99/PUU-XII/2014

# Putusan [[99/PUU-XII/2014]] - Permohonan Pengujian Materiil [[Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014]] Tentang Pem... ## Metadata - **[[Nomor Perkara]]**: [[99/PUU-XII/2014]] - **Tahun**: 2014 - **[[Jenis Perkara]]**: [[Pengujian Undang-Undang]] - **Status**: Ditarik Kembali - **[[Tanggal Putusan]]**: 2014-10-23 - **Significance**: Low <!-- Enhanced by 20-Agent System for Year 2014 on 2025-07-18 17:50:57 --> **Sumber**: [Putusan [[Mahkamah Konstitusi]] No. [[99/PUU-XII/2014]]](https://mkri. Id) **Disclaimer**: Ringkasan ini dibuat untuk tujuan akademis dan penelitian. Untuk keperluan hukum resmi, silakan merujuk pada dokumen putusan asli dari [[Mahkamah Konstitusi]]. ## Perihal Pengujian [[Pasal 1]] angka 5 dan [[Pasal 3]] [[Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014]] tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota terhadap [[UUD 1945]] ## Legal Analysis Perkara ini merupakan **Ketetapan** (bukan Putusan) karena permohonan ditarik kembali oleh para Pemohon sebelum pemeriksaan pokok perkara. ### Latar Belakang Para Pemohon -- 12 orang warga negara Indonesia -- mengajukan pengujian [[Pasal 1 angka 5]] dan [[Pasal 3]] [[UU No. 22 Tahun 2014]] tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota terhadap [[UUD 1945]]. Perkara ini terkait dengan perdebatan mengenai mekanisme pemilihan kepala daerah (langsung vs melalui [[DPRD]]) yang menjadi isu politik besar di tahun 2014. ### Dasar Penarikan Kembali Berdasarkan [[Pasal 35 ayat (1)]] dan ayat (2) [[UU No. 8 Tahun 2011]] tentang Perubahan Atas [[UU No. 24 Tahun 2003]] tentang [[Mahkamah Konstitusi]]: - Pemohon dapat menarik kembali permohonan sebelum atau selama pemeriksaan [[MK]] dilakukan - Penarikan kembali mengakibatkan permohonan tidak dapat diajukan kembali ### Kronologi Penarikan - Sidang pemeriksaan pendahuluan dilaksanakan pada 13 Oktober 2014 - Kuasa hukum Pemohon menyampaikan pencabutan permohonan dalam sidang tersebut - Rapat Pleno Permusyawaratan Hakim pada 21 Oktober 2014 menetapkan penarikan kembali beralasan menurut hukum ### Catatan Karena permohonan ditarik kembali, [[Mahkamah Konstitusi]] tidak memberikan pertimbangan terhadap pokok perkara. ## Amar Ketetapan Menetapkan, Menyatakan: 1. Mengabulkan permohonan penarikan kembali permohonan para Pemohon; 2. Permohonan Nomor [[99/PUU-XII/2014]] yaitu pengujian konstitusionalitas [[Pasal 1 angka 5]] dan [[Pasal 3]] [[UU No. 22 Tahun 2014]] tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota terhadap [[UUD 1945]], ditarik kembali; 3. Para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan tersebut; 4. Memerintahkan kepada Panitera [[Mahkamah Konstitusi]] untuk menerbitkan Akta Pembatalan Registrasi Permohonan. ## Timeline - **2014-09-29**: Permohonan bertanggal 29 September 2014 - **2014-10-07**: Dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi - **2014-10-13**: Sidang pemeriksaan pendahuluan; kuasa hukum menyampaikan pencabutan - **2014-10-21**: Rapat Pleno menetapkan penarikan kembali beralasan menurut hukum - **2014-10-23**: Ketetapan diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum (pukul 16.23 WIB) ## Majelis Hakim - [[Hamdan Zoelva]] (Ketua merangkap Anggota) - [[Arief Hidayat]], [[Maria Farida Indrati]], [[Patrialis Akbar]], [[Anwar Usman]], [[Muhammad Alim]], [[Aswanto]], [[Wahiduddin Adams]], dan [[Ahmad Fadlil Sumadi]] (Anggota) - Panitera Pengganti: Ery Satria Pamungkas ## Constitutional Analysis ### Pengujian Konstitusionalitas Pengujian [[Pasal 1 angka 5]] dan [[Pasal 3]] [[UU No. 22 Tahun 2014]] tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota terhadap [[UUD 1945]]. Tidak ada putusan terhadap pokok perkara karena permohonan ditarik kembali. ### Status **Ditarik Kembali** - Akibat hukum: para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan yang sama.