98/PUU-XXI/2023

1 SALINAN PUTUSAN Nomor 98/PUU-XXI/2023 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama : Andi Redani Suryanata Warga Negara : Indonesia Pekerjaan : Mahasiswa Alamat : Jalan M. Hatta, RT. 020/RW. 000, Kelurahan Muara Jawa Pesisir, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 31 Juli 2023 dan 4 September 2023, memberi kuasa kepada Zico Leonard Djagardo Simanjuntak; Gracia; M. Hafiidh Al Zikri; Henna Kurniasih; dan Febiola Hanjaya, adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Leo & Partners, beralamat di Jalan Aries Asri VI E16 Nomor 3, Meruya Utara, Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------------------- Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 7 Agustus 2023 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 2 6 Agustus 2023, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 87/PUU/PAN.MK/AP3/08/2023 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 21 Agustus 2023 dengan Nomor 98/PUU-XXI/2023, yang telah diperbaiki dengan perbaikan permohonan bertanggal 21 September 2023 dan 22 September 2023, yang diterima Mahkamah pada tanggal 21 September 2023 dan 22 September 2023, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: Permohonan Pengujian Materiil Pasal 182 dan Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang masing-masing berbunyi: Pasal 182: “Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasat 181 dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan: a. Warga Negara Indonesia yang telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih; b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; c. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; d. dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia; e. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat; f. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal lka: g. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana; h. sehat jasmani dan rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika; i. terdaftar sebagai Pemilih; j. bersedia bekerja penuh waktu; k. mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, Kepala Desa dan perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah dan/atau badan usaha milik desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali; 3 l. bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, dan/atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; m. bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara; n. mencalonkan hanya untuk 1 (satu) lembaga perwakilan; o. mencalonkan hanya untuk 1 (satu) daerah pemilihan; dan p. mendapatkan dukungan minimal dari Pemilih di daerah pemilihan yang bersangkutan.” Pasal 240 ayat (1): “(1) Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan: a. telah berumur 21 tahun (dua puluh satu) tahun atau lebih; b. bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa; c. bertempat tinggal di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; d. dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam Bahasa Indonesia; e. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah Aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah Aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat; f. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika; g. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana; h. sehat jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika; i. terdaftar sebagai pemilih; j. bersedia bekerja penuh waktu; k. mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali; 4 l. bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; m. bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara; n. menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu; o. dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan; dan p. dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan.” Terhadap Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut “UUD 1945”). Sebelum melanjutkan pada uraian pokok permohonan beserta alasan-alasannya, Pemohon lebih dahulu menguraikan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengadili perkara a quo, serta kedudukan hukum (legal standing), dan kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH 1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. 2. Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) Perubahan Keempat UUD 1945 menyatakan bahwa “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”. 3. Bahwa Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) 5 menyatakan “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. memutus pembubaran partai politik; d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang.” 4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) menyatakan bahwa “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. 5. Bahwa lebih lanjut Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801) menegaskan bahwa “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”. 6. Bahwa dalam perkara a quo, Pemohon mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas undang-undang yaitu: Pasal 182 dan Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 7. Bahwa berdasarkan uraian di atas maka Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan a quo memenuhi syarat sebagai objek permohonan pengujian 6 materiil Undang-Undang terhadap UUD 1945 dalam perkara a quo yang diajukan oleh Pemohon. II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON Bahwa setelah Pemohon menguraikan mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa, menguji, dan mengadili perkara a quo, selanjutnya Pemohon akan menguraikan kedudukan hukum (legal standing) dan kerugian konstitusional Pemohon sehubungan dengan berlakunya pasal-pasal a quo sebagai berikut: 1. Bahwa memperhatikan kriteria pihak yang dapat mengajukan permohonan pengujian UU terhadap UUD 1945 di Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan: “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. Perseorangan warga negara Indonesia; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau privat; atau d. Lembaga negara.” 