98/PUU-XVIII/2020

SALINAN PUTUSAN Nomor 98/PUU-XVIII/2020 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama : Alamsyah Panggabean Pekerjaan : Wiraswasta Alamat : Desa Tanjung Botung Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------------------- Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 20 Oktober 2020 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 2 November 2020 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 223/PAN.MK/2020 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 9 November 2020 dengan Nomor 98/PUU-XVIII/2020, yang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 2 Desember 2020 dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 4 Desember 2020, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: 2 I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI-RI a. Bahwa ketentuan yang mengatur Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, adalah: Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU 48/2009), dan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU 15/2019), yang menyatakan sebagai berikut: 1. Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, berbunyi “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. 2. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, berbunyi “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang–undang terhadap Undang–Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”. 3. Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK, berbunyi “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945”. 4. Pasal 29 ayat (1) huruf a UU 48/2009, berbunyi “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945”. 3 5. Pasal 9 ayat (1) UU 15/2019, berbunyi “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”. b. Bahwa permohonan Pemohon adalah permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 15 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886, selanjutnya disebut UU 39/1999) terhadap UUD 1945. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo. II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON 1. Bahwa sesuai dengan Pasal 51 ayat (1) UU MK, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara. 2. Bahwa permohonan Pemohon adalah permohonan perorangan warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK. Pemohon adalah perorangan, sebagai manusia dan warga negara, mengemban tugas yang diberikan oleh Penciptanya untuk mengelola dan memelihara alam semesta dengan penuh ketakwaan dan tanggung jawab untuk kesejahteraan umat manusia sebagaimana dimaksud pada konsiderans bagian Menimbang huruf a UU 39/1999, yang dirugikan hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya, sejak berkunya UU 39/1999, karena Pemohon tidak ikut serta sebagai anggota dalam penyelenggaraan pemerintahan, dalam pelaksanaan pembangunan masyarakat, bangsa, dan negaranya. Ketidakikutsertaan Pemohon dalam pelaksanaan pembangunan masyarakat, bangsa, dan negaranya tersebut, dapat menimbulkan suatu 4 bentuk diskriminasi dan mengakibatkan terjadinya pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 dan angka 6 UU 39/1999. Dengan merujuk kepada Pasal 27 dan Pasal 28C ayat (1) UUD 1945, dapat dikatakan bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk memperjuangkan hak pengembangan dirinya, untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya, sehingga terpenuhinya hak asasi Pemohon sebagai manusia dan warga Negara Indonesia. 3. Bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujiannya; c. Kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujiannya; e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. 4. Bahwa Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK, menyatakan: “Yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. 5. Bahwa Pemohon memiliki hak konstitusional yang diatur dan dijamin oleh UUD 1945, yaitu hak atas pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Pasal 27 5 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi, “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” dan hak mengembangkan diri sebagaimana tercantum dalam Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”. 6. Bahwa berhak atas pekerjaan dan mengembangkan diri tersebut, dikuatkan lagi dalam ketentuan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi, “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan” dan Pasal 28H ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi, “Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat”, serta Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi, “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”. 