99/PUU-XXII/2024

PUTUSAN Nomor 99/PUU-XXII/2024 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama : Aufaa Luqmana Rea Warga Negara : Indonesia Pekerjaan : Belum/tidak bekerja Alamat : Ngoresan RT/RW 001/022, Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta Berdasarkan Surat Kuasa Khusus 22 Juli 2024 memberi kuasa kepada H. Arif Sahudi, S.H., M.H., Sigit N. Sudibyanto, S.H., M.H., Sapto Dumadi Ragil Raharjo, S.H., Muhammad Mursyid Wasianto, S.H., Utomo Kurniawan, S.H., Georgius Limart Siahaan, S.H., dan Dwi Nurdiansyah Santoso, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Perkumpulan Bantuan Hukum Peduli Keadilan (PBH PEKA) beralamat di Jalan Alun-alun Utara Nomor 1 (Bangsal Patalon) Surakarta, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------------------- Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon; 2 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 23 Juli 2024 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada 23 Juli 2024 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 97/PUU/PAN.MK/AP3/07/2024 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada 31 Juli 2024 dengan Nomor 99/PUU-XXII/2024, yang telah diperbaiki dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada 7 Agustus 2024, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Hak Uji, baik formil maupun materiil, diakui keberadaannya dalam sistem hukum Indonesia, sebagaimana terdapat dalam Konstitusi, yaitu Undang- Undang Dasar 1945, yang telah mengalami perubahan sebanyak empat kali, dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disebut UUD 1945, yang menyatakan bahwa “Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.” 2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar…”; 3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; 3 4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; 5. Bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan “Dalam hal Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”; 6. Bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 2 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, yang pada pokoknya mengatur, sebagai berikut: Ayat (1): Objek Permohonan Pengujian Undang-Undang adalah Undang- Undang dan Perpu. Ayat (2): Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Perubahan Pengujian Formil dan/atau Pengujian Materiil. Ayat (4): Pengujian Materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal dan/atau bagian dari Undang-Undang atau Perppu yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945; 7. Bahwa selain itu Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengatur bahwa secara hierarki kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 lebih tinggi dari undang-undang, oleh karenanya setiap ketentuan undang-undang tidak boleh bertentangan 4 dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Maka jika terdapat ketentuan dalam undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, maka ketentuan undang-undang tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian undang- undang di Mahkamah Konstitusi; 8. Bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga pengawal konstitusi (the guardian of constitution) berwenang memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal undang-undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap konstitusionalitas pasal-pasal undang-undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (the sole interpreter of constitution) yang memiliki kekuatan hukum, sehingga terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multitafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada Mahkamah Konstitusi; 9. Bahwa berdasarkan segala uraian tersebut jelas bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian baik secara materiil maupun formil, yaitu untuk melakukan pengujian sebuah produk undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; 10. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengujian undang-undang in casu Pasal 7 Ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka berdasarkan landasan hukum yang telah diuraikan tersebut diatas, maka Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan ini. 11. Bahwa Permohonan a quo tidak bisa dilepaskan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 23 P/HUM/2024 atas penentuan usia 30 tahun calon gubernur/wakilnya adalah pada saat “pelantikan” yang mana menurut Pemohoan apa yang diputuskan Mahklamah Agung adalah keliru dikarenakan yang berwenang memaknai materi perkara tersebut adalah Mahkamah Konstitusi. 5 12. Bahwa Mahkamah Konstitusi tidak boleh menolak permohonan aquo karena enggan dianggap sebagai upaya Banding dari lembaga peradilan lain. Mahkamah Konstitusi haruslah mengacu Putusan Nomor 34/PUU-XI/2013 dimana Antasari Azhar meminta pembatalan ketentuan Peninjauan Kembali (PK) dalam KUHAP “hanya sekali” dikabulkan MK pada saat sebelumnya telah ada 3 (tiga) Putusan MK yang menolak penghapusan PK hanya sekali, bahkan terdapat putusan nebis in idem dalam perkara terkait ketentuan PK. Permohonan Antasari Azhar adalah pengajuan permohonan keempat (4) yang mana dikabulkan MK padahal terdapat 3 pengajuan yang ditolak atau tidak diterima. Mahkamah Konstitusi dapat mereview/meninjau kembali/meralat putusannya sendiri sehingga MK tidaklah tabu mereview/meninjau kemabali/meralat putusan Mahkamah Agung demi tercapainya Kepastian yang Berkeadilan; II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON. 1. Bahwa Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia berdomisili di Jawa Tengah saat ini terdaftar sebagai pemilih Pemilihan Kepala Daerah Gubernur/Wakil Gubernur Jawa Tengah 2024 dengan jadwal pemungutan suara tanggal 27 Nopember 2024 (Pemohon tercatat sebagai pemilih Pilkada Gubernur Jateng 2024 - vide bukti P.3); 2. Bahwa Pemohon menginginkan calon gubernur/wakil gubernur Jawa Tengah memenuhi syarat berumur 30 tahun pada saat pemungutan suara tanggal 27 Nopember 2024 sebagaimana ketentuan yang berlaku yang berkepastian hukum dan persamaan dalam pemerintahan; 3. Bahwa saat ini terlalu banyak penafsiran umur 30 tahun Cagub/Cawagub (saat pelantikan, saat pendaftaran, saat penetapan dan saat pencoblosan), untuk itu Pemohon mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi untuk mendapatkan kepastian hukum bahwa ketentuan umur 30 tahun Cagub/Cawagub pada saat pemungutan suara (coblosan); 4. Bhawa Pasal 51 Ayat (1) UU MK, menyatakan: “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau Hak Konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a) Perorangan warga negara Indonesia; 6 b) Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c) Badan hukum publik atau privat, atau; d) Lembaga negara.” 5. Bahwa dalam penjelasan Pasal 51 Ayat (1) UU MK menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa lebih lanjut terhadap kedudukan Pemohon dinyatakan pula dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK 2/ 2021), yang mengatur: a) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah Pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau perpu, yaitu: b) Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama; c) Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; d) Badan hukum publik atau badan hukum privat; atau e) Lembaga negara. 6. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor: 1 l/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah Konstitusi telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang- Undang Dasar 1945. b. Bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh undang-undang yang diuji. 7 c. Bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar (logis) dapat dipastikan akan terjadi. d. Adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji. e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan tidak lagi terjadi. 