2. Bahwa dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK, dinyatakan bahwa “Yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Sementara dalam penjelasan huruf a menyatakan bahwa “Yang dimaksud dengan “perorangan” termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama”. 3. Bahwa lebih lanjut sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) PMK Hukum Acara PUU, menyatakan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kerugian konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau perppu, yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama; 7 b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau badan hukum privat; atau d. Lembaga negara. 4. Bahwa dengan demikian, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai orang Perseorangan Warga Negara Indonesia sebagaimana diatur pada Pasal 51 ayat (1) huruf a UU Mahkamah Konstitusi. 5. Bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya, dan PMK Hukum Acara PUU berkaitan dengan persyaratan dan kualifikasi kerugian konstitusional Pemohon. Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) PMK Hukum Acara PUU, syarat kerugian konstitusional diuraikan sebagai berikut: a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c. Kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. 6. Bahwa untuk memenuhi kualifikasi Pemohon yang memiliki hak konstitusional untuk mengajukan pengujian UU terhadap UUD 1945 sebagaimana disebutkan pada poin 5, maka perlu diuraikan kerugian konstitusional Pemohon sebagai berikut: 8 a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945 Adapun hak konstitusional Pemohon yang dijamin oleh UUD 1945 telah diatur dalam beberapa pasal yang digunakan sebagai dasar pengujian dalam perkara a quo, yaitu: - Pasal 1 ayat (3), yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. - Pasal 22E ayat (1), yang menyatakan bahwa “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”. - Pasal 27 ayat (1), yang menyatakan bahwa “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. - Pasal 28D ayat (1), yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. - Pasal 28J ayat (2), yang menyatakan bahwa “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata- mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”. b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian Hak Pemohon sebagaimana telah dijamin dalam UUD 1945 tersebut di atas telah dirugikan dengan berlakunya Pasal 182 dan Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang tidak mencantumkan pembatasan periodisasi sebagai persyaratan bakal calon anggota DPR, DPD, dan DPRD kabupaten/kota, sehingga anggota 9 DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dapat menduduki jabatan yang sama lebih dari 2 (dua) periode. c. Kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi - Bahwa dengan berlakunya Pasal a quo, menyebabkan terjadinya ketidakjelasan dan ketidakpastian hukum mengenai batasan periodisasi DPR, DPD, dan DPRD kabupaten/kota. Pemohon sebagai mahasiswa yang seringkali mengkritisi kebijakan pemerintah baik secara lisan maupun juga melalui tulisan-tulisannya, merasa kekuasaan dalam penyelenggaraan kekuasaan negara ini sangatlah penting dan merupakan salah satu ciri rule of law di mana pembatasan kekuasaan dan periode kekuasaan dapat menciptakan regenerasi kepemimpinan dan menghindari adanya penyalahgunaan wewenang yang berlebihan. Diperlukan kerjasama sebaik-baiknya dari seluruh elemen masyarakat, baik dengan mendapatkan kesempatan untuk dipilih maupun memilih dalam proses pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Oleh karenanya, setiap warga negara berhak menjadi anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. - Pembatasan periodisasi diperlukan karena rekrutmen politik adalah proses seleksi untuk memilih wakil-wakil rakyat dalam jabatan administratif maupun politik. Proses dan mekanisme rekrutmen politik dilakukan untuk menghasilkan pelaku-pelaku politik yang berkualitas di masyarakat. Rekrutmen politik sebagaimana dikemukakan oleh Czudnowski adalah “The process through which individuals or groups of individuals are inducted into active political roles”. Apabila pembatasan periodisasi bagi anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota tidak ada maka calon legislatif kedepannya hanya memiliki kader dengan orang yang sama, maka hal ini menjadi preseden buruk bagi partai politik itu sendiri dan negara. Partai politik tidak akan berkembang dan negara akan terkena imbasnya karena tidak ada kader-kader pemimpin yang inovatif dan berkualitas. 10 - Bahwa dengan berlakunya Penjelasan Pasal a quo, Pemohon memiliki kerugian potensial terhadap keberlakuan norma a quo, yaitu: a) Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia sekaligus generasi penerus bangsa yang mendambakan semakin terjaminnya penguatan sistem ketatanegaraan yang demokratis serta perwujudan pemilu yang adil dan berintegritas; b) Bahwa Pemohon yang saat ini menjabat sebagai mahasiswa. Bercita-cita untuk menjadi salah satu bagian dari anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota di masa yang akan datang setelah menyelesaikan pendidikan Pemohon; c) Bahwa dengan berlakunya Pasal a quo, nyata-nyata telah mengurangi kesempatan Pemohon yang bercita-cita untuk menjadi anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, sehingga anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, dimana hal ini merupakan hak Pemohon sebagaimana dilindungi oleh UUD 1945; d) Bahwa kenyataan tidak adanya pembatasan masa jabatan anggota DPR, DPD, dan DPRD mempersempit kemungkinan Pemohon untuk dipilih di masa depan apabila akan mengikuti pemilu, ataupun memilih calon lain yang lebih berkualitas, kredibel, dan akuntabel. Sebab, dengan tidak adanya pembatasan, persaingan antar calon untuk menjadi anggota dewan semakin ketat, dan akan didominasi oleh mereka yang mempunyai sumber daya kuat karena sudah lama menjabat; e) Bahwa