98/PUU-XXII/2024

PUTUSAN Nomor 98/PUU-XXII/2024 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama : Justino Halomoan Sinaga Alamat : Jalan Pahlawan Nomor 115, RT 01/RW 05, Bulak, Kelurahan Cinangka, Kecamatan Sawangan, Depok. Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------------------- Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 5 Juli 2024 diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada 8 Juli 2024 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 82/PUU/PAN.MK/AP3/07/2024 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 98/PUU-XXII/2024 pada 31 Juli 2024, yang telah diperbaiki dan diterima Mahkamah pada 19 Agustus 2024, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi 1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) menyatakan, "Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan peradilan yang 2 yang di bawahnya dalam Iingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, Iingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi"; 2. Bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan, "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang- Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum". 3. Pasal 29 ayat 1e dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili path tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk "Kewenangan lain yang diberikan oleh Undang-Undang" Kewenangan Iainnya itu adalah Pasal 5 ayat 1 dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, menyatakan: "Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat." 4. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) menyatakan, "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk (a) menguji Undang- Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"; 5. Bahwa merujuk pada Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang sebagaimana telah diubah dengan perubahan Terakhir yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menyatakan; 3 "Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang¬Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi" B. Kedudukan Hukum (Legal Standing) 1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan, "Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. Badan hukum publik atau privat; atau d. Lembaga negara; 2. Bahwa pasal dalam UUD 1945 yang dijadikan batu uji dan merupakan hak konstitusional Pemohon yakni: Pasal 28D ayat (1) menyatakan, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum" 3. Bahwa Pemohon sebagai warga negara Indonesia yang memiliki KTP dengan NIK: 3276030710740007 (Bukti P 16), telah memenuhi kualifikasi kedudukan hukum (legal standing) sebagai Warga Negara dan memiliki kepentingan untuk menyampaikan hak uji materiil (judicial review) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan hal ini bersesuaian pula dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU- III/2005 dan Putusan Nomor II/PUU-V/2007 yang telah menentukan 5 (lima) syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, sebagai berikut: a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD1945; b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut, dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; 4 c. Hak dan/atau kewenangan tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan actual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Adanya hubungan sebab-akibat (causal-verband) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi. 4. Bahwa Pemohon merasa sangat tidak adil dan sangat dirugikan, bilamana kemudian harus mengalami Tambahan Kejahatan-Kejahatan Baru akibat melaporkan Pengaduannya ke Pengadilan karena adanya Frasa " Pencari Keadilan" dan Frasa "Hambatan dan Rintangan " dalam Pasal 4 ayat (2) Nomor 48 Tahun 2009 sehingga menyebabkan Potensi Kejahatan-Kejahatan baru timbul dalam Pengadilan 5. Bahwa Pemohon sudah membuat perjanjian Jasa Penasehat dengan Advokat dan menegosiasikan dengan Advokat lainnya (Bukti P-10). Pemohon sangat dirugikan dengan Frasa "Bebas" dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 dimana menghambat proses hukum dan mencabut laporannya yang sudah di ranah hukum. 6. Bahwa Pemohon mempunyai Surat Kuasa dari Pemilik Tanah Sriani Sinaga dan Mindari Sinaga untuk Mengurus, melakukan segala sesuatu dalam bentuk upaya hukum dalam Peradilan dan Pengadilan balk secara Perdata dan Pidana terhadap permasalahan sengketa Tanah di Tenayan, Riau dan/atau membuat perjanjian¬perjanjian terhadap Kuasa Hukum (Bukti P- 12). C. Pokok-pokok Permohonan 1. Bahwa dalam Pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, menyatakan Pengadilan karena alat bukti yang sah oleh Undang-Undang", dan Pasal 184 Ayat 1 Undang-Undang No 18 Tahun 1981, bahwa Pemohon sebagai Korban Tindak Pidana dan Perdata telah mempunyai bukti permulaan yang cukup dalam menghadapi Mafia Cukong Tanah di Tenayan, Riau. Ada dugaan Edi Cen Cen selaku Direktur PT. Buditani Kembang Jaya yang berkerjasama PT. Panca Eka Group untuk menyerobot tanah guns 5 keperluan akses jalan untuk PT. Panca Eka Group, dengan menggerakkan sekelompok orang untuk mengakui tanah. Dan berikut beberapa alat bukti yang sah dan terang benderang : A. Bukti Pemalsuan Tanda Tangan ( Bukti P 14) B. Laporan Poltabes Pekanbaru LP No. B/1199/XI/RES.1.2/2020/RESKRIM ( Bukti P-1) C. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 203/Pdt.G/2017/Pn.Pbr (Bukti P 3) D. Bukti Surat SATGAS MAFIA TANAH ATR BPN No. SK. 05.03/203- 900.38/11/2024 (Bukti P 5) E. Bukti Peta Bidang Tanah SHM Pihak Lain di Obyek ( Bukti P 6 ) F. Bukti Penyadapan Whatsapp untuk menutup Makelar Kasus ( Bukti P7) G. Bukti Pelanggaran HAM (Bukti P7) H. Bukti Maladministrasi oleh Ombudsman (Bukti P8) I. Bukti Makelar Kasus ( Surat Komisi Kejaksaan) J. Bukti Maladministrasi di DPR ( Bukti P 17) 2. Bahwa sehubungan bukti-bukti hukum diatas yang dimiliki pemohon bahwa Frasa Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, senada dengan Pernyataan Bapak Presiden Joko Widodo pada tanggal 22 Agustus Tahun 2022 mengenai MAFIA TANAH, yang kutip dari berita detiknews (Bukti P 4) yang menyatakan "Kalau masih ada Mafia Tanah, Detik itu juga Gebuk". Jadi Pemohon menyelaraskan Frasa "Cepat" dalam Undang-Undang dengan Kata "Detik" dalam Pernyataan Presiden sudah memenuhi Kepastian Hukum yaitu Lex Scripta, Lex Certa dan Lex Stricta. Tapi Frasa "Cepat" tidak berlaku bagi Pemohon di Pengadilan yaitu Kepolisian dan Kejaksaan. Dimana Bukti Ketidakadilan dalam Peristiwa Tindak Pidana Pencurian Sawit kepada PT. Buditani Kembang Jaya, Polisi Iangsung menangkap warga mencuri Kelapa Sawit dengan sangat cepat (Bukti P-13) . Tapi ketika Pemohon sudah melaporkan PT. Buditani Kembang Jaya kepada Kepolisian atas Tindak Pidana Penyerobotan Tanah tanpa Hak dengan Advokat DR. AB Purba, SH MH & Associates, yaitu Pasal 385, tapi Pihak 6 Poltabes Pekanbaru belum melakukan Perintah Undang-Undang di dalam KUHAP dari bukti yang ada. Berard ketidakadilan dan melanggar Undang- Undang dan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Ada perlakuan hukum yang berbeda dengan Korporasi dengan Rakyat. Yaitu Apabila Perusahaan yang benar dan rakyat yang salah maka langsung cepat ditangkap (tidal( ada mediasi) dan apabila Rakyat yang benar dan Korporasi Perusahaan yang salah maka meminta Mediasi. Akibat tidak berfungsinya Pengawas Penegakkan Hukum Acara maka Pengadilan melakukan bentuk pembiaran, lama dan tidak melaksanakan yang diperintahkan dalam KUHAP, sehinggamenyebabkan timbulnya banyak kejahatan-kejahatan baru yang membebani pada Pemohon sebagai berikut: a. Penyadapan Whatsapp Pemohon (Bukti P7) b. Makelar Kasus menutup kasus dengan membayar sejumlah uang Rp. 10 Milyar (Bukti P7) dan Membeli Tanah 2 hektar. c. Maladministrasi (Bukti P8) d. Kriminalisasi Dan akibat terjadinya Peradilan rumit, lama dan mahal, maka Pemohon menempuh jalur hukum diluar Pengadilan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kehakiman dimana Instrumen Pengadilan sudah tidak berjalan yaitu dengan melanjutkan Laporan Mafia Cukong Tanah ke beberapa Kementerian dan Lembaga Negara, yaitu : 1. Menteri ATR BPN (Bukti P2) 2. Menteri MENKOPOLHUMKAM, (Bukti P2) 3. Menteri ATR BPN (Bukti P2) 4. Menteri Kominfo (Bukti 9) 5. Jaksa Agung (Bukti P2) 6. Inspektorat ATR BPN (Bukti P2) 7. Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Bukti P2) 8. Komnas HAM (Bukti P2) 9. Komisi Kejaksaan (Bukti P2) 10. KPK (Bukti P2) 11. Komisi II DPR (Bukti P2) 7 12. Komisi III DPR (Bukti P15) 13. Komisi I DPR (Bukti P15) 14. Ombudsman (Bukti P2) Dari Hasil Pengaduan Laporan diatas, Pemohon mendapati banyak terjadi Pelanggaran didalam Hukum Acara di Lembaga dan lnstansi dari Petugas dan Pejabat. Bahkan Pemohon melaporkan Petugas dan Pejabat karena sudah melanggar hukum acara. Mereka yang menjadi korban dari Kejahatan Pokok Perkara yang dibiarkan dan tidak ditangani dengan cepat oleh Pengadilan sehingga berimbas kejahatan kepada mereka. 3. Dari Peristiwa-Peristiwa tersebut, Bahwa Peradilan menjadi rumit, lama dan mahal, dikarenakan dalam Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Frasa "Hambatan dan Rintangan", mengandung makna ''KEJAHATAN HUKUM TERENCANA atau Kejahatan yang disengaja dan bersumber dalam Pengadilan" Bukan dari Pihak Lain. Karena ada kerjasama dengan Pihak Luar, dalam Pasal 3 ayat 2 Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009, yang menyatakan: "Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang• Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945". Berarti ini membuktikan Pembuat Undang-Undang baik DPR dan Presiden secara sadar melihat adanya Hambatan dan Rintangan berasal dari Pengadilan yaitu Kepolisian dan Kejaksaan, dimana Hal ini Pemohon sudah buktikan benar adanya Hambatan dan Rintangan tersebut, yaitu banyak terjadi kejahatan-kejahatan tambahan baru yang bersumber dari Pengadilan yang ikut merencanakan Kejahatan kepada Pemohon, sehingga terjadi Tambahan kejahatan-kejahatan professional baru ini akibat kelemahan Undang_Undang