98/PUU-XIII/2015

PUTUSAN Nomor 98/PUU-XIII/2015 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama : PT. Inanta Timber & Trading Coy Ltd. Diwakili oleh Ir. Sofandra selaku Direktur Utama Alamat : Jalan Pelita IV, Gang Serayu II, Nomor 8, Kelurahan Sidorame Barat II, Kecamatan Medan. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 33/SK-MK/I&I/VII/15 bertanggal 8 Juli 2015 memberi kuasa kepada Prof. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc., Zulkarnain Yunus, S.H., M.H., Agus Dwiwarsono, S.H., M.H., Mansur Munir, S.H., Widodo Iswantoro, S.H., Arfa Gunawan, S.H., Adria Indra Cahyadi, S.H., M.H., Nur Syamsiati Duha, S.H., Rozy Fahmi S.H., Sururudin, S.H., Eddi Mulyono, S.H., Deni Aulia Ahmad, S.H., Gugum Ridho Putra, S.H., Bayu Nugroho, S.H., Muhammad Dzul Ikram, S.H., Advokat, paralegal/asisten advokat yang tergabung dalam Ihza & Ihza Law Firm, beralamat di Gedung 88 Kasablanka Office Tower, Tower A Lantai 19, Kota Kasablanka, Jalan Casablanca Kav. 99, Jakarta 12870, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa. Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------------------- Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon; SALINAN Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 2 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 13 Juli 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 14 Juli 2015 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 204/PAN.MK/2015 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 98/PUU-XIII/2015 pada tanggal 12 Agustus 2015, yang diperbaiki dengan perbaikan permohonan bertanggal 7 September 2015 dan diterima pada persidangan Mahkamah pada tanggal 8 September 2015, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI UNTUK MENGADILI PERMOHONAN INI 1. Bahwa Pemohon, dalam permohonan ini memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk melakukan Pengujian atas norma Pasal 50 ayat (2) Undang- Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4412) (vide bukti P-7) terhadap Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang- Undang Dasar Tahun 1945 (vide bukti P-8) Oleh karena itu, permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah Permohonan untuk menguji norma peraturan perudang-undangan berupa Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar; 2. Bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan, Mahkamah Konstitusi berwenang “mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar”. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menegaskan hal yang sama, yakni Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 3 terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain “menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; 3. Bahwa Kewenangan Mahkamah Konstitusi menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar juga ditegaskan oleh Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk antara lain…menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Begitupun dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan juga ditegaskan bahwa “dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”; 4. Berdasarkan uraian angka 1 sampai 3 di atas, Pemohon menyimpulkan bahwa Permohonan yang diajukan Pemohon adalah termasuk kategori kewenangan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 (judicial review) yang merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan a quo pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat. II. KEDUDUKAN PEMOHON (LEGAL STANDING) MENGAJUKAN PERMOHONAN A QUO 1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa, “Pemohon adalah Pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusional nya dirugikan oleh berlakunya undang-undang” yang salah satu di antaranya disebutkan dalam huruf c adalah “badan hukum publik atau privat”. Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang a quo disebutkan bahwa yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah “hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; 2. Bahwa sebagaimana tertuang dalam putusan Mahkamah Nomor 006/PUU- III/2005 juncto Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 dan putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah telah memberikan pengertian dan batasan kumulatif tentang apa yang dimaksud dengan “kerugian konstitusional” atas berlakunya Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 4 suatu norma Undang-Undang yaitu: (1) Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (2) Bahwa hak Konstitusional tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji; (3) Kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual, atau setidak- tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; (4) Adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji; dan (5) Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; 3. Bahwa Pemohon sebagai badan hukum perdata yang didirikan dengan akta Pendirian dan Anggaran Dasar Notaris Kusmulyanto Ongko Nomor 90 tanggal 21 Mei 1973 (vide bukti P-1), yang telah disahkan sebagai badan hukum oleh menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu Menteri Kehakiman) tanggal 17 Januari 1975 Nomor Y.A.5/6/16 (vide bukti P-2), dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 01.143.545.0-121.000 (vide bukti P-3), yang dalam Permohonan ini diwakili oleh Direktur Utama nya Ir. Sofandra pemegang Kartu Penduduk Nomor 0953092102420078 (vide bukti P-4) yang ditetapkan sebagai Direktur Utama berdasarkan perubahan akta Perseoran Akta Nomor 12 yang dibuat oleh Notaris Susan Widjaja, S.H Notaris di Medan mengenai perubahan Direksi dan Komisaris, peralihan saham PT Inanta Timber & Trading (vide bukti P-5) yang telah mendapatkan pengesahan melalui surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-38309.40.22.2014 (vide bukti P-6); 4. Bahwa Ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (bukti P-9) secara tegas menyatakan bahwa “Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar”. Begitupun Pasal 11 ayat (1) Anggaran Dasar PT Inanta Timber & Trading Coy Ltd (vide bukti P-1) juga menegaskan bahwa “Direktur mewakili Direksi dan karena itu mewakili Perseroan di dalam dan di Luar Pengadilan tentang segala hal dalam segala kejadian, dan berhak mengikat perseroan pada pihak lain Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 5 atau pihak lain pada Perseroan…dst”. Oleh karena itu, Pemohon Prinsipal Ir. Soefandra berwenang untuk mewakili kepentingan Perseroan baik ke dalam maupun keluar, termasuk dalam hal ini mewakili Perseoran mengajukan Permohonan a quo; 5. Bahwa sebagai badan hukum (rechts person), kedudukan Pemohon dapat dipersamakan dengan subjek hukum orang perseorangan warga negara (naturlijk person) sehingga berhak atas jaminan hak-hak konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Jaminan hak konstitusional itu bisa bersifat tak langsung dengan menarik pemahaman pengakuan Indonesia sebagai sebuah negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang membawa konsekuensi Pemohon berhak untuk tidak diperlakukan sewenang-wenang oleh negara, maupun perlindungan hak konstitusional secara langsung yang normanya dirumuskan secara spesifik dalam Bab XA Undang-Undang Dasar 1945 yang diberi judul “Hak Asasi Manusia”, terutama Pasal 28D ayat (1) yang menyatakan, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”; 