98/PUU-XXIII/2025

PUTUSAN Nomor 98/PUU-XXIII/2025 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama : Marthen Boiliu Alamat : Kp. Rawa Bogo RT 002/ RW 18 , Kelurahan Jatimekar, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi Pekerjaan : Mahasiswa Magister Hukum Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------------------- Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 3 Juni 2025 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 3 Juni 2025 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 101/PUU/PAN.MK/AP3/06/2025 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 98/PUU-XXIII/2025 pada tanggal 5 Juni 2025, yang telah diperbaiki dan diterima oleh Mahkamah pada tanggal 7 Juli 2025, yang pada pokoknya sebagai berikut: 2 I. KEWENANGAN MAHKAMAH 1. Bahwa didalam ketentuan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) telah mengatur bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, linkungan peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”; 2. Bahwa selain itu, Pasal 24 C ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”; 3. Bahwa di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Pasal 29 ayat (1) huruf a menyatakan bahwa: Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk Menguji undang undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 4. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi lebih lanjut di dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, bahwa: Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang- undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945; 5. Bahwa selain itu, ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan diatur juga bahwa: 3 Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. 6. Bahwa objek Pengujian Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang dimohonkan dalam permohonan a quo sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang- Undang yang mengatur bahwa “Objek Permohonan PUU adalah undang- undang dan Perppu”. 7. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili serta memutus permohonan pengujian (Judicial Review) Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, terhadap Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945); II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON 1. Bahwa ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021), mengatur bahwa: Pasal 51 ayat (1) UU MK: Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-undang yaitu: a. Perorangan warga Negara Indonesia; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-undang; c. Badan Hukum Publik atau Privat; d. Lembaga Negara; 4 Pasal 4 ayat (1) PMK No. 2/2021: Ayat (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perpu, yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama; b. Kesatuan hukum masyarakat adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undangundang; c. Badan hukum publik atau badan hukum privat; atau d. Lembaga negara. 2. Bahwa Pemohon adalah perorangan Warga Negara Indonesia sesuai Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK 3275091111740011 merupakan Mahasiswa aktif yang sedang mengambil jenjang pendidikan Magister Hukum (S2) Jurusan Tata Negara di Universitas Kristen Indonesia dengan Nomor Induk Mahasiswa NIM 2402190006 memiliki kepentingan hukum untuk mempersoalkan ketentuan Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sehingga dengan demikian Pemohon memiliki kualifikasi sebagai Pemohon yang ditentukan didalam Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK dan Pasal 4 ayat (1) huruf a PMK 2/2021; 3. Bahwa selain itu, ketentuan Pasal 4 ayat (2) PMK 2/2021 jo Pasal 51 ayat (1) UU MK dan penjelasannya telah menetukan lima syarat kerugian hak dan/atau kerwenangan konstitusional yang dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang atau Perpu, yaitu: a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945; b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; 5 d. Ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan Undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; 4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) PMK 2/2021 jo. Pasal 51 ayat (1) UU MK berikut penjelasannya sebagaimana diuraikan di atas, Pemohon memiliki kualifikasi sebagai berikut: A. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945: Bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI 1945 diatur didalam Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) yang bunyinya sebagaimana telah diuraikan di atas. B. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-undang yang dimohonkan pengujian: Bahwa hak konstitusional Pemohon yang diatur di dalam Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945 telah dirugikan oleh berlakunya Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dapat Pemohon uraikan sebagai berikut: Bahwa Hak konstitusional Pemohon yang diatur di dalam Pasal 28C ayat (1) berupa hak untuk mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidup dan mencapai kesejahteraan telah dirugikan oleh berlakunya Pasal 57 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2020 karena ketentuan Pasal 57 ayat (1) tersebut membatasi Pemohon untuk mendapatkan penafsiran-penafsiran konstitusional dari UUD NRI 1945 dalam batas Negative Legislator atas materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang yang dimohonkan pengujian di dalam 6 Putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan guna meningkatkan kualitas hidup dan mencapai kesejahteraan. Bahwa selain itu, Hak konstitusional Pemohon yang diatur di dalam Pasal 28D ayat (1) berupa hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum telah dirugikan oleh berlakunya Pasal 57 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2020 karena hak untuk mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan demi meningkatkan kualitas hidup dan mencapai kesejahteraan dengan penafsiran- penafsiran konstitusional dari UUD NRI 1945 dalam batas Negative Legislator atas materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang- undang yang dimohonkan pengujian di dalam Putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan guna meningkatkan kualitas hidup dan mencapai kesejahteraan tidak mendapat pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Bahwa lebih lanjut, Hak konstitusional Pemohon yang diatur di dalam Pasal 28I ayat (2) berupa hak atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif telah dirugikan oleh berlakunya Pasal 57 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2020 karena ketiadaan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum atas hak untuk mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan demi meningkatkan kualitas hidup dan dan mencapai kesejahteraan dengan penafsiran-penafsiran konstitusional dari UUD NRI 1945 dalam batas Negative Legislator atas materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang telah menimbulkan diskriminatif bagi Pemohon. Bahwa Pemohon merupakan Mahasiswa aktif yang sedang mengambil jenjang pendidikan Magister Hukum (S2) Jurusan Tata Negara di Universitas Kristen Indonesia dengan Nomor Induk Mahasiswa NIM 2402190006 sering kali dalam kelas perkuliahan aktif terlibat perdebatan alot antar mahasiswa maupun Dosen-dosen pengajar 7 mengenai soal-soal misalnya terkait Positif legislator, Negatif legislator, Perlindungan hukum terhadap warga negara, kekuasaan/kewenangan lembaga-lembaga negara dan lain sebagainya dimana perdebatan- perdebatan selalu berakhir dengan kalimat “ini menjadi keresahan kita semua”. Keresahan atas kenyataan yang terjadi dimana ilmu pengetahuan dalam praktek berbanding terbalik dengan teori terkait hukum merugikan pemohon. Untuk itu diperlukan penafsiran-penafsiran konstitusional dari UUD NRI 1945 dalam batas Negative Legislator atas materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang agar dengan jalan demikian hak konstitusional Pemohon berupa hak pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan demi meningkatkan kualitas hidup dan mencapai kesejahteraan mendapat pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum, dan pada saat yang sama mencegah terjadinya perlakukan diskriminasi bagi Pemohon. C. Kerugian hak konstitusional yang dialami Pemohon bersifat spesifik dan aktual, setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Bahwa ketentuan Pasal 57 ayat (1) UU No. 7/2020 hanya menyatakan Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang- undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga ketiadaan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum atas hak untuk mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan demi meningkatkan kualitas hidup dan dan mencapai kesejahteraan dengan penafsiran-penafsiran konstitusional dari UUD NRI 1945 atas materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang- undang bersifat spesifik dan aktual, setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan telah dan akan terjadi; 8 Bahwa salah satu contoh Putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan penafsiran-penafsiran konstitusional dari UUD NRI 1945 melampaui batas Negative Legislator (Positive Legislator) atas materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang yang telah dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945 sepanjang tidak dimaknai........dst yaitu Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 tanggal 16 Oktober 2023 yang pokok amarnya berbunyi : “Menyatakan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) yang menyatakan, "berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun" bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknal "berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah". Sehingga Pasal 169 huruf q Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selengkapnya berbunyi "berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah.” Semestinya amar Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 tersebut di atas cukup disebutkan: “Menyatakan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) yang menyatakan, "berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun" bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknal "berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah"; Dan tidak perlu membuat norma Positive Legislator yang berbunyi: Sehingga Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selengkapnya berbunyi "berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. 