97/PUU-XX/2022

SALINAN PUTUSAN Nomor 97/PUU-XX/2022 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Nama : Dedi Juliasman Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa Kewarganegaraan : Indonesia Alamat : Dusun Simabolak, RT.000 / RW.000, Desa Saibi Samukop, Kecamatan Siberut Tengah, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya disebut -------------------------------------------------- Pemohon I; 2. Nama : Wahyu Setiadi Pekerjaan : Karyawan Swasta Kewarganegaraan : Indonesia Alamat : Malakopa, RT.000 / RW.000, Desa Malakopa, Kecamatan Pagai Selatan, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya disebut ------------------------------------------------ Pemohon II; 3. Nama : Dicky Christopher Pekerjaan : Petani/Pekebun Kewarganegaraan : Indonesia Alamat : Dusun Sikakap Barat, RT.000 / RW.000, Desa Sikakap, Kecamatan Sikakap, Kabupaten Kepuluan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya disebut ------------------------------------------------ Pemohon III; 2 4 Nama : Basilius Naijiu Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa Kewarganegaraan : Indonesia Alamat : Dusun Ugai Desa Madobag, RT.- / RW.-, Desa Madobag, Kecamatan Siberut Selatan, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya disebut ----------------------------------------------- Pemohon IV. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 18 Agustus 2022, diwakili oleh Dr. Rinto Wardana, S.H., M.H., CRA., Periati Br Ginting, S.H., M.H., M.Kn., CLA, Rolas Jakson, S.H., CLA, Dominica Budi Kristiani, S.H., M.H, Roslina Simangunsong, S.H., M.H, Diantori, S.H., M.H., M.M., CLA, Pitri Indrianingtyas, S.H., Marhel Saogo, S.H., Rihor Prangkin Frasetio, S.H, CLA., Maurizka Ananda Rahmadhani, S.H., Taufik Hidayat S, S.H., dan Boy Anjasta, S.H., Advokat dan Advokat Magang pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Rinto Wardana Law Firm, beralamat di Jalan Dr. Saharjo Nomor 206C Lantai 3, RT 004/ RW 005, Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan-DKI Jakarta, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama; Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------------- Para Pemohon; [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon; 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 8 September 2022 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada 8 September 2022 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 89/PUU/PAN.MK/ AP3/09/2022 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 19 September 2022 dengan Nomor 97/PUU-XX/2022, yang 3 telah diperbaiki dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 25 Oktober 2022, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI. 1. Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 menyatakan: “kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”, “kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah mahkamah agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi”; 2. Bahwa sedangkan pengaturan mengenai kewenangan hak menguji undang- undang terhadap Undang-Undang Dasar terdapat dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a UU Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216) (Selanjutnya disebut ”UU MK”) dan Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945 yang selengkapnya menegaskan sebagai berikut: Pasal 10 ayat (1) huruf a UU Nomor 24 Tahun 2003: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945…” Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji uu terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan Lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran parpol dan memutus perselisihan ttg hasil pemilu” 3. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar dilakukan dalam hal suatu undang-undang diduga bertentangan dengan UUD 1945 sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, selanjutnya disebut “UU PPP”) yang berbunyi: 4 “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi’; 4. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar dapat berupa permohonan pengujian formil dan/atau pengujian materiil sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutya disebut “PMK PUU”) yang berbunyi: “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Permohonan pengujian formil dan/atau pengujian materiil.”; 5. Bahwa Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076), menjelaskan: “Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman” menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. 6. Bahwa mengacu kepada ketentuan tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan pengujian (judicial review) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Provinsi Sumatera Barat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. B. OBJEK PERMOHONAN Bersama ini para Pemohon dengan ini mengajukan Permohonan Uji Materiil (Judicial Review) terhadap Pasal 5 huruf c Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Provinsi Sumatera Barat (Selanjutnya disebut ”UU 17/2022”) (Bukti P-1) terhadap Pasal 18B Ayat(2), 28D Ayat(1) dan Pasal 28I Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia(Selanjutnya disebut”UUD 1945”) (Bukti P-2). C. KEDUDUKAN HUKUM PARA PEMOHON (LEGAL STANDING) 1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK, menentukan 2 (dua) syarat agar Pemohon memenuhi kedudukan hukum (legal standing) di Mahkamah, yaitu dapat bertindak sebagai Pemohon dan mempunyai hak konstitusional, yang dalam penjelasannya hak konstitusional