7. Bahwa hak pengembangan diri tersebut adalah hak asasi manusia sebagaimana tercantum dalam 15 UU 39/1999. Pasal 15 UU 39/1999 menegaskan bahwa “Setiap orang berhak untuk memperjuangkan hak pengembangan dirinya, baik secara pribadi maupun kolektif, untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya”. Penjelasan Pasal 15 tersebut menyatakan “cukup jelas”. Selanjutnya mengenai apa yang dimaksud dengan Hak Asasi Manusia (HAM) termuat dalam Pasal 1 angka 1 UU 39/1999, yang berbunyi, “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”. 8. Bahwa Penjelasan UU 39/1999 pada bagian I. Umum paragraf 10 yang berbunyi: Dasar pemikiran pembentukan Undang-undang ini adalah sebagai berikut: 6 a. Tuhan Yang Maha Esa adalah pencipta alam semesta dengan segala isinya; b. pada dasarnya, manusia dianugerahi jiwa, bentuk, struktur, kemampuan, kemauan serta berbagai kemudahan oleh Penciptanya, untuk menjamin kelanjutan hidupnya; c. untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan martabat manusia, diperlukan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, karena tanpa hal tersebut manusia akan kehilangan sifat dan martabatnya, sehingga dapat mendorong manusia menjadi serigala bagi manusia lainnya (homo homini lupus); d. karena manusia merupakan mahluk sosial, maka hak asasi manusia yang satu dibatasi oleh hak asasi manusia yang lain, sehingga kebebasan atau hak asasi manusia bukanlah tanpa batas; e. hak asasi manusia tidak boleh dilenyapkan oleh siapapun dan dalam keadaan apapun; f. setiap hak asasi manusia mengandung kewajiban untuk menghormati hak asasi manusia orang lain, sehingga di dalam hak asasi manusia terdapat kewajiban dasar; g. hak asasi manusia harus benar-benar dihormati, dilindungi, dan ditegakkan, dan untuk itu pemerintah, aparatur negara, dan pejabat publik lainnya mempunyai kewajiban dan tanggung jawab menjamin terselenggaranya penghormatan, perlindungan, dan penegakan hak asasi manusia. Selanjutnya Penjelasan pada bagian I. Umum paragraf 11 dan 12 UU 39/1999 yang berbunyi sebagai berikut: Dalam Undang-undang ini, pengaturan mengenai hak asasi manusia ditentukan dengan berpedoman pada Deklarasi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa, Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita, Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hak-hak Anak, dan berbagai instrumen internasional lain yang mengatur mengenai hakasasi manusia. Materi Undang-undang ini disesuaikan juga dengan kebutuhan hukum masyarakat dan pembangunan hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-undang ini secara rinci mengatur mengenai hak untuk hidup dan hak untuk tidak kehilangan paksa dan/atau tidak dihilangankan nyawa, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak wanita, hak anak, dan hak atas kebebasan beragama. Selain mengatur hak asasi manusia, diatur pula mengenai kewajiban dasar, serta tugas dan tanggung jawab pemerintah dalam penegakan hak asasi manusia. 9. Bahwa hak Pemohon untuk bekerja dan mengembangkan diri melalui pemenuhan hak asasi manusia, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia menjadi terhalang, sejak berlakunya UU 39/1999, karena Pemohon tidak ikut serta sebagai anggota dalam 7 penyelenggaraan pemerintahan, dalam pelaksanaan pembangunan masyarakat, bangsa, dan negaranya. Hal ini dikarenakan ketentuan Pasal 15 UU 39/1999 berbunyi, “Setiap orang berhak untuk memperjuangkan hak pengembangan dirinya, baik secara pribadi maupun kolektif, untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya” memuat norma hukum yang sangat jelas. Berdasarkan Penjelasan bagian Umum UU 39/1999 tersebut, sebagai manusia dan warga negara, Pemohon memiliki hak dan peluang yang sama untuk berpikir dan bertindak dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara melalui pemenuhan hak asasi manusia [vide Pasal 15 UU 39/1999]. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa dengan berlakunya frasa “secara kolektif” yang termuat dalam Pasal 15 UU 39/1999 tersebut, hak konstitusional Pemohon telah dirugikan untuk periode 2019-2024, karena tidak ikut serta sebagai anggota, untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. 10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon terdapat kerugian hak konstitusional Pemohon dengan berlakunya Pasal 15 UU 39/1999. Dengan demikian, Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pengujian Undang- Undang terhadap UUD 1945, maka Pemohon memiliki kepentingan terhadap pengujian UU 39/1999 menjadi Undang-Undang, terutama pengujian Pasal 15. III. ALASAN PERMOHONAN (POSITA) 1. Bahwa pada tanggal 23 september 1999 telah diundangkan UU 39/1999, sebagai pedoman dan payung hukum untuk mengakui, menghormati, dan melindungi hak asasi manusia pada setiap manusia yang menjadi warga negara, dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (Bukti P-2). 