97/PUU-XXIII/2025

PUTUSAN Nomor 97/PUU-XXIII/2025 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda Yang Berkaitan Dengan Tanah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Nama : Tridjojo Tirta Pekerjaan : Wiraswasta Alamat : Jalan Pasar Baru Timur Nomor 23, RT. 004/RW. 003, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Provinsi Daerah Khusus Jakarta Sebagai ------------------------------------------------------------------ Pemohon I; 2. Nama : Kurniawan Sugiarto Jabatan : Karyawan Swasta Alamat : Jalan Damai, RT. 006/RW. 001, Kelurahan Setu, Kecamatan Cipayung, Kota Administrasi Jakarta Timur, Provinsi Daerah Khusus Jakarta Sebagai ----------------------------------------------------------------- Pemohon II; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 9 Mei 2025, memberi kuasa kepada Lalu Zulkifli, S.H., M.ESy., adalah Advokat pada Kantor LZ Consultant, beralamat di Jalan Patra Kuningan VII Nomor 11, Kuningan, Kota Administrasi Jakarta Selatan, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai -------------- para Pemohon; 2 [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 27 Mei 2025 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 2 Juni 2025, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 100/PUU/PAN.MK/ AP3/06/2025 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 5 Juni 2025 dengan Nomor 97/PUU-XXIII/2025, yang telah diperbaiki dengan perbaikan permohonan bertanggal 26 Mei 2025, yang diterima Mahkamah pada tanggal 2 Juli 2025, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa norma pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.” Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, wewenang yang sama juga ditegaskan dalam Pasal 29 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” 2. Bahwa norma Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah dan untuk terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (“UU MK”) kembali ditegaskan bahwa “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang bersifat final untuk: a. 3 Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” 3. Bahwa norma Pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2003 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang- Undang (“PMK 2 Tahun 2021”) menegaskan pengujian undang-undang terhadap UUD Tahun 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam UUD Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undnag-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), termasuk pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang (Perppu) sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi. Demikian pula di dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (”UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan”) disebutkan bahwa “Dalam hal suatu undang-undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.” 4. Bahwa dalam literatur ilmu hukum dikenal adanya pengujian materil (materieele toetsingsrecht). Pengujian materil berkaitan dengan menguji sebuah norma peraturan yang lebih rendah dengan norma peraturan yang lebih tinggi. Dalam hal pengujian materil, kewenangan Mahkamah Konstitusi telah dengan jelas diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan undang-undang sebagaimana para Pemohon uraikan dalam angka 1 di atas. 5. Bahwa dikarenakan obyek pengujian yang para Pemohon ajukan untuk diuji materil (materieele toetsingsrecht) adalah sebuah peraturan perundang- undangan berbentuk Undang-Undang dan Mahkamah Konstitusi berwenang melakukan pengujian materil atas Undang-Undang Dasar terhadap Undang-Undang yang mengatur Penjelasan Pasal 6 dan Pasal 7 4 Undang-Undang Hak Tanggungan a quo, maka jelaslah Mahkamah Konstitusi berwenang menerima, memeriksa, dan memutus permohonan a quo. II. KEDUDUKAN (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON 1. Bahwa norma Pasal 51 ayat (1) UU MK menentukan “Para Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu: a. perorangan Warga Negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. Lembaga Negara.” Penjelasan Pasal 51 ayat (1) dari Undang-Undang Mahkamah Konstitusi tersebut menyatakan bahwa, “yang dimaksud dengan hak kosntitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” Selanjutnya, dalam Pasal 4 ayat (1) PMK 2 Tahun 2021 menentukan, “Pemohon adalah Pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang atau Perppu, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama; b. masyarakat adat; c. badan hukum publik atau badan hukum privat; d. Lembaga Negara.” 