atau ruang kosong yang dimanfaatkan Pihak Luar adalah Jaringan Mafia Hukum yaitu Advokat dan Mafia Cukong Tanah yang disebut MAFIA HUKUM. Mafia Hukum adalah Kelompok terorganisir Terstruktur, Sistematis dan Masif atau disingkat TSM. Mafia ini menggunakan Jabatan Struktural atau Wewenang Pengadilan dengan menggunakan sistem prosedur (hukum acara) yang berkelompok bersama-sama dengan beberapa 8 Lembaga untuk menutupi Kejahatan dengan cara penundaan, pembiaran, proses lama yang terjadi dalam Hukum Acara. Jenis Kejahatan ini adalah Kejahatan Prosefional bukan Kejahatan Kampungan, dimana sifatnya 3L (Licik, Lihai Licin). Untuk mengatasi hal ini maka perlu dibentuk dalam jangka pendek lnspektorat Konstitusi atau Polisi Konstitusi sebagai embrio Komisi Penegakkan Hukum (KPH) dan juga membentuk Dewan Ketahanan Hukum (DKH) menghadapi Perselisihan Warga Negara dengan Lembaga Negara. Akibatnya Pemohon sudah menghadapi Lembaga dan lnstansi dalam mencari keadilan. Dan Pengaduan Pemohon yang pertama malah menambah kejahatan-Kejahatan baru yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Jadi dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang 48 Tahun 2009 adalah pasal pembiaran untuk Kejahatan Terencana menambah kejahatan baru dan tidak mungkin tercapainya Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan. Berikut contohnya: 1. Kejahatan Internal adalah bentuk Kejahatan Baru dari kesewenangan Hukum Acara dengan Wewenang dan Jabatan dalam proses Pokok Perkara di Peradilan oleh Pengadilan itu sendiri (Badan Resmi didalam KUHAP). 2. Kejahatan Eksternal Pengadilan yang melakukan perbuatan melanggar hukum dengan menggunakan jabatan “Penasehat HukumIKonsultan HukumIAdvokat” atau Pengacara. Karena Lemahnya konstitusi dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. 4. Bahwa terbuktinya penyebab Kelemahan Hukum Acara di Pengadilan, Maka Pemohon sebagai Korban atau objek dari Undang-Undang mempunyai Hak Keadilan Hukum Acara untuk mendapatkan perkembangan informasi perkara sesuai dasar hukum dibawah ini: a. Pasal 5 ayat 1f dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, yang menyatakan: "Saksi dan Karban berhak mendapatkaninformasi perkembangan Kasus" 9 b. Pasal 3 ayat a dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan lnformasi Publik "Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik dan proses pengambilan Keputusan publik serta alasan pengambilan suatu keputusan" Bahwa untuk menghindari Potensi Kejahatan-Kejahatan Baru tersebut dari Hambatan dan Rintangan maka perwujudan Peradilan sederhana, Cepat dan Biaya Murah, harus dengan Sistem Peradilan Terpadu (Disrupsi Hukum untuk Transparansi) yang diperintahkan Undang- Undang. Dengan Era digitalisasi maka lnovasi Hukum karena banyak pelanggaran- pelanggaran baru, maka memodernisasi Pengawasan Hukum Acara lewat Digitalisasi Hukum Acara Terpadu (Hukum Acara Terintegrasi) dalam wewenang dan tugas dari INSPEKTORAT KONSTITUSI (POLISI KONSTITUSI= LAWYER RAKYAT) dibawah naungan struktur organisasi Mahkamah Konstitusi yang bertujuan untuk MENGURUNG kejahatan- kejahatan baru yang timbul dari proses peradilan hukum acara. Karena Konstitusi telah mengurung segala sesuatu dibawah kekuasaan Kejahatan, oleh karena Rakyat Indonesia percaya pada janji Pancasila itu hidup di Negara Republik Indonesia. Jadi semuanya harus didalam Pengawalan Konstitusi atau Undang-Undang dan dikurung sampai Janji Pancasilaitu dinyatakan. Bila ada Hambatan dan Rintangan tersebut, jadi korban bisa memantau dan melaporkannya lewat Digitalisasi Aplikasi Sistem Peradilan Terpadu (Transparansi Perkara) dan juga berguna untuk mewujudkan masyarakat taat hukum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Maka Kebutuhan informasi digital hukum publik terhadap hukum bagi Masyarakat dikarenakan yaitu dibawah ini: c. Masyarakat perlu mengetahui Hak-Haknya didalam Undang-Undang dan peraturan 10 d. Segala Undang-Undang Peraturan dalam bentuk digital baik pasal dan hukuman e. Masyarakat perlu mengetahui Sistem prosedur laporan dan peraturan dalam hukum Acara f. Mencatat dokumentasi hukum acara dan notulen g. Memberikan bukti-bukti langsung, saksi dan lainnya Contohnya: Masyarakat mengalami pencurian, maka Korban melaporkan ke Aplikasi Digital Sistem Terpadu dimulai ldentitas, Peristiwa, tempat kejadian, bukti baik foto atau video dan lainnya. Maka sistem tersebut akan memberikan informasi Proses, Pasal, Hukuman dan lainnya. Dan langsung juga melaporkan ke Polisi Terdekat sebagai Saksi untuk dimintai keterangan. Apabila melaporkan dengan Lawyer, maka Advokat akan mendaftarkan Laporan tersebut sesuai Hukum Acara Advokat lewat Aplikasi Digital. Dalam tampak gambar dibawah ini: Bahwa supaya tidak menimpa Korban dan menambah beban baru, maka Pemohon memiliki Asas Keadilan dalam Hukum Acara bagi Korban merupakan Hak Konstitusi untuk Keadilan. karena Pemohon dalam Proses Peradilan dalam KUHAP sebagai SAKSI. Hak Konstitusi bagi sebagai saksi dan korban untuk