PUU
Tahun 2026
98/PUU-XXIV/2026
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
Pemohon: Jangkung Sido Sentosa
Tanggal Putusan: 2026-04-29T13:54:00+07:00
Amar Putusan: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
Teks Putusan
PUTUSAN
NOMOR 98/PUU-XXIV/2026
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,
[1.1]
Yang mengadili pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan
terakhir, menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional terhadap Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:
Nama
:
Jangkung Sido Sentosa
Pekerjaan
:
Kepala Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Aji Sakti
Migunani
Alamat
:
Krajan
Ngendrokilo,
RT04/RW03,
Kaliangkrik
Magelang, Jawa Tengah
Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------- Pemohon
[1.2]
Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon.
2. DUDUK PERKARA
[2.1]
Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal
6 Maret 2026 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 9
Maret 2026 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor
96/PUU/PAN.MK/AP3/03/2026 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara
Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 98/PUU-XXIV/2026 pada tanggal 9
Maret 2026, yang telah diperbaiki dan diterima Mahkamah pada tanggal 7 April
2026, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut.
I.
KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI
1. Bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia merupakan lembaga
negara yang berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang
2
putusannya bersifat final dalam perkara pengujian undang-undang terhadap
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditegaskan bahwa Mahkamah
Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang
putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-
Undang Dasar.
3. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan
Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama
dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang
terhadap Undang-Undang Dasar.
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang
Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah
Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang
berwenang mengadili perkara konstitusi.
5. Bahwa tata cara pengajuan permohonan pengujian undang-undang
terhadap Undang-Undang Dasar diatur dalam Peraturan Mahkamah
Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara
Pengujian Undang-Undang.
6. Bahwa objek permohonan a quo adalah pengujian materiil terhadap norma
undang- undang, yaitu Pasal 26 ayat (6) dan Pasal 35 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Bahwa dengan demikian, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk
memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo.
8. Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi (Guardian of the
Constitution) memiliki kewenangan, tidak hanya menilai formalitas norma,
tetapi juga menilai kesesuaian norma dengan prinsip keadilan substantif dan
perlindungan hak konstitusional warga negara, sehingga pengujian materiil
ini termasuk dalam kewenangan MK.
3
9. Penegasan Pasal 24C UUD 1945 dan Pasal 10 UU MK tentang kewenangan
MK untuk menguji undang-undang, relevan untuk memperkuat dasar
kewenangan.
II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, Pemohon adalah pihak yang
menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh
berlakunya undang-undang.
Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang secara nyata, spesifik,
dan langsung berada dalam sistem pendidikan nasional pada jalur pendidikan
nonformal sebagai Kepala PKBM Aji Sakti Migunani, sehingga memiliki
keterkaitan langsung dengan berlakunya norma yang diuji dalam permohonan
a quo.
Bahwa Pemohon adalah Kepala PKBM Aji Sakti Migunani sebagaimana tertera
dalam Surat Keputusan (SK) Pengangkatan dan SK Pembagian Tugas. Hal ini
menunjukkan bahwa Pemohon memiliki kepentingan langsung dan mengalami
kerugian nyata akibat ketidakjelasan norma dalam UU Sisdiknas yang
menghambat tata kelola serta operasional lembaga pendidikan nonformal yang
Pemohon pimpin.
Bahwa Pemohon merupakan lulusan Sarjana (S1) Ilmu Komunikasi yang
dibuktikan dengan Ijazah S1 yang sah. Meskipun secara akademik Pemohon
telah memenuhi syarat kualifikasi sebagai pendidik, namun Pemohon terhalang
untuk mengakses hak pengembangan profesi seperti Pendidikan Profesi Guru
(PPG). Hal ini terjadi karena status Pemohon sebagai tutor di jalur nonformal
belum diakui setara secara otomatis oleh norma yang diuji dalam permohonan
ini.
Bahwa dengan demikian, terdapat hubungan sebab-akibat (causal verband)
antara berlakunya Pasal 26 ayat (6) dan Pasal 35 ayat (1) UU Sisdiknas dengan
kerugian hak konstitusional Pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum
serta kesempatan yang sama dalam pengembangan profesi dan pekerjaan.
4
Permohonan ini diajukan atas nama pribadi sekaligus mewakili kepentingan
lembaga PKBM Aji Sakti Migunani yang saya pimpin, sebab selain merugikan
lembaga secara langsung juga merugikan Pemohon secara pribadi, karena
norma a quo secara langsung memengaruhi pelaksanaan pendidikan di lembaga
tersebut.
A. Hak Konstitusional Pemohon
Bahwa Pemohon memiliki hak konstitusional yang dijamin dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu:
Pasal 28C ayat (1):
Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan
kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh
manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi
meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.
Pasal 28D ayat (1):
Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan
kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan
hukum.
Pasal 31 ayat (1):
Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.
B. Norma Undang-Undang yang Diuji
Bahwa Pemohon mengajukan pengujian terhadap ketentuan dalam Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu:
Pasal 26 ayat (6):
Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil
pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh
lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dengan
mengacu pada standar nasional pendidikan.
Pasal 35 ayat (1):
Standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi
lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan,
pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara
berencana dan berkala.
C. Konstruksi Norma dan Sebab-Akibat (Causal Verband)
Analisis sebab-akibat ketidakproporsionalan norma, pengaruhnya terhadap
hak Pemohon, termasuk kerugian sistemik, ketidaksetaraan, sandungan
akses, dan ketidakpastian hukum. Bahwa norma Pasal 26 ayat (6) secara
tegas mengandung frasa:
5
“dapat dihargai setara” dan “setelah melalui proses penilaian penyetaraan”,
yang berarti:
1. hasil pendidikan nonformal tidak diakui setara secara langsung;
2. pengakuan bergantung pada proses tambahan;
3. terdapat syarat administratif sebelum pengakuan;
Bahwa kondisi tersebut berbeda dengan pendidikan formal yang diakui
secara langsung tidak memerlukan proses penyetaraan. Sehingga sejak awal
telah terjadi ketidaksetaraan normatif.