2. Bahwa para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia. Dengan status para Pemohon sebagai perorangan warga Negara Indonesia maka para Pemohon memenuhi kualifikasi untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK. 3. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 jo. Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 dan putusan-putusan setelahnya telah memberikan pengertian dan batasan kumulatif tentang apa yang dimaksud dengan “kerugian konstitusional” dengan berlakunya suatu norma undang-undang, yaitu: (1) Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 5 (2) Bahwa hak konstitusional tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji; (3) Kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual, atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat pastikan akan terjadi; (4) Adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji; dan (5) Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. 4. Bahwa kerugian konstitusional para Pemohon untuk memperoleh keadilan dan kepastian hukum sebagaimana diberikan oleh norma Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar secara spesifik telah dilanggar oleh keberadaan penjelasan norma Pasal 6 dan Pasal 7 UU Hak Tanggungan a quo yang seolah-olah membatasi penerapan norma Pasal 30 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia (UU 39/1999). Ketidaksempurnaan keberadaan penjelasan norma Pasal 6 dan Pasal 7 UU Hak Tanggungan a quo secara spesifik menghilangkan keadilan dan kepastian hukum yang merupakan hak konstitusional para Pemohon sebagaimana diberikan oleh norma Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar. 5. Bahwa keberadaan penjelasan norma Pasal 6 dan Pasal 7 UU Hak Tanggungan a quo yang dimohonkan untuk diuji ini jelas mempunyai sebab akibat yang nyata (causal verband) antara hak konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar dengan berlakunya penjelasan norma Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang yang diuji a quo. Dengan demikian para Pemohon menyatakan bahwa para Pemohon mempunyai kedudukan hukum atau “legal standing” untuk mengajukan permohonan ini. III. ARGUMENTASI PERMOHONAN (POSITA) 1. Bahwa telah beberapa kali telah dilakukan permohonan uji materil Undang- Undang Hak Tanggungan di Mahkamah, namun permohonan-permohonan tersebut sangat berbeda dengan permohonan para Pemohon yang diajukan 6 saat ini. Dalam Putusan MK RI Nomor 70/PUU-VIII/2010 yang diuji adalah hak eksekutorial akibat adanya hubungan hukum antara kreditur dan debitur serta kuasa hukumnya yang satu sama lain memiliki hubungan hukum sesuai Undang-Undang Hak Tanggungan. Demikian juga dalam Putusan MK RI Nomor 84/PUU-XVIII/2020, Putusan MK RI Nomor 10/PUU- XIX/2021, dan Putusan MK RI Nomor 4/2020 yang diuji adalah jaminan dan perlindungan kepastian hukum bagi pemegang Hak Tanggungan (kreditur) maupun kepentingan debitur, serta Putusan MK RI Nomor 21/PUU- XVIII/2020 yang diuji adalah sebatas hubungan hukum antara kreditur dan debitur [Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Hak Tanggugan]. 2. Bahwa berbeda dengan beberapa permohonan-permohonan a quo sebelumnya, karena para Pemohon saat ini bukan sebagai pihak debitur dan tidak memiliki hubungan hukum dengan pihak kreditur, namun secara aktual dan faktual telah dirugikan akibat sempitnya pemaknaan penjelasan norma Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Hak Tanggungan a quo. Hal ini bisa terjadi karena Undang-Undang Hak Tanggungan a quo adalah produk masa orde baru sekitar dua puluh sembilan tahun yang lalu yang sudah tidak menjawab permasalahan zaman. 3. Bahwa para Pemohon dalam permohonan ini tidak bermaksud mengganggu kepastian hukum yang dimiliki para kreditur atas obyek Hak Tanggugan yang dimiliki, namun permohonan ini dimaksudkan untuk mencegah para kreditur nakal yang tidak menjaga prudential banking (kehati-hatian) dan mencegah para debitur nakal yang memanfaatkan keluguan para pembeli rumah dan tanah dengan memanfaatkan kekuatan eksekutorial dalam penjelasan norma Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Hak Tanggungan a quo sehingga rakyat Indonesia tidak semakin banyak lagi menjadi korban. 