mengetahui sampai sejauh mana Hukum Acara dilaksanakan sesuai undang-undang. Bentuk Hukum Acara bisa dibuat bentuk Digital Acara, yang terkoneksi kebeberapake Pengadilan, lnstansi dan Lembaga sehingga proses kinerja 11 terekam dan tercatat. Supaya tidak terjadi gesekan, perbantahan, argumen, konflik dengan satu sama lain baik Pejabat, Petugasdan Korban/Saksi, seperti dibawah ini: a. Diperlambat b. Ditunda c. Penomoran dan Tanda Tangan d. Menunggu disposisi e. Komputer rusak f. Tujuannya supaya Korban cape, bosan dan ketidak pastiaan 5. Bahwa Konstitusi secara eksplisit dan tegas domain Keadilan adalah Kehakiman bukan Pengadilan, sebagaimana Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kehakiman yang diperuntukkan bagi Kehakiman yang memegang Palu Keadilan. Dan sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomar 48 Tahun 2009, menyatakan: " DEMI KEADILAN BERDASARKANKETUHANAN YANG MAHA ESA". Tugas dan Wewenang Kehakiman yang mencari Keadilan bagi Pemohon dan kewajiban bagi Kekuasaan Kehakiman memberikan Hak Keadilan bagi Karban. Di tambahan lagi Pemohan tidak mengerti atau kurang pengetahuan tentang Hal Hukum. Berarti Kekuasaan Kehakiman lewat Penyelenggara peradilan Polisi dan Kejaksaanharus aktif member Keadilan bagi Karban. Bahwa Pasal 5 Ayat (1) Undang• Undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa Mahkamah Kanstitusi sebagai Pelaku Kekuasaan atas Kanstitusi yang diperintahkan Undang- Undang wajib untuk menyelenggarakan PERADILAN NEGARA yaitu Pengadilan Konstitusi (Pengadilan Bersih dan Berwibawa) atas PERSELISIHAN SUBSTANSI KONSTITUSI bukan Perkara antara Warga Negara dengan Pemerintah dan Lembaga. Hakim Kanstitusi sebagai Juri atau Wasit dalam pertandingan Konstitusi antara Warga Negara (Korban) dengan Lembaga & Pemerintahan & Pengadilan (Polisi dan Kejaksaan) dalam menegakkan prinsip Negara Hukum. Atas ketidakadilan bagi Pemohon sebagai Warga Negara sudah melaksanakan Kanstitusi kepada Pemerintah dan Lembaga, sementara praktik penyelenggaran Petugastidak taat kanstitusi bukan karena Oknum 12 tapi karena ada kelemahan hukum atau kekosongan hukum dan tidak ada kepastian. Dasar hukum Sidang Pengadilan Bersih ini adalah tegas dinyatakan sebagai berikut: a. Pasal 29 ayat 1e dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk "Kewenangan lain yang diberikan oleh Undang-Undang" b. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Kekuasaan Kehakiman, menyatakan: "Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat." c. Bahwa dalam Konsideran pada Menimbang huruf B, Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009, menyatakan: "bahwa untuk mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan peradilan yang bersih serta berwibawa perlu dilakukan penataan sistem peradilan yang terpadu'' • d. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman untuk menegakkan konstitusi dan Prinsip Negara Hukum "Peradilan yang bersih " e. Dalam "Penjelasan" Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang 48 Tahun 2009, Menyatakan: "Ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim don hakim konstitusi sesuaihukum dan rasa keadilan masyarakat" Frasa "Putusan" sesuai hukum dan rasa keadilan masyarakat" berarti Hakim Konstitusi mengadakan Sidang Pengadilan Konstitusi bagi Masyarakat untuk Keadilan Hukum Acara. Tambahan penjelasan menurut Pemohon, bahwa Pasal 5 ayat (1) dalam Undang-Undang 48 Tahun 2009, seperti pada gambar dibawah ini: .. 13 Menurut KBBI, Konstitusi adalah segala ketentuan dan aturan tentang ketatanegaraan (undang-undangdasardan sebagainya) Secara Eksplisit ada dua objek bagi Hakim Konstitusi untuk Menggali, Mengikuti dan Memahami yaitu Hukum dan Hak Korban Kewajiban Hakim Konstitusi untuk Konstitusi: • Wajib Menggali Nilai-Nilai Hukum • Wajib Mengikuti Nilai-Nilai Hukum (Berjalan dibelakang) • Wajib Memahami Nilai- Nilai Hukum Kewajiban Hakim Konstitusi untuk Korban: (Hak-Hak Korban dalam Undang- Undang) • Wajib Menggali Rasa Keadilan (Korban) • Wajib Mengikuti Rasa Keadilan (Korban) • Wajib Memahami Rasa Keadilan (Korban) Bahwa Frasa " Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan" dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang• Undang Nomor 48 Tahun 2009, dimaksudkan sesuatu ukuran atau angka dari Hasil Suatu Proses bukan ambigu. 6. Bahwa Frasa "Rasa Keadilan" dalam Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, bahwa dimaksudkan adalah Kewajiban Hakim untuk menanyakan "Rasa" kepada Korban (Pemohon dan Objek Undang- Undang). Maka parameter untuk mengukur "Rasa" ini adalah dari Praktik 14 Penyelenggaraan Pengadilan itu apakah sudah sesuai hukum baik fakta, bukti, saksi dalam Hukum Acara kepada Pihak Korban, untuk menilai kinerja Hukum itu berjalan tegak, hidup atau dilanggar. Karena praktik penyelenggaran oleh Petugas tidak taat konstitusi bukan karena Oknum yang disebabkan ada kelemahan hukum yaitu ketidakpastian hukum atau kekosongan hukum. 