7. Bahwa hak konstitusional sebagai salah satu batu uji sebagaimana terkandung dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 diantaranya meliputi hak untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945. “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak kecualinya”. Bahwa atas ketentuan di atas, maka terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah Pemohon memiliki legal standing (dikualifikasi sebagai Pemohon) dalam permohonan pengujian undang- undang tersebut. Adapun syarat yang pertama adalah kualifikasi bertindak sebagai pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK. Syarat kedua adalah adanya kerugian pemohon atas terbitnya undang-undang tersebut. 8. Bahwa untuk mengukur apakah Pemohon memiliki kedudukan Hukum (legal standing) sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dan huruf c PMK 2/2021, yakni adanya kerugian konstitusional bersifat spesifik (khusus) dan aktual, atau setidak-tidaknya menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, maka perlu dijelaskan sebagai berikut: 9. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk dan mempunyai hak pilih Pilkada Gubernur/wakil Gubernur Jawa Tengah 2024; 10. Bahwa Pemohon merupakan warga negara yang memiliki hak pilih dalam Pilkada Serentak 2024 mendatang, sehingga Pemohon sangat berhak untuk mendapatkan pasangan calon pemimpin yang berkualitas dan berintegritas, 8 serta sesuai dengan ketentuan persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang mengandung prinsip kepastian hukum. 11. Bahwa dengan hal itu, Pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalitasnya karena keberadaan norma Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yang berbunyi: “berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota“ 12. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024, pada Tahapan Penyelenggaraan Pilkada 2024 terbagi menjadi beberapa tahap yaitu diantaranya : a. Pendaftaran Pasangan Calon b. Penelitian Persyaratan Calon c. Penetapan Pasangan Calon d. Pelaksanaan Kampanye e. Pelaksanaan Pemungutan Suara f. Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara g. Penetapan Calon Terpilih h. Penyelesaian Pelanggaran dan Sengketa Hasil Pemilihan i. Pengusulan Pengesahan Pengangkatan Calon Terpilih. 13. Bahwa berdasarkan uraian dalam point ini, ada beberapa tahapan Pilkada yang harus dilakukan untuk menentukan Calon Terpilih Pimpinan Daerah yang memakan waktu beberapa bulan. 14. Bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, tidak menentukan titik penghitungan pada tahapan mana syarat usia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Wakil Walikota, sementara terdapat beberapa tahapan pemilihan yang harus dilalui oleh Calon Kepala Daerah, sebelum sampai pada tahapan pelantikan Kepala Daerah, termasuk tahapan-tahapan setelah pendaftaran pasangan calon, yang seluruhnya berkaitan dengan rentang waktu relatif cukup lama. 15. Bahwa aturan yang tidak memberikan kepastian hukum dimanfaatkan oleh beberapa orang untuk mendukung Calon Gubernur/wakilnya yang 9 sebenarnya belum memenuhi persyaratan Pilkada Gubernur/Wakil Gubernur Tahun 2024. 16. Bahwa ketidakpastian norma hukum yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 terbukti telah menimbulkan multi tafsir yang berakibat para tokoh-tokoh partai mendukung seseorang untuk menjadi Calon Gubernur yang sebenarnya belum memenuhi persyaratan. 17. Bahwa selain kerugian-kerugian konstitusional yang berkaitan langsung dengan Pemohon, Pemohon merasa memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa semua bentuk aturan, hukum, dan norma yang berlaku di Indonesia, yang mengikat semua warga negara, tidak menyimpang dari prinsip- prinsip keadilan dan kepastian hukum. Karena itu, dalam kapasitas Pemohon sebagai warga Jawa Tengah mempunyai hak pilih, tidak ingin mendapat Calon Gubernur dan/atau Calon Wakil Gubernur yang tidak memenuhi syarat persamaan, kepastian hukum dan pemerintahan sebagai amanat Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak kecualinya, merasa perlu untuk melakukan uji materi terhadap pasal a quo. 18. Bahwa Pemohon dalam hal ini jelas dirugikan secara konstitusional dengan berlakunya ketentuan dalam pasal a quo karena menimbulkan ketidakpastian hukum yang tidak sesuai dengan dengan prinsip negara hukum, tidak memenuhi syarat persamaan, kepastian hukum dan pemerintahan sebagai amanat yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. 19. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan dan dasar hukum yang telah diuraikan di atas, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan uji materil Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, karena telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 51 ayat (1) UU 7/2020 beserta penjelasannya dan syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) PMK 2/2021. 10 III. ALASAN PEMOHON A. Ruang Lingkup Pasal yang Diuji 1. Bahwa Pemohon dalam pengujian ini mengajukan permohonan tentang konstitusionalitas Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang memuat tentang Mekanisme pencalonan dan syarat batas usia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota. 2. Bahwa untuk lebih jelasnya, Pemohon kutip isi ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, sebagaimana berikut: (1) Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia; c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat; d. dihapus; e. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, serta 25 (dua puluh lima) untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota; f. …., g. …, 11 h. …, B. Dalil-Dalil Pokok Permohonan 1. Bahwa Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sejatinya mengatur tentang hak untuk memperoleh kesempatan untuk mencalonkan diri atau dicalonkan (Right to Be Candidate) dalam kontestasi pemilihan kepala daerah. Dalam hal ini, pemohon ingin memberikan penegasan khusus terhadap frasa “mencalonkan diri dan dicalonkan” yang memiliki arti suatu proses untuk menjadi calon atau ditetapkan sebagai calon sebagai calon kepala daerah. 2. Bahwa untuk memenuhi amanat Undang-Undang a quo sebagaimaa materi Penjelasan Umum agar tercipta kualitas Gubernur, Bupati, dan Walikota yang memiliki kompetensi, integritas, dan kapabilitas serta memenuhi unsur akseptabilitas maka harus memenuhi persyaratan formal administrative khususnya batasan umur yang pasti dan tidak multi tafsir; 3. Bahwa “persyaratan calon” diatur dalam Bab III Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, mengacu makna calon dalam Undang-Undang a quo maka haruslah berpedoman pada ketentuan Pasal 1 Ayat (3): “Calon Gubernur adalah peserta pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang mendaftar atau didaftarkan di Komisi Pemilihan Umum Provinsi.“ 4. Bahwa mendasarkan makna dan ketentuan Bab III “Persyaratan calon“ dan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang aquo maka batasan usia haruslah dimaknai minimal pada saat pendaftaran dikarenakan maknanya tidak boleh bergeser dari ketentuan pada saat pendaftaran (mendaftar atau didaftarkan) oleh perorangan, partai politik atau gabungan partai politik “Calon Gubernur adalah peserta pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang mendaftar atau didaftarkan di Komisi Pemilihan Umum Provinsi” 5. Bahwa pemaknaan batasan umur pada saat pendaftaran akan menimbulkan problematika pada saat salah satu pasangan meninggal 12 dunia sebelum pemungutan suara (Pasal 54 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016) masih dimungkinkan pergantian pasangan calon sehingga pemaknaan Batasan usia yang paling tepat adalah saat pemungutan suara; 6. Bahwa kemudian Pasal 7 ayat (2) mengatur tentang beberapa prasyarat untuk ditetapkan baik sebagai calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota, yang di antaranya tercantum pada bagian huruf e, yaitu: berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, serta 25 (dua puluh lima) untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota; 7. Bahwa Pasal 7 Ayat (1) dan Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tersebut berada dalam satu tarikan nafas sehingga oleh karenanya menjadi sangatlah jelas dan terang benderang bahwa ketentuan “berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun” harus diterjemahkan sebagai syarat wajib yang harus dipenuhi oleh setiap warga negara yang maju pada waktu pemungutan suara sebagai calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur. Begitu pula ketentuan “berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun.” harus diterjemahkan sebagai syarat wajib yang harus dipenuhi oleh setiap warga negara yang maju pada waktu pemungutan suara sebagai calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota. 8. Bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, tidak menentukan titik penghitungan pada tahapan mana syarat usia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Wakil Walikota, sementara terdapat beberapa tahapan pemilihan yang harus dilalui; 9. Bahwa berkaitan dengan banyaknya tahapan pemilihan dan tidak diaturnya secara tegas dalam Undang-Undang pada tahapan mana titik penghitungan usia Calon Kepala Daerah, menimbulkan multi tafsir dimana hal tersebut tidak sesuai dan tidak sejalan dengan tujuan 13 dibentuknya undang undang; 10. Bahwa adanya multi tafsir terhadap Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016 telah melanggar hak pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945, berbunyi sebagai berikut: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. 