itu berarti hak yang diatur dan tercantum pada UUD 1945; 5 2. Pasal 51 ayat (1) UU MK tersebut mengualifikasi Pemohon secara limitatif yakni: a. Perorangan Warga Negara Indonesia b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-undang c. Badan hukum publik atau privat; atau d. Lembaga negara 3. Bahwa selanjutnya kami menguraikan kualifikasi kedudukan para pemohon sebagai berikut: a. Pemohon I adalah perseorangan Warga Negara Indonesia, beragama Kristen, penduduk asli dan lahir di Mentawai yang dibuktikan dengan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (Bukti P-3). Pemohon I pernah bekerja sebagai Sekretaris di Yayasan Ugla Mentawai Simariuriu, pernah menjadi pengasuh dan pengurus dari Rumah Adat Mentawai di Anjungan Sumatera Barat Taman Mini Indonesia Indah. Saat ini Pemohon I aktif menyosialisasikan gagasan Uma sebagai basis pemberdayaan dan penguatan adat-istiadat yang melakukan kegiatannya dalam bentuk pengenalan budaya tato Mentawai, pembuatan film dokumenter tentang adat-istiadat budaya Mentawai dan aktif menjadi penyelenggara maupun narasumber dari seminar atau diskusi-diskusi publik terkait dengan pemberdayaan dan penguatan adat-istiadat Mentawai. Dalam Permohonan Uji Materiil ini, Pemohon I bertindak sebagai perorangan warga negara Republik Indonesia; b. Pemohon II adalah perseorangan Warga Negara Indonesia, beragama Islam, penduduk asli dan lahir di Mentawai yang dibuktikan dengan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (Bukti P-4) dimana saat ini PEMOHON II Bersama-sama dengan Pemohon I aktif menyosialisasikan gagasan Uma sebagai basis pemberdayaan dan penguatan adat-istiadat yang melakukan kegiatannya dalam bentuk pengenalan budaya tato Mentawai, pembuatan film dokumenter tentang adat-istiadat budaya Mentawai dan aktif menjadi penyelenggara dari seminar atau diskusi-diskusi publik terkait dengan pemberdayaan dan penguatan adat-istiadat Mentawai. Dalam Permohonan Uji Materiil ini, Pemohon II bertindak sebagai perorangan warga negara Republik Indonesia; c. Pemohon III adalah perseorangan Warga Negara Indonesia, beragama Kristen penduduk asli dan lahir di Mentawai yang dibuktikan dengan Kepemilikan Kartu 6 Tanda Penduduk (Bukti P-5) dimana saat ini PEMOHON III Bersama-sama dengan Pemohon I aktif menyosialisasikan gagasan Uma sebagai basis pemberdayaan dan penguatan adat-istiadat yang melakukan kegiatannya dalam bentuk pengenalan budaya tato Mentawai, pembuatan film dokumenter tentang adat-istiadat budaya Mentawai dan aktif menjadi penyelenggara dari seminar atau diskusi-diskusi publik terkait dengan pemberdayaan dan penguatan adat-istiadat Mentawai. Dalam Permohonan Uji Materiil ini, Pemohon III bertindak sebagai perorangan warga negara Republik Indonesia; d. PEMOHON IV adalah perseorangan Warga Negara Indonesia, beragama Katolik, penduduk asli dan lahir di Mentawai yang dibuktikan dengan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (Bukti P-6) dimana saat ini PEMOHON IV Bersama-sama dengan Pemohon I aktif menyosialisasikan gagasan Uma sebagai basis pemberdayaan dan penguatan adat-istiadat yang melakukan kegiatannya dalam bentuk pengenalan budaya tato Mentawai, pembuatan film dokumenter tentang adat-istiadat budaya Mentawai dan aktif menjadi penyelenggara dari seminar atau diskusi-diskusi publik terkait dengan pemberdayaan dan penguatan adat-istiadat Mentawai. Dalam Permohonan Uji Materiil ini, Pemohon III bertindak sebagai perorangan warga negara Republik Indonesia; 4. Bahwa para Pemohon merupakan perorangan Warga Negara Republik Indonesia yang sama-sama merupakan penduduk dan berdomisili di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Para Pemohon merupakan aktivis yang melakukan kegiatan- kegiatannya dalam bentuk pengenalan budaya tato Mentawai, pembuatan film dokumenter tentang adat-istiadat budaya Mentawai dan aktif menjadi penyelenggara dari seminar atau diskusi-diskusi publik terkait dengan pemberdayaan, penguatan adat-istiadat Mentawai, pengelolaan budaya dan pelestarian budaya yang menjadi ciri khas daerah Mentawai sebagaimana terbukti dalam kegiatan-kegiatannya sebagai berikut; a. Pemutaran Film dan Diskusi “Jejak Peradaban Suku Mentawai” yang diselenggarakan pada tanggal 16 Desember 2021 bekerja sama dengan UPTD Taman Budaya Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat dengan Narasumber antara lain Bapak Hilmar Farid (Dirjen Kebudayaan Kemendikbud Republik Indonesia dan Bapak Yudas Sabaggalet (Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai (Bukti P-7); 7 b. Pemutaran Film dan Diskusi “Jejak Peradaban Suku Mentawai” yang diselenggarakan pada tanggal 16 Desember 2021 bekerja sama dengan Kemendikbud Republik Indonesia, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai dan Rinto Wardana Lawfirm di Rumah Adat Mentawai Anjungan Sumatera Barat Taman Mini Indonesia Indah-Jakarta Timur (Bukti P-8); c. Digitalisasi Budaya Mentawai: Uma&Tato Warisan Luhur Budaya Mentawai (Pembuatan Video Dokumenter) (Bukti P-9); d. Kegiatan Distraksi(Diskusi-Interaksi-Kreasi) yang diselenggarakan oleh Kolega X Markplus dengan Tema ”Dalam Budaya Untuk Karya Kita” dimana Pemohon I menjadi Narasumber dalam Distraksi tersebut (Bukti P-10); e. Webinar Nasional “Desa Wisata: Solusi Pemberdayaan Masyarakat” yang diselenggarakan berkat Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai, Universitas Kristen Indonesia, Yayasan Ugla Mentawai Simariuriu dan INADIS pada tanggal 7 November 2020 (Bukti P-11); Sehingga berdasarkan kualifikasi siapa yang dapat mengajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 51 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi diatas pada huruf a sebagai perorangan Warga Negara Indonesia, para Pemohon memiliki hak untuk mengajukan Permohonan Uji Materi (Judicial Review) ke Mahkamah Konstitusi; 5. Bahwa terkait dengan adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional, dalam Putusan Nomor 006/PUU-V/2005 Mahkamah Konstitusi berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. Kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. 