7. Bahwa dalam Frasa "Pencari Keadilan" dalam Pasal 4 ayat 2 Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009, merugikan Pemohon karena Pemohon adalah sebagai Korban dari Tindak Pidana. Adapun Pengertian defenisi Pemohon sebagai Korban diperkuat sebagai berikut: A. Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, menyatakan: "Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. B. Pemohon adalah Objek bukan Subjek dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Dari uraian diatas Frasa Pencari Keadilan adalah Kata Sifat Aktif, dengan kata kerja "mencari-cari" yang sebenarnya diperuntukkan untuk Kekuasaan Kehakiman yang dipertegas dalam seluruh pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 untuk penegakkan dan keadilan yang bersifat aktif dan kata kerja dibawah ini : 1. "Demi Keadilan " 2. "Wajib Mengali" 3. "Wajib Mengikuti" 4. "Wajib Memahami " 5. "Peradilan sederhana, 6. "Peradilan cepat" 7. "Peradilan biaya ringan" 8. "Pengadilan membantu" 9. "Berusaha mengatasi" 15 Tugas dan Wewenang Kehakiman yang mencari Keadilan bagi Pemohon dan kewajiban bagi Kekuasaan Kehakiman memberikan Hak Keadilan bagi Korban. Di tambahan lagi Pemohon atau Rakyat tidak mengerti atau kurang pengetahuan tentang Hal Hukum. Berarti Kekuasaan Kehakiman lewat Penyelenggara peradilan Polisi dan Kejaksaanharus aktif member Keadilan bagi Korban. Hakim Konstitusi adalah Seseorang yang bijaksana yang tidak hanya melihat konstitusi atau norma-norma tapi juga dengan rasa. Banyak Keluhan Masyarakat yang datang kepada Hakim. Karena 270 Juta Rakyat Indonesia tidak mengerti Konstitusi. Banyak menangis, berteriak, mengerang atas Kejahatan dan berdoa kepada Tuhannya. Maka Hakim Konstitusi diberi Mandat Negara untuk memberi Keadilan. Janji Hakim itu menjadi Harapan bagi Para Korban Kejahatan. Keadilan Yang Hidup dari Perwujudan Hukum yang hidup mengkokohkan Negara Kesatuan. Hukum yang mati maka Keadilan pun mati yang akan meruntuhkan Negara. Judicial Review tentang Advokat 8. Bahwa dari uraian diatas Hambatan dan Rintangan itu juga melibatkan Penegak Hukum Lain yaitu Advokat, dimana Pemohon sudah menggunakan, menegosiasikan dan membatalkan beberapa Jasa Penasehat dengan Law Office AB Purba, SH, MH & Associates dan Law Office Andris & Partners. Karena Pemohon tidak mempunyai uang untuk membayar Jasa Penasehat Hukum maka Pemohon memberikan bagian tanah sebesar 55%:45% dan 50%:50% dari Objek Tanah ke Pengacara tersebut agar bisa menyelesaikannya. Dengan Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, dengan Frasa "Bebas", Frasa ini bisa berpotensi menciptakan Kejahatan Baru dan Upaya menghalangi "Hambatan dan Rlntangan" dalam Hukum Acara untuk menutup Kasus sehingga tidak ada Keadilan bagi Pemohon itu. Adapun bukti Hambatan dan Rintangan bentuk Kejahatan Baru yang disengaja. Hal ini Pemohon sudah menggunakan jalur hukum ke Kementerian dan Lembaga Negara dalam menyelesaikan Mafia Cukong Tanah, dalam praktik penyelenggaraannya, ada beberapa Oknum Advokat berusaha melakukan tindakan diluar hukum seperti: 16 1. Pengacara menawarkan dirinya untuk menyelesaikan dengan membayar sejumlah uang Rp. 10 Milyar dan meminta untuk tidak mengurus-urus lagi tanah itu. (Bukti P-13). 2. Oknum Lain ingin membeli tanah 2 Hektar (upaya menutupi tindak pidana). (Bukti P-14). Berdasarkan Laporan Pemohon ke Komisi Kejaksaan, adanya rekomendasi dari Komisi Kejaksaan. 3. Penggarap yang mundur dari Lokasi, 4. Permainan Administrasi baik kalimat, surat, Perjanjian, 9. Bahwa Pemohon dirugikan dalam proses peradilan hukum dengan Advokat, dimana Pemohon menemukan ketidakadilan hukum karena Frasa "Bebas" potensi. menghambat keadilan dan menambah kejahatan, karena Advokat statusnya adalah penegak hukum didalam Undang-Undang berarti didalam Kekuasaan Kehakiman, maka Advokat yang ditunjuk oleh Pelapor/Korban (Klien) atau Tergugat (Klien), dengan menjalankan tugas profesinya harus menggunakan "Hukum Acara Perkara". Supaya menjadi bukti hukum bagi Kehakiman untuk memutuskan suatu perkara dalam mencari Keadilan baik Advokat dan Klien sesuai prinsip hukum. Hukum Acara Perkara berguna bagi Klien dan Korban untuk menghindari Hambatan dan Rintangan yaitu mengabaikan, menelantarkan, maladministrasi perjanjian, berkerjasama dengan Pihak Lawan. Pemohon adalah Korban, Klien dan Rakyat tidak mempunyai lntelektual Hukum, maka ada potensi kejahatan oleh Oknum Advokat untuk menguntungkan dirinya dan mempermainkan hukum karena Kelemahan Hukum dan Kekosongan Hukum seperti Kalimat dalam perjanjian dan Surat Kuasa, Menegosiasikan dengan Terlapor guna menutup kasus. lni disebabkan tidak adanya Sistem Hukum Acara Advokat. Karena Advokat adalah Penegak Hukum sehingga segala tindakan dan penyelenggaraan harus sesuai hukum untuk keadilan bukan kepentingan dirinya. Menurut Pemohon seharusnya Kekuasaan Kehakiman atau DPR membuat Undang- Undang Tentang Advokat membuat Hukum Acara Peradilan Advokat apabila Korban atau Pelapor sudah membuat Perjanjian Jasa Penasehat 17 Hukum. Akibat Frasa "Bebas dan ltikad Baik" ada potensi Advokat melakukan, sehingga Rasa Keadilan bagi Pemohon tidak ada lagi. 10. Akibat Hal-Hal diatas, Mafia Cukong Tanah sudah membuat lnovasi Jaringan Kejahatan TSM di Pengadilan (Oknum Polisi dan Kejaksaan) dan diluar Pengadilan (Oknum Advakot) dan beberapa Lembaga dan lnstansi Pemerintah, Maka perlu dibentuk Dewan Ketahanan Hukum (DKH) guna mengurung Kejahatan-Kejahatan baru bagi Pemohon dan juga berefek domino yang mengakibat korban-korban baru baik Pejabat Negara, Petugas dan Keluarga Korban oleh Mafia Cukong Tanah. 