4. Bahwa perbuatan debitur nakal dan kreditur nakal yang merugikan para Pemohon dan masyarakat luas adalah kata-kata yang harus dimengerti sedemikian, sehingga maknanya dipertahankan dan bukannya dihancurkan, sebagaimana praksis hukum Romawi kuno mengenal adagium: ”Verba ita sunt intelligenda, ut res magis valeat quam pereat.” 7 5. Bahwa di satu sisi masih banyak hakim di Indonesia masih menerapkan adagium Romawi kuno yang tidak tepat bagi sebuah negara dengan dasar Pancasila, yakni adagium “litis finiri oportet”, yakni “setiap perkara harus ada akhirnya, terserah secara baik atau tidak baik.” Penerapan adagium ini sangat berbahaya bila digunakan untuk menjadi pertimbangan permohonan para Pemohon a quo karena akibatnya para Pemohon dan masyarakat luas secara terus menerus akan dirugikan oleh para kreditur dan debitur nakal karena adagium ini memaksakan penerapan penjelasan norma Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Hak Tanggugan a quo yang dapat menguntungkan debitur nakal dan kreditur nakal tanpa memperhatikan hak konstitusional masyarakat lainnya termasuk para Pemohon yang hilang. 6. Filsuf hukum terkemuka Gustav Radbruch menjelaskan bahwa “Hukum itu adalah hasrat/kehendak untuk/demi mengabdi keadilan… Apabila Hukum/Undang-Undang secara sadar/sengaja mengingkari keadilan, misalnya secara seenaknya dan tidak menentu kepada manusia memberikan tetapi sekaligus menolak hak-hak asasinya, maka undang- undang yang demikian itu kehilangan kekuatan berlaku mengikatnya, karena itu pula rakyat tidak wajib menaatinya. Oleh karena itu pula, maka para ahli/penegak hukum haruslah memiliki keberanian untuk menolak dan menyangkal dan tidak mengakui sifat hukum dari undang-undang tersebut” (Prof. Dr. H.R. Atje Salman, S.H., 2012: 58). 7. Ahli hukum ternama CF. Louis mengatakan bahwa hukum pada dasarnya merupakan sebuah living organism yang daya tahan hidupnya sangat bergantung pada pembaharuan dan penyempurnaan (Living organism its vitality dependent upon reneval), yang didalamnya terdapat fungsi idiilnya seperti unsur-unsur kesusilaan (zedelijk element), rasional akaliah (verstandelijk element van het recht); keduanya adalah bahan idiil dari hukum, sekaligus memperlihatkan fungsi riilnya, yaitu unsur manusia dan masyarakat, alam lingkungan dan tradisinya (CF. Louis Jaffe, 1969: 1). 8. Bahwa perbuatan debitur nakal dan kreditur nakal telah sangat mengganggu ketertiban umum di tengah masyarakat luas di seluruh Indonesia. Mahkamah Konstitusi Jerman memahami ketertiban umum sebagai: “…keseluruhan aturan-aturan yang tidak tertulis, yang ketaatan terhadapnya berdasarkan pandangan sosial dan ethis pada umumnya 8 dipandang sebagai syarat yang tidak dapat dihindari, demi suatu kehidupan masyarakat yang tertib disuatu kawasan tertentu” [dari Offentliche Ordnung (2015-01-14)]. 9. Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) RI periode 2008-2013 Prof. Mahfud MD menyatakan bahwa “Hukum tidak lagi “supreme” karena sistem politik yang otoriter, maka hukum yang lahir adalah hukum-hukum yang tidak responsif tapi berwatak konservatif atau ortodoks” yang dicirikan dalam lima hal (Prof. Dr. Moh. Mahfud MD, S.H., S.U., 2001: 158-159): 9.1 Pertama, Pembuatannya didominasi oleh negara dan tidak memberi ruang yang cukup bagi kelompok-kelompok dan individu masyarakat untuk berpartisipasi; 9.2 Kedua, Isinya bersifat “positivist-instrumentalistik”, dalam arti selalu memberikan justifikasi (pembenaran) terhadap apa yang akan atau telah dilakukan oleh pemerintah; 9.3 Ketiga, Cakupan isinya bersifat “open interpretatif”, dalam arti membuka ruang yang luas bagi pemerintah untuk membuat penafsiran secara sepihak melalui delegasi kewenangan untuk membuat peraturan pelaksanaan; 9.4 Keempat, Pelaksanaan hukum lebih mengutamakan program dan kebijakan daripada aturan hukumnya itu sendiri; 9.5 Kelima, Mengutamakan perlindungan korp pemerintah dalam arti jika ada pelanggaran hukum oleh aparat selalu dikatakan dilakukan oleh oknum. 