Bahwa selanjutnya Pasal 35 ayat (1) menetapkan Standar Nasional
Pendidikan sebagai acuan tunggal, yang dalam praktiknya:
1. disusun berdasarkan paradigma pendidikan formal;
2. diterapkan secara seragam;
3. tidak mempertimbangkan karakteristik pendidikan nonformal;
Bahwa dengan demikian terbentuk konstruksi sebab–akibat sebagai berikut:
a. Pasal 26 ayat (6) → mensyaratkan penyetaraan;
b. Pasal 35 ayat (1) → menentukan standar penyetaraan;
Sehingga:
a. pendidikan nonformal harus memenuhi standar yang tidak dirancang
untuknya;
b. hasil pendidikan nonformal tetap tidak diakui setara secara langsung;
c. pendidikan nonformal berada dalam posisi subordinat secara sistemik;
D. Kerugian Konstitusional Pemohon
Dalil tentang kerugian hak atas pendidikan, kepastian hukum, hak
mengembangkan diri, kedudukan sebagai pelaku pendidikan nonformal,
serta sifat kerugian konstitusional yang nyata, spesifik, dan sistemik. Bahwa
akibat langsung dari berlakunya norma a quo, Pemohon mengalami kerugian
konstitusional sebagai berikut:
1. Kerugian terhadap Hak atas Pendidikan (Pasal 31 ayat (1))
Bahwa hak atas pendidikan tidak hanya mencakup akses, tetapi juga
pengakuan yang setara atas hasil pendidikan.
Namun norma a quo menyebabkan:
a. Hasil pendidikan nonformal tidak diakui setara secara langsung;
6
b. pengakuan bergantung pada proses tambahan;
Sehingga hak atas pendidikan tidak terpenuhi secara setara.
2. Kerugian terhadap Kepastian Hukum (Pasal 28D ayat (1))
Bahwa frasa “dapat dihargai setara”:
a. Tidak bersifat pasti;
b. Tidak menjamin pengakuan;
c. Membuka ruang penafsiran yang berbeda;
Sehingga Pemohon tidak memperoleh kepastian hukum yang adil.
3. Kerugian terhadap Hak Mengembangkan Diri (Pasal 28C ayat (1))
Bahwa ketidaksetaraan pengakuan hasil pendidikan berdampak pada:
a. terbatasnya akses pendidikan lanjutan;
b. terbatasnya kesempatan kerja;
Sehingga Pemohon tidak dapat mengembangkan diri secara optimal.
4. Kerugian dalam Kedudukan sebagai Pelaku Pendidikan Nonformal
Bahwa sebagai Kepala PKBM:
a. Pemohon berada dalam sistem yang tidak diakui setara;
b. lembaga pendidikan nonformal berada dalam posisi marginal;
Bahwa dalam kaitannya dengan tutor:
a. tutor tidak diakui sebagai pendidik setara;
b. tidak memiliki kepastian status hukum;
c. tidak memperoleh akses yang setara terhadap pengembangan
profesi, termasuk Pendidikan Profesi Guru (PPG);
Sehingga kerugian yang dialami bersifat langsung, nyata, dan sistemik.
E. Sifat Kerugian Konstitusional
Bahwa kerugian yang dialami Pemohon:
1. bersifat nyata dan aktual;
2. bersifat spesifik dan personal;
3. memiliki hubungan sebab-akibat langsung dengan norma yang diuji;
4. bersifat berkelanjutan dan sistemik;
F. Kemungkinan Pemulihan
Bahwa apabila permohonan ini dikabulkan, maka:
1. pengakuan pendidikan nonformal menjadi setara;
7
2. ketidakpastian hukum hilang;
3. posisi pendidikan nonformal menjadi proporsional;
4. tutor memperoleh pengakuan dan akses profesi;
Sehingga hak konstitusional Pemohon dapat dipulihkan.
Dengan pengakuan setara pendidikan nonformal, maka Pemohon dan
peserta didik nonformal memperoleh akses hukum yang proporsional, hak
atas pendidikan dan pengembangan profesi tutor dapat dipulihkan, serta
tercipta kesetaraan perlakuan di hadapan hukum (treating like cases alike),
memperkuat kedudukan hukum Pemohon sebagai pihak yang dirugikan
secara nyata, spesifik, dan langsung.
G. Landasan Teoretis dan Filosofis Penguatan Argumen
Penjelasan Keadilan Distributif (Aristoteles), Perlindungan Hukum Progresif
(Satjipto Rahardjo), Prinsip Hak Asasi Pendidikan (Tomasevski), dan Prinsip
Legalitas & Kepastian Hukum.
Perspektif Filosofis: Keadilan Distributif (Aristoteles)
Bahwa secara filosofis, pemaksaan Standar Nasional Pendidikan (SNP)
yang tunggal dan kaku (formalistik) terhadap pendidikan nonformal
melanggar
prinsip
Keadilan
Distributif.
Keadilan
bukan
berarti
memberikan hal yang sama kepada setiap orang, melainkan
memperlakukan hal yang sama secara sama, dan hal yang berbeda
secara berbeda (treating like cases alike and unalike cases unalike).
Memperlakukan jalur nonformal (yang melayani warga dewasa dan anak
putus sekolah) sama persis dengan jalur formal adalah bentuk
ketidakadilan nyata yang dilegalkan oleh norma UU Sisdiknas.
Teori Hukum: Perlindungan Hukum Progresif (Satjipto Rahardjo)
Bahwa hukum seharusnya ada untuk manusia, bukan manusia untuk
hukum. Ketika norma Pasal 26 ayat (6) dan Pasal 35 ayat (1) UU
Sisdiknas menjadi "batu sandungan" bagi hak warga negara untuk
mendapatkan pendidikan dan pekerjaan, maka norma tersebut telah
kehilangan watak pelindungnya. Secara teoretis, Mahkamah Konstitusi
sebagai pengawal konstitusi (Guardian of the Constitution) harus
melakukan terobosan hukum melalui putusan Inkonstitusional Bersyarat
8
guna memulihkan hak-hak warga negara yang terhambat oleh kekakuan
administratif.
