Ketua dan anggota Mahkamah Konstitusi yang Mulia, perwakilan pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Bapak guru Sri Hartono, menginginkan bahwa martabat dan profesi guru itu dihargai dan diakui melalui perlindungan hukum yang setara dan adil. Karena pengakuan dan penghargaan terhadap martabat dan profesi guru mencerminkan bahwa bangsa Indonesia serius memperjuangkan salah satu tujuan kehidupan bernegara yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, yang salah satunya dapat terwujud melalui kehadiran para guru yang berkualitas dan berdedikasi bagi pendidikan anak-anak bangsa. Telah lama saya dimintai pertimbangan dan konsultasi oleh Pak Guru Sri Hartono yang sangat peduli dan berkomitmen pada pada dunia pendidikan, terutama menyangkut pengakuan akan martabat dan profesi guru. Apa yang diperjuangkan 29 Pak Guru Sri Hartono bukanlah sekedar perjuangan untuk meningkatkan kesejahteraan fisik, seperti kebutuhan hidup sehari-hari melalui gaji dan tambahan tunjangan kesejahteraan profesi guru yang menurutnya sebagai guru ia dirugikan dengan pembatasan masa usia pensiun guru yang dibatasi hanya sampai berusia 60 tahun, melainkan sebuah perjuangan moral untuk bersama-sama mengajak para pembuat hukum (legislator) dan pelaksana hukum (eksekutif) untuk meninjau kembali pasal-pasal di dalam Undang-Undang Guru dan Dosen yang dibuat 20 tahun lalu dan saat ini sudah tidak relevan dan kurang maksimal dalam menghargai dan mengakui profesi guru. Apa yang diperjuangkan Pak Guru Sri Hartono adalah keinginan terdalam pribadi sekaligus mewakili suara para guru agar terdapat kesetaraan penghargaan profesi dan pengakuan yang adil antara profesi guru dengan dosen. Sebagai pemerhati pendidikan dan akademisi, setelah mencermati persoalan tuntutan Pak Guru Sri Hartono, saya menyimpulkan bahwa tuntutan Pak Guru Sri Hartono sesungguhnya perlu diletakkan di dalam kerangka perjuangan moral dan kesempatan bangsa Indonesia untuk memperbaiki tatanan hukum yang belum sempurna di dalam melindungi dan menghargai profesi guru. Karena itu, saya melihat persoalan ini bukanlah persoalan kalah menang, benar atau salah, sehingga masing-masing pihak nantinya ada yang merasa dikecilkan dan dikalahkan. Ini adalah perjuangan bersama-sama untuk menuju perbaikan atas penghormatan, penghargaan, dan pengakuan atas profesi guru yang selama ini juga telah diperjuangkan oleh para pembuat undang-undang dan telah dilaksanakan dengan baik oleh Pemerintah melalui berbagai macam kebijakan pendidikan yang melindungi dan menyejahterakan guru. Sebagai sebuah perjuangan moral, tuntutan Pak Guru Sri Hartono tidak boleh sekedar diredusir pada sekedar tuntutan perubahan teknis atas pasal-pasal di dalam Undang-Undang Guru dan Dosen, atau sekedar keajegan di dalam pelaksanaan atas peraturan perundang-undangan sebagaimana terjadi selama ini, misalnya terhadap kasus ini diargumentasikan bahwa dari dahulu sampai sekarang tata peraturannya seperti ini, yang di dalam logika berpikir kita jatuh pada kesalahan berpikir (logical fallacy) argumentum ab traditio, yaitu apa yang dahulu dilakukan, pernah dilakukan, sekarang dianggap tetap benar bila dilakukan, atau kasus ini diredusir pada masalah perhitungan teknis 30 beban keuangan Negara yang memengaruhi postur anggaran ketika tuntutan ini dikabulkan (padahal Mahkamah Konstitusi telah menetapkan bahwa gaji guru termasuk bagian dari porsi 20 persen Anggaran Pendapatan dan Belajar Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)), melainkan tuntutan ini perlu dilihat sebagai penguatan sistem hukum di Indonesia yang secara konsisten setia pada amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945 yang mengakui hak-hak asasi dan perlindungan bagi semua warga negara ketika mereka memberikan sumbangannya bagi kemajuan bangsa Indonesia. Dalam hal ini, Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pasal ini menjadi dasar yang sangat fundamental bagi perjuangan Pak Guru Sri Hartono, karena perbedaan usia pensiun antara profesi guru dan dosen bisa dianggap melanggar prinsip perlakuan yang sama jika tidak didasarkan pada alasan yang adil dan proporsional. Demikian juga ini bisa berarti belum adanya pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil bagi mereka yang mendedikasikan hidupnya untuk berprofesi sebagai guru yang adalah tugas mulia mendidik anak-anak bangsa, serta melalui mana tujuan pendidikan nasional mencerdaskan kehidupan bangsa dapat terwujud. Pasal 28D ayat (2) menyatakan bahwa “setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.” Perbedaan ketentuan usia pensiun antara guru dan dosen berakibat hilangnya hak bekerja serta mendapatkan imbalan serta perlakuan yang adil dan layak di dalam hubungan kerja, terutama sebagai sesama pendidik yang juga sama-sama menduduki jabatan fungsional. Mengapa perbedaan usia pensiun antara guru dan dosen merupakan bentuk ketidakadilan dan ketidaksetaraan di dalam memandang profesi guru sebagai pendidik dan pencerdas anak-anak bangsa? Jawabnya hanya satu. Penghargaan terhadap profesi guru yang setara dengan dosen belum menjadi prioritas kesadaran bersama dalam kebijakan dan regulasi terkait profesi guru. Guru dan dosen sebagai profesi pendidik seharusnya memiliki penghargaan, keluhuran dan kemartabatan yang sama. Meskipun di dalam praktik tugas guru dan dosen pasti berbeda, namun 31 secara kualitatif dan profesional tugas mulia kedua profesi ini adalah mencerdaskan kehidupan bangsa melalui proses pendidikan anak-anak Indonesia mulai dari pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, sampai pendidikan tinggi. Jadi baik guru maupun dosen adalah profesi mulia yang mendidik anak-anak Indonesia sesuai dengan jenjangnya masing-masing. Demikian juga sebagai profesi, tugas sebagai guru dan dosen sama-sama memiliki persyaratan kualifikasi akademis yang memang diperlukan agar pelayanan dan tugas-tugasnya secara professional efektif. Pembedaan jenjang pelayanan pendidikan (guru melayanai murid pada jenjang pendidikan dasar dan menengah sedangkan dosen pada pendidikan tinggi) seharusnya tidak menjadi alasan untuk membedakan dan mendiskriminasi partisipasi dan kontribusi masing-masing pihak di dalam usaha pencerdasan kehidupan bangsa. Bangsa yang besar dan bermartabat selain menghargai jasa para pahlawan yang sudah berjuang demi kemerdekaan dan kejayaan bangsa, juga menghargai para warga negara senior, yang di usia tuanya masih bisa memberikan kontribusi penting bagi perkembangan dan kemajuan bangsa. Bangsa yang bermartabat dan beradab, tidak menganggap kehadiran orang-orang tua sebagai beban, bahkan pun bila mereka sungguh sudah tidak mampu lagi berkarya bagi bangsa karena kerentaan tubuh mereka yang membatasinya untuk mengabdi. Bagi mereka ini, justru penghargaan besar patut diberikan, karena selama hidupnya, warga negara senior ini telah berjasa dalam membangun bangsa dan negara melalui karya-karya dan pekerjaan mereka. Namun demikian, menjadi penting untuk kita evaluasi dan refleksi, apakah usia 60 tahun adalah batas akhir bagi seorang guru untuk memberikan dharma baktinya pada negara dan bangsa? Apa alasan fundamental yang membuatnya tidak boleh lagi berkarya bagi pencerdasan anak-anak bangsa? Apakah di usia di atas 60 tahun para guru sudah sungguh-sungguh dianggap tidak mampu mencapai tujuan pendidikan nasional karena masalah usia dan fisik mereka? Coba kita lihat sekililing kita. Pada diri kita sendiri. Apakah kita rela bila pada usia setelah 60 tahun kita dihambat dan dibatasi dalam berkontribusi bagi negara melalui pekerjaan dan profesi kita meskipun sesungguhnya kita masih mampu? Kita saksikan saat ini masih banyak dosen yang bahkan guru besar, yang setelah usia 32 60 tahun, masih sanggup berkarya melaksanakan tri dharma perguruan tinggi (kecuali dengan alasan tertentu, seperti sakit) yang menjadi tanggungjawab moral profesinya. Hal yang sama juga terjadi pada profesi guru. Fakta-fakta bahwa di Masyarakat kita masih banyak orang tua yang berusia di atas 60 tahun masih tetap semangat bekerja, mencari nafkah, bahkan menjadi pendidik setelah menjalani masa pensiun, entah sebagai guru tidak tetap, ataupun menjadi pengelola sekolah adalah hal yang biasa kita saksikan. Terhadap fakta-fakta seperti ini tidak perlu dasar riset ilmiah. Cukuplah fakta ini diverifikasi dengan pengalaman harian kita. Sebagai contoh: saya memiliki banyak teman guru yang sudah memasuki usia pensiun masih dapat bekerja mengelola lembaga pendidikan swasta sebagai staf Yayasan, karena selama ini pernah memiliki pengalaman sebagai seorang Kepala Sekolah. Di sekolah yang saya bina, kami memilki ketua Yayasan yang pernah menjadi Kepala Sekolah, dan sampai sekarang masih bisa bekerja dengan baik meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah yang kami percayakan kepadanya. Bahkan beberapa guru pun setelah masa pensiun masih bisa memberikan les dan bimbingan belajar karena kondisi tubuh dan fisiknya masih prima, dan kemampuan intelektualnya bukannya berkurang melainkan semakin matang. Alasan bahwa tugas-tugas berat guru membuat seorang guru memiliki kondisi fisik yang kurang baik dibandingkan dengan dosen, tentu bukanlah alasan yang dapat diterima dengan akal sehat. Hal ini tentu saja merupakan diskriminasi struktural sistemik yang memperbolehkan para dosen berhak menjalani masa pensiun sampai 65 tahun, sedangkan para guru tidak. Bahwa pada zaman ini mereka yang berusia di atas 60 tahun masih memiliki kesehatan fisik yang prima dan mampu bekerja, tentu ini terjadi karena Pemerintah semakin mampu memberikan layanan kesehatan yang baik, serta pendidikan yang memadai bagi warga negara sehingga mereka mampu hidup sehat karena proses pendidikan yang didukung oleh layanan Kesehatan yang memadai dari Pemerintah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik 2024, Umur Harapan Hidup (UHH) pada saat lahir pada 2024 yakni 74,15 (perempuan) dan 70,32 (Laki-laki) (Sumber BPS, 2024). Pengalaman dari berbagai negara tentang batas usia pensiun bagi seorang guru juga menunjukkan kondisi umum bahwa guru berusia di atas 60 tahun masih mampu 33 bekerja dengan baik, sehingga di banyak negara, batas usia pensiun bagi seorang guru umumnya di atas 60 tahun. Sejak reformasi tahun 2017, batas usia pensiun di Finlandia dinaikkan sebesar tiga bulan per tahun bagi mereka yang lahir pada tahun 1955 atau setelahnya, hingga mencapai 65 tahun (sumber: Finnish Centre for Pensions). Langkah ini menunjukkan pengakuan terhadap vitalitas dan kemampuan para pendidik untuk terus mengabdi, melampaui batas usia konvensional yang seringkali dianggap usang. Tidak jauh berbeda, Jepang, yang telah lama menghadapi tantangan demografi dan kekurangan tenaga kerja, telah mengambil langkah progresif dengan menaikkan usia pensiun bagi pegawai negeri sipil. Undang-undang ketenagakerjaan di Jepang mendorong perpanjangan masa kerja hingga usia 65 tahun, dan bahkan menganjurkan kelanjutan kerja hingga usia 70 tahun (sumber: L&E Global - Japan: 2025, Looking Ahead). Bagi para guru, yang merupakan tulang punggung sistem pendidikan, kebijakan ini membuka jalan bagi mereka untuk terus menyumbangkan pengalaman dan keahlian mereka, terutama dalam peran mentoring dan pengawasan terhadap guru-guru muda. Di Jerman, negara dengan fondasi ekonomi dan pendidikan yang kuat, usia pensiun standar secara bertahap dinaikkan menjadi 67 tahun (sumber: Pensionfriend - Public Pension in Germany: Your Essential Guide). Kebijakan ini berlaku umum bagi semua pekerja, termasuk para pendidik, yang menunjukkan adanya konsensus nasional bahwa produktivitas dan kontribusi seorang individu tidak serta-merta berakhir pada usia 60. Hal yang sama juga terjadi di Singapura (62-65 tahun), Australia (67), dan Amerika Serikat (67). Jadi, satu-satunya alasan bila bangsa ini tetap mempertahankan bahwa usia pensiun guru itu dibatasi pada usia 60 dan dosen pada usia 65 tahun adalah karena belum dihargainya profesi guru sebagai profesi yang setara dengan dosen, bukan karena hal lain. Karena itu, perjuangan moral Pak Guru Sri Hartono patut didukung dan diperhatikan oleh Mahkamah Konstitusi yang mulia. Pak Guru Sri Hartono, dengan tuntutannya justru menjadi pintu pembuka bagi evaluasi dan perbaikan regulasi pendidikan agar martabat dan profesi guru di Indonesia dihargai dan diakui secara adil dan setara dengan profesi pendidik lain, yaitu dosen. Pengakuan dan penghargaan terhadap martabat dan profesi guru ini sesungguhnya juga menjadi niat, motivasi, dari pembuat undang-undang saat menerbitkan Undang-Undang 34 Guru dan Dosen pada 2005. Hal yang sama juga menjadi keprihatinan dan kepedulian pemerintah, bahwa Pemerintah telah berusaha keras untuk semakin hari semakin menghargai martabat dan profesi guru melalui berbagai macam kebijakan pendidikan untuk menghargai dan meningkatkan kesejahteraan guru. Tuntutan Pak Guru Sri Hartono perlu dilihat sebagai ajakan tulus warga bangsa sebagai pendidik yang peduli pada pencerdasan kehidupan bangsa dan mau berkontribusi secara maksimal sampai usia tertinggi yang dimungkinkan oleh undang-undang agar sebagai guru beliau dapat melayani, mendidik, mengajar, membimbing, memberikan keteladanan, dan mencerdaskan anak-anak Indonesia. Berikut ringkasan argumentasi untuk memperkuat Mahkamah Konstitusi bahwa tuntutan Pak Guru Sri Hartono pantas dikabulkan: 1. Guru dan Dosen memiliki martabat dan profesi yang sama sebagai pendidik anak-anak bangsa, namun perlindungan hukum terhadap profesi guru belum setara dan adil dibandingkan dengan profesi dosen. Sebagai sebuah profesi, kegiatan mengajar dan mendidik memerlukan persyaratan akademis, keterampilan pedagogik, kompetensi sosial, dan kedewasaan personal yang memadai, sehingga baik guru atau dosen mampu mencapai tujuan pendidikan nasional. Karena itu, sangat wajar bila untuk menjadi guru dan dosen diperlukan syarat-syarat khusus yang akan menentukan kualifikasi profesionalnya, namun bukan kualifikasi berdasarkan usia, sebab kualifikasi berdasarkan usia sudah tidak relevan di zaman ini sejauh individu tersebut masih tetap dapat melaksanakan tugas-tugas profesional dan mampu mencapai tujuan pendidikan nasional. Karena itu, penghargaan atas martabat dan profesi guru hanya bisa diwujudkan dengan membuat pengaturan yang setara pada kedua profesi pendidik ini sehingga memberikan keadilan dan jaminan hukum yang baik. 2. Meningkatnya Umur Harapan Hidup orang Indonesia. Meningkatnya harapan hidup orang Indonesia dibarengi dengan layanan kesehatan yang memadai menunjukkan bahwa dari sisi kesehatan mental dan fisik orang Indonesia semakin mampu berkarya dan tetap produktif bagi kemajuan dan kesejahteraan bangsa Indonesia. Pembatasan usia pensiun guru pada usia 60 tahun sudah tidak relevan lagi dengan kondisi dan situasi kesehatan bangsa Indonesia. 35 Berdasarkan data Badan Pusat Statistik 2024, Umur Harapan Hidup (UHH) pada saat lahir pada 2024 yakni 74,15 (perempuan) dan 70,32 (Laki-laki) (Sumber BPS, 2024) 3. Guru adalah Pelaku utama pemenuhan hak pendidikan bagi setiap warga Negara. Pemenuhan hak pendidikan warga negara, terutama untuk pendidikan dasar, dijamin oleh Undang-Undang Dasar NRI 1945, dilaksanakan terutama oleh para guru. Pak Guru Sri Hartono dan para guru lain adalah pelaku utama agar tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai amanat di dalam UUD NRI tercapai. Pengaturan tentang batasan usia pensiun guru yang dibedakan dengan usia pensiun dosen menghambat hak warga negara untuk berkontribusi secara signifikan dalam pencerdasan kehidupan bangsa. Pengaturan yang membatasi ini justru merugikan bangsa Indonesia karena kehilangan kesempatan dalam memberikan peluang bagi setiap warga negara yang memiliki hak memperoleh pendidikan mendapatkan pendidikan yang baik, mumpuni, dan teruji, dari para guru yang telah lama mengabdi, berkarya, dan melayani anak-anak bangsa. 4. Terobosan baru bahwa Jabatan Fungsional PNS bisa sampai 65 Tahun. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PP Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS dimungkinkan bahwa seorang Pegawai Negeri Sipil dapat mencapai usia pensiun 65 tahun sebagai Pejabat Fungsional Ahli Utama. Pengaturan ini perlu dipandang sebagai sebuah terobosan bahwa pejabat fungsional dimungkinkan untuk diberhentikan dengan hormat bila sudah mencapai usia 65 tahun. Guru adalah juga sebuah jabatan fungsional. Karena itu, kemungkinan bahwa usia pensiun guru bisa mencapai 65 tahun bila posisinya sebagai Pejabat Fungsional Ahli Utama, tentu dapat dipertimbangkan demi keadilan, kesetaraan hukum dan perlindungan profesi guru. 5. Pengalaman Negara Lain Berbagai Negara memiliki kebijakan pengaturan masa usia pensiun untuk guru secara bervariasi berdasarkan berbagai macam indikator dan kriteria yang berbeda. Di Singapura usia pensiun adalah minimal telah mencapai 62 tahun dan tidak boleh melebihi usia 65 tahun berdasarkan ketentuan di dalam 36 Retirement and Re-employment Act 1993 (2020 revised edition). Di Australia, tidak ada ketentuan mengenai pensiun, namun pada usia 67 tahun seseorang bisa mengajukan untuk menjalani masa pensiun. Di Amerika Serikat, batasan usia pensiun diatur berdasarkan tahun kelahiran. Mereka yang pada 2025 berusia 62 tahun dapat mengajukan usia pensiun penuh pada usia 67 tahun. Contoh-contoh ini menunjukkan bahwa pada saat ini banyak negara menerapkan usia pensiun rata-rata di atas 60 tahun. Kesimpulan Berdasarkan berbagai macam pertimbangan dan argumentasi di atas, maka pembedaan usia pensiun antara guru dan dosen tidak memiliki dasar faktual yang kuat dan ketentuan ini sudah tidak kontekstual lagi. Secara faktual, banyak negara telah menerapkan usia pensiun di atas 60 tahun mengingat kemajuan layanan kesehatan yang semakin baik sehingga mereka yang berusia di atas 60 tahun masih tetap dapat bekerja dengan baik. Sudah ada terobosan hukum. Bila dosen dan pejabat fungsional dengan jabatan fungsional Ahli Utama boleh tetap bekerja meskipun sudah di atas umur 60 tahun, hal yang sama juga semestinya berlaku bagi profesi guru juga merupakan jabatan fungsional yang secara persyaratan akademis dan kemampuan profesional mempersyaratkan kecakapan dan pengalaman khusus. Bahkan, semakin senior justru semakin matang dan efektif dalam menjadi guru yang profesional. Karena itu, tidak ada alasan lain bagi para hakim Mahkamah Konstitusi yang mulia untuk mengabulkan permohonan Pak Guru Sri Hartono agar kebijakan tentang pembedaan usia pensiun guru dan dosen sungguh telah melanggar ketentuan di dalam UUD NRI 1945, terutama Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) Undang- Undang Dasar NRI Tahun 1945. Bahwa Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Pasal 30 ayat (4) tentang usia pensiun guru yang menyatakan bahwa “Pemberhentian guru karena batas usia pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan pada usia 60 (enam puluh) tahun.” dan Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Pasal 67 ayat (4) tentang usia pensiun dosen yang menyatakan bahwa “Pemberhentian dosen karena batas usia pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan pada usia 65 (enam 37 puluh lima) tahun,” merupakan bentuk ketentuan yang diskriminatif, tidak adil, dan tidak mencerminkan kesetaraan penghargaan terhadap profesi guru. Ini adalah momen bagi bangsa Indonesia untuk mengevaluasi ketentuan perundang-undangan yang sudah lebih dari 20 tahun ini berlaku. Semoga peristiwa ini juga menjadi momen untuk memartabatkan profesi guru melalui perlindungan hukum yang setara dan adil. SAKSI PEMOHON 1. Drs. Teguh Wibowo - Saksi adalah guru SMA Negeri 2 Semarang; - Pada usia 60 tahun guru masih dalam kondisi sehat dan kuat untuk melaksanakan kegiatan dan tugas sebagai guru PNS; - Tugas guru sama kompleksnya dengan tugas-tugas dosen. Guru juga melakukan perancangan bahan ajar, penyampaian materi, evaluasi, dan melakukan pembimbingan. Karena itu tugas guru tidak bisa dibandingkan secara sama dengan tugas dosen; - Menurut saksi kondisi kesehatan, kekuatan fisik dan pikiran bagi guru berusia 60 tahun masih memungkinkan untuk melaksanakan tugas sebagai guru PNS sampai usia 65 tahun. Hal ini terlihat dari banyaknya teman-teman saksi yang pensiun di usia 60 tahun namun tetap mencari pekerjaan lain; - Masih banyak guru yang pensiun di usia 60 tahun tetapi masih harus menanggung ekonomi keluarga, sehingga masih dibutuhkan pendapatan yang relatif lebih besar dibandingkan dengan pendapatan setelah pensiun; - Saksi masih memiliki 3 orang anak yang masih membutuhkan topangan ekonomi, serta tanggungan keluarga lainnya yaitu istri dan keponakan yang suaminya meninggal; - Saksi memiliki banyak teman pensiunan guru yang fisiknya masih sangat kuat. Ada pensiunan guru olahraga yang setelah pensiun menjadi pelatih olahraga. Ada pensiunan guru yang setelah pensiun menjadi ojek online, serta banyak pensiunan guru yang setelah pensiun membuka Lembaga bimbingan belajar, atau mengajar di bimbingan belajar. Bahkan ada pensiunan guru olahraga yang masih kuat bersepeda jarak jauh. Ada 38 pensiunan guru yang setelah pensiun mengajar di sekolah swasta, dan di PKBM. Jadi secara fisik pensiunan guru masih sangat kuat; - Banyak teman-teman saksi yang setelah pensiun masih kuat secara fisik untuk melaksanakan tugas sebagai guru. 2. Ramli S.Pd. - Saksi adalah guru SMP di Kabupaten Demak; - Saksi berusia 55 tahun; - Saksi pernah menjadi instruktur kurikulum, fasilitator USAID, dan pengajar praktik pada Kurikulum Merdeka; - Jika usia pensiun guru dinaikan menjadi 65 tahun, maka saksi masih dapat berkontribusi untuk menyumbangkan pikiran dalam pengembangan pendidikan di Indonesia; - Jika guru usia pensiun 60 tahun, maka guru tidak dapat berinvestasi untuk kesejahteraan hari tua, karena sampai usia 60 tahun masih ada beban ekonomi untuk pendidikan anak; - Guru adalah tugas mulia, bukan hanya profesi tetapi juga panggilan hati. Guru sangat berkontribusi pada penguatan karakter pada anak usia pendidikan dasar dan menegah; - Secara realistis guru punya kewajiban untuk mencerdaskan kehidapan bangsa dan meletakkan nilai karakter bagi generasi berikutnya; - Jika ada kesempatan lebih panjang untuk mengabdi sebagai guru, maka akan menambah kesejahteraan guru; - Setelah pensiun saksi berencana untuk mengembangkan lembaga bimbingan belajar; - Teman-teman saksi yang merupakan pensiunan guru, secara fisik masih kuat; - Ada juga guru yang sebelumnya sehat, namun setelah memasuki masa pensiun justru kondisi fisiknya menjadi menurun. [2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat telah menyampaikan keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 21 Agustus 2025 dan dilengkapi dengan keterangan 39 tertulis bertanggal 21 Agustus 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 10 September 2025, yang pada pokoknya sebagai berikut: I. KETENTUAN UU 14/2005 YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN TERHADAP UUD NRI TAHUN 1945 Dalam permohonan a quo, Pemohon mengajukan pengujian materiil terhadap ketentuan Pasal 30 ayat (4) UU 14/2005 yang berketentuan sebagai berikut: Pemberhentian guru karena batas usia pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan pada usia 60 (enam puluh) tahun. Bahwa ketentuan tersebut dianggap oleh Pemohon bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang berketentuan sebagai berikut: Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” Pasal 28D ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.” Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 “Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.” Bahwa dalam permohonannya Pemohon mempersoalkan norma dalam UU 14/2005 yang mengatur mengenai batas usia pensiun guru adalah 60 tahun. Ketentuan ini menurut Pemohon telah menimbulkan perlakuan yang berbeda dengan Dosen yang batas usia pensiunnya adalah 65 tahun. Oleh karenanya, Pemohon merasa ketentuan a quo menimbulkan kerugian konstitusional, yaitu: 40 a. hilangnya hak untuk tetap menjalankan profesi sebagai guru dalam usia 60- 65 tahun, padahal secara fisik, mental dan profesional Pemohon masih produktif dan dibutuhkan oleh institusi pendidikan tempat ia mengabdi; b. terhambatnya pengembangan karier profesional Pemohon yang telah memperoleh sertifikat pendidik dan memiliki pengalaman panjang dalam pengajaran dan pengembangan kurikulum; dan c. terjadinya diskriminasi terhadap guru dibandingkan dosen dalam satu rezim hukum yang sama, yaitu UU 14/2005, tanpa dasar objektif yang jelas. (vide perbaikan permohonan hlm 6-7): Bahwa Pemohon dalam petitumnya meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan sebagai berikut: 1. Menerima dan mengabulkan Permohonan a quo untuk seluruhnya. 2. Menyatakan bahwa Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai pemberhentian guru karena batas usia pensiun dilakukan pada usia 65 (enam puluh lima) tahun. 3. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. atau apabila Mahkamah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). II. KETERANGAN DPR RI Terhadap dalil Pemohon sebagaimana diuraikan dalam Permohonan yang diajukan kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, DPR RI dalam penyampaian pandangannya terlebih dahulu menguraikan mengenai kedudukan hukum (legal standing) Pemohon sebagai berikut: A. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON Terkait kedudukan hukum (legal standing) Pemohon dalam pengujian pasal a quo secara materiil, DPR RI memberikan pandangan berdasarkan 5 (lima) batasan kerugian konstitusional berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang yang sejalan dengan Putusan 41 Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001/PUU-V/2007 mengenai parameter kerugian konstitusional sebagai berikut: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang; c. adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang bersifat spesifik dan aktual, atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian; dan e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. Terhadap kedudukan hukum Pemohon dalam perkara a quo DPR RI memberikan pandangan sebagai berikut: 1. Bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Hak-hak tersebut pada prinsipnya berkenaan dengan hak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan; hak atas kepastian hukum yang adil; hak untuk bekerja dan mendapat imbalan; serta hak untuk terbebas dari perlakuan yang diskriminatif. Merujuk pada hak konstitusional yang didalilkan tersebut, DPR RI berpandangan bahwa hak-hak tersebut tetap diperoleh oleh Pemohon dan tidak ada yang dikurangi pemenuhannya meskipun undang-undang a quo berlaku. Pemohon yang berprofesi sebagai guru tentunya tetap dapat memperoleh hak konstitusionalnya tersebut melalui jalur profesinya dengan menjadi tenaga pendidik dan menyalurkan ilmu pengetahuannya kepada peserta didik. Oleh karenanya, norma dalam UU a quo justru 42 telah memberikan kepastian hukum bagi Pemohon karena UU a quo menjadi dasar legitimasi bagi Pemohon dalam menjalankan profesinya. 2. Bahwa adanya pembedaan pengaturan mengenai batas usia pensiun antara guru dan dosen bukan dimaksudkan sebagai suatu bentuk pembedaan perlakuan yang bersifat diskriminatif. Batas usia suatu jabatan tertentu dalam penentuannya dititikberatkan pada kompleksitas pekerjaan (tugas dan tanggung jawab), tuntutan produktivitas, kondisi kesehatan, dll. Oleh karenanya, perlu Pemohon pahami bahwa adanya pengaturan yang berbeda tersebut tidak harus selalu dapat diartikan sebagai suatu bentuk ketidaksetaraan dan perlakuan yang diskriminatif, melainkan pengaturan tersebut dirumuskan pembentuk undang-undang dengan mempertimbangkan peran, tugas, fungsi, dan tanggung jawab yang diemban oleh masing-masing profesi guru maupun dosen. DPR RI berpandangan bahwa apabila Pemohon menghendaki adanya persamaan perlakuan padahal dapat dipahami bahwa hal tersebut berasal dari dua hal yang berbeda maka hal tersebut justru akan lebih berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan diskriminasi. 3. Bahwa dengan didasarkan pada rasionalitas yang berkenaan dengan beban dan tanggungjawab yang diemban berbeda tersebut, maka sudah sepatutnya dipahami oleh Pemohon bahwa akan terdapat pembedaan pengaturan khususnya mengenai pengaturan batas usia pensiun. Oleh karenanya menjadi tidak relevan apabila Pemohon mendalilkan adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional dan kerugian konstitusional yang timbul dari berlakunya norma a quo. Dengan demikian, DPR RI berkesimpulan tidak ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dirugikan akibat keberlakuan ketentuan Pasal-Pasal a quo. Oleh karena tidak ada hubungan sebab akibat (causal verband) maka sudah dapat dipastikan bahwa pengujian a quo tidak akan berdampak apa pun pada Para Pemohon. Bahwa terkait dengan kedudukan hukum Pemohon dalam pengujian materiil ini, DPR RI memberikan pandangan selaras dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XIV/2016 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Konstitusi terbuka untuk umum pada hari tanggal 15 Juni 2016, 43 yang pada pertimbangan hukum [3.5.2] Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa menurut Mahkamah Konstitusi: ...Dalam asas hukum dikenal ketentuan umum bahwa tiada kepentingan maka tiada gugatan yang dalam bahasa Perancis dikenal dengan point d’interest, point d’action dan dalam bahasa Belanda dikenal dengan zonder belang geen rechtsingang. Hal tersebut sama dengan prinsip yang terdapat dalam Reglement op de Rechtsvordering (Rv) khususnya Pasal 102 yang menganut ketentuan bahwa “tiada gugatan tanpa hubungan hukum (no action without legal connection).” Berdasarkan pada hal-hal yang telah disampaikan tersebut DPR RI berpandangan bahwa Pemohon secara keseluruhan tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) dan Penjelasan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), serta tidak memenuhi persyaratan kerugian konstitusional yang diputuskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu secara kumulatif. Meskipun demikian DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK dan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 006/PUU- III/2005 dan Putusan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007 mengenai parameter kerugian konstitusional. B. PANDANGAN UMUM 1. Salah satu tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunian berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Guna mewujudkan tujuan nasional tersebut, pendidikan menjadi salah satu faktor yang sangat menentukan. Tujuan nasional tersebut kemudian diejawantahkan di dalam batang tubuh UUD NRI Tahun 1945, yakni pada Pasal 31 yang mengamanatkan bahwa (1) setiap warga 44 negara berhak mendapat pendidikan; (2) setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya; (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang; (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional; dan (5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. 2. Bahwa melalui pendidikan, diharapkan terwujudnya kualitas manusia bangsa Indonesia yang mampu menghadapi persaingan yang semakin ketat dan pro aktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Akan tetapi, dalam membentuk kualitas manusia Indonesia yang berkualitas tersebut dibutuhkan peran dari tenaga pendidik untuk menyelenggarakan pendidikan yang bermutu. Oleh karenanya, guru dan dosen sebagai tenaga pendidik sangat berperan dalam menciptakan manusia Indonesia yang berkualitas. Guru sebagai tenaga profesional berperan sebagai agen pembelajaran untuk mendidikan pendidikan nasional, sementara dosen sebagai tenaga profesional berperan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. 3. Bahwa bentuk pengakuan atas kedudukan dan peran guru dan dosen sebagai tenaga profesional yang merupakan bagian dari pembaharuan sistem pendidikan nasional, maka dibentuk UU 14/2005 sebagai dasar hukum yang melegitimasi guru dan dosen dalam menjalankan tugas, fungsi, dan perannya pada dunia pendidikan. 4. Bahwa selain itu, pembentukan UU 14/2005 yang menyatukan dua profesi pendidik tidak terlepas dari histori pembahasan undang-undang. Hal tersebut tergambar dalam rapat pembahasan UU 14/2005 yang tercantum 45 dalam Risalah Rapat Panitia Kerja Pembahasan Rancangan Undang- Undang tentang Guru dan Dosen pada tanggal 26 April 2005: a. Anggota F-PG (Drs. H.M. Irsyad Sudiro) … Oleh karena itu, nama Guru ini nanti harus menjadi pegangan kita tidak saja orang Jawa bilang dugugu dan ditiru tetapi juga sebenarnya Guru ini sudah benar-benar manmade orang yang kita posisikan secara tepat. Oleh karena itu penelaahan secara filosofis Guru ini sudah cukup memenuhi ketentuan untuk bisa kita jadikan judul sebuah Undang-Undang kemudian secara histories Guru ini sudah memberikan jasa yang besar terhadap kita semua. Sebelum kemerdekaan, sejak kebangkitan nasional sebedanya juga Budi Oetomo itu juga Adalah kebangkitan dari Guru, dengan demikian maka, ini harus manmade satu titik tolak kita untuk meningkatkan pendidikan ini melalui Guru. Kemudian kalau Guru dari Tahun 1945- 1960 Guru ini sangat menonjol tetapi perkembangan berikutnya secara histories dengan adanya timbuh perguruan-perguruan tinggi marak sekali sehingga Dosen itu secara sosiologs pun akhirnya muncul sebagai realitas sosial yang tidak bisa begitu saja disamakan dalam pengertian sisi-sisi tugas tertentu. Guru ini secara total, secara fisik dan di manapun menjadi idola, manmade panutan tetapi Dosen mempunyai citra kepada latar belakang keilmuan, intelektualitas, kemudian metodologi dan sebagainya sehingga Guru dan Dosen secara sosiologis perlu diadakan disertifikasi pemahaman dan penempatannya. Dosen tidak begitu saja saja di samakan dengan Guru yang sudah tertanam sebagai tenaga pengajar di Tingkat Dasar dan Menengah, sedangkan Dosen secara khusus Adalah pendidikan tinggi. Itulah sebabnya secara historis, sosiologis, filosofis, dan yuridis Undang-Undang Sisdiknas ini juga sudah mengatakan bahwa Guru dan Dosen ini merupakan satu wujud dari tenaga pendidikan dan sangat dominan Guru ini bisa dijadikan nama apa saja, apakah kedinasan tahu pelatihan-pelatihan tahupun dalam hal-hal transfer pengetahuan dan ilmu itu berguru dan sebagainya. Oleh karena itu, cukup Guru itu bisa mewakili Nama-nama bagi tugas-tugas professional untuk menyampaikan sesuatu kepada anak didik sehingga jika Guru dan Dosen manmade Judul, maka ini sudah mencangkup pemahaman secara historis, sosiologis, filosofis, dan kemudian secara yuridis karena di dalam Undang-Undang Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 ini berkali-kali disebut contoh maupun berbagai ilustrasi mengenai pengertian pendidik ini disebut Guru dan Dosen 46 seperti di Pasal 1 yaitu pendidik adalah tenaga pendidikan yang berkualifikasi sebagai Guru dan Dosen selalu disebut dan di dalam Undang-Undang tentang pengelolaan dana bahwa Guru dan Dosen yang diangkat oleh Pemerintah seperti Pasal 49, gaji Guru dan Dosen yang diangkat oleh Pemerintah di alokasikan dalam APBN. Dengan demikian, Guru dan Dosen ini sudah merupakan suatu rangkaian pengertian yang mencakup strata pendidikan dasar, menengah maupun tinggi. Sedangkan kalau hanya Guru itu secara sosiologis tidak tercangkup tenaga kependidikan tingkat tahu jenjang perguruan tinggi, untuk itulah maka Partai Golkar berketetapan yang juga mendengarkan masukan-masukan pada waktu kita Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat Umum, Rapat Dengar Pendapat dan lain-lain. b. Anggota F-PDIP (Dr. Ir. Wayan Koster, M.M.) … Kalau kita melihat pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 ini memang pendidik itu dikategorikan sebagai tenaga kependidikan yang mencakup Guru, Dosen, Konselor, Pamong Praja, Widyaiswara, dan seterusnya. Tetapi seperti yang sudah disampaikan tadi bahwa Pemerintah juga tengah menyelesaikan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, kalau kita memasukan semua tenaga kependidikan dalam Undang-Undang ini, menurut hemat Kami ini terlalu luas. Cakupannya terlalu luas, karena sebenernya yang kita maksud di sini adalah Guru, masuk di dalam hitungan dengan Dosen adalah pendidik yang secara langsung melaksanakan tugas proses belajar mengajar di kelas yang memang mempunyai fungsi-fungsi utama di dalam penyelenggaraan pendidikan. Oleh karena itu, secara substansi, Kami lebih cenderung memilih hanya melibatkan Guru dan Dosen cakupannya. Walaupun dari segi nama Kami belum menyikapi bahwa itu Rancanagn Undang- Undang Guru dan Dosen, tetapi substansinya itu supaya masuk juga Dosen. Karena memang Guru dan Dosen inilah yang mempunyai fungsi utama dalam penyelenggaraan penddikan terutama proses belajar mengajar di kelas dan tentu saja juga ini secara administrative ini tidak akan terlalu memberatkan APBN maupun APBD. Kemudian yang lain, memang secara politis ini adalah Tor daripada Undang-Undang ini adalah Guru. Jadi kami melihat utamanya disini adalah Gurunya terhadap aspirari menginginkan adanya Dosen masuk itu karena Dosenpun sebenarnya Guru, cuma di Indonesia secara sosiologis pembedaan istilah Guru dengan Dosen secara fungsional sebenernya sama ini jadi karena itu di dalam 47 perumusan ketentuan tentang Guru ini kita bisa mendefinisikan Dosen ada di dalamnya. Jadi Kami berpandangan bahwa secara politis dan substansial nama Undang-undang ini tetap seperti pada usulannya yaitu Rancangan Undang-Undang tentang Guru. c. Anggota F-PKS (Aan Rohanah, M.Ag): Mungkin judul ini disesuaikan dengan tujuan inti daripada Undang-Undang itu tersebut, Saya rasa tujuannya bukan perlindungan dan kesejahteraan tetapi juga ada yang utama tentang peningkatan mutu penddidikan dan profesionalisme Guru. Untuk kepentingan ini, apanya sulit untuk bisa di pastikan mutunya semakin bagus dan juga benar-benar meningkat dengan baik ketika tidak melakukan perbaikan secara menyeluruh. Jadi kalau menurut Saya sebaiknya kita memperlebar saja cakupan tentang RUU ini tidak hanya Guru tetapi juga mencakup Dosen karena kalau ada perbaikan di tingkat Guru tetapi tidak ada perbaikan di tingkat Dosen, Saya rasa ini tidak akan menghasilan mutu yang bagus. Kemudian kalau masalah makna, sebenernya Guru juga mencangkup Dosen karena Guru adala itu orang yang pekerjaannya selalu mengajar sementara Dosen itu adalah Guru yang mengajar di perguruan tinggi. Hanya bedanya di jenjang pendidikan saja. Namun, kalau memang mau memperjelas judul ini sehingga masyarakat mudah memahami tidaklah salah kalau kita mencangkup Undang-Undang Guru dan Dosen. Kalau Saya tidak masalah, tetapi ini dalam rangka memberikan jaminan perbaikan mutu pendidikan di tengah-tengah bangs akita sendiri. Barangkali itu yang bisa Saya sampaikan. Terima kasih. C. KETERANGAN DPR RI TERHADAP POKOK PERMOHONAN 1. Bahwa guru dan dosen memiliki fungsi, peran, dan kedudukan yang sangat strategis dalam pembangunan nasional khususnya di bidang pendidikan. Merujuk pada Penjelasan Umum UU 14/2005 disebutkan bahwa kedudukan guru dan dosen sebagai pendidik profesional memiliki satu visi yang sama, yakni terwujudnya penyelenggaraan pembelajaran yang sesuai dengan prinsip-prinsip profesionalitas untuk memenuhi hak yang sama bagi setiap warga negara dalam memperoleh pendidikan yang bermutu. Visi tersebut kemudian diejawantahkan melalui perannya masing-masing di dalam dunia pendidikan, guru menjalankan perannya sebagai tonggak awal pembelajaran (agen pembelajaran) untuk 48 meningkatkan mutu pendidikan nasional, sementara dosen menjalankan fungsinya dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Adanya perbedaan dalam pelaksanaan fungsi dan peran tersebut pada prinsipnya tidak dimaksudkan untuk menempatkan guru dan dosen pada kedudukan yang tidak sama atau setara, melainkan perbedaan fungsi dan peran tersebut menunjukkan adanya pembagian fokus tugas dan tanggung jawab yang dilaksanakan oleh guru dan dosen (peran sentral) yang disesuaikan dengan lingkup jenjang pendidikan. 