9 D. Ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak konstitusional dengan Undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo; Bahwa kerugian hak konstituional Pemohon sebagaimana telah diuraikan diatas sebagai akibat yang disebabkan oleh ketentuan Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 2020 sehingga dengan demikian terdapat hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak konstitusional Pemohon yang diatur di dalam Pasal 28C ayat (1), Pasal 18D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945 dengan Pasal 57 ayat (1) UU No. 7/2020 yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo; E. Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka kerugian hak konstitusional yang didalilkan Pemohon dalam Permohonan a quo tidak akan atau tidak lagi terjadi. Bahwa apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan Pemohon dengan menyatakan bahwa Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi yang berbunyi: Ayat (1) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: 1. Putusan Mahkamah Konstitusi memuat penafsiran-penafsiran konstitusional atas materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 10 2. Putusan Mahkamah Konstitusi memuat Perintah kepada pembuat undang-undang untuk mengadakan perubahan dengan rumusan baru materi norma ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang sebagai pengganti dari materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang- undang yang dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonensia Tahun 1945. Maka kerugian hak dan / atau kewenangan konstitusional yang didalilkan Pemohon dalam Permohonan a quo tidak akan atau tidak lagi terjadi. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan pada poin 4 di atas, maka Pemohon mempunyai kualifikasi dan memenuhi syarat sebagai PEMOHON sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2) PMK 2/2021 jo Pasal 51 ayat (1) UU MK berikut penjelasannya bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo; III. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN F. Permohonan Pemohon Dalam Permohonan a quo Tidak Ne Bis In Idem; 1. Bahwa sejauh penelusuran Pemohon, Permohonan Pengujian Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi telah dilakukan satu kali pengujian, dan telah diputus oleh Mahamah Konstitusi yaitu: 1) Putusan Nomor 103/PUU-XX/2022 Tanggal 23 November 2022, yaitu: a. Nama Pemohon: Zico Leonard Djagardo Simanjuntak, S.H. b. Pasal yang diuji yaitu: Pasal 10 ayat (1) huruf a, Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 87 huruf b UU MK. c. Pasal UUD NRI 1945 yang dijadikan sebagai Batu Uji, yaitu: Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 24C ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (4), dan Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. d. Pokok Tuntutan Pemohon: 11 DALAM PROVISI : 1. Mengabulkan permohonan provisi untuk seluruhnya; 2. Memohon agar kiranya Mahkamah Konstitusi memberikan prioritas serta berkenan memeriksa, memutus dan mengadili perkara ini dengan segera; 3. Menyatakan untuk menangguhkan segala tindakan yang bertujuan untuk mengganti Hakim Konstitusi yang sedang menjabat dengan cara maupun prosedur diluar dari ketentuan dalam Pasal 23 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan ketetapan yang mengesahkan tindakan tersebut. DALAM POKOK PERKARA: 1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai mencakup pula Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint); 3. Menyatakan frasa “amar putusan” dalam Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai bahwa pertimbangan hukum juga memiliki kekuatan mengikat yang sama dengan amar putusan; 4. Menyatakan Pasal 87 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang ditafsirkan lain dari yang termaktub dalam pertimbangan Putusan MK Nomor 96/PUU- XVIII/2020 Paragraf [3.22] halaman 130 yakni Hakim Konstitusi yang sedang menjabat melanjutkan masa jabatannya tanpa mengenal periodisasi sehingga tidak dapat digantikan atau diberhentikan di luar dari ketentuan dalam Pasal 23 Undang- Undang a quo; 5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. e. Amar Putusan: Mengadili: Dalam Provisi: Menolak permohonan Provisi Pemohon. Dalam Pokok Permohonan: Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. 