6. Bahwa sebagai badan hukum privat, Pemohon menjalankan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dengan mengantongi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 106/Kpts-II/2001 tertanggal 15 maret 2001 dalam hutan alam pada hutan produksi seluas ±40.160 Ha di Provinsi Sumatera Utara dengan jangka waktu 20 (dua puluh) tahun sejak 29 Oktober 1997 (bukti P-10). Sebagai pemegang izin Pemohon dengan itikad baik selalu memenuhi segala kewajiban-kewajiban terkait izin yang diberikan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan, sehingga dengan penalaran yang wajar, Pemohon berhak untuk memanfaatkan izin (IUPHHK) yang telah diberikan secara optimal sebagaimana mestinya; 7. Bahwa dalam praktik di lapangan, pemanfaatan izin IUPHHK di atas wilayah seluas ±40.160 Ha milik Pemohon dibagi ke dalam wilayah wilayah yang lebih kecil yang dinamakan Rencana Kerja Tahunan (RKT) selama dua puluh tahun. Dengan demikian selama jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, Pemohon Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 6 melakukan penebangan kayu di setiap wilayah RKT secara berurutan dari RKT 1 sampai dengan RKT 20. Dalam praktik memang kadang terjadi kesalahan prosedur di lapangan dimana pemegang izin yang seharus nya menebang pada wilayah RKT yang ditentukan tanpa sengaja telah memasuki wilayah RKT tahun selanjutnya. Namun jikapun hal itu terjadi maka Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan telah memberikan jalan keluar administratif yang efektif untuk itu. Namun penegak hukum ternyata memiliki penafsiran sendiri atas penebangan di Luar RKT tersebut. Penegak hukum memandang penebangan di luar RKT adalah tergolong penebangan hutan tanpa izin yang kepadanya berlaku kententuan pidana kehutanan. Hal inilah yang dialami oleh Perusahaan Pemohon, Perusahaan Pemohon didakwa melakukan penebangan di luar izin karena menebang pohon di luar wilayah RKT sehingga didakwa melanggar Pasal 50 ayat (2) juncto Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang ancaman pidananya paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah); 8. Bahwa meskipun pengusutan kasus Pemohon memang telah dihentikan melalui Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan kepala Kejaksaan Panyabungan Nomor Print-81/N.2.28.3/Epp.2/05/2012 (bukti P-11). Namun tetap masih ada kekhawatran pada diri Pemohon perkara tersebut dapat kembali menimpa Pemohon di kemudian hari. Sampai saat ini aktivitas produksi telah Pemohon hentikan. tentu saja hal tersebut adalah kerugian yang besar bagi Pemohon terlebih lagi Pemohon telah memenuhi semua kewajiban-kewajiban sebagai pemegang izin, namun izin tersebut tetap saja tidak bisa dinikmati secara optimal oleh Pemohon; 9. Bahwa dengan dasar argumentasi tersebut di atas, maka Pemohon selaku Pemegang izin jelas memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo berdasarkan 5 alasan yakni antara lain: (1) Pemohon adalah badan hukum privat yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, (2) Hak konstitusional Pemohon tersebut di atas telah secara nyata dilanggar dengan berlakunya Norma Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888) Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 7 sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4412), (3) Pemohon menderita kerugian konstitusional yang konkret baik sifatnya materil maupun imateril berupa rasa aman dan kepastian hukum untuk menjalankan usaha, (4) Kerugian konstitusional yang dialami Pemohon jika dinilai lewat penalaran yang wajar dapat dipastikan akan hilang/terhenti jika Mahkamah mengabulkan permohonan Pemohon. III. ARGUMENTASI YURIDIS PASAL 50 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN BERTENTANGAN DENGAN PASAL 1 AYAT (1) DAN PASAL 28D AYAT (1) UUD 1945; 1. Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 adalah sebuah negara hukum. Penggunaan istilah negara hukum ini menunjukkan bahwa para penyusun UUD 1945 mengadopsi konsep negara hukum di Jerman yang pada masa itu dipelopori oleh F.Julius Stahl, seorang ahli hukum Jerman yang terkenal dengan konsep negara hukum nya atau rechtstaat. Menurut Stahl, negara hukum itu memiliki tiga ciri utama, dimana dua diantaranya adalah “perlindungan terhadap hak asasi manusia” dan “pemerintahan haruslah berdasarkan Undang-Undang Dasar (konstitusi)”. Dua ciri penting itu pula lah yang melekat pada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai sebuah negara hukum, kita menjalankan pemerintahan berdasarkan konstitusi yakni UUD 1945 yang di dalamnya turut pula mengakui dan menjamin perlindungan hak hak asasi manusia; 2. Bahwa pengakuan sebagai sebuah negara hukum atau “rechstaat”, jelas mengandung konsekuensi bahwa negara harus benar-benar menjalankan tugasnya sesuai koridor konstitusi sehingga segala tindakan negara harus pula melindungi hak-hak asasi manusia warganya. Atas dasar itu, setiap warga negara berhak atas kepastian hukum dan dihindarkan dari perlakuan negara yang sewenang-wenang. Hal ini memang tidak pernah dinyatakan secara eksplisit sebagai salah satu jenis hak konstitusional warga negara dalam UUD 1945. Namun secara penalaran yang logis dapat dipahami bahwa kesewenang-wenangan sejatinya adalah salah satu bentuk tindakan yang merendahkan hak asasi manusia yang sangat nyata, sehingga atas nama Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 8 perlindungan hak asasi manusia, negara wajib mencegah dan menghindari segala bentuk kesewenang-wenangan terhadap warganya; 3. Bahwa kewajiban mencegah timbulnya kesewenang-wenangan itu tidak hanya ditujukan atas kesewenang-wenangan secara fisik, namun juga atas tindakan non fisik seperti penerbitan peraturan-peraturan tertulis yang dikeluarkan oleh negara. Dengan berlakunya asas negara hukum, maka tidak boleh ada satu norma Undang-Undang pun yang dirumuskan sedemikian rupa, yang membuka peluang bagi penyelenggara negara untuk bertindak sewenang- wenang. Terlebih lagi jika norma Undang-Undang tersebut dijadikan sebagai dasar hukum (legitimasi) untuk melakukan kesewenangan itu sehingga tindakan itu seolah-olah sah. Oleh karenanya, salah satu cara untuk mencegah dan menghindarkan kesewenang-wenangan itu adalah dengan cara menjamin asas keadilan dan kepastian hukum atau rechtszekerheidsbeginsel benar-benar terjamin dengan baik dalam setiap pembentukan norma peraturan perundang-undangan; 4. Bahwa negara selaku pemegang amanah rakyat diberikan beragam kekuasaan untuk melakukan perbuatan hukum publik yang sifatnya mengikat (imperative) dan wajib ditaati oleh warga negara. Salah satu kekuasaan yang diberikan oleh Konstitusi adalah hak bagi negara untuk menguasai segala kekayaan alam dan cabang produksi penting yang menyangkut hajat hidup orang banyak untuk dipergunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Penjabaran makna penguasaan oleh negara itu juga telah ditegaskan oleh Mahkamah dalam Putusannya yakni Putusan Nomor 001-021-022/PUU- I/2003 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 20/2002 tentang Ketenagalistrikan, Putusan Nomor 002/PUU-I/2003 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Putusan Nomor 058-059-060-063/PUU-II/2004 dan Nomor 008/PUU-III/2005 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 7/2004 tentang Sumber Daya Air, yang pada pokoknya menafsirkan bahwa