8 6. Bahwa menyangkut penerapan syarat Putusan Nomor 006/PUU-V/2005 Mahkamah Konstitusi terhadap diri Para Pemohon adalah sebagai berikut: a. Syarat pertama: adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; Bahwa syarat adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945 dapat ditelusuri melalui beberapa ketentuan Pasal UUD 1945 dibawah ini: - Pasal 18B Ayat (2) yang menyatakan, ”Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”; - Pasal 28D Ayat (1) yang menyatakan, ”Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”; - Pasal 28I Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”. - Pasal 28I Ayat (3) yang menyatakan, ”Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”. Oleh karenanya para Pemohon memiliki hak yang dijamin oleh Konstitusi sebagaimana dimaksud diatas untuk mengajukan Permohonan Uji Materi (Judicial Review) dalam permohonan ini; b. Syarat kedua: hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; - Bahwa berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Provinsi Sumatera Barat khususnya Pasal 5 huruf c telah merugikan hak konstitusional para Pemohon karena Pasal 5 huruf c UU 17/2022 hanya mengakomodir dan mengatur mengenai karakteristik Provinsi Sumatera Barat dari satu sisi yaitu karakteristik budaya dan adat Minangkabau sementara terdapat juga adat-istiadat Mentawai dalam Provinsi Sumatera 9 Barat. Disamping itu juga, berlakunya Pasal 5 huruf c UU 17/2022 tersebut telah tidak mengakui, mengesampingkan, tidak melindungi, dan tidak memberikan kepastian hukum atas eksistensi ciri khas karakteristik adat dan budaya yang melekat pada diri para Pemohon yang para Pemohon pelihara dan lestarikan dan berlaku didaerah tempat tinggal para Pemohon dalam hal ini di Kabupaten Kepulauan Mentawai; - Bahwa berlakunya Ketentuan Pasal 5 huruf c Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Provinsi Sumatera Barat telah merugikan hak konstitusional Para Pemohon karena materi muatan Pasal 5 huruf c UU 17/2022 tersebut hanya mengatur karakteristik adat istiadat, falsafah, kekayaan sejarah, bahasa, kesenian, desa adat/nagari, ritual, upacara adat, situs budaya dan kearifan lokal masyarakat Minangkabau. Bahkan dalam Aturan Penjelasan-pun, tidak terdapat keterangan yang menunjuk pada karakteristik adat istiadat, falsafah, kekayaan sejarah, bahasa, kesenian, desa adat/nagari, ritual, upacara adat, situs budaya dan kearifan lokal lain yang berlaku, dijaga dan dilestarikan oleh para Pemohon. Sehingga dengan demikian tegas terdapat diskriminasi dan pengabaian daripada karakteristik adat istiadat, falsafah, kekayaan sejarah, Bahasa, kesenian, desa adat/nagari, ritual, upacara adat, situs budaya dan kearifan lokal yang berlaku, dijaga dan dilestarikan oleh para Pemohon [vide Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945]; c. Syarat ketiga: Kerugian Konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; - Bahwa jauh sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Provinsi Sumatera Barat, Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) pada tanggal 3 Mei 2021 telah memenangkan Uji Materiil di Mahkamah Agung atas Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 02/KB/2021, Nomor 025-199 tahun 2021. Nomor 219 tahun 2021 Tentang Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut Bagi Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Sekolah Yang Diselenggarakan Pemerintah Daerah Pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah (Bukti P-12). Dalam dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon Uji Materiil (LKAAM) 10 mengatakan dalam bagian Pendahuluan yaitu, ”Bahwa pada masyarakat Adat Minangkabau yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat ada adagium,”adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah”(adat bersandar pada agama, agama bersandar pada kitab Allah). Menurut Syariat Islam, Wanita haruslah menutup auratnya. Aturan syariat tersebut diwujudkan dalam bentuk pemakaian baju kurung bagi Wanita yang sekarang dikenal dengan pakaian berjilbab (pakaian muslimah). Sehingga pakaian berjilbab untuk pakaian Wanita sudah menjadi budaya pada Masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat yang telah bersesuaian dengan Syariat Islam”. Bahwa sebagai perwujudan dari falsafah adat basandi syara’, syara’ basandi kitabullah maka Wanita harus menutup auratnya. Penggunaan jilbab telah menyatu dan menjadi bagian penting dalam sejarah dan adat istiadat Minangkabau. Berbeda dengan aturan berpakaian di daerah asal Para Pemohon yaitu Kabupaten Kepulauan Mentawai, khususnya di Pulau Siberut terdapat saudari-saudari atau keluarga Pemohon I dan Pemohon IV yang tidak mengenakan pakaian secara penuh menutup tubuh karena alasan budaya dan merupakan kearifan lokal daerah asal para Pemohon (Bukti P-13). Sehingga, ketentuan aturan berpakaian sebagai perwujudan pelaksanaan