2. Bahwa berdasarkan fakta-fakta Permohonan Pengujian Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas 12 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang dimohonkan Pemohon di dalam Permohonan a quo BERBEDA dengan Permohonan pengujian pasal serupa yang diputus di dalam Putusan Nomor 103/PUU-XX/2022 tanggal 23 November 2022, yaitu : a) Pasal/ayat undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo, yaitu: Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. b) Pasal UUD NRI Tahun 1945 yang dijadikan sebagai Batu Uji Dalam Permohonan a quo, yaitu Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. c) Pokok Tuntutan Pemohon dalam Permohonan a quo berbunyi sebagaimana telah dikemukakan diatas: 3. Bahwa ketentuan Pasal 60 UU MK juncto Pasal 78 ayat (2) PMK Nomor 2 Tahun 2021 memungkinkan Pemohon mengajukan lagi pengujian atas materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji dan diputus oleh Mahkamah, yang lengkapnya berbunyi sebagai berikut: Pasal 60 ayat (2) UU MK: “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda.” Pasal 78 ayat (2) PMK Nomor 2 Tahun 2021: “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda.” G. Hak Untuk mendapat Manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya melalui Pendidikan diakui, dijamin, dan dilindungi di dalam UUD NRI 1945. 1. Bahwa Ilmu pengetahuan memiliki banyak manfaat bagi individu-individu dalam masyarakat karena dengan ilmu pengetahuan membantu manusia 13 memahami dunia di sekitar, meningkatkan kualitas hidup, dan memecahkan berbagai masalah. Ilmu pengetahuan juga berperan penting dalam kemajuan peradaban dan pembangunan berkelanjutan, misalnya:  Meningkatkan pemahaman: Ilmu pengetahuan memberikan dasar pemahaman untuk memahami berbagai fenomena hukum, ekonomi, sosial, dan budaya.  Mengembangkan keterampilan berpikir kritis: Ilmu pengetahuan melatih seseorang untuk berpikir kritis, analitis, evaluatif, dan mampu memecahkan masalah.  Meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan: Ilmu Pengetahuan memberikan pemahaman yang lebih baik, seseorang dapat membuat keputusan yang lebih tepat dan rasional.  Membuka peluang kesuksesan: Ilmu pengetahuan yang dimiliki dapat membuka peluang untuk meraih kesuksesan dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk karir dan bisnis.  Meningkatkan kualitas hidup: Ilmu pengetahuan dapat digunakan untuk meningkatkan kesehatan, kesejahteraan, dan kualitas hidup secara keseluruhan.  Memperoleh wawasan: Ilmu pengetahuan membantu seseorang untuk memiliki wawasan yang luas tentang berbagai hal dalam bidang hukum, ekonomi, sosial, dan budaya, serta isu-isu nasional maupun global.  Mengembangkan potensi diri: Ilmu pengetahuan membantu seseorang dapat mengembangkan potensi kemampuan diri di berbagai bidang. 2. Bahwa untuk mewujudkan Manfaat dari ilmu pengetahuan di berbagai bidang diperlukan penyesuaian secara dinamis sesuai perkembangan ilmu pengetahuan melalui disinkronisasi yang salah satunya dengan penafsiran-penafsiran konstitusional atas materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang yang bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk itu ketentuan Pasal 57 ayat (1) UU No. 7/2020 semestinya memberikan ruang dan pijakan bagi Putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang memuat 14 penafsiran-penafsiran konstitusional atas materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang yang bertentangan dengan UUD NRI 1945 guna memberikan kepastian hukum yang adil sebagai pengakuan, jaminan, dan perlindungan hukum bagi hak-hak individu-individu secara khusus maupun masyarakat secara umum. 3. Bahwa pengakuan Hukum negara (hukum positif) menurut Austin di dalam buku Otje Salman Soemadiningrat (2002:2) bahwa hukum yang dibuat oleh orang atau lembaga yang memiliki kedaulatan, dan pengakuan tersebut diberlakukan terhadap anggota-anggota masyarakat politik yang merdeka (independet political society), dan mengakui kedaulatan atau supremitas yang dimiliki orang atau lembaga-lembaga pembuat hukum yang bersangkutan; 4. Bahwa Jaminan “Perlindungan Hukum” menurut pendapat beberapa ahli mengemukakan: a. Philipus M. Hadjon: Perlindungan hukum yaitu perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan; b. C.S.T Kansil: Perlindungan hukum berarti berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman; baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. c. Setiono: Perlindungan hukum sebagai tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, dimana perlindungan hukum berfungsi untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia. d. Satjipto Rahardjo: perlindungan hukum sebagai upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu hak asasi manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut; 5. Bahwa perlindungan hukum diwujudkan dengan kepastian Hukum, yang menurut beberapa ahli mengemukakan: 15 a. Van Apeldoorn, “Kepastian hukum dapat juga berarti hal-hal yang dapat ditentukan oleh undang-undang dalam hal-hal tertentu. Kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum akan ditegakkan, bahwa yang berhak akan memperoleh haknya dan keputusan dapat ditegakkan. Kepastian hukum merupakan perlindungan yang sah terhadap kesewenang-wenangan, artinya seseorang dapat memperoleh apa yang diharapkannya. b. Fence M. Wantu, hukum yang tidak mempunyai nilai kepastian hukum kehilangan maknanya karena tidak dapat lagi menjadi pedoman bagi setiap orang”. Kepastian hukum diartikan sebagai kejelasan standar sehingga dapat dijadikan pedoman bagi yang tercakup dalam peraturan ini. Pengertian kepastian dapat diartikan bahwa ada kejelasan dan ketegasan dalam proses pembuatan hukum sosial. c. Jan M. Otto, kepastian hukum dapat tercapai apabila isi undang- undang tersebut menjawab kebutuhan masyarakat luas. d. Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan salah satu tujuan hukum dan kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum dapat berjalan, yaitu: kepastian hukum berarti barang siapa yang benar maka ia berhak menerima putusan atas putusan pengadilan. 6. Bahwa kepastian hukum sebagaimana diuraikan di atas tidak dapat dipisahkan dari keadilan hukum itu sendiri karena kepastian hukum tanpa keadilan didalamnya tidak dapat tercipta kemanfaatan hukum karena fungsi keadilan dalam hukum menjamin keseimbangan, kesetaraan dan perlakukan yang adil bagi semua individu warga negara termasuk Pemohon didalamnya. Untuk itu keadilan menurut pendapat beberapa ahli mengemukakan: a. Aristoteles, keadilan dimaknai sebagai keseimbangan, dengan ukuran keseimbangan menurut Aristoteles yaitu kesamaan numerik dan kesamaan proporsional, dimana kesamaan numerik dimaknai setiap manusia disamakan dalam satu unit, misalnya setiap orang sama di hadapan hukum. Sedangkan kesamaan proporsional memberikan setiap orang apa yang menjadi haknya, sesuai kemampuan dan prestasinya. Aristoteles membagi keadilan menjadi dua, salah satu diantaranya ialah Keadilan keadilan 16 korektif yaitu membetulkan atau membenarkan sesuatu yang salah, memberikan kompensasi bagi pihak yang dirugikan atau memberikan hukuman yang pantas bagi pelaku kejahatan. b. Derrida, Keadilan hukum justru tidak diperoleh dari sumber-sumber dalam tatanan hukum, tetapi dari sesuatu yang melampaui hukum itu sendiri. Menurutnya, keadilan tidak berarti kesesuaian dengan undang-undang, karena kesesuaian dengan undang-undang belum memastikan adanya keadilan; c. Thomas Aquinas, Keadilan legal (iustitia legalis) yaitu menyangkut pelaksanaan hukum, atau keadilan umum atau keadilan menurut undang-undang yang sesuai dengan lex naturalis; d. Jeremy Bentham dan John Stuart Mill, keadilan berarti memberikan manfaat atau kebahagiaan sebesar-besarnya untuk sebanyak mungkin orang. 7. Bahwa dari teori-teori atau pendapat beberapah ahli tentang pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka menurut Pemohon, tujuan dari hukum ialah supaya tercipta keadilan (keseimbangan) yang bersumber dari kepastian hukum positif yang berisi norma/kaidah yang diadakan secara tegas dan jelas didalam Undang- undang yang mengatur dan mengendalikan perilaku kehidupan masyarakat, pemerintah maupun penegak hukum termasuk Hakim. Jika dalam penerapan dan penegakan hukum maupun proses keluarnya norma/kaidah hukum terdapat pelanggaran terhadap norma/kaidah hukum baik yang lebih tinggi atau yang setingkat/sederajat seperti yang diuraikan diatas, maka perlu disinkronkan yang salah satunya dengan penafsiran- penafsiran konstitusional atas materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu ketentuan Pasal 57 ayat (1) UU No. 7/2020 semestinya memberikan ruang dan pijakan bagi Putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang memuat penafsiran- penafsiran konstitusional atas materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang yang bertentangan dengan UUD NRI 1945 guna memberikan kepastian hukum yang adil sebagai pengakuan, jaminan, dan 17 perlindungan hukum bagi hak-hak individu-individu secara khusus maupun masyarakat secara umum. 8. Bahwa terkait keadilan hukum, salah satu ungkapan yang patut kiranya Pemohon kutip sebagai inspirasi terwujudnya sebuah keadilan yaitu ungkapan DENYS LORD bahwa “berikan aku hukum-hukum yang buruk sekaligus hakim-hakim yang baik, niscaya Keadilan pasti ditegakan”. Hal ini menurut Pemohon bahwa nilai tertinggi dari sebuah aturan hukum yaitu KEADILAN dimana dengan keadilan akan tercipta keseimbangan yang melahirkan ketaatan pada hukum itu sendiri sehingga dapat terwujud kemanfaatan hukum dengan tercipta ketertiban dan kententeraman dalam suatu masyarakat, karena suatu aturan hukum lahir hanya memberikan kepastian hukum tanpa keadilan didalamnya dengan melanggar hak-hak individu dalam masyarakat dapat menimbulkan tidakpercayaan (Public Distrust) pada hukum itu sendiri dan membuka jalan timbulnya penolakan (Public Disobedience) terhadap suatu ketentuan hukum dalam berbagai bentuk dimana salah satunya ialah upaya hukum melalui badan-badan peradilan baik yang diatur didalam UUD NRI 1945 maupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Gustav Radbruch mengatakan hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu: 1. Kepastian hukum (rechtmatigheid); 2. Keadilan hukum (gerectigheit); 3. Kemanfaatan hukum (zwech matigheid atau doelmatigheid). 