hak menguasai oleh negara atas cabang- cabang produksi penting dan sumber daya alam itu tercermin dalam kegiatan antara lain: “Mengadakan kebijakan (beleid), tindakan pengurusan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 9 (berstuursdaad), pengaturan (regelendaad), pengelolaan (beheersdaad), dan pengawasan (toezichthoundensdaad)”; 5. Bahwa hak penguasaan oleh negara tersebut di atas mencakup pula sumber daya hutan. Setelah ditetapkan dalam Pasal 33 ayat (3) di atas, hak penguasaan negara atas hutan ditentukan lebih komprehensif dalam hukum administrasi yang mengatur kehutanan yakni Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4412). Penguasaan hutan oleh negara dapat ditemukan secara eksplisit dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) yang masing-masing menyatakan: Pasal 4 ayat (1) UU 41/1999 Semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat” Pasal 4 ayat (2) UU 41/1999 Penguasaan hutan oleh Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberi wewenang kepada pemerintah untuk: a. mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan; b. menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan; dan c. mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan”; 6. Bahwa sebagai sebuah Undang-Undang administrasi di bidang kehutanan, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 beserta perubahannya adalah hukum administrasi yang menjabarkan kewenangan teknis negara untuk menguasai hutan. Sebagaimana telah ditegaskan dalam beberapa Putusan Mahkamah di atas, lewat hukum administrasi inilah negara menjalankan penguasaan hutan secara teknis seperti Mengadakan kebijakan tentang hutan (beleid), tindakan pengurusan hutan (berstuursdaad), pengaturan hutan (regelendaad), Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 10 pengelolaan hutan (beheersdaad), dan pengawasan hutan (toezichthoundensdaad)”. Kesemua kewenangan itu berjalan dalam ranah hukum administrasi. Karakter hukum administrasi UU Kehutanan itu pun terbukti karena pelaksanaan kewenangan penguasaan hutan secara teknis menggunakan asas hukum administrasi yakni “dekonsentrasi” dan instrumen “izin”. Asas dekonsentrasi memungkinkan negara mampu mengendalikan pengelolaan hutan dari Sabang hingga Merauke melalui pelimpahan wewenang kepada instansi kehutanan secara vertikal di daerah. Sedangkan instrumen izin merupakan instumen hukum administrasi yang sangat efektif untuk mengontrol pengelolaan hutan. Pemanfaatan hutan pada dasarnya adalah terlarang. Hanya yang memenuhi syarat lah yang dapat memanfaatkannya. Syarat-syarat itu ditentukan secara rigid dalam sistem perizinan. Hanya yang berizin lah yang berhak sehingga dengan instrumen izin ini, negara mampu berposisi satu langkah di depan sehingga dapat secara efektif mencegah kerusakan hutan sebelum terjadi; 7. Bahwa penggunaan instrument izin dalam UU Kehutanan ditentukan baik untuk pemanfaatan hutan lindung maupun pemanfaatan hutan produksi yang dijabarkan dalam bermacam izin sebagai berikut:  Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Lindung, menurut Pasal 26 UU kehutanan: (1) Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan (2) Izin usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan (3) Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu  Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi, menurut Pasal 28 (1) Izin usaha pemanfaatan kawasan, (2) Izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, (3) Izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu, (4) Izin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, (5) Izin usaha pemungutan hasil hutan kayu, dan (6) Izin pemungutan hasil hutan bukan kayu”. 8. Bahwa untuk memperoleh segala jenis izin di atas, sudah barang tentu pemohon izin harus dapat memenuhi segala persyaratan yang ditentukan. Lalu setelah izin diberikan, para pemegang izin juga dibebankan oleh negara dengan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi berkaitan dengan izin-izin Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 11 yang diberikan. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan, yakni antara lain “(a) membuat rencana kerja untuk seluruh areal kerja selama jangka waktu berlakunya izin; (b) melaksanakan kegiatan nyata di lapangan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak diberikan izin; (c) melaksanakan penataan batas areal kerja paling lambat 3 bulan sejak diberikan izin usaha, kecuali untuk izin pemungutan hasil hutan; (d) membuat laporan kegiatan secara periodik; (e) melaksanakan perlindungan hutan di areal kerjanya dari gangguan keamanan; (f) pemegang izin dalam bentuk Badan Usaha wajib menata-usahakan keuangan kegiatan sesuai standar akuntansi kehutanan yang berlaku; (g) mempekerjakan tenaga profesional bidang kehutanan dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai kebutuhan; (h) membayar Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)” 9. Bahwa tidak cukup berhenti sampai di kewajiban umum saja, para pemegang izin juga dibebankan kewajiban-kewajiban khusus tertentu yang melekat kepada masing-masing izin yakni seperti: NO PEMEGANG IZIN KEWAJIBAN KHUSUS 1 Izin usaha Pemanfaatan Kawasasan • membayar Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH) [Pasal 47 ayat (2)] • wajib melakukan penanaman pada hutan tanaman paling kurang 50% (lima puluh perseratus) dari luas tanaman yang ditanam berdasarkan daur tanaman luas areal dalam waktu paling lambat 5 (lima) tahun sejak diberikannya izin usaha pemanfaatan hasil hutan.[Pasal 47 ayat (8)] 2 Izin usaha jasa lingkungan • kepada BUMN, BUMD dan BUMS wajib melakukan kerja sama dengan Koperasi masyarakat [Pasal 47 ayat (3)] • membayar Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH) [Pasal 47 ayat (2)] • wajib melakukan penanaman pada hutan tanaman paling kurang 50% (lima puluh perseratus) dari luas tanaman yang ditanam berdasarkan daur tanaman luas areal dalam waktu paling lambat 5 (lima) tahun sejak diberikannya izin usaha pemanfaatan hasil hutan.[Pasal 47 ayat (8)]. 3 Izin usaha • membayar Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 12 pemanfaatan hasil hutan kayu hutan alam atau hutan tanaman Hutan (IIUHP); • membuat: (1) Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) untuk seluruh areal kerjanya selama jangka waktu berlakunya izin selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah izin diberikan; (2) Rencana Kerja 5 (lima) Tahun yang pertama selambat lambatnya 3 (tiga) bulan sejak (RKUPHHK) disahkan; (3) Rencana Kerja Tahunan (RKT) diajukan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum RKT tahun berjalan untuk diajukan kepada Menteri guna mendapatkan persetujuannya. • melakukan penatausahaan hasil hutan; • melakukan pengukuran atau pengujian hasil hutan; • membayar Dana Reboisasi (DR); • melaksanakan sistem sivikultur sesuai lokasi dan jenis tanaman yang dikembangkan; • menyediakan dan memasok bahan baku kayu kepada industri primer hasil hutan. • wajib melakukan penanaman pada hutan tanaman paling kurang 50% (lima puluh perseratus) dari luas tanaman yang ditanam berdasarkan daur tanaman luas areal dalam waktu paling lambat 5 (lima) tahun sejak diberikannya izin usaha pemanfaatan hasil hutan.