11. Bahwa berdasarkan teori kepastian hukum (Rechtssicherheit), bahwa kepastian hukum diartikan sebagai perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakukan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi. (Dominikus Rato, Filsafat Hukum: Mencari dan Memahami Hukum, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010, hlm. 59). 12. Bahwa menurut Gustav Radbruch, terdapat 4 (empat) hal mendasar yang yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu: 1. bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan; 2. bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan; 3. bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan; 4. hukum positif tidak boleh mudah diubah. 13. Bahwa mengutip Pendapat H.L.A. Hart dalam “The Concept of Law” mengemukakan pendapat bahwa kadang-kadang kata-kata dalam sebuah undang-undang dan apa yang diperintahkan undang-undang tersebut dalam suatu kasus tertentu bisa jadi jelas sekali, namun terkadang mungkin ada keraguan terkait dengan penerapannya. 14 “Keraguan itu terkadang dapat diselesaikan melalui interpretasi atas peraturan hukum lainnya. Hal inilah menurut H.L.A Hart salah satu contoh ketidakpastian (legal uncertainty) hukum” (M. Khozim, Konsep Hukum, Bandung: Nusamedia, 2010, hlm. 230). Senada dengan itu dikemukakan oleh Tan Kamello bahwa Dalam suatu undang-undang, kepastian hukum (certainty) meliputi dua hal yaitu: a. Kepastian hukum dalam perumusan norma dan prinsip hukum yang tidak bertentangan antara satu dengan yang lainnya baik dari pasal- pasal undang-undang itu secara keseluruhan maupun kaitannya dengan pasal-pasal lainnya yang berada di luar undangundang tersebut; b. Kepastian hukum juga berlaku dalam melaksanakan norma norma dan prinsip-prinsip hukum undang-undang tersebut. 14. Bahwa adanya multi tafsir pada Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dapat menyebabkan keragu-raguan dalam pelaksanaannya. Adanya keragu-raguan dalam implementasi suatu undang-undang akan memunculkan ketidakpastian hukum dalam praktik. Keadaan demikian dapat menimbulkan pelanggaran terhadap hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak kecualinya”. Maka sebagai warga negara berkewajiban untuk menjunjung tinggi hukum sesuai sumber-sumber hukum tertulis yang ada dan berupaya untuk mengembalikan keputusan hukum sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku dan menghindari kerugian konstitusional warga negara, oleh karenanya Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang menyatakan: “berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, serta 25 (dua puluh lima) untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota” harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. 15. Bahwa adanya multi tafsir Batasan usia akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan yang bertentangan dengan 15 Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Pemahaman terhadao frasa “setiap orang berhak atas...... dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum” dalam perspektif hakekat tujuan hukum mengandung makna bahwa setiap norma hukum harus mampu memberikan pertama, keadilan yang ditandai dengan prinsip keseimbangan (balance), kepatutan (proper), dan prinsip kewajaran (propotional); kedua, kepastian, dan ketiga, kemanfaatan kepada setiap orang. Dalam memahami kedudukan dan fungsi suatu norma hukum, tidak dapat melepaskan pada perkembangan norma hukum itu sendiri yang secara historis meliputi, tataran teologis, tataran ontologis (filosofis), tataran positivis, dan tataran fungsional. Setiap tahapan perkembangan tersebut memiliki relasi konseptual dan ideologis, sehingga jiwa atau makna setiap rumusan norma hukum menjadi satu kesatuan sistem norma atau paradigma. Oleh karena itu suatu norma hukum harus dibangun dari pemaknaan “a logical analysis of actual juristic thinking” sehingga norma hukum memiliki kekuatan untuk dijadikan dasar berpijak setiap orang untuk berkehendak bagi setiap orang dan kelembagaan kekuasaan dan karenanya norma hukum diasumsikan sebagai “an agency of power; an instrumeny of government”. Prinsip tersebut merupakan cerminan yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Berpijak pada prinsip tersebut, maka norma Pasal 15 ayat (2) huruf d UU 8/2011 secara hierarkis tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, karena justeru membelenggu prinsip dan hakekat tujuan hukum yang dijelaskan di atas. Demikian pula ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf d UU 8/2011 secara horizontal tidak harmoni pemaknaannya dengan ketentuan Pasal 22, dan Pasa 23 UU 8/2011 karena hak-hak yang diatur dalam Pasal 22 dan Pasal 23 UU 8/2011 justeru terhalangi oleh ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf d UU 8/2011. Dilihat dari perspektif metode penyusunan, perancangan, dan pembentukan peratuan perundangundangan justeru tidak mengindahkan pada prinsip ROCCIPI (rule, opportunity, capacity, communication, interest, process, ideology) 16 dan RIA (Regulatory Impact Assessment). Metode ROCCIPI digunakan untuk melakukan identifikasi masalah agar akar masalah yang dihadapi dapat tergambar dengan jelas melalui kajian dan riset yang mendalam, dan metode RIA lebih mengutamakan pemahaman terhadap segala peraturan dibalik penyusunan peraturan yang baru sehingga dis-harmoni antar norma dapat dihindarkan. 16. Bahwa permohonan terkait Pasal 7 ayat 2 huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah pada pokoknya mengenai "ketentuan syarat usia" untuk menduduki jabatan Gubernur dan/atau Wakil Gubernur, yang semula KPU memaknai berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur itu pada saat penetapan bakal calon kepala daerah diubah menjadi pada saat pelantikan kepala daerah terpilih. Pemohon memahami bahwa kewenangan pengaturan pembatasan usia untuk menjabat Gubernur maupun Wakil Gubernur tidak diatur dalam konstitusi dan karenanya merupakan kebijakan hukum yang terbuka pada pembentuk undang-undang (opened legal policy) untuk mengatur dan menjamin kepastian hukumnya. 17. Bahwa mengacu pada pasal 7 ayat 2 huruf e Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 frasa“berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk “calon” maka paling sesuai adalah pada saat pendaftaran pasangan calon karena istilah "Calon" dalam hal ini adalah kepala daerah, atau maksimal saat pelaksanaan pemungutan suara masing-masing masih dengan kalimat Calon Kepala Daerah. Setelah pelaksanaan pemungutan suara seharusnya kalimatnya berbeda yaitu menjadi pasangan terpilih bukan "calon" lagi dan juga saat pelantikan jelas-jelas sudah menjadi pasangan terpilih. Jadi saat pelaksanaan pemungutan suara adalah titik akhir perdebatan makna umur karena masih disebut pasangan calon. Jika setelah pemungutan suara maka tidak ada Pasangan calon, tetapi pasangan terpilih. 