11. Bahwa Pemohon juga sudah melaporkan Mafia Tanah ke Ketua DPR (Bukti P-17) karena sudah merusak dan menginjak-injak Marwah Lembaga Tinggi Negara yang luhur dan martabat oleh Mafia Cukong Tanah. D. PETITUM Berdasarkan hal-hal yang telah uraikan di atas, Pemohon dengan ini memohon kepada Mahkamah Konstitusi berkenan memeriksa permohonan Pemohon ini dengan putusan yang amarnya sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan frasa “Pencari Keadilan” dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 diganti menjadi korban. Dan frasa pihak lain diganti menjadi Mafia Hukum karena sifatnya Kejahatan Profesional hukum yang merusak hukum dengan ikut campur tangan dalam Peradilan Hukum (alasannya rakyat tidak mengetahui proses hukum di undang-undang) dan hukumnya dua kali lipat. 3. Menyatakan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nornor 48 Tahun 2009, “Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.” Dengan membentuk Pengadilan Bersih dan berwibawa oleh Hakim Mahkamah Konstitusi dalam rangka menilai untuk mewujudkan keadilan bagi Rakyat Indonesia dan membentuk Komisi Penegakkan Hukum (KPH) dan Dewan Ketahanan Hukum) untuk mengawasi dan melawan Mafia Hukum. 4. Menyatakan frasa “Hambatan dan Rintangan” pada Pasal 4 ayat (2) Undang- Undang Nornor 48 Tahun 2009 ditafsirkan dan dimaksudkan “Kejahatan Hukum Terencana Dalam Pengadilan”, maka perlu dibentuk Inspektorat 18 Konstitusi atau Polisi Konstitusi oleh Hakim Konstitusi untuk Keadilan Hukum Acara dengan Prinsip Hukum lewat Digitalisasi Hukum Acara Terpada atau Terintegrasi”. Untuk mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Murah. Yang selama ini Pemohon menjalani Peradilan Rumit, lama dan mahal. 5. Menyatakan frasa “Pihak Lain” dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nornor 48 Tahun 2009 diganti Mafia (Kelompok Terorganisir) sehingga hukumannya diperberat 2 kali lipat karena merusak hukum Negara Indonesia dan Pancasila dan Marwah Lembaga Tinggi Negara DPR yang luhur dan martabat. 6. Manyatakan Indonesia Negara Hukum berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila yang dituangkan pada Pasal 1 ayat (1) dalam Undang- Undang Nornor 48 Tahun 1945, menyatakan: “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” a. Sila Pertama : Ketuhanan Yang Maha Esa b. Sila Kedua : Kemanusiaan yang adil dan beradab c. Sila Kelima : Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Maka Pemohon meminta keadilan berlandaskan Pancasila dandan Undang- Undang 1945 kepada Mahkamah Konstitusi, untuk melaksanakan perintah undang-undang pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nornor 48 Tahun 2009 supaya Hakim Konstitusi menyelenggarakan Pengadilan Konstitusi untuk menilai hukum dan rasa keadilan bagi Pemohon. Apabila tidak, maka Hakim Panel Konstitusi tidak bisa mengadili perkara profesinya sendiri sesuai asas Nemo Judex in Cuasa Sua. Jadi Pemohon akan mengajukan ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) setelah atas putusannya. 7. Menyatakan frasa “Bebas” dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, adalah frasa yang bisa melanggar prinsip hukum sehingga diganti menjadi frasa yang dimaknai praktik penyelenggaraan hukum acara advokat dalam peradilan, maka Advokat harus dibawah kekuasaan kehakiman dalam peradilan dengan mengikuti prosedur “Hukum Acara Advokat”, maka DPR menyiapkan Hukum Acara Advokat berdasarkan Kekuasaan Kehakiman. 8. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; 19 Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono) [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-17 sebagai berikut: 1. Bukti P- 1 : Fotokopi Surat dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Resor Kota Pekanbaru Nomor B/1199/XI/RES.1.2/2020/Reskrim, tanggal 6 November 2020; 2. Bukti P- 2 : Fotokopi Surat pengaduan kepada Prof. Dr. H. Mahfud Mahmodin Nomor 02/TNH/RIAU/2024, Hadi Tjahjanto (Menteri ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (Menteri ATR/BPN), Raden Bagus Agus Widjayanto (Inspektur Jenderal ATR/BPN), ST Burhanuddin (Jaksa Agung Republik Indonesia), Dr. Ali Mukartono (Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Kejaksaan Republik Indonesia), Mokhammad Najih, S.H., M.Hum (Ketua Ombudman Republik Indonesia), Pimpinan Komnas HAM; 1 (satu) bundel kronologis laporan mafia tanah, Makalah Revolusi Hukum melalui inovasi hukum digital hukum- hukum viral; 3. Bukti P- 3 : Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 