2. Bahwa adanya perbedaan dalam pelaksanaan fungsi dan peran dari guru dan dosen tersebut sebagaimana dipertegas dalam pendefinisiannya pada Pasal 1 angka 1 UU 14/2005. Guru didefinisikan sebagai pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Sedangkan dosen didefinisikan sebagai pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Definisi yang berbeda tersebut tidak dapat dipungkiri telah menempatkan kompleksitas beban tugas dan tanggung jawab yang lebih kepada dosen dalam pengembangan dunia pendidikan. 3. Bahwa merujuk pada pendefinisian tersebut pula dapat dilihat adanya pembedaan ruang lingkup jenjang pendidikan yang menjadi tanggung jawab di masing-masing profesi tersebut, guru berperan pada lingkup pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah, sedangkan dosen berperan pada ruang lingkup pendidikan tinggi. Dalam ruang lingkup pendidikan tinggi tersebut tidak hanya menempatkan dosen untuk mentransformasikan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, melainkan juga mendedikasikan dirinya untuk menyiapkan individu- individu untuk memasuki ke dunia kerja yang profesional. Dengan kata lain, tanggung jawab dosen dalam mendidik mahasiswa tidak hanya sebatas pada transfer pengetahuan, tetapi juga pada pembentukan 49 karakter ilmiah, penguasaan metodologi riset, dan kesiapan menghadapi tantangan global. 4. Bahwa untuk menghasilkan seorang guru dan dosen (to manmade a teacher), berdasarkan filosofis pendidikan, seseorang harus menempuh jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi, sebagaimana ketentuan Pasal 9 dan Pasal 46 UU 14/2005. Hal ini menunjukkan bahwa sebelum seseorang dapat menjalankan peran strategis sebagai pendidik di jenjang dasar maupun menengah, seseorang terlebih dahulu harus menempuh pendidikan tinggi. Dalam konteks ini, dosen bukan hanya pengajar biasa, melainkan aktor sentral dalam pembentukan kualitas sumber daya manusia pendidik di Indonesia. 5. Bahwa berdasarkan data dari Kemendikbudristek menunjukkan bahwa seluruh program pendidikan guru melalui Program Studi Pendidikan maupun jalur Pendidikan Profesi Guru (PPG), diselenggarakan oleh perguruan tinggi dan diajarkan oleh dosen yang memiliki kualifikasi minimal magister (S2), dan kompetensi pedagogik yang mumpuni. Artinya, setiap guru yang saat ini mengajar di sekolah-sekolah pada hakikatnya adalah hasil dari proses pendidikan perguruan tinggi. Dengan demikian, tanggung jawab dosen tidak semata terbatas pada aktivitas mengajar di ruang kelas, tetapi juga mencakup proses pembentukan karakter, penanaman etika profesi, serta pengembangan daya kritis dan reflektif calon guru. Dalam tradisi akademik, dosen disebut sebagai academic role model, yaitu profesi yang bukan hanya mentransfer ilmu pengetahuan, tetapi juga mencontohkan sikap ilmiah dan integritas intelektual yang kemudian diteladani oleh para mahasiswa, termasuk mereka yang kelak akan masuk dalam dunia profesional, termasuk guru. 6. Bahwa selain itu, peran dosen dalam mencetak guru juga berarti bahwa mutu pendidikan nasional juga bergantung pada mutu dosen di perguruan tinggi. Apabila kualitas dosen rendah, maka kecil kemungkinan akan lahir guru-guru yang mencerahkan dan kompeten. Sebagaimana ditegaskan dalam laporan UNESCO (2022) tentang peningkatan mutu guru di negara berkembang, salah satu kunci utama adalah “the quality of teacher educators” atau mutu para pendidik guru. 50 Artinya, keberhasilan pendidikan di sekolah sangat ditentukan oleh kualitas pendidikan tinggi, khususnya oleh dosen-dosen yang mengajar di fakultas pendidikan. Dengan latar belakang tersebut, sangat relevan jika dikatakan bahwa dosen memikul tanggung jawab yang lebih besar dalam sisi pengajaran dibandingkan guru, bukan karena posisi sosialnya yang lebih tinggi, melainkan karena lingkup pendidikannya yang menghasilkan profesi guru itu sendiri. 7. Bahwa ditinjau dari sisi kewajiban, Pasal 20 UU 14/2005 mengatur bahwa guru berkewajiban: a. merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran; b. meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; c. bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran; d. menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik guru, serta nilai-nilai agama dan etika; dan e. memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa. Sementara, dosen berkewajiban tidak hanya terbatas pada poin huruf a s.d e sebagaimana kewajiban guru melainkan terdapat pula kewajiban lain yaitu untuk melaksanakan Tri Dharma (melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat) sebagaimana diatur dalam Pasal 60 huruf a UU 14/2005. Kewajiban ini yang kemudian mendudukkan dosen pada suatu tugas dan tanggung jawab yang lebih kompleks, karena kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen diejawantahkan melalui penerapan dan penyebarluasan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang dimiliki untuk memberikan manfaat nyata di masyarakat. Hal ini dilakukan dengan berbagai kegiatan misalnya dosen menggunakan hasil penelitiannya untuk menciptakan solusi terhadap berbagai 51 permasalahan sosial yang dihadapi masyarakat. Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat mampu menjembatani ketidakseimbangan antara teori dan praktik sehingga menghasilkan inovasi yang tentunya sangat berguna bagi kemajuan bangsa dan kesejahteraan umat manusia. 8. Bahwa ditinjau dari kualifikasi akademik berdasarkan Pasal 9 UU 14/2005 kualifikasi akademik yang wajib dimiliki oleh seorang guru diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana atau program diploma empat. Sementara, seorang dosen sebagaimana Pasal 46 ayat (2) UU 14/2005 harus memiliki kualifikasi akademik minimum, yaitu lulusan program magister untuk program diploma atau program sarjana dan lulusan program doktor untuk program pascasarjana. Dengan adanya perbedaan kualifikasi akademik yang dipersyaratkan tersebut tentu berdampak pada adanya tuntutan tanggung jawab yang lebih besar kepada dosen dari sisi kualifikasi akademik, dikarenakan dalam mentranformasikan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, maupun seni guna menyiapkan individu ke dalam dunia profesional membutuhkan seorang dosen yang memiliki wawasan yang luas dan berpendidikan tinggi. Di sisi lain, guru yang dipersyaratkan hanya melalui pendidikan tinggi program sarjana atau program diploma empat dikarenakan tugas dan tanggung jawabnya yang hanya terbatas pada agen pembelajaran pada lingkup jenjang pendidikan usia dini, dasar, dan menengah. Bahwa dikarenakan syarat untuk dapat berprofesi menjadi dosen harus menempuh jenjang Pendidikan yang lebih tinggi, maka jika dosen diberikan batasan usia pensiun yang sama dengan guru akan berdampak terhadap ketidaksamaan lama masa kerja, karena persyaratan keharusan untuk menempuh Pendidikan yang lebih tentu berdampak kepada masa kerja yang lebih singkat. 9. Bahwa penetapan batas usia pensiun guru juga tidak terlepas dari penafsiran historis yang berkenaan dengan pengaturan usia pensiun sebelumnya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya disebut PP 32/1979. PP 32/1979 di dalam Pasal 3 ayat (2) mengatur bahwa batas 52 usia pensiun PNS adalah 56 tahun. Artinya, bagi setiap PNS melekat peraturan ini, namun ketentuan ini tidak diberlakukan terhadap beberapa profesi termasuk guru dan dosen sebab terdapat pengecualian di dalam Pasal 4 PP 32/1979 yang selengkapnya berketentuan sebagai berikut: Pasal 4 (1) Batas usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat diperpanjang bagi Pegawai Negeri Sipil yang memangku jabatan tertentu. (2) Perpanjangan batas usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sampai dengan: a. 65 (enam puluh lima) tahun bagi Pegawai Negeri Sipil yang memangku jabatan: 1. Ahli Peneliti dan Peneliti yang ditugaskan secara penuh di bidang penelitian; 2. Guru Besar, Lektor Kepala, Lektor yang ditugaskan secara penuh pada perguruan tinggi; 3. Jabatan lain yang ditentukan oleh Presiden; b. 60 (enam puluh) tahun bagi Pegawai Negeri Sipil yang memangku jabatan: 1. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Anggota Mahkamah Agung; 2. Jaksa Agung; 3. Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara; 4. Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen; 5. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal, dan Kepala Badan di Departemen; 6. Eselon I dalam jabatan strukturil yang tidak termasuk dalam angka 2, 3 dan 4. 7. Eselon II dalam jabatan strukturil; 8. Dokter yang ditugaskan secara penuh pada Lembaga Kedokteran Negeri sesuai dengan profesinya; 9. Pengawas Sekolah Lanjutan Tingkat Atas dan Pengawas Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama; 10. Guru yang ditugaskan secara penuh pada Sekolah Lanjutan Tingkat Atas dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama; 11. Guru yang ditugaskan secara penuh pada Sekolah Lanjutan Tingkat Atas dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama; 12. Guru yang ditugaskan secara penuh pada Sekolah Dasar; 13. Jabatan lain yang ditentukan oleh Presiden; c. 58 (lima puluh delapan) tahun bagi Pegawai Negeri Sipil yang memangku jabatan: 53 1. Hakim pada Mahkamah Pelayaran; 2. Hakim pada Pengadilan Tinggi; 3. Hakim pada Pengadilan Negeri; 4. Hakim Agama pada Pengadilan Agama Tingkat Banding; 5. Hakim Agama pada Pengadilan Agama; 6. Jabatan lain yang ditentukan oleh Presiden. Berdasarkan ketentuan tersebut, sejak awal telah ditetapkan bahwa dosen memiliki batas usia pensiun yang lebih tinggi dibandingkan guru. Hal ini ditegaskan kembali dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1994 tentang Perubahan atas PP 32/1979, yang memperpanjang batas usia pensiun bagi guru besar (profesor) hingga usia 70 tahun. Ketentuan ini menunjukkan bahwa batas usia pensiun yang lebih tinggi memang secara khusus dikonstruksikan untuk jabatan dosen, terutama pada jenjang Professor (dosen) maupun Professor Riset (peneliti), karena jabatan tersebut mensyaratkan kualifikasi akademik yang tinggi. Pengaturan serupa juga berlaku bagi peneliti, di mana batas usia pensiun disamakan dengan dosen. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a PP 32/1979. Dengan demikian, perbedaan batas usia pensiun antara guru, dosen, dan peneliti bukanlah bentuk diskriminasi, melainkan merupakan konsekuensi logis dari perbedaan kualifikasi jabatan yang telah ditetapkan secara normatif. Dengan demikian, pengaturan ini sepenuhnya linier dengan persyaratan jabatan dosen maupun peneliti, dan karenanya justru konsisten, bukan bertentangan. 10. Bahwa ditinjau dari kualifikasi, kompetensi, dan sertifikasi persyaratan untuk kenaikan jenjang jabatan fungsional guru maupun dosen, UU 14/2005 mengatur hal tersebut pada masing-masing Bab, yakni Bagian Kesatu dalam BAB IV, yang mengatur mengenai Kualifikasi, Kompetensi dan Sertifikasi guru. Sedangkan bagi dosen, ketentuan ini diatur dalam Bagian Kesatu BAB V yang mengatur mengenai Kualifikasi, Kompetensi, Sertifikasi dan Jabatan Akademik. Berdasarkan pengaturan tersebut terdapat perbedaan signifikan bagi dosen dan guru dalam hal jabatan akademik. UU 14/2005 tidak mengatur secara detail mengenai jabatan akademik seorang guru, hal ini berbeda 54 dengan dosen yang diatur secara detail prasyarat dan mekanisme jabatan akademiknya di dalam Pasal 48 UU 14/2005. Hal tersebut menunjukkan bahwa sejak awal pembentukannya, undang-undang ini telah mengatur persyaratan yang ketat terhadap peningkatan jenjang jabatan bagi dosen. 11. Bahwa ketentuan mengenai mekanisme kenaikan jabatan akademik dosen lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya (Permenpan RB 17/2013) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013. Ketentuan tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya. Sementara itu, pengaturan mengenai jabatan fungsional guru ditetapkan secara terpisah melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2024 tentang Jabatan Fungsional Guru (Permenpan RB 21/2024). 12. Bahwa berdasarkan Permenpan RB 17/2013 jo. Permenpan RB 46/2013 jo. Pasal 29 ayat (2) huruf c Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala BKN Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014, untuk mencapai jabatan akademik tertinggi sebagai dosen, yaitu Guru Besar (Profesor), wajib dipenuhi sejumlah kualifikasi, antara lain persyaratan administratif berupa gelar akademik doktor (S3), serta persyaratan substantif berupa publikasi karya ilmiah pada jurnal internasional bereputasi, seperti jurnal terindeks Scopus kategori Q1. Sebaliknya, dalam struktur jenjang karier guru, jabatan tertinggi tidak 55 mensyaratkan kualifikasi akademik doktoral maupun publikasi pada jurnal ilmiah bereputasi internasional. Perbedaan substansial dalam kriteria jenjang karier tersebut mencerminkan adanya perbedaan fundamental dalam hal tanggung jawab akademik, peran keilmuan, dan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan yang diemban oleh dosen dibandingkan guru. 13. Bahwa secara akademik dan empiris, usia di atas 60 tahun umumnya dikategorikan sebagai usia lanjut (elderly age) yang secara alami ditandai dengan terjadinya penurunan kemampuan fisiologis dan kognitif secara gradual. Dalam perspektif neuropsikologi, kapasitas memori kerja, kecepatan pemrosesan informasi, serta kemampuan konsentrasi dan daya tahan fisik mulai menurun signifikan seiring bertambahnya usia. Hal ini memiliki implikasi langsung terhadap efektivitas pengajaran, khususnya dalam konteks pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan menengah yang memerlukan pendekatan pedagogis aktif, responsif, dan adaptif. Dalam pendidikan anak usia dini dan dasar, peran guru bukan hanya sebagai penyampai materi, tetapi juga sebagai fasilitator perkembangan emosi, sosial, dan motorik anak. Guru dituntut memiliki kesabaran tinggi, energi fisik yang cukup, serta ketangkasan dalam menjalin komunikasi dua arah yang efektif dengan peserta didik yang masih berada dalam tahap perkembangan awal. Usia lanjut kerap kali membawa keterbatasan dalam aspek tersebut, termasuk berkurangnya fleksibilitas dalam mengadopsi teknologi pendidikan dan metode pembelajaran baru. 14. Bahwa dalam sistem pendidikan yang kompetitif dan berorientasi masa depan, diperlukan tenaga pendidik yang tidak hanya memiliki pengalaman, tetapi juga vitalitas, inovasi, dan koneksi yang kuat dengan dinamika sosial budaya peserta didik masa kini. Usia di atas 60 tahun, meskipun tidak selalu identik dengan ketidakmampuan, secara statistik lebih rentan terhadap kelelahan, penyakit degeneratif, dan keterbatasan fisik yang berpotensi mengganggu keberlangsungan proses belajar- mengajar secara optimal. Lebih jauh, pendekatan pedagogis modern menuntut kemampuan integrasi teknologi, fleksibilitas dalam model 56 pembelajaran hybrid, serta penggunaan platform digital secara efektif. Oleh karena itu usia di atas 60 tahun secara rasional, bukan usia yang ideal atau layak untuk tetap menjalankan peran sebagai guru aktif di jenjang pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah dalam jalur pendidikan formal. Kebijakan pembatasan usia guru di level ini harus ditempatkan dalam kerangka perlindungan kualitas pendidikan dan optimalisasi sumber daya manusia pendidik. 15. Bahwa merujuk pada jumlah guru saat ini di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi berdasarkan data Badan Pusat Statistik sebagai berikut: No. Guru Jenis Tahun Jumlah 1. Taman Kanak-Kanak Negeri 2023/2024 34.450 2. Taman Kanak-Kanak Swasta 2023/2024 340.608 3. Sekolah Dasar Negeri 2024/2025 1.403.632 4. Sekolah Dasar Swasta 2024/2025 237.232 5. Sekolah Menengah Pertama Negeri 2024/2025 533.197 6. Sekolah Menengah Pertama Swasta 2024/2025 188.683 7. Sekolah Menengah Atas Negeri 2024/2025 263.498 8. Sekolah Menengah Atas Swasta 2024/2025 96.512 9. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2024/2025 176.235 10. Sekolah Menengah Kejuruan Swasta 2024/2025 161.071 Total 3.435.118 Berdasarkan data di atas maka jumlah perkiraan total jumlah guru pada tahun 2023 sampai dengan 2025 berkisar 3.435.118 guru. Sementara itu, menurut Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) BPS pada Agustus 2023, mayoritas pengajar di Indonesia, yaitu sebesar 51,95%, berasal dari generasi Y atau milenial. Dengan kata lain, sebagian besar guru saat ini berusia antara 36 hingga 40 tahun dan masih memiliki masa kerja sekitar 26 tahun sebelum pensiun. Jumlah ini tergolong kecil jika dibandingkan dengan lulusan sarjana yang mencapai sekitar 1,8 hingga 1,9 juta orang per tahun. Oleh karena itu, diperlukan proses regenerasi 57 guru yang terencana dan bertahap. Terlebih lagi, menurut data Statistik Pendidikan Tinggi 2020 dari Databoks, terdapat 29.413 program studi di perguruan tinggi, dengan 6.032 program studi (sekitar 21%) berada dalam kelompok bidang ilmu pendidikan. Hal ini menunjukkan potensi besar dalam jumlah lulusan pendidikan yang dihasilkan setiap tahun. Jika masa jabatan atau usia pensiun guru diperpanjang, hal tersebut berpotensi menimbulkan kontradiksi dengan kenyataan banyaknya lulusan sarjana pendidikan. Kondisi ini justru dapat menghambat proses regenerasi dan menciptakan peluang pengangguran yang lebih tinggi di kalangan lulusan baru. 16. Bahwa merujuk pada keterangan DPR RI pada angka 1 s.d 15 tersebut, maka telah jelas bahwa baik guru maupun dosen merupakan profesi mulia yang sama-sama berperan sebagai tenaga pendidik profesional. Guru adalah pilar utama dalam membangun fondasi bangsa yang memiliki peran yang sangat krusial dalam membentuk karakter dan kecerdasan generasi penerus. Namun demikian, meskipun memiliki kesamaan sebagai tenaga pendidik profesional, terdapat perbedaan dalam hal kompleksitas tugas dan tanggungjawab yang dipertegas melalui pendefinisian guru dan dosen dalam UU 14/2005, perbedaan dalam ruang lingkup jenjang pendidikan dalam melaksanakan tugas, perbedaan kualifikasi akademik yang dipersyatkan, perbedaan persyaratan dalam kenaikan jabatan fungsional tertinggi, dan perbedaan kewajiban antara guru dan dosen. Perbedaan- perbedaan tersebut tentu akan berdampak pada perbedaan perlakuan khususnya berkenaan dengan batasan usia pensiun. Pembentuk undang-undang dalam hal ini telah memberikan pengaturan batas usia pensiun yang berbeda sebagai bentuk perlakuan yang wajar dan proporsional terhadap beban dan kompleksitas masing-masing profesi. Perbedaan tersebut tidak dimaksudkan sebagai bentuk diskriminasi, melainkan didasarkan pada alasan rasional dan objektif. 58 17. Bahwa selain argumentasi di atas, mengutip pendapat Prof. Sudiman Kartohadiprajo, Laica Marzuki, dan Bagir Manan yang menyatakan pada intinya bahwa menyamakan sesuatu yang berbeda atau tidak sama, sama tidak adilnya dengan membedakan yang sama, sebagai berikut:  Pendapat Prof. Sudiman Kartohadiprodjo bahwa: “Menyamakan sesuatu yang tidak sama, sama tidak adilnya dengan membedakan yang sama.” (Pers dan Kaum Perempuan di Indonesia: Bagir Manan: hlm. 8).  Pendapat Laica Marzuki bahwa: “Ketidakadilan (ungenrechtigkeit) bukan hanya membedakan dua hal yang sama, tetapi juga menyamakan dua hal yang berbeda.” (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-X/2012: hlm.84).  Pendapat Bagir Manan bahwa: Ada adagium lama yang diketahui oleh setiap ahli hukum yang mengatakan, “Menyamakan sesuatu yang berbeda atau tidak sama, sama tidak adilnya dengan membedakan yang sama.” Dengan bahasa yang lebih mudah, dalam keadaan tertentu membedakan atau unequal treatment itu, justru merupakan syarat dan cara mewujudkan keadilan, sebaliknya dalam keadaan tertentu membuat segala sesuatu serba sama sedangkan didapati berbagai perbedaan juga akan menimbulkan dan melukai rasa keadilan. Kalau demikian, apakah ada syarat objektif agar suatu perbedaan atau unequal itu menjadi syarat untuk mewujudkan keadilan. (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-X/2012: hlm.57) 18. Bahwa adanya perbedaan pengaturan usia tersebut juga pada prinsipnya merupakan open legal policy yang dimiliki oleh pembentuk undang-undang dan hal tersebut dibenarkan sepanjang tidak menimbulkan ketidakadilan yang intolerable, tidak melanggar moralitas, rasionalitas, dan tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Hal ini juga disampaikan oleh Mahkamah dalam beberapa pertimbangan Putusan Mahkamah antara lain: a. Putusan Nomor 26/PUU-VII/2009 tentang MK dalam fungsinya sebagai pengawal konstitusi tidak mungkin untuk membatalkan undang-undang atau sebagian isinya, jikalau norma tersebut merupakan delegasi kewenangan terbuka yang dapat ditentukan 59 sebagai legal policy oleh pembentuk undang-undang sepanjang pilihan kebijakan tersebut tidak merupakan hal yang melampaui kewenangan pembentuk undang-undang, tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan, dan tidak bertentangan dengan UUD 1945. b. Putusan Nomor 37-39/PUU-VII/2010 tentang kriteria usia yang mana UUD tidak menentukan batasan usia minimal atau maksimal tertentu untuk suatu jabatan atau aktivitas pemerintahan yang diatur secara berbeda-beda dalam berbagai peraturan perundang-undangan sesuai dengan karakteristik kebutuhan jabatan masing-masing. c. Putusan Nomor 6/PUU-III/2005 tentang persyaratan pengusulan calon pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah harus melalui pengusulan partai politik sama sekali tidak dimaksud untuk menghilangkan hak perseorangan untuk ikut dalam pemerintah. d. Putusan Nomor 56/PUU-X/2012 tentang penentuan batas usia hakim merupakan kebijakan hukum terbuka (opened legal policy), yang sewaktu-waktu dapat diubah oleh pembentuk Undang-Undang sesuai dengan tuntutan kebutuhan perkembangan yang ada dan sesuai dengan jenis dan spesifikasi serta kualifikasi jabatan tersebut. e. Putusan Nomor 5/PUU-V/2007 tentang pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dilakukan dengan pemilihan umum secara langsung yang calonnya diajukan oleh parpol atau gabungan parpol. Hal demikian merupakan kebijakan pembentuk undang- undang. f. Putusan Nomor 7/PUU-XI/2013 tentang kriteria usia dalam UUD yang tidak menentukan batasan usia tertentu untuk menduduki jabatan dan aktivitas pemerintahan g. Putusan Nomor 30 dan 74/PUU-XII/2014 tentang pertimbangan batasan usia minimum merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang yang sewaktu-waktu dapat diubah sesuai dengan tuntutan kebutuhan perkembangan atau upaya legislative review. 60 Dengan demikian telah jelas bahwa pengaturan mengenai batasan pensiun merupakan suatu bentuk open legal policy yang telah didasarkan pada rasionalitas yang wajar serta prinsip proporsionalitas. 19. Berdasarkan seluruh argumentasi di atas maka DPR RI menegaskan bahwa pengaturan mengenai batas usia pensiun pada guru merupakan peraturan yang konstitusional dan tidak menimbulkan diskriminatif. Hal ini dikarenakan pembentuk undang-undang telah merumuskan norma a quo secara wajar dan proporsional yang disesuaikan dengan beban dan kompleksitas dari masing-masing profesi. 20. Bahwa sebagai informasi tambahan, berdasarkan Keputusan DPR RI Nomor 64/DPR RI/I/2024-2025 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2025 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2025-2029, Komisi X ditugaskan untuk menyiapkan Naskah Akademik dan RUU perubahan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam perkembangan proses penyusunan tersebut, Komisi X merevisi pula UU 14/2005 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Salah satu isu yang diangkat oleh Komisi X adalah persoalan penataan guru baik dari sisi kompetensi, pemerataan, maupun kesejahteraan guru. Dengan demikian, apabila Pemohon memiliki gagasan maupun masukan terkait guru dapat disampaikan secara langsung kepada Komisi X sehingga masukan-masukan yang diterima oleh DPR RI, khususnya Komisi X. Dengan demikian produk legislasi yang dihasilkan nantinya akan lebih mampu memperbaiki pelaksanaan pendidikan nasional. D. PETITUM DPR RI Demikian keterangan DPR RI disampaikan untuk menjadi bahan pertimbangan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, memutus, dan mengadili Perkara a quo dan dapat memberikan putusan sebagai berikut: 61 1. Menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (Legal Standing) sehingga permohonan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard); 2. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau paling tidak menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima; 3. Menerima Keterangan DPR RI secara keseluruhan; 4. Menyatakan Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat; dan 5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Apabila Yang Mulia Hakim Majelis Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Presiden telah menyerahkan keterangan tertulis bertanggal 8 Agustus 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 11 Agustus 2025 dan disampaikan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 12 Agustus 2025. Kemudian dilengkapi dengan tambahan keterangan tertulis bertanggal 12 September 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 15 September 2025, yang pada pokoknya sebagai berikut. KETERANGAN PRESIDEN I. POKOK PERMOHONAN PEMOHON. Bahwa Pemohon pada pokoknya memohon untuk menguji Pasal 30 ayat (4) UU 14/2005 sebagai berikut: “(4) Pemberhentian guru karena batas usia pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan pada usia 60 (enam puluh). Bertentangan dengan UUD 1945 dalam ketentuan: 1. Pasal 28D ayat (1) yang menyatakan: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” 62 2. Pasal 28I ayat (2) yang menyatakan: “Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.” dengan alasan sebagai berikut: 1. Bahwa menurut Pemohon, perbedaan Pasal 30 ayat (4) dan Pasal 67 ayat (4) UU 14/2005 dalam mengatur usia pensiun guru dan dosen tersebut merupakan perlakuan berbeda yang tidak dapat dibenarkan (unjustified differential treatment), sehingga bertentangan dengan prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. 2. Bahwa menurut Pemohon, telah terdapat Putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan terhadap kasus a quo, sehingga perbedaan pengaturan usia pensiun antara guru dan dosen tidak didasarkan atas alasan objektif, tetapi atas stereotip usia (ageism) yang merupakan bentuk diskriminasi profesi, sehingga bertentangan dengan prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. II. PENJELASAN PEMERINTAH TERHADAP KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON. Sehubungan dengan kedudukan hukum Pemohon, Pemerintah berpendapat sebagai berikut: A. Bahwa berdasar ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) serta Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PerMK 2/2021), menyebutkan bahwa Pemohon adalah Pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang. 63 Pasal 51 (1) Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara. (2) Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa: a. pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan/atau b. materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang- undang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan di atas dipertegas dalam penjelasannya, bahwa yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945. Dengan demikian, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan: 1. kualifikasinya dalam permohonan a quo sebagaimana disebut dalam Pasal 51 UU MK; 2. hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dalam kualifikasi dimaksud yang dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang diuji; dan 3. adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagai akibat berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian. B. Bahwa selanjutnya melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU- III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 dan putusan-putusan selanjutnya serta Pasal 4 ayat (2) PerMK 2/2021, Mahkamah Konstitusi telah berpendirian/berpendapat bahwa yang dimaksud dengan kerugian hak 64 dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 UU MK ditentukan dengan 5 (lima) syarat yaitu: 1. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; 2. hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya Undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; 3. kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; 4. ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya Undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan 5. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi. C. Bahwa sehubungan dengan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon, Pemerintah memberikan tanggapan sebagai berikut: 1. Bahwa Pemohon mendalilkan kedudukan hukum (legal standing) merupakan WNI yang hak konstitusional Pemohon telah dirugikan atas berlakunya Pasal 30 ayat (4) UU 14/2005 yang berbunyi, “Pemberhentian guru karena batas usia pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan pada usia 60 (enam puluh) tahun”. Sebab batas usia pensiun guru yang diatur berbeda dengan batas usia pensiun dosen dalam UU yang sama, yaitu UU 14/2005 merupakan bentuk perlakuan berbeda yang tidak dapat dibenarkan (unjustified differential treatment) serta tidak didasarkan atas alasan objektif, tetapi atas stereotip usia (ageism) yang merupakan bentuk diskriminasi profesi, sehingga bertentangan dengan prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, dengan anggapan kerugian Pemohon sebagai berikut: 1) Kerugian konstitusional nyata berupa: (i) kehilangan hak untuk bekerja dan menerima gaji/tunjangan profesi selama 5 tahun (usia 60-65 tahun); (ii) dampak terhadap perhitungan besaran tunjangan pensiun yang diterima; dan (iii) kehilangan potensi kontribusi pengajaran, pembimbingan, dan inovasi. 2) Kerugian konstitusional potensial berupa: (i) berkurangnya daya tarik profesi guru; (ii) profesi guru dianggap kurang penting atau kurang dihargai dibandingkan profesi dosen; dan (iii) dugaan 65 adanya sumber ketidakpuasan dan gesekan di kalangan pendidik. 2. Bahwa menurut Pemerintah, berdasarkan penelaahan terhadap permohonan, Pemohon dapat dinilai merupakan pihak yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang- Undang Dasar, yaitu berupa perorangan warga negara Indonesia. Namun demikian, menurut Pemerintah, Pemohon tidak memiliki hak konstitusional yang telah dirugikan oleh berlakunya UU 14/2005 atau setidak-tidaknya anggapan kerugian yang diderita Pemohon bukan disebabkan karena keberlakuan UU 14/2005. Bahwa ketentuan a quo tidak melanggar ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 karena Pemohon masih memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum dimana Pemohon tetap dapat melaksanakan profesinya sebagai guru sejak diangkat hingga akan memasuki usia pensiun. Pasal a quo juga memberikan jaminan dan kepastian hukum yang jelas terkait usia pensiun guru. Selain itu pada penelaahan terhadap dalil kedudukan hukum (legal standing) Pemohon yang pada dasarnya mempermasalahkan kerugian akibat perbedaan batas usia pensiun antara guru dan dosen, padahal batas usia pensiun merupakan konsekuensi logis dari pilihan hukum yang telah diambil ketika memilih suatu profesi. Dengan demikian, berdasarkan penalaran yang wajar, bila Pemohon secara sadar telah memilih profesi sebagai guru, maka secara mutatis mutandis telah menyadari pula konsekuensi batas usia pensiun dari profesi guru, hal ini yang tentunya sudah menjadi keadaan yang pasti akan dialami/berlaku bagi semua pekerjaan/profesi untuk memasuki waktu akhir (pensiun) dari pekerjaan atau profesinya. Sehingga tidak relevan bila setelah Pemohon menjalani profesi guru dan mendekati batas usia pensiun baru kemudian menganggap terdapat kerugian atas ketentuan batas usia pensiun guru. Hal ini menunjukkan anggapan kerugian yang didalilkan oleh Pemohon bukanlah disebabkan karena keberlakuan Pasal 30 ayat (4) UU 14/2005, 66 melainkan merupakan konsekuensi dari pilihan yang secara sadar telah dipilih oleh Pemohon ketika memilih profesi guru. 3. Bahwa dalil hak konstitusional yang dimiliki oleh Pemohon sebagaimana tertuang dalam Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 sama sekali tidak dicederai oleh keberlakuan Pasal 30 ayat (4) UU 14/2005. Adanya perbedaan pengaturan batas usia pensiun antara Guru dan Dosen dalam UU a quo sepanjang penentuan persyaratan diatur secara objektif merupakan kebutuhan yang memang perlu diatur dalam suatu jabatan dan bukan berarti mengandung unsur diskriminatif. Perbedaan pengaturan atas batas usia pensiun dapat dibenarkan sepanjang tugas, fungsi, peran dan kebutuhan atas jabatan tersebut berbeda. Bahwa Guru dan Dosen merupakan dua jabatan yang memiliki tugas, fungsi, peran dan kebutuhan yang berbeda sehingga justru akan menimbulkan diskriminasi apabila memperlakukan hal yang sama terhadap suatu yang berbeda atau sebaliknya memperlakukan berbeda terhadap hal yang sama. 4. Bahwa terhadap kerugian potensial atau nyata yang didalilkan oleh Pemohon, dinyatakan tidak berdasar secara hukum serta merupakan asumsi semata yang belum terbukti terjadi, mengingat minat masyarakat untuk mengikuti pendidikan profesi guru senantiasa menunjukkan peningkatan. Berdasarkan uraian tersebut, oleh karena tidak terdapat kerugian konstitusional yang dialami oleh Para Pemohon, maka menurut Pemerintah, Para Pemohon tidak memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing), sehingga mohon Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard). III. KETERANGAN PEMERINTAH TERHADAP POKOK PERMOHONAN PEMOHON. Bahwa terhadap alasan permohonan sebagaimana disebutkan pada angka I, Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut: 67 A. Perbedaan Dikotomis antara Profesi Guru dan Profesi Dosen 1. Bahwa UU 14/2005 pada prinsipnya mengatur secara jelas adanya perbedaan dikotomis antara profesi guru dan dosen sebagaimana termuat dalam tabel berikut: Tabel 1. Perbedaan Dikotomis antara Profesi Guru dan Dosen Mengacu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Aspek Guru Dosen Pengertian (Ruang Lingkup Profesi dan Tugas Utama) Pasal 1 angka 1: Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Pasal 1 angka 2: Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Kedudukan Pasal 2 ayat (1): Guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang- undangan. Pasal 4: Kedudukan guru sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Pasal 3 ayat (1): Dosen mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan tinggi yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang- undangan. Pasal 5: Kedudukan dosen sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran dosen sebagai agen pembelajaran, pengembang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta pengabdi kepada masyarakat berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. 