2. Bahwa UU 39/1999 tersebut adalah bagian dari pengejawantahan Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, dan Pasal 34 UUD 1945 sebelum Amandemen. Menurut Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 dinyatakan, bahwa “Segala warga negara itu bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya” dan 8 pemerintahan itu cuman ada 1 (satu), yaitu pemerintahan daerah, baik pemerintahan daerah Propinsi, Kabupaten, dan Kota sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 dan “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul itu ditetapkan dengan undang-undang” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 UUD 1945, serta ketentuan dalam UU 39/1999 tersebut dikuatkan lagi oleh BAB XA UUD 1945 dan Pasal 15 UU 39/1999 tersebut adalah pengejaan dari Pasal 28C UUD 1945, serta pelaksanaan hak asasi manusia itu dijamin, diatur, dan dituangkan dalam Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28I ayat (5) UUD 1945. 3. Bahwa UU 39/1999 tersebut adalah memuat pengaturan mengenai penghormatan, pengakuan, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, serta tugas dan tanggung jawab bersama, terutama Negara atau Pemerintah, dan penjabaran tentang Hak Asasi Manusia tersebut dikemukakan pada bagian Penjelasan I. Umum paragraf 1 dan 2 UU 39/1999, yang berbunyi sebagai berikut: Bahwa manusia dianugerahi oleh Tuhan Yang Maha Esa akal budi dan nurani yang memberikan kepadanya kemampuan untuk membedakan yang baik dan yang buruk yang akan membimbing dan mengarahkan sikap dan perilaku dalam menjalani kehidupannya. Dengan akal budi dan nuraninya itu, maka manusia memiliki kebebasan untuk memutuskan sendiri perilaku atau perbuatannya. Di samping itu, untuk mengimbangi kebebasan tersebut manusia memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas semua tindakan yang dilakukannya. Kebebasan dasar dan hak-hak dasar itulah yang disebut hak asasi manusia yang melekat pada manusia secara kodrati sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak-hak ini tidak dapat diingkari. Pengingkaran terhadap hak tersebut berarti mengingkari martabat kemanusiaan. Oleh karena itu, negara, pemerintah, atau organisasi apapun mengemban kewajiban untuk mengakui dan melindungi hak asasi manusia pada setiap manusia tanpa kecuali. Ini berarti bahwa hak asasi manusia harus selalu menjadi titik tolak dan tujuan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pada hakikatnya bermakna keinginan bersama, agar setiap orang itu harus saling mengakui, menghormati, dan melindungi hak asasi manusia pada setiap manusia atas keberadaannya dan tidak boleh diingkari dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 4. Bahwa setiap warga negara itu mengemban kewajiban untuk mengakui dan menghormati hak asasi manusia pada setiap manusia, yang melekat secara 9 kodrati pada setiap manusia, terutama Negara dan Pemerintah untuk menghormati, melindungi dan menjaminnya sebagaimana termuat pada Penjelasan bagian I. Umum paragraf 3 UU 39/1999, yang berbunyi: Sejalan dengan pandangan di atas, Pancasila sebagai dasar negara mengandung pemikiran bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan menyandang dua aspek yakni, aspek individualitas (pribadi) dan aspek sosialitas (bermasyarakat). Oleh karena itu, kebebasan setiap orang dibatasi oleh hak asasi orang lain. Ini berarti bahwa setiap orang mengemban kewajiban mengakui dan menghormati hak asasi orang lain. Kewajiban ini juga berlaku bagi setiap organisasi pada tataran manapun, terutama negara dan pemerintah. Dengan demikian, negara dan pemerintah bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi, dan menjamin hak asasi manusia setiap warga negara dan penduduknya tanpa diskriminasi”. 5. Bahwa penghormatan, pengakuan, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia tersebut termuat diantaranya dalam Pasal 15 UU 39/1999. Pasal 15 UU 39/1999, menyatakan bahwa “Setiap orang berhak untuk memperjuangkan hak pengembangan dirinya, baik secara pribadi maupun kolektif, untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya”. Berdasarkan ketentuan tersebut, dalam memperjuangkan hak pengembangan diri Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 UU 39/1999 tersebut, terdapat 2 (dua) cara untuk memperjuangkannya, yaitu secara pribadi dan kolektif, karena di dalam Pasal 15 UU 39/1999 tersebut termuat 2 (dua) frasa, yaitu “secara pribadi” dan “secara kolektif”, yang dirancang ketika merumuskan norma hukum dalam Pasal 15 UU 39/1999, dengan perkataan lain berjuang bersama dalam Pemilu melalui UU Pemilu atau bersama kuasa hukum dan berjuang sendiri dalam memperjuangkan haknya. Sesuai dengan ketentuan tersebut, maka norma hukum yang termuat dalam Pasal 15 UU 39/1999, sepanjang frasa “secara pribadi” adalah mengikat secara umum, secara spesifik menunjuk