18. Bahwa ketidakcermatan tersebut pernah dilakukan oleh pembuat Undang-Undang dalam merumuskan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang menetapkan 17 syarat usia Calon Kepala Daerah. Pasal 58 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang menetapkan syarat usia Calon Kepala Daerah, berbunyi: “ Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah warga negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat: a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah; c. berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah lanjutan tingkat atas dan/atau sederajat; d. berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun; e. sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter f. ...... g. .... h. ..... 19. Bahwa saat ini Komisi Pemilihan Umum memaknai usia Calon Gubernur/Calon Wakil Gubernur Pemilukada 2024 adalah pada saat pelantikan pasangan terpilih, jelas hal ini menimbulkan ketidakpastian dikarenakan jadwal pelantikan masing-masing kepala daerah berbeda atau tidak pada saat bersamaan (serentak) dikarenakan berakhirnya masa jabatan masing-masing kepala daerah berbeda sehingga dibutuhkan kepastian berdasar ketentuan yaitu pada saat pencoblosan; 20. Bahwa terdapat kegamangan dan kebingungan KPU dalam menentukan usia pada saat pelantikan terbukti berbeda keterangan ketua KPU Hasyim As’ari pada saat masih menjabat dan belum dicopot karena kasus asusila sebagai berikut : https://nasional.tempo.co/read/1884007/ketua-kpu-mengaku-kerepotan- laksanakan-putusan-ma-jika-tanggal-pelantikan-tak-serentak 18 21. Bahwa KPU telah menerbitkan Peraturan KPU Nomor 8 tahun 2024 dan rilis resmi dinyatakan Ketua KPU Hasyim Asy’ari pelantikan adalah pada tanggal 1 Januari 2025 sebagimana link berikut: https://nasional.tempo.co/read/1886601/pkpu-terbaru-ikuti-putusan-ma- batas-usia-cagub-30-tahun-dihitung-sejak-pelantikan , namun kemudian diralat oleh Ketua KPU Hasyim Asy’ari menjadi tanggal 1 April 2027 sebagaimana link berikut : https://www.rctiplus.com/news/detail/nasional/4425668/ralat- pernyataannya--ketua-kpu-sebut-syarat-usia-cagub-harus-30-tahun- per-1-april-2027. Perbedaan dan Ralat KPU yang demikian haruslah dijawab oleh Mahkamah Konstitusi dengan cara mengabulkan permohonan a quo; 22. Bahwa berdasar ketentuan dan bunyi Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 adalah jelas untuk penyebutan kata “calon“ sehingga kata “calon” haruslah dimaknai sebelum atau pada saat pencoblosan calon kepala daerah yang bersangkutan; 23. Bahwa di dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, diatur pula perihal penggantian pasangan Calon Kepala Daerah oleh partai politik, dalam hal ada salah satu pasangan calon meninggal dunia, yang memberikan kesempatan bagi partai politik atau gabungan partai politik untuk mengajukan pengganti pasangan calon kepala daerah yang meninggal dunia. Terdapat pertanyaan hukum yang timbul adalah, apakah terhadap calon pengganti itu harus diterbitkan kembali penetapan pasangan calon atau tidak, dan apakah penghitungan terpenuhinya usia bagi calon kepala daerah dihitung sejak penetapan pasangan calon pertama kali, atau dihitung kembali sesuai penetapan pasangan calon pengganti? Keadaan ini menggambarkan potensi terjadinya ketidakpastian hukum apabila penghitungan terpenuhinya usia calon kepala daerah dihitung pada tahapan penetapan pasangan calon. Untuk menjawab ini adalah penentuan umur pada saat pencoblosan adalah pemaknaan yang paling tepat dan tidak multi tafsir; 24. Bahwa sebagai bahan pertimbangan terkait dengan peraturan Penghitungan Umur Calon saat Pemilihan sebagaimana Perbandingan Hukum pada negara-negara lain antara lain: 19 1) Filipina The Philipines (1987) Constitution Article VII : EXECUTIVE DEPARTMENT “Section 2 No person may be elected President unless he is a natural-born citizen of the Philippines, a registered voter, able to read and write, at least forty years of age on the day of the election, and a resident of the Philippines for at least ten years immediately preceding such election.” Source : https://www.set.gov.ph/resources/philippine- constitutions/1987-constitution/ 2) Republik Korea (Korea Selatan) Public Official Election Act Chapter II : Right to Vote and Eligibility for Election Article 16 (Eligibility for Election) (1) A national who is 40 years of age or older and who has resided in the Republic of Korea for at least five years as of the election day shall be eligible for election to the Presidency. In such cases, if he or she has been sent to a foreign country for the performance of public duties or stayed in a foreign country while having a domicile in the Korean territory for a certain period, he or she shall ben deemed to have stayed in the Korean territory for that period. <Amended on Jan. 13, 1997>… Article 17 (Criteria for Calculating Age) The age of an eligible voter and a person eligible for election shall be calculated as of the election day. Source : https://elaw.klri.re.kr/eng_mobile/viewer.do?hseq=60172&type=p art&key=3 3) Mexico: Title : Political Constitution of the United Mexican State TITLE 3 Chapter III : The Federal Executive Branch Article 82, Qualifications for the Presidency: I. The candidate for the Presidency must be a natural born citizen, with legal capacity to exercise his rights, born of Mexican father or mother and must have live in the country for at least 20 years. II. The candidate for the Presidency must be 35 years of age on the election date. III. The candidate for the Presidency must have live in the country for a full year prior to the day of the election. Absences for up to 30 days do not interrupt residence. IV. The candidate for the Presidency cannot be priest or minister 20 of any religion. V. The candidate should not be in active duty in the Army at least six months before the day of the election. VI. The candidate should not be State Secretary or Under- Secretary, Attorney General, or Governor, unless he resigns his position six months before the election date; and VII. To be unaffected by the inabilities established under the Article 83. Source : https://www.te.gob.mx/sites/default/files/consultas/2012/04/political _constitution_v2_pdf_20009.pdf dengan demikian peraturan mengenai penentuan penghitungan batasan umur pada saat hari pemilihan (election day/on the day of the election/election date) adalah suatu hal yang lumrah di Negara-Negara lain. 25. Bahwa Mahkamah Konstitusi dapat mendengar keterangan Pemerintah dan DPR dalam memeriksa dan memutus permohonan a quo, namun tidak terdapat kewajiban untuk mendengar keterangan Pemerintah dan DPR dalam memeriksa dan memutus permohonan a quo sehingga Pemohon sudah semestinya memohon Mahkamah Konstitusi langsung memutus permohonan a quo demi kepastian hukum dikarenakan Pilkada Serentak akan dimulai proses pendaftaran pada pada akhir Agustus 2024; 26. Bahwa Pemohon merasa perlu untuk mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa permohonan a quo tanpa sidang pleno dan diputus sebelum waktu penetapan pasangan calon Pilkada 2024; IV. PETITUM Berdasarkan seluruh uraian-uraian sebagaimana disebutkan di atas, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan ini untuk berkenan memutuskan: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang- Undang bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “berusia paling rendah 30 (tiga 21 puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota terhitung pada saat Pelaksanaan Pemungutan Suara Pasangan Calon”; 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Apabila Majelis Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-10, sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 3372042501060007 atas nama Aufaa Luqmana Re A; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang; 3. Bukti P-3 : Fotokopi tanda bukti coklit pemilihan Calon Gubernur dan wakil Gubernur Jawa Tengah serta Walikota dan Wakil Walikota Surakarta tahun 2024 yang salah satunya atas nama Pemohon; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah; 6 Bukti P-6 : Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017; 22 7. Bukti P-7 : Fotokopi Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020; 8. Bukti P-8 : Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024; 9. Bukti P-9 Fotokopi Berita Online: https://news.detik.com/berita/d-7445874/bawaslu-bingung- implementasi-putusan-batas-usia-cakada-dimulai-saat- pelantikan Dimuat oleh Detiknews tanggal 18 Juli 2024 dengan judul “Bawaslu Bingung Implementasi Putusan Batas Usia Cakada Dimulai Saat Pelantikan”. 