[Pasal 47 ayat (8)] 4 Izin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu • membayar Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH); • membuat: (1) Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (RKUPHHBK) 10 (sepuluh) tahun selambat- lambatnya 1 (satu) tahun setelah izin diberikan; (2) Rencana Kerja 5 (lima) Tahun yang pertama selambat lambatnya 3 (tiga) bulan sejak (RKUPHHBK) disahkan; (3) Rencana Kerja Tahunan (RKT) diajukan selambat lambatnya 2 (dua) bulan sebelum RKT tahun berjalan. • melakukan penatausahaan hasil hutan bukan kayu; • melakukan pengukuran dan pengujian hasil hutan bukan kayu; • menjamin penyediaan bahan baku untuk industri primer hasil hutan bukan kayu. • BUMN, BUMD dan BUMS pemegang izin ini Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 13 diwajibkan melakukan kerja sama dengan koperasi masyarakat setempat [Pasal 47 ayat (6)] • wajib melakukan penanaman pada hutan tanaman paling kurang 50% (lima puluh perseratus) dari luas tanaman yang ditanam berdasarkan daur tanaman luas areal dalam waktu paling lambat 5 (lima) tahun sejak diberikannya izin usaha pemanfaatan hasil hutan [Pasal 47 ayat (8)]. 5 Izin usaha pemungutan hasil hutan kayu • BUMN, BUMD dan BUMS pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan atau bukan kayu selain melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (4) dan ayat (5), juga wajib melakukan kerjasama dengan koperasi masyarakat setempat paling lambat 1 (satu) tahun setelah diterimanya izin. • wajib melakukan penanaman pada hutan tanaman paling kurang 50% (lima puluh perseratus) dari luas tanaman yang ditanam berdasarkan daur tanaman luas areal dalam waktu paling lambat 5 (lima) tahun sejak diberikannya izin usaha pemanfaatan hasil hutan [Pasal 47 ayat (8)]. 6 Izin pemungutan hasil hutan bukan kayu Nihil (Tidak ada kewajiban tambahan) 10. Bahwa setelah selesai memenuhi segala persyaratan untuk memperoleh izin berikut semua kewajiban-kewajiban khusus di atas, maka tentu saja pemegang izin diberikan kebolehan untuk memanfaatkan izin berikut pula menikmati hak-hak eksklusif tertentu yang tidak akan pernah bisa dinikmati oleh mereka yang tidak memiliki izin. Jaminan untuk menikmati hal-hal tersebut juga telah ditegaskan dalam Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan yakni: Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) UU/41/1999 (1) Setiap pemagang izin pemanfaatan hutan berhak melakukan kegiatan sesuai dengan izin yang diperoleh. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 14 (2) Dalam melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pemegang izin pemanfaatan hutan berhak memperoleh manfaat dari hasil usahanya. 11. Bahwa meski hak untuk memanfaatkan izin telah dijamin sebagaimana peraturan perundang-undangan di atas, namun pada faktanya pemegang izin tidak dapat memanfaatkan izin secara leluasa karena terdapat norma peraturan perundang-undangan yang multi tafsir sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pemegang izin dalam memanfaatkan izin. Norma tersebut adalah Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang secara lengkap berbunyi “Setiap orang yang diberikan izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan”. Selanjutnya kepada pemegang izin yang melanggar Ketentuan Pasal 50 ayat (2) tersebut diancam dengan pidana yang tinggi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 78 ayat (1) Undang- Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan yang mengatakan “Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) atau Pasal 50 ayat (2), diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)”; 12. Bahwa jika diuraikan unsur-unsurnya, Pasal 50 ayat (2) adalah termasuk ke dalam jenis delik perbuatan atau delik formil yakni sebuah delik yang memberikan larangan kepada subjek hukum untuk melakukan perbuatan tertentu. Dalam delik formil, suatu tindak pidana dianggap telah terjadi manakala unsur-unsur perbuatannya telah terpenuhi. Artinya ketika pembuktian persidangan nanti, Penuntut umum hanya perlu membuktikan unsur-unsur perbuatannya saja tanpa perlu membuktikan terjad nya akibat atas perbuatan tersebut. Subjek hukum yang disasar dalam Pasal 50 ayat (2) jelas adalah para pemegang izin termasuk Pemohon, sebagaimana disebutkan dalam frasa “Setiap orang yang diberikan izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu…”. Sedangkan predikat perbuatan yang dilarang dalam Pasal 50 ayat (2) Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 15 diwakili oleh frasa “dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan”. Dengan membaca secara keseluruhan pasal tersebut, maka dapatlah diambil kesimpulan bahwa Pasal 50 ayat (2) adalah sebuah delik formil karena melarang subjek hukum (pemegang ijin) untuk melakukan suatu perbuatan (perbuatan yang menimbulkan kerusakan hutan); 13. Bahwa Sebagai sebuah delik formil, maka sudah semestinya UU kehutanan memperinci predikat perbuatan yang dilarang dalam Pasal 50 ayat (2) yang disebut sebagai “kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan”. Namun baik dalam batang tubuh pasal lain maupun penjelasan Pasal 50 ayat (2) tidak ditemukan satu pasal atau penjelasan pun yang menjelaskan makna predikat perbuatan yang digolongkan sebagai “kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan” tersebut. Bahkan, alih-alih memperinci perbuatan yang dilarang, penjelasan Pasal 50 ayat (2) justru memuat rumusan definisi yang menjelaskan akibat perbuatan, sebagaimana penjelasannya menyatakan “Yang dimaksud dengan kerusakan hutan adalah terjadinya perubahan fisik, sifat fisik, atau hayatinya, yang menyebabkan hutan tersebut terganggu atau tidak dapat berperan sesuai dengan fungsinya”. Artinya terdapat kontradiksi antara batang tubuh Pasal 50 ayat (2) dengan penjelasannya. Pada satu sisi, batang tubuh Pasal 50 ayat (2) adalah sebuah delik formil yang mengatur perbuatan pidana yang dilarang, namun di sisi lain penjelasannya bukan menjelaskan rincian perbuatan yang dilarang tersebut tetapi justru mengatur rumusan akibat. Semua ahli pidana sudah mafhum bahwa antara delik formil dan delik materil sangatlah jelas berbeda dan memiliki konsekuensi pembuktian yang berbeda pula. Terpenuh nya unsur-unsur perbuatan dalam delik formil sudah cukup untuk menyatakan perbuatan pidana itu sudah terpenuhi. Beda halnya delik materil yang menjadikan unsur akibat sebagai salah satu unsur pidana yang wajib dibuktikan terjadi tidaknya. Jika penuntut umum gagal membuktikan hubungan causal antara unsur akibat dengan perbuatan dalam delik materil, maka tuduhan perbuatan pidananya juga turut dianggap gugur lantaran tidak terpenuhi semua unsur; 14. Bahwa kontradiksi antara batang tubuh Pasal 50 ayat (2) dengan penjelasannya secara nyata telah membuat pasal tersebut cacat normatif karena terdapat dua substansi yang berbeda dan saling bertentangan. Kontradiksi tersebut membuat kabur Pasal 50 ayat (2) sehingga menjadi tidak Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 16 jelas apakah Pasal 50 ayat (2) termasuk sebagai delik formil ataukah delik materil. Jika pun Pasal 50 ayat (2) tetap kita anggap sebagai sebuah delik formil, maka anggapan ini pun menjadi tidak berdasar, sebab tidak ditemukan satu bagian pasal atau penjelasan pun yang menjelaskan secara rinci perbuatan pemegang izin yang seperti apakah yang tergolong ke dalam “kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan” itu. Kaburnya rumusan perbuatan yang dilarang dalam pasal ini jelas bertentangan dengan asas legalitas dalam hukum pidana yang mahsyur dikenal. Asas nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali menyatakan bahwa tiada suatu perbuatan dapat dipidana sampai ada hukum yang terlebih dahulu menyatakan perbuatan itu sebagai perbuatan pidana. Kegagalan Pasal 50 ayat (2) memenuhi asas legalitas jelas telah menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pemegang izin termasuk Pemohon. Akibatnya pasal tersebut dapat disewenang-wenangkan sesuka hati oleh oknum aparat penegak hukum. 