Teori Aksesibilitas Pendidikan (Katarina Tomasevski)
Bahwa dalam hukum internasional yang telah diadopsi ke dalam
semangat Pasal 31 UUD 1945, terdapat prinsip 4A: Availability,
Accessibility, Acceptability, dan Adaptability.
Adaptability (Adaptabilitas) menuntut agar pendidikan harus fleksibel
mengikuti perubahan masyarakat dan kebutuhan peserta didik.
Sebab dan Akibat: Norma UU Sisdiknas saat ini gagal memenuhi prinsip
adaptabilitas karena bersifat kaku (rigid).
Kerugian Konstitusi: Kegagalan adaptasi standar ini berakibat pada
hilangnya aksesibilitas pendidikan bagi anak-anak yang terlepas dari
sistem formal, yang merupakan kerugian konstitusional yang bersifat
permanen.
Prinsip Legalitas dan Kepastian Hukum
Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menegaskan hak atas kepastian
hukum. Norma Pasal 26 ayat (6) dan 35 ayat (1) UU Sisdiknas yang
menempatkan pendidikan nonformal pada subordinat posisi menciptakan
ketidakpastian hukum sistemik, sehingga terdapat sandungan nyata
terhadap hak konstitusional Pemohon.
Perspektif Hak Asasi Pendidikan (Education as a Human Right)
Berdasarkan prinsip internasional yang tercermin dalam Deklarasi
Universal Hak Asasi Manusia dan Konvensi Hak Anak, pendidikan harus
mudah diakses, diterima, dan adaptif. Norma a quo menghambat prinsip
ini, sehingga terdapat konflik antara hak dasar pendidikan (UUD 1945)
dengan norma UU yang rigid.
Penegasan Sebab-Akibat Sistemik
Pasal 26 ayat (6) → pengakuan pendidikan nonformal bergantung proses
penyetaraan → sandungan administratif → posisi subordinat.
Pasal 35 ayat (1) → Standar Nasional Pendidikan kaku dan tunggal →
tidak mempertimbangkan karakteristik nonformal → kesulitan penerapan
9
dan akses tutor → berdampak langsung pada pengembangan diri dan hak
konstitusional.
Dengan demikian, terdapat hubungan sebab-akibat yang jelas antara
norma UU Sisdiknas dengan kerugian konstitusional Pemohon, yang
bersifat nyata, spesifik, dan berkelanjutan.
H. Penegasan
Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut, Pemohon memiliki kedudukan
hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo, dengan
penegasan keterkaitan langsung Pemohon terhadap norma yang diuji serta
hak konstitusional terkait pendidikan, pekerjaan, dan penghidupan yang
layak. Dengan penegasan ini, hubungan sebab-akibat antara norma a quo
dan kerugian konstitusional Pemohon menjadi lebih transparan dan tidak
menimbulkan keraguan dalam interpretasi.
III. POSITA (ALASAN PERMOHONAN)
Bahwa Pasal 26 ayat (6) UU Nomor 20 Tahun 2003 menyatakan: “Hasil
pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil pendidikan formal
setelah melalui proses penilaian penyetaraan...”. Penggunaan diksi “dapat
dihargai setara” secara inheren mengandung sifat opsional dan tidak mengikat
bagi negara, yang memberikan diskresi berlebihan kepada penyelenggara
negara untuk menentukan pengakuan hasil belajar seseorang. Hal ini
menciptakan ketidakpastian hukum yang nyata bagi Pemohon dan peserta didik
di PKBM Aji Sakti Migunani, karena pengakuan hak atas pendidikan
digantungkan pada proses administratif penyetaraan yang repetitif, bukan pada
substansi kompetensi yang telah diraih.
Bahwa perlakuan ini merupakan bentuk diskriminasi struktural terhadap jalur
pendidikan nonformal. Pendidikan formal diakui secara otomatis tanpa syarat
tambahan, sementara pendidikan nonformal diposisikan sebagai “jalur
subordinat” yang pemenuhan hak konstitusionalnya atas pengakuan pendidikan
terhambat oleh sekat-sekat birokrasi. Kondisi ini nyata-nyata bertentangan
dengan prinsip kepastian hukum yang adil dan hak setiap warga negara untuk
mendapatkan pendidikan yang setara.
Ketentuan “dapat dihargai setara” menimbulkan diskresi berlebihan bagi
penyelenggara negara, bertentangan dengan Pasal 31 ayat (1) dan Pasal 28D
10
ayat (1) UUD 1945 yang menjamin hak atas pendidikan dan kepastian hukum.
Norma ini menjadi sandungan nyata bagi hak Pemohon dan peserta didik
nonformal.
2. Pertentangan Pasal 35 ayat (1) UU Sisdiknas terhadap Pasal 28C ayat (1) dan
Pasal 28D ayat (1) UUD 1945
Bahwa Pasal 35 ayat (1) menetapkan Standar Nasional Pendidikan (SNP)
sebagai acuan tunggal yang bersifat monolitik. Dalam praktiknya, standar ini
disusun berdasarkan paradigma pendidikan formal yang kaku dan diterapkan
secara seragam tanpa mempertimbangkan karakteristik khusus, fleksibilitas, dan
kearifan lokal yang menjadi marwah pendidikan nonformal.
Bahwa pemaksaan standar yang tidak proporsional ini telah menjadi sandungan
bagi Pemohon dalam mengembangkan diri dan lembaga pendidikan yang
dikelolanya. Penyeragaman standar ini justru mematikan inklusivitas pendidikan
dan melanggar hak atas perlindungan hukum yang adil, karena negara gagal
memberikan perlakuan yang berbeda terhadap hal-hal yang secara karakteristik
memang berbeda (treating different things differently).
Standar Nasional Pendidikan yang monolitik (Pasal 35 ayat (1))menimbulkan
sandungan struktural bagi pengembangan lembaga dan tutor nonformal,
bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
Penerapan standar tunggal tanpa diferensiasi menjadi sandungan administratif
yang sistemik terhadap hak konstitusional Pemohon.