10. Bukti P-10 : Fotokopi Putusan Nomor 23 P/HUM/2024. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Risalah Sidang dan Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), serta Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945; 23 [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas undang-undang, in casu Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5898, selanjutnya disebut UU 10/2016), terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon; Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang- undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; d. lembaga negara. Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukannya sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU- III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya 24 Mahkamah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat- syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan dalam Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya dalam permohonan a quo adalah norma Pasal 7 ayat (2) huruf e UU 10/2016, yang menyatakan: Pasal 7 ayat (2) huruf e e. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota“, terhadap Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 2. Bahwa Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia berdomisili di Jawa Tengah saat ini terdaftar sebagai pemilih Pemilihan Kepala Daerah Gubernur/Wakil Gubernur Jawa Tengah 2024 dengan jadwal pemungutan suara tanggal 27 Nopember 2024 (Pemohon tercatat sebagai pemilih Pilkada Gubernur Jateng 2024 - vide bukti P.3); 3. Bahwa Pemohon menginginkan calon gubernur/wakil gubernur Jawa Tengah memenuhi syarat berumur 30 tahun pada saat pemungutan suara tanggal 27 25 Nopember 2024 sebagaimana ketentuan yang berlaku yang berkepastian hukum dan persamaan dalam pemerintahan; 4. Bahwa saat ini terlalu banyak penafsiran umur 30 tahun Cagub/Cawagub (saat pelantikan, saat pendaftaran, saat penetapan dan saat pencoblosan), untuk itu Pemohon mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi untuk mendapatkan kepastian hukum bahwa ketentuan umur 30 tahun Cagub/Cawagub pada saat pemungutan suara; 5. Bahwa Pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalitasnya karena keberadaan norma Pasal 7 ayat (2) huruf e UU 10/2016, yang berbunyi “berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota“. 6. Bahwa ketidakpastian norma hukum yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e UU 10/2016 terbukti telah menimbulkan multi tafsir yang berakibat para tokoh- tokoh partai mendukung seseorang untuk menjadi Calon Gubernur yang sebenarnya belum memenuhi persyaratan. 7. Bahwa Pemohon merasa memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan semua bentuk aturan, hukum, dan norma yang berlaku di Indonesia, yang mengikat semua warga negara, tidak menyimpang dari prinsip-prinsip keadilan dan kepastian hukum. Karena itu, dalam kapasitas Pemohon sebagai warga Jawa Tengah mempunyai hak pilih, tidak ingin mendapat calon gubernur dan/atau calon wakil gubernur yang tidak memenuhi syarat persamaan, kepastian hukum dan pemerintahan sebagai amanat Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Bahwa berdasarkan uraian pada angka 1 sampai dengan angka 7 di atas, Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia, tercatat sebagai pemilih dalam Pilkada Jawa Tengah 2024 [vide bukti P.3]. Dalam menguraikan hak konstitusionalnya, Pemohon telah dapat menjelaskan anggapan kerugian dimaksud dengan berlakunya norma Pasal 7 ayat (2) huruf e UU 10/2016 yang memiliki hubungan sebab-akibat (causal verband) yang bersifat spesifik. Anggapan kerugian konstitusional dimaksud bersifat potensial yaitu Pemohon sebagai pemilih tidak mendapatkan keadilan berupa jaminan kepastian hukum dalam proses Pemilu dan Pilkada sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 apabila norma a quo tidak dimaknai berlaku sejak pemungutan suara. Oleh karena itu, jika permohonan Pemohon dikabulkan, anggapan kerugian Pemohon yang bersifat 26 potensial tersebut tidak akan terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya inkonstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian, menurut Mahkamah Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon di dalam mengajukan permohonan a quo; [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan permohonan provisi dan pokok permohonan Pemohon. Dalam Provisi [3.7] Menimbang bahwa Pemohon memohon kepada Mahkamah agar langsung memutus permohonan a quo demi kepastian hukum dikarenakan proses Pilkada Serentak akan dimulai memasuki tahap pendaftaran pada akhir Agustus 2024. Pemohon merasa perlu untuk mengajukan permohonan kepada Mahkamah untuk memeriksa permohonan a quo tanpa Sidang Pleno dan diputus sebelum waktu penetapan pasangan calon Pilkada 2024. Terhadap permohonan provisi tersebut, oleh karena permohonan Pemohon a quo diputus tanpa melalui Sidang Pleno yang agendanya antara lain mendengarkan keterangan Pembentuk Undang-Undang, yaitu DPR dan Presiden, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 54 UU MK, maka Mahkamah berpendapat tidak ada relevansinya untuk mempertimbangkan lebih lanjut permohonan provisi Pemohon a quo. Dengan demikian, permohonan provisi Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Dalam Pokok Permohonan [3.8] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas ketentuan norma Pasal 7 ayat (2) huruf e UU 10/2016, Pemohon mengemukakan dalil-dalil sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara, yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa menurut Pemohon, pemaknaan batasan umur pada saat pendaftaran akan menimbulkan problematika pada saat salah satu pasangan meninggal dunia sebelum pemungutan suara (Pasal 54 UU 10/2016) masih 27 dimungkinkan pergantian pasangan calon sehingga pemaknaan Batasan usia yang paling tepat adalah saat pemungutan suara; 2. Bahwa menurut Pemohon, Pasal 7 ayat (2) UU 10/2016 mengatur tentang beberapa prasyarat untuk ditetapkan baik sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon walikota dan calon wakil walikota, yang tercantum pada bagian huruf e, yaitu: berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk calon gubernur dan calon wakil gubernur, serta 25 (dua puluh lima) untuk calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon walikota dan calon wakil walikota; 3. Bahwa menurut Pemohon, Pasal 7 Ayat (1) dan Pasal 7 ayat (2) huruf e UU 10/2016 tersebut berada dalam satu tarikan nafas sehingga oleh karenanya menjadi sangatlah jelas ketentuan “berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun” harus diterjemahkan sebagai syarat wajib yang harus dipenuhi oleh setiap warga negara yang maju pada waktu pemungutan suara sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur. Begitu pula ketentuan “berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun” harus diterjemahkan sebagai syarat wajib yang harus dipenuhi oleh setiap warga negara yang maju pada waktu pemungutan suara sebagai calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon walikota dan calon wakil walikota; 4. Bahwa menurut Pemohon, ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf e UU 10/2016, tidak menentukan titik penghitungan pada tahapan mana syarat usia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk calon gubernur dan wakil gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk calon bupati dan wakil bupati atau calon walikota dan wakil walikota, sementara terdapat beberapa tahapan pemilihan yang harus dilalui; 5. Bahwa menurut Pemohon, adanya multi tafsir terhadap Pasal 7 ayat (2) huruf e UU 10/2016 telah melanggar hak pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yaitu “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Selain itu adanya multi tafsir batasan usia akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan yang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum 28 yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon dalam petitumnya memohon kepada Mahkamah agar menyatakan Pasal 7 ayat (2) huruf e UU 10/2016 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota terhitung pada saat Pelaksanaan Pemungutan Suara Pasangan Calon”. [3.9] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-10 [sebagaimana selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara]; [3.10] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo telah jelas dan sebagaimana telah dipertimbangkan pula dalam permohonan provisi Pemohon pada Paragraf [3.7] di atas, Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi maupun kebutuhan untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK; [3.11] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut dalil permohonan Pemohon a quo Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan permohonan Pemohon berkaitan dengan ketentuan Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021), apakah terhadap norma a quo dapat dimohonkan pengujian kembali. Pasal 60 UU MK menyatakan: (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda. Pasal 78 PMK 2/2021 menyatakan: (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam UU yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. 29 (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda. Berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap pasal yang telah dilakukan pengujian konstitusionalitasnya dan telah diputus oleh Mahkamah hanya dapat dimohonkan pengujian kembali apabila terdapat dasar pengujian dan/atau alasan permohonan yang berbeda. Terhadap hal tersebut, kemudian Mahkamah membaca secara saksama materi permohonan Pemohon dalam perkara a quo dan menyandingkan dengan permohonan sebelumnya berkaitan dengan pengujian inkonstitusionalitas norma Pasal 7 ayat (2) huruf e UU 10/2016, yaitu Perkara Nomor 58/PUU-XVII/2019 yang diucapkan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum pada tanggal 11 Desember 2019 yang menguji konstitusionalitas norma Pasal 7 ayat (2) huruf e UU 10/2016 dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 18 ayat (4), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Sedangkan, dalam permohonan a quo, Pemohon menggunakan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 sebagai dasar pengujian, di mana Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 belum pernah digunakan dalam permohonan pengujian norma Pasal 7 ayat (2) huruf e UU 10/2016. Dengan demikian, karena adanya dasar pengujian yang berbeda, Mahkamah berpendapat permohonan a quo tidak terhalang dengan ketentuan Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 PMK 2/2021, sehingga terhadap ketentuan norma a quo dapat dimohonkan pengujian kembali. [3.12] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dapat diajukan kembali, selanjutnya Mahkamah akan menilai isu konstitusionalitas norma Pasal 7 ayat (2) huruf e UU 10/2016 yang dilakukan pengujian oleh Pemohon. [3.13] Menimbang bahwa setelah membaca secara saksama dalil Pemohon beserta bukti-bukti yang diajukan, isu utama yang dipersoalkan oleh Pemohon adalah berkenaan dengan Pasal 7 ayat (2) huruf e UU 10/2016 tidak menentukan titik penghitungan pada tahapan mana syarat usia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Wakil Walikota. Berkaitan dengan permohonan Pemohon mengenai konstitusionalitas norma Pasal 7 ayat (2) huruf e UU 10/2016 telah ternyata penafsiran konstitusional yang diajukan 30 oleh Pemohon adalah tidak jauh berbeda dengan yang telah dimohonkan pengujian pada perkara yang telah diputus oleh Mahkamah sebelumnya yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024. Pemohon dalam perkara a quo dan dalam Perkara Nomor 70/PUU-XXII/2024 memohon agar Mahkamah menyatakan Pasal 7 ayat (2) huruf e UU 10/2016 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak diberi pemaknaan kapan batasan titik penghitungan syarat minimal usia dimaksud. Pemohon meminta batasan titik penghitungan syarat minimal usia kepala daerah terhitung pada saat pelaksanaan pemungutan suara pasangan calon, sedangkan para Pemohon dalam Perkara Nomor 70/PUU-XXII/2024 meminta titik penghitungan syarat minimal usia kepala daerah terhitung sejak penetapan pasangan calon. Berkenaan dengan isu konstitusionalitas norma Pasal 7 ayat (2) huruf e UU 10/2016, Mahkamah telah mempertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024 sebagai berikut: [3.15] Menimbang bahwa ihwal pemaknaan baru, yaitu dengan cara menambah frasa “terhitung sejak penetapan pasangan calon” untuk dapat menilai norma Pasal 7 ayat (2) huruf e UU 10/2016 tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 (konstitusional), Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: [3.15.1] Bahwa apabila dibaca secara saksama pengaturan batas usia minimum, terutama yang membedakan usia minimum bagi calon gubernur dan calon wakil gubernur [berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun]; dan calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon walikota dan calon wakil walikota [berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun], pengaturan syarat usia minimum calon dimaksud telah diatur dalam empat undang-undang dan satu peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu), sebagai berikut: 1. Pasal 13 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (UU 22/2014) menyatakan: (1) Warga negara Republik Indonesia yang dapat ditetapkan menjadi calon gubernur, calon bupati, dan calon walikota adalah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut: e. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk calon gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk calon bupati dan calon walikota; 2. Pasal 7 huruf e Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Perppu 1/2014) menyatakan: Warga negara Indonesia yang dapat menjadi Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota adalah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut: 31 e. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Walikota; 3. Pasal 7 huruf e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang- Undang (UU 1/2015) menyatakan: Warga negara Indonesia yang dapat menjadi Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota adalah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut: e. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Walikota; 4. Pasal 7 huruf e Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 8/2015) menyatakan: Warga negara Indonesia yang dapat menjadi Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut: e. Berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota; 5. Pasal 7 ayat (2) huruf e UU 10/2016 menyatakan: (2) Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: e. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Berdasarkan pengaturan sejumlah ketentuan peraturan perundang- undangan tersebut di atas, tidak pernah terjadi perubahan batas persyaratan usia minimum untuk menjadi calon gubernur dan calon wakil gubernur [yaitu berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun]; dan calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon walikota dan calon wakil walikota [yaitu berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun]. Selain itu, semua norma yang mensyaratkan batas usia minimum yang diatur dalam empat undang-undang dan perppu tersebut sama sekali tidak pernah mencantumkan/mengatur secara eksplisit atau terang benderang perihal frasa “terhitung sejak penetapan pasangan calon” dalam menentukan batasan untuk menghitung usia minimum dimaksud. [3.15.2] Bahwa selain pendekatan sejarah pengaturan (historical approach) di atas, secara sistematis (systematic approach), batasan usia minimum untuk dapat diajukan sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur, dan calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon walikota dan calon wakil walikota selalu ditempatkan dalam bab yang mengatur mengenai “persyaratan calon”. Dalam hal ini, UU 22/2014 mengatur dalam Bab IV 32 “Peserta Pemilihan dan Persyaratan