15. Bahwa di sisi lain, jika pun Pasal 50 ayat (2) kita anggap sebagai sebuah delik materil, maka konsekuensi yang muncul juga sangat signifikan yakni akan menjadikan unsur akibat (kerusakan hutan) menjadi unsur yang wajib dibuktikan dalam pembuktian di persidangan. Padahal pembuktian ada tidaknya akibat kerusakan hutan itu, secara ilmiah sangatlah sulit untuk dilakukan. Belum jelas lagi mekanisme pemeriksaaan seperti apa yang mampu menghitung dan menilai kerusakan hutan itu? bagaimana cara melakukannya? lalu siapa pula yang berwenang melakukan audit kerusakan hutan tersebut? sampai hari ini pun belum diketahui secara pasti apakah ada mekanisme audit untuk menghitung kerusakan hutan yang kewenangannya disandang secara resmi oleh satu lembaga negara tertentu yang khusus diadakan untuk itu. Lantas jika tidak ada mekanisme pemeriksaan yang jelas atas kerusakan hutan maka jika Pasal 50 ayat (2) diklaim sebagai delik materil, maka pelanggaran atas Pasal 50 ayat (2) tidak akan pernah bisa dibuktikan. Lain halnya dengan pidana kerugian negara atau kerugian daerah yang telah ada mekanisme untuk menilai dan menghitungnya yakni mekanisme pemeriksaan investigatif. Lembaga yang menyandang kewenangan itu pun telah ditentukan secara jelas yakni Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 17 sebagaimana ditentukan dalam Pasal 23E, Pasal 23F, dan Pasal 23G UUD 1945; 16. Bahwa selain persoalan cacat normatif di atas, norma Pasal 50 ayat (2) juga menimbulkan keresahan yang serius bagi para pemegang izin pemanfaatan hutan. Dalam praktiknya para pemegang izin pemanfaatan hutan memang diberikan keleluasaan untuk memanfaatkan izin dalam luas wilayah yang telah diberikan. Cakupan wilayah yang diberikan kepada pemegang izin itu dahulu dinamakan wilayah HPH (Hak Pengelolaan Hutan). Namun pasca lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan, istilah HPH itu telah berganti nama menjadi Izin usaha Pemanfaatan Hutan (IUPH). Sebagai gambaran, misalkan wilayah IUPH yang diberikan kepada Pemegang izin adalah seluas 40.000 ha, maka Pemegang izin hanya diperbolehkan memanfaatkan izin seluas wilayah itu saja. Kemudian Ketika merencanakan kegiatan di lapangan, Pemegang izin diwajibkan membagi wilayah tersebut ke dalam bagian-bagian yang lebih kecil lagi yang dinamakan rencana kerja tahunan (RKT). Katakanlah dalam wilayah IUPH 40.000 ha itu tersebut dibagi ke dalam 10 (sepuluh) wilayah RKT. Sehingga Pemegang IUPH tersebut akan melaksanakan kegiatan di masing- masing wilayah RKT secara berurutan setiap tahun nya, dan akan selesai memanfaatkan izin setelah mencapai waktu sepuluh tahun sebagaimana terlampir dalam ilustrasi berikut: Tabel 1. Wilayah IUPH 17. Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan sering kali terjadi kesalahan prosedur dimana Pemegang izin karena satu dan lain hal tanpa sengaja melakukan penebangan melewati batas rencana kerja tahunan yang telah ditentukan. Misalkan RKT yang semestinya dilakukan penebangan adalah RKT 1, namun ketika proses berjalan pemegang izin tanpa sengaja telah RKT 1 RKT 2 RKT 3 RKT 4 RKT 5 RKT 6 RKT 7 RKT 8 RKT 9 RKT 10 Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 18 masuk menyasar beberapa meter saja ke dalam wilayah RKT 2 yang seharusnya baru boleh dikelola tahun berikutnya. Oleh penegak hukum, penebangan yang melewati batas RKT ini diklaim sebagai penebangan tanpa izin yang langsung diklaim sebagai perbuatan merusak hutan karena masuk kegiatan yang melanggar Pasal 50 ayat (2) di atas yang ancaman hukumannya ditentukan dalam Pasal 78 ayat (1) yakni “pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)”. Hal ini tentu saja membawa keresahan besar (grievance) dalam kalangan pemegang izin. Setiap kesalahan tebang melewati RKT dapat kapan saja dijerat ketentuan pidana secara primum remedium. Padahal kesalahan tebang di luar RKT tersebut telah ada jalan keluar nya yakni hanya dikenakan sanksi administratif sebagaimana ditentukan dalam Bab X Pasal 86 s.d Pasal 98 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan. 18. Bahwa Penerapan pidana secara primum remedium bagi pemegang izin yang tanpa sengaja menebang pohon di luar RKT tentu saja tidak tepat karena pidana sejatinya adalah ultimum remedium (senjata terakhir). Selain itu, penebangan di luar RKT itu adalah masih masuk ke dalam wilayah IUPH yang diberikan izin. Lantaran izin adalah instrumen hukum administrasi, maka semestinya hukum administrasi lah yang diterapkan pertama kali untuk mengatasi penebangan di luar RKT tersebut. Hal ini sangatlah tepat karena hukum administrasi memang memiliki karakter yang mampu berposisi di depan untuk mencegah timbulnya akibat buruk dari perbuatan dan mampu mengambil tindakan cepat untuk menghentikan kesalahan yang lebih jauh. Hal ini tentu berbeda dengan hukum Pidana yang tidak bisa mencegah terjadinya perbuatan (delik formil) atau pun munculnya akibat (delik materil), sebab hukum pidana memang berada di belakang fakta hukum dan fungsinya bukan untuk mencegah perbuatan atau munculnya akibat melainkan memberikan balasan kepada pelakunya sehingga hukum pidana memang layak ditempatkan di belakang sebagai senjata terakhir (ultimum remedium). 19. Bahwa keberadaan norma Pasal 50 ayat (2) yang cacat secara normatif dan multi tafsir itu tentu saja menghilangkan rasa aman bagi pemegang izin untuk memanfaatkan izin sebagaimana mestinya. Ancaman terhadap rasa aman ini Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 19 sangatlah serius dirasakan terlebih lagi memang perbuatan yang dilarang dalam Pasal 50 ayat (2) tidak pernah diperinci oleh UU Kehutanan sehingga bisa sesuka hati ditentukan oleh oknum aparat penegak hukum. Kesalahan tebang sekecil apapun yang berada di luar RKT dapat langsung dikenakan pidana perusakan hutan yang ancamannya penjara 10 tahun dan denda maksimal lima milliar rupiah. Selain itu berlakunya Pasal 50 ayat (2) dan penerapan pidana kepada pelanggarnya secara primum remedium secara nyata telah menegasikan eksistensi hukum administrasi yang berlaku dalam UU Kehutanan. Padahal izin itu sendiri adalah instrument hukum administrasi sehingga segala pelanggaran yang terjadi di seputar pemanfaatan izin tersebut selayaknya diselesaikan melalui mekanisme yang berlaku dalam hukum administrasi yang berlaku. 