3. Dampak Sistemik terhadap Status Hukum Tutor dan Tenaga Pendidik
Bahwa keterkaitan sistemik antara Pasal 26 ayat (6) dan Pasal 35 ayat (1)
berimplikasi langsung pada tidak diakuinya status hukum tutor sebagai pendidik
yang setara. Dampak nyatanya adalah tertutupnya akses tutor terhadap
pengembangan profesi, termasuk Pendidikan Profesi Guru (PPG), yang
merupakan bentuk pengabaian negara terhadap kesejahteraan dan kualitas
hidup tenaga pendidik nonformal.
4. Perbandingan Sistem Pendidikan Nonformal Luar Negeri
Finlandia dan Korea Selatan
Bahwa tren global di negara maju seperti Finlandia dan Korea Selatan telah
meninggalkan dikotomi kuno antara Guru dan Tutor. Mereka menerapkan prinsip
'One Teacher, One Profession', di mana pendidik di jalur nonformal memiliki
11
status hukum dan akses pengembangan profesi yang identik dengan guru
formal.
Praktik internasional ini membuktikan bahwa memelihara 'batu sandungan'
berupa pemisahan nomenklatur dalam UU Sisdiknas a quo adalah langkah
mundur yang diskriminatif dan tidak sesuai dengan standar keadilan pendidikan
dunia.
Australia
Bahwa sebagai bahan perbandingan bagi Yang Mulia Majelis Hakim, di negara-
negara dengan sistem pendidikan maju seperti Australia, terdapat mekanisme
Recognition of Prior Learning (RPL) yang diatur secara tegas dalam Australian
Qualifications Framework (AQF). Dalam sistem ini, kompetensi yang didapat dari
jalur nonformal dan informal diakui secara otomatis setara dengan jalur formal
melalui asesmen berbasis kemampuan nyata, bukan sekadar pemenuhan
standar administratif yang kaku. Hal ini memberikan kepastian hukum bagi setiap
warga negara untuk berpindah antar jalur pendidikan tanpa kehilangan hak
profesinya.
Cara Kerja: Seseorang tidak perlu mengulang pelajaran di kelas jika ia bisa
membuktikan telah memiliki keterampilan tersebut melalui pengalaman kerja
atau kursus nonformal.
Bukti: Penilaian dilakukan berdasarkan portofolio, referensi pemberi kerja,
sampel kerja, dan wawancara teknis.
Status: Sertifikat yang didapat melalui jalur RPL memiliki nilai dan pengakuan
yang sama persis dengan sertifikat yang didapat melalui jalur sekolah formal atau
perkuliahan. Ini adalah hak hukum bagi setiap pelajar dan pekerja di sana.
Jerman
Bahwa di Jerman, sistem pendidikan mengenal prinsip Equivalence of
Qualifications. Pemerintah memberikan pengakuan langsung terhadap instruktur
atau tenaga pendidik di jalur nonformal (seperti Volkshochschulen) untuk
mendapatkan hak pengembangan profesi yang setara dengan guru di sekolah
formal, selama mereka memiliki kualifikasi akademik dasar yang relevan. Praktik
internasional ini menunjukkan bahwa pemisahan kaku antara standar formal dan
nonformal sebagaimana yang terjadi dalam UU Sisdiknas a quo adalah langkah
mundur yang menghambat kemajuan sumber daya manusia.
12
Kesetaraan
Otomatis
&
Substantif:
Melalui
sistem
Deutscher
Qualifikationsrahmen (DQR), kompetensi yang didapat dari jalur nonformal
(seperti pelatihan kerja atau instruktur di Volkshochschulen) dapat diakui setara
dengan kualifikasi formal.
Hak Pendidik: Pendidik atau instruktur di jalur nonformal memiliki akses untuk
mendapatkan pengakuan profesional yang setara agar mereka bisa bekerja di
sektor-sektor yang diregulasi, termasuk akses ke pengembangan profesi lebih
lanjut.
Analisis Kualifikasi: Jika bukti dokumen tidak lengkap, Jerman menggunakan
"Analisis Kualifikasi" (uji kompetensi praktis) untuk menentukan apakah
kemampuan seseorang setara dengan standar nasional mereka.
Bahwa perbandingan internasional di atas membuktikan bahwa negara-negara
maju telah menghapus 'batu sandungan' terminologis dengan menerapkan
prinsip Unity of Profession (Kesatuan Profesi). Dalam sistem tersebut, secara
hukum ditegaskan bahwa Guru adalah Tutor dan Tutor adalah Guru; keduanya
merupakan pendidik dengan derajat, martabat, dan hak profesional yang identik
tanpa sekat birokrasi.
Pengakuan kesetaraan otomatis dan adanya diferensiasi standar pendidikan
(yang tidak dipukul rata dengan SNP monolitik) adalah tren global yang
menjamin keadilan bagi pelaku pendidikan nonformal. Hal inilah yang sedang
Pemohon perjuangkan melalui permohonan ini. Agar negara tidak lagi
memelihara diskriminasi status, melainkan mengakui secara konstitusional
bahwa pendidik di jalur nonformal memiliki hak yang sama persis untuk disebut
sebagai Guru dan mendapatkan akses pengembangan profesi yang setara.
IV. PETITUM
Berdasarkan seluruh uraian di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah
Konstitusi Republik Indonesia untuk memutus sebagai berikut:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 26 ayat (6) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional bertentangan dengan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal ini tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa hasil pendidikan
nonformal memiliki kedudukan hukum yang setara secara otomatis dan diakui
13
langsung dengan pendidikan formal. Penilaian penyetaraan hanya bersifat
penjaminan mutu substantif, bukan syarat administratif untuk pengakuan hak.
3. Menyatakan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional bertentangan dengan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal ini tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa Standar
Nasional Pendidikan (SNP) wajib diterapkan secara proporsional, adaptif,
dan terdiferensiasi, termasuk dengan mengakui pengalaman kerja dan
keterampilan hidup (Recognition of Prior Learning) bagi warga belajar
dewasa sebagai bagian dari pemenuhan standar kompetensi.
4. Menyatakan bahwa penafsiran konstitusional terhadap norma a quo harus
mencakup pengakuan terhadap tutor pada pendidikan nonformal sebagai
pendidik yang memiliki kedudukan setara. Tutor harus diberikan hak dan
akses yang sama terhadap pengembangan profesi, termasuk Pendidikan
Profesi Guru (PPG).