jika syarat pencalonan lembaga legislatif tanpa batasan periodisasi seperti saat ini dikaitkan dengan teori probabilitas dan setiap orang memang dapat mencalonkan diri sesuai syarat dalam peraturan perundang-undangan, menurut Pemohon tetap melanggar hak Pemohon dan mengurangi kesempatan Pemohon untuk mencalonkan diri di masa depan. Hal tersebut tidak adil, sebab pembatasan periodisasi bertujuan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, yang tidak lain memberikan 11 kesempatan kepada masyarakat lainnya untuk mencalonkan diri dalam pemilu. d. Adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian - Bahwa pembatasan periodisasi menjadi penting untuk melindungi Pemohon atas kerugian potensial di masa yang akan datang. Dengan norma a quo memungkinkan Pemohon tidak mendapatkan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil di hadapan hukum. - Bahwa persyaratan calon DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sudah sepatutnya mengatur pembatasan periodisasi dalam pemilu karena pemilu merupakan proses seleksi bagi wakil rakyat. Menurut Ramlan Surbakti, setidaknya terdapat 7 (tujuh) kriteria yang harus dipenuhi untuk mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas. Tujuh kriteria yang dimaksud adalah: a) Kesetaraan antar warga negara, baik dalam pemungutan dan penghitungan suara maupun dalam alokasi kursi DPR dan DPRD dan pembentukan daerah pemilihan; b) Kepastian hukum berdasarkan asas pemilu demokratis; c) Persaingan bebas dan adil; d) Partisipasi seluruh pemangku kepentingan dalam rangkaian tahapan penyelenggaraan tahap pemilu; e) Badan penyelenggara pemilu yang profesional, independen, dan imparsial; f) Integritas pemungutan, penghitungan, tabulasi, dan pelaporan suara pemilu; g) Penyelesaian sengketa pemilu yang adil dan tepat waktu. e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi Bahwa dengan dikabulkan permohonan Pemohon dalam perkara a quo maka kerugian yang didalilkan tidak akan terjadi sehingga Pemohon dan 12 masyarakat lainnya mendapatkan kesempatan yang sama untuk dipilih dan memilih calon lembaga legislatif. Dengan kata lain, dalam hal Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan a quo, maka kerugian hak konstitusional tidak akan terjadi. 7. Bahwa Pemohon mendukung penuh setiap pelaksanaan pemilu dalam hal rekrutmen anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, sehingga anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, tetapi suatu pelaksanaan pemilu tidak boleh mengabaikan hak-hak pihak lain yang ingin menjadi atau terlibat sebagai lembaga legislatif, dengan berbagai ketentuan teknis syarat calon lembaga legislatif yang tercantum dalam Pasal a quo. 8. Bahwa oleh karenanya, maka Pemohon dalam permohonan ini memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai Pemohon pengujian undang- undang dalam perkara a quo karena telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi beserta penjelasannya dan syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007. III. POKOK PERMOHONAN (POSITA) A. Pasal 182 dan Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Harus Dimaknai Bahwa Pembatasan Periode Kerja Anggota DPR, DPD, dan DPRD Sama Pentingnya dengan Pembatasan Periode Kerja Presiden/Wakil Presiden. 1. Indonesia merupakan negara demokrasi di mana kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat, hal tersebut sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat 2 UUD 1945 dan sila ke-4 Pancasila yang berbunyikan ”Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”. Dalam prinsip sistem demokrasi yang sehat, pembatasan kekuasaan menjadi sangat penting untuk melindungi kedaulatan rakyat. Hal ini selaras dengan yang disampaikan oleh Mahfud MD bahwa jika satu negara diselenggarakan untuk rakyat, maka untuk menghindari hak rakyat dari kesewenang-wenangan dan untuk melaksanakan kehendak rakyat bagi pemegang kekuasaan negara haruslah segala tindakannya dibatasi atau dikontrol oleh hukum. 13 Hal senada juga dikemukakan oleh Lord Action dalam adagiumnya yang berbunyikan “Power Tend to corrupt and absolute power corrupt absolutely”. Bahwa suatu kekuasaan sekecil apapun cenderung untuk disalahgunakan, maka semakin kuat kekuasaan maka semakin kuat pula kecenderungan untuk disalahgunakannya. 2. Bahwa lembaga negara sebagai pemimpin berkaitan erat dengan kekuasaan negara, di mana pembentukan lembaga negara merupakan upaya negara untuk melaksanakan cabang-cabang kekuasaan dalam pemerintahan. Kekuasaan negara terbagi atas dua kekuasaan, yakni pemisahan secara vertikal dan horizontal untuk menciptakan hubungan checks and balances, saling mengimbangi dan mengendalikan antara cabang kekuasaan yang satu dengan lainnya dalam pemerintahan. Dengan demikian, kekuasaan tidak hanya berpusat pada satu atau dua lembaga, dengan adanya pembatasan kekuasaan pada lembaga negara. Tujuan pembatasan kekuasaan ialah untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan (Jimly Asshiddiqie, Konstitusi Bernegara Praksis Kenegaraan Bermartabat dan Demokratis, Malang: Setara Press, 2015, hlm. 151). 3. Bahwa Sri Soemantri dalam bukunya yang berjudul ”Fungsi Konstitusi dalam Pembatasan Kekuasaan”, menyatakan bahwa pembatasan kekuasaan yang tercantum dalam konstitusi umumnya menyangkut 2 (dua) hal, yaitu pembatasan kekuasaan yang berkaitan dengan isinya dan pembatasan yang berkaitan dengan waktu. Oleh karena itu, pembatasan kekuasaan tidak cukup hanya dimaknai pembatasan secara tugas dan kewenangan saja, tetapi juga terkait dengan keberlakukan (periodisasi) suatu lembaga negara. 4. Bahwa berdasarkan status quo saat ini belum ada pengaturan yang mengatur secara jelas terkait pembatasan periode kerja lembaga legislatif. Sedangkan pengaturan terkait pembatasan periode jabatan lembaga eksekutif sudah diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam: a. Pasal 169 huruf N Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang berbunyikan ”Belum pernah menjabat 14 sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama. b. Pasal 7 Huruf N Perppu No. 1/2014 sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang Undang No. 1 Tahun 2015 Jo. UU No. 