falsafah adat basandi syara’, syara’ basandi kitabullah tidaklah dapat dilakukan secara koersif dan mandatori di daerah asal para Pemohon dan/atau kepada para perempuan ber-etnis Mentawai. Sehingga dampak berlakunya Pasal 5 huruf c UU 17/2022 telah berbenturan langsung dengan eksistensi daripada adat istiadat, cara berpakaian dan karakteristik budaya yang telah hidup dan berlaku didaerah dan pada masyarakat Mentawai. Bahkan Pasal 5 huruf c UU 17 Tahun 2022 telah menguak dan membuka tabir dan potensi terjadinya diskriminasi, pengabaian, upaya penindasan budaya dan juga diskriminasi terhadap perempuan- perempuan Mentawai baik yang ada di Kepulauan Mentawai maupun perempuan-perempuan Mentawai yang ada di tanah tepi (daratan Sumatera Barat). Sehingga, selain telah terjadi kerugian aktual, juga dengan berlakunya Pasal 5 huruf c UU 17 Tahun 2022 berpotensi menimbulkan diskriminasi lebih jauh terhadap eksistensi adat-istiadat dan budaya yang dijaga dan dilestarikan oleh Para Pemohon. 11 d. Syarat keempat: Adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; Bahwa berlakunya Pasal 5 huruf c UU 17 Tahun 2022 akan membuka potensi dibuatnya peraturan daerah-peraturan daerah yang bernafaskan Ketentuan Pasal 5 huruf c UU 17 Tahun 2022 sebagai aturan turunan atau peraturan pelaksanaan dari UU 17 Tahun 2022. Salah satu implementasi Pasal 5 huruf c UU 17 Tahun 2022 yang aktual saat ini adalah pelaksanaan aturan berpakaian syariat yang sesuai dengan falsafah adat basandi syara’, syara’ basandi kitabullah. Kekhawatiran saudari-saudari perempuan-perempuan Pemohon I dan Pemohon IV dan perempuan Mentawai lainnya atas berlakunya Pasal 5 huruf c UU 17 Tahun 2022 ini adalah digunakannya ketentuan ini sebagai dasar pelaksanaan dan pengaturan aturan berpakaian secara menyeluruh di Provinsi Sumatera Barat tanpa mempertimbangkan dan memberi pengecualian kepada perempuan-perempuan ber-etnis Mentawai yang tidak tunduk pada falsafah adat basandi syara’, syara’ basandi kitabullah untuk tidak ikut melaksanakan ketentuan aturan berpakaian atau setidak-tidaknya diberikan pengecualian dari kewajiban aturan berpakaian tersebut. Sebagai bukti kuatnya kekhawatiran tersebut, pada tahun 2005, Fauzi Bahar walikota Padang mencanangkan pakaian Muslimah bagi peserta didik Wanita yang kemudian tanpa dikomando diikuti oleh Pemerintah Kabupaten dan pemerintah Kota di seluruh Sumatera Barat (Vide-Dalil-Dalil Pemohon Uji Materiil di Mahkamah Agung atas Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 02/KB/2021, Nomor 025-199 tahun 2021. Nomor 219 tahun 2021 Tentang Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut Bagi Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Sekolah Yang Diselenggarakan Pemerintah Daerah Pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah). Bahkan sebelum diundangkannya UU 17/2022, penggunaan jilbab dilingkungan Pendidikan telah dicanangkan dan diberlakukan secara menyeluruh di Provinsi Sumatera Barat dimana ketentuan ini sangat memberatkan siswi dan mahasiswi yang sekolah dan kuliah di Kota Padang termasuk siswi dan mahasiswi yang berasal dari Mentawai-pun wajib mengikuti aturan ini yang puncaknya terjadi keributan karena kewajiban 12 penggunaan jilbab (Bukti P-14) dan berbuntut terbitnya Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 02/KB/2021, Nomor 025-199 tahun 2021 Nomor 219 tahun 2021 Tentang Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut Bagi Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Sekolah Yang Diselenggarakan Pemerintah Daerah Pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah yang akhirnya di Uji Materiil oleh LKAAM itu. Artinya sebab akibat telah terjadi. Dengan diundangkannya UU 17/2022 telah melegitimasi kebijakan penggunaan jilbab yang diberlakukan secara menyeluruh di Provinsi Sumatera Barat dimana hal ini sangat merugikan Para Pemohon dan saudara-saudara /keluarga perempuan Para Pemohon; e. Syarat kelima: Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. Bahwa dengan dikabulkannya Permohonan para Pemohon dalam permohonan a quo maka Ketentuan Pasal 5 huruf c UU Nomor 17 Tahun 2022 yang berbunyi: “adat dan budaya Minangkabau berdasarkan pada nilai falsafah, adat basandi syara', syara' basandi kitabullah sesuai dengan aturan adat salingka nagari yang berlaku, serta kekayaan sejarah, bahasa, kesenian, desa adat/nagari, ritual, upacara adat, situs budaya, dan kearifan lokal yang menunjukkan karakter religius dan ketinggian adat istiadat masyarakat Sumatera Barat” penerapan dan keberlakuan falsafah adat basandi syara', syara' basandi kitabullah baik dalam UU 17 Tahun 2022 maupun seluruh aturan pelaksanaannya dapat dikecualikan bagi masyarakat Sumatera Barat ber- etnis Mentawai; 7. Dengan demikian sangatlah jelas dan nyata bahwa Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam mengajukan permohonan uji materi (judicial review) Pasal 5 Huruf c Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Provinsi Sumatera Barat. D. ALASAN DAN POKOK PERMOHONAN D.I. RINGKASAN PERBEDAAN KARAKTERISTIK ADAT-ISTIADAT DAN BUDAYA MINANGKABAU DAN MENTAWAI 1. Bahwa Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan salah satu kabupaten yang berada dilingkungan Provinsi Sumatera Barat. Kabupaten Kepulauan Mentawai 13 yang terdiri dari empat pulau utama yaitu Pulau Siberut, Pulau Sipora, Pulau Pagai Utara, dan Pulau Pagai Selatan dihuni oleh mayoritas masyarakat suku Mentawai; 2. Bahwa Pasal 3 Ayat (1) huruf i UU 17/2022 