203/Pdt.G/2017/PN.Pbr; 4. Bukti P- 4 : Fotokopi berita detiknews: Jokowi: kalau masih ada mafia tanah, dan tulisan tangan bukti penyerahan surat; 5. Bukti P- 5 : Fotokopi surat Nomor SK.05.03/203-800.38/II/2024 perihal Tanggapan surat dari Justino Halomoan Sinaga Perihal Mafia Tanah di Tenayan, Riau dari Direktur Jenderal Direktur Pencegahan dan Penanganan Konflik Pertanahan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru; 20 6. Bukti P- 6 : Print-out tanggapan layar informasi data layer bidang tanah; 7. Bukti P- 7 : Fotokopi tangkapan layar penyadapan dan komunikasi whatsapp adanya makelar kasus (markus) dengan membayar 10 (sepuluh) milyar dan Print-out berita online GagasanRiau.com: Buah Sawit PT Budi Tani Kembang Jaya Dicuri Dua Warga Tenayan Raya; 8. Bukti P- 8 : Fotokopi Surat dari Ombudsman Nomor B/1395/PV.01/0117222.2024/VII/2024 perihal Permintaan Kelengkapan Data dan Dokumen Laporan beserta lampirannya; 9. Bukti P- 9 : Fotokopi Surat kepada Budi Arie Setiadi, S.Sos (Menteri Kominfo Republik Indonesia Nomor 27/TNH/RIAU beserta lampirannya; 10. Bukti P- 10 : Fotokopi Surat dari kantor hukum Law Office DR.AB. Purba, S.H., M.H. & Associates bertanggal 19 November 2021 beserta surat perjanjian pemakaian jasa hukum; 11. Bukti P- 11 : Memory card; 12. Bukti P- 12 : Fotokopi Surat Kuasa Khusus Dari Mirinda Sinaga selaku pemilik tanah kepada Pemohon; 13. Bukti P- 13 : Print-out berita online GagasanRiau.com: Buah Sawit PT Budi Tani Kembang Jaya Dicuri Dua Warga Tenayan Raya dan Surat dari kantor hukum Law Office DR.AB. Purba, S.H., M.H. & Associates bertanggal 19 November 2021 beserta surat perjanjian pemakaian jasa hukum; 14. Bukti P- 14 : Fotokopi surat perjanjian antara JL. Sinaga dan K. Perdede dan berita detiknews: Jokowi: kalau masih ada mafia tanah, dan tulisan tangan bukti penyerahan surat serta perjanjian; 15. Bukti P- 15 : Fotokopi Surat kepada Pimpinan Komisi I DPR RI nomor 25/TNH/RIAU/2024, perihal Penyadapan Whatsapp dalam kasus Mafia cukong Tanah di Riau yang terstruktur, sistematis, masif (TSM); 21 [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan dan Risalah Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. 16. Bukti P- 16 : Fotokopi KTP Pemohon; 17. Bukti P- 17 : Fotokopi surat kepada Puan Maharani Ketua DPR Republik Indonesia Nomor 23/TNH/RIAU/2024, perihal Dugaan Oknum di DPR terlibat jaringan mafia cukong tanah yang terstruktur, sistematis, masif (TSM); 18. Bukti P-18 : Surat Komisi Kejaksaan Republik Indonesia Nomor R- 68/KK.P/7/2024 perihal Penerusan Laporan Pengaduan Masyarakat (RSM. 10073-0373) tidak disahkan dalam persidangan. 22 [3.2] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288, selanjutnya disebut UU 18/2003), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), sehingga Mahkamah berwenang menguji permohonan a quo. [3.3] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo, namun sebelum mempertimbangkan kedudukan hukum dan pokok permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: 1. Bahwa Mahkamah telah memeriksa permohonan Pemohon dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 7 Agustus 2024. Dalam persidangan tersebut, Mahkamah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 39 ayat (2) UU MK dan Pasal 41 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021) telah memberikan nasihat kepada Pemohon untuk memperbaiki sekaligus memperjelas hal-hal yang berkaitan dengan permohonan Pemohon, yaitu kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum Pemohon, alasan permohonan (posita), dan hal-hal yang dimohonkan (petitum) sehingga sesuai dengan sistematika permohonan sebagaimana diatur dalam PMK 2/2021. 2. Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 Agustus 2024, Pemohon telah menyampaikan perbaikan permohonan kepada Mahkamah dan telah diperiksa dalam Sidang Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda perbaikan permohonan pada tanggal 22 Agustus 2024. Setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, khususnya berkenaan dengan sistematika permohonan, ternyata format permohonan Pemohon telah memenuhi sistematika permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31 ayat (1) UU MK. Namun demikian, jika dicermati lebih lanjut uraian alasan-alasan permohonan (posita) yang dikemukakan oleh Pemohon tidak menguraikan 23 adanya argumentasi hukum yang jelas, terutama berkaitan dengan adanya pertentangan antara norma yang dimohonkan pengujian dengan dasar pengujian yang terdapat dalam UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itu, Mahkamah tidak dapat memahami permasalahan konstitusionalitas norma dari pasal-pasal yang dimohonkan pengujian, karena Pemohon lebih banyak menguraikan hal-hal yang berkaitan dengan kasus konkret yang dialaminya serta kekecewaan Pemohon yang sesungguhnya berkenaan dengan tataran implementasi atas berlakunya norma-norma yang dimohonkan pengujian. Dengan demikian, berdasarkan uraian fakta-fakta hukum dimaksud, Mahkamah sulit menilai adanya pertautan inkonstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian dengan hak-hak konstitusional Pemohon yang dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945. Sebab, syarat utama agar suatu pasal dan/atau ayat undang- undang dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat adalah pasal dan/atau ayat tersebut harus terbukti dan dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. 