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang No. 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang- Undang, yang berbunyikan “belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Bupati, dan Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama”. c. Pasal 60 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Jo. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, yang berbunyikan ”Masa Jabatan kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan. 5. Bahwa Pasal 182 dan Pasal 240 ayat (1) tidak sama sekali mencantumkan pembatasan periodisasi sebagai persyaratan bakal calon anggota DPR, DPD dan DPRD, sebagai berikut: a. Syarat bakal calon dalam Pasal 240 ayat (1) hanya mengatur mengenai: batasan umur; sikap ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa; bertempat tinggal di Indonesia; kemampuan bahasa Indonesia; tingkat pendidikan; sikap setia terhadap Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika; tidak pernah mendapat hukuman pidana; sehat fisik dan rohani; terdaftar sebagai pemilih; bekerja penuh waktu; mengundurkan diri, tidak berpraktik, dan tidak merangkap pada jabatan lain; anggota partai pemilu; serta dicalonkan hanya satu lembaga perwakilan dan satu daerah pemilihan. b. Bakal calon anggota DPD dalam Pasal 182 ialah perseorangan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 15 dapat mendaftarkan diri sebagai bakal calon anggota DPD kepada KPU melalui KPU Provinsi. Perseorangan dalam Pasal 182 hanya mengatur mengenai batasan umur; sikap ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa; bertempat tinggal di Indonesia; kemampuan bahasa Indonesia; tingkat pendidikan; sikap setia terhadap Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika; tidak pernah mendapat hukuman pidana; sehat fisik dan rohani; terdaftar sebagai pemilih; bekerja penuh waktu; mengundurkan diri, tidak berpraktik, dan tidak merangkap pada jabatan lain; mencalonkan diri hanya untuk satu lembaga perwakilan dan satu daerah pemilihan; serta mendapatkan dukungan minimal dari pemilih di daerah pemilihan yang bersangkutan. 6. Bahwa tidak adanya pengaturan yang jelas terkait pembatasan periode masa kerja lembaga legislatif seringkali dijadikan legitimasi bahwa anggota legislatif diperbolehkan untuk menjadi wakil rakyat selama 3 (tiga) periode, 4 (empat) periode, 5 (lima) periode, bahkan dapat menjabat dalam waktu yang tidak terbatas. Bahwa hal tersebut bertentangan dengan teori pembatasan kekuasaan dan menciptakan adanya ketidakpastian hukum sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. 7. Bahwa pembatasan periode masa kerja lembaga legislatif menjadi penting, sama halnya dengan pembatasan periode masa kerja Presiden/Wakil Presiden. Hal tersebut mengingat bahwa baik lembaga legislatif maupun lembaga eksekutif sama-sama memiliki kekuasaan langsung dalam berpolitik. Bahwa kedua lembaga tersebut sama-sama memiliki kekuasaan untuk membentuk peraturan perundang-undangan. Memiliki kekuasaan yang sama besarnya artinya sungguh tidak relevan apabila pembatasan periode kerja diberlakukan bagi lembaga eksekutif saja sedangkan tidak diberlakukan kepada lembaga legislatif. Hal tersebut selaras dengan pendapat yang dikemukakan Giovanni Sartori bahwa masalah dalam sistem pemerintahan presidensial bukan terletak di lingkungan kekuasaan eksekutif, tetapi lebih pada kekuasaan legislatif (Saldi Isra, Pergeseran Fungsi Legislasi, Depok: Raja Grafindo Persada, 2010, hal. 42). 16 8. Bahwa John Locke dalam bukunya yang berjudul “Two Treatises of Government” memandang bahwa kekuasaan legislatif merupakan kekuasaan yang tertinggi dalam pemerintahan. Baginya legislatif memiliki peran kunci dalam hal membuat undang-undang sementara eksekutif dan yudikatif bertanggung jawab untuk menjalankan undang- undang tersebut sehingga eksekutif dan yudikatif tunduk pada hukum yang dibuat oleh legislatif. Bahwa pandangan John Locke tersebut memberikan gambaran bahwa begitu besarnya kekuasaan yang dimiliki oleh legislatif dalam membuat peraturan perundang-undangan. Hal demikian sebagaimana dikatakan oleh Mahfud MD. Bahwasannya undang-undang merupakan hasil proses politik yang terjadi di DPR, tentu proses politik demikian bisa sangat mungkin hanya mengakomodasikan kepentingan golongan atau kalangan tertentu saja. Bahwa hal sebagaimana dikemukakan oleh Mahfud MD telah menggambarkan adanya kecenderungan lembaga legislatif melakukan penyalahgunaan terhadap kekuasaan yang diberikan kepadanya. Bahwa hal tersebut memperkuat urgensi untuk segera memberikan batasan terhadap periode masa jabatan anggota legislatif. 9. Bahwa mengingat periode masa jabatan lembaga eksekutif, seperti Presiden dan Wakil Presiden dibatasi selama 2 (dua) periode, maka sudah sepantasnya periode masa jabatan lembaga legislatif juga dibatasi selama 2 (dua) periode, sebab pada dasarnya pembatasan periode masa jabatan antar lembaga pemegang kekuasaan negara harus dilakukan secara proporsional. Selain itu menurut Pemohon, pembatasan masa jabatan selama 2 (dua) periode dinilai cukup adil, di mana anggota legislatif masih diberikan kesempatan untuk menjabat selama 1 (satu) kali periode masa kerja, tetapi tidak diberi kekuasaan dalam waktu yang terlalu lama, sebab pemberian kekuasaan pada waktu yang lama dapat mengakibatkan pintu penyalahgunaan kekuasaan terbuka, di mana menurut Pemohon semakin lama menjabat akan semakin pintar dalam mencari celah untuk melakukan siasat politik [Ahmad Zulal Abu Main dan Muhammad Habiburrohman, “Urgensi Limitasi Masa Periode Anggota Legislatif di Indonesia”, Sosio Yustisia: Jurnal Hukum Dan Perubahan Sosial, Vol. 3, No. 1 Tahun 2023). 