telah menegaskan bahwa “Provinsi Sumatera Barat terdiri atas 12(dua belas) kabupaten dan 7(tujuh) kota, yaitu (i) Kabupaten Kepulauan Mentawai”. Ketentuan Pasal ini sangat kontradiktif dengan ketentuan Pasal 5 huruf c UU 17/2022 karena, Pasal 3 Ayat (1) huruf i menegaskan pengakuan bahwa Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan salah satu kabupaten dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat namun dalam Pasal 5 huruf c yang menguraikan karakteristik dari Provinsi Sumatera Barat tidak menguraikan karakteristik daripada adat istiadat dan budaya Mentawai. Artinya, secara administratif, tegas diakui bahwa Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan bagian dari Provinsi Sumatera Barat NAMUN dari aspek pengakuan adat-istiadat dan budaya, Ketentuan Pasal 5 huruf c diskriminatif; 3. Bahwa asal-usul orang Mentawai dari aspek kesejarahan dapat ditilik dari 2 (dua) sumber informasi, yaitu sebagaimana yang disebutkan oleh Stefano Coronese, Kebudayaan Suku Mentawai, Jakarta: Penerbit Grafidian Jaya, 1986, hal. 13 (Bukti P-15a) yang menjabarkan dua aliran pendapat mengenai asal-usul orang Mentawai yang berkembang saat ini, yaitu: a. Aliran yang diketuai oleh Duyvendak yang berpendapat bahwa Orang Mentawai termasuk ras proto-melayu dengan pengaruh veddoyd (Hal.13); b. Aliran yang diketuai oleh Stibbe dan Graaff yang menekankan bahwa orang Mentawai berasal dari Polinesia. Hal ini dibuktikan dengan terdapat beberapa ciri yang ada di orang Mentawai, yakni; ada persamaannya dengan suku Hawai, Marchesi, dan Fiji. Ia memiliki pendapat bahwa suku ini berasal dari lautan teduh (Orao Neptunias) (Hal.9). 4. Bahwa mengenai kepercayaan, sistem kepercayaan orang Mentawai dikenal dengan Kepercayaan Arat Sabulungan. Arat bagi masyarakat Mentawai adalah keselarasan dengan dunia, pemersatu dengan Uma dan jaminan hidup yang penuh dengan kedamaian dan ketenteraman (Stefano Coronese, 1986, hal. 36 (Bukti P-15b). Pada Prinsipnya Arat Sabulungan merupakan suatu pengetahuan, nilai, aturan dan norma yang dipergunakan oleh masyarakat dalam memahami serta menginterprestasi lingkungan hidup yang ada disekitarnya yang terdiri dari pola-pola interaksi manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, tanah, air udara dan 14 juga benda-benda hasil buatan manusia. Hasil pemahaman tersebut digunakan untuk mendorong terwujudnya tindakan yang muncul dari orang-orang sebagai anggota masyarakat suku bangsa Mentawai. Arat Sabulungan adalah adat istiadat yang hidup dalam masyarakat yang tercakup didalamnya kepercayaan kepada hal-hal supra natural seperti roh-roh dan arwah-arwah yang mendiami seluruh alam ini baik tumbuh-tumbuhan, binatang, tanah dan benda-benda buatan manusia, sehingga merupakan juga kosmologi orang Mentawai. Di samping itu terdapat dewa-dewa yang menghuni alam sekitarnya, air, udara dan hutan. Arat Sabulungan artinya adat daun-daunan, arat berarti adat dan sabulungan berarti daun-daunan. Dalam melaksanakan aktivitas upacara yang berkenaan dengan kepercayaannya, baik dalam penyembuhan penyakit, mendirikan kampung, Uma, membuat sampan, perkawinan dan sebagainya, selalu mempergunakan berbagai jenis daun sebagai alat yang dominan dalam upacara dan dipakai sebagai perantara antara dunia supra natural dan dunia nyata. (https://simposiumjai.ui.ac.id/wp-content/uploads/20/2020/03/7.2.2- Bambang-Rudito.pdf, diakses 28 Agustus 2022) (Bukti P-16); 5. Bahwa Pada tahun 1901 masuk Zending Protestan ke Mentawai yang dibawa oleh Pendeta August Lett, bersama rekannya A. Kramer dari Jerman. Setelah kematian August Lett pada 20 Agustus 1909 datang pula pendeta F. Borger yang menetap di Mentawai selama dua puluh tahun lebih. Zending Protestan aktif sekali berkarya dan merasul, terutama selama tahun tiga puluhan. Sesudah Perang Dunia kedua, aktivis Zending Protestan semakin ditingkatkan, sehingga Gereja Protestan Mentawai mampu berdiri sendiri (Vide- Stefano Coronese, Kebudayaan Suku Mentawai, Jakarta: Penerbit Grafidian Jaya, 1986, hal. 28) (Bukti P-15c); 6. Bahwa Pada tahun 1950 pemerintah melarang Arat sabulungan dan masyarakat harus memilih agama yang ada yang disahkan pemerintah (Islam, Protestan, Katholik, Hindu dan Budha). Pada tahun itu kepercayaan asli tersebut dianggap sebagai suatu simbol keterbelakangan dan sebagai langkah pemerintah pada waktu itu, segala perangkat dan alat-alat upacara yang juga sebenarnya alat-alat kesehari-harian orang mentawai dimusnahkan. Banyak anggota masyarakat yang memilih Protestan dan Katholik sebagai agama mereka. [Vide-(https://simposiumjai.ui.ac.id/wpcontent/uploads/20/2020/03/7.2.2- Bambang-Rudito.pdf, diakses 28 Agustus 2022] (Bukti P-17). 