5. Menyatakan bahwa Pasal 26 ayat (6) dan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2003 tetap berlaku sepanjang dimaknai sesuai dengan
putusan Mahkamah Konstitusi ini.
Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-
adilnya (ex aequo et bono).
[2.2]
Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah
mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-7, sebagai
berikut:
1. Bukti P-1
: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Jangkung Sido
Sentosa;
2. Bukti P-2
:
-
Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia
Republik
Indonesia
Nomor
AHU-
0018346.AH.01.04.Tahun 2023 tentang Pengesahan
Pendirian Yayasan Aji Sakti Migunani, tanggal 2
November 2023;
-
Fotokopi Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Layanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blora
14
Nomor 421.1/76/2024 tentang Izin Penyelenggaraan
Pendidikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat PKBM
“Aji sakti Migunani” Desa Gondel RT 006 RW 003,
Kecamatan Kedungtuban, Kabupaten Blora, tanggal 18
Maret 2026;
3. Bukti P-3
: Fotokopi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional;
4. Bukti P-4
: Fotokopi Temuan Faktual Lapangan Terkait Hambatan
Akses dan Keberlanjutan Pendidikan Kesetaraan;
5. Bukti P-5
: Fotokopi Ijazah Universitas Muhamadiyah Sidoarjo, Fakultas
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Atas Nama Jangkung Sido
Sentosa, tanggal 26 September 2015;
6. Bukti P-6
:
-
Fotokopi Surat Keputusan Pembagian Tugas Nomor:
03/SK/PKBM-AJSM/IX/2023, tanggal 7 November 2023;
-
Fotokopi Grose Akta Pendirian Yayasan Aji Sakti
Migunani, tanggal 1 November 2023;
7. Bukti P-7
: Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;
[2.3]
Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini,
segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan, yang
merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.
3. PERTIMBANGAN HUKUM
Kewenangan Mahkamah
[3.1]
Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun
1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
15
6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang
Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat
pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang
terhadap UUD NRI Tahun 1945.
[3.2]
Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah pengujian
konstitusionalitas undang-undang, in casu norma Pasal 26 ayat (6) dan Pasal 35
ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301, selanjutnya disebut dengan UU
20/2003) terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili
permohonan a quo.
[3.3]
Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang untuk mengadili
permohonan a quo, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan
Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut.
[3.3.1]
Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara pengujian undang-undang,
Mahkamah telah memeriksa permohonan a quo dalam sidang pemeriksaan
pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok permohonan pada hari
Rabu, 1 April 2026. Berdasarkan ketentuan Pasal 39 UU MK dan Pasal 36 ayat (3)
Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam
Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK 7/2025), Mahkamah
telah memberikan nasihat kepada Pemohon untuk memperbaiki dan melengkapi
sekaligus memperjelas hal-hal yang berkaitan dengan permohonan, yaitu perihal
kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum Pemohon, alasan-alasan permohonan
(posita), dan hal-hal yang dimohonkan untuk diputus (petitum) [vide Risalah Sidang,
tanggal 1 April 2026, hlm. 6-14]. Terhadap nasihat yang disampaikan Mahkamah
dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan tersebut, Pemohon telah menyampaikan
perbaikan permohonan secara daring yang diterima Mahkamah pada hari Selasa,
tanggal 7 April 2026, pukul 11.11 WIB. Berkenaan dengan hal tersebut, selanjutnya
Pemohon menyampaikan secara daring perbaikan permohonan yang kedua pada
hari Rabu, tanggal 8 April 2026; perbaikan permohonan yang ketiga secara daring
16
pada hari Kamis, tanggal 9 April 2026; dan menyampaikan berkas perbaikan
permohonan tertulis pada hari Senin, tanggal 13 April 2026. Terhadap fakta
perbaikan permohonan yang disampaikan 3 (tiga) kali oleh Pemohon, oleh karena
berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (3) PMK 7/2025 bahwa perbaikan
permohonan hanya dapat diajukan 1 (satu) kali dalam tenggang waktu yang
ditentukan, maka Mahkamah akan mempertimbangkan permohonan dengan
menggunakan perbaikan permohonan yang pertama kali diterima Mahkamah, yaitu
yang disampaikan pada tanggal 7 April 2026, pukul 11.11 WIB.
[3.3.2] Bahwa berkenaan dengan uraian dalam Sub-paragraf [3.3.1] tersebut di
atas, Mahkamah akan menilai perihal syarat formal suatu permohonan terutama
berkaitan dengan uraian yang jelas ihwal pengujian undang-undang terhadap UUD
NRI Tahun 1945 sesuai dengan ketentuan Pasal 30 huruf a dan Pasal 31 ayat (1)
UU MK serta Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 36 ayat (1) PMK 7/2025, sebagai berikut:
Pasal 30 huruf a UU MK
Permohonan wajib dibuat dengan uraian yang jelas mengenai:
a. pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
Pasal 31 ayat (1) UU MK
(1) Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat:
a. nama dan alamat pemohon;
b. uraian
mengenai
perihal
yang
menjadi
dasar
permohonan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30; dan
c. hal-hal yang diminta untuk diputus.
Pasal 10 ayat (3) PMK 7/2025
(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-
kurangnya memuat nama dan alamat Pemohon dengan menguraikan
hal-hal antara lain:
a. kewenangan Mahkamah;
b. kedudukan hukum Pemohon;
c. alasan-alasan Permohonan (posita); dan
d. hal-hal yang diminta untuk diputus (petitum).
Pasal 36 ayat (1) PMK 7/2025
(1) Dalam Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
35 ayat (1) huruf a, Mahkamah memeriksa identitas Pemohon dengan
kelengkapan dan kejelasan materi Permohonan yang meliputi:
a. kewenangan Mahkamah;
b. kedudukan hukum Pemohon;
c.
alasan permohonan (posita); dan
d. hal-hal yang diminta untuk diputus (petitum).