17 10. Bahwa pada dasarnya pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden dimaksudkan untuk mencegah pemberian kekuasaan yang memicu terjadinya penyalahgunaan wewenang. Bahwa tidak adanya pembatasan terkait periode jabatan presiden dan wakil presiden menjadikan begitu otoriternya kekuasaan presiden seperti pada saat pemerintahan Presiden Soeharto. Selain itu dapat menyebabkan dinasti politik dibangun atas dasar kepentingan keluarga dan kelompok bahkan hingga maraknya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. 11. Bahwa belajar dari masa lalu, pemikiran tidak dibatasi beberapa kali seseorang dapat menjabat sebagai anggota legislatif bukanlah jaminan bagi tidak terjadinya penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang. Apabila jabatan penting seperti lembaga legislatif dikuasai oleh wajah- wajah lama, rentan menimbulkan adanya dinasti politik yang hanya akan memperkokoh politik oligarki bernuansa negatif. Upaya pembatasan masa jabatan Presiden sebagai sebuah upaya untuk mencegah kekuasaan secara terus-menerus yang dapat membuka peluang lembaga negara melakukan penyimpangan kekuasaan (abuse of power). Dengan adanya perubahan tersebut, memberikan pengaturan eksplisit mengenai batasan periodisasi Presiden, yaitu hanya dibolehkan menjabat dalam jabatan yang sama selama 2 (dua) periode. Dengan demikian, kepemimpinan orde baru tidak terulang kembali di Indonesia. 12. Bahwa pembatasan periode masa kerja badan legislatif sebagai upaya pencegahan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dapat dilihat dengan perbandingan negara lain, seperti Meksiko yang menekankan bahwa senator dan wakil kongres tidak dapat dipilih kembali sebagaimana diatur dalam Konstitusi Meksiko Pasal 59 yang berbunyikan ”senators and deputies in the Congress of the Union can not be related”. Bahwa merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Venice Commission, pembatasan periode masa jabatan anggota legislatif juga diterapkan di negara-negara benua Amerika seperti Bolvia yang memberikan batasan selama 2 (dua) periode, Costa Rica yang memberikan batasan hanya 1 (satu) periode, Ekuador yang 18 memberikan batasan 2 (dua) kali masa periode, dan Venezuela yang memberikan batasan 2 (dua) kali masa periode anggota parlemen. 13. Bahwa penerapan pembatasan masa jabatan legislatif juga ditemukan di negara-negara benua asia, salah satunya ialah Filipina. Filipina memberlakukan pembatasan periode anggota parlemennya sebanyak 2 (dua) kali masa periode anggota parlemen, hal tersebut sebagaimana tercantum dalam Article VI, Section 4 Constitution 1987 Republik Filipina yang berbunyikan: “The term of office to the senators shall be six years and shall commence, unless otherwise provided by law, at noon on the thirtieth day of june next following their election. No Senators shall serve for more than two consecutive terms. Voluntary renunciation of the office for any length of time shall not be considered as an interruption in the continuity of his service for the full term of which he was elected”. Jika diterjemahkan sebagai berikut “Masa jabatan senator akan berlangsung selama enam tahun, apabila ditentukan lain oleh undang- undang, pada siang hari tanggal 30 di bulan Juni dilaksanakan pemilihan senat. Tidak ada senator yang dapat menjabat jabatan tersebut lebih dari dua periode berturut-turut. Pengunduran diri secara sukarela dalam saat manapun tidak boleh dianggap sebagai upaya mengacaukan kelangsungan jabatan dalam waktu sepenuhnya di mana ia dipilih untuk itu”. 14. Bahwa mengingat adanya kesamaan antara Republik Indonesia dan Republik Filipina, antara lain: a. Bahwa kedua negara tersebut sama-sama menganut sistem presidensil yang menempatkan legislatif sebagai representatif yang diatur dalam mekanisme check and balance. b. Bahwa kedua negara ini sama-sama pernah melakukan amandemen terhadap konstitusinya, di mana UUD 1945 telah mengalami 4 (empat) kali amandemen sejak tahun 1999 – 2002. Perubahan dalam UUD 1945 memengaruhi sistem pemerintahan termasuk pembatasan kekuasaan khususnya bagi lembaga eksekutif yang dibatasi menjadi 2 periode masa kerja. Bahwa konstitusi Filipina juga mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan dilakukan pada 19 masa pemerintahan Presiden Mrs. Corry Aquino yang ingin mengubah keadaan negara yang mengalami pergeseran prinsip dan tidak sesuai lagi dengan konstitusi baru. Maka terbentuklah ”The Constitutional Commision of 1986” yang di dalamnya mengatur secara rinci peraturan mengenai lembaga negara termasuk pembatasan kekuasaan terkait beberapa kali masa jabatan senat dan House of Representative dalam Congress. c. Bahwa berdasarkan pengalaman kedua negara terdapat unsur kesadaran di antara politisi bahwa pembatasan masa jabatan merupakan alat sekaligus mekanisme kontrol terhadap kekuasaan legislatif negara. Bahwa proses pengaturan pembatasan masa jabatan selalu didasari adanya penyalahgunaan wewenang. Bahwa berdasarkan persamaan-persamaan di atas, alasan penyalahgunaan kekuasaan dapat dianalogikan sebagai alasan hukum untuk membatasi masa jabatan DPR, DPRD, dan DPD di Indonesia. 15. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Pasal 182 dan Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum harus menyatakan dengan tegas agar syarat pemilihan calon anggota DPR, DPD, dan DPRD mencantumkan adanya batasan periodisasi, yaitu hanya dibolehkan menjabat dalam jabatan yang sama selama 2 (dua) periode saja. Sebab pada dasarnya, pembatasan periode kerja anggota legislatif sama pentingnya dengan pembatasan periode kerja Presiden/Wakil Presiden (eksekutif), untuk mencegah keabsolutan dan penyalahgunaan kekuasaan. B. Ketiadaan Pembatasan Periodisasi pada Pasal 182 dan Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Bertentangan dengan Konsep Negara Hukum serta Keadilan yang Dijamin Berdasarkan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. 