9. Bahwa makna Trias Politika dari Teori “Montesquieu” membuat pemisahan kekuasaan terdiri tiga cabang kekuasaan yaitu Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif dengan prinsip normatif bahwa kekuasaan-kekuasaan tersebut sebaiknya tidak diserahkan kepada orang yang sama untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berkuasa dimana Menurut Montesquieu, kekuasaan legislatif memiliki tugas untuk membuat undang- undang, Kekuasaan eksekutif memiliki tugas untuk menyelenggarakan undang-undang, Sedangkan kekuasaan yudikatif In Casu Mahkamah Konstitusi menurut Pemohon bertugas untuk mengadili pelanggaran undang-undang terhadap Konstitusi termasuk memberikan penafsiran- penafsiran Konstitusional atas materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian 18 undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. C. Setiap Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Berisi Penafsiran- penafsiran Konstitusional atas materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang yang dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945 adalah Bersifat Final dan Mengikat Serta Wajib Diikuti dan Ditindaklanjuti oleh Presiden dan DPR sebagai Pembentuk/pembuat Undang-undang guna menciptakan Kepastian Hukum Yang Adil dan Mencegah Ambiguitas Hukum. 1. Bahwa didalam ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan (2) UUD NRI 1945 disebutkan bahwa : Ayat (1) Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk Undang-undang *; Ayat (2) Setiap rancangan Undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama *. 2. Bahwa sejalan dengan Pasal 20 ayat (1) dan (2) UUD NRI 1945 di atas, ketentuan Pasal 1 ayat (3) UU 12/2011 rentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan memberikan definisi tentang Undang-undang bahwa “Undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden”. 3. Bahwa berangkat dari Ketentuan Pasal 1 ayat (3) UU 12/2011 jo Pasal 20 ayat (1), (2) UUD 1945, maka jelas bahwa Hanya DPR bersama Presiden yang berwenang membuat/mengadakan norma/kaidah hukum baru secara tegas dan jelas sebagai norma Undang-undang”, termasuk merumuskan materi norma baru sebagai pengganti dari norma pasal, ayat dan / atau bagian Undang-Undang yang dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945 di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf d UU 12/2011 bahwa “Yang dimaksud dengan "tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi" terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Materi 19 muatan yang dibuat, terkait dengan ayat, pasal, dan/atau bagian Undang- Undang yang secara tegas dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. 4. Bahwa ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 telah menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Karena itu menurut Pemohon setiap Putusan Mahkamah Konstitusi adalah hukum sehingga wajib diaati serta dilaksanakan oleh siapapun, dan oleh Lembaga mana pun serta oleh kekuasaan mana pun In Casu DPR dan Presiden sebagai pembentuk/pembuat Undang-Undang. Dalam hal demikian maka sudah semestinya Putusan-putusan Mahkamah Konstitusi senantiasa wajib memuat perintah kepada pembuat/pembentuk Undang- Undang supaya mengadakan rumusan materi norma baru sebagai pengganti norma dari norma Pasal, ayat dan / atau bagian dari undang- undang yang dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai... dst. 5. Bahwa berdasarkan rangkaian alasan-alasan Pemohon yang telah diuraikan di atas, maka bagian konsiderans huruf c dari Undang-Undang Nomor 7 tahun 2020 yang menjadi alasan pembuat Undang-Undang untuk melakukan perubahan Pasal 57 ayat (1) UU No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan UU No. 8 tahun 2011 dan UU No. 4 Tahun 2014, disebutkan “bahwa beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah beberapa kali diubah yaitu dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 20ll tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan kehidupan ketatanegaraan sehingga perlu diubah” menurut Pemohon sudah tidak relevan untuk mempertahankan Pasal 57 ayat (1) UU No. 7/2020 yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo dan patut kiranya secara mutatis 20 mutandis dinyatakan BERTENTANGAN dengan UUD NRI 1945, sepanjang tidak dimaknai seperti yang telah diuraikan di atas; PETITUM Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan Pemohon tersebut di atas disertai bukti-bukti terlampir, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya memeriksa, mengadili serta berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut: 1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, yang berbunyi: Ayat (1) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: (1) Putusan Mahkamah Konstitusi memuat penafsiran-penafsiran konstitusional atas materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang- undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (2) Putusan Mahkamah Konstitusi memuat Perintah kepada pembuat undang-undang untuk mengadakan perubahan dengan rumusan baru materi norma ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang sebagai pengganti dari materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang- undang yang dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonensia Tahun 1945. 