68 Aspek Guru Dosen Kualifikasi, Kompetensi, dan Sertifikasi Pasal 8: Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Pasal 9: Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana atau program diploma empat. Pasal 11: (1) Sertifikat pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan. (2) Sertifikasi pendidik diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh Pemerintah. (3) Sertifikasi pendidik dilaksanakan secara objektif, transparan, dan akuntabel. Pasal 12: Setiap orang yang telah memperoleh sertifikat pendidik memiliki kesempatan yang sama untuk diangkat menjadi guru Pasal 45: Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, dan memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan satuan pendidikan tinggi tempat bertugas, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Pasal 46: (1) Kualifikasi akademik dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 diperoleh melalui pendidikan tinggi program pascasarjana yang terakreditasi sesuai dengan bidang keahlian. (2) Dosen memiliki kualifikasi akademik minimum: a. Lulusan program magister untuk program diploma atau program sarjana; dan b. Lulusan program doktor untuk program pascasarjana. (3) Setiap orang yang memiliki keahlian dengan prestasi luar biasa dapat diangkat menjadi dosen. Pasal 47: (1) Sertifikat pendidik untuk dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 diberikan setelah memenuhi syarat sebagai berikut: 69 Aspek Guru Dosen pada satuan pendidikan tertentu. a. Memiliki pengalaman kerja sebagai pendidik pada perguruan tinggi sekurang- kurangnya 2 (dua) tahun; b. Memiliki jabatan akademik sekurang- kurangnya asisten ahli; dan c. Lulus sertifikasi yang dilakukan oleh perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan pada perguruan tinggi yang ditetapkan oleh Pemerintah. Hak Pasal 14 ayat (1): Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berhak: a. Memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial; b. Mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja; c. Memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual; d. Memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi; e. Memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk Pasal 51: Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, dosen berhak: a. peroleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial; b. mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja; c. memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual; d. memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar, informasi, sarana dan prasarana pembelajaran, serta penelitian dan 70 Aspek Guru Dosen menunjang kelancaran tugas keprofesionalan; f. Memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan/ atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan; g. Memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas; h. Memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi; i. Memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan; j. Memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi; dan / atau k. Memperoleh pelatihan dan pengembangan. profesi dalam bidangnya. pengabdian kepada. masyarakat; e. memiliki kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan; f. memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan peserta didik; dan g. memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi/organisasi profesi keilmuan. Kewajiban Pasal 20: Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berkewajiban: a. Merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran; b. Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan Pasal 60: Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, dosen berkewajiban: a. Melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; b. Merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran; c. Meningkatkan dan mengembangkan 71 Aspek Guru Dosen dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; c. Bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran; d. Menjunjung tinggi peraturan perundang- undangan, hukum, dan kode etik guru, serta nilai- nilai agama dan etika; dan e. Memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa. kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; d. Bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, kondisi fisik tertentu, atau latar belakang sosioekonomi peserta didik dalam pembelajaran; e. Menjunjung tinggi peraturan perundang- undangan, hukum, dan kode etik, serta nilai-nilai agama dan etika; dan f. Memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa. Beban Kerja Pasal 35: (1) Beban kerja guru mencakup kegiatan pokok yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing dan melatih peserta didik, serta melaksanakan tugas tambahan. (2) Beban kerja guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan sebanyak-banyaknya 40 (empat puluh) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu. Pasal 72: (1) Beban kerja dosen mencakup kegiatan pokok yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran, melakukan evaluasi pembelajaran, membimbing dan melatih, melakukan penelitian, melakukan tugas tambahan, serta melakukan pengabdian kepada masyarakat. (2) Beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang- kurangnya sepadan dengan 12 (dua belas) satuan kredit semester dan sebanyak- banyaknya 16 (enam 72 Aspek Guru Dosen belas) satuan kredit semester. Sumber: UU 14/2005. 2. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam UU 14/2005, terdapat pengaturan yang jelas berbeda terhadap profesi guru dan dosen, sehingga meskipun terdapat persamaan dalam kedudukan sebagai pendidik dalam 1 (satu) rezim undang-undang, hal demikian tidak lantas dapat menjadi alasan penyamaan terhadap setiap aspek pengaturannya. Ketentuan UU 14/2005 mengatur perbedaan yang signifikan definisi dan kedudukan antara guru dan dosen, yaitu guru dikonstruksikan sebagai “pendidik profesional”, adapun dosen sebagai “pendidik profesional dan ilmuwan”. Lebih lanjut, dalam pengertian tersebut juga disebutkan bahwa tugas utama guru adalah “mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik”, adapun dosen memiliki tugas utama yaitu “mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.” Hal demikian ditegaskan dalam pengaturan mengenai kedudukan, yang mana guru dikonstruksikan sebagai “agen pembelajaran”, adapun dosen diatur sebagai “agen pembelajaran, pengembang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta pengabdi kepada masyarakat.” 3. Bahwa UU 14/2005 mengatur perbedaan yang signifikan terkait kualifikasi dan sertifikasi guru dan dosen dalam uraian berikut. Pertama, terdapat perbedaan syarat kualifikasi akademik bagi guru dan dosen. Dalam hal ini, kualifikasi akademik bagi guru adalah lulusan pendidikan program sarjana atau diploma empat. Hal ini berbeda dengan syarat kualifikasi akademik bagi dosen yaitu lulusan program magister untuk program diploma atau sarjana dan lulusan program doktor untuk program pascasarjana. Kedua, terdapat perbedaan signifikan mengenai pengaturan sertifikasi bagi guru dan 73 dosen. Dalam hal ini, sertifikasi bagi guru cenderung diatur secara generik, yaitu dimana setiap pendidik dapat diberikan sepanjang memenuhi persyaratan. Berbeda dengan dosen yang diatur bahwa sertifikat pendidik harus memenuhi syarat, meliputi: pengalaman kerja sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, jabatan akademik sekurang-kurangnya asisten ahli, dan telah lulus sertifikasi. 4. Bahwa ketentuan mengenai hak, kewajiban, dan beban kerja antara guru dan dosen juga diatur sangat berbeda dalam UU 14/2005. Dalam hal ini, hak, kewajiban, dan beban kerja bagi dosen yang secara mendasar berbeda dengan guru adalah terkait perannya dalam tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan/pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Hal demikian sangat berbeda dengan guru yang difokuskan pada peran/tugas dalam aspek pendidikan/pembelajaran, tanpa kemudian dibebani tugas untuk melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 5. Bahwa berdasarkan perbedaan konstruksi pengaturan terhadap profesi guru dan dosen dalam UU 14/2005, maka hal yang perlu dipahami, yaitu walaupun kedua profesi pendidik tersebut diatur dalam rezim undang-undang yang sama, tetapi kedua profesi tersebut memiliki persyaratan, kualifikasi, serta hak dan kewajiban yang sangat berbeda. Pun, bila menggunakan dasar argumentasi Pemohon mengenai kesamaan peran guru dan dosen dalam aspek pendidikan, apakah logis menyamakan: (a) kualifikasi dan sertifikasi dosen; dan (b) hak dan kewajiban dalam bidang penelitian dan pengabdian masyarakat bagi dosen, terhadap guru? Upaya Pemohon untuk mencampurkan pengaturan terhadap kedua profesi tersebut justru mempertentangkan perbedaan profesi guru dan dosen yang secara naturalia diametral, padahal keduanya secara mendasar memang memiliki persyaratan serta corak tugas yang berbeda. Dalam hal ini, keragaman pengaturan seharusnya tidak dimaknai sebagai diskriminasi atas profesi, tetapi justru merupakan penyesuaian terhadap perbedaan kebutuhan dari masing-masing profesi tersebut. Oleh karena itu, mengacu pada perbedaan 74 konstruksi mendasar kedua profesi tersebut, maka menjadi tidak logis untuk mengharuskan detail pengaturan yang sama terhadap kedua profesi tersebut, termasuk mengenai batas usia pensiun. B. Urgensi Penentuan Batas Usia Pensiun Guru 1. Bahwa pengaturan batas usia pensiun guru pada UU 14/2005 memperhatikan eksistensi ketentuan hukum yang berlaku bagi guru sebagai pegawai negeri sipil secara umum dalam rezim pengaturan sebelumnya dan penentuan berakhirnya perjanjian kerja bagi guru non- ASN. Untuk mengetahui eksistensi pengaturan tersebut, maka perlu ditelisik ketentuan peraturan perundang-undangan melalui uraian sebagai berikut: a. Secara historis, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya disebut PP 32/1979) merupakan peraturan yang pertama kali merumuskan norma berkenaan dengan batas usia pensiun bagi guru yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil. Rumusan Pasal a quo tercantum pada Pasal 3 ayat (2) PP 32/1979 yang menyatakan bahwa batas usia pensiun bagi pegawai negeri sipil adalah usia 56 (lima puluh enam) tahun. Lebih lanjut, Pasal 4 ayat (2) huruf b angka 10 dan 12 PP 32/1979 mengatur bahwa guru yang ditugaskan secara penuh pada Sekolah Dasar, Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dapat memperoleh perpanjangan batas usia pensiun hingga usia 60 (enam puluh) tahun. Dalam PP 32/1979 tersebut juga telah terdapat pengaturan bahwa batas usia pensiun bagi dosen hingga usia 65 (enam puluh lima) tahun. b. PP 32/1979 kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya disebut PP 1/1994). Perubahan yang tertuang dalam PP 1/1994 sendiri tidak mengubah rumusan pasal berkaitan dengan batas usia pensiun guru maupun 75 perpanjangan batas usia pensiun guru. Dalam perubahan PP 1/1994 tersebut, terdapat perubahan pengaturan terhadap batas usia pensiun bagi Guru Besar (Profesor) yaitu sampai dengan usia 70 (tujuh puluh) tahun, adapun terhadap dosen dalam jabatan fungsional lain tidak terdapat perubahan. c. Berdasarkan pengaturan batas usia pensiun guru dalam Pasal 30 ayat (4) UU 14/2005 dan dengan memperhatikan ketentuan batas usia pensiun guru pada PP 32/1979, maka ketentuan Pasal 30 ayat (4) UU 14/2005 justru telah berupaya memberikan kesempatan yang lebih luas dengan melakukan ekstensifikasi batas usia pensiun guru dari yang sebelumnya berusia 56 (lima puluh enam) tahun yang dapat diperpanjang hingga 60 (enam puluh) tahun sebagaimana diatur dalam PP 32/1979, menjadi 60 (enam puluh) tahun tanpa harus melalui mekanisme perpanjangan batas usia pensiun sebagaimana diatur dalam UU 14/2005. Lebih lanjut, ketentuan mengenai batas usia pensiun bagi dosen secara legal historis juga menggunakan batas usia pensiun pada usia 65 (enam puluh lima) tahun, sehingga perbedaan pengaturan batas usia pensiun antara guru dan dosen dalam UU 14/2005 sesungguhnya memiliki basis alasan hukum. Dengan demikian, dapat disimpulkan pula bahwa penentuan batas usia pensiun guru pada UU 14/2005 telah memperhatikan dan mendasarkan pada batas usia pensiun maksimum yang dapat diperoleh berdasarkan PP 32/1979. d. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dinyatakan bahwa Guru dapat diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena alasan-alasan sebagai berikut: 1) meninggal dunia; 2) mencapai batas usia pensiun; 3) atas permintaan sendiri; 4) sakit jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat melaksanakan tugas secara terus-menerus selama 12 (dua belas) bulan; atau 76 5) berakhirnya perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama antara guru dan penyelenggara pendidikan. Bahwa selanjutnya, Pasal 30 ayat (4) undang-undang dimaksud menegaskan bahwa pemberhentian guru karena mencapai batas usia pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan pada usia 60 (enam puluh) tahun. Bahwa berdasarkan penafsiran sistematis atas ketentuan dimaksud, dapat dipahami bahwa batas usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b jo. ayat (4) berlaku terhadap Guru yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), karena pemberhentiannya dilakukan berdasarkan ketentuan usia pensiun yang ditetapkan secara nasional. Sementara itu, bagi Guru Non-ASN, mekanisme pemberhentiannya tidak didasarkan pada ketentuan usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), melainkan mengacu pada ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf e, yaitu diberhentikan dengan hormat karena berakhirnya perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama antara Guru dengan penyelenggara satuan pendidikan, dalam hal ini lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat atau pihak swasta. Dengan demikian, ketentuan batas usia pensiun sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (4) secara hukum hanya berlaku bagi Guru ASN, sedangkan bagi Guru Non-ASN, pemberhentian dilakukan berdasarkan mekanisme kontraktual antara para pihak sesuai dengan masa berlaku hubungan kerja sebagaimana tercantum dalam perjanjian kerja. 2. Melalui uraian tersebut, perlu dipahami bahwa penentuan batas usia pensiun guru dalam Pasal 30 ayat (4) UU 14/2005 secara legal historis sejalan dengan ketentuan hukum yang berlaku bagi guru dalam rezim pengaturan sebelumnya, yaitu pada usia 60 (enam puluh) tahun. Hal serupa juga terjadi pada dosen yang batas usia pensiunnya sejalan dengan pengaturan pada rezim sebelumnya, yaitu pada usia 65 (enam 77 puluh lima) tahun. Dengan demikian, pengaturan dalam UU 14/2005 yang membedakan batas usia pensiun antara kedua profesi tersebut bukanlah hal yang baru, melainkan pilihan kebijakan hukum terbuka (open legal policy) yang memiliki dasar legal historis yang kuat. 3. Bahwa penentuan batas usia pensiun guru 60 (enam puluh) tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (4) UU 14/2005 tidak hanya didasarkan dengan merujuk pada PP 32/1979, tetapi juga relevan untuk dipertahankan pada pemahaman yang komprehensif dan kontekstual, yakni dengan mendasarkan pada penalaran logis dan ilmiah yang dapat dibuktikan secara empiris dengan memosisikan guru sebagai pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada satuan pendidikan Dasar penentuan batas usia guru tersebut perlu untuk tetap dipertahankan dengan justifikasi secara empiris berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Dewi Rosita Rusdi dengan judul “Pengaruh Usia Guru, Pengalaman dalam Mengajar, dan Tingkat Pendidikan Guru terhadap Profesionalitas Kinerja Guru di MTS Al Urwatul Wustqo Bulurejo Diwek Jombang”, ditemukan bahwa terdapat hubungan antara pertambahan usia guru dengan penurunan aspek fisiologis tertentu. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa pada rentang usia 30 hingga 45 tahun, guru mulai mengalami penurunan fungsi fisiologis yang dapat memengaruhi kualitas kinerjanya.(Vide Bukti PK-1) 4. Lebih lanjut lagi justifikasi empiris berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sylvester J.O Odanga dan Peter J.O Aloka dengan judul “Effects of Age on Teachers’ Self-Efficacy: Evidence from Secondary Schools”, ditemukan bahwa berdasarkan analisis kualitatif, efikasi diri pada guru (keyakinan seorang guru terhadap kemampuannya sendiri untuk mengorganisasi dalam melaksanakan tindakan-tindakan yang diperlukan guna mencapai hasil pembelajaran yang diinginkan pada murid-muridnya) memiliki keterkaitan yang signifikan dengan faktor usia, dimana efikasi diri pada guru meningkat sejak awal masa kerja hingga mencapai usia paruh baya. Di mana efikasi diri dimaksud 78 mengalami peningkatan sejak awal masa pengangkatan sebagai tenaga pendidik hingga mencapai usia paruh baya. Bahwa setelah melewati usia paruh baya, efikasi diri guru cenderung berada dalam kondisi stabil. Namun demikian, memasuki usia lanjut menjelang masa pensiun, efikasi diri guru mengalami penurunan yang disebabkan oleh meningkatnya tekanan dan tuntutan kehidupan di luar pekerjaan.(Vide Bukti PK-2) 5. Bahwa dengan merujuk pada kedua hasil penelitian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat kecenderungan penurunan kemampuan dan efikasi guru seiring bertambahnya usia dalam melaksanakan tugas mengajar di kelas. Maka dari itu, dengan penalaran yang logis, penentuan batas usia pensiun guru pada usia 60 (enam puluh) tahun dalam UU 14/2005 dapat dinilai sebagai pengaturan yang didasarkan pada pemahaman yang kontekstual dan ilmiah. 6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka sangat jelas bahwa penentuan batas usia pensiun telah memperhatikan, mempertimbangkan, dan merujuk pada 2 (dua) hal pokok yang sangat penting dalam penentuan batas usia pensiun. Pertama, kesesuaian pengaturan batas usia pensiun guru dengan ketentuan dalam rezim pengaturan sebelumnya. Hal ini dapat dilihat kesesuaian dan konsistensi antara ketentuan batas usia pensiun guru pada PP 32/1979 jo. PP 1/1994 dengan UU 14/2005, yakni batas usia pensiun guru pada usia 60 (enam puluh) tahun. Kedua, karakteristik guru sebagai pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada satuan pendidikan. Penentuan batas usia guru pada usia 60 (enam puluh) tahun tetap relevan untuk dipertahankan karena sesuai dengan pemahaman yang komprehensif dan kontekstual berdasarkan hasil pemikiran yang logis dan ilmiah serta dapat dibuktikan secara empiris. 79 C. Penentuan Batas Usia Pensiun Guru adalah kebijakan hukum terbuka (open legal policy) Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 62/PUU-XIX/2021, Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017, Putusan Nomor 30-74/PUU-XII/2014, Putusan Nomor 56/PUU-X/2012, Putusan Nomor 49/PUU-IX/2011, Putusan Nomor 7/PUU-IX/2011, dan Putusan Nomor 15/PUU-V/2007, ditegaskan bahwa ketentuan mengenai batas usia pensiun merupakan kebijakan hukum terbuka (open legal policy) yang menjadi kewenangan pembentuk undang-undang. Oleh karena itu, berapa pun batas usia pensiun yang ditetapkan oleh pembentuk undang-undang tidak dapat dinilai sebagai ketentuan yang inkonstitusional sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusi. Perubahan atas batas usia pensiun sepenuhnya merupakan ranah legislative review, sehingga ketentuannya dapat diubah sewaktu-waktu oleh pembentuk undang-undang berdasarkan tuntutan perkembangan kebutuhan, serta disesuaikan dengan jenis, spesifikasi, dan kualifikasi jabatan yang bersangkutan. Dengan demikian, pilihan kebijakan atas batas usia pensiun, selama berada dalam kerangka hukum yang konstitusional, tidak dapat dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. D. Penetapan Batas Usia Pensiun (BUP) Jabatan Guru Dalam UU Nomor 14 Tahun 2005 Sejalan Dengan Kebijakan dan Manajemen ASN Nasional Pasal 55 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) menetapkan bahwa batas usia pensiun (BUP) Pegawai ASN sebagai berikut: 1. Jabatan Manajerial a. 60 (enam puluh) tahun bagi pegawai ASN yang menduduki pejabat pimpinan tinggi utama, pejabat pimpinan tinggi madya, dan pejabat pimpinan tinggi pratama; b. 58 (lima puluh delapan) tahun bagi pejabat administrator dan pejabat pengawas. 80 2. Jabatan Nonmanajerial a. BUP ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur masing-masing jabatan fungsional; b. 58 (lima puluh delapan) tahun bagi pejabat pelaksana. Sejalan dengan ketentuan dalam UU ASN tersebut, Pasal 239 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (PP Manajemen PNS), menetapkan batas usia pensiun (BUP) secara berjenjang bagi pejabat fungsional, yaitu: 58 (lima puluh delapan) tahun bagi pejabat fungsional ahli pertama dan ahli muda; 60 (enam puluh) tahun bagi pejabat fungsional madya; serta 65 (enam puluh lima) tahun bagi pejabat fungsional ahli utama. Namun demikian, ketentuan Pasal 240 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 menegaskan bahwa dalam hal Pegawai Negeri Sipil menduduki Jabatan Fungsional yang batas usia pensiunnya ditentukan dalam undang-undang tersendiri, maka batas usia pensiun yang berlaku adalah sebagaimana diatur dalam undang-undang yang terkait. Bahwa dalam hal ini, guru sebagai tenaga profesional memiliki pengaturan tersendiri mengenai batas usia pensiun sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, yang menyatakan bahwa pemberhentian guru karena mencapai batas usia pensiun dilakukan pada usia 60 (enam puluh) tahun, tanpa membedakan jenjang jabatan fungsionalnya, baik sebagai guru ahli pertama, guru ahli muda, maupun guru ahli utama. Bahwa kebijakan penetapan batas usia pensiun bagi guru sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun merupakan bentuk pengakuan dan penghormatan negara terhadap peran strategis guru sebagai tenaga profesional dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Penyeragaman batas usia pensiun tersebut memberikan kepastian hukum serta ruang waktu yang memadai bagi guru untuk melaksanakan tugas dan 81 tanggung jawabnya dalam penyelenggaraan pendidikan, peningkatan mutu pembelajaran, serta pengembangan peserta didik secara berkelanjutan. Berdasarkan data dari Data Pokok Pendidikan (Dapodik) per Juli 2025, tercatat sebanyak 982.111 (sembilan ratus delapan puluh dua ribu seratus sebelas) guru dengan jenjang jabatan fungsional ahli pertama dan 334.765 (tiga ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh lima) guru dengan jenjang jabatan fungsional ahli muda yang memperoleh manfaat dari kebijakan tersebut, yaitu tetap dapat melaksanakan tugas kedinasan sampai dengan mencapai usia pensiun 60 (enam puluh) tahun. E. Pengaruh Perubahan Batas Usia Pensiun terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Calon Guru Bahwa pemberlakuan perubahan batas usia pensiun (BUP) bagi guru menjadi 65 (enam puluh lima) tahun berpotensi menimbulkan dampak terbatasnya formasi jabatan bagi lulusan sarjana kependidikan pendidikan profesi guru yang baru, sehingga dapat menghambat kesempatan kerja dan regenerasi tenaga pendidik di satuan pendidikan. Kebijakan tersebut berisiko menurunkan tingkat serapan tenaga guru baru dalam dunia kerja, yang pada akhirnya dapat memengaruhi peremajaan dan dinamika kualitas sumber daya manusia di sektor pendidikan. Sebagai gambaran, lulusan sarjana kependidikan pada tahun 2024 sejumlah 224.866 orang sedangkan pada tahun 2025 guru yang pensiun sejumlah 68.390 orang guru. Apabila guru diperpanjang batas usia pensiunnya maka dalam 5 (lima) tahun ke depan tidak ada guru yang pensiun dan lulusan sarjana kependidikan semakin sedikit memiliki peluang mendaftar sebagai guru ASN. IV. PETITUM Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, dapat memberikan putusan sebagai berikut: 1. Menerima Keterangan Presiden secara keseluruhan; 82 2. Menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing); 3. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard); 4. Menyatakan ketentuan Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). TAMBAHAN KETERANGAN PRESIDEN A. Pertanyaan dari Yang Mulia Hakim Anggota Mahkamah Konstitusi Prof. Dr. Arief Hidayat S.H., M.S. 1. Dua penelitian yang dipaparkan itu, coba dilengkapi, dan itu hasil penelitian tahun berapa dan apakah itu penelitian yang terupdate? Terhadap pertanyaan tersebut, penjelasan/tanggapan sebagai berikut: Kedua penelitian yang sebelumnya telah disampaikan dilakukan pada tahun 2022 dan 2024. Lebih lanjut lagi terdapat juga penelitian dari Vedovato dan Monteiro pada tahun 2014 dengan judul “Health Conditions and Factors Related to the Work Ability of Teachers” (vide Bukti PK-3), di mana penelitian ini menegaskan adanya korelasi yang signifikan antara kondisi kesehatan dengan kemampuan kerja (work ability) guru, di mana faktor-faktor seperti kelelahan fisik, gangguan tidur, nyeri tubuh, beban keluarga, serta lamanya masa pengabdian berimplikasi nyata pada penurunan kapasitas kerja. Penelitian tersebut juga menekankan bahwa penurunan kemampuan kerja (work ability index) tampak terutama pada guru yang telah berusia lanjut dan berkarier lebih lama, dengan manifestasi menurunnya kondisi kesehatan berupa keluhan nyeri muskuloskeletal pada otot, sendi, tulang, maupun jaringan penunjang lainnya sebagai akibat akumulasi beban kerja yang tinggi. 83 Bahwa kondisi serupa juga relevan dengan konteks guru di Indonesia, mengingat kewajiban mengajar tatap muka minimal 24 jam per minggu yang dilaksanakan dengan berinteraksi langsung dengan siswa, disertai dengan pemenuhan beban kerja lainnya seperti penyusunan rencana pembelajaran, melakukan penilaian, pelatihan dan pembimbingan siswa, serta tugas tambahan lain yang harus diselesaikan di luar jam tatap muka. Bahwa selain hasil penelitian sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2015 telah melaksanakan Uji Kompetensi Guru berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 43 Tahun 2015 tentang Uji Kompetensi Guru atau Pendidik Lainnya dan Tenaga Kependidikan (vide Bukti PK-4). Bahwa Uji Kompetensi Guru (UKG) dimaksud merupakan instrumen pengujian atas penguasaan kompetensi profesional dan pedagogik dalam ranah kognitif, yang sekaligus merupakan bagian dari mekanisme penilaian kinerja serta kompetensi guru atau pendidik lainnya dan tenaga kependidikan, dan hasilnya menjadi dasar bagi penetapan program pengembangan keprofesian keprofesian berkelanjutan serta pembinaan karier guru. Bahwa UKG tersebut dilaksanakan terhadap seluruh guru, baik yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS), honorer pada satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah daerah dan guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat serta pengawas sekolah sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan. Bahwa jumlah guru yang mengikuti UKG pada tahun 2015 mencapai 2.670.776 orang. Adapun hasil UKG menunjukkan adanya tren penurunan yang cukup signifikan terhadap capaian kompetensi guru setelah melewati usia 41 (empat puluh satu) tahun. Data UKG menunjukkan bahwa skor guru pada usia 41-45 tahun mencapai rata-rata 56,54 (laki-laki) dan 55,02 (perempuan), yang merupakan titik capaian tertinggi. Namun, setelah usia tersebut terjadi penurunan tajam, di mana pada kelompok usia 56-60 tahun skor hanya mencapai 48,22 (laki-laki) dan 46,69 (perempuan). 84 Bahwa berdasarkan hasil UKG tersebut sebagaimana tergambar dalam diagram di bawah ini, secara empirik tergambar bahwa guru dengan usia lebih dari 41 (empat puluh satu) tahun menunjukkan penurunan capaian kompetensi secara drastis, sehingga memperkuat argumentasi bahwa kemampuan profesional guru berbanding lurus dengan faktor usia. 2. Karena ada indikasi sekarang ini tingkat harapan hidup manusia Indonesia itu sudah meningkat, bertambah, ya. Jadi, semula tingkat harapan hidupnya sekian, sekarang sudah naik. Sehingga hasil penelitian-penelitian menunjukkan bahwa kematangan seseorang Indonesia karena tingkat harapan hidupnya itu sudah meningkat, maka kemungkinan saja malah dengan usianya bertambah, sekarang karena tingkat harapan hidup dan tingkat kesehatannya sudah bagus, maka sebetulnya peak performance dari ASN atau pejabat atau guru atau apa pun itu bisa meningkat secara otomatis. Terhadap pertanyaan tersebut, penjelasan/tanggapan sebagai berikut: Bahwa pada tahun 2025, Tim Sekretariat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah melakukan suatu penelitian yang mengaitkan secara langsung antara angka harapan hidup penduduk 85 Indonesia dengan penetapan Batas Usia Pensiun dengan data-data sebagai berikut (vide Bukti PK-5 dan Bukti PK-6): Tabel 1 Proyeksi Penduduk dan Pertumbuhan Penduduk Indonesia Menurut Kelompok Umum dan Skenario, 2020-2050 Berdasarkan proyeksi demografi nasional, pada tahun 2050 proporsi penduduk Indonesia yang berusia 60 (enam puluh) tahun ke atas atau yang termasuk kategori lanjut usia (lansia) diperkirakan meningkat menjadi 21,90% atau sekitar 72,03 juta jiwa. Persentase tersebut telah melampaui angka 10% dari total penduduk sehingga secara hukum kependudukan menandai bahwa Indonesia memasuki fase struktur penduduk menua (aging population). Bahwa lebih lanjut, sesuai dengan skenario tren sebagaimana tercantum dalam Tabel 1, diperkirakan pada tahun 2050 jumlah penduduk berusia 65 (enam puluh lima) tahun ke atas mencapai 52.723,85 ribu jiwa, yang menunjukkan adanya lonjakan signifikan apabila dibandingkan dengan tahun 2020 yang hanya berjumlah 16.593,81 ribu jiwa (vide Bukti PK-5 dan Bukti PK-6). 86 Bagan 1. Proyeksi Penduduk Indonesia Berdasarkan Skenario Tren, 2020 dan 2050 Temuan dalam proyeksi tersebut selaras dengan temuan terkait angka harapan hidup (AHH), di mana terdapat kenaikan rata-rata AHH dari semula pada tahun 2023 sebesar 72,13 tahun (72 tahun 1 bulan 17 hari) pada tahun 2024 menjadi sebesar 72,39 (72 tahun 4 bulan 20 hari). Sehinngga secara hitungan angka harapan hidup rata-rata di Indonesia naik 0,26 atau sekitar 3 bulan 2 hari. Dengan merujuk pada data BPS tahun 2024, rata-rata usia harapan hidup penduduk Indonesia untuk jenis kelamin perempuan mencapai 74,21 tahun dan untuk laki-laki 70,32 tahun. Sehingga dalam seluruh temuan terkait kependudukan Indonesia mengindikasikan bahwa sampai dengan tahun 2050 penduduk mayoritas masih berada di kategori dewasa atau masuk dalam usia produktif (angkatan kerja) (vide Bukti PK-5 dan PK-6). Bila dikomparasikan dengan angka harapan hidup di dunia maka secara umum perkembangan angka harapan hidup di dunia juga menunjukkan bahwa harapan hidup terus meningkat. Hal ini sebagaimana digambarkan dalam Grafik 1. 87 Grafik 1. Perkembangan Harapan Hidup Dunia per Tahun Bahwa berdasarkan perkembangan historis maupun proyeksi demografi, angka harapan hidup penduduk dunia, termasuk kawasan Asia dan Indonesia, secara konsisten mengalami peningkatan yang signifikan sehingga menandai pergeseran struktur kependudukan menuju fase menua (aging population) (vide Bukti PK-5). Diagram 2. Tren Jumlah Penduduk Bekerja dan Pengangguran di Indonesia 88 Bahwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah angkatan kerja di Indoneia dalam kurun waktu tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 menunjukkan tren peningkatan yang konsisten, yakni dari 139.981.445 jiwa pada tahun 2021 menjadi 153.049.490 jiwa pada tahun 2025. Fakta ini mengindikasikan bahwa Indonesia masih berada dalam periode bonus demografi, di mana jumlah penduduk usia produktif mengalami peningkatan secara signifikan (vide Bukti PK-5). Tabel 2. Sebaran Usia ASN di Indonesia Bahwa berdasarkan data Badan Kepagawaian Negara (BKN), sebanyak 40,91% ASN berada pada kelompok usia 21-40 tahun yang menurut BKN merupakan usia emas, yaitu masa ketika rata-rata kompetensi dan potensi ASN berada pada tingkat optimal. Sementara itu, mayoritas ASN justru berada pada kelompok usia 41-50 tahun sebanyak 1.550.371 orang (32,21%) dan 51- 60 tahun sebanyak 1.266.754 orang (26,32%), sehingga hampir 60% ASN dalam kurun waktu 10-15 tahun ke depan akan memasuki masa pensiun. Adapun kelompok ASN berusia 51-60 tahun merupakan kelompok terbesar ketiga setelah 41-50 tahun, dan kelompok ini akan segera pensiun sehingga apabila batas usia pensiun tetap sebagaimana diatur saat ini, hal tersebut justru akan membuka ruang regenerasi birokrasi serta kesempatan promosi bagi ASN yang lebih muda (vide Bukti PK-5). Namun demikian, peningkatan angka harapan hidup sebagaimana disampaikan di atas tersebut tidak dapat serta-merta ditafsirkan sebagai 89 peningkatan peak performance ASN, guru, atau pejabat publik. Terdapat sejumlah faktor yang harus diperhatikan. Pertama, Indonesia diproyeksikan masih akan menikmati bonus demografi hingga tahun 2050, di mana jumlah penduduk usia produktif jauh lebih besar dibandingkan usia non-produktif. Kondisi ini membuka peluang regenerasi birokrasi melalui perekrutan ASN baru dari kalangan muda. Apabila batas usia pensiun justru dinaikkan, maka kesempatan memanfaatkan tenaga produktif tersebut akan berkurang dan bonus demografi tidak termanfaatkan secara optimal. Kedua, berdasarkan data Badan Kepagawaian Negara per 1 Mei 2025, hampir 60% ASN telah berada pada rentang usia 41-60 tahun dan akan memasuki masa pensiun dalam 10-15 tahun ke depan. Jika usia pensiun dinaikkan, akan terjadi penumpukan ASN senior dalam birokrasi sehingga regenerasi ASN baru terhambat dan mengurangi dinamika organisasi pemerintahan. Ketiga, implikasi terhadap beban anggaran negara juga tidak dapat diabaikan, sebab ASN yang lebih tua umumnya telah menduduki pangkat dan golongan yang lebih tinggi, sehingga konsekuensinya negara harus menanggung biaya gaji, tunjangan, serta pensiun yang jauh lebih besar dibandingkan apabila merekrut ASN baru dari generasi muda. Bahwa di samping itu, meskipun angka harapan hidup meningkat dan kesehatan masyarakat membaik, hal tersebut tidak secara otomatis mencerminkan peningkatan kemampuan kerja. Aspek kesehatan fisik tidak identik dengan ketahanan kognitif maupun kemampuan pedagogik, yang justru menurut penelitian dan hasil Uji Kompetendi Guru (UKG) cenderung mengalami penurunan setelah usia 41 tahun sebagaimana telah disampaikan sebelumnya dalam menjawab pertanyaan angka 1 dari Yang Mulia Hakim Arief Hidayat. 3. Mahkamah perlu tambahan informasi, coba nanti ditambahkan keterangan peta, petanya usia guru kalau digambarkan secara piramida itu gimana sih? Jadi usia masuk guru itu berapa? Baik itu yang ASN 90 maupun yang non-ASN jumlahnya berapa? Untuk tingkat Pendidikan dasar menengah. Itu berapa jumlahnya? Usianya berapa? Apakah sekarang ini sudah pada tingkat dengan mengunakan piramida itu, piramidanya terbalik atau tidak? Malah sudah ada yang di atas usia itu, pada usia-usia yang sekarang, usia pensiun yang berdasarkan pada pasal yang lama ini. Nanti digambarkan petam itu secara lengkap? Yang ASN bagaimana? Yang non-ASN bagaimana? Yang SD, yang SMP, yang SMA bagaimana? Itu tolong digambarkan. Terhadap pertanyaan tersebut, penjelasan/tanggapan sebagai berikut: Bahwa terhadap usia masuk menjadi guru, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 8 dan Pasal 9, ditegaskan bahwa seorang guru wajib memiliki kualifikasi akademik paling rendah sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV) serta wajib lulus program Pendidikan Profesi Guru (PGG) sebagai syarat memeroleh sertifikat pendidik. Dengan demikian, secara normatif, syarat usia masuk menjadi guru secara langsung berhubungan dengan kualifikasi pendidikan yang ditempuh. Bahwa lulusan program D-IV kependidikan umumnya lulus pada usia sekitar 22-23 tahun, sedangkan lulusan S1 kependidikan rata-rata lulus pada usia 22- 24 tahun. Setelah itu, yang bersangkutan masih harus menempuh program PPG selama kurang lebih satu tahun, baik secara bersamaan maupun setelah kelulusan. Oleh karena itu, secara umum usia awal seseorang mulai berprofesi sebagai guru adalah sekitar usia 24-25 tahun. Bahwa berdasarkan data yang ada, rata-rata usia awal seseorang menjadi guru ditunjukkan melalui table di bawah ini. Tabel 3. Rata-rata Usia Awal Menjadi Guru di bawah pembinaan Kementerian Agama 91 Bahwa berdasarkan data rata-rata usia awal pengangkatan guru di bawah pembinaan Kementerian Agama, diketahui bahwa guru dengan status ASN umumnya diangkat pertama kali pada rentang usia 26 sampai dengan 27 tahun. Sementara itu, guru Non-ASN cenderung mulai mengajar pada usia yang lebih muda, yakni sekitar 23 sampai dengan 25 tahun, dengan rata-rata keseluruhan sebesar 24,58 tahun. Bahwa perbedaan ini mencerminkan adanya perbedaan mekanisme pengangkatan. Guru ASN harus melalui proses seleksi dan administrasi kepegawaian yang ketat, sehingga usia awal pengangkatan relatif lebih tinggi. Adapun guru Non-ASN dapat langsung diangkat oleh satuan pendidikan di lingkungan madrasah, sehingga lebih cepat memasuki dunia kerja sebagai pendidik. Tabel 4. Rata-Rata Usia Awal menjadi Guru di bawah Pembinaan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Bahwa untuk guru di bawah pembinaan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, rata-rata usia awal pengangkatan ASN tercatat lebih tinggi, yakni 33,54 tahun. Jika dirinci, guru TK rata-rata diangkat pada 34,77 tahun, SD 33,92 tahun, SMP 32,94 tahun, SLB 33,11 tahun, SMA 32,61 tahun, dan SMK 33,52 tahun. Angka ini menunjukkan bahwa sebagian besar guru Kemendikdasmen tidak langsung diangkat sebagai ASN setelah lulus kuliah, melainkan terdapat jeda waktu yang cukup panjang. Hal tersebut antara lain disebabkan oleh kebijakan afirmasi dalam bentuk pengangkatan guru honorer 92 menjadi ASN atau PPPK, sehingga banyak guru berusia lebih tua yang baru memeroleh kesempatan untuk diangkat. Bahwa terhadap guru non-ASN di bawah pembinaan Kemendikdasmen, Pemerintah tidak memiliki data usia awal pengangkatan secara terintegrasi. Hal ini dikarenakan mekanisme perekrutan guru non-ASN dilakukan langsung oleh sekolah atau pemerintah daerah sesuai kewenangan masing-masing, sehingga tidak tercatat dalam sistem kepegawaian pusat. Walaupun demikian, baik guru ASN maupun non-ASN pada praktiknya dapat diangkat atau mulai mengajar pada usia yang relatif muda, yakni sekitar 24 sampai dengan 25 tahun, sehingga mereka telah memiliki masa pengabdian yang panjang meskipun batas usia pensiun ditetapkan pada usia 60 tahun. Lebih lanjut lagi secara rinci, peta usia guru di Indonesia digambarkan pada bagan di bawah ini. Diagram 3. Peta Usia Guru ASN dan Non-ASN di Indonesia Bahwa berdasarkan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Tahun 2024, jumlah guru baik yang berstatus Aparatur Sipil Negera (ASN) maupun Non-ASN tercatat sebanyak 3.087.197 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 978.638 orang berada pada rentang usia di bawah 35 tahun, sebanyak 1.039.026 orang berada pada rentang usia 35-44 tahun, sebanyak 668.331 orang berada pada rentang usia 45-55 tahun, dan sebanyak 401.202 orang berada pada 93 rentang usia lebih dari 55 tahun. Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa komposisi demografi guru di Indonesia saat ini paling banyak berada pada kelompok usia 35-44 tahun. Diagram 4. Peta Usia Guru ASN di Indonesia Bahwa Diagram 3 menggambarkan jumlah guru ASN di Indonesia yang mencapai 1.731.641 orang dengan sebaran usia yang bervariasi. Dari jumlah tersebut, sebanyak 314.891 orang berada pada usia di bawah 35 tahun, 600.588 orang berada pada usia 35-44 tahun, 466.607 orang berada pada usia 45-55 tahun, dan 349.555 orang berada pada usia di atas 55 tahun. Dengan demikian, Bagan 6 menegaskan bahwa guru ASN didominasi oleh kelompok usia 35-44 tahun, yang sejalan dengan data nasional seluruh guru (ASN maupun non-ASN) yang juga menunjukkan dominasi pada rentang usia yang sama. Di sisi lain, jumlah yang cukup besar pada kelompok > 55 tahun juga menandakan adanya kebutuhan kebijakan rekrutmen dan pengelolan pensiun agar kesinambungan tenaga pendidik tetap terjaga. Diagram 5. Peta Usia Guru Non-ASN di Indonesia 94 Bahwa dari total 3.087.197 guru di Indonesia, sebanyak 1.731.641 adalah guru ASN, sehingga sisanya 1.355.556 merupakan guru Non-ASN. Adapun distribusi usia guru Non-ASN adalah sebagai berikut: 663.747 orang berusia di bawah 35 tahun, 438.438 orang berusia 35-44 tahun, 201.724 orang berusia 45-55 tahun, dan 51.647 orang berusia di atas 55 tahun. Dengan demikian, guru Non-ASN didominasi oleh kelompok usia di bawah 35 tahun, berbeda dengan guru SN yang didominasi oleh usia 35-44 tahun. Tabel 5 Jumlah Guru pada tiap Kategori Jenjang Pendidikan Bahwa jumlah guru di Indonesia berdasarkan kategori jenjang pendidikan, baik ASN maupun non-ASN, tercatat sebanyak 3.087.197 orang. Distribusi terbesar berada pada jenjang pendidikan dasar (SD) dengan jumlah 1.440.748 guru, terdiri atas 967.626 ASN dan 473.122 Non-ASN. Selanjutnya pada jenjang SMP terdapat 637.150 guru, SMA sebanyak 324.335 guru, SMK sebanyak 301.121 guru, TK sebanyak 356.418 guru, dan SLB sebanyak 27.425 guru. Bahwa selanjutnya mengenai usia guru pada tiap jenjang pendidikan akan diuraikan sebagaimana data yang ditampilkan dalam tabel berikut. 95 Tabel 6 Rentang Usia Guru pada Tiap Jenjang Pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Bahwa berdasarkan data distribusi guru ASN dan Non-ASN menurut rentang usia dan jenjang pendidikan, terlihat bahwa guru Non-ASN mendominasi pada kelompok usia muda 24-35 tahun, khususnya di jenjang SD, SMP dan SMA, sedangkan guru ASN lebih banyak terkonsentrasi pada usia 36-55 tahun, dengan jumlah terbesar pada jenjang pendidikan dasar (SD). Adapun pada kelompok usia 56-60 tahun, jumlah guru ASN masih signifikan sedangkan Non-ASN sangat terbatas, yang menunjukkan bahwa mayoritas guru dalam rentang usia tersebut sudah mendekati masa pensiun. Bahwa lebih lanjut, disampaikan juga data mengenai usia dan jumlah guru ASN yang telah menduduki jabatan fungsional guru sebagaimana ditujukkan dalam tabel berikut. Tabel 7 Usia dan Jumlah Guru ASM per Jabatan Fungsional di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah 96 Bahwa berdasarkan data jumlah guru ASN menurut jenjang jabatan fungsional, tercatat pada jenjang Ahli Pertama terdapat 982.111 guru (274.716 PNS dan 707.395 PPPK), pada jenjang Ahli Muda sebanyak 334.765 guru seluruhnya berstatus PNS, pada jenjang Ahli Madya sejumlah 291.879 guru juga seluruhnya berstatus PNS, sedangkan pada jenjang tertinggi Ahli Utama hanya terdapat 275 guru PNS. Data ini menunjukkan bahwa mayoritas guru masih berada pada jenjang Ahli Pertama, dengan jumlah yang berkurang signifikan pada jenjang berikutnya hingga sangat sedikit yang mencapai jenjang Ahli Utama. Bahwa sebagian besar guru pada jenjang Ahli Pertama merupakan PPPK yang direkrut sebagai bentuk afirmasi bagi guru honorer yang telah lama mengabdi. Adapun pola karier dan jenjang jabatan bagi PPPK berbeda dengan PNS, sehingga isu mengenai stagnasi karier akibat perpanjangan batas usia pensiun terutama relevan bagi PNS. Dengan demikian, apabila batas usia pensiun guru diperpanjang hingga 65 tahun, maka guru senior dari kalangan PNS akan semakin lama berada pada jabatannya dan berpotensi mempersempit kesempatan karier serta kenaikan pangkat bagi guru yang lebih muda. 4. Paradoksnya gini, guru hanya berfungsi untuk mendidik, berada di kelas, menyiapkan materinya di rumah, hanya melakukan pendidikan, usia lebih pendek usia pensiunnya. Tapi diperbandingkan dengan dosen seperti saya, Prof. Guntur, Prof. Saldi, dan Prof. Enny, Prof. Daniel Yusmic, itu bisa pensiun sampai usia 70, kalau guru besar, melakukan tugas fungsi yang lebih berat daripada guru yang hanya mengajar di kelas, karena harus melakukan penelitian, melakukan pengabdian masyarakat, dan memberikan pendidikan pengajaran. Kan sebetulnya, kenapa yang lebih berat malah boleh sampai di usia yang lebih tinggi? Sedangkan ini yang hanya pendidikan kok, enggak boleh? Itu kan paradoks sebetulnya penjelasan itu. Ini mohon untuk bisa diberikan reasoning yang mendalam. Karena apa? Ini paradoks ini kalau kita amati betul penjelasan ini. Terhadap pertanyaan tersebut, penjelasan/tanggapan sebagai berikut: 97 Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada jalur pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Lebih lanjut, Pasal 35 ayat (1) UU Guru dan Dosen menegaskan bahwa beban kerja Guru mencakup kegiatan pokok yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing, dan melatih peserta didik, serta melaksanakan tugas tambahan. Pasal 35 ayat (2) UU Guru dan Dosen juga menjelaskan bahwa sekurang-kurangnya adalah 24 (dua puluh empat) jam tatap muka per minggu dan maksimal 40 (empat puluh) jam tatap muka per minggu. Dengan demikian, siklus kerja Guru secara struktural lebih sederhana dan berorientasi langsung pada proses pembelajaran serta tugas tambahan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan, dengan orientasi utama pada transfer ilmu pengetahuan dan pembentukan karakter peserta didik. Bahwa menurut Pasal 1 angka 2 UU Guru dan Dosen, Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yakni pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat (1) UU Guru dan Dosen, beban kerja dosen sekurang-kurangnya 12 (dua belas) SKS setiap semester, yang mencakup pengajaran sekitar 6 SKS tatap muka, penelitian yang ekuivalen sekitar 3 SKS, yang secara faktual memerlukan waktu, keahlian, dan pengalaman panjang untuk menghasilkan karya penelitian yang berkualitas dan diakui secara nasional maupun internasional, dan pengabdian masyarakat yang ekuivalen sekitar 3 SKS, yang menuntut keterlibat aktif dosen dalam kegiatan kemasyarakatan berbasis keilmuan, beban kerja ini menuntut keterlibatan aktif dosen tidak hanya dalam pendidikan tatap muka, tetapi juga dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan kontribusi sosial melalui penelitian dan publikasi ilmiah yang berkesinambungan. Bahwa apabila dilihat secara sepintas, memang seakan-akan muncul suatu paradoks, yakni guru yang “hanya mendidik” justru diberikan batas usia pensiun yang lebih rendah, yaitu 60 (enam puluh) tahun, sementara dosen 98 yang memiliki beban kerja lebih berat justru diberikan kesempatan untuk mengabdi hingga usia 65 (enam puluh lima) tahun bahkan 70 (tujuh puluh) tahun. Namun perlu dipahami, bahwa perbedaan karakteristik beban kerja inilah yang kemudian menjadi dasar atas penetapan batas usia pensiun yang berbeda antara guru dan dosen. Lebih lanjut lagi, dosen membutuhkan waktu yang lebih panjang untuk meniti karier akademik hingga mencapai jabatan profesor/guru besar, karena jalur tersebut mensyaratkan pendidikan lanjutan (S2/S3), penelitian berkesinambungan, publikasi ilmiah, serta pengabdian kepada msyarakat yang akumulatif. Seiring bertambahnya usia, kepakaran dosen justru semakin matang sehingga masih relevan dan dibutuhkan oleh sistem pendidikan tinggi. Pengalaman penelitian, publikasi, dan keterlibatan akademik membuat dosen pada usia lanjut memiliki nilai tambah yang besar bagi masyarakat dan dunia ilmu pengetahuan. Bahkan, banyak dosen yang tetap produktif meneliti dan membimbing hingga usia lanjut (profesor emeritus). Lebih lanjut lagi, karena dosen menjalankan Tri Dharma, jika usia pensiun terlalu cepat, negara akan kehilangan sumber daya dengan kepakaran tinggi yang dibutuhkan untuk penelitian dan inovasi. Oleh karena itu, Pasal 30 ayat (4) UU Guru dan Dosen menetapkan batas usia pensiun dosen lebih tinggi, yaitu 65 (enam puluh lima) tahun dan bahkan 70 (tujuh puluh) tahun bagi profesor. Bahwa berbeda dengan dosen, guru memiliki jenjang karier fungsional yang relatif lebih singkat. Berdasarkan sistem angka kredit, rata-rata waktu yang dibutuhkan dari Guru Ahli Pertama ke Guru Ahli Muda adalah sekitar 4 (empat) tahun, atau dapat dipercepat menjadi 3 (tiga) tahun dengan penilaian kinerja sangat baik. Dengan konsistensi capaian angka kredit, seorang guru dapat mencapai jabatan fungsional tertinggi, yaitu Guru Ahli Utama, dalam kurun waktu sekitar 28 (dua puluh delapan) tahun, atau melalui jalur percepatan (fast track) dalam 21 (dua puluh satu) tahun. Dengan asumsi seorang guru mulai mengambdi pada usia 24 (dua puluh empat) tahun, maka rentang waktu tersebut akan membawa guru mencapai puncak karier pada usia 45-52 tahun, jauh sebelum usia pensiun 60 tahun. Artinya, karier guru relatif lebih cepat 99 mencapai titik tertinggi dibandingkan profesi dosen, yang membutuhkan waktu lebih panjang karena adanya persyaratan akademik lanjutan (S2/S3) serta kewajiban melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Bahwa selain itu, terdapat aspek pedagogis yang harus diperhatikan. Guru memiliki sasaran peserta didik dari anak usia dini hingga remaja, berbeda dengan dosen yang mengajar peserta didik berusia dewasa. Pengajaran terhadap anak-anak dan orang dewasa memiliki pendekatan yang berbeda, metode pedagogik pada anak menuntut kedekatan usia, energi interaksi, dan kemampuan adaptif dari guru, karena pada jenjang pendidikan anak usia dini hingga pendidikan menengah merupakan fase pembentukan karakter dan pola pikir peserta didik yang harus disesuaikan dengan generasi usianya. Berbeda halnya dengan dosen, yang menggunakan pendekatan andragogik kepada orang dewasa yang secara kognitif lebih siap, lebih matang, dan secara sadar menerima ilmu pengetahuan dari dosen pengajarnya. Oleh karena itu, regenarasi guru perlu dipercepat agar memperkecil kesenjangan usia antara guru dan murid, khususnya pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Apabila batas usia pensiun guru diperpanjang hingga 65 bahkan mendekati 70 tahun layaknya dosen, maka kesenjangan usia antara guru dan peserta didik akan semakin lebar, yang pada gilirannya berpotensi menurunkan efektivitas pembelajaran dan kualitas pendidikan. Bahwa penetapan batas usia pensiun guru pada usia 60 (enam puluh) tahun bukanlah bentuk diskriminasi, melainkan kebijakan yang mempertimbangkan karakteristik profesi guru yang umumnya mencapai puncak karier fungsional pada usia produktif yang relatif lebih muda. Sementara itu, dosen memerlukan masa kerja lebih panjang untuk menuntaskan jenjang akademik dan tetap dibutuhkan kepakarannya pada usia lanjut. Dengan demikian, perbedaan batas usia pensiun anrara guru dan dosen merupakan konsekuensi logis dari perbedaan karakteristik karier, beban kerja, serta orientasi tugas dan fungsi masing-masing profesi. 100 B. Pertanyaan dari Yang Mulia Hakim Anggota Mahkamah Konstitusi Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H. 1. “Dengan bertambahnya usia guru, maka akan mengurangi kemampuan”, ya, “fisik dari guru tersebut. Sehingga angka 60 bagi guru itu sudah tepat menurut hasil penelitian.” Tapi apakah itu juga sebanding dengan dosen? Padahal di satu sisi guru itu dikatakan hanya memiliki fungsi atau menjalankan tugas mengajar, pengajaran saja. Sementara dosen memiliki tugas Tri Dharma (pengajaran, penelitian, dan pengabdian). Nah, apakah ini bisa kita katakan justru ini menandakan dosen bebannya berat, tapi kok bertambah dia punya… apa… artinya sampai 65, bahkan sampai 70 kalau guru besar, tapi kalau guru kok dibatasi sampai 65… 60? Maaf. Nah, ini apa ini? Ini kan kita bisa mempertanyakan, kan? Terhadap pertanyaan tersebut, penjelasan/tanggapan sebagai berikut: Tanggapan Pemerintah terhadap pertanyaan Yang Mulia Hakim M.Guntur Hamzah perbedaan beban dosen dan beban guru pada pokoknya kami sampaikan sama dengan yang kami sampaikan untuk menanggapi pertanyaan keempat dari Yang Mulia Arief Hidayat. 2. Saya juga melihat bahwa ini dari segi beban kerja, ya, meskipun dikatakan bahwa guru itu sebagai… ya, punya beban kerja dan dia diberi atribut sebagai profesional. Sementara dosen itu profesional dan ilmuwan. Nah, ini kan hanya nambah-nambah saja nih, profesional dan ilmuwan. Apakah guru juga tidak ilmuwan juga? Nah, artinya apa? Dari segi beban kerjanya dosen ini dengan disbanding guru, justru, ya, lebih pantas kalau bisa misalnya itu usia bekerjanya, itu sebetulnya lebih pantas guru. Karena apa? Dia lebih… apa namanya ya, dia kan tugasnya mengajar pengajaran saja. Ya, pengajaran ada elemen- elemennya, kan begitu. Tapi dosen, ya, bebannya selain dia ngajar, ya, tadi Tri Dharma tadi itu. Ya, jadi ini perlu ada penjelasan dari pemerintah menyangkut ini. Terhadap pertanyaan tersebut, penjelasan/tanggapan sebagai berikut: 101 Bahwa dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, guru dan dosen sama-sama diakui sebagai tenaga profesional. Pasal 2 menegaskan bahwa “Guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal”, sedangkan Pasal 45 menyatakan “Dosen mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan tinggi”. Dengan demikian, keduanya memiliki standar kompetensi, kode etik, serta kewajiban untuk meningkatkan mutu pendidikan. Bahwa meskipun sama-sama disebut tenaga profesional, terdapat perbedaan konstruksi hukum yang melekat. Adapun perbedaan istilah “profesional” pada guru dan “profesional sekaligus ilmuwan” pada dosen harus dilihat dari fungsi utama yang melekat pada kedua profesi tersebut. Guru berfungsi untuk mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada jenjang pendidikan anak usia dini, dasar dan menengah (Pasal 1 angka 1 UU 14/2005). Sementara itu, dosen selain sebagai pendidik juga dituntut melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat (Pasal 60 UU 14/2005). Di mana sebagian besar tugas dan kewajibannya terkait langsung dengan kegiatan penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan, dan publikasi ilmiah. Dengan demikian, guru adalah tenaga profesional pendidikan, sedangkan dosen adalah tenaga profesional sekaligus ilmuwan akademik. Bahwa perbedaan status “profesional” pada guru dan “profesional sekaligus ilmuwan” pada dosen tersebut juga tercermin dalam persyaratan kualifikasi akademik. Guru wajib memiliki kualifikasi minimal sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV) serta mengikuti Pendidikan Profesi Guru (PPG) untuk memeroleh sertifikat pendidik sebagaimana diatur dalam Pasal 9. Sementara itu, dosen wajib memiliki kualifikasi minimal magister (S2) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 46, bahkan didorong untuk menempuh jenjang doktor (S3) agar dapat mencapai jabatan akademik tertinggi, yakni profesor. Hal ini menegaskan bahwa dosen sejak awal dipersiapkan tidak hanya untuk 102 mendidik, tetapi juga melakukan riset dan pengembangan ilmu pengetahuan, yang menjadi dasar mengapa ia disebut sebagai ilmuwan. Bahwa Penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU Guru dan Dosen menyebutkan, guru sebagai tenaga profesional megandung arti bahwa pekerjaan guru hanya dapat dilakukan oleh seseorang yang memiliki kualifikasi akademik, kompetensi dan sertifikat pendidik sesuai dengan persyaratan untuk setiap jenis dan jenjang pendidikan tertentu. Pada bagian penjelasan undang- undang yang sama ditegaskan pula, kedudukan guru sebagai tenaga profesional berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Adapun kedudukan dosen sebagai tenaga profesional berfungsi untuk meningkatkan martabat dosen sekaligus mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni guna mendukung peningkatan mutu pendidikan nasional. Bahwa dengan demikian, guru dan dosen sama-sama profesional, namun ruang lingkup tugas, dan tanggung jawabnya berbeda. Guru berperan strategis dalam membentuk dasar kecerdasan, karakter, dan keterampilan peserta didik sejak usia dini hingga menengah. Sementara itu, dosen memiliki tugas Tri Dharma Pendidikan, serta memiliki syarat kualifikasi akademik yang lebih tinggi karena berperan dalam pengembangan, penguasaan, dan penyebarluasan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni di perguruan tinggi. Oleh karena itu, dosen disebut sebagai profesional sekaligus ilmuwan, sedangkan guru diposisikan sebagai profesional pendidikan. 3. Dengan bertambahnya harapan hidup di hamper negara-negara yang ada di dunia saat ini, maka tentu ini juga perlu dilihat, ya. Bagaimana di negara-negara yang demokratis yang kemudian juga menempatkan posisi gurunya, berapa usia paling yang dimungkinkan untuk menjadi guru? Terhadap pertanyaan tersebut, penjelasan/tanggapan sebagai berikut: Tabel 8 Perbandingan Usia dan Syarat Menjadi Guru di Berbagai Negara Demokratis No Negara Usia Minimal Dimungkinkan Guru Keterangan 1. Singapura 23-25 tahun Guru wajib minimal sarjana S1 dan mengikuti program Post Graduate Diploma in Education selama 16 bulan 103 Sumber: https://www.moe.gov.sg/careers/become- teachers/pro-sec-jc-ci 2. Malaysia 22-23 tahun Guru wajib minimal lulusan S1 Sarjana Kependidikan Penuh atau menempuh ijazah Sarjana Muda Perguruan di Institut Pendidikan Guru (4 tahun) + lulus Program Persediaan Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PPISMP) Sumber: https://eduavisor.my/articles/how-to-be-a- teacher-in-malaysia 3. Thailand 22-24 tahun Guru wajib minimal S1 Pendidikan atau S1 Bidang Studi tertentu + Diploma/Certificate in Teaching Profession Wajib punya teaching license dari Teacher’s Council of Thailand (Khurusapha) yang didapat dengan lulus uji kompetensi guru. Sumber: https://juanderpaulllife.wordpress.com/2022/03/ 07/how-to-get-the-5-year-teaching-license- from-the-krusappha/ 4. Swiss 22-23 tahun Guru wajib lulus minimal S1 untuk menjadi guru SD. Untuk menjadi guru sekolah menengah wajib lulus S1 dan S2. Wajib mendapatkan teaching diploma yang diakuui oleh Swiss Conference of Cantonal Ministers of Education (EDK) Sumber: https://studyinginswitzerland.com/how-to- become-a-teacher/ 5. Australia 22-24 tahun Guru wajib lulus minimal S1 khusus kependidikan atau S1 bidang lain + Master of Teaching Wajb registrasi ke Teacher Registration Board di negara bagian tempat mengajar dan memenuhi standar Profesional Guru Australia (AITSL Professional Standards) Wajib memenuhi National Police Check dan Working With Children Check Sumber: https://www.education.wa.edu.au/ teacher- qualifications#:~:text=Recognised%20 teacher%20qualifications, Teaching%20and20School%20Leadership %20website. 6. India 22-23 tahun Guru wajib minimal S1 sesuai bidang studi dan lulus Teacher Eligibility Test (TET/CTET) sesuai yang dipersyaratkan Sumber: https://standarpateleducation.com/how-to- become-a-teacher-in-india/#:~:text= The%20minimum%20qualification 104 %20is%20a.government%20teaching%20jobs %20in%20India? 7. Indonesia Minimal 21-24 tahun Guru wajib minimal sarjana S1 atau D-4 dan lulus Pendidikan Profesi Guru (PPG) sebagai syarat sertifikasi. Selama 1 tahun (untuk lulusan S1/D4 yang ingin menjadi guru) dan 3- 6 bulan (untuk guru yang sudah mengajar namun belum bersertifikat) Sumber: UU 14 tahun 2005 dan Ditjen GTKPG Kemendikdasmen Sumber: disarikan dari beberapa sumber Bahwa berdasarkan praktik ketentuan di berbagai negara, usia minimal seseorang dapat diangkat atau berprofesi sebagai guru pada umumnya berkisar antara 21 hingga 25 tahun, dengan syarat utama telah menyelesaikan pendidikan tinggi dan memeroleh sertifikat profesi keguruan. Bahwa di Singapura, guru wajib menyelesaikan pendidikan sarjana (S1) dan mengikuti program Post Graduate Diploma in Education selama 16 bulan, sehingga usia minimal untuk mulai mengajar berada pada kisaran 23-25 tahun. Di Malaysia, calon guru harus menempuh Sarjana Kependidikan penuh atau Ijazah Sarjana Muda Pendidikan selama 4 tahun ditambah lulus latihan kependidikan/PPG, sehingga rata-rata memasuki profesi pada usia 22-23 tahun. Di Thailand, guru wajib menyelesaikan S1 kependidikan atau S1 bidang studi tertentu dengan tambahan sertifikat profesi mengajar, serta wajib memiliki lisensi dari Teacher’s Council of Thailand (Khurusapha), sehingga usia minimal juga berada pada kisaran 22-24 tahun. Bahwa di negara-negara Eropa, misalnya Swiss, guru sekolah dasar wajib memiliki gelar S1, sedangkan untuk sekolah menengah wajib S1 ditambah S2, dengan kewajiban memiliki diploma mengajar yang diakui oleh Swiss Conference of Cantonal Ministers of Education (EDK), sehingga usia minimal berada pada kisaran 22-23 tahun. Di Australia, calon guru wajib lulus S1 khusus kependidikan atau S1 bidang lain ditambah program Master of Teaching, serta wajib memenuhi standar profesional guru nasional (AITSL) dan syarat pemeriksaan integritas (National Police Check dan Working with Children Check), sehingga usia minimal mengajar rata-rata pada 22-24 tahun. 105 Bahwa di India, calon guru wajib lulus S1 sesuai bidang studi dan lolos uji kelayakan guru (Teacher Eligibity Test/TET/CTET), sehingga usia masuk profesi rata-rata 22-23 tahun. Adapun di Indonesia, guru wajib memiliki minimal gelar S1 atau D-IV dan lulus Pendidikan Profesi Guru (PPG) sebagai syarat sertifikasi, dengan durasi 1 tahun untuk lulusan baru atau 3-6 bulan bagi yang sudah mengajar, sehingga usia awal mengajar berada pada kisaran 21-24 tahun. Bahwa hal ini memperlihatkan bahwa pada berbagai negara, termasuk Indonesia, usia awal seseorang dapat memasuki profesi guru umumnya berada pada usia produktif muda yakni rentang awal 20-an tahun. Pola yang tampak adalah kewajjiban menyelesaikan pendidikan tinggi serta mengikuti pendidikan profesi/sertifikasi mengajar sebelum memeroleh lisensi atau sertifikat pendidik. Perbedaan utama antar-negara lebih pada mekanisme sertifikasi, kewenangan lembaga pemberi lisensi, serta tambahan persyaratan administratif. 4. Guru kan juga jabatan fungsional. Kan ada jabatan guru ahli pertama, guru ahli muda, kan begitu. Nah, sementara dosen juga ada seperti itu, ada juga jabatan fungsional lain. Kenapa sih, tidak disamakan saja, ya? Sehingga kalau misalnya dia guru ahli utama, dia bisa sampai 65 tahun, kan begitu, kalau jabatan fungsional. Nah, kenapa harus untuk guru ini dipatok maksimal hanya 60 tahun? Padahal di satu sisi in ikan kelihatan ini bagaimana konsistensi menerapkan batas usia pensiun bagi jabatan fungsional. Jabatan fungsional batas usia pensiunnya sampai 65 tahun, kan begitu. Kenapa guru langsung dipatok padahal juga guru juga ada jabatan fungsionalnya juga. Nah, ini yang perlu dijelaskan oleh pemerintah ini di mana nih konsistensinya. Terhadap pertanyaan tersebut penjelasan/tanggapan sebagai berikut: Bahwa benar guru merupakan jabatan fungsional yang memiliki jenjang dari Guru Ahli Pertama, Ahli Muda, Ahli Madya, hingga Ahli Utama. Namun demikian, pengaturan Batas Usia Pensiun (BUP) guru berbeda dengan jabatan fungsional lainnya bukanlah bentuk inkonsistensi, melainkan hasil 106 pertimbangan khusus atas sifat, beban kerja, serta fungsi strategis guru dalam ekosistem pendidikan nasional. Pertama, secara historis, pada saat pembentukan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, pembentuk undang-undang awalnya menyiapkan dua draf RUU terpisah: RUU Guru dan RUU Dosen. Namun kemudian disatukan ke dalam satu undang-undang dengan tetap mempertahankan kekhasan masing-masing profesi. Hal ini tampak pada substansi norma yang membedakan pengaturan mengenai guru dan dosen, termasuk batas usia pensiun. Bahkan secara sistematis, struktur UU 14/2005 mengatur guru terlebih dahulu kemudian dosen, menegaskan bahwa keduanya berada dalam satu payung hukum tetapi tetap dengan karakteristik berbeda. Kedua, secara legal historis, ketentuan BUP guru telah diatur sejak PP 32/1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. Pasal 3 ayat (2) PP tersebut menetapkan BUP PNS, termasuk guru, adalah 56 tahun. Pasal 4 ayat (2) huruf b angka 10 dan 12 memberikan ruang perpanjangan hingga 60 tahun bagi guru yang ditugaskan penuh di sekolah dasar dan menengah. Pada saat yang sama, PP 32/1979 membedakan dosen dengan menetapkan BUP hingga 65 tahun. Kemudian, melalui PP 1/1994, BUP guru tidak berubah, tetapi terdapat ketentuan bahwa Guru Besar (Profesor) dapat pensiun hingga 70 tahun, sementara dosen lain tetap 65 tahun. Dengan demikian, sejak awal pembentuk undang-undang memang secara sadar membedakan BUP guru dan dosen. Ketiga, Pasal 30 ayat (4) UU 14/2005 justru memberikan ekstensifikasi hak kepada guru, dengan menetapkan BUP 60 tahun secara otomatis tanpa perlu mekanisme perpanjangan seperti dalam PP 32/1979. Dengan demikian, perbedaan antara guru (60 tahun) dan dosen (65 tahun) memiliki basis hukum historis yang konsisten sejak masa sebelumnya. Keempat, pengaturan BUP guru juga selaras dengan PP 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN. Pasal 239 ayat (2) menetapkan: a. BUP 58 tahun bagi pejabat administrasi, pejabat fungsional ahli muda/pertama, dan keterampilan; 107 b. BUP 60 tahun bagi pejabat pimpinan tinggi dan pejabat funngsional madya; dan c. BUP 65 tahun bagi pejabat fungsional ahli utama. Sementara itu, Pasal 240 menegaskan bahwa untuk jabatan fungsional tertentu yang diatur dalam undang-undang khusus, maka BUP tunduk pada undang-undang yang bersangkutan. Dengan demikian, guru dan dosen sudah memiliki pengaturan khusus dalam UU 14/2005, sehingga BUP guru (60 tahun) dan dosen (65 tahun) harus tunduk pada norma undang-undang tersebut. Posisi ini sekaligus menempatkan guru setara dengan pejabat fungsional madya (60 tahun). Kelima, meskipun sama-sama jabatan fungsional, karakteristik tugas guru berbeda dengan dosen maupun jabatan fungsional lain. Guru wajib melaksanakan 24 jam tatap muka per minggu, berhadapan langsung dengan anak-anak usia sekolah yang memerlukan perhatian intensif setiap hari. Sementara dosen menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian, pengabdian) dengan pola kerja lebih variatif. Keenam, penetapan BUP guru pada usia 60 tahun juga mempertimbangkan aspek kesehatan fisiologis. Pada usia tersebut, rata-rata kemampuan fisik dan kognitif mulai menurun, sehingga pembatasan usia dimaksudkan untuk menjamin mutu pendidikan dasar dan menengah serta kepentingan terbaik peserta didik. 5. Guru-guru sekarang ini dari jabatan fungsionalnya berapa sih, yang sudah jabatan guru ahli pertama? Jabatan guru ahli muda berapa? Jabatan guru ahli madya berapa? Dan berapa jabatan guru ahli utama? Ah, ini perlu kita dapat sehingga kita bisa tahu, oh, sejumlah sekian guru yang… apa namanya… bisa sampai 65 tahun. Terhadap pertanyaan tersebut, penjelasan/tanggapan sebagai berikut: Tabel 9 Perbandingan Jumlah Guru per Jabatan Fungsional 108 Bahwa tabel di atas menunjukkan distribusi jabatan fungsional guru di bawah kewenangan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikdasmen) dan Kementerian Agama (Kemenag) dengan jumlah keseluruhan 1.879.672 guru. Dari jumlah tersebut, guru di Kemendikdasmen tercatat jauh lebih besar yaitu 1,7 juta orang dibandingkan dengan guru di Kemenag sebanyak 148 ribu orang. Meskipun demikian, pola distribusi jenjang jabatan fungsional antara guru Kemendikdasmen dan guru Kemenag menunjukkan kemiripan, yakni sama-sama didominasi oleh Guru Pertama dengan jumlah total 1.043.280 orang. Selanjutnya, jumlah guru menurun pada jenjang berikutnya, yaitu Guru Muda sebanyak 382.630 orang dan Guru Madya sebanyak 330.874 orang. Adapun pada jenjang tertinggi, yaitu Guru Utama, jumlah guru sangat sedikit, yakni hanya 277 orang secara nasional, dengan rincian 275 orang di bawah binaan Kemendikdasmen dan hanya 2 orang di bawah Kemenag. Dengan demikian, data ini menegaskan bahwa struktur jabatan fungsional guru pada Kemendikdasmen maupun Kemenag masih sangat terkonsentrasi pada jenjang Guru Pertama, dengan jumlah yang jauh lebih besar dibandingkan pada jenjang Muda, Madya, maupun Utama. C. Pertanyaan dari Yang Mulia Hakim Anggota Mahkamah Konstitusi Prof. Dr. Anwar Usman, S.H., M.H. Sekiranya permohonan itu beralasan menurut hasil Rapat Permusyawaratan Hakim nanti, jadi bisa ditambahkan seperti yang disampaikan oleh Prof. Guntur mengenai penelitian di berbagai negara lain di dunia, ya. Tanggapan Pemerintah terhadap pertanyaan Yang Mulia Hakim Anwar Usman mengenai penelitian di berbagai Negara lain di dunia perihal usia guru pada pokoknya kami sampaikan sama dengan yang kami sampaikan untuk menanggapi pertanyaan dari Yang Mulia M. Guntur Hamzah. D. Pertanyaan dari Yang Mulia Hakim Anggota Mahkamah Konstitusi Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum. 1. Jadi, ini memang menarik hasil penelitian yang disampaikan oleh Dewi Rosita ini. Ini kan penelitiannya skalanya di Jombang sebetulnya. 109 Apakah kemudian hasil penelitian itu bisa menggeneralisasikan konteks secara nasional? Apakah kemudian subjek yang diteliti itu atau objek penelitiannya itu adalah menyangkut ASN? Gurunya kan ini guru MTS, ini adalah apa gurunya, ASN-nya Kementerian Agama? Atau guru yang dia misalnya honorer? Terhadap pertanyaan tersebut, penjelasan/tanggapan sebagai berikut: Bahwa terhadap hal tersebut, Pemerintah perlu menegaskan bahwa meskipun penelitian skala nasional mengenai pengaruh usia guru terhadap kinerjanya belum pernah dilakukan, namun Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah melaksanakan Uji Kompetensi Guru (UKG) secara nasional pada tahun 2015. Pelaksanaan UKG tersebut berlandaskan pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 43 Tahun 2015 tentang Uji Kompetensi Guru atau Pendidik Lainnya dan Tenaga Kependidikan (vide Bukti PK-4) serta pedoman pelaksanaan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan pada tahun yang sama (vide Bukti PK-7). Bahwa terkait dengan uraian lebih lanjut mengenai hasil UKG tersebut, Pemerintah telah menyampaikannya secara konsisten, termasuk dalam menjawab pertanyaan Yang Mulia Hakim Konstitusi Arief Hidayat dalam persidangan ini. Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa Pemerintah memiliki data yang komprehensif, sistematis, dan berskala nasional mengenai kondisi guru di Indonesia yang dapat dijadikan dasar analisis kebijakan, termasuk dalam kaitannya dengan pengaturan batas usia pensiun guru. 2. Kalau ini kemudian disampaikan bahwa rentang usia yang sebetulnya masih usia yang sangat produktif sekali, 30-45 tahun itu kemudian menimbulkan kondisi di mana fungsi fisiologisnya sudah sangat berpengaruh untuk pendidikan. Karena selama ini apa sih, sebetulnya evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap guru-guru? Kebijakan-kebijakan untuk mengevaluasi itu seperti apa yang dilakukan oleh pemerintah? Tidak hanya karena hasil penelitian ini, tetapi untuk rutinitas dalam rangka kemudian bisa menjaga jangan sampai kemudian 110 fungsi fisiologis itu pada umumnya mengalami penurunan, seperti itu. Apa yang sudah dilakukan Pemerintah terkait dengan hal ini? Terhadap pertanyaan tersebut, penjelasan/tanggapan sebagai berikut: Bahwa untuk menindaklanjuti hasil Uji Kompetensi Guru (UKG), Pemerintah tidak hanya melaksanakan mekanisme evaluasi kompetensi, melainkan juga mengembangkan program pembinaan berkelanjutan yang dirancang untuk meningkatkan kinerja guru secara sistematis dan berkesinambungan. Bahwa evaluasi dan pengembangan program dimaksud tidak semata-mata bersandar pada penelitian yang bersifat insidental, melainkan telah menjadi bagian integral dari siklus penjaminan mutu guru pada tingkat nasional. Sistem ini ditujukan untuk memastikan mutu penyelenggaraan pendidikan, menjaga profesionalisme guru sepanjang masa kerja produktifnya, serta mengantisipasi kemungkinan terjadinya penurunan fungsi kognitif maupun pedagogik seiring bertambahnya usia. Bahwa sejak diberlakukannya Uji Kompetensi Guru (UKG) pada tahun 2015, setiap guru memeroleh rapor kompetensi yang berfungsi sebagai profil individu. Profil tersebut menjadi dasar bagi Pemerintah dalam merancang Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB), yang ditindaklanjuti melalui berbagai bentuk pelatihan dan peningkatan kompetensi (Pekin). Pelatihan tersebut dapat diakses guru baik secara tatap muka, daring, maupun kombinasi, dan dikembangkan lebih lanjut dalam bentuk Program Guru Pembelajar. Adanya program ini juga memberikan keleluasaan bagi guru untuk memilih modul pengembangan sesuai kebutuhan kompetensinya. Bahwa selain UKG, Pemerintah juga melaksanakan sejumlah instrumen evaluasi lain, antara lain penilaian kinerja oleh atasan langsung, Uji Kompetensi Kinerja Jabatan (UKKJ), serta mekanisme refleksi kompetensi. Seluruh instrumen ini merupakan bagian dari siklus penjaminan mutu tenaga pendidik yang berkelanjutan. Dalam kebijakan Kemendikdasmen terkini, guru diwajibkan melakukan refleksi kompetensi melalui sistem daring yang disediakan oleh kementerian. Hasil refleksi tersebut kemudian dibahas bersama kepala sekolah dalam penyusunan rencana kerja tahunan, dan ditindaklanjuti melalui kegiatan pengembangan kompetensi yang relevan, baik 111 berupa pelatihan nasional, program pemerintah daerah, kegiatan kelompok kerja guru, maupun program lain yang sesuai. Bahwa setelah guru mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi, hasilnya dituangkan dalam aplikasi pengelolaan kinerja dan diverifikasi oleh kepala sekolah. Mekanisme ini memungkinkan adanya dialog lebih lanjut antara guru dan kepala sekolah mengenai dampak nyata dari pengembangan kompetensi terhadap praktik pembelajaran di kelas. Dengan demikian, evaluasi dan pembinaan kompetensi guru tidak hanya berhenti pada pengukuran, tetapi berlanjut menjadi siklus yang integratif antara penilaian, perencanaan, pengembangan, dan refleksi hasil belajar. Bahwa bentuk pengembangan kompetensi ini tidak dibatasi hanya pada hasil refleksi guru, melainkan juga diarahkan untuk menjawab tantangan global yang menjadi bagian dari kebijakan Kemendikdasmen. Dalam kerangka itu, saat ini telah diselenggarakan berbagai pelatihan bagi pendidik, antara lain: Tabel 10 Program Pelatihan untuk Guru No. Nama Program Aturan 1. Pelatihan Pendidikan Inklusif Kepdirjen GTK PG Nomor 0421/B.B1/HK.03.01/2025 (vide Bukti PK-8) 2. Pelatihan Kodinng dan Kecerdasan Artifisial Kepdirjen GTK PG Nomor 5/B/HK.03.01/2025 (vide Bukti PK-9) 3. Pelaksanaan Program Pelatihan Teknis Non Gelar (Micro Credential) Bagi Pendidik dan tenaga Kependidikan Kepdirjen GTK PG Nomor 10/B/HK.03.01/2025 (vide Bukti PK-10) 4. Pelatihan Pembelajaran Mendalam Bagi Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah Kepdirjen GTK PG Nomor 23/B/HK.03.01/2025 (vide Bukti PK-11) 5. Pengembangan Kompetensi Guru dalam Memberikan Layanan Bimbingan dan/atau Konseling pada Satuan pendidikan Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kepdirjen GTK PG Nomor 17/B/HK.03.01/2025 (vide Bukti PK-12) 6. Pengembangan Kompetensi Guru Bahasa Inggris pada Satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor 1668/B.B1/HK.03.01/2024 (vide Bukti PK-13) 112 Sumber: DItjen GTKPG Kemendikdasmen (2025) Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa Pemerintah tidak semata-mata mendasarkan kebijakan pembinaan guru pada hasil penelitian yang besifat insidental melainkan telah membangun suatu sistem evaluasi yang terstruktur, berlapis, dan berkesinambungan. Sistem tersebut mencakup Uji Kompetensi Guru (UKG), evaluasi kinerja tahunan Aparatur Sipil Negara, mekanisme refleksi kompetensi, serta berbagai program peningkatan kapasitas. Keseluruhan instrumen ini dimaksudkan untuk menjaga dan meningkatkan kapasitas guru sepanjang usia produktifnya, sekaligus mengantisipasi potensi penurunan fungsi fisiologis maupun kompetensi seiring dengan bertambahnya usia. 3. Ini kan menariknya di sini adalah ada data yang disampaikan 2025, ya, dari Dapodik itu ada 982.111 yang ini adalah jabatan jenjang fungsional ahli pertama dan 334.765 itu yang jenjang jabatan ahli muda. Ini mohon juga ditambahkan keterangan, kualifikasi lulusannya seperti apa, pak, dari jumlah yang ada ini? Terhadap pertanyaan tersebut, penjelasan/tanggapan sebagai berikut: Tabel 11 Tabel Kualifikasi Pendidikan Guru Per Jabatan Fungsional Bahwa berdasarkan tabel di atas, distribusi kualifikasi pendidikan guru pada setiap jenjang jabatan fungsional menunjukkan bahwa mayoritas guru masih berpendidikan Strata 1 (S1), sesuai dengan standar minimum yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 113 Sementara itu, jumlah guru dengan kualifikasi Strata 2 (S2) dan Strata 3 (S3) relatif kecil, bahkan pada jenjang tertinggi yaitu Guru Ahli Utama jumlahnya paling sedikit dibandingkan jenjang lainnya. Lebih lanjut, dari total 1.609.030 guru yang menduduki jabatan fungsional, hanya 92.129 orang atau sekitar 5,75% yang berpendidikan S2 dan 550 orang atau sekitar 0,03% yang berpendidikan S3, sehingga secara keseluruhan guru dengan kualifikasi pascasarjana hanya sekitar 5,76% dari populasi guru. Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa pola kualifikasi akademik guru di Indonesia masih sangat didominasi oleh lulusan S1, sedangkan keterwakilan guru dengan kualifikasi pascasarjana sangat terbatas. Bahwa kondisi minimnya jumlah guru dengan kualifikasi Strata 2, Strata 3 bukan semata-mata disebabkan oleh keterbatasan akses pendidikan, melainkan lebih karena konstruksi hukum yang berlaku. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menegaskan bahwa kualifikasi akademik minimal guru adalah Strata 1 (S1) atau Diploma IV (D- IV). Dengan terpenuhinya kualifikasi tersebut serta diperolehnya sertifikat pendidik, seorang guru telah dianggap memenuhi syarat untuk menjalankan profesinya secara penuh, sekaligus memiliki akses untuk kenaikan jabatan fungsional tanpa kewajiban melanjutkan ke jenjang Strata 2 atau Strata 3. Bahwa hal ini berbeda dengan jabatan fungsional dosen yang sejak awal mensyaratkan kualifikasi minimal Strata 2, dan dalam pengembangan karier akademik didorong untuk mencapai Strata 3 sebagai prasyarat pengembangan ilmu pengetahuan dan jabatan akademik tertinggi. Oleh karena itu, secara normatif jumlah guru dengan kualifikasi pascasarjana relatif terbatas, sebab jalur karier fungsional guru tidak ditentukan oleh pencapaian kualifikasi akademik tersebut. Dengan demikian penetapan batas usia pensiun guru pada 60 tahun merupakan kebijakan yang wajar dan proporsional, karena fungsi kelembagaan guru difokuskan pada peran profesional pendidikan di jenjang dasar dan menengah, tanpa menuntut kewajiban akademik sebagaimana dosen sebagai ilmuwan di perguruan tinggi. 114 4. Ini kalau misalnya, andaikata nih, Pak, ya, misalnya kan gurunya ini guru pendidikan dasar dan menengah nih, mungkin, Pak, ya. Ini andaikata nih, Pak, ini andai-andai saja, nih. Kalau kemudian diperpanjang itu, berapa sih, pertambahan anggaran dari negaranya, Pak? Mohon bisa dijelaskan. Terhadap pertanyaan tersebut, penjelasan/tanggapan sebagai berikut: Tabel 12 Simulasi anggaran apabila Guru ASN dan Non-ASN Seluruh Jenjang Diperpanjangan Usia Pensiunnya (Gaji dan Tunjangan Kinerja) Perhitungan berdasarkan data riil gaji pokok sesuai golongan dan masa kerja tanpa menghitung tunjangan melekat. *Gaji dihitung 14 bulan **TPG dihitung 12 bulan untuk guru yang sudah bersertifikat pendidik dengan besaran sesuai gaji pokok untuk ASN dan Non-ASN yang sudah inpassing. Untuk non-ASN belum inpassing, besaran TPG sebesar 2 jt ***Pemberian gaji selain bersumber dari APBN juga akan memakai dana APBD. Bahwa berdasarkan simulasi anggaran, jumlah guru yang akan mencapai usia 60 tahun pada tahun 2026 tercatat sebanyak 77.633 orang, terdiri dari 69.335 guru ASN dan 8.298 guru non-ASN pada sekolah negeri maupun swasta. Apabila masa pensiun diperpanjang, implikasi fiskal yang harus ditanggung negara sangat besar, di mana kebutuhan anggaran gaji ASN mencapai sekitar 115 Rp.4,7 triliun, sedangkan kebutuhan Tunjangan Profesi Guru (TPG) secara keseluruhan mencapai sekitar Rp.3,9 triliun. Dengan demikian, total beban anggaran yang timbul diperkirakan mencapai Rp.8,66 triliun, dihitung berdasarkan gaji pokok sesuai golongan dan masa kerja (14 bulan) serta TPG (12 bulan) bagi guru bersertifikat pendidik. Bagi guru non-ASN yang belum inpassing, TPG ditetapkan Rp.2 juta per bulan. Konsekuensi fiskal ini tidak hanya bersumber dari APBN, tetapi juga APBD, sehingga menunjukkan bahwa kebijakan perpanjangan usia pensiun guru akan berdampak langsung dan signifikan terhadap beban keuangan negara. Lebih lanjut lagi, perpanjangan batas usia pensiun guru akan membawa implikasi langsung terhadap penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan swasta, karena guru Non-ASN yang diperpanjang masa kerjanya tetap berhak atas gaji dan tunjangan profesi, sehingga konsekuensi fiskalnya meluas tidak hanya pada sektor pemerintah, tetapi juga pada sektor non- pemerintah. Oleh karenanya, berdasarkan asas keadilan anggaran (budgetary justice) dan asas proporsionalitas dalam kebijakan publik, negara berkewajiban memastikan bahwa setiap kebijakan yang ditetapkan tidak menimbulkan beban fiskal yang berlebihan dan tidak sebanding dengan manfaat yang diperoleh. Dengan demikian, setiap kebijakan terkait batas usia pensiun guru harus ditempatkan dalam kerangka daya dukung fiskal negara serta kesinambungan kebijakan pembangunan pendidikan nasional, agar tidak menimbulkan beban anggaran yang tidak proporsional serta tidak mengurangi ruang fiskal bagi sektor-sektor strategis lain dalam pembangunan pendidikan. E. Pertanyaan dari Yang Mulia Hakim Anggota Mahkamah Konstitusi Prof. Saldi Isra, S.H. 1. Mungkin kami juga perlu diberi perspektif, itu kan kalau lihat pensiun, itu kan peristiwa di ujung. Peristiwa di awalnya tolong kami dijelaskan juga soal usia menjadi guru dengan usia menjadi dosen, karena komparasinya kan dosen ini. Sekarang kan jadi dosen itu dipersyaratkan minimal berpendidikan S2. Nah, artinya kalau normal S2, berarti kan sekitar umur 26-27, baru orang bisa menjadi dosen, tapi kalau jadi guru 116 itu kan usianya di bawah itu. Nah, kalau kita mengambil atasnya saja memang kelihatan beda, tapi kalau dilihat dari bawah, jangan-jangan enggak beda juga itu, Pak… Prof. Bisa selisih 5-6 tahun itu ketemunya sama saja, lamanya dosen menjadi dosen dengan guru menjadi guru. Apalagi ada yang IIA, IIB begitu, kan? Yang diangkat menjadi guru, tolong itu kalau bisa dijelaskan juga ke kami. Terhadap pertanyaan tersebut, penjelasan/tanggapan sebagai berikut: Bahwa secara umum, usia awal seseorang mulai berprofesi sebagai guru adalah sekitar 24-25 tahun. Hal ini sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mensyaratkan kualifikasi akademik minimal sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV) bagi guru. Dengan demikian, setelah menyelesaikan pendidikan tinggi, lulusan LPTK atau fakultas keguruan sudah dapat diterima bekerja, baik sebagai guru honorer maupun melalui mekanisme seleksi ASN/PPPK. Oleh karena itu, apabila batas usia pensiun guru ditetapkan pada usia 60 tahun, maka secara rata-rata guru telah menempuh masa kerja aktif selama 35 hingga 36 tahun. Bahwa berbeda dengan guru, untuk dapat diangkat menjadi dosen dipersyaratkan minimal memiliki kualifikasi akademik strata dua (S2). Secara umum, seseorang menyelesaikan pendidikan strata satu pada usia 22-23 tahun, kemudian melanjutkan pendidikan pascasarjana selama kurang lebih dua tahun, sehingga baru dapat mulai berkarier sebagai dosen pada kisaran, usia 25-28 tahun. Dengan batas usia pensiun dosen ditetapkan pada usia 65 tahun, maka masa kerja efektif dosen berkisar 37 hingga 40 tahun. Bahwa dengan demikian, apabila perbadingan hanya dilihat dari sisi “ujung” masa pensiun semata, memang sekilas tampak adanya perbedaan antara guru dan dosen. Namun jika dilihat secara menyeluruh sejak titik awal memasuki profesi, maka sesungguhnya total masa kerja antara guru dan dosen relatif tidak jauh berbeda. Selisih usia awal pengangkatan sekitar 2-3 tahun justru mengakibatkan masa kerja efektif guru lebih panjang dibandingkan dosen. Oleh karena itu, ketika Pemerintah menetapkan batas usia pensiun guru pada usia 60 tahun dan dosen pada usia 65 tahun, kebijakan tersebut telah mempertimbangkan asas proporsionalitas masa kerja 117 efektif antara kedua profesi tersebut. Dengan kata lain, meskipun terdapat perbedaan pada batas usia pensiun di bagian akhir, hal tersebut menjadi berimbang apabila memperhatikan usia awal seseorang memasuki profesi guru maupun dosen. Selain itu, perlu pula dicatat bahwa memperpanjanng batas usia pensiun guru hingga 65 tahun akan membawa konsekuensi terhadap regenerasi profesi. Saat ini terdapat jumlah guru muda, baik lulusan LPTK maupun tenaga honorer, yang menunggu kesempatan untuk diangkat menjadi ASN atau PPPK. Menahan guru senior hingga usia 65 tahun berpotensi menutup kesempatan generasi muda untuk masuk ke dunia pendidikan, sekaligus menimbulkan beban tambahan terhadap angaran negara maupun lembaga pendidikan swasta. Grafik 2 Jumlah Lulusan LPTK per Tahun Grafik di atas menggambarkan jumlah lulusan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) mulai tahun 2019 hingga tahun 2024. Data tersebut menunjukkan bahwa setiap tahunnya terdapat rata-rata sekitar 200.000 lulusan baru yang siap memasuki pasar kerja sebagai calon guru. Kondisi ini menegaskan bahwa ketersediaan tenaga pendidik dari tahun ke tahun relatif besar dan berkelanjutan. 2. Itu ketika usia… penentuan usia itu dinormakan, debatnya apa? Karena ada perbedaan-perbedaan usia itu? Kan, kalau rezimnya fungsional itu 118 kan, ada hierarki di rezim fungsional itu mestinya kalau guru mencapai ini, boleh sampai usia ini, kalau tidak, usianya 56, segala macam. Terhadap pertanyaan tersebut, penjelasan/tanggapan sebagai berikut: Bahwa terkait dengan penentuan usia pensiun yang dinormakan dalam Undang-Undang Guru dan Dosen, dapat disampaikan sejak awal, pembentuk undang-undang menyadari bahwa walaupun kedua profesi ini sama-sama pendidik profesional, kedudukannya tidak identik. Hal ini tercermin dari latar belakang historis, di mana pada tahap awal perencanaan, pembentuk undang-undang menyiapkan dua draf Rancangan Undang-Undang, yakni RUU Guru dan RUU Dosen. Hanya kemudian, atas dasar pertimbangan kebijakan hukum, kedua rancangan tersebut disatukan dalam satu undang- undang, namun dengan tetap mempertahankan kekhasan masing-masing profesi melalui pembedaan norma substantif, termasuk mengenai usia pensiun. Guru ditetapkan sebagai pendidik profesional yang berfokus pada pendidikan dasar menengah, dengan penekanan pada pembentukan kepribadian, penguasaan keterampilan dasar, serta transfer pengetahuan yang telah mapan. Dengan beban kerja yang relatif intensif dan menuntut stamina fisik yang prima, batas usia pensiun guru ditetapkan pada 60 tahun, yang dinilai proporsional dengan kondisi fisiologis, keberlanjutan sistem kepegawaian, dan kapasitas fiskal negara. Sebaliknya, dosen didefinisikan sebagai pendidik profesional sekaligus ilmuwan, sehingga fungsinya tidak berhenti pada pengajaran, tetapi juga mencakup penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Fungsi keilmuan ini menuntut kedalaman intelektual dan pengalaman akademik panjang, yang justru kerap mencapai puncaknya pada usia yang lebih matang. Oleh karena itu, usia pensiun dosen ditetapkan lebih tinggi, yakni 65 tahun bahkan 70 tahun bagi Guru Besar/Profesor, sebagai bentuk pengakuan atas sifat akademik yang lebih menekankan kapasitas intelektual. 3. Kalau cerita negara lain kan beda lagi. Kayak di Malaysia, dosen itu pensiunnya umur 58, kalau saya tidak salah, guru lebih rendah dari itu. Dan kalau misalnya ada yang mau memperbandingkan dengan negara 119 kayak Swiss, negara-negara Skandinavia, orang kan tidak berminat jadi guru di situ, makanya kalau ada yang jadi guru dipertahankan lebih lama, begitu. Nah, tolong perspektif ini kami diberikan secara lebih utuh, supaya kami bisa memperbandingkan, mengapa tetap harus dibenarkan perbedaan usia pensiun ini atau harus diubah? Terhadap pertanyaan tersebut, penjelasan/tanggapan sebagai berikut: Untuk memberikan perspektif yang lebih utuh mengenai kebijakan batas usia pensiun guru dan dosen, berikut disajikan perbandingan usia pensiun di beberapa negara beserta alasan yang melatarbelakangi penetapannya. Tabel 13 Komparasi Usia Pensiun di Berbagai negara dan Alasan Kebijakan No Negara Umur Pensiun Keterangan 1. Singapura 63 tahun Bahwa berdasarkan data, jumlah penduduk Singapura adalah sekitar 6,034 juta jiwa. Singapura tengah menghadapi tantangan serius akibat penuaan penduduk, dengan proyeksi akan menjadi super-aged society pada tahun 2030 ketika lebih dari 20% warganya berusia 65 tahun ke atas. Kondisi tersebut ditandai engan menurunnya angka kelahiran (total fertility rate/TFR) yang hanya mencapai 1,06, meningkatnya angka harapan hidup yang mencapai 83,9 tahun pada tahun 2020, serta menyusutnya struktur keluarga tiga generasi. Sebagai respons terhadap situasi demografis tersebut, Pemerintah Singapura menyesuaikan kebijakan ketenagakerjaan dengan menetapkan batas usia pensiun (retirement age) pada 63 tahun. Kebijakan ini disertai dengan adanya re-employment scheme yang memungkinkan pekerja lanjut usia tetap bekerja hingga usia 68 tahun dengan kesepakatan antara pemberi kerja dan pekerja. Dengan demikian, meskipun angka BUP ditetapkan pada 63 tahun, terdapat fleksibilitas untuk 120 memperpanjang masa kerja sesuai kebutuhan tenaga kerja dan kesepakatan individual. Ketentuan ini memperlihatkan bahwa kebijakan BUP di Singapura sangat erat kaitannya dengan dinamika demografis dan kebutuhan ekonomi nasional. Di satu sisi, BUP pada usia 63 tahun menjaga keberlangsungan regenerasi tenaga kerja, sementara di sisi lain skema re- employment memberi ruang bagi pekerja lanjut usia untuk tetap produktif, sehingga dapat mengurangi tekanan fiskal negara akibat meningkatnya biaya kesehatan dan jaminan sosial seiring bertambahnya jumlah lansia (vide Bukti PK-14, Bukti PK-15, dan Bukti PK-16) 2. Malaysia 60 tahun Bahwa jumlah penduduk Malaysia saat ini tercatat sekitar 34,2 juta jiwa. Struktur demografi menunjukkan bahwa mayoritas penduduk masih berada pada kelompok usia produktif, namun tren penuaan mulai terlihat seiring menurunnya total fertility rate (TFR) yang hanya sebesar 1,76 jauh di bawah tingkat penggantian penduduk (replacement level fertility) Di sisi lain, angka harapan hidup di Malaysia relatif moderat, yakni 73 tahun untuk laki-laki dan 77,8 tahun untuk perempuan. Dengan angka tersebut, pekerja yang memasuki masa pensiun pada usia 60 tahun diproyeksikan masih memiliki masa hidup pasca kerja rata-rata sekitar 13-17 tahun. (vide Bukti PK-16, Bukti PK-17, Bukti PK- 18, dan Bukti PK-19) 3. Thailand 60 tahun Bahwa jumlah penduduk Thailand saat ini tercatat 71,7 juta jiwa. Secara demografis, Thailand menghadapi tantangan serius akibat tingkat kelahiran yang sangat rendah, ditandai dengan total fertility rate (TFR) sebesar 1,0, jauh di bawah replacement level fertility. Kondisi ini mempercepat proses penuaan penduduk (aging society), sehingga proporsi lansia meningkat lebih cepat 121 dibandingkan jumlah penduduk usia muda. Di sisi lain, angka harapan hidup di Thailand mencapai 73,5 tahun bagi laki- laki dan 80,5 tahun bagi perempuan. Dengan angka tersebut, pekerja yang memasuki usia pensiun pada 60 tahun rata-rata masih memiliki masa hidup 12- 19 tahun pasca kerja. Rentang waktu tersebut dipandang cukup untuk menikmati masa pensiun sekaligus memungkinkan negara menjaga keberlanjutan fiskal dalam pembiayaan pensiun dan jaminan kesehatan. (vide Bukti PK-16, Bukti PK-20, dan Bukti PK-21) 4. Swiss 65 tahun (pria) 64 tahun (wanita) Bahwa jumlah penduduk Swiss tercatat sekitar 9,05 juta jiwa. Dari sisi demografi, Swiss menunjukkan karakteristik negara maju dengan angka harapan hidup yang sangat tinggi, yaitu 82,2 tahun bagi laki- laki dan 85,8 tahun bagi perempuan. Semetara itu, tingkat fertilitas total (total fertility rate /TFR) hanya sebesar 1,39 anak per perempuan, bahkan lebih rendah dari standar rata-rata OECD sebesar 1,51. Kondisi ini menegaskan bahwa Swiss telah berada pada tahap super-aged society, dengan proporsi penduduk lanjut usia yang semakin meningkat serta penurunan signifikan dalam angka kelahiran. Implikasinya, sistem jaminan sosial dan pensiun menghadapi tekanan besar karena jumlah penduduk usia kerja semakin menurun, sementara kebutuhan pembiayaan bagi penduduk lanjut usia terus bertambah. Dalam konteks demikian, kebijakan batas usia pensiun di Swiss didesain untuk menyesuaikan dengan dinamika demografis tersebut. Usia pensiun umumnya berada di kisaran 65 tahun, dengan rencana penyesuaian bertahap untuk laki-laki dan perempuan agar lebih seragam. Kebijakan ini bertujuan menjaga keberlanjutan fiskal, memastikan keberlangsungan sistem pensiun publik, sekaligus 122 mempertahankan produktivitas tenaga kerja di tengah berkurangnya generasi muda. (vide Bukti PK-22, Bukti PK-23 dan Bukti PK-24) 6. Australia Tidak ada usia pensiun resmi di Australia, namun untuk memenuhi syarat menerima Age Pension seseorang harus berusia minimal 67 tahun Bahwa Australia secara hukum tidak menetapkan batas usia pensiun wajib, sehingga guru maupun pekerja pada umumnya dapat menentukan sendiri kapan berhenti bekerja. Meskipun demikian, sistem pensiun tetap diatur secara ketat melalui dua skema utama, yaitu Age Pension, yang baru dapat diakses pada usia 67 tahun, serta Superannuation, yaitu skema tabungan pensiun wajib yang dapat dicairkan pada rentang usia 55-60 tahun tergantung tahun kelahiran pekerja. Adapun jumlah penduduk Australia per 31 Desember 2024 tercatat sekitar 27,4 juta jiwa, dengan angka harapan hidup 81,1 tahun bagi laki-laki dan 85,1 tahun bagi perempuan. Sementara itu, total fertility rate (TFR) Australia hanya sebesar 1,61, yang menunjukkan angka kelahiran jauh di bawah tingkat penggantian penduduk (replacement level fertility). Kondisi demografis ini menandakan bahwa Australia telah berada pada tahap aging society dengan tekanan yang cukup tinggi terhadap sistem jaminan sosial dan fiskal negara. Dalam konteks demikian, pilihan kebijakan hukum Australia untuk tidak menetapkan batas usia pensiun wajib merefleksikan model yang mengedepankan fleksibilitas dan keberlanjutan fiskal. Di satu sisi, pekerja tetap diberi kesempatan untuk melanjutkan pekerjaan sesuai kapasitas dan kebutuhan. (vide Bukti PK-25, Bukti PK-26, Bukti PK- 27 dan Buktu PK-28) 6. India 60 tahun untuk seluruh pegawai pemerintah Bahwa di India, usia pensiun bagi pegawai pemerintah ditetapkan pada usia 60 tahun. Ketentuan ini sejalan dengan kondisi demografis India yang memiliki jumlah penduduk terbesar kedua di dunia, yakni sekitar 1,45 miliar 123 jiwa. Berdasarkan data WHO, 79,8% dari total penduduk India berada pada kelompok usia produktif (15-64 tahun), sementara penduduk lanjut usia berusia 65 tahun ke atas hanya berjumlah sekitar 8,1%. Lebih lanjut, angka harapan hidup penduduk India tercatat relatif moderat, yakni 67,3 tahun pada tahun 2021, dengan total fertility rate (TFR) sebesar 1,97 yang masih mendekati tingkat penggantian penduduk (replacement level fertility). Dengan angka harapan hidup demikian, pekerja yang pensiun pada usia 60 tahun rata-rata masih memiliki masa hidup sekitar 7-8 tahun pasca kerja. (vide Bukti PK-29, Bukti PK-30, Bukti PK- 31) 7. Indonesia 58-65 (berjenjang) 60 than (untuk guru) Bahwa pada tahun 2025, jumlah penduduk Indonesia tercatat sebesar 284.438.800 jiwa. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka harapan hidup penduduk Indonesia adalah 70,32 tahun bagi laki-laki dan 74,21 tahun bagi perempuan. Dengan demikian, pekerja yang memasuki masa pensiun pada usia 60 tahun masih memiliki masa hidup rata-rata 10-14 tahun pasca kerja. Lebih lanjut, Indonesia masih berada pada periode bonus demografi yang diproyeksikan berlangsung hingga tahun 2050, di mana proporsi penduduk usia produktif (15-64 tahun) jauh lebih besar dibandingkan dengan kelompok usia lanjut. Total fertility rate (TFR) Indonesia juga tercatat sebesar 2,18, yang masih berada sedikit di atas tingkat penggantian penduduk (replacement level fertility. Kondisi ini menunjukkan bahwa Indonesia masih relatif stabil dalam hal regenerasi angkatan kerja, berbeda dengan negara-negara yang sudah memasuki super-aged society. (vide Bukti PK-32, Bukti PK-33, Bukti PK- 6, dan Bukti PK-34) 124 Bahwa dari hasil perbandingan, dapat dilihat bahwa setiap negara menetapkan kebijakan batas usia pensiun (BUP) dengan mempertimbangkan kondisi demografis, angka harapan hidup, tingkat fertilitas, struktur tenaga kerja, serta kapasitas fiskal negara.  Singapura menetapkan BUP 63 tahun dengan skema re-eployment hingga 68 tahun sebagai respons atas proyeksi menjadi super-aged society pada 2030. Kebijakan ini diambil karena rendahnya TFR (1,06) dan tingginya angka harapan hidup (83,9 tahun).  Malaysia dan Thailand sama-sama menetapkan BUP 60 tahun. Malaysia dengan TFR 1,76 dan harapan hidup moderat (73-77,8 tahun) masih menghadapi transisi penuaan, sementara Thailand dengan TFR 1,0 sudah berada dalam situasi kritis aging society, sehingga BUP 60 tahun dipertahankan untuk menjaga regenerasi tenaga kerja.  Swiss menetapkan BUP 65 tahun (pria) dan 64 tahun (wanita) dengan alasan life expectancy yang sangat tinggi (82-85 tahun) dan TFR rendah (1,39). Sebagai cara menyeimbangkan keberlanjutan fiskal di tengah super-aged society.  Australia tidak memiliki usia pensiun wajib, tetapi hak atas Age Pension baru dapat diakses pada usia 67 tahun. Skema ini muncul karena Australia sudah lama menghadapi aging society dengan TFR rendah (1,61) dan life expectancy sangat tinggi (81-85 tahun).  India menetapkan BUP 60 tahun bagi pegawai pemerintah, sejalan dengan kondisi demografi yang masih muda: 79,8% usia produktif, hanya 8,1% lansia, TFR 1,97 dan harapan hidup moderat (67,3 tahun).  Indonesia menetapkan BUP berjenjang dengan 60 tahun untuk guru. Dengan jumlah penduduk 284,4 juta jiwa pada 2025, life expectancy 70,3 tahun (laki-laki) dan 74,2 tahun (perempuan), serta TFR 2,11 yang masih di atas replacement level fertility, Indonesia saat ini berada dalam fase bonus demografi hingga 2050, yaitu periode di mana penduduk usia produktif masih mendominasi. Bahwa dari seluruh perbandingan tersebut dapat dilihat bahwa negara-negara dengan kondisi demografi yang relatif serupa dengan Indonesia, seperti 125 Malaysia, Thailand, dan India, sama-sama menetapkan batas usia pensiun pada 60 (enam puluh) tahun. Sedangkan negara maju yang telah memasuki super-aged society dengan angka harapan hidup jauh lebih tinggi dan tingkat fertilitas yang sangat rendah, seperti Swiss dan Australia, cenderung menetapkan usia pensiun yang lebih panjang atau lebih fleksibel. 4. Kalau bisa itu ada data orang jadi guru itu rata-rata usia berapa sekarang, dibandingkan menjadi dosen? Nanti Bapak bisa tanya ke tetangga juga, Pak, di pendidikan tinggi. Jadi dosen itu rata-rata usia berapa? Terhadap pertanyaan tersebut, penjelasan/tanggapan sebagai berikut: Untuk memberikan gambaran yang jelas, berikut disampaikan tabel perbandingan rarta-rata usia awal memasuki profesi guru dan dosen. Tabel 14 Rata-Rata Usia pada Saat Pengangkatan Pertama sebagai Dosen Tabel tersebut memperlihatkan bahwa rata-rata usia pengangkatan pertama sebagai dosen sepanjang tahun 2008-2025 berada pada kisaran 28-29 tahun. Dosen ASN rata-rata diangkat sedikit lebih tua dibandingkan Non-ASN, yakni 29,00 tahun. Terlihat pula adanya kecenderungan peningkatan usia, dari sekitar 28,5 tahun pada 2008 menjadi sekitar 29 tahun pada 2024-2025. 126 Tabel 15 Rata-Rata Usia pada Saat Pengangkatan Pertama sebagai Guru Tabel tersebut memperlihatkan bahwa rata-rata usia pengangkatan pertama sebagai guru ASN sepanjang tahun 2008-2024 berada pada rentang usia akhir 20-an hingga pertengahan 40-an tahun. Rata-rata usia pengangkatan pada periode awal (2008-2010) relatif lebih muda, sekitar 27-33 tahun, kemudian mengalami variasi cukup besar pada tahun-tahun berikutnya. Terlihat adanya lonjakan signifikan pada beberapa tahun tertentu, misalnya tahun 2016 dengan rata-rata 46,11 tahun dan tahun 2021 dengan 42,81 tahun. Sementara itu, pada tahun-tahun lain, khususnya 2018-2020, rata-rata usia pengangkatan kembali stabil pada kisaran 28-29 tahun. Secara umum, rata-rata usia pengangkatan guru ASN dalam periode 2008-2024 masih berada di sekitar usia awal 30-an tahun, dengan variasi tertentu akibat faktor rekrutmen pada tahun-tahun khusus. Peningkatan rata-rata usia penerimaan guru pada tahun-tahun tertentu utamanya disebabkan oleh adanya program afirmasi seleksi guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), yang memberikan kemudahan bagi guru honorer dengan masa pengabdian panjang untuk diangkat menjadi ASN. Konsekuensinya, banyak guru diterima pada usia relatif lebih tua dibandingkan pola rekrutmen regular. 127 Pemerintah juga mencatat bahwa data mengenai usia pengangkatan guru Non-ASN tidak tersedia secara agregat, karena proses pengangkatannya banyak dilakukan langsung oleh sekolah maupun pemerintah daerah tanpa pencatatan terpusat. Kondisi ini berbeda dengan dosen Non-ASN, yang pengangkatannya dilakukan oleh universitas sebagai satuan kerja kementerian, sehingga data mengenai usia penerimaan dosen lebih teradministrasi pada tingkat kementerian. Walaupun demikian, perlu dicatat bahwa baik guru ASN maupun Non-ASN pada praktiknya mulai diterima atau mengajar pada usia yang relatif muda, yakni sekitar 24 sampai 25 tahun. Hal ini sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mensyaratkan kualifikasi akademik minimal sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV) bagi pendidik, sehingga pada saat lulusan baru menyelesaikan pendidikan tinggi mereka sudah dapat diangkat sebagai guru. Dengan demikian, masa pengabdian guru Non-ASN dalam praktiknya sudah cukup panjang meskipun batas usia pensiun ditetapkan pada 60 tahun. [2.5] Menimbang bahwa untuk mendukung keterangannya, Presiden mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK-1 sampai dengan Bukti PK-34, sebagai berikut: 1. Bukti PK-1 : Fotokopi Jurnal berjudul, “Pengaruh Usia Guru Pengalaman Mengajar dan Tingkat Pendidikan Guru Terhadap Profesionalitas Kinerja Guru di MTS Al Urwatul Wustqo Bulurejo Diwek Jombang”, oleh Dewi Rosita Rusydiana, STAI An Najah Indonesia Mandiri Sidoarjo, dalam The 2nd ICO EDUSHA 2021, Proceedings of International Conference on Islam Education Management and Sharia Economics, Vol 2, No.1, tanggal 13 Desember 2021; 2. Bukti PK-2 : Fotokopi Jurnal berjudul, ”Effects of Age on Teacher’s Self- Efficacy: Evidence from Secondary Schools”, oleh Sylvester 128 JO Odanga dan Peter JO Aloka, dalam Athens Journal of Education – Volume 11, Issue 4, November 2024; 3. Bukti PK-3 : Fotokopi Jurnal berjudul, ”Health Conditions and Related to the Work Ability of Teachers”, oleh Tatiana Giovanelli Vedovato & Ines Monteiro, dalam Industrial Health 2014, Volume 52, No. 2, hlm. 121-128; 4. Bukti PK-4 : Fotokopi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 43 Tahun 2015 tentang Uji Kompetensi Guru atau Pendidik Lainnya dan Tenaga Kependidikan; 5. Bukti PK-5 : Fotokopi Kajian Usulan Kenaikan Batas Usia Pensiun Pegawai Aparatur Sipil Negara, Tim Sekretariat Kementerian PANRB, 2025; 6. Bukti PK-6 : Fotokopi Proyeksi Penduduk Indonesia 2020-2050 Hasil Sensus Penduduk 2020, Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Badan Pusat Statistik; 7. Bukti PK-7 : Fotokopi Pedoman Pelaksanaan Uji Kompetensi Guru, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, 2015; 8. Bukti PK-8 : Fotokopi Keputusan Direktur Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 0421/B.B1/HK.03.01/2025 tentang Petunjuk Teknis Pelatihan Pendidikan Inklusif; 9. Bukti PK-9 : Fotokopi Keputusan Direktur Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 5/B/HK.03.01/2025 tentang Petunjuk teknis Pelatihan Koding dan Kecerdasan Artifisial; 10. Bukti PK-10 : Fotokopi Keputusan Direktur Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 129 10/B/HK.03.01/2025 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Pelatihan Teknis Non-Gelar Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan; 11. Bukti PK-11 : Fotokopi Keputusan Direktur Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 23/B/HK.03.01/2025 tentang Petunjuk Teknis Pelatihan Pembelajaran Mendalam Bagi Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah; 12. Bukti PK-12 : Fotokopi Keputusan Keputusan Direktur Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 17/B/HK.03.01/2025 tentang Petunjuk Teknis Pengembangan Kompetensi Guru dalam Memberikan Layanan Bimbingan dan/atau Konseling pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah; 13. Bukti PK-13 : Fotokopi Peraturan Direktur Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan Nomor 1668/B.B1/HK.03.01/2024 tentang Petunjuk Teknis Pengembangan Kompetensi Guru Bahasa Inggris pada Satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah; 14. Bukti PK-14 : Cetak Laman Ministry of Manpower of Singapore, berkaitan dengan Retirement, The Minimum Retirement Age in Singapore is 63 Years (2025), https://www.mom.gov.sg/employment-practices/retirement; 15. Bukti PK-15 : Cetak Joint Publication of Singapore Department of Statistics, Ministry of Home Affairs, Immigration & Checkpoints Authority, Ministry of Manpower and National Population and Talent Division in Prime Minister’s Office, Population in Brief 2024; 16. Bukti PK-16 : Cetak Artikel dari, Policy Paper “The Future of Employment in Malaysia, Singapore and Thailand: Demographic and 130 Labour Market Trends of Ageing Societies in the Context of the Fourth Industrial Revolution”, United Nations Publication, 2023; 17. Bukti PK-17 : Cetak Laman OpenDOSM, Demography The Population of Malaysia, 2025; 18. Bukti PK-18 : Cetak Laman OpenDOSM, Life Expectancy, 2024; 19. Bukti PK-19 : Fotokopi Laws of Malaysia, Minimum Retirement Age ACT 2012, 2016; 20. Bukti PK-20 : Cetak Laman WHO, Thailand Health Data Overview for the Kingdom of Tahiland, Population, Thailand; 21. Bukti PK-21 : Cetak Artikel Khaosod English, Thailand’s Population Draps Below 66 Million As Births or Hit 75-year low, 2025; 22. Bukti PK-22 : Cetak Laman Federal Statistical Office, Population, 2024; 23. Bukti PK-23 : Cetak Laman Federal Statistical Office, Life Expectancy Average Number of expected years of Life at Birth or From a Given Age, 2024; 24. Bukti PK-24 : Cetak Laman Society at a Glance 2024 – Country Notes: Switzerland, 2024; 25. Bukti PK-25 : Cetak Laman Australian Government Department of Social Services, Older Australians, Age Pension, 2025; 26. Bukti PK-26 : Cetak Laman Australian Super, Superannuation; 27. Bukti PK-27 : Cetak Laman Australian Bureau of Statistics, Population; 28. Bukti PK-28 : Cetak Laman Australian Bureau of Statistics, Life Expectancy, 2024; 29. Bukti PK-29 : Cetak Laman Controller of Communication Accounts Uttarakhand, Pension, 2025; 30. Bukti PK-30 : Cetak Laman World Bank Group, Population, Total-India, 2024; 31. Bukti PK-31 : Cetak Laman WHO, Population, India, 2024; 131 32. Bukti PK-32 : Cetak Laman Badan Pusat Statistik, Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun (Ribu Jiwa), 2025; 33. Bukti PK-33 : Cetak Laman Badan Pusat Statistik, Angka Harapan Hidup (AHH) Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2024; 34. Bukti PK-34 : Cetak Laman Badan Pusat Statistik, Angka Kelahiran Total/Total Fertility Rate (TFR) Menurut Provinsi, 1971- 2020. Selain itu, Presiden juga mengajukan dua ahli bernama Prof. Dr.rer.publ. Eko Prasojo, Mag.rer.publ. dan Prof. Bahrul Hayat, Ph.D., yang didengarkan keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 4 September 2025, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut. AHLI PRESIDEN 1. Prof. Dr.rer.publ. Eko Prasojo, Mag.rer.publ. Konsep dan teori kebijakan publik memandang bahwa setiap kebijakan publik bersifat khusus dan kontekstual. Bahkan untuk suatu masalah yang sama, kebijakan publik dapat berbeda antar waktu, antar negara dan antar pemerintah daerah. Kebijakan Publik dibuat tergantung pada target group dan konteks yang ada dalam suatu negara. Kebijakan selalu berorientasi pada masalah yang akan diselesaikan, bahkan setiap negara memiliki kebijakan yang berbeda untuk menyelesaikan masalah yang sama. Untuk memastikan bahwa suatu kebijakan disusun dengan tepat sasaran, memahami faktor kontekstual sangat penting dalam membuat suatu kebijakan. Secara teoretis, Cairney (2019) menyatakan bahwa dalam lingkungan pembuatan kebijakan (policy process), keputusan kebijakan dipengaruhi oleh berbagai elemen kunci, yaitu: institutions (lembaga atau aturan formal dan informal), networks (jejaring antaraktor dan organisasi), context (konteks sosial, ekonomi, politik), events (peristiwa yang memicu atau mengubah arah kebijakan), ideas (ide, nilai, narasi, paradigma), dan actors in multiple levels/types of government (berbagai aktor pada banyak tingkatan dan tipe pemerintahan). Melalui konsep ini, dapat dipahami bahwa pembuatan kebijakan sangat erat kaitannya dengan berbagai elemen, termasuk 132 konteks, yang membuat situasi serupa bisa saja memiliki atau diselesaikan dengan kebijakan yang berbeda. Gambar 1.1. Elemen Kunci Pembuatan Kebijakan dalam Lingkungan Kompleks Sumber: Cairney (2019) Lebih lanjut, menurut Howlett (2017), pemahaman terhadap karakteristik dan konteks dapat memperkuat formula desain kebijakan yang lebih efektif, serta mencocokkan apa yang dipelajari dan ada di dalam teori dengan apa yang dapat dilaksanakan di lapangan. Sama seperti pendapat yang dinyatakan Howlett (2017), Lasswell melihat bahwa intervensi pemerintah terhadap aspek pembuatan kebijakan dapay bervariasi, tergantung kondisi dan aktor yang terlibat dalam konteks tertentu. Lebih lanjut, dalam kacamata kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy), Stoker dan Evans (2016) turut menyatakan bahwa meskipun sebuah kebijakan telah berhasil pada konteks tertentu, bukti masih tetap dibutuhkan untuk menjustifikasi bahwa kebijakan juga akan berhasil pada konteks yang lain. Artinya, untuk memastikan kebijakan yang sama dapat bekerja di situasi yang berbeda, pembuat kebijakan harus terlebih dahulu memahami konteksnya (similar problem ≠ same solution). Dengan memperhatikan urgensi konteks, penting untuk memahami bahwa Batas Usia Pensiun (BUP) Guru dan Dosen diberlakukan bukan untuk 133 mendiskriminasi, melainkan untuk mengutamakan dan menghormati konteks kebutuhan serta karakteristik profesi guru, khususnya yang berkaitan dengan beratnya beban tugas dan kewajiban yang diemban. Pada hakikatnya bagi pegawai ASN yang secara umum melaksanakan suatu pelayanan publik atau pemerintahan tertentu, BUP sangat relevan dengan upaya menjamin efektivitas pelaksanaan tugas, karena pekerjaan tertentu mensyaratkan persyaratan jabatan seperti kondisi fisik yang kuat, sementara yang lain mensyaratkan kondisi kemampuan intelektual yang kuat. Pekerjaan guru dalam banyak hal membutuhkan fisik yang kuat karena harus mengajar di depan kelas dalam waktu yang lama. Berdasarkan Pasal 2 Permendikdasmen Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, guru melaksanakan beban kerja selama 37 jam dan 30 menit per minggu, tidak termasuk jam istirahat, dengan rincian kegiatan: 1) merencanakan pembelajaran atau pembimbingan, 2) melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan, 3) menilai hasil pembelajaran atau pembimbingan, 4) membimbing dan melatih murid, dan 5) melaksanakan tugas tambahan. Khusus untuk pembelajaran tatap muka, Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen mengatur bahwa tatap muka minimal dilaksanakan 24 jam dan maksimal 40 jam per minggunya. Penelitian berjudul “Health Conditions and Factors Related to the Work Ability of Teachers” oleh Vedovato dan Monteiro (2014) menekankan bahwa penurunan kemampuan kerja (work ability index) tampak pada guru-guru yang telah berusia lanjut dan berkarier lebih lama. Penurunan kemampuan ini juga berkaitan dengan menurunnya kondisi kesehatan, contohnya dengan nyeri muskuloskeletal (otot, sendi, tulang, atau jaringan penunjang lain) yang muncul sebagai akibat beban kerja yang tinggi. Jika dikaitkan dengan konteks guru, beban kerja ini termasuk berdiri di depan kelas, berinteraksi tatap muka, mengurus keperluan administratif, yang dilaksanakan selama berjam-jam tiap minggu oleh guru di Indonesia. Berbeda dengan guru yang membutuhkan ketahanan fisik lebih kuat dan waktu bekerja lebih lama, pekerjaan dosen berfokus pada kemampuan intelektual yang lebih tinggi dengan komposisi pekerjaan yang jauh berbeda. Menurut Laporan Tim Jurnalisme Data Harian Kompas (2025), rata-rata dosen Perguruan Tinggi Negeri (PTN) menghabiskan waktu untuk mengajar hingga 20,71 jam per minggu, meneliti 16,68 jam per minggu, dan pengabdian masyarakat 9,54 jam per minggu. 