1. Bahwa salah satu konsep negara demokrasi ditandai dengan adanya hak bagi warga negara untuk memilih dan dipilih sebagai wakil dalam jabatan-jabatan politik penyelenggaraan pemerintahan. Salah satu upaya untuk menjalankan praktik demokrasi tersebut ialah melalui proses pemilihan umum (pemilu) yang secara konstitusional dijamin dan 20 ditetapkan dalam Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 22E UUD 1945. Adanya demokrasi dan kedaulatan rakyat pada pengambilan keputusan negara berprinsip pada nilai keadilan. Hukum dimaksudkan untuk memberikan rasa keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian, Indonesia sebagai negara hukum dikembangkan bukan absolute rechtsstaat melainkan democratische rechtsstaat (Jimly Asshiddiqie, Konstitusi Bernegara Praksis Kenegaraan Bermartabat dan Demokratis, Malang: Setara Press, 2015, hlm. 153). 2. Bahwa tidak adanya pembatasan periodisasi sangat rentan menimbulkan terjadinya penyalahgunaan wewenang (abuse of power). Salah satu bentuk abuse of power tersebut salah satunya ialah korupsi, mengingat KPK pernah merilis data statistik tindak pidana korupsi yang terjadi sejak 2004 hingga 13 Juli 2023 yang menempatkan lembaga legislatif merupakan lembaga negara yang paling banyak melakukan korupsi. Hal tersebut sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Lord Acton yakni power tends to corrupt but absolute power corrupt absolutely. Maka dari itu sejatinya Indonesia telah mengantisipasinya melalui: a. Bahwa Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur pembatasan wewenang badan dan/atau pejabat pemerintahan mencakup masa atau tenggang waktu wewenang; wilayah atau daerah berlakunya wewenang; dan cakupan bidang atau materi wewenang. b. Bahwa Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur pelanggaran terhadap pembatasan masa jabatan, batas wilayah, dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dikategorikan melampaui wewenang. c. Bahwa Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur pelanggaran terhadap pembatasan cakupan bidang atau materi wewenang dikategorikan mencampuradukkan wewenang yang diberikan. 21 3. Bahwa Indonesia sebagai negara hukum atau Rule of Law dalam bahasa Inggris, atau Rechtsstaat dalam bahasa Jerman. Secara umum tafsiran “negara hukum” identik dengan supremasi hukum atas orang dan pemerintah yang terikat oleh hukum. Konsep Rechtstaat mengandung pengertian sebagai suatu negara yang bergerak dengan didasarkan pada hukum atau “a state governed by the law of reason”, suatu konsep yang menekankan kebebasan, persamaan, dan otonomi dari tiap-tiap individu dalam suatu tertib hukum yang ditentukan oleh undang-undang. Dalam makna Rechtsstaat bertujuan untuk melindungi hak-hak warga negara dari kekuasaan negara. Sementara itu, di Anglo- Saxon, khususnya Inggris, pemikiran tentang negara hukum dipengaruhi oleh pemikiran A.V. Dicey bahwa negara hukum adalah negara yang memiliki supremasi hukum, persamaan di hadapan hukum, dan konstitusi merupakan konsekuensi dari keberadaan hak-hak individu (Siti Awaliyah, Diskriminasi Usia bagi Pencari Kerja dalam Suatu Hubungan Kerja yang Berkeadilan ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia, Malang: Universitas Brawijaya, 2017, hlm. 33). 4. Bahwa Indonesia sebagai negara hukum telah diamanatkan dalam konstitusi pada angka 1 Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu ciri dari konsep negara hukum yakni adanya kepastian hukum yang diwujudkan dalam peraturan tertulis. Untuk menjamin kepastian hukum serta keadilan dalam gugatan ini dapat dimaknai sebagai, semua jabatan organ bukan saja orang perorangan yang harus diperlakukan sama di depan hukum. Jika pembatasan hanya dilakukan pada lembaga eksekutif dan sehingga terjadi kekosongan hukum pada lembaga legislatif maka hal tersebut bertolak belakang dengan konsep negara hukum yang bertujuan untuk memberi kepastian hukum serta keadilan yang telah diamanatkan dalam konstitusi. 5. Bahwa hak konstitusional setiap warga negara untuk berkesempatan untuk dipilih berpotensi dirugikan karena tidak adanya pembatasan periodisasi pada anggota lembaga legislatif. Hak tersebut berpotensi dirugikan karena sejatinya jika yang sudah memiliki pengalaman, bersaing dengan yang baru mencalonkan tentu saja dapat menimbulkan 22 ketidakadilan, di mana yang baru mencalonkan tentu akan kesulitan untuk mendapat kesempatan dipilih. Hal ini dapat membatasi regenerasi anggota legislatif sehingga tidak berkembang. Perwakilan rakyat juga dapat mencegah terjadinya disfungsi anggota Dewan Perwakilan Rakyat karena sudah menjabat selama 2 (dua) periode. Sejatinya jika terdapat pembatasan periodisasi 2 (dua) periode maka hak-hak konstitusional dan nilai keadilan dapat diberikan. 6. Bahwa sejalan dengan pandangan Giovanni Sartori yang menyatakan, masalah dalam sistem pemerintahan presidensial bukan terletak di lingkungan kekuasaan eksekutif, tetapi lebih kepada kekuasaan legislatif maka sudah seharusnya perlu mementingkan persoalan regenerasi, karena tidak menutup kemungkinan bahwa para generasi muda yang lebih mengikuti perkembangan zaman lebih memiliki banyak ide serta gagasan baru yang lebih relevan untuk membangun Indonesia agar lebih baik ke depannya. 7. Bahwa calon anggota baik DPR, DPD, dan DPRD telah melalui proses seleksi yang ketat dan sesuai peraturan perundang-undangan selama proses pemilihan umum. Namun untuk menjalankan fungsinya dengan bidang yang luas dan berdampak terhadap masyarakat, tentu partisipasi masyarakat sangat diperlukan untuk menjamin bahwa lembaga negara selalu mengedepankan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Partisipasi rakyat dapat diwujudkan melalui masukan secara langsung, dalam forum rapat kerja, rapat dengar pendapat, dan kritik yang membangun sebagai bentuk pengawasan publik. 