10. Bahwa penjelasan norma Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda Yang Berkaitan Dengan Tanah yang memberikan wewenang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar karena rentan diselewengkan termasuk ditafsirkan bahwa pihak seperti para Pemohon dan seluruh masyarakat yang telah menjadi korban debitur nakal, termasuk korban dari kreditur yang tidak menjalankan prudential banking, namun memaksa masyarakat dan para Pemohon untuk menanggung kerugian kreditur padahal kerugian kreditur diakibatkan oleh perbuatan debitur nakal 9 merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945 yang menyatakan, “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.” 11. Bahwa Pemohon Tridjojo Tirta yang telah memiliki dan menguasai tanah dan bangunan sejak tahun 2009, yang diperoleh melalui jual beli berdasarkan: (a) Akta Pengikatan Jual Beli Nomor: 30 tanggal 22 April 2009 yang dinyatakan sebagai bukti pembayaran; dan (b) Surat Pernyataan bahwa Feba Fabiola Affan akan memberikan asli Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 920/Grogol Utara tercatat atas nama Nyonya Conny Arya pada tanggal 22 Mei 2009 (denda keterlambatan 1% perhari dari harga yang sudah dibayarkan), dari Kantor Notaris Ny. Pudji Redjeki Irawati, S.H. yang berkedudukan di Jakarta Pusat, adalah merupakan subyek hukum yang dilindungi oleh Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar, namun dengan keberadaan penjelasan norma Pasal 6 dan Pasal 7 UU Hak Tanggungan a quo telah memberikan kewenangan tak terbatas tanpa melihat fakta hukum yang lain di atas tanah dan bangunan milik Pemohon telah dijadikan obyek konspirasi hak tanggungan dan lelang yang dilakukan oleh Debitur Nyonya Conny Arya, Kreditur Bank BNI, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta V, Pemenang dan Pembeli Lelang Wati Nurhayati dan oknum/hakim yang sangat rakus dan jahat: Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang saat ini sudah ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung RI. 12. Bahwa Pemohon Kurniawan Sugiarto yang memiliki tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 701/Kel.Setu atas nama bapak kandung Pemohon bernama H. Raden Sugiman Prawiro Dimedjo, namun SHM a quo telah dipinjam dan ternyata telah dijadikan sebagai hak tanggungan kepada Bank BNI Semarang oleh pihak lain yang bernama Edi Rahmat dan B. Aryest, SF. Pihak Bank BNI sebagai kreditur hanya mengacu pada penjelasan norma Pasal 6 dan Pasal 7 UU Hak Tanggungan a quo padahal fisik tanah dimiliki dan dikuasai sepenuhnya hingga saat ini oleh Pemohon. Bahkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 10 123/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Tim telah dinyatakan bahwa bapak kandung Pemohon tidak pernah meminjam uang di Bank BNI sehingga Edi Rahmat dan B. Aryest SF diwajibkan melunasi utang kepada Bank BNI. Namun karena keberadaan penjelasan norma Pasal 6 dan Pasal 7 UU Hak Tanggungan a quo, SHM milik Pemohon dengan menabrak Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar hingga saat ini masih ditahan oleh pihak Bank BNI. 13. Bahwa masyarakat sangat membutuhkan perlindungan hukum berupa: 13.1 Asas kepastian hukum terhadap harta benda milik sendiri yang diperoleh sebagai pembeli iktikad baik. 13.2 Asas keadilan terhadap obyek hak tanggungan yang di eksekusi karena adanya debitur nakal, namun masyarakat selalu menjadi korban. 13.3 Perlindungan hak konstitusional sesuai yang dijamin Undang-Undang Dasar. 14. Bahwa apabila permohonan para Pemohon tidak diterima maka impliaksi hukumnya adalah: 14.1 Kepastian hukum terhadap masyarakat yang menjadi korban debitur nakal dan kreditur nakal tidak akan pernah didapatkan. 14.2 Perlindungan hukum bagi masyarakat korban debitur nakal dan kreditur nakal tidak akan pernah diberikan oleh negara. 