3. Bahwa selain fakta hukum sebagaimana diuraikan tersebut di atas, jika dicermati lebih lanjut rumusan petitum Pemohon menurut Mahkamah juga merupakan rumusan yang tidak lazim. Ketidaklaziman tersebut yaitu pada petitum angka 2 sampai dengan angka 7. Pada petitum angka 2 pada pokoknya Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk mengganti frasa “pencari keadilan” dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang 48 Tahun 2004 diganti menjadi “korban” dan mengganti frasa “pihak lain” menjadi “mafia hukum”, terhadap petitum ini Pemohon telah keliru menuliskan tahun dari undang-undang yang diuji. Berkenaan dengan petitum Pemohon angka 3 yang pada pokoknya dengan berdasarkan pada Pasal 5 ayat (1) UU 48/2009 memohon kepada Mahkamah untuk membentuk pengadilan yang bersih dan berwibawa serta membentuk komisi penegakan hukum dan dewan ketahanan hukum untuk mengawasi dan melawan mafia hukum. Berkenaan dengan petitum Pemohon angka 4 yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah untuk menafsirkan frasa “hambatan dan rintangan” pada Pasal 4 ayat (2) UU 48/2009 menjadi “kejahatan hukum terencana dalam pengadilan” sehingga Mahkamah Konstitusi perlu membentuk inspektorat konstitusi atau polisi konstitusi untuk keadilan hukum acara. Berkenaan dengan petitum Pemohon angka 5 yang pada pokoknya memohon 24 kepada Mahkamah untuk mengganti frasa “pihak lain” dalam Pasal 3 ayat (2) UU 48/2009 dengan “mafia (kelompok) teroganisir” sehingga memperberat hukumannya menjadi dua kali lipat. Selanjutnya, berkenaan dengan petitum Pemohon angka 6 yang pada pokoknya dengan berdasarkan pada Pasal 1 angka 1 UU 48/2009 memohon kepada Mahkamah untuk melaksanakan perintah Pasal 5 ayat (1) UU 48/2009 yaitu Hakim Mahkamah Konstitusi menyelenggarakan pengadilan konstitusi untuk menilai hukum dan keadilan bagi Pemohon. Jika Hakim Panel Mahkamah Konstitusi tidak dapat mengadili, setelah perkara ini diputus Pemohon akan mengajukannya ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya, berkenaan dengan petitum Pemohon angka 7 yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah untuk mengganti frasa “bebas” dalam Pasal 15 UU 18/2003 dengan frasa yang dimaknai praktik penyelenggaraan hukum acara advokat dalam peradilan, sehingga DPR diminta untuk menyiapkan hukum acara advokat berdasarkan kekuasaan kehakiman. Seluruh rumusan petitum tersebut adalah tidak sesuai dengan ketentuan hukum acara pengujian undang-undang. Menurut Mahkamah rumusan petitum yang diajukan Pemohon adalah tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (2) huruf d PMK 2/2021. Adapun salah satu syarat untuk menyatakan petitum permohonan yang ditentukan dalam ketentuan dimaksud, norma yang dimohonkan pengujian harus dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Hal tersebut sama sekali tidak dicantumkan dalam petitum permohonan a quo. Dengan demikian, di samping uraian alasan permohonan (posita) tidak jelas sebagaimana dipertimbangkan di atas dan dengan adanya petitum Pemohon yang tidak lazim dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (2) huruf d PMK 2/2021, maka tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan alasan permohonan (posita) dan hal-hal yang dimohonkan (petitum) Pemohon adalah tidak jelas atau kabur yang sekaligus mengakibatkan permohonan Pemohon menjadi tidak jelas atau kabur (obscuur). Dengan demikian, permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut. 25 [3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon kabur, terhadap kedudukan hukum, pokok permohonan dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (obscuur); [4.3] Kedudukan hukum dan pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076). 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arsul Sani, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, dan Ridwan Mansyur, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal dua puluh enam, bulan Agustus, tahun dua ribu dua puluh empat, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari 26 Kamis, tanggal dua puluh sembilan, bulan Agustus, tahun dua ribu dua puluh empat, selesai diucapkan pukul 10.59 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Anwar Usman, Arsul Sani, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, dan Ridwan Mansyur, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Ria Indriyani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Anwar Usman ttd. Arsul Sani ttd. Arief Hidayat ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Ridwan Mansyur PANITERA PENGGANTI, ttd. Ria Indriyani