8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana dikemukakan di atas, maka Pasal 182 dan Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah secara jelas dan nyata bertentangan dengan konsep negara hukum serta keadilan yang dijamin berdasarkan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. IV. PETITUM Berdasarkan seluruh pokok-pokok dan dalil-dalil permohonan Pemohon yang telah diuraikan secara lengkap pada bagian Posita, Pemohon memohonkan kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan 23 menguji permohonan Pemohon untuk menetapkan dalam amar putusan sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 182 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang-Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk juga “tidak pernah memegang jabatan sebagai anggota DPD selama 2 (dua) periode dalam jabatan yang sama, baik secara berturut-turut atau tidak berturut-turut”; 3. Menyatakan Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang-Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk juga “tidak pernah memegang jabatan sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota selama 2 (dua) periode dalam jabatan yang sama, baik secara berturut-turut atau tidak berturut-turut”; 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-3 sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3. Bukti P-3 : Fotokopi KTP dan KTM Pemohon. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 24 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 182 dan Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109, selanjutnya disebut UU 7/2017), terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan 25 perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. 26 [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh Pemohon dalam permohonan a quo adalah norma Pasal 182 dan Pasal 240 ayat (1) UU 7/2017, yang rumusannya adalah: Pasal 182 UU 7/2017: Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan: a. Warga Negara Indonesia yang telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih; b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; c. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; d. dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia; e. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat; f. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika; g. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana; h. sehat jasmani dan rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika; i. terdaftar sebagai Pemilih; j. bersedia bekerja penuh waktu; k. mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, Kepala Desa dan perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah dan/atau badan usaha milik desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali; 27 l. bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, dan/atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang dan hak sebagai anggota DPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; m. bersedia untuk merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara; n. mencalonkan hanya untuk 1 (satu) lembaga perwakilan; o. mencalonkan hanya untuk 1 (satu) daerah pemilihan; dan p. mendapatkan dukungan minimal dari Pemilih di daerah pemilihan yang bersangkutan. Pasal 240 ayat (1) UU 7/2017: (1) Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan: a. telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih; b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; c. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; d. dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia; e. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat; f. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika; g. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana; h. sehat jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika; i. terdaftar sebagai pemilih; j. bersedia bekerja penuh waktu; k. mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali; 28 l. bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provionsi, dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; m. bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara; n. menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu; o. dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan; dan p. dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan. 2. Bahwa Pemohon menerangkan memiliki hak konstitusional sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; 3. Bahwa Pemohon menjelaskan kualifikasinya sebagai perorangan warga negara Indonesia [vide bukti P-3] yang berprofesi sebagai mahasiswa, setelah menyelesaikan pendidikan, bercita-cita menjadi anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, menganggap berlakunya norma a quo menyebabkan terjadinya ketidakjelasan dan ketidakpastian hukum mengenai batasan periodisasi DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota; 4. Bahwa dengan tidak adanya pembatasan periodisasi, persaingan antar calon untuk menjadi anggota dewan semakin ketat dan akan didominasi oleh mereka yang mempunyai sumber daya kuat karena sudah lama menjabat dan mengurangi kesempatan Pemohon untuk mencalonkan diri di masa depan; Berdasarkan uraian Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya di atas, Pemohon beranggapan memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam mengajukan permohonan a quo. [3.6] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama penjelasan Pemohon dalam menguraikan kedudukan hukumnya sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.5] di atas serta kualifikasi dan syarat kedudukan hukum Pemohon sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan sebagai berikut: 29 [3.6.1] Bahwa norma yang diajukan pengujian konstitusionalitasnya oleh Pemohon berkenaan dengan ketentuan yang mengatur tentang persyaratan untuk menjadi anggota DPD (Pasal 182 UU 7/2017) dan persyaratan menjadi anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota [Pasal 240 ayat (1) UU 7/2017], yang dinilai oleh Pemohon tidak membatasi berapa periode seseorang dapat menjadi anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Tanpa adanya pembatasan dimaksud, persaingan antar calon untuk menjadi anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota semakin ketat. Selain itu, sebagaimana diuraikan dalam permohonan, dominasi mereka yang mempunyai sumber daya kuat dikarenakan sudah lama menjabat akan mengurangi