20. Bahwa berdasarkan pemaparan di atas maka Pasal 50 ayat (2) secara nyata telah menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Pemohon sehingga bertentangan dengan asas kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (3) dan Pasal 28D UUD 1945 karena alasan sebagai berikut: Pertama, Pasal 50 ayat (2) cacat normatif karena batang tubuh pasal yang memuat delik formil bertentangan dengan penjelasannya yang justru menjelaskan delik materil. Akibatnya predikat perbuatan yang dilarang (kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan) tidak dapat ditentukan secara jelas sehingga bertentangan dengan asas legalitas dalam hukum pidana. Kedua, penerapan pidana kepada pelanggar Pasal 50 ayat (2) secara primum remedium menegasikan eksistensi hukum administrasi dalam UU Kehutanan sehingga menghilangkan kepastian hukum pemegang izin untuk dilindungi oleh hukum administrasi. Atas dasar itu maka Pemohon memohon agar sudilah kiranya Mahkamah memutus Pasal 50 ayat (2) UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan bertentangan dengan Pasal 1 angka (3) dan Pasal 28D UUD 1945 dan karenanya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya. IV. RINGKASAN Dari uraian-uraian sebagaimana telah dikemukakan dalam angka I, II, III di atas, maka sampailah Pemohon kepada ringkasan permohonan ini: 1. Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menguji Norma Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 20 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4412) terhadap Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945; 2. Berdasarkan norma yang diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan ini pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat; 3. Pemohon adalah badan hukum privat yang memiliki hak-hak konstitusional, baik langsung maupun tidak langsung, yang diberikan oleh UUD 1945, yakni Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Hak-hak konstitusional tersebut nyata-nyata telah dilanggar dengan berlakunya Norma Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4412), Oleh karena itu Pemohon mempunyai legal standing atau kedudukan hukum untuk memohon pengujian Undang-Undang ini; 4. Berdasarkan berbagai argumentasi yuridis yang telah Pemohon kemukakan dalam uraian-uraian dalam angka III di atas, Pemohon berkesimpulan bahwa norma Undang-Undang yang diatur dalam Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 21 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4412) bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Oleh karena itu terdapat dasar dan alasan yang cukup bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan bahwa norma Undang-Undang yang dimaksud bertentangan dengan UUD 1945, dan sekaligus menyatakannya tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan segala akibat hukumnya; 5. Untuk memperkuat argumentasi konstitusional Pemohon, maka dalam persidangan selanjutnya Pemohon akan mengajukan ahli-ahli, yang nama- namanya akan Pemohon susulkan dalam surat tersendiri melalui Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. V. PETITUM Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana telah dikemukakan dalam keseluruhan isi permohonan ini, Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk memutus permohonan Pemohon a quo sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang berbunyi, “Setiap orang yang diberikan izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan” bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan segala akibat hukumnya; 3. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat atau tertulis, yang disahkan di persidangan pada tanggal 8 September 2015, dan diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-11 sebagai berikut: Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 22 1. Bukti P-1 : Fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Inanta Timber & Trading Coy Ltd. Nomor 90, tertanggal 21 Mei 1973; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Tambahan Berita Negara R.I., tanggal 6/6-1975. Nomor 45. Pengumuman dalam Berita Negara R.I., menurut Pasal 38 dari Buku Undang-Undang Perniagaan. Perseroan Terbatas “P.T. Inanta Timber & Trading Coy Ltd.” (d/h C.V. Inanta) (“PT. Inanta”) Nomor 90; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama PT. Inanta Timber & Trading, Nomor 01.143.545.0-121.000; Fotokopi Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama PT. Inanta Timber, Nomor 01.143.545.0-118.001; 4. Bukti P-4 : Fotokop Kartu Tanda Penduduk atas nama Sofandra; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-40036.AH.01.02.Tahun 2010 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, tanggal 12 Agustus 2010; 6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-38309.40.22.2014, bertanggal 30 Oktober 2014, Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Inanta Timber & Trading; 7. Bukti P-7 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan; 8. Bukti P-8 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 9. Bukti P-9 : Fotokopi Undang-Undang Nmor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; 10. Bukti P-10 : Fotokopi Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 106/Kpts- II/2001 tentang Pembaharuan Hak Pengusahaan Hutan Alam PT. Inanta Timber & Trading Coy LTD. Seluas +/- 40.610 (empat puluh ribu enam ratus sepuluh) Hektar di Provinsi Sumatera Utara; 11. Bukti P-11 : Fotokopi Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Nomor Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 23 Print-81/N.2.28.3/Epp.2/05/2012 Kepala Kejaksaan Negeri Panyabungan, tanggal 3 Mei 2012. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini; 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang- Undang terhadap UUD 1945; Bahwa permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888, selanjutnya disebut UU 41/1999), yang menyatakan: “Setiap orang yang diberikan izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan”; Terhadap Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) yang menyatakan: Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 24 Pasal 1 ayat (3) “Negara Indonesia adalah negara hukum” Pasal 28D ayat (1) “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum” [3.2] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah untuk pengujian konstitusionalitas norma Undang-Undang, in casu Pasal 50 ayat (2) UU 41/1999 terhadap Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, sehingga Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian bahwa Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 25 kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa Pemohon adalah badan hukum privat yang didirikan dengan akta Pendirian dan Anggaran Dasar Notaris Kusmulyanto Ongko Nomor 90, tanggal 21 Mei 1973 (vide bukti P-1), yang telah disahkan sebagai badan hukum oleh Menteri Kehakiman (sekarang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia) tanggal 17 Januari 1975, Nomor Y.A.5/6/16 (vide bukti P-2), yang dalam permohonan ini diwakili oleh Direktur Utama, Ir. Sofandra, pemegang Kartu Penduduk Nomor 0953092102420078 (vide bukti P-4) yang ditetapkan sebagai Direktur Utama berdasarkan Perubahan Akta Perseroan, Akta Nomor 12 yang dibuat oleh Notaris Susan Widjaja, S.H., Notaris di Medan mengenai perubahan Direksi dan Komisaris, peralihan saham PT. Inanta Timber & Trading (vide bukti P- 5) yang telah mendapatkan pengesahan melalui surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-38309.40.22.2014 (vide bukti P-6); Pemohon sebagai badan hukum privat menjalankan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dengan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 106/Kpts-II/2001, tertanggal 15 Maret 2001 dalam hutan alam pada hutan produksi seluas ±40.160 hektar di Provinsi Sumatera