134 Selain itu, dosen juga menghabiskan 11,43 jam per minggu untuk mengurus administrasi kampus, serta bekerja sambilan selama 11,28 jam per minggu. Jika diakumulasi, dosen PTN di Indonesia menghabiskan waktu hingga hampir 10 jam per hari selama sepekan penuh. Data tersebut mencerminkan bahwa meskipun waktunya lebih lama, aktivitas dosen tidak hanya mengajar dan mendidik, tetapi juga banyak berporos pada kegiatan intelektual (publikasi, menulis, pengabdian masyarakat). Kegiatan tersebut secara umum bisa dikerjakan fleksibel, dengan kata lain tidak harus tatap muka setiap jam, tidak mengharuskan berdiri lama, dan bisa disesuaikan dengan kondisi fisik. Dengan demikian, pembedaan BUP guru dan dosen diberlakukan karena guru membutuhkan ketahanan fisik yang lebih kuat dan beban tatap muka yang berat, sehingga BUP yang lebih lebih rendah penting untuk menjamin efektivitas dan kualitas pendidikan dasar dan menengah. Sebaliknya, dosen dituntut menghasilkan publikasi dan penelitian yang sifatnya lebih intelektual. BUP dosen yang lebih panjang justru memperluas ruang dosen untuk berkontribusi lebih banyak di dunia akademik, seiring dengan bertambahnya riset dan pengalaman (hingga menjadi professor atau guru besar). Ada berbagai yang dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam menentukan BUP suatu jabatan publik/pegawai ASN yaitu: a) Faktor risiko dan karakteristik pekerjaan - Setiap jabatan publik memiliki sifat pekerjaan berbeda. Pada pekerjaan yang menuntut ketahanan fisik tinggi, seperti guru di sekolah dasar dan menengah, BUP diberlakukan lebih rendah untuk menjamin efektivitas pelayanan pendidikan dan kualitas pembelajaran. Sementara itu, pada jabatan yang menekankan kemampuan intelektual, seperti dosen perguruan tinggi yang fokus pada riset dan publikasi, BUP dapat ditetapkan lebih tinggi karena kontribusi profesional justru dapat terus meningkat seiring kedalaman keilmuan. - Makin tinggi kebutuhan akan ketahanan fisik, makin rendah BUP. Makin tinggi kebutuhan akan kemampuan intelektual, makin tinggi BUP. b) Faktor regenerasi sumber daya manusia (SDM) - BUP tidak hanya instrumen administratif, tetapi juga mekanisme penting untuk membuka ruang terhadap rekrutmen ASN baru, terutama guru, yang 135 lebih adaptif terhadap pedagogi, teknologi, dan tantangan pendidikan yang terus berkembang. Regenerasi ini beriringan dengan bonus demografi Indonesia yang dicirikan dengan angka ketergantungan (dependency ratio) di bawah 50 persen. Di Indonesia, menurut Badan Pusat Statistik (BPS) (2022), periode puncaknya diperkirakan terjadi pada periode 2020—2035 dengan angka dependency ratio sebesar 45,5 persen. Demi memanfaatkan momentum bonus demografi tersebut, penting untuk diperhatikan pula bahwa tenaga kerja usia produktif atau generasi muda dapat terserap secara optimal sebagai guru. - Jika mekanisme BUP tidak dibatasi dengan memperhatikan konteks yang ada, peluang bagi generasi muda berkompeten berpotensi tersendat, mengakibatkan keseimbangan kualitas tenaga pendidik yang sulit terjaga. c) Faktor pertimbangan fiskal - Menurut Pasal 146 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 mengenai Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (UU HKPD), Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan belanja pegawai daerah (di luar tunjangan guru) paling tinggi 30 persen dari total belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). - Mengingat bahwa per September 2025, jumlah pendidik dan tenaga kependidikan aktif di seluruh wilayah mencapai 5.762.861 orang (Kemendikdasmen, 2025), penambahan BUP guru berpotensi menambah alokasi belanja pegawai daerah hingga melampaui batas yang ditetapkan undang-undang. Hal ini dapat terjadi karena dengan menahan pegawai yang seharusnya sudah pensiun, keputusan tersebut dapat meningkatkan beban gaji dan tunjangan pegawai, menghambat upaya penurunan porsi belanja pegawai dalam batas 30 persen sesuai target UU HKPD, hingga mengurangi ruang fiskal untuk belanja infrastruktur dan pelayanan publik lainnya di APBD. Berbagai konsepsi tersebut dapat memberikan dasar pemikiran terhadap pembedaan BUP antara guru (60 tahun) dan dosen (65 tahun). Ada beberapa faktor yang dapat membedakan BUP guru dan dosen yaitu: a) Faktor karakteristik dan risiko pekerjaan - Kualifikasi, tugas, dan kewajiban guru dan dosen sangat berbeda. Dari segi kualifikasi, Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 136 mencantumkan bahwa guru diwajibkan minimal berpendidikan S-1/D-4, sedangkan dosen minimal S-2. Perbedaan kualifikasi ini berimplikasi pada karakteristik tugas dan tantangan masing-masing profesi tersebut. Guru berfokus pada kegiatan belajar-mengajar dan tugas tambahan lainnya, sedangkan dosen memiliki kewajiban meneliti dan publikasi, serta melakukan pengabdian masyarakat dalam bentuk advokasi kebijakan di samping tugas mengajar mata kuliah. - Sejalan dengan Kepmendikbudristek Nomor 500 Tahun 2024 tentang Standar Minimum Indikator Kinerja Dosen dan Kriteria Publikasi Ilmiah, jabatan fungsional dosen (Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala, dan Guru Besar) mensyaratkan indikator kinerja riset dan publikasi spesifik yang harus dicapai oleh seorang dosen. Riset dan publikasi tersebut harus mendapatkan rekognisi secara nasional maupun internasional, tergantung pada syarat masing-masing jabatan fungsional. - Selain itu, seorang dosen yang diangkat dalam jabatan fungsional Guru Besar harus memiliki fokus kajian yang spesifik dan dibuktikan dengan konsisten riset dan publikasi yang sudah dilakukan, bahkan syarat publikasi internasional yang bersifat wajib di jurnal internasional terindeks dan bereputasi. Dengan memperhatikan konteks ini, seorang guru besar harus memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan, dan tidak semua dosen bisa memenuhi syarat wajib tersebut hingga batas usia pensiunnya. - Mengingat jumlah jabatan fungsional guru Ahli Utama yang terbatas, jika memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan memiliki kualifikasi yang berbeda dari guru dalam jabatan di bawahnya, guru Ahli Utama dapat dipertimbangkan untuk memiliki BUP yang berbeda dibandingkan dengan level jabatan fungsional guru di bawahnya. Hal ini bertujuan untuk menghargai kontribusi yang telah diberikan oleh guru Ahli Utama sepanjang kariernya, serta untuk mempertahankan kualitas pendidikan dengan memastikan bahwa tenaga pendidik yang paling berpengalaman tetap dapat berkontribusi dalam sistem pendidikan. b) Faktor regenerasi sumber daya manusia (SDM) - Regenerasi harus terus berjalan agar bonus demografi dapat dimanfaatkan dan generasi muda, terlebih yang bercita-cita sebagai guru, dapat memiliki 137 peluang kerja di sektor pendidikan. Namun, momentum bonus demografi justru diiringi oleh tren pengangguran di kalangan sarjana dan pascasarjana yang melonjak pada awal tahun 2025. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) (dalam Syaharani, 2025), pada Februari 2025, tingkat pengangguran terbuka di kelompok lulusan D-4/S-1/S-2/S-3 mencapai 6,23 persen secara nasional. Artinya, dari setiap 100 orang angkatan kerja lulusan D-4/S-1/S-2/S-3 di Indonesia, terdapat sekitar 6 orang yang menganggur. Tidak hanya itu, peluang generasi muda mencari pekerjaan makin kecil dengan naiknya angka pemutusan hubungan kerja (PHK) per Semester I 2025, yakni mencapai 42.385 orang. Kenaikan ini mencapai 32,18 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebanyak 32.064 pekerja. - Melihat konteks fenomena yang terjadi, menambah BUP guru dapat menghambat regenerasi, mempersempit peluang masyarakat usia produktif untuk menjadi guru, dan memperkecil kesempatan atau lowongan kerja bagi generasi muda. - Jika dibandingkan dengan BUP di negara-negara lain, misalnya Nigeria di usia 65 (Akpan, 2022), Singapura di usia 62 (Ministry of Manpower of Singapore, 2022), dan Tiongkok di usia 63 untuk pria dan 58 untuk wanita (Thibault, 2024), penerapan BUP di Indonesia telah sejalan dengan praktik internasional. Di sisi lain, peningkatan BUP tanpa evaluasi kualitas dapat menghambat regenerasi guru baru yang lebih kompeten dan adaptif terhadap perkembangan pedagogi dan teknologi pendidikan. Hal ini menjadi perhatian mengingat Indeks Modal Manusia (Human Capital Index) Indonesia yang tercatat sebesar 0,54 per tahun 2020 (Jalal, 2023), yang berarti seorang anak yang lahir di Indonesia hari ini hanya akan mencapai 54 persen dari potensi produktivitasnya jika ia menikmati pendidikan dan kesehatan yang optimal. - Masih berhubungan dengan regenerasi, kualitas guru juga erat kaitannya dengan BUP. Saat ini, kualitas guru perlu dievaluasi karena sebagian besar dari berasal dari pegawai honorer yang seleksi masuknya menjadi ASN adalah melalui pengangkatan afirmasi. Meskipun tidak seluruhnya, terdapat banyak guru dari pegawai honorer yang pengangkatan awalnya tidak melalui proses seleksi yang baik. Sejak seleksi PPPK tahun 2021–2022, sebanyak 544.292 guru honorer telah lolos menjadi ASN (Habibah, 2023). Pada tahap 138 pertama seleksi 2021, dari 322.665 pelamar, hanya 90.836 yang lolos jika tanpa mekanisme afirmasi. Dengan tambahan kebijaka afirmasi, jumlah guru yang lolos meningkat hingga 173.329 orang (Riana, 2021). Dari jumlah dan kondisi tersebut, dapat dilihat bahwa kebijakan afirmasi rekrutmen guru berperan signifikan dalam meloloskan guru honorer yang sebelumnya tidak melalui proses seleksi kompetensi secara memadai. - Jika BUP ditambah tanpa evaluasi kualitas guru yang sudah ada, guru yang lolos melalui jalur kebijakan afirmasi berpotensi bertahan lebih lama dalam sistem. Dampaknya, kesempatan regenerasi guru baru maupun generasi muda berusia produktif yang lebih kompeten akan terbatas. Oleh karena itu, penetapan BUP yang proporsional tidak hanya merupakan instrumen administratif, tetapi juga sarana penting untuk menjaga keseimbangan kualitas guru. c) Faktor pertimbangan fiskal - Manajemen guru saat ini menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, tetapi kapabilitas Kabupaten/Kota masih sangat terbatas dan anggaran untuk belanja pegawai pada saat ini sudah melampaui batas 30 persen dari total APBD. Menurut Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), sepanjang 2024, beberapa daerah masih memiliki rasio belanja pegawai sebesar 57 persen, dengan rata-rata nasional sebesar 37,18 persen (CNBC Indonesia, 2025). - Menurut data Badan Kepegawaian Nasional tahun 2022, persentase Aparatur Sipil Negara (ASN) di daerah adalah 77 persen dari seluruh ASN nasional. Jika diperinci, jumlah terbesar dari komposisi ASN adalah tenaga fungsional guru, tenaga medis, dan dosen (DJPB Kementerian Keuangan, 2024). Melihat berlebihnya belanja pegawai yang sudah ada serta komposisi ASN daerah yang didominasi oleh guru, penambahan BUP guru akan secara signifikan meningkatkan tekanan APBD masing-masing daerah. Pengaturan Batas Usia Pensiun Guru dan Dosen secara khusus diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri, meskipun secara umum diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai ASN. Sebagaimana telah dijelaskan, hal ini disebabkan karakteristik pekerjaan jabatan fungsional yang sangat beragam, mulai dari kualifikasi, tugas, risiko, hingga kompetensi yang 139 dibutuhkan. Jika BUP digabungkan dalam UU ASN yang berlaku untuk seluruh ASN, maka aturan tersebut akan bersifat terlalu umum dan kurang responsif terhadap kebutuhan masing-masing jabatan. Dengan pengaturan tersendiri, pemerintah dapat menyesuaikan BUP sesuai kondisi profesi, demografi, dan kebutuhan pelayanan publik tanpa harus merevisi UU ASN yang prosesnya lebih panjang dan kompleks. Dengan berbagai penjelasan tersebut, izinkan saya menyampaikan beberapa Kesimpulan: 1. Bahwa perbedana kebijakan Batas Usia Pensiun (BUP) antara Guru dan Dosen disebabkan oleh kharakteristik pekerjaan dan konteks yang berbeda. 2. Bahwa mempertimbangkan kualitas dan jumlah guru yang ada pada saat ini, kebijakan menambah Batas Usia Pensiun guru akan menyebabkan terganggunya proses regenerasi guru yang lebih produktif dan berkualitas. 3. Bahwa dalam Pemerintahan yang desentralistik di Indonesia, kewenangan mengatur dan mengurus terkait dengan guru pada saat ini menjadi kewenangan kab/kota (SD dan SMP) dan propinsi (SMA). Dengan kemampuan fiskal yang terbatas dan belanja pegawai yang tinggi, tambahan BUP akan menambah besar belanja pegawai. 4. Bahwa memperhatikan proses dan persyaratan untuk diangkat dalam jabatan Guru Utama, kebijaksanaan dan pengalaman yang dibutuhkan dalam dunia pendidikan, serta jumlah terbatas, maka dapat dipertimbangkan kenaikan BUP hingga usia 65 tahun bagi jabatan Guru Utama. 2. Prof. Bahrul Hayat, Ph.D. Latar Belakang Historis Lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan mendesak untuk menempatkan guru dan dosen sebagai profesi yang sejajar dengan profesi mapan lainnya, seperti dokter, pengacara, atau insinyur, yang memiliki standar kualifikasi, kompetensi, penghargaan, dan kode etik yang jelas. Selama periode sebelumnya, guru dan dosen sering dipandang hanya sebagai tenaga pengajar tanpa pengakuan formal terhadap status profesinya, sehingga belum memperoleh perlindungan hukum, pengembangan karier berkelanjutan, jaminan kesejahteraan, serta penghargaan 140 yang memadai atas peran strategisnya dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Melalui UU ini, negara menegaskan bahwa guru dan dosen bukan sekadar pekerja di bidang pendidikan, tetapi profesi yang memiliki tanggung jawab keilmuan, pedagogis, sosial, dan etis. Pada tahap perancangan UU tentang Guru dan Dosen, pembuat undang-undang menyusun dua draf Rancangan Undang Undang (RUU) secara terpisah, yaitu RUU tentang Guru dan RUU tentang Dosen, karena memandang bahwa jabatan guru dan dosen merupakan dua entitas profesi yang memiliki persamaan sekaligus perbedaan. Namun demikian, dalam proses selanjutnya kedua draf tersebut disatukan menjadi RUU tentang Guru dan Dosen dengan tetap mempertahan kekhasan masing-masing profesi dengan pembedaan substantif, sebagaimana tercermin dalam muatan, norma hukum atau ketentuan yang diatur di dalam undang-undang tersebut. Struktur Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang secara sistematis lebih dahulu mengatur norma mengenai guru, kemudian dilanjutkan dengan norma mengenai dosen, menegaskan bahwa meskipun keduanya berada dalam satu payung hukum, masing-masing memiliki karakteristik, fungsi, tanggung jawab, dan perlakuan yang tidak sepenuhnya identik. Profesi Guru dan Dosen Perbedaan karakteristik profesi guru dan profesi dosen berakar pada filosofi pembentukan Undang-Undang Guru dan Dosen itu sendiri. Dalam Undang Undang ini guru didefinisikan sebagai “...pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah”. Sedangkan pengertian dosen merujuk pada “...pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat”. Dengan mengacu pada definisi tersebut sangatlah jelas bahwa guru dan dosen memiliki persamaan sebagai pendidik profesional yang sama-sama mengemban tanggung jawab untuk mendidik dan mengembangkan potensi peserta didik agar 141 menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Namun demikian, selain menjalankan perannya sebagai pendidik profesional, dosen berfungsi sebagai ilmuwan yang bertanggung jawab untuk mentransfer, mengembangkan, serta mendiseminasikan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pelaksanaan tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam tugasnya, guru fokus pada proses pendidikan dasar dan menengah dalam pembentukan kepribadian, keterampilan dasar, dan nilai-nilai moral peserta didik. Guru lebih menekankan pada transfer pengetahuan yang sudah mapan agar dapat dipahami dan dikuasai oleh siswa sebagai dasar untuk pembelajaran lanjutan. Sementara itu, dosen dituntut untuk tidak hanya menyampaikan pengetahuan yang telah mapan, tetapi juga mengintegrasikan temuan-temuan baru dari hasil riset sehingga mahasiswa tidak sekadar belajar tentang apa yang sudah diketahui (what is known), melainkan juga memahami bagaimana pengetahuan itu diciptakan (how knowledge is created). Dosen juga dituntut untuk membimbing mahasiswa dalam melakukan penelitian dan penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi, tesis, atau disertasi yang menjadi bagian penting dari persyaratan akademiknya. Sebagai pendidik profesional sekaligus ilmuwan, dosen memiliki peran strategis dalam menghubungkan kegiatan riset dengan pembelajaran mahasiswa melalui apa yang dikenal dengan research–teaching nexus (Healey & Jenkins, 2009). Research–teaching nexus adalah konsep yang menjelaskan hubungan erat antara penelitian (research) dan pengajaran (teaching) di perguruan tinggi. Intinya, pengajaran tidak berdiri terpisah dari riset, tetapi keduanya saling mendukung: riset memperkaya materi ajar, sementara pengajaran membantu menyebarluaskan dan mengkritisi hasil riset. Semakin tinggi strata pendidikan yang diampu oleh dosen semakin kuat hubungan antara penelitian dan pengajaran. Pendekatan ini menunjukkan bahwa dosen tidak hanya berfungsi sebagai penyampai pengetahuan, tetapi juga sebagai fasilitator yang 142 menumbuhkan budaya akademik, kemampuan berpikir kritis, dan keterampilan riset mahasiswa. Di samping itu, dosen juga memiliki kewajiban untuk terus berkarya melalui penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian masyarakat hingga menjelang masa pensiun. Tuntutan kewajiban ini semakin tinggi sejalan dengan meningkatnya jabatan fungsional dosen. Meskipun ada upaya untuk mendorong guru melakukan penelitian melalui Classroom Action Research (CAR), hal ini umumnya ditujukan untuk perbaikan metode pengajaran, bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan secara luas. Classroom Action Research merupakan penelitian praktis yang dilakukan guru di kelasnya sendiri untuk memecahkan masalah langsung di kelas dan memperbaiki pembelajaran. Persyaratan Kualifikasi Akademik Guru dan Dosen Perbedaan tugas utama, peran dan tanggungjawab profesi guru dan profesi dosen sebagaimana dijelaskan memiliki konsekuensi logis pada persyaratan kualifikasi akademik untuk masing-masing profesi. Pasal 9 UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen mensyaratkan guru untuk memiliki kualifikasi akademik minimum sarjana (S1) atau diploma empat (D4). Sementara itu, Pasal 46 ayat (2) UU yang sama secara eksplisit menyebutkan bahwa dosen harus memiliki kualifikasi akademik minimum magister (S2) untuk mengajar pada program diploma atau program sarjana (S1), dan lulusan program doktor (S3) untuk mengajar pada program pascasarjana. Perbedaan kualifikasi ini menunjukkan bahwa dosen diharapkan memiliki kompetensi lebih mendalam dalam bidang keilmuan untuk mendukung peran mereka sebagai ilmuwan. Mengingat guru dipersiapkan untuk mengajar pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, maka persyaratan akademiknya lebih menekankan pada kompetensi pedagogis, penguasaan mata pelajaran, dan kemampuan membentuk karakter serta keterampilan dasar peserta didik. Oleh karena itu, secara umum di seluruh dunia kualifikasi minimal guru biasanya adalah sarjana (bachelor degree) dalam bidang pendidikan atau bidang ilmu tertentu, dengan tambahan pelatihan profesi dan/atau sertifikasi guru. Sebaliknya, dosen yang diposisikan tidak hanya sebagai pendidik profesional, tetapi juga ilmuwan dituntut memiliki kompetensi akademik yang lebih tinggi dengan kualifikasi pendidikan minimal magister (S2) atau doktor 143 (S3) dalam bidang keilmuan dan keahlian tertentu. Perbedaan persyaratan kualifikasi akademik antara guru dan dosen tersebut mencerminkan perbedaan orientasi profesi, di mana guru lebih menekankan transfer of established knowledge untuk pembentukan dasar keilmuan dan karakter, sedangkan dosen lebih menekankan creation and dissemination of new knowledge untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Dalam sistem pendidikan tinggi di banyak negara, khususnya di Eropa, Amerika, dan Asia Timur, karier dosen sejak awal diarahkan untuk jalur professorship track. Jalur karier dimulai dari lektor (assistant professor), lektor kepala (associate professor), dan guru besar (full professor) dengan evaluasi ketat berbasis riset dan tridharma. Kualifikasi minimum yang dipersyaratkan adalah gelar doktor di bidang terkait, yang hampir selalu menjadi standar mutlak. Seorang dosen yang menempuh jalur ini dituntut memiliki rekam jejak publikasi yang kuat di jurnal bereputasi internasional sehingga kiprahnya dapat diakui dalam komunitas ilmiah global. Dengan latar belakang pendidikan doktoral, seorang dosen diharapkan memiliki kompetensi metodologis dan epistemologis keilmuan yang kokoh untuk: 1) menghasilkan riset orisinal untuk pengembangan ilmu pengetahuan, b) membimbing mahasiswa dalam penelitian dan penulisan karya ilmiah, dan c) mengintegrasikan temuan riset ilmiah ke dalam pembelajaran. Pelaksanaan Tugas Guru dan Dosen Dalam pelaksanaan tugasnya, guru cenderung memiliki beban mengajar yang relatif konstan sepanjang kariernya. Hal ini terlihat dari kewajiban tatap muka minimal 24 jam dan maksimal 40 jam per minggu yang menuntut kesiapan fisik tinggi, stamina, serta kehadiran langsung di kelas. Profesi guru dengan demikian sangat terkait dengan kondisi fisik yang prima, karena interaksi tatap muka, pengelolaan kelas, dan pendampingan siswa dalam jangka waktu panjang membutuhkan energi serta keterlibatan intensif setiap hari. Sebaliknya, dosen memiliki karakteristik tugas yang berbeda karena beban kerjanya dihitung dalam satuan kredit semester (SKS), sekurang-kurangnya 12 SKS dan sebanyak- banyaknya 16 SKS per semester. Satu SKS setara dengan 50 menit tatap muka per minggu. Namun beban dosen tidak hanya terbatas pada mengajar, melainkan juga meliputi penelitian, publikasi ilmiah, pengabdian 144 kepada masyarakat, serta bimbingan akademik. Seiring kenaikan jabatan fungsional—terutama ketika mencapai tingkat guru besar—porsi mengajar dosen cenderung berkurang, sementara peran dalam pengembangan ilmu pengetahuan, riset, dan pembimbingan mahasiswa menjadi lebih dominan. Hal ini menunjukkan bahwa peran dosen lebih bertumpu pada kematangan intelektual dan kapasitas berpikir, yang justru dapat terus berkembang seiring bertambahnya usia dan pengalaman. Batas Usia Pensiun Guru dan Dosen Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, terdapat perbedaan substansial dalam regulasi Batas Usia Pensiun (BUP) guru dan dosen. Berdasarkan Undang Undang tersebut Batas Usia Pensiun (BUP) adalah 60 tahun untuk guru dan 65 tahun untuk dosen. Dosen dengan jabatan guru besar (profesor) yang berprestasi dapat diperpanjang batas usia pensiunnya sampai 70 tahun. Tidak terjadi perbedaan pendapat antar pembuat undang- undang dalam pembahasan tentang Batas Usia Pensiun (BUP) ini, di mana BUP dosen lebih tinggi dari BUP guru. BUP guru yang ditetapkan dalam UU ini merupakan perpanjangan dari BUP guru sebelumnya yakni 56 tahun sesuai PP No 32 tahun 1979. Sementara BUP dosen melanjutkan ketentuan BUP sebelumnya dengan kemungkinan perpanjangan sampai 70 tahun bagi guru besar. Perbedaan BUP guru dan dosen ini didasarkan pada perbedaan karakteristik unik dari masing-masing profesi sebagaimana dijelaskan di atas. Pertama, dosen selain sebagai pendidik profesional juga berperan sebagai ilmuwan yang dituntut terus menghasilkan penelitian, publikasi, serta inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi. Aktivitas akademik dan riset justru mencapai kematangan pada usia yang lebih senior, ketika pengalaman, jejaring internasional, dan kedalaman keilmuan semakin mapan, sehingga perpanjangan masa kerja dosen menjadi investasi sumberdaya manusia bagi pengembangan kualitas bangsa. Kedua, dosen memiliki tanggung jawab membimbing mahasiswa yang menuntut penguasaan keilmuan tingkat lanjut serta pengalaman riset yang panjang. Tugas ini secara alamiah lebih efektif dilakukan oleh akademisi yang telah berpengalaman. 145 Karena fungsi dosen sebagai ilmuwan tidak sepenuhnya dibatasi oleh kondisi fisik sebagaimana peran guru yang menuntut intensitas pengajaran di kelas, maka usia produktif dosen dalam menjalankan tugas akademik dapat berlangsung lebih panjang. Seorang ilmuwan justru semakin matang dalam berkarya melalui kekuatan pemikiran, penelitian, dan kontribusi keilmuannya, yang seringkali terus berkembang seiring bertambahnya usia. Hal ini tercermin pula dalam praktik pemberian gelar professor emeritus kepada dosen yang telah pensiun, sebagai bentuk pengakuan bahwa kapasitas akademik mereka masih bernilai strategis bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan pembinaan generasi akademik berikutnya. Praktik ini sejalan dengan kebijakan di berbagai negara yang pada umumnya menetapkan usia pensiun dosen lebih tinggi dibandingkan guru. Hal ini dilandasi oleh sifat pekerjaan akademik yang menekankan kegiatan riset, publikasi ilmiah, dan pengembangan keilmuan yang tetap relevan meskipun usia sudah lanjut, berbeda dengan guru yang sehari-hari berinteraksi intensif secara pedagogis dengan siswa usia dini hingga remaja sehingga memerlukan stamina dan energi fisik yang lebih besar. Perbedaan usia pensiun ini bukanlah bentuk diskriminasi, melainkan refleksi dari perbedaan karakteristik pekerjaan guru dan dosen di berbagai negara. Dalam konteks regulasi kepegawaian di Indonesia, setiap jabatan fungsional atau profesi sering kali memiliki aturan khusus (lex specialis) terkait batas usia pensiun, di luar aturan umum bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Batas usia pensiun ASN secara umum ditetapkan 58 tahun dan 60 tahun untuk jabatan pimpinan tinggi. Sejumlah profesi memiliki BUP yang lebih tinggi di atas 60 tahun, bahkan hingga 70 tahun. Misalnya, hakim dapat pensiun pada usia 65–70 tahun sesuai jenjang, peneliti dan perekayasa memiliki rentang 58– 70 tahun tergantung jabatan fungsional, sementara TNI dan Polri diatur berbeda menurut pangkat, dengan Bintara pensiun pada 55 tahun dan perwira tinggi lebih tinggi lagi. Dalam kerangka ini, guru ditetapkan pensiun pada usia 60 tahun, sejalan dengan standar jabatan fungsional madya atau pimpinan tinggi, karena sifat pekerjaannya menuntut beban fisik yang relatif berat. 146 Penutup Sebagai penutup, izinkan kami menegaskan bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen merupakan instrumen penting dalam menempatkan profesi guru dan dosen sebagai profesi yang bermartabat, setara dengan profesi mapan lainnya. Undang Undang ini memberi landasan bagi perlindungan hukum, pengembangan karier berkelanjutan, penghargaan, serta jaminan kesejahteraan yang layak agar mampu melaksanakan tugasnya secara optimal dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Namun demikian, meskipun sama-sama berstatus sebagai pendidik profesional, guru dan dosen memiliki peran dan fungsi yang berbeda secara mendasar yang meniscayakan adanya perbedaan, antara lain, dalam syarat kualifikasi, jenjang karier, dan termasuk batas usia pensiun. Dengan demikian, perbedaan batas usia pensiun bagi guru dan dosen bukanlah bentuk diskriminasi, melainkan konsekuensi logis dari perbedaan hakikat profesi keduanya. Oleh karena itu, ketentuan berbeda mengenai BUP guru dan dosen mencerminkan keadilan proporsional dan selayaknya tetap dijaga keberlakuannya dalam Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Menyamakan perlakuan terhadap kedua profesi tersebut tanpa mempertimbangkan perbedaan tanggung jawabnya dapat menimbulkan ketidakadilan. [2.6] Menimbang bahwa Pemohon dan Presiden telah menyampaikan Kesimpulan pada tanggal 6 September 2025 dan 15 September 2025, yang pada pokoknya masing-masing menyampaikan sebagai berikut: KESIMPULAN PEMOHON: A. PENDAHULUAN 1. Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan pengujian materiil Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (selanjutnya disebut UUGD) terhadap Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945). 2. Bahwa ketentuan Pasal 30 ayat (4) UUGD menyatakan bahwa: 147 “Guru diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena telah mencapai batas usia pensiun 60 (enam puluh) tahun.” 3. Bahwa norma tersebut menimbulkan perlakuan berbeda dengan ketentuan bagi dosen yang diatur dalam Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang yang sama, menyatakan bahwa: “Pemberhentian dosen karena batas usia pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan pada usia 65 (enam puluh lima) tahun.” 4. Bahwa menurut Pemohon, pembedaan BUP antara guru dan dosen dalam norma a quo: - Tidak memiliki dasar rasional maupun obyektif; - Mengakibatkan perlakuan diskriminatif terhadap guru; - Bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang adil (Pasal 28D ayat (1) UUD 1945); serta - Melanggar hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dalam pekerjaan (Pasal 28D ayat (2) UUD 1945). 5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, serta Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan a quo. B. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (LEGAL STANDING) 1. Bahwa Pemohon adalah seorang guru yang masih aktif mengabdikan diri dalam dunia pendidikan. Dengan kedudukan tersebut, Pemohon tunduk langsung pada keberlakuan Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UUGD), yang menentukan bahwa guru diberhentikan dengan hormat dari jabatannya ketika mencapai batas usia pensiun (BUP) 60 (enam puluh) tahun. 2. Bahwa norma a quo menimbulkan kerugian konstitusional bagi Pemohon karena: 148 - Pemohon tidak dapat melanjutkan pengabdian profesinya setelah usia 60 tahun, meskipun secara fisik, psikis, dan kompetensi masih mampu melaksanakan tugas sebagai pendidik. - Pemohon diperlakukan berbeda dengan dosen yang diatur dalam pasal yang sama, yang diberi BUP 65 tahun. - Pembedaan ini tidak berdasarkan alasan obyektif dan rasional, sehingga menimbulkan diskriminasi terhadap Pemohon sebagai guru. - Perlakuan diskriminatif ini bertentangan dengan hak atas kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan hak atas perlakuan yang sama dalam pekerjaan sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (2) UUD 1945. 3. Bahwa kerugian konstitusional tersebut bersifat langsung (direct), nyata (actual), dan logis (logical consequence) karena norma Pasal 30 ayat (4) UUGD secara otomatis membatasi masa kerja Pemohon hingga usia 60 tahun, tanpa memberi ruang untuk perpanjangan sebagaimana halnya dosen. 4. Dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo, sesuai ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020. C. PEMBAHASAN DALIL-DALIL POSITA 1. Bahwa Pemohon mendalilkan Pasal 30 ayat (4) UUGD yang menetapkan batas usia pensiun (BUP) guru 60 (enam puluh) tahun, sementara dalam Undang-Undang yang sama dosen diberi BUP 65 (enam puluh lima) tahun, telah menimbulkan pembedaan perlakuan hukum. 2. Bahwa pembedaan tersebut tidak didasarkan pada alasan obyektif maupun rasional, sebab: - Guru dan dosen sama-sama disebut sebagai tenaga pendidik dalam UUGD, dan keduanya memiliki fungsi konstitusional yang sama pentingnya dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. 149 - Pembedaan BUP hanya dilandaskan pada asumsi mengenai beban kerja guru yang lebih rutin dan interaktif dibanding dosen, namun asumsi ini tidak dibuktikan dengan kajian empiris yang komprehensif. - Ahli Pemerintah (Prof. Eko Prasojo) bahkan mengakui bahwa “belum ada data nasional yang komprehensif” tentang penurunan produktivitas guru pada usia 60 tahun, sehingga kebijakan BUP 60 tahun tidak memiliki dasar faktual yang kuat. 3. Bahwa pembedaan perlakuan hukum a quo menimbulkan diskriminasi dan bertentangan dengan: - Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang menjamin hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum; - Pasal 28D ayat (2) UUD 1945, yang menjamin hak setiap orang untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. 4. Bahwa dalil Pemerintah dan DPR yang menyatakan pengaturan BUP adalah bagian dari open legal policy pembentuk undang-undang, tidak dapat menghalangi Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pengujian. Mahkamah dalam berbagai putusan telah menegaskan bahwa open legal policy tetap harus tunduk pada prinsip konstitusionalitas, dan tidak boleh melahirkan diskriminasi. 5. Bahwa dalil regenerasi yang dipakai Pemerintah dan DPR tidak dapat dibenarkan, karena: - Regenerasi guru adalah soal kebijakan rekrutmen dan formasi ASN, bukan soal pembatasan usia kerja. - Regenerasi dapat ditempuh dengan cara yang lebih proporsional dan tidak diskriminatif, misalnya melalui pengaturan jenjang fungsional, evaluasi kinerja, atau asesmen kompetensi. - Dengan demikian, alasan regenerasi tidak memenuhi prinsip necessity (tidak ada keharusan) dan proportionality (tidak seimbang dengan pembatasan hak). 6. Bahwa alasan fiskal yang dikemukakan Pemerintah juga tidak terbukti, karena: 150 - Tidak ada analisis fiskal terperinci yang menghubungkan perbedaan BUP dengan beban keuangan negara atau daerah. - Dengan meningkatnya usia harapan hidup dan produktivitas, justru pensiun dini menyebabkan negara kehilangan potensi tenaga pendidik yang berpengalaman dan harus menanggung beban pensiun lebih awal. 7. Bahwa dalil Pemohon didukung oleh keterangan Ahli Pemohon (Doni Koesoema) yang menegaskan: - Usia harapan hidup masyarakat Indonesia menurut BPS tahun 2023 telah mencapai 73 tahun, sehingga pensiun di usia 60 tidak lagi relevan. - Di banyak negara maju, usia pensiun guru disamakan dengan dosen atau profesi akademik lainnya, rata-rata pada usia 65 tahun. - Mekanisme yang tepat bukanlah diskriminasi usia, melainkan sistem evaluasi kinerja dan jenjang jabatan fungsional. 8. Dengan demikian, dalil Pemohon adalah beralasan menurut hukum, sedangkan dalil Pemerintah dan DPR tidak didukung bukti empiris yang memadai, serta bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusional sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. D. FAKTA PERSIDANGAN 1. Keterangan DPR - DPR menyatakan bahwa perbedaan BUP antara guru (60 tahun) dan dosen (65 tahun) adalah hasil pertimbangan kebijakan pembentuk undang-undang (open legal policy). - Menurut DPR, guru dan dosen memiliki peran dan fungsi yang berbeda, sehingga pembedaan BUP dianggap wajar. - DPR menekankan perlunya regenerasi tenaga pendidik, khususnya guru, agar kesempatan kerja bagi generasi muda tetap terbuka. - Akan tetapi, DPR tidak menunjukkan kajian akademik nasional yang komprehensif sebagai dasar perbedaan tersebut. 2. Keterangan Pemerintah - Pemerintah melalui Prof. Dr. Biyanto menyampaikan bahwa BUP guru 60 tahun didasarkan pada pertimbangan beban kerja guru yang lebih intensif 151 dibandingkan dosen, serta pertimbangan fiskal dan kebutuhan regenerasi. - Pemerintah menghadirkan dua ahli, yakni Prof. Dr. Eko Prasojo dan Prof. Dr. Bahrul Hayat.  Prof. Eko Prasojo: Menyatakan bahwa kebijakan BUP adalah ranah open legal policy, tetapi mengakui “belum ada data nasional yang komprehensif” terkait penurunan produktivitas guru pada usia 60 tahun. Bahkan, beliau menyebut BUP 65 tahun dimungkinkan untuk jabatan Guru Ahli Utama dengan mekanisme evaluasi.  Prof. Bahrul Hayat: Menyatakan pembedaan BUP bisa dibenarkan bila berbasis bukti obyektif. Namun ia juga mengakui bahwa jenjang jabatan fungsional sebenarnya sudah bisa menjadi pembeda, sehingga pembedaan umur pensiun kolektif kurang relevan. 3. Keterangan Saksi Pemohon - Saksi-saksi Pemohon (antara lain Teguh Wibowo dan Ramli) menegaskan bahwa banyak guru berusia di atas 60 tahun masih sehat, produktif, dan mampu menjadi mentor bagi guru-guru muda. - Saksi juga menyatakan bahwa pensiun pada usia 60 tahun menimbulkan kerugian ekonomi, sosial, dan psikologis bagi guru. - Fakta di lapangan menunjukkan bahwa sekolah masih membutuhkan guru-guru berpengalaman, sehingga BUP 60 tahun justru merugikan sistem pendidikan. 4. Keterangan Ahli Pemohon - Ahli Pemohon, Doni Koesoema, menyatakan bahwa pembedaan BUP guru dan dosen bertentangan dengan prinsip konstitusional kesetaraan di hadapan hukum (Pasal 28D ayat (1) UUD 1945) dan hak atas perlakuan yang adil dalam pekerjaan (Pasal 28D ayat (2) UUD 1945). - Doni menegaskan usia harapan hidup orang Indonesia telah mencapai 73 tahun (BPS 2023), sehingga pensiun di usia 60 tidak sesuai dengan realitas demografi. - Doni juga menyampaikan bahwa di berbagai negara maju, usia pensiun guru umumnya 65 tahun, sama dengan dosen. 152 - Menurutnya, mekanisme yang tepat adalah evaluasi berbasis kinerja dan jenjang jabatan fungsional, bukan diskriminasi usia secara kolektif. 5. Pertanyaan dan Pandangan Majelis Hakim - Hakim Enny Nurbaningsih menyoroti ketiadaan bukti nasional yang kuat atas penurunan produktivitas guru usia lanjut, serta menekankan perlunya dasar obyektif dalam membedakan BUP. - Hakim Arief Hidayat menanyakan mengapa perbedaan BUP tidak ditempuh melalui mekanisme penilaian kinerja atau jenjang fungsional, sehingga diskriminasi dapat dihindari. - Hakim M. Guntur Hamzah mempertanyakan representativitas penelitian yang digunakan Pemerintah dan meminta kejelasan alternatif kebijakan yang lebih proporsional. - Pertanyaan-pertanyaan Majelis menunjukkan kehati-hatian untuk memastikan agar kebijakan BUP tidak diskriminatif dan tetap selaras dengan prinsip konstitusi. E. ANALISIS HUKUM 1. Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menjamin setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Norma ini mengandung prinsip equality before the law yang berlaku mutlak terhadap semua warga negara, termasuk guru dan dosen. 2. Bahwa Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 menjamin setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Norma ini mengandung jaminan konstitusional agar tidak terjadi diskriminasi dalam perlakuan terhadap pekerja, termasuk dalam penetapan usia pensiun. 3. Bahwa norma Pasal 30 ayat (4) UUGD yang menetapkan BUP guru 60 tahun, sementara dosen 65 tahun, telah menimbulkan perlakuan yang berbeda terhadap subjek hukum yang seharusnya setara. Guru dan dosen sama-sama tenaga pendidik yang diatur dalam undang-undang yang sama, dan keduanya berfungsi dalam kerangka mencerdaskan kehidupan bangsa. 153 Tidak terdapat dasar konstitusional maupun obyektif untuk membedakan hak dasarnya. 4. Bahwa dalil Pemerintah dan DPR yang mendasarkan pada open legal policy tidak dapat dibenarkan, karena Mahkamah dalam banyak putusan (antara lain Putusan No. 27/PUU-VII/2009 dan Putusan No. 100/PUU- XI/2013) menegaskan bahwa open legal policy tetap tunduk pada prinsip konstitusionalitas dan tidak boleh menghasilkan diskriminasi. Dengan demikian, dalih kebijakan tidak dapat dijadikan pembenaran untuk melanggar Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. 5. Bahwa alasan regenerasi tidak proporsional, sebab regenerasi dapat ditempuh dengan cara lain yang lebih tepat, antara lain rekrutmen formasi baru, pengembangan karier fungsional, dan asesmen kinerja. Diskriminasi usia pensiun bukanlah instrumen konstitusional untuk menciptakan regenerasi, melainkan justru membatasi hak pekerja tanpa dasar yang adil. 6. Bahwa alasan fiskal yang digunakan Pemerintah tidak terbukti, karena tidak ada data resmi yang menghubungkan perbedaan BUP dengan beban keuangan negara. Sebaliknya, mempensiunkan guru lebih dini justru menambah beban pensiun dan mengurangi produktivitas tenaga pendidik yang berpengalaman. Kewajiban Pemerintah tidak berhenti terhadap guru yang dipensiun, sementara kekurangan guru akibat pensiun harus dipenuhi dengan mengangkat guru baru. Ini menjadi tambahan beban bagi Pemerintah. 