kesempatan Pemohon untuk mencalonkan diri di masa depan sebagaimana tertuang dalam Pasal 182 dan Pasal 240 ayat (1) UU 7/2017. Sebagai perorangan warga negara Indonesia [vide bukti P-3] yang berstatus sebagai mahasiswa [vide bukti P-3], menerangkan memiliki hak konstitusional, yang setelah menyelesaikan pendidikan bercita-cita menjadi anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota menganggap berlakunya norma pasal-pasal a quo menyebabkan ketidakjelasan dan ketidakpastian hukum sebagaimana termaktub dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; [3.6.2] Bahwa mendasarkan pada Putusan Mahkamah yang menetapkan syarat kerugian konstitusional sebagaimana diuraikan dalam Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, dalam hal ini Pemohon menjelaskan adanya hak konstitusional yang diberikan oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Selanjutnya, dikaitkan dengan syarat kedua yaitu adanya anggapan bahwa hak konstitusional yang diberikan oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tersebut dirugikan oleh berlakunya norma undang-undang, dalam hal ini norma Pasal 182 dan Pasal 240 ayat (1) UU 7/2017, menurut Mahkamah, diperlukan syarat yang bersifat imperative, yaitu anggapan kerugian konstitusional faktual atau setidak-tidaknya potensial kerugian hak konstitusional dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujiannya; [3.6.3] Bahwa yang dimaksud dengan anggapan kerugian hak konstitusional yang bersifat aktual adalah adanya kerugian hak konstitusional yang bersifat konkret atau riil yang pernah dialami karena disebabkan berlakunya suatu norma undang- undang. Sedangkan, yang dimaksud dengan anggapan kerugian hak konstitusional yang bersifat potensial adalah kerugian yang belum secara konkret atau riil dialami, namun suatu saat potensial dialami yang disebabkan oleh berlakunya suatu norma 30 undang-undang. Oleh karena itu, baik anggapan kerugian hak konstitusional yang bersifat aktual maupun potensial keduanya telah bertumpu pada berlakunya norma undang-undang. Sekalipun kedua norma telah efektif berlaku, secara normatif, kedua norma yang diuji konstitusionalitasnya merupakan norma yang mengatur ihwal persyaratan untuk dapat mencalonkan atau dicalonkan sebagai anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota. Karena kedua norma dimaksud berkenaan dengan persyaratan, hal substansial yang harus dinilai oleh Mahkamah selanjutnya, adalah apakah dengan berlakunya persyaratan sebagaimana termaktub dalam norma Pasal 182 dan Pasal 240 ayat (1) UU 7/2017 telah menyebabkan atau potensial menyebabkan Pemohon kehilangan kesempatan menjadi calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota; [3.6.4] Bahwa setelah Mahkamah mempelajari secara saksama norma dalam Pasal 182 dan Pasal 240 ayat (1) UU 7/2017, kedua norma dimaksud merupakan persyaratan yang harus dipenuhi oleh seseorang yang akan mencalonkan atau mengajukan diri sebagai calon anggota DPD atau diajukan sebagai calon anggota DPR, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota. Artinya, kedua norma dimaksud baru dapat dinilai telah merugikan atau setidak-tidaknya potensial merugikan hak konstitusional Pemohon apabila kedua norma dimaksud menghalangi hak Pemohon untuk mencalonkan atau dicalonkan menjadi anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota. Dengan membaca persyaratan yang termaktub dalam norma Pasal 182 UU 7/2017, norma a quo sama sekali tidak menghalangi hak Pemohon untuk mengajukan diri sebagai calon anggota DPD. Begitu pula, norma Pasal 240 ayat (1) UU 7/2017 tidak menghalangi hak konstitusional Pemohon untuk diajukan sebagai calon anggota DPR, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota. Dengan demikian, syarat sebagaimana termaktub dalam Pasal 182 dan Pasal 240 ayat (1) UU 7/2017 merupakan syarat personal yang melekat pada individu yang akan mencalonkan diri atau diajukan sebagai calon; [3.6.5] Bahwa oleh karena anggapan kerugian hak konstitusional yang bersifat aktual maupun potensial dengan berlakunya norma a quo, Pemohon telah terbukti tidak dapat memenuhi persyaratan adanya kerugian atau anggapan kerugian hak konstitusional dengan berlakunya Pasal 182 dan Pasal 240 ayat (1) UU 7/2017. Sehingga, terkait dengan syarat selebihnya, yaitu adanya kerugian konstitusional yang bersifat spesifik dan adanya hubungan sebab akibat (causal verband) yang ditimbulkan antara hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 dengan 31 berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, dengan sendirinya tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan, karena syarat-syarat anggapan kerugian konstitusional dimaksud adalah bersifat imperatif. Dengan demikian, berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. [3.7] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon, namun disebabkan oleh karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo, Mahkamah tidak memeriksa pokok permohonan. [3.8] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dalam permohonan a quo tidak dipertimbangkan lebih lanjut, karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menyatakan permohonan tidak dapat diterima. 32 Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo, selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal dua puluh satu, bulan November, tahun dua ribu dua puluh tiga, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal dua puluh sembilan, bulan November, tahun dua ribu dua puluh tiga, selesai diucapkan pukul 15.00 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo, selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Manahan M.P. Sitompul, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Wilma Silalahi sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Wahiduddin Adams ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Arief Hidayat ttd. Manahan M.P. Sitompul ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. M. Guntur Hamzah 33 PANITERA PENGGANTI, ttd. Wilma Silalahi