15 7. Bahwa alasan mengapa orang Mentawai lebih memilih agama Kristen Protestan dan Katolik, disebabkan Oleh karena pentingnya pemeliharaan babi dalam kehidupan orang Mentawai, maka mayoritas orang Mentawai memilih memeluk agama Kristen Protestan daripada agama Islam; [Vide-https://jurnal.apmd.ac.id/index.php/governabilitas/article/view/82/43, diakses 28 Agustus 2022] (Bukti P-18); 8. Bahwa penduduk asli Mentawai memiliki bahasanya sendiri yang sangat berbeda dengan bahasa Minangkabau yaitu Bahasa Mentawai. Bahkan pada faktanya, orang Mentawai lebih fasih berbahasa Minangkabau daripada Orang Minangkabau yang berbahasa Mentawai (Stefano Coronese, Kebudayaan Suku Mentawai, Jakarta: Penerbit Grafidian Jaya, 1986, hal.17-18-Bukti P-15d); 9. Bahwa, demikian pula terkait dengan aspek kekerabatan. Hubungan kekerabatan orang Mentawai menganut garis keturunan laki-laki(patrilineal) (Stefano Coronese, Kebudayaan Suku Mentawai, Jakarta: Penerbit Grafidian Jaya, 1986, hal. 3-Bukti P-15e). Sedangkan orang Minangkabau menganut garis keturunan perempuan (matrilineal). Bahwa sebahagian besar dari wilayah Provinsi Sumatera Barat dihuni oleh etnis Minangkabau yang hampir seluruhnya menganut sistim kekerabatan matrilineal. Sedangkan Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan wilayah Provinsi Sumatera Barat yang menerapkan kekerabatan dengan sistim patrilineal; 10. Bahwa karakteristik adat-istiadat, Bahasa dan nilai-nilai yang melekat pada orang Minangkabau dan orang Mentawai sangat berbeda. Perbedaan itu telah ditegaskan secara historis oleh seorang pakar hukum Belanda yaitu C van Vollenhoven yang membagi Indonesia kedalam 19 lingkungan hukum adat dimana Daerah Minangkabau dibedakan dengan Mentawai yang dapat diartikan, pembedaan ini memang patut dilakukan karena begitu tajamnya perbedaan mengenai adat istiadat, Bahasa, wilayah geografis dan nilai-nilai yang berkembang dan dianut oleh orang Minangkabau dan Mentawai; [Vide- Soerjono Soekanto, Hukum Adat Indonesia, Jakarta: PT. Raja Grafindo Perkasa, Cetakan ke-15, 2016, hal.19] (Bukti P-19); D.II. POKOK PERMOHONAN 1. Bahwa pada tanggal 25 Juli Tahun 2022 telah diundangkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Provinsi Sumatera Barat. UU Nomor 17 Tahun 2022 merupakan pembaharuan dan pengkinian dari UU Nomor 61 Tahun 1958 16 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 19 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Tahun 1957 No. 75); 2. Bahwa sebelum diundangkannya UU Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal 16 Maret 2022 telah diundangkan juga UU Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Provinsi Sulawesi Selatan; 3. Bahwa perumusan mengenai karakteristik keragaman adat-istiadat dan budaya di Provinsi Sulawesi Selatan bersifat umum karena beberapa kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan memiliki karakteristik adat, budaya dan agama yang berbeda dengan kabupaten kota lainnya dalam wilayah administrasi Provinsi Sulawesi Selatan; 4. Bahwa Pasal 5 Ayat (2) UU Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Provinsi Sulawesi Selatan (P-20) berbunyi, ”Provinsi Sulawesi Selatan memiliki karakter suku bangsa dan kultural yang secara umum memiliki karakter religious sekaligus menjunjung tinggi adat istiadat dan kelestarian lingkungan”. Perumusan karakteristik Provinsi Sulawesi Selatan ini menunjukkan penghormatan atas keluhuran martabat masyarakat Sulawesi Selatan yang beraneka ragam karena beberapa kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan seperti Kabupaten Tana Toraja (P-21) dan Kabupaten Toraja Utara (P-22) memiliki penduduk mayoritas Kristen dan adat budaya yang berbeda dengan kabupaten dan kota lainnya di Sulawesi Selatan sehingga nilai pluralisme dijunjung tinggi dalam Pasal 5 Ayat (2) UU Nomor 4 Tahun 2022 ini; 5. Bahwa sementara Pasal 5 huruf c UU Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Provinsi Sumatera Barat yang berbunyi,“adat dan budaya Minangkabau berdasarkan pada nilai falsafah, adat basandi syara', syara' basandi kitabullah sesuai dengan aturan adat salingka nagari yang berlaku, serta kekayaan sejarah, bahasa, kesenian, desa adat/nagari, ritual, upacara adat, situs budaya, dan kearifan lokal yang menunjukkan karakter religius dan ketinggian adat istiadat masyarakat Sumatera Barat”, tidak menunjukkan penghormatan dan pengakuan terhadap adat istiadat lain yang ada dan hidup di wilayah Provinsi Sumatera Barat karena sangat tegas disebutkan bahwa adat-istiadat yang diakui dalam Pasal 5 huruf c UU 17 Tahun 2022 adalah adat- istiadat dan budaya Minangkabau; 6. Bahwa frasa ”serta” dalam rumusan Pasal 5 huruf c UU 17 Tahun 2022 bukan representasi dari adat istiadat seluruh kabupaten kota sebagaimana disebut 17 pada Pasal 3 Ayat(1) UU 17 Tahun 2022 karena frasa”serta” pada Pasal 5 huruf c UU 17 Tahun 2022 merupakan penjabaran dari subjek dari adat dan budaya yang diatur dalam huruf c yaitu adat dan budaya Minangkabau. Contoh: yang dimaksud dengan kekayaan sejarah adalah kekayaan sejarah dari adat dan budaya Minangkabau, demikian juga dengan Bahasa. Bahasa yang dimaksud adalah Bahasa Minangkabau. Jadi frasa ”serta” dalam Pasal 5 huruf c UU 17 Tahun 2022 tidaklah menjadi bentuk representasi seluruh adat dan budaya yang ada di wilayah Provinsi Sumatera Barat. Alih-alih adat dan budaya Mentawai; 7. Bahwa Pasal 5 huruf c UU Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Provinsi Sumatera Barat yang berbunyi,“adat dan budaya Minangkabau berdasarkan pada nilai falsafah, adat basandi syara', syara' basandi kitabullah sesuai dengan aturan adat salingka nagari yang berlaku, serta kekayaan sejarah, bahasa, kesenian, desa adat/nagari, ritual, upacara adat, situs budaya, dan kearifan lokal yang menunjukkan karakter religius dan ketinggian adat istiadat masyarakat Sumatera Barat”, bertentangan dan tidak senafas dengan beberapa Pasal-Pasal dalam UUD 1945, antara lain: a. Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menegaskan pengakuan negara terhadap kesatuan masyarakat hukum adat berserta hak- hak tradisionalnya yang secara lengkap berbunyi,”“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”; Karena Pasal 5 huruf c UU 17 Tahun 2022 tidak mencerminkan adanya persamaan penghormatan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat Mentawai yang saat ini masih hidup. Etnis Minangkabau tegas disebutkan dalam Pasal 5 huruf c UU 17 Tahun 2022 dan menjadi subjek utama sebagai penyandang hak dari Pasal 5 huruf c ini namun tidak dengan Mentawai. b. Pasal 28D Ayat (1) yang menyatakan,”Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”; Karena Pasal 5 huruf c UU 17 Tahun 2022 tidak mengakui, menjamin, melindungi dan memberi kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama terhadap adat dan budaya Mentawai akan tetapi hanya mengakui, 18 menjamin, melindungi dan memberi kepastian hukum terhadap adat dan budaya Minangkabau; c. Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”. Apabila tidak ada diskriminasi yang terkandung dalam Pasal 5 huruf c UU 17 Tahun 2022 maka rumusan norma Pasal ini akan tegas menyebut subjeknya tidak hanya adat dan budaya Minangkabau tetapi juga adat dan budaya Mentawai. d. Pasal 28I Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan, ”Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”. Ada dan budaya Mentawai telah menjadi objek penelitian banyak peneliti baik dalam negeri maupun luar negeri. Eksistensi adanya identitas budaya ini menjadi bukti bahwa identitas masyarakat Mentawai sebagai sebuah suku bangsa tidak hanya diakui secara akademik sebagaimana dicatat oleh van Vollenhoven yang mengakui dan mencatatkan Mentawai sebagai sebuah entitas adat yang eksis dan diakui tetapi juga dari aspek praktik budaya dilapangan. Akan tetapi bertolak belakang dengan rumusan norma Pasal 5 huruf c yang sama sekali tidak memberi tempat pada pengakuan identitas budaya dan hak masyarakat Mentawai untuk mengaktualisasi adat dan budayanya. 8. Bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Provinsi Sumatera Barat khususnya Pasal 5 huruf c telah mendiskriminasi eksistensi adat dan budaya Mentawai Padahal di Provinsi Sumatera Barat terdapat 2 (dua) etnis masyarakat yang bukan merupakan perantauan atau pendatang yaitu etnis Minangkabau dan Mentawai dimana ke-dua etnis ini merupakan penduduk asli atau penduduk yang mendiami wilayah geografis atau administratif Sumatera Barat sejak dahulu; 9. Bahwa paham atau nilai falsafah Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah yang dianut saudara-saudara ber-etnis Minangkabau tidak dapat secara mutatis mutandis diberlakukan kepada Para Pemohon selaku masyarakat Sumatera Barat yang ber-etnis Mentawai karena falsafah ini bukanlah falsafah hidup, 19 berlaku dan dan mengikat Para Pemohon selaku masyarakat Sumatera Barat ber-etnis Mentawai; 10. Bahwa pada prinsipnya pertentangan antara substansi materi muatan Pasal 5 huruf c UU Nomor 17 tahun 2022 Tentang Provinsi Sumatera Barat dengan Pasal Pasal 18B Ayat (2), Pasal 28D Ayat(1) dan Pasal 28I Ayat (2) dan Ayat (3) UUD 1945 bukan saja pertentangan materi muatan Pasal 5 huruf c UU Nomor 17 tahun 2022 terhadap Pasal-Pasal yang diatur dalam UUD 1945 tetapi pertentangan ini ditekankan pada tidak terakomodirnya karakteristik adat dan budaya yang dijaga, diurus, dikembangkan dan dilestarikan oleh Para Pemohon selaku masyarakat Sumatera Barat yang ber-etnis Mentawai kedalam UU 17/2022 sehingga dengan tidak diakomodirnya karakteristik adat dan budaya ber-etnis Mentawai ini mengakibatkan terjadinya diskriminasi. Bahkan yang sangat dikawatirkan adalah terjadinya potensi kerugian berupa terbitnya Peraturan Daerah yang menjadi turunan atau aturan pelaksanaan daripada UU 17/2022 yang bernuansa syari’at dimana sudah barang tentu Para Pemohon selaku masyarakat Sumatera Barat yang ber-etnis Mentawai tidak dapat dipaksa tunduk pada Perda tersebut karena Para Pemohon memiliki adat-istiadat, Bahasa, dan nilai-nilai sosial yang tumbuh dan hidup dan dianut Para Pemohon di Mentawai; 11. Bahwa menurut Pasal 15 Ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengatur tentang Materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam: a. Undang-Undang; b. Peraturan Daerah Provinsi; atau c. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota 12. Bahwa apabila diterbitkan peraturan-peraturan daerah yang bernuansa syariat yang menjadi aturan pelaksanaan dari Pasal 5 UU Nomor 17 Tahun 2022 maka sudah barang tentu bagi siapa saja yang tidak mematuhi peraturan-peraturan daerah tersebut akan dikenakan sanksi pidana. Hal ini menjadi momok menakutkan bagi Para Pemohon selaku masyarakat Sumatera Barat yang ber- etnis Mentawai dan non muslim lainnya yang tidak menganut falsafah adat basandi syara’, syara’ basandi kitabullah jika kedapatan melakukan pelanggaran perintah dari peraturan-peraturan daerah yang bernafaskan Pasal 5 huruf c tersebut. Bagaimana mungkin hukum atau aturan keagamaan atau adat-istiadat 20 ditimpakan kepada pihak lain yang tidak tunduk pada nilai keyakinan atau adat- istiadat tersebut. Apalagi Sanksi denda atau kurungan atau penjara yang dapat diatur dalam peraturan-peraturan daerah tersebut bersifat mandatori/koersif; 13. Bahwa Pasal 250 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, menegaskan bahwa: (1) Perda dan Perkada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 ayat (1) dan ayat (3) dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan. (2) Bertentangan dengan kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. terganggunya kerukunan antarwarga masyarakat; b. terganggunya akses terhadap pelayanan publik; c. terganggunya ketenteraman dan ketertiban umum; d. terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan/atau e. diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar-golongan, dan gender. 