17
[3.3.3] Bahwa terhadap persyaratan formal permohonan tersebut di atas, pada
dasarnya permohonan Pemohon telah disusun sesuai dengan sistematika atau
format permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) UU MK dan Pasal
10 ayat (3) PMK 7/2025. Namun demikian, sekalipun telah disusun sesuai dengan
sistematika permohonan sebagaimana diatur dalam ketentuan dimaksud,
Mahkamah menilai perihal syarat formal suatu permohonan tidak hanya semata-
mata pada ketepatan sistematika an sich, tetapi juga menilai dari keterpenuhan dan
ketepatan isi/substansi dari masing-masing bagian sistematika dimaksud.
[3.3.4] Bahwa berdasarkan ketentuan pada Sub-paragraf [3.3.2] tersebut di atas
dan setelah membaca secara saksama permohonan a quo, Mahkamah menemukan
fakta hukum antara lain sebagai berikut:
1. Bahwa pada bagian kedudukan hukum, Pemohon tidak secara jelas
menguraikan kualifikasi kedudukan hukumnya. Di satu sisi Pemohon
menjelaskan kedudukan hukumnya sebagai Kepala Pusat Kegiatan Belajar
Masyarakat (PKBM) Aji Sakti Migunani, namun di sisi lain Pemohon juga
menjelaskan kedudukan hukumnya sebagai pendidik/tutor yang terhalangi
aksesnya untuk menempuh pendidikan profesi guru (PPG). Bahkan Pemohon
menegaskan dalam uraiannya bahwa permohonan diajukan atas nama pribadi
sekaligus mewakili kepentingan lembaga PKBM Aji Sakti Migunani [vide
perbaikan permohonan hlm. 2]. Dalam menguraikan kedudukan hukum,
seharusnya Pemohon menegaskan kualifikasi kedudukan hukumnya apakah
sebagai badan hukum PKBM Aji Sakti Migunani yang diwakili oleh Pemohon
sebagai Kepala PKBM, ataukah sebagai perseorangan warga negara Indonesia
yang berprofesi sebagai pendidik/tutor di PKBM Aji Sakti Migunani. Kejelasan
kualifikasi kedudukan hukum Pemohon ini menjadi penting karena akan
menentukan anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon. Uraian anggapan
kerugian hak konstitusional Pemohon sebagai badan hukum PKBM Aji Sakti
Migunani akan berbeda dengan anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon
sebagai seorang pendidik/tutor. Hal ini akan berkaitan dengan subjek hukum
yang dapat bertindak mewakili kepentingan hukum badan hukum atau
perseorangan yang bersangkutan, baik di dalam maupun di luar pengadilan.
Oleh karena itu, kedua kualifikasi ini seharusnya tidak diuraikan bersamaan atau
dipisahkan, karena menyebabkan kekaburan dalam memahami maksud
18
permohonan Pemohon, khususnya berkaitan subjek hukum yang mengajukan
permohonan.
Lebih lanjut, jika Pemohon mengkualifikasi kedudukan hukumnnya
sebagai badan hukum PKBM Aji Sakti Migunani yang diwakili oleh Pemohon
sebagai Kepala PKBM, maka seharusnya Pemohon menjelaskan bahwa dirinya
berhak mewakili PKBM Aji Sakti Migunani dalam mengajukan permohonan
pengujian undang-undang ke Mahkamah. Namun, hal demikian tidak dijelaskan
pada uraian kedudukan hukumnya. Justru setelah memeriksa bukti grose akta
pendirian yayasan yang diajukan oleh Pemohon [vide Bukti P-6], pada Pasal 16
ayat (5) disebutkan bahwa yang berhak mewakili PKBM Aji Sakti Migunani di
dalam maupun di luar pengadilan adalah pengurus. Sedangkan Pasal 13 ayat
(1) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pengurus adalah Ketua,
Sekretaris dan Bendahara. Oleh karena itu, dalam kualifikasi sebagai badan
hukum PKBM Aji Sakti Migunani harusnya diwakili oleh ketiga pengurusnya,
bukan hanya Pemohon. Demikian halnya jika Pemohon mengkualifikasikan
dirinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia, seharusnya ditegaskan
apakah dalam kedudukannya sebagai Kepala PKBM Aji Sakti Migunani yang
mengkoordinasi para pendidik/tutor di PKBM Aji Sakti Migunani atau sebagai
perorangan yang berprofesi sebagai pendidik/tutor di PKBM Aji Sakti Migunani.
Namun, hal demikian juga tidak dijelaskan dalam bagian kedudukan hukum
sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan hukum tersebut di atas. Oleh
karena tidak jelasnya uraian kualifikasi kedudukan hukum Pemohon a quo, maka
menyebabkan ketidakjelasan pula pada bagian uraian anggapan kerugian hak
konstitusional Pemohon.
2. Bahwa selain terkait dengan hal tersebut di atas, setelah Mahkamah mencermati
lebih lanjut berkaitan dengan petitum permohonan, pada pokoknya Pemohon
memohon, sebagai berikut.
1. …
2. Menyatakan Pasal 26 ayat (6) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional bertentangan dengan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal ini tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa
hasil pendidikan nonformal memiliki kedudukan hukum yang setara
secara otomatis dan diakui langsung dengan pendidikan formal.
Penilaian penyetaraan hanya bersifat penjaminan mutu substantif,
bukan syarat administratif untuk pengakuan hak.
19
3. Menyatakan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional bertentangan dengan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal ini tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa
Standar
Nasional
Pendidikan
(SNP)
wajib
diterapkan
secara
proporsional, adaptif, dan terdiferensiasi, termasuk dengan mengakui
pengalaman kerja dan keterampilan hidup (Recognition of Prior
Learning) bagi warga belajar dewasa sebagai bagian dari pemenuhan
standar kompetensi.
4. Menyatakan bahwa penafsiran konstitusional terhadap norma a quo
harus mencakup pengakuan terhadap tutor pada pendidikan nonformal
sebagai pendidik yang memiliki kedudukan setara. Tutor harus diberikan
hak dan akses yang sama terhadap pengembangan profesi, termasuk
Pendidikan Profesi Guru (PPG).