7. Bahwa Ahli Pemerintah (Prof. Eko Prasojo) sendiri mengakui bahwa tidak ada data nasional yang komprehensif terkait penurunan produktivitas guru pada usia 60 tahun. Bahkan beliau membuka kemungkinan untuk BUP 65 tahun bagi Guru Ahli Utama, yang secara substansial menguatkan dalil Pemohon bahwa usia pensiun 65 tahun adalah rasional. 8. Bahwa Ahli Pemohon (Doni Koesoema) memberikan keterangan yang konsisten dengan data empirik: usia harapan hidup Indonesia tahun 2023 mencapai 73 tahun, dan negara-negara maju telah menetapkan usia pensiun guru rata-rata 65 tahun. Fakta ini mendukung dalil Pemohon bahwa BUP 60 tahun tidak relevan dengan perkembangan sosial dan demografi. 154 9. Bahwa Majelis Hakim (Enny, Arief, Guntur) dalam persidangan menunjukkan keraguan atas argumentasi Pemerintah, khususnya terkait ketiadaan dasar obyektif dan proporsionalitas kebijakan BUP guru. Pertanyaan-pertanyaan Majelis menegaskan perlunya kesetaraan dan dasar konstitusional dalam menetapkan perbedaan perlakuan. 10. Dengan demikian, Pasal 30 ayat (4) UUGD telah menimbulkan diskriminasi yang nyata, melanggar prinsip kepastian hukum yang adil (Pasal 28D ayat (1) UUD 1945) dan prinsip persamaan dalam pekerjaan (Pasal 28D ayat (2) UUD 1945). F. KESIMPULAN Berdasarkan uraian seluruh persidangan, keterangan para pihak, saksi, dan ahli, serta analisis hukum sebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon menyimpulkan: 1. Bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo karena mengalami kerugian hak konstitusional secara langsung, nyata, dan logis akibat keberlakuan Pasal 30 ayat (4) UUGD. 2. Bahwa Pasal 30 ayat (4) UUGD yang membatasi usia pensiun guru pada usia 60 tahun telah menimbulkan perlakuan diskriminatif terhadap guru dibandingkan dengan dosen, padahal keduanya sama-sama tenaga pendidik yang diatur dalam undang-undang yang sama. 3. Bahwa dalil Pemerintah dan DPR mengenai perbedaan beban kerja, alasan regenerasi, maupun fiskal, tidak terbukti secara empiris, tidak proporsional, dan bertentangan dengan prinsip non-diskriminasi. 4. Bahwa keterangan Ahli Pemohon (Doni Koesoema) serta pengakuan Ahli Pemerintah (Eko Prasojo dan Bahrul Hayat) justru memperkuat dalil Pemohon bahwa batas usia pensiun guru seharusnya disamakan dengan dosen pada usia 65 tahun. 5. Bahwa Majelis Hakim melalui pertanyaan-pertanyaannya telah menegaskan pentingnya kesetaraan, kepastian hukum yang adil, dan dasar obyektif dalam menetapkan BUP, yang sejalan dengan dalil Pemohon. 155 6. Dengan demikian, Pasal 30 ayat (4) UUGD bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945, sehingga permohonan Pemohon adalah beralasan menurut hukum. G. PETITUM Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memberikan putusan sebagai berikut: 1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan bahwa Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai Pemberhentian guru karena batas usia pensiun dilakukan pada usia 65 (enam puluh lima) tahun. 3. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; atau apabila Mahkamah berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono). H. EPILOG Guru dan dosen sejatinya adalah dua pendaki yang menapaki jalur terjal, sama menuju puncak pengabdian. Ketika guru dipaksa berhenti di pos ke-60, sementara dosen boleh melanjutkan hingg pos ke-70, keadilan telah kehilangan pijakan. Mereka adalah Pembawa dua obor yang menyala di gerbang peradaban; memadamkan obor guru lebih dulu, padahal perjalanannya belum selesai, sama artinya membiarkan anak-anak bangsa menapaki lorong masa depan dalam separuh kegelapan. Dalam orkestra besar pendidikan nasional, suara guru yang dimatikan lebih awal hanya karena batas usia administratif, merusak harmoni dan mengganggu simfoni bangsa. Karena itu, permohonan ini bukan sekadar gugatan angka dan pasal, melainkan ikhtiar untuk menyalakan kembali lentera keadilan—agar guru dan dosen 156 berjalan setara, setapak demi setapak, menuju bangsa yang lebih terang dan bermartabat. Saya bukan ahli hukum. Saya hanya seorang guru—bahkan sendirian, tanpa kawan—yang mengajar anak-anak membaca dan menulis. Tetapi hari ini, saya menulis ini untuk menyuarakan kegelisahan jutaan guru, dan menuliskan harapan mereka di hati Yang Mulia. Seandainya keadilan itu punya wajah, saya berharap hari ini wajah itu tersenyum pada guru Indonesia. Sebab jika guru dan dosen setara, yang sesungguhnya kita tegakkan adalah martabat bangsa. KESIMPULAN PRESIDEN: I. РЕМОНОN TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) Sehubungan dengan kedudukan hukum Pemohon dalam perkara Nomor 99/PUU-XXIII/2025, Pemerintah tetap pada pendirian sebagaimana dalam Keterangan Presiden bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (Legal Standing) dalam pengujian perkara a quo karena tidak terdapat kerugian konstitusional yang diderita oleh Pemohon yang bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial, maupun kerugian oleh karena tidak ada hubungan sebab-akibat (causal verband) berlakunya ketentuan Pasal 30 ayat (4) UU 14/2005 yang diuji. Sehingga tidak memenuhi syarat dan kerugian konstitusional sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi serta Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang. Berdasarkan uraian tersebut, menurut Pemerintah adalah tepat dan sudah sepatutnya jika Yang Mulia Ketua/Anggota Majelis Hakim Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). 157 II. PROSES PERSIDANGAN DI МАНKАМАН КONSTITUSI Bahwa pada masa persidangan atas permohonan pengujian materiil UU 14/2005, terdapat pertanyaan Yang Mulia Ketua/Anggota Majelis Hakim Konstitusi, keterangan Saksi dan keterangan Ahli Pemohon, serta keterangan Ahli Pemerintah dan keterangan Saksi Pemerintah yang disampaikan secara tertulis. Terhadap hal-hal tersebut, Pemerintah pada intinya memberikan tanggapan sebagai berikut: 1. Tanggapan Pemerintah terhadap pertanyaan Yang Mulia Hakim Konstitusi Bahwa Pemerintah telah menanggapi berbagai pertanyaan dan kebutuhan data yang disampaikan oleh Majelis Mahkamah Konstitusi melalui Keterangan Tambahan Presiden yang telah disampaikan melalui Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi bersamaan dengan Kesimpulan ini pada hari Senin tanggal 15 September 2025. Berdasarkan persidangan pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2025, pada pokoknya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menanyakan dan meminta penjelasan diantaranya mengenai: a. Data pendukung dan penelitian terjadinya penurunan kompetensi guru serta perbandingan BUP guru di luar negeri; b. Pengaruh indikasi meningkatnya harapan hidup manusia Indonesia terhadap kemungkinan naiknya BUP guru; c. Keterangan usia memulai karier, jumlah, sebaran pada tiap jenjang dan jabatan fungsional, dan rentang usia guru pada saat ini; d. Perbandingan dan latar belakang guru diberikan BUP yang lebih rendah dari pada dosen; e. Alasan guru sebagai jabatan fungsional seperti dosen, tidak diberikan BUP yang sama sebagaimana dosen; f. Upaya Pemerintah untuk menjaga kualitas guru; dan g. Kemungkinan tambahan anggaran negara yang diperlukan jika BUP guru ditambah. Bahwa terhadap pertanyaan Yang Mulia tersebut, Pemerintah telah memberikan tanggapan melalui Keterangan Tambahan Presiden, namun akan menyimpulkan sebagai berikut: 158 a. Berdasarkan data pendukung berupa Hasil Uji Kompetensi Guru yang telah dilaksanakan pada tahun 2015, didapatkan hasil bahwa ternyata kompetensi guru menurun cukup tajam setelah usia 41 tahun. Sementara itu, melalui perbandingan pada berbagai negara (Singapura, Malaysia, Thailand, Swiss, Australia, Indonesia, dan India) diketahui bahwa setiap negara menetapkan kebijakan batas usia pensiun (BUP) dengan mempertimbangkan kondisi demografis, angka harapan hidup, tingkat fertilitas, struktur tenaga kerja, serta kapasitas fiskal negara. Negara- negara dengan kondisi demografi yang relatif serupa dengan Indonesia, seperti Malaysia, Thailand, dan India, sama-sama menetapkan batas usia pensiun pada 60 (enam puluh) tahun. Sedangkan negara maju yang telah memasuki super-aged society dengan angka harapan hidup jauh lebih tinggi dan tingkat fertilitas yang sangat rendah, seperti Swiss dan Australia, cenderung menetapkan usia pensiun yang lebih panjang atau lebih fleksibel. b. Peningkatan angka harapan hidup tidak dapat serta-merta ditafsirkan sebagai peningkatan peak performance ASN, guru, atau pejabat publik. Terdapat sejumlah faktor yang harus diperhatikan, seperti demografi; kesempatan/peluang kerja; dan konsekuensi terhadap beban anggaran negara. Meskipun angka harapan hidup meningkat dan kesehatan masyarakat membaik, hal tersebut tidak secara otomatis mencerminkan peningkatan kemampuan kerja. Aspek kesehatan fisik tidak identik dengan ketahanan kognitif maupun kemampuan pedagogik, yang justru menurut penelitian dan hasil Uji Kompetensi Guru (UKG) cenderung mengalami penurunan setelah usia 41 tahun. c. Untuk memudahkan pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, kebutuhan data terkait keterangan usia memulai karier, jumlah, sebaran pada tiap jenjang dan jabatan fungsional, dan rentang usia guru pada saat ini telah Pemerintah sampaikan melalui sejumlah tabel pada Keterangan Tambahan Presiden. d. Adapun latar belakang guru diberikan BUP yang lebih rendah dari pada dosen adalah dikarenakan guru dalam proses kerja profesionalnya lebih 159 memerlukan ketahanan fisik yang telah terbukti berdasarkan hasil UKG kemampuan pedagogik akan menurun pada usia 41 tahun. Selain itu, Dosen diberikan BUP yang lebih Panjang dikarenakan tugas utama dari Dosen yang tidak hanya mengajar namun wajib juga melaksanakan Tridharma, yang dimana terbukti kemampuan riset sangat dipengaruhi oleh pengalaman sehingga memerlukan waktu yang lebih panjang. Selain itu, Dosen juga memiliki waktu yang lebih fleksibel dimana dalam melaksanakan tugasnya tidak selalu harus berdiri di dalam kelas. e. Guru sebagai jabatan fungsional seperti dosen, tidak diberikan BUP yang sama sebagaimana dosen dikarenakan perbedaan karakteristik beban kerja. Ini yang menjadi dasar atas penetapan batas usia pensiun yang berbeda antara Guru dan Dosen. Lebih lanjut lagi, Dosen membutuhkan waktu yang lebih panjang untuk meniti karier akademik hingga mencapai jabatan Profesor/Guru Besar, karena jalur tersebut mensyaratkan pendidikan lanjutan (S2/S3), penelitian berkesinambungan, publikasi ilmiah, serta pengabdian kepada masyarakat yang akumulatif. Seiring bertambahnya usia, kepakaran dosen justru semakin matang sehingga masih relevan dan dibutuhkan oleh sistem pendidikan tinggi. Pengalaman penelitian, publikasi dan keterlibatan akademik membuat dosen pada usia lanjut memiliki nilai tambah yang besar bagi masyarakat dan dunia ilmu pengetahuan. Bahkan, banyak dosen yang tetap produktif meneliti dan membimbing hingga usia lanjut (profesor emeritus). Lebih lanjut lagi, karena dosen menjalankan Tri Dharma, jika usia pensiun terlalu cepat, negara akan kehilangan sumber daya dengan kepakaran tinggi yang dibutuhkan untuk penelitian dan inovasi. Bahwa berbeda dengan dosen, guru memiliki jenjang karier fungsional yang relatif lebih singkat. Berdasarkan sistem angka kredit, rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk naik dari Guru Ahli Pertama ke Guru Ahli Muda adalah sekitar 4 (empat) tahun, atau dapat dipercepat menjadi 3 (tiga) tahun dengan penilaian kinerja sangat baik. Dengan konsistensi capaian angka kredit, seorang guru dapat mencapai jabatan fungsional 160 tertinggi, yaitu Guru Ahli Utama, dalam kurun waktu sekitar 28 (dua puluh delapan) tahun, atau melalui jalur percepatan (fast track) dalam 21 (dua puluh satu) tahun. Dengan asumsi seorang guru mulai mengabdi pada usia 24 (dua puluh empat) tahun, maka rentang waktu tersebut akan membawa guru mencapai puncak karier pada usia 45–52 tahun, jauh sebelum usia pensiun 60 tahun. Artinya, karier guru relatif lebih cepat mencapai titik tertinggi dibandingkan profesi dosen, yang membutuhkan waktu lebih panjang karena adanya persyaratan akademik lanjutan (S2/S3) serta kewajiban melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Bahwa selain itu, terdapat aspek pedagogis yang harus diperhatikan. Guru memiliki sasaran peserta didik dari anak usia dini hingga remaja, berbeda dengan dosen yang mengajar peserta didik berusia dewasa. Pengajaran terhadap anak-anak dan orang dewasa memiliki pendekatan yang berbeda: metode pedagogik pada anak menuntut kedekatan usia, energi interaksi, dan kemampuan adaptif dari guru, karena pada jenjang pendidikan anak usia dini hingga pendidikan menengah merupakan fase pembentukan karakter dan pola pikir peserta didik yang harus disesuaikan dengan generasi usianya. Berbeda halnya dengan dosen, yang menggunakan pendekatan andragogik kepada orang dewasa yang secara kognitif lebih siap, lebih matang, dan secara sadar menerima ilmu pengetahuan dari dosen pengajarnya. Oleh karena itu, regenerasi guru perlu dipercepat agar memperkecil kesenjangan usia antara guru dan murid, khususnya pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Apabila batas usia pensiun guru diperpanjang hingga 65 bahkan mendekati 70 tahun layaknya dosen, maka kesenjangan usia antara guru dan peserta didik akan semakin lebar, yang pada gilirannya berpotensi menurunkan efektivitas pembelajaran dan kualitas interaksi pendidikan. f. Upaya Pemerintah untuk menjaga kualitas guru, salah satu yang sudah dilakukan adalah melalui UKG yang kemudian secara bertahap dilaksanakan program-program pendukung pengembangan bagi guru 161 untuk meningkatkan kualitas dan kapasitasnya. Guru akan memperoleh rapor kompetensi sebagai profil individu yang selanjutnya menjadi dasar bagi Pemerintah dalam merancang Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB), yang ditindaklanjuti melalui berbagai bentuk pelatihan dan peningkatan kompetensi (Pekin). Pelatihan tersebut dapat diakses guru baik secara tatap muka, daring, maupun kombinasi, dan dikembangkan lebih lanjut dalam bentuk Program Guru Pembelajar. Adanya program ini juga memberikan keleluasaan bagi guru untuk memilih modul pengembangan sesuai kebutuhan kompetensinya. g. Kemungkinan tambahan anggaran negara yang diperlukan jika BUP guru ditambah berdasarkan simulasi anggaran, jumlah guru yang akan mencapai usia 60 tahun pada tahun 2026 tercatat sebanyak 77.633 orang, terdiri dari 69.335 guru ASN dan 8.298 guru non-ASN pada sekolah negeri maupun swasta. Apabila masa pensiun diperpanjang, implikasi fiskal yang harus ditanggung negara sangat besar, di mana kebutuhan anggaran gaji ASN mencapai sekitar Rp4,7 triliun, sedangkan kebutuhan Tunjangan Profesi Guru (TPG) secara keseluruhan mencapai sekitar Rp3,9 triliun. Dengan demikian, total beban anggaran yang timbul diperkirakan mencapai Rp8,66 triliun, dihitung berdasarkan gaji pokok sesuai golongan dan masa kerja (14 bulan) serta TPG (12 bulan) bagi guru bersertifikat pendidik. Bagi guru non-ASN yang belum inpassing, TPG ditetapkan Rp2 juta per bulan. Konsekuensi fiskal ini tidak hanya bersumber dari APBN, tetapi juga APBD, sehingga menunjukkan bahwa kebijakan perpanjangan usia pensiun guru akan berdampak langsung dan signifikan terhadap beban keuangan negara. Lebih lanjut lagi, perpanjangan batas usia pensiun guru akan membawa implikasi langsung terhadap penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan swasta, karena guru Non-ASN yang diperpanjang masa kerjanya tetap berhak atas gaji dan tunjangan profesi, sehingga konsekuensi fiskalnya meluas tidak hanya pada sektor pemerintah, tetapi juga pada sektor non-pemerintah. Oleh karenanya, berdasarkan asas keadilan anggaran (budgetary justice) dan asas proporsionalitas dalam 162 kebijakan publik, negara berkewajiban memastikan bahwa setiap kebijakan yang ditetapkan tidak menimbulkan beban fiskal yang berlebihan dan tidak sebanding dengan manfaat yang diperoleh. Dengan demikian, setiap kebijakan terkait batas usia pensiun guru harus ditempatkan dalam kerangka daya dukung fiskal negara serta kesinambungan kebijakan pembangunan pendidikan nasional, agar tidak menimbulkan beban anggaran yang tidak proporsional serta tidak mengurangi ruang fiskal bagi sektor-sektor strategis lain dalam pembangunan Pendidikan. Untuk selebihnya telah Pemerintah jawab secara menyeluruh dan detail sebagaimana dalam Keterangan Tambahan Presiden. 2. Tanggapan Pemerintah Atas Keterangan Ahli Pemohon atas nama Doni Koesoema Albertus (dalam persidangan tanggal 4 September 2025). Setelah memperhatikan secara cermat keterangan Ahli Pemohon, Doni Koesoema Albertus pada pokoknya menyampaikan sebagai berikut: a. Profesi guru harus dimartabatkan melalui perlindungan hukum yang setara dan adil dengan profesi dosen, sehingga perbedaan usia pensiun antara keduanya dianggap belum mencerminkan kesetaraan penghargaan terhadap profesi pendidik bangsa. b. Dengan meningkatnya angka harapan hidup, 74,15 tahun bagi perempuan dan 70,32 tahun bagi laki-laki menurut BPS 2024, guru pada usia di atas 60 tahun dinilai masih dapat bekerja secara produktif, sehingga pembatasan usia pensiun 60 tahun dianggap tidak lagi relevan. c. Tuntutan Pemohon bukan semata-mata persoalan teknis perubahan pasal, melainkan perjuangan moral untuk menegakkan kesetaraan hukum dan penghargaan yang adil bagi profesi guru, sejalan dengan Pasal 28D ayat (1) dan (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menjamin hak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum serta hak bekerja dengan imbalan yang adil dan layak. d. Fakta-fakta di masyarakat menunjukkan masih banyak guru yang pada usia di atas 60 tahun tetap semangat bekerja mencari nafkah, baik 163 sebagai pendidik tidak tetap, pengelola yayasan pendidikan, maupun pemberi les dan bimbingan belajar. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa kemampuan fisik dan intelektual guru tidak serta-merta berkurang setelah usia 60 tahun, bahkan dalam banyak kasus semakin berkembang karena pengalaman panjang yang dimiliki. e. Praktik di sejumlah negara menunjukkan tren peningkatan usia pensiun pendidik di atas 60 tahun, seperti Jepang yang memperpanjang masa kerja pegawai negeri hingga 65 bahkan 70 tahun, sehingga hal tersebut dijadikan rujukan bagi Indonesia untuk menyesuaikan kebijakan serupa. f. Pembatasan usia pensiun guru di bawah 65 tahun dipandang berpotensi merugikan bangsa karena membatasi kontribusi guru berpengalaman dalam pemenuhan hak pendidikan warga negara, padahal guru merupakan pelaku utama pemenuhan hak konstitusional pendidikan, khususnya pada jenjang dasar. Pemerintah perlu memberikan tanggapan sebagai berikut: a. Bahwa dalil Ahli dari Pemohon yang menekankan pentingnya memartabatkan profesi guru melalui kesetaraan dengan dosen, khususnya dalam hal batas usia pensiun, pada dasarnya merupakan pandangan normatif yang tidak didasarkan pada data demografi dan kondisi kebijakan secara menyeluruh. Pemerintah sependapat bahwa guru dan dosen sama-sama profesi mulia yang berkontribusi besar bagi pencerdasan bangsa, namun perbedaan batas usia pensiun bukanlah bentuk diskriminasi, melainkan kebijakan hukum yang proporsional sesuai dengan perbedaan titik awal karier, persyaratan jabatan fungsional, dan kondisi demografis masing-masing profesi. b. Bahwa dalil Ahli Pemohon yang menyatakan guru pada usia di atas 60 tahun masih dapat bekerja produktif, baik sebagai pendidik tidak tetap, pengelola yayasan, maupun pemberi les, tidak dapat dijadikan dasar untuk mengubah kebijakan nasional mengenai batas usia pensiun. Fakta- fakta individual atau anekdotal semacam itu tidak mencerminkan keseluruhan realitas tenaga guru di Indonesia. Kebijakan batas usia 164 pensiun harus ditetapkan berdasarkan data agregat yang objektif serta keberlanjutan fiskal negara dalam membiayai gaji dan tunjangan profesi. c. Bahwa dalil Ahli dari Pemohon yang merujuk pada Pasal 28D ayat (1) dan (2) UUD 1945 juga tidak serta-merta dapat dipakai untuk menyatakan norma a quo inkonstitusional. Perbedaan batas usia pensiun guru dan dosen justru merupakan konsekuensi dari perbedaan desain profesi. Dosen baru dapat memulai karier setelah menempuh pendidikan pascasarjana, bahkan harus memenuhi syarat karya ilmiah dan studi doktoral untuk mendukung karier akademiknya. Sedangkan guru memulai karier jauh lebih dini, sehingga meskipun usia pensiunnya lebih rendah, total masa kerja keduanya relatif seimbang. Oleh karenanya, tidak terdapat pelanggaran terhadap prinsip kesetaraan di hadapan hukum sebagaimana diatur dalam konstitusi. d. Bahwa dalil Ahli dari Pemohon mengenai praktik di negara lain juga tidak dapat dijadikan rujukan tunggal, karena setiap negara menetapkan batas usia pensiun sesuai dengan kondisi demografis, ekonomi, dan sistem pensiunnya masing-masing. Negara maju seperti Jepang, Swiss, atau Australia telah menghadapi fenomena super-aged society dengan angka harapan hidup sangat tinggi dan tingkat fertilitas sangat rendah, sehingga wajar bila usia pensiun diatur lebih panjang. Sebaliknya, negara-negara dengan kondisi demografi lebih mirip Indonesia, seperti Malaysia, Thailand, dan India, tetap menetapkan usia pensiun guru pada 60 tahun. Dengan demikian, kebijakan BUP guru di Indonesia sesungguhnya konsisten dengan praktik internasional di negara-negara sebanding. e. Bahwa pembatasan usia pensiun guru pada 60 tahun justru diperlukan untuk menjamin regenerasi tenaga pendidik. Indonesia saat ini masih berada pada periode bonus demografi hingga tahun 2050, dengan jumlah tenaga guru muda dan lulusan LPTK yang besar dan menunggu kesempatan untuk diangkat sebagai ASN/PPPK. Jika batas usia pensiun guru diperpanjang hingga 65 tahun, maka kesempatan regenerasi akan terhambat dan beban fiskal negara akan meningkat secara signifikan. 165 Dengan demikian, dalil Ahli dari Pemohon yang menekankan perlunya kesetaraan usia pensiun antara guru dan dosen tidaklah didasarkan pada data yang komprehensif, melainkan hanya pada sebagian fakta yang dipilih untuk mendukung pandangan normatif. 3. Tanggapan Pemerintah Atas Keterangan Saksi dari Pemohon dalam persidangan pada hari Kamis tanggal 21 Agustus 2025, atas nama: a. Teguh Wibowo Saksi merupakan guru di SMA Negeri 2 Semarang. Setelah Pemerintah memperhatikan secara cermat keterangan Saksi Pemohon pada pokoknya menyampaikan: 1) Pada usia 60 tahun dalam kenyataannya masih dalam kondisi yang sehat dan kuat untuk melaksanakan tugas sebagai PNS. 2) Tugas guru memiliki kompleksitas yang sama dengan dosen, meliputi perancangan, penyampaian materi, evaluasi, dan lain-lain. Guru juga diberi beban melakukan pembimbingan yang tentu saja tidak bisa dibandingkan sama dengan dosen. Namun, kegiatan guru juga sama rumitnya dengan tugas-tugas dosen. 3) Guru pada usia 60 tahun masih memiliki kondisi kesehatan, kekuatan fisik, pikiran sehingga masih memungkinkan untuk melaksanakan kegiatan tugas sebagai PNS hingga 65 tahun. Bahkan beberapa guru setelah pensiun di usia 60 tahun masih mencari pekerjaan lain dan menanggung ekonomi kebutuhan keluarganya. Pemerintah perlu memberikan tanggapan sebagai berikut: Bahwa Pemerintah menghargai pandangan Saksi Pemohon yang menyatakan guru pada usia 60 tahun masih memiliki kesehatan dan kemampuan untuk bekerja hingga usia 65 tahun. Namun demikian, kebijakan batas usia pensiun tidak dapat ditetapkan berdasarkan kondisi individual, melainkan harus bersifat umum, objektif, dan memberikan kepastian hukum. Penetapan norma harus didasarkan pada data agregat dan kepentingan nasional, termasuk kebutuhan regenerasi tenaga 166 pendidik, kesempatan kerja bagi generasi muda, keberlangsungan sistem pendidikan, serta kemampuan fiskal negara. Oleh karena itu, pengalaman sebagian guru yang masih mатри bekerja di atas usia 60 tahun tidak dapat dijadikan dasar perubahan ketentuan hukum. Bahwa perbandingan antara tugas guru dan dosen sebagaimana disampaikan Saksi Pemohon juga tidak tepat dijadikan alasan penyamaan batas usia pensiun. Meskipun terdapat kesamaan dalam aspek pengajaran, secara normatif jabatan guru dan dosen berada dalam kerangka pengaturan yang berbeda. Dosen selain mengajar juga wajib melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (Tri Dharma Perguruan Tinggi), sementara guru berfokus pada pembelajaran di pendidikan dasar dan menengah. Perbedaan karakteristik ini menjadi dasar perbedaan pengaturan usia pensiun. Bahwa alasan ekonomi guru yang masih menanggung kebutuhan keluarga setelah pensiun tidak tepat bila ditangani melalui memperpanjang usia pensiun. Dengan demikian, dalil saksi tersebut tidak relevan untuk menilai konstitusionalitas norma batas usia pensiun guru. Sehingga Pemerintah berpendapat bahwa keterangan Saksi Pemohon lebih merefleksikan pengalaman pribadi dan pandangan parsial, bukan pertimbangan kebijakan yang komprehensif. b. Ramli Saksi merupakan guru SMP di Kabupaten Demak. Setelah memperhatikan secara cermat keterangan Ramli sebagai Saksi dari Pemohon, pada pokoknya menyampaikan sebagai berikut: 1) Guru tetap dapat berkontribusi dalam berbagai program pendidikan seperti instruktur kurikulum, program usite, fasilitator usite maupun pengajar praktik pada program guru penggerak. Sehingga apabila batas usia pensiun diperpanjang hingga 65 tahun guru masih dapat berkontribusi untuk menyumbangkan pikiran-pikiran untuk pengembangan pendidikan di Indonesia. 167 2) Apabila batas usia pensiun ditetapkan 60 tahun, maka gaji yang diperoleh hanya habis untuk membiayai pendidikan anak sehingga kesejahteraan jangka panjang keluarga belum optimal. 3) Apabila usia pensiun ditetapkan 60 tahun, maka guru akan kehilangan kesempatan bekerja dan memperoleh penghasilan 5 tahun ke depan. Pemerintah perlu memberikan tanggapan sebagai berikut: Bahwa Pemerintah menghargai pandangan saksi mengenai kontribusi guru senior yang masih dapat berperan dalam berbagai program pendidikan. Namun demikian, keberlanjutan kontribusi tersebut tidak serta merta harus dikaitkan dengan perpanjangan usia pensiun, karena penetapan batas usia pensiun ditentukan berdasarkan pertimbangan umum mengenai regenerasi tenaga pendidik dan keberlangsungan sistem pendidikan nasional. Keterangan saksi yang menyatakan bahwa apabila batas usia pensiun ditetapkan 60 tahun maka masa kerja guru hanya habis untuk membiayai pendidikan anak sehingga kurang optimal bagi kesejahteraan jangka panjang. Pemerintah menanggapi bahwa batas usia pensiun 60 tahun telah ditetapkan dengan mempertimbangkan keseimbangan antara kebutuhan regenerasi tenaga pendidik dan sistem pendidikan. Penetapan batas usia pensiun tidak hanya berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan ekonomi individu, melainkan juga harus memperhatikan aspek regenerasi tenaga kerja guna memberikan kesempatan yang lebih luas bagi generasi berikutnya. Pemerintah memahami bahwa profesi guru merupakan tugas mulia dan pengabdian panggilan hati dalam mencerdaskan kehidupan bangsa serta membentuk karakter generasi penerus. Namun, pengaturan usia pensiun bukan dimaksudkan untuk mengurangi nilai pengabdian tersebut, melainkan untuk menjaga keseimbangan dan memberikan kesempatan yang lebih adil bagi tenaga pendidik generasi yang lebih muda agar turut berperan aktif dalam pembangunan pendidikan nasional. Dengan 168 demikian, Pemerintah berpendapat bahwa keterangan saksi lebih mencerminkan pandangan pribadi. 4. Keterangan Ahli Pemerintah Keterangan Ahli dari Pemerintah disampaikan dalam sidang pleno pada hari Kamis tanggal 4 September 2025. Pemerintah menghadirkan 2 orang Ahli untuk didengar keterangannya, yaitu: a. Prof. Dr.rer.publ. Eko Prasojo, Mag.rer.publ., yang pada pokoknya menyatakan: 1) Setiap kebijakan publik bersifat khusus dan kontekstual. Untuk suatu masalah yang sama, kebijakan publik dapat berbeda antar waktu, antar negara dan antar pemerintah daerah. Kebijakan Publik dibuat tergantung pada target group dan konteks yang ada dalam suatu negara. Kebijakan selalu berorientasi pada masalah yang akan diselesaikan, bahkan setiap negara memiliki kebijakan yang berbeda untuk menyelesaikan masalah yang sama. 2) Berdasarkan teori Howlett (2017) serta Stoker dan Evans (2016) bahwa intervensi pemerintah terhadap aspek pembuatan kebijakan dapat bervariasi, tergantung kondisi dan aktor yang terlibat. Meskipun sebuah kebijakan telah berhasil pada konteks tertentu, bukti masih tetap dibutuhkan untuk menjustifikasi bahwa kebijakan juga akan berhasil pada konteks yang lain. Artinya, untuk memastikan kebijakan yang sama dapat bekerja di situasi yang berbeda, pembuat kebijakan harus terlebih dahulu memahami konteksnya (similar problem ≠ same solution). 3) Batas Usia Pensiun (BUP) Guru dan Dosen diberlakukan bukan untuk mendiskriminasi, melainkan untuk mengutamakan dan menghormati konteks kebutuhan serta karakteristik profesi guru, khususnya yang berkaitan dengan beratnya beban tugas dan kewajiban yang diemban. Pada hakikatnya bagi pegawai ASN yang secara umum melaksanakan suatu pelayanan publik atau pemerintahan tertentu, BUP sangat relevan dengan upaya menjamin efektivitas pelaksanaan 169 tugas, karena pekerjaan tertentu mensyaratkan persyaratan jabatan seperti kondisi fisik yang kuat, sementara yang lain mensyaratkan kondisi kemampuan intelektual yang kuat. 4) Pembedaan BUP guru dan dosen diberlakukan karena guru membutuhkan ketahanan fisik yang lebih kuat dan beban tatap muka yang berat, sehingga BUP yang lebih lebih rendah penting untuk menjamin efektivitas dan kualitas pendidikan dasar dan menengah. Sebaliknya, dosen dituntut menghasilkan publikasi dan penelitian yang sifatnya lebih intelektual. BUP dosen yang lebih panjang dimaksudkan agar dosen berkontribusi lebih banyak di dunia akademik, melalui bertambahnya riset dan pengalaman (hingga menjadi professor atau guru besar). 5) Pertimbangan dalam menentukan BUP publik/pegawai ASN yaitu: a) Faktor risiko dan karakteristik pekerjaan suatu jabatan Setiap jabatan publik memiliki sifat pekerjaan berbeda. Pada pekerjaan yang menuntut ketahanan fisik tinggi, seperti guru di sekolah dasar dan menengah, BUP diberlakukan lebih rendah untuk menjamin efektivitas pelayanan pendidikan dan kualitas pembelajaran. Sementara itu, pada jabatan yang menekankan kemampuan intelektual, seperti dosen perguruan tinggi yang fokus pada riset dan publikasi, BUP dapat ditetapkan lebih tinggi karena kontribusi profesional justru dapat terus meningkat seiring kedalaman keilmuan. Makin tinggi kebutuhan akan ketahanan fisik, makin rendah BUP. Makin tinggi kebutuhan akan kemampuan intelektual, makin tinggi BUP. b) Faktor regenerasi sumber daya manusia (SDM) - BUP tidak hanya instrumen administratif, tetapi juga mekanisme penting untuk membuka ruang terhadap rekrutmen ASN baru, terutama guru, yang lebih adaptif terhadap pedagogi, teknologi, dan tantangan pendidikan yang terus berkembang. Jika mekanisme BUP tidak dibatasi dengan 170 memperhatikan konteks yang ada, peluang bagi generasi muda berkompeten berpotensi tersendat, mengakibatkan keseimbangan kualitas tenaga pendidik yang sulit terjaga. - Regenerasi harus terus berjalan agar bonus demografi dapat dimanfaatkan dan generasi muda, terlebih yang bercita-cita sebagai guru, dapat memiliki peluang kerja di sektor pendidikan. Melihat konteks fenomena yang terjadi, menambah BUP guru dapat menghambat regenerasi, mempersempit peluang masyarakat usia produktif untuk menjadi guru, dan memperkecil kesempatan atau lowongan kerja bagi generasi muda. - Kualitas guru juga erat kaitannya dengan BUP. Saat ini, kualitas guru perlu dievaluasi karena sebagian besar berasal dari pegawai honorer yang seleksi masuknya menjadi ASN adalah melalui pengangkatan afirmasi. Dari jumlah guru dan kondisi tersebut, kebijakan afirmasi rekrutmen guru berperan signifikan dalam meloloskan guru honorer yang sebelumnya tidak melalui proses seleksi kompetensi secara memadai. - Penambahan BUP guru berpotensi menambah alokasi belanja pegawai daerah hingga melampaui batas yang ditetapkan undang-undang. Hal ini dapat terjadi karena dengan menahan pegawai yang seharusnya sudah pensiun, keputusan tersebut dapat meningkatkan beban gaji dan tunjangan pegawai, menghambat upaya penurunan porsi belanja pegawai dalam batas 30 persen sesuai target UU HKPD, hingga mengurangi ruang fiskal untuk belanja infrastruktur dan pelayanan publik lainnya di APBD. Jika BUP ditambah tanpa evaluasi kualitas guru yang sudah ada, guru yang lolos melalui jalur kebijakan afirmasi berpotensi bertahan lebih lama dalam sistem. - Dampaknya, kesempatan regenerasi guru baru maupnu generasi muda berusia produktif yang lebih kompeten akan terbatas. Oleh karena itu, penetapan BUP yang proporsional 171 tidak hanya merupakan instrumen administratif, tetapi juga sarana penting untuk menjaga keseimbangan kualitas guru. c) Faktor pertimbangan fiskal Manajemen guru saat ini menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, tetapi kapabilitas Kabupaten/Kota masih sangat terbatas dan anggaran untuk belanja pegawai pada saat ini sudah melampaui batas 30 persen dari total APBD. Melihat berlebihnya belanja pegawai yang sudah ada serta komposisi ASN daerah yang didominasi oleh guru, penambahan BUP guru akan meningkatkan tekanan APBD masing-masing daerah. Berdasarkan hal-hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa: 1) Perbedaan kebijakan Batas Usia Pensiun (BUP) antara Guru dan Dosen disebabkan oleh kharakteristik pekerjaan dan konteks yang berbeda. 2) Mempertimbangkan kualitas dan jumlah guru yang ada pada saat ini, kebijakan menambah Batas Usia Pensiun guru akan menyebabkan terganggunya proses regenerasi guru yang lebih produktif dan berkualitas. 3) Dalam Pemerintahan yang desentralistik di Indonesia, kewenangan mengatur dan mengurus terkait dengan guru pada saat ini menjadi kewenangan kab/kota (SD dan SMP) dan propinsi (SMA). Dengan kemampuan fiskal yang terbatas dan belanja pegawai yang tinggi, tambahan BUP akan menambah besar belanja pegawai. 4) Pada akhirnya permohonan kenaikan Batas Usia Pensiun Guru hingga usia 65 tahun masih memerlukan kajian yang sangat panjang dan pertimbangan yang matang dengan melihat berbagai faktor yang ada. b. Bahrul Hayat, Ph.D., merupakan salah satu anggota Panitia Kerja Pemerintah dalam penyusunan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang pada pokoknya memberikan keterangan terkait: 1) Latar Belakang Historis UU 14/2005 172 Melalui UU ini, negara menegaskan bahwa guru dan dosen bukan sekadar pekerja di bidang pendidikan, tetapi profesi yang memiliki tanggung jawab keilmuan, pedagogis, sosial, dan etis. Pada tahap perancangan UU tentang Guru dan Dosen, pembuat undangundang menyusun dua draf Rancangan Undang Undang (RUU) secara terpisah, yaitu RUU tentang Guru dan RUU tentang Dosen, karena memandang bahwa jabatan guru dan dosen merupakan dua entitas profesi yang memiliki persamaan sekaligus perbedaan. Struktur Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang secara sistematis lebih dahulu mengatur norma mengenai guru, kemudian dilanjutkan dengan norma mengenai dosen, menegaskan bahwa meskipun keduanya berada dalam satu payung hukum, masing-masing memiliki karakteristik, fungsi, tanggung jawab, dan perlakuan yang tidak sepenuhnya identik. 2) Profesi Guru dan Dosen - Bahwa guru dan dosen memiliki persamaan sebagai pendidik profesional yang sama-sama mengemban tanggung jawab untuk mendidik dan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Namun demikian, selain menjalankan perannya sebagai pendidik profesional, dosen berfungsi sebagai ilmuwan yang bertanggung jawab untuk mentransfer, mengembangkan, serta mendiseminasikan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pelaksanaan tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. - Guru lebih menekankan pada transfer pengetahuan yang sudah mapan agar dapat dipahami dan dikuasai oleh siswa sebagai dasar untuk pembelajaran lanjutan. Sementara itu, dosen dituntut untuk tidak hanya menyampaikan pengetahuan yang telah mapan, tetapi juga mengintegrasikan temuan-temuan baru dari hasil riset 173 sehingga mahasiswa tidak sekadar belajar tentang apa yang sudah diketahui (what is known), melainkan juga memahami bagaimana pengetahuan itu diciptakan (how knowledge is created). Dosen juga dituntut untuk membimbing mahasiswa dalam melakukan penelitian dan penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi, tesis, atau disertasi yang menjadi bagian penting dari persyaratan akademiknya. Bahwa dosen tidak hanya berfungsi sebagai penyampai pengetahuan, tetapi juga sebagai fasilitator yang menumbuhkan budaya akademik, kemampuan berpikir kritis, dan keterampilan riset mahasiswa. - Dosen juga memiliki kewajiban untuk terus berkarya melalui penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian masyarakat hingga menjelang masa pensiun. Tuntutan kewajiban ini semakin tinggi sejalan dengan meningkatnya jabatan fungsional dosen. Ada upaya untuk mendorong guru melakukan penelitian melalui Classroom Action Research (CAR), namun hal ini umumnya ditujukan untuk perbaikan metode pengajaran, bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan secara luas dimana Classroom Action Research merupakan penelitian praktis yang dilakukan guru di kelasnya sendiri untuk memecahkan masalah langsung di kelas dan memperbaiki pembelajaran. 3) Persyaratan Kualifikasi Akademik Guru dan Dosen - UU 14/2005 mensyaratkan guru untuk memiliki kualifikasi akademik minimum sarjana (S1) atau diploma empat (D4), sedangkan dosen harus memiliki kualifikasi akademik minimum magister (S2) untuk mengajar pada program diploma atau program sarjana (S1), dan lulusan program doktor (S3) untuk mengajar pada program pascasarjana. - Perbedaan kualifikasi ini menunjukkan bahwa dosen diharapkan memiliki kompetensi lebih mendalam dalam bidang keilmuan untuk mendukung peran mereka sebagai ilmuwan. 