14.3 Apabila permohonan diterima maka Indonesia akan memiliki pedoman baru dalam lelang eksekusi yang lebih adil dengan perubahan penjelasan norma Pasal 6 dan Pasal 7 UU Hak Tanggungan sebagai pedoman pelaksanaan yang selaras dengan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar. 15. Bahwa apabila permohonan para Pemohon tidak diterima maka para Pemohon dan masyarakat luas tidak terlindungi harta benda yang di bawah kekuasaannya serta tidak berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi sebagaimana diatur dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar. 11 16. Bahwa sebagaimana tujuan negara hukum adalah untuk mencapai keadilan dan kepastian hukum di tengah warga negaranya, maka kewenangan (authority against the constitution) kepada lembaga kreditur yang diberikan dalam penjelasan norma Pasal 6 dan Pasal 7 UU Hak Tanggungan a quo harus dibatasi oleh Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar. Apabila tidak maka akan sangat mudah untuk disalahgunakan dan diselewengkan baik melalui debitur nakal maupun kreditur yang melanggar prudential banking sehingga akan terus menerus merugikan pemilik tanah dan bangunan yang bukan debitur dan tidak ada hubungan hukumnya dengan kreditur, serta yang menguasai fisik obyek tanah dan bangunan secara sah selama puluhan tahun. 17. Bahwa kontradiksi pertama antara penjelasan norma Pasal 6 dan Pasal 7 UU Hak Tanggungan a quo dengan norma Pasal 28G ayat (1) Undang- Undang Dasar sangat jelas terjadi. Bahwa Pemohon tidak pernah mengetahui sertifikat tanah dan bangunan miliknya dijadikan agunan di Bank BNI. Pemohon Tridjojo Tirta yang telah membayar lunas tanah dan bangunan kepada Nyonya Conny Arya dan Pemohon dijanjikan akan diberikan SHM ketika Nyonya Conny Arya telah melunasi utangnya di Bank BNI. Namun ternyata Nyonya Conny Arya tidak melunasi utangnya sehingga Bank BNI menggunakan penjelasan norma Pasal 6 dan Paal 7 UU Hak Tanggungan a quo untuk melelang dan kemudian oleh Wati Nurhayati sebagai pemenang lelang mengeksekusi tanah dan bangunan milik Pemohon. Apabila mengacu pada norma Pasal 28G ayat (1) Undang- Undang Dasar maka Bank BNI sebagai BUMN seharusnya membantu melindungi tanah dan bangunan milik Pemohon sesuai norma Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar dan secara hukum tetap menagih utang dan selanjutnya menyita harta benda milik Nyonya Conny Arya selaku debitur. 18. Bahwa kontradiksi kedua antara penjelasan norma Pasal 6 dan Pasal 7 UU Hak Tanggungan a quo dengan norma Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar yang juga sangat jelas terjadi adalah bahwa Pemohon Kurniawan Sugiarto yang memiliki tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 701/Kel.Setu atas nama bapak kandung Pemohon bernama H. Raden Sugiman Prawiro Dimedjo, namun SHM a quo saat ini masih ditahan oleh Bank BNI. Bank BNI menggunakan penjelasan norma Pasal 6 dan Pasal 7 12 UU Hak Tanggungan a quo dengan alasan debitur belum melunasi utangnya. Bahwa bila mengacu pada norma Pasal 28G Undang-Undang Dasar maka Bank BNI sebagai BUMN seharusnya membantu melindungi harta benda milik Pemohon. Selanjutnya berdasarkan undang-undang tetap mengejar penunggak kredit Edi Rahmat dan B. Aryest SF yang tercatat sebagai debitur pada bank BNI. 19. Bahwa kontradiksi penjelasan norma Pasal 6 dan Pasal 7 UU Hak Tanggungan terhadap norma Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar telah mengebiri hak konstitusional para Pemohon. Bahwa hak kepemilikan Pemohon Tridjojo Tirta adalah diperoleh melalui jual beli dan tanah serta bangunan yang dijadikan obyek jual beli telah dilakukan penyerahan (overdracht atau levering) oleh penjual bernama Nyonya Conny Arya kepada Pembeli Tridjojo Tirta dengan dibuatkan suatu surat penyerahan (Akta van Transport) Akta Pengikatan Jual Beli Nomor: 30 tanggal 22 April 2009 dari Kantor Notaris Ny. Pudji Redjeki Irawati, S.H. yang berkedudukan di Jakarta Pusat. Demikian juga dengan Pemohon Kurniawan Sugiarto yang memiliki tanah berdasarkan warisan. Hak milik Pemohon sudah sejalan dengan Pasal 585 BW (hak eigendom). 20. Bahwa dalam aspek filosofis, perlindungan harta benda hak milik warga negara harus dilindungi oleh negara. Aspek ini adalah tujuan utama sebagai negara hukum, yakni menghadirkan keadilan dan kepastian hukum. Keberadaan penjelasan norma Pasal 6 dan Pasal 7 UU Hak Tanggungan a quo telah melahirkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum karena keberadaan dan penerapannya telah bertentangan dengan norma Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar. 21. Bahwa dari semua kontradiksi yang dilahirkan oleh keberadaan penjelasan norma Pasal 6 dan Pasal 7 UU Hak Tanggungan a quo yang dimohonkan untuk diuji terhadap norma Pasal 28G ayat (1) terdapat fakta yang paling mengerikan adalah pandangan keadilan hanya untuk pihak kreditur dan sekaligus menghancurkan sendi-sendi hukum hak perlindungaan harta benda terhadap para Pemohon sesuai norma Pasal 28G ayat (1) Undang- Undang Dasar. 