21 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon kiranya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-4, sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Tanda pengenal advokat; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Marthen Boiliu; [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan dan Risalah Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik 22 Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan yang diajukan a quo adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 57 ayat (1) UU MK terhadap Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. badan hukum publik atau privat; d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; 23 [3.4] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, tanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] sampai dengan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan dalam permohonan a quo adalah Pasal 57 ayat (1) UU MK, yang rumusannya berbunyi sebagai berikut: Pasal 57 ayat (1) UU MK (1) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat 2. Bahwa Pemohon menerangkan memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945; 24 3. Bahwa Pemohon menyatakan diri sebagai perorangan warga negara Indonesia yang merupakan mahasiswa magister hukum jurusan Hukum Tata Negara; 4. Bahwa Pemohon menjelaskan hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya norma Pasal 57 ayat (1) UU MK, di mana norma tersebut menurut Pemohon secara aktual telah memberikan penafsiran pada materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang yang melebihi batas kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai negatif legislator, sehingga amar putusan Mahkamah Konstitusi harus dibatasi hanya memuat penafsiran-penafsiran konstitusional atas materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tanpa membuat rumusan baru; 5. Bahwa amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 penafsirannya melampaui batas negatif legislator atas materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang yang telah dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, sehingga Pemohon sebagai mahasiswa merasakan keresahan di mana ilmu pengetahuan dalam praktik berbanding terbalik dengan teori terkait hukum; Berdasarkan seluruh uraian Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya sebagaimana diuraikan di atas, Pemohon dalam uraian kedudukan hukum hanya menguraikan berlakunya Pasal 57 ayat (1) UU MK membatasi Pemohon untuk mendapatkan penafsiran konstitusional dalam batas negatif legislator atas materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang yang dikaitkan dengan pasal yang dijadikan dasar pengujian. Menurut Mahkamah, argumentasi kerugian dimaksud tidak secara jelas menguraikan perihal anggapan atau setidak-tidaknya potensi anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon. Padahal uraian tersebut setidaknya lebih menekankan pada uraian yang menjelaskan alasan Pasal 57 ayat (1) UU MK merugikan hak konstitusional Pemohon dengan menggunakan Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Dalam hal ini, apakah Pasal 57 ayat (1) UU MK menghalangi hak Pemohon untuk mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia sesuai dengan Pasal 28C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Atau, penjelasan Pemohon mengenai apakah Pasal 25 57 ayat (1) UU MK menghalangi hak Pemohon untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, tanpa menafsirkan terlebih dahulu peran Mahkamah Konstitusi apakah sebagai negatif legislator ataupun tidak. Selain itu, Pemohon juga tidak menguraikan adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara berlakunya norma Pasal 57 ayat (1) UU MK dengan anggapan kerugian atau setidak-tidaknya anggapan potensi kerugian hak konstitusional yang telah dialami atau yang akan dialami Pemohon. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, telah terang bagi Mahkamah bahwa tidak terdapat kerugian atau potensi kerugian hak konstitusional Pemohon yang disebabkan oleh berlakunya Pasal 57 ayat (1) UU MK, sehingga Mahkamah berpendapat Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo. [3.6] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, namun oleh karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon, sehingga Mahkamah selanjutnya tidak mempertimbangkan pokok permohonan. [3.7] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pokok pemohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi 26 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal sembilan, bulan Juli, tahun dua ribu dua puluh lima, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal tujuh belas, bulan Juli, tahun dua ribu dua puluh lima, selesai diucapkan pukul 13.47 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Anak Agung Dian Onita sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo 27 ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Ridwan Mansyur ttd. Arsul Sani ttd. Anwar Usman ttd. Arief Hidayat ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. M. Guntur Hamzah PANITERA PENGGANTI, ttd. Anak Agung Dian Onita