pada aturan perundang-undangan yang sudah ada, pada saat UU 39/1999 diberlakukan, baik dari Negara ataupun Pemerintah. Apa yang dimaksud dengan Peraturan Perundang- undangan, menurut Pasal 1 angka 2 UU 12/2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398) yang berbunyi, “Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara 10 umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang- undangan” dan “Undang-Undang itu adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 UU 15/2019 (Bukti P-3). Ketentuan tersebut tidak bertentangan dengan Penjelasan Umum UU 39/1999 yang menetapkan bahwa setiap orang dapat teribat dalam berpikir dan bertindak demi kepentingan bersama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Penjelasan Umum UU 39/1999 tersebut dengan jelas menegaskan bahwa setiap orang dapat terlibat dalam berpikir dan bertindak demi kepentingan bersama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, setiap orang mempunyai kemampuan, kemauan, dan berbagai kemudahan yang diberikan oleh Penciptanya untuk menjamin kelangsungan hidupnya. Penjelasan Umum UU 39/1999 tersebut dengan tegas menunjukkan adanya kebijakan affirmatif (affirmative action policy), yaitu semacam program yang bertujuan untuk memberikan peluang bagi setiap orang yang sebelumnya tidak diuntungkan secara sosial politis dan historis setelah kemerdekaan bangsa Indonesia dan terlahir kedunia sebagai mahluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, setiap orang mempunyai kemampuan, kemauan, dan berbagai kemudahan yang diberikan oleh Penciptanya demi menjamin kelangsungan hidupnya. Hal ini sejalan dengan Penjelasan bagian I. Umum paragraf 12 UU 39/1999 yang berbunyi sebagai berikut: Undang-undang ini secara rinci mengatur mengenai hak untuk hidup dan hak untuk tidak kehilangan paksa dan/atau tidak dihilangkan nyawa, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak wanita, hak anak, dan hak atas kebebasan beragama. Selain mengatur hak asasi manusia, diatur pula mengenai kewajiban dasar, serta tugas dan tanggung jawab pemerintah dalam penegakan hak asasi manusia. Dengan demikian, terjadi persamaan antara norma yang diatur dalam Penjelasan bagian I. Umum paragraf 12 dengan norma Pasal 15 UU 39/1999, sehingga terjadi ketaatan asas (konsistensi) norma. Sebagaimana semangat pembetukan UU 39/1999 tersebut dalam mengakui, menghormati, dan melindungi hak asasi manusia [vide Pasal 2 UU 39/1999]. 11 Pengaturan tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 27 UUD 1945, Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 yang memberikan hak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 mengenai hak untuk memperoleh kesempatan dalam pemerintahan, Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 mengenai hak untuk mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan, Pasal 28H ayat (3) UUD 1945 mengenai hak atas jaminan sosial, dan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 tentang tanggung jawab Negara, terutama Pemerintah untuk melindungi, memajukan, menegakkan, dan memenuhi hak asasi manusia. Sesuai dengan ketentuan tersebut, dapat dikatakan bahwa pasal-pasal konstitusi tersebut diatas sejalan dan harmonis yang dirancang ketika membuat UU 39/1999, merupakan satu-kesatuan (totalitas) yang integral, tidak dapat dipisahkan antara pasal yang satu dengan pasal lainnya menyangkut kategori yang sama, sehingga antara satu unsur dengan unsur lainnya saling pengaruh mempengaruhi, baik yang berkaitan dengan formalitas maupun materialitas (substantif). Dengan demikian, maka ketentuan dalam Pasal 15 UU 39/1999 tersebut sepanjang frasa “secara pribadi” adalah konstitusional. Hak-hak tersebut di atas juga diakui oleh hukum Internasional sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 27 Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Politicial Rights) yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Politicial Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik) yang menyatakan sebagai berikut: Di negara-negara yang memiliki kelompok minoritas berdasarkan suku bangsa, agama atau bahasa, orang-orang yang tergolong dalam kelompok minoritas tersebut tidak boleh diingkari haknya dalam masyarakat, bersama-sama anggota kelompoknya yang lain, untuk menikmati budaya mereka sendiri, untuk menjalankan dan mengamalkan agamanya sendiri, atau menggunakan bahasa mereka sendiri. Pasal 4 ayat (1) Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (International Convention on the Elimation of All Forms of Racial Discrimination) yang telah diratifikasi oleh pemerintah Republik 12 Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan International Convention on the Elimation of All Forms of Racial Discrimination (Konvensi Internaisonal tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965) yang berbunyi sebagai berikut: Langkah-langkah khusus yang semata-mata diambil untuk menjamin pemajuan kelompok ras atau etnik atau perorangan atau kelompok perorangan yang memerlukan perlindungan agar mereka dapat menikmati atau melaksanakan hak-hak asasi manusia dan kebebasan- kebebasan mendasar secara sederajat, tidak dapat dianggap suatu diskriminasi rasial, sepanjang langkah-langkah tersebut tidak mempunyai konsekuensi yang mengarah kepada berlanjutnya hak-hak terpisah bagi kelompok rasial yang berbeda dan bahwa langkah-langkah tersebut tidak dilanjutkan setelah tujuannya tercapai. Pasal 4 Deklarasi Hak-hak Manusia bagi yang berasal dari Bangsa atau Etnik, Agama, dan Bahasa minoritas menyatakan sebagai berikut: Negara-negara harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa orang-orang yang termasuk dalam kelompok minoritas dapat menjalankan dengan penuh dan efektif hak-hak asasi manusia dan kebebasan mendasar tanpa diskriminasi dan mendapat kesetaraan dalam hukum. 6. Bahwa secara politis dan administratif penduduk asli di Provinsi Sumatera Utara adalah bangsa Batak bagian dari suku-suku bangsa di Negara Indonesia dan Pemohon adalah keturunan dari marga Panggabean yang menyebar di Daerah Tapanuli dan menetap di Daerah Padang Lawas Propinsi Sumatera Utara semenjak dari keturunan ke-6 (enam), kalau diperkirakan sekitar 250 (dua ratus lima puluh) Tahun yang lalu perbandingan 25 (dua puluh lima) Tahun pergenerasi dan Pemohon adalah keturunan dari generasi ke-16 (enam belas), serta Daerah Kabupaten Padang Lawas adalah hasil pemekaran dari Kabupaten Induk Tapanuli Selatan yang minoritas suku bangsa Batak (Bukti P-4 dan 5). Dengan demikian, sesuai dengan uraian tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa Pemohon adalah bangsa Indonesia asli dan Pemohon memohon agar mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama, supaya ditetapkan sebagai anggota dalam Pemerintahan Daerah Kabupaten Padang Lawas melalui Lembaga Legislatif Daerah Kabupaten Padang Lawas, guna mencapai persamaan dan keadilan, agar Pemohon turutserta berpartisipasi dalam proses pelaksanaan pembangunan Daerah Kabupaten Padang Lawas periode 2019-2024, di 13 Provinsi Sumatera Utara, dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, demi perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan terhadap hak asasi manusia. 7. Bahwa norma hukum yang termuat dalam Pasal 15 UU 39/1999 tersebut adalah norma hukum yang sangat jelas. Pasal 15 UU 39/1999 menyatakan bahwa “Setiap orang berhak untuk memperjuangkan hak pengembangan dirinya, baik secara pribadi maupun kolektif, untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya”, sehingga ketentuan yang termuat dalam Pasal 15 UU 39/1999, sepanjang frasa “Setiap orang berhak untuk memperjuangkan hak pengembangan dirinya secara kolektif, untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya” adalah bertentangan dengan norma yang termuat dalam Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Pasal 15 UU 39/1999 sepanjang frasa “secara kolektif” bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) UUD 1945. Maka ketentuan yang termuat dalam Pasal 15 UU 39/1999 tersebut perlu diuji/dinilai (review) oleh sebuah lembaga judikatif (judicial review). Oleh karena pertentangan tersebut terdapat dalam UU 39/1999, adalah menjadi tugas Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pengujian melalui interpretasi, baik tekstual maupun kontekstual, historis, dan sistematis. 8. Bahwa landasan filosofis (filosofische grondslag) dibentuknya UU 39/1999 tersebut mengandung pengakuan terkait dengan penghormatan, pengakuan, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia atas keberadaannya sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, serta tugas dan tanggung jawab bersama, terutama Pemerintah untuk menghormati, mengakui, dan melindunginya. Pengakuan komitmen tersebut termuat pada konsiderans bagian Menimbang huruf a, b, c, dan d UU 39/1999, yang berbunyi sebagai berikut: a. bahwa manusia, sebagai mahluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang mengemban tugas mengelola dan memelihara alam semesta dengan penuh ketaqwaan dan penuh tanggung jawab untuk kesejahteraan umat manusia, oleh pencipta-Nya dianugerahi hak asasi untuk menjamin keberadaan harkat dan martabat kemuliaan dirinya serta keharmonisan lingkungannya; 14 b. bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersipat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun; c. bahwa selain hak asasi, manusia juga mempunyai kewajiban dasar antara manusia yang satu terhadap yang lain dan terhadap masyarakat secara keseluruhan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; d. bahwa