Calon; Perppu 1/2014 mengatur dalam Bab III “Persyaratan Calon”; UU 1/2015 mengatur dalam Bab III “Persyaratan Calon”; UU 8/2015 mengatur dalam Bab III “Persyaratan Calon”; dan UU 10/2016 mengatur dalam Bab III “Persyaratan Calon”. Setelah membaca sistematika 4 (empat) undang-undang dan perppu tersebut, persyaratan batas usia minimum selalu diatur atau ditempatkan pada kelompok bab yang mengatur ihwal persyaratan calon, bukan dalam bab lain. Pendekatan sistematis tersebut tidak cukup dengan hanya meletakkannya dalam struktur sistematis ketentuan peraturan perundang- undangan, tetapi juga dapat dibaca dan dipahami dalam konteks tahapan pemilihan kepala daerah. Dalam hal ini, norma Pasal 5 ayat (3) UU 8/2015 menentukan tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah meliputi: a. pengumuman pendaftaran pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur, pasangan calon bupati dan calon wakil bupati, serta pasangan calon walikota dan calon wakil walikota; b. pendaftaran pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur, pasangan calon bupati dan calon wakil bupati, serta pasangan calon walikota dan calon wakil walikota; c. penelitian persyaratan calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon walikota dan calon wakil walikota; d. penetapan pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur, pasangan calon bupati dan calon wakil bupati, serta pasangan calon walikota dan calon wakil walikota; e. pelaksanaan kampanye; f. pelaksanaan pemungutan suara; g. penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara; h. penetapan calon terpilih; i. penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil Pemilihan; dan j. pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih. Berdasarkan uraian sebagaimana dikemukakan di atas, terdapat urutan rangkaian atau tahapan kegiatan yang berada dalam satu kelindan, yaitu tahapan pendaftaran, penelitian persyaratan calon, dan penetapan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Karena berada dalam satu kelindan, semua yang menyangkut persyaratan harus dipenuhi sebelum dilakukan penetapan calon. Artinya, dalam batas penalaran yang wajar, penelitian keterpenuhan persyaratan tersebut harus dilakukan sebelum tahapan penetapan pasangan calon. Dalam hal ini, semua syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UU 10/2016 harus dipastikan telah terpenuhi sebelum penyelenggara, in casu KPU, menetapkan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Artinya lagi, tahapan-tahapan berikutnya, seperti pemungutan suara; penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara; dan penetapan calon terpilih bukan merupakan tahapan yang dapat dijadikan sebagai titik atau batas untuk menilai dan menetapkan keterpenuhan syarat sebagai calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. [3.15.3] Bahwa dalam tataran praktik selama ini, setidaknya sejak pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dilaksanakan secara langsung oleh rakyat, titik atau batas untuk menentukan keterpenuhan syarat dilakukan dalam kelindan rangkaian sebagaimana dikemukakan di atas. Artinya, batas penentuan keterpenuhan syarat dimaksud dilakukan pada 33 tahapan penetapan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Fakta empirik yang membuktikan penentuan keterpenuhan persyaratan dihitung/ditentukan pada tahapan tersebut dapat ditelisik dari rangkaian pelaksanaan tahapan yang dilakukan oleh penyelenggara pemilihan kepala daerah selama ini. Dalam hal ini, misalnya, sejak pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang diselenggarakan serentak terhitung mulai tahun 2015, 2017, 2018, dan 2020, titik atau batas penentuan keterpenuhan persyaratan calon selalu dilakukan pada tahapan penetapan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. [3.15.4] Bahwa selain ketiga pendekatan di atas, Mahkamah perlu membandingkan (comparative approach) titik atau batas penentuan keterpenuhan persyaratan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah dengan titik atau batas penentuan keterpenuhan persyaratan calon anggota legislatif serta calon presiden dan calon wakil presiden. Dalam hal ini, penentuan keterpenuhan syarat sebagai peserta pemilu calon anggota DPR/DPRD dilakukan pada tahapan penetapan peserta pemilihan umum. Misalnya, penetapan calon anggota DPR, DPD, dan DPRD ditentukan ketika penetapan daftar calon tetap. Begitu pula, dalam pemilihan presiden dan wakil presiden, keterpenuhan syarat calon ditentukan ketika penetapan sebagai pasangan calon. Artinya, segala persyaratan yang harus dipenuhi pada tahapan pencalonan harus tuntas ketika ditetapkan sebagai calon dan harus selesai sebelum penyelenggaraan tahapan pemilihan berikutnya. [3.16] Menimbang bahwa setelah melakukan berbagai pendekatan untuk memahami secara komprehensif perihal penentuan titik atau batas keterpenuhan syarat calon sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan hukum pada Paragraf [3.15] di atas, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan beberapa hal berikut untuk dijadikan sebagai pedoman dan dasar hukum bagi penyelenggara pemilihan dalam menilai dan/atau menetapkan keterpenuhan persyaratan usia minimum calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, sebagai berikut: [3.16.1] Bahwa secara tekstual, norma Pasal 7 ayat (2) huruf e UU 10/2016 adalah benar tidak mencantumkan secara eksplisit ihwal frasa “terhitung sejak penetapan pasangan calon”. Namun, semua pengaturan yang terkait dengan penyelenggaraan pemilihan umum, baik pemilihan calon anggota DPR/DPD/DPRD maupun pemilihan calon presiden dan wakil presiden tidak mencantumkan frasa dimaksud. Sekalipun tidak mencantumkan secara eksplisit, secara historis, sistematis, praktik selama ini, dan perbandingan dengan pemilihan lain, penentuan batas usia minimum menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah selalu dihitung atau menggunakan titik atau batas sejak penetapan calon. Penentuan titik atau batas demikian telah menjadi semacam postulat dalam penyelenggaraan pemilihan sehingga tidak bisa dibuatkan pengecualian dalam kontestasi pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Artinya, jikalau pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dikecualikan, yaitu penentuan titik atau batas usia minimum bagi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dibenarkan pada tahapan setelah penetapan calon, sama saja Mahkamah membenarkan anomali dalam hukum pemilihan umum. Apabila diletakkan dalam harmonisasi dan sinkronisasi hukum pemilihan umum, peluang atau kemungkinan adanya anomali dalam pemilihan kepala daerah harus dicegah 34 karena tidak terdapat lagi perbedaan rezim dalam pemilihan, yaitu perbedaan antara rezim pemerintahan daerah dan rezim pemilihan umum. [3.16.2] Bahwa pengaturan mengenai persyaratan batas usia minimum calon kepala daerah tidak mengalami perubahan mulai dari berlakunya UU 22/2014 sampai dengan UU 10/2016, yaitu berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk calon gubernur dan calon wakil gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk calon bupati dan calon wakil bupati serta calon walikota dan calon wakil walikota. Terkait dengan syarat usia dimaksud, selama tidak ada ketentuan yang mengatur mengenai pembatasan usia dalam UUD NRI Tahun 1945, hal demikian berarti konstitusi atau hukum dasar menyerahkan penentuan batasan usia tersebut kepada pembentuk undang-undang untuk mengaturnya. Dengan kata lain, batasan persyaratan usia minimum dianggap sebagai bagian dari kebijakan hukum pembentuk undang-undang. Oleh karena itu, persyaratan usia minimum untuk pengisian jabatan dalam pemerintahan, termasuk jabatan yang diisi melalui pemilihan umum dapat ditentukan berbeda satu dengan yang lainnya. [3.16.3] Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pendekatan sistematis tersebut di atas, ketentuan mengenai pembatasan persyaratan usia minimum calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah berada dalam bab mengenai “Persyaratan Calon”. Berkenaan dengan hal tersebut, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU 12/2011) menjelaskan