13 22. Bahwa dari aspek sosiologis, keberadaan penjelasan norma Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Hak Tanggungan a quo semakin membuat masyarakat tidak mempercayai lembaga negara dan lembaga peradilan karena telah gagal memahami peraturan perundang-undangan dan tidak lagi memperhatikan kepentingan dan hak-hak masyarakat yang dirugikan, karena telah terbiasa melakukan penyimpangan terhadap norma Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar melalui konspirasi, kolusi, korupsi, dan nepotisme. Maka para Pemohon berpendapat bahwa keberadaan penjelasan norma Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda Yang Berkaitan Dengan Tanah a quo yang dimohonkan diuji, tidak memiliki pijakan yang baik sehingga beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan penjelasan norma Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang a quo yang dimohonkan untuk diuji adalah bertentangan dengan norma Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar karena mengandung ketidak-adilan dan ketidak-pastian hukum. 23. Bahwa dari aspek keadilan sederhana (equity before the law), apabila permohoan para Pemohon diterima maka bukan berarti para kreditur akan sulit percaya terhadap para debitur yang dapat mengakibatkan terhambatnya investasi, dan/atau persidangan yang tidak berkesudahan, dan/atau mengaburkan kepastian hukum terhadap obyek hak tanggungan yang dipegang para kreditur, namun pengaruh kuat yang dihasilkan adalah para kreditur akan lebih berhati-hati terhadap prilaku debitur nakal yang mengagunkan obyek tanah dan bangunan kepada para kreditur, padahal tanah dan bangungan a quo sudah dijual kepada masyarakat, sehingga justru dengan demikian akan semakin membangkitkan kepercayaan para investor. 24. Keadilan yang dituntut masyarakat dan para Pemohon adalah sebagaimana pernyataan Aristoteles mengenai keadilan korektif atau Thomas Aquinas mengenai keadilan legal (justitia legalis) yang berhubungan dengan membetulkan atau membenarkan sesuatu yang salah, memberikan kompensasi bagi pihak yang dirugikan atau memberikan hukuman yang pantas bagi pelaku kejahatan dan keadilan menurut undang-undang. 14 IV. PETITUM Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan penjelasan norma Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (LNRI Tahun 1996 Nomor 42, Tambahan LNRI Nomor 3632) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai adanya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap yang menyatakan kreditur tidak bertindak hati-hati dalam memberikan kredit dengan melanggar prinsip prudential banking serta pihak pembeli beriktikad baik yang menguasai fisik obyek hak tanggungan tidak memiliki alas hak yang sah menurut undang-undang dan telah melakukan perbuatan melawan hukum dan/atau telah melakukan cidera janji; 3. Memerintahkan agar putusan ini ditempatkan di dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain dan pendapat berbeda yang memenuhi asas Lex semper dabit remedium, mohon putusan seadil- adilnya (Ex Aequo Et Bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-5 sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi KTP para Pemohon; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3632); 3. Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Akta Pengikatan Jual Beli Nomor: 30.- tanggal 22 April 2009 dari Kantor Notaris NY. Pudji Redjeki Irawati, S.H. 15 yang berkedudukan di Jakarta Pusat; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 701/Kelurahan Setu atas nama Bapak Kandung Pemohon bernama H. Raden Sugiman Prawiro Dimedjo. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan dan Risalah Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, in casu pengujian materiil Penjelasan Pasal 6 dan Penjelasan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3632, selanjutnya disebut UU 4/1996) terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. 