bangsa Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa- Bangsa mengemban tanggung jawab moral dan hukum untuk menjunjung tinggi dan melaksanakan Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa- Bangsa, serta berbagai instrumen internasional lainnya mengenai hak asasi manusia yang telah diterima oleh negara Republik Indonesia; Landasan sosiologis (sosilogische grondslag) dari UU 39/1999 tercantum pada konsiderans bagian Menimbang huruf c yang berbunyi sebagai berikut: Bahwa selain hak asasi, manusia juga mempunyai kewajiban dasar antara manusia yang satu terhadap yang lain dan terhadap masyarakat secara keseluruhan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; Dengan demikian, ditinjau dari landasan sosiologis pembentukan UU 39/1999 tersebut, diharapkan bahwa setiap orang harus saling berpikir dan bertindak terhadap hak asasi manusia, dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, merupakan suatu tindakan affirmatif (affirmative action) sebagai jalan keluar bagi setiap orang yang ingin berpikir dan bertindak demi terlaksananya dan tegaknya hak asasi manusia pada setiap manusia yang menjadi warga negara Indonesia. Hal ini sesuai dengan semangat dan jiwa dibentuknya UU 39/1999 yang tergambar dengan jelas pada Penjelasan bagian I. Umum paragraf 4 UU 39/1999, yang berbunyi sebagai berikut: Kewajiban menghormati hak asasi manusia tersebut, tercermin dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjiwai keseluruhan pasal dalam batang tubuhnya, terutama berkaitan dengan persamaan kedudukan warga negara dalam hukum dan pemerintahan, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, hak untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, kebebasan memeluk agama dan untuk beribadat sesuai dengan agama dan kepercayaannya itu, hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran. Sesuai dengan Penjelasan Umum UU 39/1999 tersebut, sudah sewajarnyalah Mahkamah Konstitusi sebagai Pengawal Konstitusi (the guardian of the constitution) sekaligus sebagai penafsir akhir secara yudisial terhadap UUD 1945 (the last judicial interpreter of constitution) berkenan 15 memberikan pertimbangan hukum, bahwa pengaturan mengenai hak pengembangan diri secara pribadi, yang termuat dalam Pasal 15 UU 39/1999 tersebut harus diartikan sebagai Peraturan Pemerintah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 UU 15/2019 (Bukti P-3). Landasan politis dari UU 39/1999 tersebut tercantum pada konsiderans bagian Menimbang huruf d, yang berbunyi sebagai berikut: Bahwa bangsa Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa- Bangsa mengemban tanggung jawab moral dan hukum untuk menjunjung tinggi dan melaksanakan Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta berbagai instrumen internasional lainnya mengenai hak asasi manusia yang telah diterima oleh Negara Republik Indonesia. Merujuk pada landasan politis dari UU 39/1999 tersebut di atas, maka frasa “secara pribadi” yang termuat dalam Pasal 15 UU 39/1999 tersebut tidak bertentangan dengan landasan politis, sehingga sudah seharusnyalah Mahkamah Konstitusi berperan untuk mengusahakan UUD 1945 fungsional di antaranya fungsi nasionalitis atau pengintegrasian (memelihara rasa nasionalisme, rasa persatuan dan merupakan identitas nasional). 9. Bahwa menurut ketentuan Pasal 5 UU 12/2011 sebagaimana telah diubah dengan UU 15/2019 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang berbunyi sebagai berikut: Dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang meliputi: a. Kejelasan tujuan; b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; c. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; d. Dapat dilaksanakan; e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan; f. Kejelasan rumusan; dan g. Keterbukaan. Pasal 7 ayat (1) UU 12/2011 sebagaimana telah diubah dengan UU 15/2019 yang berbunyi: “Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas: a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; d. Peraturan Pemerintah; e. Peraturan Presiden; f. Peraturan Daerah Provinsi; dan g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.” 16 Selanjutnya pembentukan peraturan perundang-undangan itu juga harus mempunyai landasan filosofis (filosofische grongslag), landasan sosiologis (sociologische grondslag), landasan yuridis (rechtgrond), dan landasan politis, ekologis, medis, ekonomis sesuai dengan jenis atau objek yang diatur oleh Peraturan Perundang-undangan. Berdasarkan asas-asas dan landasan tersebut di atas, maka ketentuan dalam Pasal 15 UU 39/1999 sepanjang frasa “secara pribadi” adalah tidak bertentangan dengan asas kejelasan tujuan, asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, asas kedayagunakan dan kehasilgunaan, dan asas kejelasan rumusan, serta dengan landasan filosofis, landasan sosiologis, dan landasan politis. 10. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa norma hukum yang termuat dalam Pasal 15 UU 39/1999 tersebut sepanjang frasa “secara kolektif” bertentangan dengan UUD 1945 dan sepanjang frasa “secara pribadi” adalah inkonstitusional dan telah memberikan hak kepada Pemohon untuk memperjuangkan hak pengembangan dirinya secara pribadi, untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya, maka Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memberikan penafsiran terhadap Pasal 15 UU 39/1999 sepanjang frasa “secara pribadi” tersebut harus diartikan sebagai Peraturan Pemerintah dan untuk pertama kalinya pengaturan mengenai penetapan Pemohon sebagai anggota dalam Pemerintahan Daerah Kabupaten Padang Lawas, ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. IV. PETITUM Maka sesuai dengan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo, yang amarnya berbunyi sebagai berikut: 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886), sepanjang frasa “Setiap orang berhak untuk memperjuangkan hak pengembangan dirinya secara kolektif, untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya” bertentangan dengan UUD 1945; 17 3. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya, Atau, apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-8 sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Alamsyah Panggabean; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (LN RI Tahun 1999 Nomor 165, TLN RI 3886); 3. Bukti P-3 : Fotokopi halaman 1 (satu) sampai 7 (tujuh) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (LN RI Tahun 2011 Nomor 82, TLN RI Nomor 5234); 4. Bukti P-4 : Fotokopi Artikel suku asli Provinsi Sumatera Utara; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Silsilah (sitambok) dari keturunan marga Panggabean atas keberadaannya di Daerah Padang Lawas semenjak dari keturunan ke-6 (enam); 6. Bukti P-6 : Fotokopi halaman 1 (satu) sampai 9 (sembilan) Undang- Undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas di Provinsi Sumatera Utara (LN RI Tahun 2007 Nomor 104, TLN RI Nomor 4754); 7. Bukti P-7 : Fotokopi halaman 1, halaman 183, dan halaman 184 Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (LN RI Tahun 2014 Nomor 182,TLN RI Nomor 5568); 8. Bukti P-8 : Fotokopi ijazah atas nama Alamsyah Panggabean. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 18 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma Undang-Undang, in casu Pasal 15 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 3886, selanjutnya disebut UU 39/1999) terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [3.3] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, namun sebelum mempertimbangkan lebih lanjut kedudukan hukum Pemohon dan pokok permohonan yang diajukan Pemohon, Mahkamah perlu mempertimbangkan permohonan Pemohon selebihnya sebagai berikut: 1. Bahwa Mahkamah telah memeriksa permohonan a quo dalam sidang pemeriksaan pendahuluan pada tanggal 23 November 2020. Berdasarkan ketentuan Pasal 39 UU MK, Panel Hakim sesuai dengan kewajibannya telah memberikan nasihat kepada Pemohon untuk memperbaiki sekaligus memperjelas hal-hal yang berkaitan dengan Pemohon dan permohonannya sesuai dengan sistematika permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 19 ayat (1) UU MK dan Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 6/PMK/2005). Dalam sidang tersebut, Panel Hakim telah menyatakan bahwa Pemohon dapat menyampaikan perbaikan permohonan ke Mahkamah selambat-lambatnya pada tanggal 7 Desember 2020, yaitu 14 (empat belas) hari sejak sidang pemeriksaan pendahuluan sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU MK. 2. Bahwa Pemohon telah melakukan perbaikan permohonannya sebagaimana telah diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 4 Desember 2020 dan diperiksa dalam sidang pemeriksaan perbaikan permohonan pada tanggal 16 Desember 2020. Perbaikan permohonan Pemohon tersebut memuat sistematika: Kewenangan Mahkamah Konstitusi, Kedudukan Hukum Pemohon, Alasan Permohonan, dan Petitum. 