perihal batang tubuh peraturan perundang-undangan memuat semua materi atau muatan peraturan perundang-undangan yang dirumuskan dalam pasal atau beberapa pasal. Pengelompokan materi muatan tersebut dirumuskan secara lengkap sesuai dengan kesamaan materi yang bersangkutan. Jika terdapat materi muatan yang diperlukan tetapi tidak dapat dikelompokkan dalam ruang lingkup pengaturan yang sudah ada, materi tersebut dimuat dalam bab “Ketentuan Lain-Lain”. Pengelompokan materi muatan peraturan perundang- undangan dapat disusun secara sistematis dalam buku, bab, bagian, dan paragraf. Pengelompokan materi muatan dalam buku, bab, bagian, dan paragraf dilakukan atas dasar kesamaan materi [vide Lampiran II UU 12/2011 angka 61-63]. Karena pengelompokan materi tersebut, menjadi tidak tepat atau tidak relevan meletakkan penilaian keterpenuhan persyaratan usia minimum, misalnya pada tahapan “pemungutan suara”, “penetapan calon terpilih” atau pada tahapan “pelantikan”. Berdasarkan Penjelasan Lampiran II UU 12/2011 tersebut, bab mengenai “Persyaratan Calon” memuat materi yang sama yakni terkait dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam hal seseorang hendak mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah. Setelah dilakukan penelitian, persyaratan minimum tersebut harus dipenuhi ketika seseorang ditetapkan sebagai calon. Tidak hanya usia minimum, semua syarat dalam Pasal 7 ayat (2) UU 10/2016 harus dipenuhi pada tahapan pencalonan. Dalam hal ini, sebagaimana permohonan a quo, ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf e UU 10/2016 mengenai syarat minimum umur calon kepala daerah harus dipenuhi apabila seseorang mendaftar untuk mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah. Bahkan, Pasal 42 ayat (3) UU 10/2016 secara eksplisit menentukan calon gubernur dan calon wakil gubernur; calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon walikota dan calon wakil walikota 35 harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 UU 10/2016”. Konstruksi norma dimaksud telah jelas mengamanatkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 UU 10/2016, termasuk dalam hal ini persyaratan usia minimum, harus dipenuhi calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah ketika mendaftarkan diri sebagai calon. Kemudian oleh penyelenggara pemilihan, setelah dilakukan penelitian ihwal keterpenuhan persyaratan dimaksud, ditetapkan sebagai calon. [3.16.4] Bahwa terkait dengan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan pada Sub-paragraf [3.16.1], [3.16.2], dan [3.16.3] di atas, sebagai penyelenggara, KPU menetapkan batas usia minimum calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah sesuai dengan batas usia minimum yang diatur dalam undang-undang. Berkenaan dengan ini, penting bagi Mahkamah menegaskan, titik atau batas untuk menentukan usia minimum dimaksud dilakukan pada proses pencalonan, yang bermuara pada penetapan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah. Perihal demikian, dalam posisi sebagai penyelenggara, bilamana KPU memerlukan peraturan teknis untuk menyelenggarakan materi dalam norma Pasal 7 ayat (2) huruf e UU 10/2016, peraturan teknis dimaksud dibuat sesuai dengan materi dalam norma a quo. Tidak hanya itu, sesuai dengan prinsip erga omnes, pertimbangan hukum dan pemaknaan Mahkamah terhadap norma Pasal 7 ayat (2) huruf e UU 10/2016 mengikat semua penyelenggara, kontestan pemilihan, dan semua warga negara. Dengan demikian, jika penyelenggara tidak mengikuti pertimbangan dalam putusan Mahkamah a quo, sebagai pemegang kekuasaan kehakiman yang berwenang menyelesaikan sengketa hasil pemilihan, calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah yang tidak memenuhi syarat dan kondisi dimaksud, berpotensi untuk dinyatakan tidak sah oleh Mahkamah. [3.17] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mempertimbangkan secara utuh dan komprehensif berdasarkan pada pendekatan historis, sistematis, praktik selama ini, dan perbandingan, Pasal 7 ayat (2) huruf e UU 10/2016 merupakan norma yang sudah jelas, terang-benderang, bak basuluh matohari, cetho welo-welo, sehingga terhadapnya tidak dapat dan tidak perlu diberikan atau ditambahkan makna lain atau berbeda selain dari yang dipertimbangkan dalam putusan a quo, yaitu persyaratan dimaksud harus dipenuhi pada proses pencalonan yang bermuara pada penetapan calon. Dalam batas penalaran yang wajar, menambahkan pemaknaan baru pada Pasal 7 ayat (2) huruf e UU 10/2016, termasuk seperti yang dimohonkan para Pemohon, justru akan memosisikan norma a quo menjadi berbeda sendiri (anomali) di antara semua norma dalam lingkup persyaratan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah. Bilamana terhadap norma Pasal 7 ayat (2) huruf e UU 10/2016 ditambahkan makna seperti yang dimohonkan para Pemohon, norma lain yang berada dalam rumpun syarat calon berpotensi dimaknai tidak harus dipenuhi saat pendaftaran, penelitian, dan penetapan sebagai calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah. Kalau kondisi demikian terjadi, pemaknaan baru dimaksud potensial menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap syarat lain yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) UU 10/2016. Artinya, pemaknaan tersebut tidak sejalan dengan jaminan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 36 [3.14] Menimbang bahwa berdasarkan kutipan pertimbangan hukum tersebut di atas, oleh karena isu konstitusionalitas norma permohonan a quo pada pokoknya adalah sama dengan Perkara Nomor 70/PUU-XXII/2024, pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024 secara mutatis mutandis berlaku pula sebagai pertimbangan hukum dalam menilai konstitusionalitas norma Pasal 7 ayat (2) huruf e UU 10/2016 yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon dalam perkara a quo. Dalam hal ini, sebagaimana pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024, Mahkamah memaknai titik atau batas untuk menentukan syarat usia minimum dimaksud adalah pada saat penetapan pasangan calon bukan terhitung pada saat pelaksanaan pemungutan suara pasangan calon. Dengan demikian, dalil Pemohon berkenaan dengan inkonstitusionalitas bersyarat Pasal 7 ayat (2) huruf e UU 10/2016 adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.15] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, telah ternyata norma Pasal 7 ayat (2) huruf e UU 10/2016 telah menjamin hak warga negara bersama kedudukan hukum dalam pemerintahan sebagimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dan telah memberikan kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, bukan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Dengan demikian, dalil- dalil Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. [3.16] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dalam permohonan a quo tidak dipertimbangkan lebih lanjut, karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon; [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Permohonan Provisi Pemohon tidak beralasan menurut hukum; 37 [4.4] Pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Dalam Provisi: Menolak Permohonan Provisi Pemohon. Dalam Pokok Permohonan: Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo, selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Arsul Sani, Enny Nurbaningsih, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Daniel Yusmic P. Foekh, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal tiga belas, bulan Agustus, tahun dua ribu dua puluh empat, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal dua puluh, bulan Agustus, tahun dua ribu dua puluh empat, selesai diucapkan pukul 10.26 WIB, oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo, selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Arsul Sani, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Achmad Edi Subiyanto sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. 38 KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Arief Hidayat ttd. Arsul Sani ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. M. Guntur Hamzah PANITERA PENGGANTI, ttd. Achmad Edi Subiyanto