16 Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; 17 b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa selain syarat sebagaimana diuraikan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II (selanjutnya disebut para Pemohon) dalam menguraikan kedudukan hukumnya juga harus menguraikan keterpenuhan syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf d PMK 2/2021, yang menyatakan: (1) .... (2) hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap dirugikan oleh berlakunya undang- undang atau Perppu apabila: a. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; c. ... d. Ada hubungan sebab akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian. [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan di atas, berkenaan dengan syarat formal untuk mendapatkan kedudukan hukum (legal standing) dalam mengajukan permohonan di Mahkamah, setelah Mahkamah membaca secara saksama berkaitan dengan permohonan para Pemohon, khususnya pada bagian kedudukan hukum para Pemohon, Mahkamah mendapatkan fakta, di mana uraian para Pemohon mengenai kedudukan hukum tidak diuraikan secara jelas sebagaimana dimaksudkan dalam Paragraf [3.3] sampai dengan Paragraf [3.5] tersebut di atas, yaitu adanya uraian jelas mengenai hak konstitusional para Pemohon yang dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945 yang dianggap dirugikan dengan 18 berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. Artinya, para Pemohon tidak secara konkret menguraikan hal-hal yang dialami akibat berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, baik akibat berlakunya norma undang-undang tersebut berakibat secara aktual atau setidak-tidaknya secara potensial menyebabkan para Pemohon menganggap dirugikan hak konstitusionalnya. Berkenaan dengan hal tersebut Mahkamah tidak mendapatkan uraian berkaitan dengan adanya korelasi secara spesifik, di mana uraian tersebut jika dilakukan akan memenuhi syarat adanya hubungan sebab-akibat (causal- verband), sebagai salah satu syarat adanya anggapan kerugian hak konstitusional untuk mendapatkan kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan di Mahkamah. Bahwa berkenaan dengan norma pasal yang dimohonkan pengujian dan norma pasal dalam UUD NRI Tahun 1945 yang menjadi dasar pengujian yang telah diuraikan oleh para Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukum, meskipun telah disebutkan oleh para Pemohon, namun karena berkaitan dengan hal tersebut tidak dijelaskan lebih lanjut berkenaan dengan hal apa dan dalam konteks apa para Pemohon tidak mendapatkan kepastian hukum yang adil sebagai hak konstitusional yang dimiliki dan dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 atas berlakunya Penjelasan Pasal 6 dan Pasal 7 UU 4/1996, maka Mahkamah tidak mendapatkan argumentasi yang utuh akan kebenaran adanya anggapan kerugian hak konstitusional yang dimiliki oleh para Pemohon dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas. Berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah, para Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa dalam permohonan a quo memiliki anggapan kerugian hak konstitusional yang dirugikan dengan berlakunya undang- undang yang dimohonkan pengujian. Oleh karena itu, Mahkamah berkesimpulan para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. [3.7] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, meskipun Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan para Pemohon, namun oleh karena para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum 19 untuk mengajukan permohonan a quo, maka Mahkamah tidak mempertimbangkan pokok permohonan para Pemohon lebih lanjut. [3.8] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut oleh Mahkamah karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pokok permohonan para Pemohon tidak dipertimbangkan; Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076). 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal sembilan, bulan Juli, tahun dua ribu dua puluh lima, 20 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal tujuh belas, bulan Juli, tahun dua ribu dua puluh lima, selesai diucapkan pukul 13.47 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Wilma Silalahi sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Anwar Usman ttd. Arief Hidayat ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Ridwan Mansyur ttd. Arsul Sani PANITERA PENGGANTI, ttd. Wilma Silalahi