3. Bahwa meskipun format perbaikan permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud pada angka 2 di atas pada dasarnya telah memenuhi format permohonan pengujian undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) UU MK dan Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d PMK 6/PMK/2005, namun setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama telah ternyata uraian masing-masing bagian sistematika tersebut tidak memenuhi syarat formal permohonan, sebagai berikut: a. pada bagian kedudukan hukum, Pemohon tidak menguraikan secara spesifik adanya hubungan kausalitas bahwa dengan berlakunya pasal yang dimohonkan pengujian dianggap merugikan Pemohon sebagai warga negara Indonesia yang memiliki hak atas pekerjaan dan pengembangan diri dengan keikutsertaan Pemohon untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara karena tidak ditetapkan sebagai anggota DPRD Padang Lawas Periode Tahun 2019-2024; b. pada bagian alasan permohonan, Pemohon menyatakan frasa “secara pribadi” dalam Pasal 15 UU 39/1999 adalah konstitusional [vide permohonan hlm. 11 dan hlm. 15-16]. Bahkan menurut Pemohon norma hukum yang termuat dalam Pasal 15 UU 39/1999 adalah norma hukum yang sangat jelas [vide permohonan hlm. 13]. Namun demikian dalam pernyataan selanjutnya Pemohon menyatakan frasa “secara kolektif” dalam Pasal 15 UU 39/1999 20 bertentangan dengan UUD 1945 tanpa menguraikan argumentasi lebih lanjut pertentangan antara frasa tersebut dengan Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 yang menjadi salah satu dasar pengujian yang digunakan [vide permohonan hlm. 13]. Bahkan pada bagian akhir pokok permohonan Pemohon justru menyatakan frasa “secara pribadi” yang sebelumnya dinyatakan konstitusional menjadi inkonstitusional dan dengan memberikan penafsiran terhadap frasa tersebut [vide permohonan hlm. 17]. Dengan demikian, selain tidak diuraikannya argumentasi yang memadai mengenai inkonstitusionalitas norma yang diuji, juga terdapat ketidakjelasan dan inkonsistensi dalam posita permohonan Pemohon; c. pada bagian petitum, angka 2 petitum permohonan yang meminta frasa “Setiap orang berhak untuk memperjuangkan hak pengembangan dirinya secara kolektif, untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya” dalam Pasal 15 UU 39/1999 bertentangan dengan UUD 1945 menjadi tidak konsisten pula dengan posita permohonan yang di bagian akhir meminta penafsiran frasa “secara pribadi” dalam Pasal 15 UU 39/1999 harus diartikan sebagai Peraturan Pemerintah dan untuk pertama kalinya pengaturan mengenai penetapan Pemohon sebagai anggota dalam Pemerintahan Daerah Kabupaten Padang Lawas, ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Lagi pula, petitum angka 2 tersebut jika dikabulkan justru menjadikan Pasal 15 UU 39/1999 menjadi tidak jelas maknanya karena dalam norma pasal a quo hanya tersisa frasa “pribadi maupun”, sehingga dengan petitum yang demikian menjadi kontradiktif dan inkonsistensi dengan posita permohonan Pemohon; Dengan demikian, berdasarkan pertimbangan hukum di atas menurut Mahkamah permohonan Pemohon adalah tidak jelas (kabur) karena tidak memenuhi syarat formal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) UU MK. [3.4] Menimbang bahwa terlepas dari permohonan Pemohon adalah tidak jelas (kabur) sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah perlu menegaskan andaikata yang diinginkan Pemohon adalah mengenai penetapan keanggotaan DPRD Kabupaten Padang Lawas Periode Tahun 2019-2024 yang tidak mengikutsertakan Pemohon sebagaimana didalilkan Pemohon. Berkenaan dengan hal tersebut, dalam 21 sidang panel pemeriksaan pendahuluan, panel hakim telah menasihatkan dan sekaligus mengingatkan bahwa Mahkamah bukanlah tempat untuk menentukan seseorang dapat menjadi anggota DPRD sebagaimana dikehendaki oleh Pemohon. Terlebih lagi, persoalan yang dikemukakan Pemohon tersebut tidak berhubungan dengan konstitusionalitas Pasal 15 UU 39/1999 yang justru memberikan jaminan pengembangan diri bagi setiap orang termasuk Pemohon untuk ikut serta membangun masyarakat, bangsa, dan negara sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28C ayat (1) UUD 1945; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, namun oleh karena permohonan Pemohon adalah tidak jelas (kabur) maka Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Permohonan Pemohon tidak jelas (kabur); [4.3] Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut; Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 22 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Manahan MP. Sitompul, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, tanggal tujuh belas, bulan Desember, tahun dua ribu dua puluh, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal empat belas, bulan Januari, tahun dua ribu dua puluh satu, selesai diucapkan pukul 15.03 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Manahan MP. Sitompul, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Syukri Asy’ari sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili dan Presiden atau yang mewakili, tanpa dihadiri Pemohon. KETUA, ttd. Anwar Usman ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Aswanto ttd. Saldi Isra ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Manahan M.P. Sitompul 23 ttd. Arief Hidayat ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. Suhartoyo ttd. Wahiduddin Adams PANITERA PENGGANTI, ttd. Syukri Asy’ari