5. Menyatakan bahwa Pasal 26 ayat (6) dan Pasal 35 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2003 tetap berlaku sepanjang dimaknai sesuai
dengan putusan Mahkamah Konstitusi ini.
Bahwa berkenaan dengan petitum permohonan Pemohon, Pasal 51A
ayat (5) huruf b dan huruf c UU MK menyatakan:
“Dalam hal permohonan pengujian berupa permohonan pengujian materiil,
hal yang dimohonkan untuk diputus dalam Permohonan pengujian
sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 31 ayat (1) huruf c meliputi:
a. …
b. menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari
undang-undang dimaksud bertentangan dengan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
c. menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari
undang-undang dimaksud tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
Selanjutnya, Pasal 68 PMK 7/2025 menyatakan sebagai berikut:
Mahkamah dapat menyatakan Permohonan tidak jelas atau kabur antara
lain karena:
a. adanya ketidaksesuaian antara dalil Permohonan dalam posita dengan
petitum;
b. dalil tidak terdapat dalam posita tetapi terdapat dalam petitum atau
sebaliknya;
c. adanya permintaan Pemohon dalam petitum yang saling bertentangan
antara satu dengan yang lainnya dan tidak memberikan pilihan alternatif;
Setelah memeriksa dengan saksama petitum permohonan Pemohon,
Mahkamah menemukan hal-hal sebagai berikut:
a. rumusan petitum angka 4 adalah rumusan petitum yang tidak lazim dalam
hukum acara Mahkamah Konstitusi karena tidak memohonkan pembatalan
ataupun pemaknaan norma tertentu, tidak pula dilekatkan pada norma Pasal
26 ayat (6) dan Pasal 35 ayat (1) UU 20/2003 yang dimohonkan pengujian.
Menurut Mahkamah, petitum demikian meminta penormaan baru di luar dari
20
norma yang dimohonkan pengujian ataupun norma lain yang ada dalam UU
20/2003, padahal pembentukan norma baru bukanlah menjadi kewenangan
Mahkamah.
b. petitum angka 5 tidak mencantumkan frasa “bertentangan dengan UUD NRI
Tahun 1945” dan frasa “tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”
sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51A ayat (5) huruf b dan huruf c UU
MK. Petitum angka 5 justru meminta agar norma Pasal 26 ayat (6) dan Pasal
35 ayat (1) UU 20/2003 dinyatakan tetap berlaku sepanjang dimaknai sesuai
dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Jika dikaitkan dengan petitum angka
2 dan petitum angka 3, maka petitum angka 5 adalah bentuk pengulangan
yang tidak lazim dinyatakan dalam petitum dan menimbulkan kontradiksi. Di
satu sisi Pemohon memohon norma Pasal 26 ayat (6) dan Pasal 35 ayat (1)
UU 20/2003 dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 (petitum
angka 2 dan angka 3), sementara di sisi lain Pemohon memohon agar norma
Pasal 26 ayat (6) dan Pasal 35 ayat (1) UU 20/2003 dinyatakan tetap berlaku
(tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945) sepanjang dimaknai
sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi (petitum angka 5). Di samping
itu, tidak jelas pula maksud dari frasa “putusan Mahkamah Konstitusi ini”
dalam rumusan petitum angka 5.
Berdasarkan uraian fakta hukum sebagaimana diuraikan pada
angka 1 serta angka 2 huruf a dan huruf b tersebut di atas, telah ternyata terdapat
ketidakjelasan pada uraian bagian kedudukan hukum dan adanya rumusan
petitum yang saling kontradiktif serta tidak lazim yang tidak sesuai dengan
ketentuan Pasal 51A ayat (5) UU MK dan Pasal 68 PMK 7/2025. Dengan
demikian tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan
permohonan Pemohon adalah tidak jelas atau kabur (obscuur).
[3.4]
Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di
atas, meskipun Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo, namun
oleh karena permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (obscuur) maka
Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon.
[3.5]
Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak
dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.
21
4. KONKLUSI
Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah
berkesimpulan:
[4.1]
Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
[4.2]
Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (obscuur);
[4.3]
Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut.
Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-
Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5076);
5. AMAR PUTUSAN
Mengadili:
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan
Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra,
Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur,
Arsul Sani, Adies Kadir, dan Liliek Prisbawono Adi, masing-masing sebagai
Anggota, pada hari Rabu, tanggal lima belas, bulan April, tahun dua ribu dua
puluh enam, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka
untuk umum pada hari Rabu, tanggal dua puluh sembilan, bulan April, tahun dua
ribu dua puluh enam, selesai diucapkan pukul 13.54 WIB, oleh sembilan Hakim
Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel
Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, Arsul
Sani, Adies Kadir, dan Liliek Prisbawono Adi masing-masing sebagai Anggota,
dengan dibantu oleh Yunita Rhamadani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri
22
oleh Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau
yang mewakili.
KETUA,
ttd.
Suhartoyo
ANGGOTA-ANGGOTA,
ttd.
Saldi Isra
ttd.
Daniel Yusmic P. Foekh
ttd.
M. Guntur Hamzah
ttd.
Enny Nurbaningsih
ttd.
Ridwan Mansyur
ttd.
Arsul Sani
ttd.
Adies Kadir
ttd.
Liliek Prisbawono Adi
PANITERA PENGGANTI,
ttd.