Utara dengan jangka waktu 20 (dua puluh) tahun sejak 29 Oktober 1997 (vide bukti P-10); Menurut Pemohon Pasal 50 ayat (2) UU 41/1999 yang mengatur larangan penebangan hutan di luar izin, telah menimbulkan kesalahan tafsir oleh para Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 26 penegak hukum, yang mengakibatkan Pemohon mengalami kerugian baik materiil maupun immateril. Dengan mendasarkan pada Pasal 50 ayat (2) UU 41/1999, Pemohon didakwa melakukan penebangan hutan di luar izin karena menebang pohon di luar wilayah Rencana Kerja Tahunan (RKT). Padahal menurut Pemohon, yang dilakukan oleh Pemohon hanyalah kesalahan prosedur di lapangan dimana pemegang izin yang seharusnya menebang pada wilayah RKT yang ditentukan tanpa sengaja telah memasuki wilayah RKT tahun selanjutnya; Pemohon mendalilkan Pasal 50 ayat (2) UU 41/1999 yang dapat ditafsirkan secara salah oleh penegak hukum telah merugikan hak konstitusional Pemohon yang dilindungi Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”; [3.6] Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK serta syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dijelaskan pada paragraf [3.5] di atas, menurut Mahkamah, Pemohon telah memenuhi syarat menjadi Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dijelaskan dalam putusan-putusan Mahkamah selama ini, yaitu sebagai badan hukum privat yang memiliki hak konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, yang oleh Pemohon hak konstitusional tersebut dianggap dirugikan oleh berlakunya norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo; Bahwa kerugian hak konstitusional Pemohon tersebut bersifat aktual sebagaimana fakta yang diuraikan Pemohon, yang memiliki hubungan sebab akibat dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo, sehingga apabila permohonan Pemohon dikabulkan maka kerugian hak konstitusional seperti yang didalilkan Pemohon tidak lagi terjadi. Dengan demikian, menurut Mahkamah Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo. [3.7] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 27 Pokok Permohonan [3.8] Menimbang bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan Pengujian konstitusionalitas Pasal 50 ayat (2) UU 41/1999 yang menurut Pemohon bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-11 yang selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara; [3.9] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah perlu mengutip Pasal 54 UU MK yang menyatakan, “Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden” dalam melakukan pengujian atas suatu Undang-Undang. Dengan kata lain, Mahkamah dapat meminta atau tidak meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, tergantung pada urgensi dan relevansinya. Oleh karena permasalahan hukum dan permohonan a quo telah jelas, Mahkamah akan memutus permohonan a quo tanpa mendengar keterangan dan/atau meminta risalah rapat dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden; [3.10] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon dan bukti surat/tulisan Pemohon, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: [3.10.1] Bahwa hutan adalah elemen lingkungan yang penting dalam kehidupan makhluk hidup, bukan hanya sebagai sumber keanekaragaman hayati, tempat tinggal jutaan spesies makhluk hidup, namun hutan juga merupakan penunjang kehidupan manusia. Hutan di Indonesia, merupakan hutan tropis yang berfungsi sebagai penyerap emisi karbon, penyimpan air tanah, dan penghasil hujan yang menjaga temperatur bumi, mengurangi pemanasan global. Di samping fungsi ekologi, hutan juga memiliki fungsi sosial-ekonomi dengan nilai produksi dan nilai ekonomis yang sangat tinggi, karena berbagai industri bahan bakunya bergantung Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 28 dari hutan. Dalam hal ini hutan berkontribusi besar terhadap pembangunan ekonomi nasional dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat; Pembangunan nasional yang memanfaatkan hutan untuk kepentingan sosial-ekonomi tidak dapat dilepaskan dari prinsip-prinsip yang diamanatkan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 bahwa, “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.” Pembangunan nasional yang terkait dengan pemanfaatan hutan menjadi kewenangan negara untuk mengatur pengelolaannya, dengan berpegang pada prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945, sehingga negara dapat menjamin bahwa pengelolaan hutan dilakukan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, memperhatikan lingkungan, dan pemanfaatan hutan berkelanjutan yang menjamin kesinambungan ketersediaannya dan meningkatkan kualitas dan nilainya; Pelestarian hutan menjadi bagian penting dalam pengelolaan hutan, karena kerusakan hutan akan berdampak tidak hanya pada ekosistem di dalam hutan, namun secara luas dampaknya melintasi wilayah negara dan melintasi generasi, kerusakan hutan dapat mengancam keberlangsungan kehidupan di bumi bagi generasi berikutnya di kemudian hari. [3.10.2] Bahwa Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menyatakan, “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 menyatakan makna “dikuasai oleh negara” adalah bahwa rakyat secara kolektif memberikan mandat kepada negara untuk mengadakan kebijakan (beleid) dan tindakan pengurusan (bestuursdaad), pengaturan (regelendaad), pengelolaan (beheersdaad), dan pengawasan (toezichthoudensdaad) untuk tujuan sebesar-besar kemakmuran rakyat. Atas dasar itu menurut Mahkamah, hutan dan penyelenggaraan kehutanan, yang merupakan bagian penting dari “bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya”, harus diatur, diurus, dikelola, dam diawasi oleh negara; Penguasaan hutan oleh negara memberi wewenang kepada Pemerintah untuk mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan, menetapkan kawasan hutan dan/atau mengubah status kawasan hutan, mengatur dan menetapkan hubungan hukum antara orang Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 29 dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan [vide Pasal 4 ayat (2) UU 41/1999]. Pemerintah mempunyai wewenang untuk memberikan izin dan hak kepada pihak lain untuk melakukan kegiatan di bidang kehutanan; Kepemilikan izin dan hak pengelolaan bukan berarti menghapus kewenangan negara untuk campur tangan dalam mengawasi kegiatan pengelolaan hutan. Negara berwenang mengatur bagaimana pemegang hak atas hutan melakukan produksinya dan negara juga berwenang membuat kebijakan yang dapat menjamin agar pemanfaatan hasil hutan dapat berkelanjutan dan dilakukan dengan cara yang berwawasan lingkungan; Menurut Mahkamah, norma yang berisi larangan bagi pemegang izin pemanfaatan hutan untuk melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan telah sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan nasional dalam UUD 1945, yaitu tetap melestarikan lingkungan dan melakukan pembangunan yang berkelanjutan. Norma dalam Pasal 50 ayat (2) UU 41/1999 menurut Mahkamah adalah norma yang sangat jelas, yaitu melarang pemegang izin melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan. Subjek norma dalam pasal a quo adalah para pemegang izin, hal ini menggambarkan bahwa meskipun pada dasarnya pemegang izin berhak melakukan kegiatan pemanfaatan hutan dan berhak memperoleh manfaat dari hasil usahanya [vide Pasal 70 