174 - Guru dipersiapkan untuk mengajar pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, maka persyaratan akademiknya lebih menekankan pada kompetensi pedagogis, penguasaan mata pelajaran, dan kemampuan membentuk karakter serta keterampilan dasar peserta didik. Oleh karena itu, secara umum di seluruh dunia kualifikasi minimal guru biasanya adalah sarjana (bachelor degree) dalam bidang pendidikan atau bidang ilmu tertentu, dengan tambahan pelatihan profesi dan/atau sertifikasi guru. - Sebaliknya, dosen diposisikan tidak hanya sebagai pendidik profesional, tetapi juga ilmuwan dituntut memiliki kompetensi akademik yang lebih tinggi dengan kualifikasi pendidikan minimal magister (S2) atau doctor (S3) dalam bidang keilmuan dan keahlian tertentu. - Perbedaan persyaratan kualifikasi akademik antara guru dan dosen tersebut mencerminkan perbedaan orientasi profesi, di mana guru lebih menekankan transfer of established knowledge untuk pembentukan dasar keilmuan dan karakter, sedangkan dosen lebih menekankan creation and dissemination of new knowledge untuk pengembangan ilmu pengetahuan. - Dalam sistem pendidikan tinggi di banyak negara, karier dosen sejak awal diarahkan untuk jalur professorship track dengan evaluasi ketat berbasis riset dan tridharma. Kualifikasi minimum yang dipersyaratkan adalah gelar doktor di bidang terkait, yang hampir selalu menjadi standar mutlak dimana seorang dosen yang menempuh jalur ini dituntut memiliki rekam jejak publikasi yang kuat di jurnal bereputasi internasional sehingga kiprahnya dapat diakui dalam komunitas ilmiah global. Dengan latar belakang pendidikan doktoral, seorang dosen diharapkan memiliki kompetensi metodologis dan epistemologis keilmuan yang kokoh untuk: 175 a) menghasilkan riset orisinal untuk pengembangan ilmu pengetahuan, b) membimbing mahasiswa dalam penelitian dan penulisan karya ilmiah, dan c) mengintegrasikan temuan riset ilmiah ke dalam pembelajaran. 4) Pelaksanaan Tugas Guru dan Dosen - Guru memiliki beban mengajar yang relatif konstan sepanjang kariernya. Hal ini terlihat dari kewajiban tatap muka minimal 24 jam dan maksimal 40 jam per minggu yang menuntut kesiapan fisik tinggi, stamina, serta kehadiran langsung di kelas. Profesi guru dengan demikian sangat terkait dengan kondisi fisik yang prima, karena interaksi tatap muka, pengelolaan kelas, dan pendampingan siswa dalam jangka waktu panjang membutuhkan energi serta keterlibatan intensif setiap hari. - Sebaliknya, dosen memiliki karakteristik tugas yang berbeda karena beban kerjanya dihitung dalam satuan kredit semester (SKS), sekurang-kurangnya 12 SKS dan sebanyak-banyaknya 16 SKS per semester. Satu SKS setara dengan 50 menit tatap muka per minggu. Namun beban dosen tidak hanya terbatas pada mengajar, melainkan juga meliputi penelitian, publikasi ilmiah, pengabdian kepada masyarakat, serta bimbingan akademik. Seiring kenaikan jabatan fungsional, terutama ketika mencapai tingkat guru besar, porsi mengajar dosen cenderung berkurang, sementara peran dalam pengembangan ilmu pengetahuan, riset, dan pembimbingan mahasiswa menjadi lebih dominan. Hal ini menunjukkan bahwa peran dosen lebih bertumpu pada kematangan intelektual dan kapasitas berpikir, yang justru dapat terus berkembang seiring bertambahnya usia dan pengalaman. 5) Batas Usia Pensiun Guru dan Dosen - BUP dosen lebih tinggi dari BUP guru. BUP guru yang ditetapkan dalam UU ini merupakan perpanjangan dari BUP guru sebelumnya 176 yakni 56 tahun sesuai PP No 32 tahun 1979. Sementara BUP dosen melanjutkan ketentuan BUP sebelumnya dengan kemungkinan perpanjangan sampai 70 tahun bagi guru besar. - Perbedaan BUP guru dan dosen ini didasarkan pada perbedaan karakteristik unik dari masing-masing profesi. Pertama, dosen selain sebagai pendidik profesional juga berperan sebagai ilmuwan yang dituntut terus menghasilkan penelitian, publikasi, serta inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi. Aktivitas akademik dan riset justru mencapai kematangan pada usia yang lebih senior, ketika pengalaman, jejaring internasional, dan kedalaman keilmuan semakin mapan, sehingga perpanjangan masa kerja dosen menjadi investasi sumberdaya manusia bagi pengembangan kualitas bangsa. Kedua, dosen memiliki tanggung jawab membimbing mahasiswa yang menuntut penguasaan keilmuan tingkat lanjut serta pengalaman riset yang panjang. Tugas ini secara alamiah lebih efektif dilakukan oleh akademisi yang telah berpengalaman. - Fungsi dosen sebagai ilmuwan tidak sepenuhnya dibatasi oleh kondisi fisik sebagaimana peran guru yang menuntut intensitas pengajaran di kelas, maka usia produktif dosen dalam menjalankan tugas akademik dapat berlangsung lebih panjang. Seorang ilmuwan justru semakin matang dalam berkarya melalui kekuatan pemikiran, penelitian, dan kontribusi keilmuannya, yang seringkali terus berkembang seiring bertambahnya usia. - Kebijakan di berbagai negara pada umumnya menetapkan usia pensiun dosen lebih tinggi dibandingkan guru. Hal ini dilandasi oleh sifat pekerjaan akademik yang menekankan kegiatan riset, publikasi ilmiah, dan pengembangan keilmuan yang tetap relevan meskipun usia sudah lanjut, berbeda dengan guru yang sehari-hari berinteraksi intensif secara pedagogis dengan siswa usia dini hingga remaja sehingga memerlukan stamina dan energi fisik yang lebih besar. 177 - Perbedaan usia pensiun ini bukanlah bentuk diskriminasi, melainkan refleksi dan konsekuensi logis dari perbedaan karakteristik hakikat profesi pekerjaan guru dan dosen berbagai negara. Bahwa meskipun sama-sama berstatus sebagai pendidik profesional, guru dan dosen memiliki peran dan fungsi yang berbeda secara mendasar yang meniscayakan adanya perbedaan, antara lain, dalam syarat kualifikasi, jenjang karier, dan termasuk batas usia pensiun. Dengan demikian, perbedaan batas usia pensiun bagi guru dan dosen bukanlah bentuk diskriminasi, melainkan konsekuensi logis dari perbedaan hakikat profesi keduanya. Oleh karena itu, ketentuan berbeda mengenai BUP guru dan dosen mencerminkan keadilan proporsional dan selayaknya tetap dijaga keberlakuannya dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Menyamakan perlakuan terhadap kedua profesi tersebut tanpa mempertimbangkan perbedaan tanggung jawabnya dapat menimbulkan ketidakadilan. Demikian tanggapan dalam Kesimpulan Presiden atas Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. III. PETITUM Berdasarkan penjelasan dan pertimbangan tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua/Anggota Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia, dapat memberikan putusan sebagai berikut: 1. Menerima Kesimpulan Presiden secara keseluruhan; 2. Menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing); 3. Menolak permohonan pengujian Pemohon untuk seluruhnya atau setidaktidaknya menyatakan permohonan pengujian Pemohon tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard); 178 4. Menyatakan ketentuan Pasal 30 ayat (4) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586, selanjutnya disebut UU 179 14/2005) terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: 180 a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa Pemohon mengajukan pengujian konstitusionalitas norma Pasal 30 ayat (4) UU 14/2005 yang menyatakan: Pemberhentian guru karena batas usia pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan pada usia 60 (enam puluh) tahun. 2. Bahwa Pemohon menerangkan memiliki hak konstitusional berupa hak atas kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum, serta hak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. 3. Bahwa Pemohon menerangkan kualifikasi kedudukan hukumnya sebagai warga negara Indonesia [vide Bukti P-1] yang berprofesi sebagai guru Aparatur Sipil Negara (ASN) [vide Bukti P-2], yang memiliki Sertifikat Pendidik [vide Bukti P- 3], yang saat ini mengajar sebagai guru mata pelajaran Bahasa Inggris di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 15 Semarang [vide Bukti P-4]. 4. Bahwa Pemohon menganggap kerugian yang nyata bagi guru akan dialami saat guru pensiun di usia 60 (enam puluh) tahun, karena usia pensiun guru lebih awal dibandingkan tenaga pendidik yang lain, yakni dosen. Pembedaan ini menurut 181 Pemohon merupakan kebijakan yang diskriminatif menimbulkan kerugian konstitusional yang bersifat nyata dan potensial bagi Pemohon. 5. Bahwa Pemohon menganggap saat guru pensiun di usia 60 tahun, maka guru akan kehilangan hak untuk bekerja dan menerima gaji/tunjangan, padahal dosen di usia yang sama masih berhak bekerja. Hal ini juga menyebabkan guru kehilangan kesempatan untuk mendapatkan kenaikan pangkat yang bisa dicapai dalam rentang usia 60 tahun sampai dengan 65 (enam puluh lima) tahun. Karena akumulasi masa kerja yang lebih singkat bagi guru maka secara langsung akan memengaruhi penghitungan besaran tunjangan pensiun yang diterima. Pada usia 60 tahun, guru masih sangat produktif, negara dan sistem pendidikan akan kehilangan potensi kontribusi pengajaran yang dilakukan oleh guru yang terpaksa harus pensiun di usia 60 tahun, sehingga negara akan mengalami kerugian. 6. Bahwa Pemohon menganggap terdapat potensi kerugian konstitusional yang akan dialami oleh Pemohon sebagai dampak lanjutan dari perbedaan perlakuan tersebut yang bersifat jangka panjang bagi korps profesi guru di mana Pemohon ikut di dalamnya. Hal ini terjadi karena perbedaan usia pensiun diduga dapat mengurangi daya tarik profesi guru di mata generasi muda. Hal ini berpotensi menyebabkan penurunan kualitas SDM yang akan menjadi guru di masa depan, yang pada akhirnya merugikan kualitas pendidikan dasar dan menengah. Adanya perbedaan antara usia pensiun guru dengan dosen dapat secara tidak langsung menciptakan persepsi publik bahwa profesi guru dianggap kurang penting atau kurang dihargai dibandingkan profesi dosen. Ketidakpuasan ini kemudian akan menyebabkan gesekan di kalangan pendidik. Bahwa berdasarkan seluruh uraian dalam menjelaskan kedudukan hukumnya di atas, menurut Mahkamah Pemohon telah membuktikan kualifikasinya sebagai warga negara Indonesia [vide Bukti P-1] yang berprofesi sebagai guru ASN [vide Bukti P-2], yang mengajar mata pelajaran Bahasa Inggris di SMAN 15 Semarang [vide Bukti P-4]. Berdasarkan bukti Kartu Tanda Penduduk yang disampaikan Pemohon, telah ternyata Pemohon yang lahir tanggal 24 Juni 1966 akan berusia 60 tahun dan akan pensiun pada bulan Juni tahun 2026 sebagaimana yang ditentukan Pasal 30 ayat (4) UU 14/2005. Dengan demikian, dalam batas 182 penalaran yang wajar, pada saat mencapai usia 60 tahun, Pemohon akan mengalami kerugian konstitusional yang didalilkannya yaitu tidak dapat lagi bekerja sebagaimana tenaga pendidik lain, yaitu dosen yang masih dapat bekerja sampai usia 65 tahun. Bahwa terhadap anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon yang dijelaskan pada Paragraf [3.5] di atas, menurut Mahkamah dalam kualifikasinya sebagai warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai guru, Pemohon telah dapat menerangkan secara spesifik dan potensial anggapan kerugian hak konstitusionalnya atas kepastian hukum yang adil dan hak untuk bekerja dan mendapat imbalan sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 akibat berlakunya norma Pasal 30 ayat (4) UU 14/2005 yang dimohonkan pengujian. Menurut Mahkamah, karena materi muatan dalam Pasal 30 ayat (4) UU 14/2005 mengatur mengenai usia pensiun guru, maka ketentuan a quo memiliki keterkaitan langsung dengan Pemohon yang berprofesi sebagai guru. Berdasarkan hal tersebut di atas, telah tampak adanya keterkaitan logis dan hubungan kausal (causal verband) antara anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon dengan berlakunya norma Pasal 30 ayat (4) UU 14/2005. Oleh karena itu, apabila permohonan a quo dikabulkan, maka anggapan potensi kerugian hak konstitusional dimaksud tidak akan terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya inkonstitusionalitas norma Pasal 30 ayat (4) UU 14/2005 yang dimohonkan pengujian, Mahkamah berpendapat Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam mengajukan permohonan a quo. [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan. Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa dalam mendalilkan norma Pasal 30 ayat (4) UU 14/2005 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, Pemohon mengemukakan dalil-dalil (selengkapnya dimuat pada bagian 183 Duduk Perkara) yang apabila dipahami dan dirumuskan oleh Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut. 1. Bahwa menurut Pemohon, norma Pasal 30 ayat (4) UU 14/2005 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 karena menyebabkan perlakuan yang tidak setara atau diskriminatif antara guru dengan dosen. Padahal rezim hukum pengaturan profesi guru dan dosen adalah sama, namun diperlakukan secara berbeda oleh peraturan yang berlaku, sehingga bertentangan dengan prinsip equality before the law dan larangan diskriminasi. Pemohon berpendapat bahwa pengaturan pensiun antara guru dan dosen termasuk dalam perlakuan berbeda yang tidak dibenarkan (unjustified differential treatment); 2. Bahwa menurut Pemohon, terdapat preseden putusan Mahkamah yang menunjukkan bahwa Mahkamah konsisten membatalkan norma yang diskriminatif atau tidak memberikan perlakuan setara. Hal ini sebagaimana diputus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008, terkait diskriminasi perlakuan antara pekerja formal dan non-formal; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XII/2014 tentang batas usia pensiun pegawai BUMN; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-VIII/2010 terkait larangan pengangkatan tenaga kerja kontrak di atas usia tertentu; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XXI/2023 terkait pembatasan akses pekerjaan berdasarkan usia; 3. Bahwa menurut Pemohon, produktivitas guru di usia 60 tahun sampai dengan 65 tahun tidak serta merta menurun. Banyak guru yang tetap memiliki kesehatan fisik dan mental yang memadai hingga usia 65 tahun. Pengalaman mengajar puluhan tahun membuat para guru lebih mahir dalam mengelola kelas, merancang pembelajaran, memberikan bimbingan karakter kepada siswa, dan mentoring guru muda. Penelitian menunjukkan bahwa pengalaman mengajar yang panjang meningkatkan efektivitas pedagogis. Data dan studi lapangan yang mendukung untuk usia guru pensiun disamakan dengan dengan usia pensiun dosen. Selain itu, ditemukan informasi (data) bahwa banyak negara (Finlandia, Jerman, Singapura, Australia) tidak membedakan usia pensiun 184 berdasarkan profesi dan pembedaan usia pensiun antara guru dan dosen bukanlah praktik universal; 4. Bahwa menurut Pemohon, meskipun fungsi dan tugas guru dan dosen memiliki fokus berbeda, namun hal ini tidak cukup menjadi justifikasi objektif untuk membedakan usia pensiun dosen dengan guru karena keduanya sama-sama menjalankan fungsi edukasi dan pembentukan karakter warga negara dan kapasitas profesional tidak semata-mata ditentukan oleh jenis tugas, tetapi oleh kompetensi individu, kesehatan fisik dan mental, serta kemampuan adaptasi teknologi dan metode pembelajaran; 5. Bahwa menurut Pemohon, norma Pasal 30 ayat (4) UU 14/2005 tidak memenuhi asas legalitas dan kepastian hukum karena menciptakan perlakuan berbeda tanpa dasar objektif sehingga tidak memberikan kepastian hukum kepada warga negara. Akibatnya guru tidak dapat memprediksi masa depan profesinya dengan baik karena dibatasi oleh usia pensiun yang lebih rendah dari dosen. Selain itu, pembedaan usia pensiun guru dengan dosen telah menciptakan hierarki yang tidak sehat karena persepsi publik bahwa dosen lebih dihargai daripada guru. Hal ini melanggar hak atas “kepastian hukum yang adil” sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945; 6. Bahwa menurut Pemohon, pembedaan usia pensiun menciptakan ketidakadilan dalam hubungan kerja, akibatnya hak guru untuk memiliki kesempatan bekerja lebih lama menjadi dilanggar. Guru yang masih produktif dan mampu bekerja hingga usia 65 tahun dipaksa pensiun lebih awal, sehingga hal ini melanggar hak konstitusional guru untuk terus mengabdikan diri dan mendapatkan penghasilan yang layak sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Pasal 28D ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 secara eksplisit menjamin hak semua pekerja untuk mendapat perlakuan yang adil dan layak, namun dengan ketentuan yang mengistimewakan dosen dengan usia pensiun lebih tinggi telah melanggar prinsip ini. Pemaksaan pensiun dini akan berdampak negatif terhadap kondisi psikologis guru senior, seperti rasa tidak dihargai dan depresi yang akan mengganggu motivasi kerja dan kualitas pengajaran menjelang usia pensiun; 185 7. Bahwa menurut Pemohon, norma Pasal 30 ayat (4) UU 14/2005 bertentangan dengan kewajiban internasional yang telah diratifikasi, misalnya International Labour Organization (ILO) Nomor 111 tentang Diskriminasi dalam Pekerjaan, di mana dinyatakan pembedaan usia pensiun tanpa dasar objektif bertentangan dengan prinsip-prinsip internasional. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon dalam petitumnya memohon kepada Mahkamah pada pokoknya untuk menyatakan Pasal 30 ayat (4) UU 14/2005 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai pemberhentian guru karena batas usia pensiun dilakukan pada usia 65 tahun. [3.8] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-6 dan mengajukan dua orang saksi bernama Drs. Teguh Wibowo dan Ramli, S.Pd., yang keterangannya didengarkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 21 Agustus 2025 dan seorang ahli bernama Doni Koesoema Albertus S.S., Bach.Th., M.Ed., yang keterangannya didengarkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 4 September 2025, Pemohon juga telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 6 September 2025 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara). [3.9] Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyampaikan keterangan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 21 Agustus 2025 dan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 10 September 2025 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara). [3.10] Menimbang bahwa Presiden telah menyerahkan keterangan tertulis yang diterima oleh Mahkamah pada tanggal 11 Agustus 2025 yang kemudian disampaikan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 12 Agustus 2025. Untuk mendukung keterangannya Presiden menyampaikan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti PK-1 sampai dengan Bukti PK-34, juga mengajukan 2 (dua) orang ahli yaitu Prof. Dr.rer.publ Eko Prasojo, Mag.rer.publ. dan Prof. Bahrul Hayat, Ph.D., yang menyampaikan keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada 186 tanggal 4 September 2025. Selain itu, Presiden menyerahkan tambahan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 15 September 2025, serta menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 15 September 2025 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara). [3.11] Menimbang bahwa setelah membaca secara saksama permohonan Pemohon beserta alat-alat bukti yang diajukan, isu pokok yang dipersoalkan oleh Pemohon dalam permohonan a quo adalah apakah norma Pasal 30 ayat (4) UU 14/2005 yang membedakan usia pensiun guru dan usia pensiun dosen menyebabkan ketidakpastian hukum yang adil dan perlakuan yang tidak sama di hadapan hukum serta apakah ketentuan a quo melanggar hak Pemohon untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil, sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. [3.12] Menimbang bahwa sebelum menjawab persoalan inkonstitusionalitas norma yang didalilkan Pemohon tersebut di atas, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu menjelaskan hal-hal sebagai berikut. [3.12.1] Bahwa salah satu tujuan bernegara yang diamanatkan oleh Alinea IV Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk mewujudkan tujuan dimaksud negara bertanggung jawab untuk membentuk pribadi-pribadi bangsa yang cerdas, sehingga dapat meningkatkan kualitas dan taraf hidup bangsa. Tujuan negara Indonesia di bidang pendidikan kemudian dirumuskan dalam Pasal 31 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang memberi jaminan hak konstitusional setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan dan Pasal 31 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan kewajiban pemerintah untuk menyelenggarakan sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Bahkan, Pasal 31 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 mengamanatkan agar negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Jaminan hak atas pendidikan ini kemudian ditegaskan pula dalam norma Pasal 28C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menguatkan hak setiap 187 orang untuk mengembangkan diri melalui pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya. Bahwa berdasarkan amanat UUD NRI Tahun 1945 tersebut di atas, kemudian Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU 20/2003) menentukan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memeroleh pendidikan yang bermutu. Dengan demikian, selain bertanggung jawab untuk membentuk pribadi-pribadi warga bangsa yang cerdas yang dapat meningkatkan kualitas dan taraf hidupnya, negara juga bertanggung jawab menyelenggarakan sistem pendidikan nasional yang bermutu dan dapat diakses oleh seluruh warga negara, sehingga dapat memeroleh kesempatan yang sama untuk dapat mengoptimalkan potensi diri. Dalam kaitan ini, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab [vide Pasal 3 UU 20/2003]. Berkenaan dengan hal ini, fungsi pendidikan nasional tidak hanya ditujukan untuk mengejar kualitas kecerdasan akademik, namun lebih dari itu juga membentuk watak dan moral bangsa yang bermartabat. Untuk melaksanakan fungsi pendidikan nasional tersebut maka perlu diselenggarkan sistem pendidikan nasional yang berkualitas yang tidak hanya memperhatikan ketersediaan akses warga negara terhadap pendidikan namun juga memperhatikan kualitas tenaga pendidik, salah satunya dengan meningkatkan kesejahteraan pendidik. Untuk mendapatkan sistem pendidikan yang berkualitas, salah satunya bertumpu pada kualitas tenaga pendidik yang merupakan bagian dari pilar utama dalam sistem pendidikan nasional. Oleh karena itu, perlu disiapkan tenaga pendidik yang mumpuni untuk berperan besar dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Tanpa didukung dengan kompetensi dan kualitas tenaga pendidik yang mumpuni, sekalipun tersedia fasilitas pendidikan yang lengkap dengan teknologi pendidikan yang canggih, tidak akan cukup untuk menciptakan penyelenggaraan sistem pendidikan nasional yang berkualitas. 188 [3.12.2] Bahwa dalam konteks ini, norma Pasal 1 angka 6 UU 20/2003 telah mendefinisikan pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Selanjutnya, norma Pasal 40 ayat (1) UU 20/2003 menjamin hak-hak pendidik dan tenaga kependidikan yaitu: a. penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai; b. penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja; c. pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas; d. perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual; dan e. kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas. Dengan mengingat penting dan strategisnya fungsi, peran dan kedudukan guru dan dosen dalam sistem pendidikan nasional maka perlu diatur secara lebih spesifik keberadaan guru dan dosen dalam UU khusus, yaitu UU 14/2005. Dalam kaitan ini, norma Pasal 1 angka 1 UU 14/2005 mendefinisikan guru sebagai pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Sedangkan, dosen didefinisikan sebagai pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat [vide Pasal 1 angka 2 UU 14/2005]. Dengan demikian, UU 14/2005 memberikan pengakuan kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga profesional untuk meningkatkan penghargaan terhadap tugas guru dan dosen. [3.12.3] Bahwa dengan pengaturan khusus profesi guru dan dosen dalam UU 14/2005 diharapkan dapat meningkatkan mutu dan profesionalitas guru dan dosen sebagai salah satu pilar sistem pendidikan di Indonesia. Namun demikian, pada kenyataannya kondisi guru di Indonesia saat ini masih menghadapi banyak persoalan, termasuk kompetensi yang belum memadai dan merata di setiap daerah, rendahnya kesejahteraan guru, dan ketimpangan akses serta kualitas pendidikan antar-wilayah. Meskipun ada peningkatan jumlah guru yang memenuhi kualifikasi akademik, masalah lain seperti rendahnya motivasi dan profesionalisme tetap 189 menjadi tantangan. Berkaitan dengan permohonan Pemohon mengenai usia pensiun guru yang berbeda dengan usia pensiun dosen yang dianggap Pemohon semakin membuat demotivasi para guru dalam menjalankan tugasnya sebagai pendidik, Mahkamah akan mempertimbangkannya lebih lanjut. [3.13] Menimbang bahwa setelah menjelaskan hal-hal tersebut di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil Pemohon berkenaan dengan inkonstitusionalitas norma Pasal 30 ayat (4) UU 14/2005 yang menurut Pemohon telah melanggar hak atas kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum, serta melanggar hak untuk bekerja serta mendapat imbalan sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Berkenaan dengan dalil Pemohon a quo, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. [3.13.1] Bahwa guru sebagaimana diatur dalam UU 14/2005 dapat dibagi menjadi guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah dan guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat [vide Pasal 15, Pasal 25, Pasal 28 UU 14/2005]. Berkenaan dengan ketentuan mengenai pemberhentian dengan hormat dari jabatan sebagai guru, norma Pasal 30 ayat (4) UU 14/2005 yang mengatur mengenai batas usia pensiun sampai dengan usia 60 tahun, berlaku bagi guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah. Usia pensiun yang diatur dalam UU 14/2005 a quo tidak diperuntukkan bagi guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Berakhirnya masa kerja guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama antara guru dan penyelenggara pendidikan [vide Pasal 30 ayat (1) huruf e UU 14/2005]. Bahwa guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah merupakan jabatan fungsional dalam klasifikasi/rumpun pendidikan yang merupakan jabatan fungsional kategori keahlian [vide Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2024 tentang Jabatan Fungsional Guru 190 (Permenpan 21/2024)]. Tanpa Mahkamah bermaksud menilai legalitas Permenpan tersebut, telah ditentukan bahwa jabatan fungsional guru merupakan jabatan karier Pegawai Negeri Sipil (PNS), untuk itu guru dalam rumpun jabatan fungsional ini merupakan PNS yang diberi tugas dan ruang lingkup kegiatan untuk melaksanakan kegiatan mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah [vide Pasal 1 angka 5 Permenpan 21/2024]. Bahwa pengaturan mengenai jabatan fungsional guru ini telah dilakukan sejak tahun 1993 dengan terbitnya Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 84 Tahun 1993 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya. Pertama kali diperkenalkan, jabatan fungsional guru mengenal 13 jenjang jabatan dan pangkat dimulai dari jenjang Guru Pratama (Golongan Ruang II/a) sampai dengan Guru Utama (Golongan Ruang IV/e). Ketentuan ini diubah dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya yang menjadikan jenjang jabatan fungsional guru menjadi 4 jenjang dimulai dari Guru Pertama (Golongan Ruang III/a dan III/b); Guru Muda (Golongan Ruang III/c dan III/d); Guru Madya (Golongan Ruang IV/a dan IV/b dan IV/c); Guru Utama (Golongan Ruang IV/d dan IV/e). Kemudian, dengan berlakunya Permenpan 21/2024 empat jenjang jabatan fungsional guru tersebut masih dipertahankan, namun dengan nomenklatur jabatan yang berbeda yaitu Guru Ahli Pertama; Guru Ahli Muda; Guru Ahli Madya; dan Guru Ahli Utama [vide Pasal 5 ayat (2) Permenpan 21/2024]. [3.13.2] Bahwa jika jabatan fungsional guru tersebut dikaitkan dengan pengaturan batas usia pensiun jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN) secara umum sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (UU 20/2023) selengkapnya menentukan: “Batas usia pensiun bagi jabatan pegawai ASN yaitu: a. Jabatan Manajerial 1. 60 (enam puluh) tahun bagi pejabat pimpinan tinggi utama, pejabat pimpinan tinggi madya, dan pejabat pimpinan tinggi pratama; dan 2. 58 (lima puluh delapan) tahun bagi pejabat administrator dan pejabat pengawas; 191 b. Jabatan Nonmanajerial: 1. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi pejabat fungsional; dan 2. 58 (lima puluh delapan) tahun bagi pejabat pelaksana.” Untuk mengatur lebih lanjut ketentuan di atas, Pasal 239 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PP 11/2017) menentukan bahwa, “Batas Usia Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu: 1. 58 (lima puluh delapan) tahun bagi pejabat administrasi, pejabat fungsional ahli muda, pejabat fungsional ahli pertama, dan pejabat fungsional keterampilan; 2. 60 (enam puluh) tahun bagi pejabat pimpinan tinggi dan pejabat fungsional madya; dan 3. 65 (enam puluh lima) tahun bagi PNS yang memangku pejabat fungsional ahli utama. Bahwa selain jenjang usia pensiun sebagaimana diatur dalam Pasal 239 ayat (2) PP 11/2017, tanpa Mahkamah bermaksud menilai legalitas PP 11/2017 tersebut, dalam ketentuan dimaksud ditentukan pula dalam Pasal 240 PP 11/2017 bahwa batas usia pensiun bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional yang ditentukan dalam undang-undang, berlaku ketentuan sesuai dengan batas usia pensiun yang ditetapkan dalam undang-undang yang bersangkutan. Dengan demikian, ketentuan batas usia pensiun yang diatur dalam PP 11/2017 adalah ketentuan yang berlaku secara umum, namun demikian batas usia pensiun beberapa jabatan fungsional juga diatur dalam beberapa undang-undang secara tersendiri. Sebagaimana dalam konteks permohonan a quo, yang dipersoalkan Pemohon adalah batas usia pensiun jabatan fungsional guru yang diatur dalam UU 14/2005 yaitu usia 60 tahun. [3.13.3] Bahwa pengaturan batas usia pensiun untuk jabatan fungsional guru dan dosen dalam UU 14/2005 telah ternyata berbeda dari pengaturan mengenai batas usia pensiun pejabat fungsional yang secara umum diatur dalam PP 11/2017. Selain itu, terdapat pula jabatan fungsional lain yang pengaturan batas usia pensiunnya berbeda dari pengaturan batas usia pensiun dalam PP 11/2017, misalnya batas usia pensiun jaksa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang menentukan usia pensiun jaksa adalah 60 tahun. Selain itu, juga terdapat jabatan fungsional peneliti yang diatur khusus dalam Undang- 192 Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, yang memiliki batas usia pensiun 70 (tujuh puluh) tahun bagi peneliti dan perekayasa pada jenjang jabatan fungsional ahli utama. Sedangkan, untuk jabatan fungsional lainnya, batas usia pensiunnya pada umumnya mengikuti aturan Pasal 239 ayat (2) PP 11/2017. Bahwa meskipun batas usia pensiun diatur berbeda dan dituangkan tersendiri dalam undang-undang terkait, persoalannya apakah pengaturan batas usia pensiun guru hanya sampai usia 60 tahun, yang dibedakan dari pengaturan jabatan fungsional yang secara umum dalam Pasal 239 ayat (2) PP 11/2017 adalah proporsional dan adil. Sebelum menjawab persoalan a quo, sebagaimana telah diuraikan pada Paragraf [3.12] di atas, Mahkamah telah menegaskan pentingnya jabatan guru dalam sistem pendidikan di Indonesia. Sebagai pilar sistem pendidikan, guru bertanggungjawab pada pendidikan anak didiknya sejak usia dini. Pendidikan yang diampu oleh guru tidak hanya bersifat akademik, tapi juga menanamkan moralitas yang baik bagi peserta didik, yang tentunya harus dimulai sejak usia dini. Tanpa pendidikan yang berkualitas sejak usia dini, maka kemungkinan akan sulit bagi seseorang untuk dapat terbentuk menjadi pribadi yang unggul. Dalam konteks ini, menjadi penting artinya profesi guru dalam sistem pendidikan nasional di Indonesia yang seharusnya menjadi profesi yang sangat mulia dan mendapat penghargaan tinggi bukan hanya oleh masyarakat tetapi juga dari negara. Namun demikian, meskipun guru adalah profesi yang sangat penting, tapi Indonesia saat ini masih kekurangan guru apalagi dengan persebaran yang tidak merata, yang menyebabkan tujuan negara untuk memberikan akses pendidikan berkualitas pada seluruh rakyat Indonesia masih menjadi tantangan yang harus segera dapat diatasi. Berkenaan dengan jumlah guru yang masih kurang tersebut, data yang disampaikan Pemerintah dalam keterangan tertulisnya menyatakan jumlah guru di Indonesia adalah 3.087.197 orang, dan 1.731.641 orang di antaranya adalah guru ASN, sedangkan 1.355.556 orang adalah guru non-ASN. Adapun terkait dengan guru yang berada di bawah kewenangan Kementerian Agama berjumlah 148.031 orang. Menurut Mahkamah, jumlah ini jauh dari kebutuhan jumlah guru yang ideal di Indonesia, sehingga Indonesia masih dapat dikatakan kekurangan guru. Namun, jika melihat dari data yang disampaikan oleh Pemerintah dalam keterangan 193 tertulisnya, dari Data Ditjen GTKPG Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (2025) bahwa jumlah guru ASN, khususnya di bawah kewenangan Kemendikdasmen, yang berusia di atas 55 (lima puluh lima) tahun mencapai 345.555 orang guru, lebih besar dari jumlah guru ASN yang berusia di bawah 35 (tiga puluh lima) tahun yang hanya mencapai 314.891 orang guru. Dengan demikian, masih terdapat kebutuhan kebijakan rekrutmen dan pengelolaan pensiun agar kesinambungan tenaga pendidik tetap terjaga. Bahwa menurut Mahkamah, selain jumlah guru dan kesinambungan tenaga pendidik yang menjadi persoalan, namun lebih dari itu terdapat tantangan kesejahteraan dan motivasi guru yang juga menjadi tanggung jawab pemerintah untuk dapat mewujudkan pendidikan yang berkualitas. Oleh karena itu, sebagaimana dalil Pemohon, membatasi usia guru hanya sampai 60 tahun akan menyebabkan demotivasi bagi guru yang berusia menjelang 60 tahun. Padahal menurut Pemohon, secara fisik dan psikis guru di usia 60 tahun masih mampu untuk berkontribusi besar. Terutama bagi guru dalam jabatan fungsional ahli utama, yang bukan hanya memiliki banyak pengalaman, tetapi juga memiliki keahlian untuk melakukan proses pembelajaran yang dirancang bukan hanya untuk dirinya sendiri tetapi juga untuk guru lain, sehingga kontribusinya bukan hanya untuk diri sendiri tetapi juga untuk guru-guru lain dan bagi peningkatan mutu pendidikan nasional. Untuk itu menurut Mahkamah, penting bagi pemerintah melakukan kajian yang komprehensif mengenai jabatan fungsional guru pada jenjang jabatan ahli utama untuk mencapai batas usia pensiunnya menjadi 65 tahun. Kajian demikian diperlukan karena terkait dengan berbagai pertimbangan yang berada di luar kewenangan Mahkamah. Sebab, persoalan tersebut tidak hanya terkait dengan syarat kesehatan jasmani dan rohani, kompetensi, kualifikasi, kuota serta hal-hal teknis sehingga perpanjangan batas usia pensiun bagi guru pada jenjang jabatan ahli utama benar-benar akan berkontribusi besar bagi peningkatan kualitas sistem pendidikan nasional. Dengan demikian, kebutuhan untuk perpanjangan batas usia pensiun bagi guru, terutama yang berada pada jenjang guru ahli utama hingga berusia 65 tahun merupakan ranah pembentuk undang-undang. [3.13.4] Bahwa dalil Pemohon yang mempersoalkan batas usia pensiun guru yang semestinya sama dengan dosen, menurut Mahkamah batas usia pensiun guru tidak 194 dapat disamakan dengan batas usia pensiun dosen yang dapat mencapai 70 tahun bagi profesor yang berprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat (5) UU 14/2005. Selain itu, jabatan fungsional guru tidak dapat secara langsung (vis a vis) dibandingkan dengan jabatan fungsional dosen, karena syarat untuk menjadi dosen berbeda dengan syarat untuk menjadi guru. Jabatan fungsional guru mensyaratkan pendidikan minimal Strata 1 (S1), sedangkan jabatan fungsional dosen mensyaratkan pendidikan minimal Strata 2 (S2). Sehingga, seorang ASN baru akan memulai menjabat dalam jabatan fungsional dosen di usia yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan ASN pada jabatan fungsional guru. Jika batas usia pensiun guru disamakan dengan jabatan fungsional dosen, maka rentang waktu masa bekerja seorang guru akan lebih panjang dari dosen. Sebab, secara umum, dosen memulai masa kerja pada usia yang relatif lebih tinggi, yaitu setelah yang bersangkutan memperoleh gelar S2. Untuk itu, menurut Mahkamah tidak terdapat persoalan konstitusionalitas norma berkenaan dengan pembedaan batas usia pensiun antara guru dan dosen. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, dalil Pemohon yang mempersoalkan konstitusionalitas norma Pasal 30 ayat (4) UU 14/2005 adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.14] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas telah ternyata norma Pasal 30 ayat (4) UU 14/2005 memberikan kepastian hukum dan tidak melanggar hak untuk bekerja serta mendapat imbalan seperti diatur dalam Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, bukan sebagaimana yang didalilkan Pemohon. Dengan demikian, dalil Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. [3.15] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan: 195 [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal delapan, bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh lima, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal tiga puluh, bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh lima, selesai diucapkan pukul 11.30 WIB, oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Yunita Rhamadani sebagai Panitera Pengganti, serta 196 dihadiri oleh Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Ridwan Mansyur ttd. Arsul Sani PANITERA PENGGANTI, ttd. Yunita Rhamadani