Yunita Rhamadani
Pertimbangan Hukum (Ringkasan)
PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas undang-undang, in casu norma Pasal 26 ayat (6) dan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301, selanjutnya disebut dengan UU 20/2003) terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. [3.3] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. [3.3.1] Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara pengujian undang-undang, Mahkamah telah memeriksa permohonan a quo dalam sidang pemeriksaan pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok permohonan pada hari Rabu, 1 April 2026. Berdasarkan ketentuan Pasal 39 UU MK dan Pasal 36 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK 7/2025), Mahkamah telah memberikan nasihat kepada Pemohon untuk memperbaiki dan melengkapi sekaligus memperjelas hal-hal yang berkaitan dengan permohonan, yaitu perihal kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum Pemohon, alasan-alasan permohonan (posita), dan hal-hal yang dimohonkan untuk diputus (petitum) [vide Risalah Sidang, tanggal 1 April 2026, hlm. 6-14]. Terhadap nasihat yang disampaikan Mahkamah dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan tersebut, Pemohon telah menyampaikan perbaikan permohonan secara daring yang diterima Mahkamah pada hari Selasa, tanggal 7 April 2026, pukul 11.11 WIB. Berkenaan dengan hal tersebut, selanjutnya Pemohon menyampaikan secara daring perbaikan permohonan yang kedua pada hari Rabu, tanggal 8 April 2026; perbaikan permohonan yang ketiga secara daring 16 pada hari Kamis, tanggal 9 April 2026; dan menyampaikan berkas perbaikan permohonan tertulis pada hari Senin, tanggal 13 April 2026. Terhadap fakta perbaikan permohonan yang disampaikan 3 (tiga) kali oleh Pemohon, oleh karena berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (3) PMK 7/2025 bahwa perbaikan permohonan hanya dapat diajukan 1 (satu) kali dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka Mahkamah akan mempertimbangkan permohonan dengan menggunakan perbaikan permohonan yang pertama kali diterima Mahkamah, yaitu yang disampaikan pada tanggal 7 April 2026, pukul 11.11 WIB. [3.3.2] Bahwa berkenaan dengan uraian dalam Sub-paragraf [3.3.1] tersebut di atas, Mahkamah akan menilai perihal syarat formal suatu permohonan terutama berkaitan dengan uraian yang jelas ihwal pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 sesuai dengan ketentuan Pasal 30 huruf a dan Pasal 31 ayat (1) UU MK serta Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 36 ayat (1) PMK 7/2025, sebagai berikut: Pasal 30 huruf a UU MK Permohonan wajib dibuat dengan uraian yang jelas mengenai: a. pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Pasal 31 ayat (1) UU MK (1) Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat: a. nama dan alamat pemohon; b. uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30; dan c. hal-hal yang diminta untuk diputus. Pasal 10 ayat (3) PMK 7/2025 (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang- kurangnya memuat nama dan alamat Pemohon dengan menguraikan hal-hal antara lain: a. kewenangan Mahkamah; b. kedudukan hukum Pemohon; c. alasan-alasan Permohonan (posita); dan d. hal-hal yang diminta untuk diputus (petitum). Pasal 36 ayat (1) PMK 7/2025 (1) Dalam Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a, Mahkamah memeriksa identitas Pemohon dengan kelengkapan dan kejelasan materi Permohonan yang meliputi: a. kewenangan Mahkamah; b. kedudukan hukum Pemohon; c. alasan permohonan (posita); dan d. hal-hal yang diminta untuk diputus (petitum). 17 [3.3.3] Bahwa terhadap persyaratan formal permohonan tersebut di atas, pada dasarnya permohonan Pemohon telah disusun sesuai dengan sistematika atau format permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) UU MK dan Pasal 10 ayat (3) PMK 7/2025. Namun demikian, sekalipun telah disusun sesuai dengan sistematika permohonan sebagaimana diatur dalam ketentuan dimaksud, Mahkamah menilai perihal syarat formal suatu permohonan tidak hanya semata- mata pada ketepatan sistematika an sich, tetapi juga menilai dari keterpenuhan dan ketepatan isi/substansi dari masing-masing bagian sistematika dimaksud. [3.3.4] Bahwa berdasarkan ketentuan pada Sub-paragraf [3.3.2] tersebut di atas dan setelah membaca secara saksama permohonan a quo, Mahkamah menemukan fakta hukum antara lain sebagai berikut: 1. Bahwa pada bagian kedudukan hukum, Pemohon tidak secara jelas menguraikan kualifikasi kedudukan hukumnya. Di satu sisi Pemohon menjelaskan kedudukan hukumnya sebagai Kepala Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Aji Sakti Migunani, namun di sisi lain Pemohon juga menjelaskan kedudukan hukumnya sebagai pendidik/tutor yang terhalangi aksesnya untuk menempuh pendidikan profesi guru (PPG). Bahkan Pemohon menegaskan dalam uraiannya bahwa permohonan diajukan atas nama pribadi sekaligus mewakili kepentingan lembaga PKBM Aji Sakti Migunani [vide perbaikan permohonan hlm. 2]. Dalam menguraikan kedudukan hukum, seharusnya Pemohon menegaskan kualifikasi kedudukan hukumnya apakah sebagai badan hukum PKBM Aji Sakti Migunani yang diwakili oleh Pemohon sebagai Kepala PKBM, ataukah sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai pendidik/tutor di PKBM Aji Sakti Migunani. Kejelasan kualifikasi kedudukan hukum Pemohon ini menjadi penting karena akan menentukan anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon. Uraian anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon sebagai badan hukum PKBM Aji Sakti Migunani akan berbeda dengan anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon sebagai seorang pendidik/tutor. Hal ini akan berkaitan dengan subjek hukum yang dapat bertindak mewakili kepentingan hukum badan hukum atau perseorangan yang bersangkutan, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Oleh karena itu, kedua kualifikasi ini seharusnya tidak diuraikan bersamaan atau dipisahkan, karena menyebabkan kekaburan dalam memahami maksud 18 permohonan Pemohon, khususnya berkaitan subjek hukum yang mengajukan permohonan. Lebih lanjut, jika Pemohon mengkualifikasi kedudukan hukumnnya sebagai badan hukum PKBM Aji Sakti Migunani yang diwakili oleh Pemohon sebagai Kepala PKBM, maka seharusnya Pemohon menjelaskan bahwa dirinya berhak mewakili PKBM Aji Sakti Migunani dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang ke Mahkamah. Namun, hal demikian tidak dijelaskan pada uraian kedudukan hukumnya. Justru setelah memeriksa bukti grose akta pendirian yayasan yang diajukan oleh Pemohon [vide Bukti P-6], pada Pasal 16 ayat (5) disebutkan bahwa yang berhak mewakili PKBM Aji Sakti Migunani di dalam maupun di luar pengadilan adalah pengurus. Sedangkan Pasal 13 ayat (1) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pengurus