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan], namun pemegang izin tidak serta- merta dapat berbuat sekehendak hati. Dalam pengelolaan hutan, pemegang izin harus menyusun rencana pengelolaan hutan dan tata hutan [vide Pasal 22 UU 41/1999], hutan pada bagian mana yang dapat dikelola dan hutan pada bagian mana yang belum dapat dikelola, karena kegiatan pengelolaan hutan yang tidak sesuai dengan izin yang diperoleh dapat mengakibatkan kerusakan hutan; Apabila Pasal 50 ayat (2) UU 41/1999 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sebagaimana didalilkan Pemohon, maka berarti tidak ada norma atau ketentuan yang mengatur tentang kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan, sehingga secara a contrario hal itu dapat ditafsirkan bahwa pemegang izin usaha pemanfaatan hutan, sebagaimana halnya Pemohon tidak dilarang untuk melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan. Keadaan demikian yang justru menimbulkan ketidakpastian hukum karena telah terjadi kekosongan hukum; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 30 Menurut Mahkamah, instrumen izin pada pengelolaan dan pemanfaatan hutan merupakan instrumen pengendalian yang mengarahkan pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan selain untuk kepentingan ekonomi juga untuk kepentingan sosial dan kepentingan lingkungan. Dengan demikian untuk pelaksanaan pengendalian pengelolaan dan pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) UU 41/1999 adalah sangat relevan dalam rangka pelaksanaan prinsip penguasaan oleh negara terhadap bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dalam hal ini kawasan hutan. Permohonan Pemohon yang meminta agar Pasal 50 ayat (2) UU 41/1999 dihapuskan justru tidak sejalan dengan semangat pelestarian hutan. Pihak yang diberi izin dan hak pengelolaan hutan bukan berarti memiliki kebebasan untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi hutan tanpa batas. Justru pihak yang memiliki izin dan hak pengelolaan hutan harus mengikuti aturan perundang- undangan agar kegiatan pengelolaan hutan tidak menimbulkan kerusakan hutan. Dengan demikian, dalil Pemohon yang menyatakan bahwa ketentuan Pasal 50 ayat (2) UU 41/1999 menciptakan ketidakpastian hukum adalah tidak beralasan menurut hukum, karena ketentuan tersebut sudah jelas dan terang; [3.11] Menimbang bahwa menurut Mahkamah upaya pelestarian hutan adalah tanggung jawab bersama Pemerintah, pengusaha, dan masyarakat. Untuk itu, segala upaya pelestarian hutan, baik pemeliharaan, pencegahan, dan pemberantasan perusakan hutan harus ditingkatkan, sehingga pembangunan nasional dapat terus berjalan dalam upaya mensejahterakan rakyat, namun tetap dalam kerangka pembangunan nasional yang berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan. Karena setiap orang berhak hidup pada lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diamanatkan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945; [3.12] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pasal 50 ayat (2) UU 41/1999 merupakan delik formil, dimana suatu tindak pidana dianggap telah terjadi manakala unsur-unsur perbuatannya telah terpenuhi, tanpa perlu dibuktikan telah terjadi akibat atas perbuatan tersebut, sedangkan Penjelasan Pasal 50 ayat (2) UU 41/1999 justru memuat rumusan definisi yang menjelaskan akibat perbuatan, bukan menjelaskan perbuatan yang dilarang dalam norma batang tubuh. Menurut Pemohon, hal ini merupakan kontradiksi yang menyebabkan norma Pasal 50 ayat (2) UU 41/1999 menjadi tidak jelas dan cacat normatif karena terdapat dua substansi yang berbeda dan saling bertentangan; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 31 Terhadap dalil a quo, Mahkamah berpendapat bahwa sebagaimana diterangkan dalam angka 176 Lampiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, bahwa Penjelasan berfungsi sebagai tafsir resmi pembentuk Peraturan Perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh. Oleh karena itu, penjelasan hanya memuat uraian terhadap kata, frasa, kalimat atau padanan kata/istilah asing dalam norma yang dapat disertai dengan contoh. Penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dimaksud. Menurut Mahkamah, tidak ada pertentangan antara batang tubuh dan Penjelasan Pasal 50 ayat (2) UU 41/1999, karena batang tubuh Pasal 50 ayat (2) UU 41/1999 melarang perusakan hutan oleh pemegang izin, dan Penjelasan Pasal 50 ayat (2) UU 41/1999 meskipun tidak menjelaskan mengenai kegiatan yang mengakibatkan kerusakan hutan, namun memberikan penjelasan mengenai kerusakan hutan yaitu terjadinya perubahan fisik, sifat fisik, atau hayatinya, yang menyebabkan hutan tersebut terganggu atau tidak dapat berperan sesuai dengan fungsinya; Penjelasan Pasal 50 ayat (2) UU 41/1999 memang memberikan makna yang luas mengenai kerusakan hutan, kalimat “...menyebabkan hutan tersebut terganggu atau tidak dapat berperan sesuai dengan fungsinya” memerlukan aturan lebih lanjut dalam penerapannya, yang menjadi ranah penegak hukum melalui proses hukum untuk menentukan apakah benar telah terjadi perbuatan perusakan hutan, namun hal demikian tidak membuat sebuah norma dikatakan sebagai norma yang tidak memberikan kepastian hukum. Terkait dengan hal-hal yang lebih terinci mengenai pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU 18/2013); Jikapun Pemohon mendalilkan terjadi kesalahan tafsir oleh penegak hukum dalam perkara yang Pemohon alami, hal tersebut adalah ranah penegak hukum dalam menjalankan proses hukumnya. Terhadap tindakan semena-mena penegak hukum, jikapun memang terjadi, hal itu bukanlah disebabkan oleh kesalahan norma, namun merupakan masalah penerapan norma oleh oknum penegak hukum dalam praktik; [3.13] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, telah terang bagi Mahkamah bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon dalam permohonan a quo bukanlah masalah inkonstitusionalitas norma Undang-Undang, Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 32 in casu Pasal 50 ayat (2) UU 41/1999, melainkan masalah penerapan norma Undang-Undang tersebut dalam praktik. Dengan demikian, permohonan a quo tidak beralasan menurut hukum; 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili, Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Aswanto, Manahan M.P Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Patrialis Akbar, dan Wahiduddin Adams, masing- masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal delapan, bulan Desember, tahun dua ribu lima belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal tujuh, bulan Maret, tahun dua ribu enam belas, selesai diucapkan pukul 14.14 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 33 Usman, Maria Farida Indrati, Aswanto, Manahan M.P Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Patrialis Akbar, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Yunita Rhamadani sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Presiden/yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat/yang mewakili. KETUA, ttd. Arief Hidayat ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Anwar Usman ttd. Maria Farida Indrati ttd. Aswanto ttd. Manahan M.P Sitompul ttd. I Dewa Gede Palguna ttd. Suhartoyo ttd. Patrialis Akbar ttd. Wahiduddin Adams PANITERA PENGGANTI, ttd. Yunita Rhamadani Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id