14. Bahwa mengacu pada point penting yang terkandung dalam pertimbangan majelis hakim Mahkamah Kontitusi dalam Putusan Nomor 55/PUU-XVIII/2020 yang pada pokoknya mengatur mengenai standar keadilan yaitu menegaskan pemberlakuan syarat adil adalah “memberlakukan syarat yang berbeda merupakan perlakuan yang tidak sama atau perlakuan secara berbeda (unequal treatment) dengan pengertian lain “hal yang sama diperlakukan berbeda dan yang berbeda diperlakukan sama”, para Pemohon memperoleh pemahaman bahwa Mahkamah Konstitusi dihadapkan pada tantangan untuk menyelaraskan dua prinsip keadilan yaitu persamaan di depan hukum (equality before the law) di satu sisi, dan perspektif keadilan “memperlakukan sama terhadap sesuatu yang seharusnya diperlakukan sama dan memperlakukan berbeda terhadap sesuatu yang seharusnya diperlakukan berbeda” di sisi yang lain. Jika adat dan budaya Minangkabau diatur dalam Pasal 5 huruf c UU 17 Tahun 2022 maka sebagai pelaksanaan prinsip keadilan yang sama seharusnya adat dan budaya Mentawai juga diatur dalam Pasal 5 huruf c tersebut. Nyatanya, Pasal 5 huruf c UU 17 Tahun 2022 telah “dipaksakan” sebagai representasi dari seluruh adat dan budaya yang ada di Sumatera Barat padahal adat dan budaya Minangkabau 21 dan Mentawai sangat jauh berbeda sehingga prinsip keadilan ”hal yang berbeda jangan diperlakukan sama” seharusnya menjadi dasar untuk tidak menyamaratakan karakteristik adat dan budaya Minangkabau dan Mentawai; 15. Bahwa penerapan hukum acara seharusnya tidak mengakibatkan tergerusnya upaya memperjuangkan substansi atau pokok permohonan yang dimohonkan dalam uji materiil ini karena penghormatan dari adat dan budaya merupakan perwujudan dari penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia dan merupakan jalan memanusiakan manusia; 16. Bahwa sehingga dengan demikian, materi muatan Pasal 5 huruf c Undang- Undang Provinsi Sumatera Barat bertentangan dengan Pasal 18B ayat (2), 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Oleh sebab itu, Mahkamah Konstitusi dalam amar putusannya haruslah menyatakan bahwa Pasal 5 huruf c UU Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Provinsi Sumatera Barat bertentangan dengan Pasal 18B Ayat(2), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Tidak berlaku bagi Kabupaten Kepulauan Mentawai yang memiliki adat-istiadat, nilai falsafah, kekayaan sejarah, bahasa, kesenian, desa adat, ritual, upacara adat, situs budaya dan kearifan lokal yang berbeda karakteristiknya dengan 11 kabupaten dan 7 kota yang termasuk dalam cakupan wilayah dan karakteristik provinsi Sumatera Barat”; E. PETITUM Berdasarkan hal tersebut di atas para Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa perkara a quo untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut: 1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Uji Materiil (Judicial Review) Para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan bahwa Pasal 5 huruf c Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Provinsi Sumatera Barat bertentangan dengan Pasal 18B Ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak memenuhi syarat sebagai berikut: “dikecualikan bagi Kabupaten Kepulauan Mentawai yang memiliki adat-istiadat, nilai falsafah, kekayaan sejarah, bahasa, kesenian, desa adat, ritual, upacara 22 adat, situs budaya dan kearifan lokal yang berbeda karakteristiknya dengan 11 kabupaten dan 7 kota dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat”; 3. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau, Apabila majelis hakim Mahkamah Konstitusi memiliki pendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono) [2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-27, tetapi bukti P-16, bukti P-25, bukti P-26 dan bukti P-27 ditarik dalam persidangan tanggal 25 Oktober 2022, sehingga bukti para Pemohon sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Provinsi Sumatera Barat, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 1309070507950001, atas nama Dedi Juliasman Sakatsilak; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 1309101909920001, atas nama Wahyu Setiadi; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 1309090609940001, atas nama Dicky Christopher; 6. Bukti P-6 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 1309031412920001, atas nama Basilius Naijiu; 7. Bukti P-7 : Fotokopi Flyer/Brosur “Pemutaran Film dan Diskusi Jejak Peradaban Suku Mentawai”; 8. Bukti P-8 : Fotokopi Flyer/Brosur diskusi “Mentawai Tattoo Revival, menjaga Jejak Peradaban Suku Mentawai”; 9. Bukti P-9 : Fotokopi Tangkapan layar berupa artikel dengan tema “Digitalisasi Budaya Mentawai: Uma & Tato Warisan Luhur Budaya Mentawai”; 10. Bukti : Fotokopi Flyer/Brosur diskusi interaksi kreasi; 23 P-10 11. Bukti P-11 : Fotokopi Flyer/Brosur Webinar Nasional “Desa Wisata: Solusi Pemberdayaan Masyarakat” pada tanggal 7 November 202; 12. Bukti P-12 : Fotokopi Petikan Putusan Nomor 17 P/HUM/2021 Dalam Perkara Antara Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatera Barat melawan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, dan Menteri Agama Republik Indonesia; 13. Bukti P-13 : Fotokopi ensiklopedia Kabupaten Kepulauan Mentawai dari Wikipedia Bahasa Indonesia; 14. Bukti P-14 : Fotokopi Dokumentasi berupa photo/gambar perempuan Mentawai; 15. Bukti P-15 : Fotokopi Tangkapan layar media CNN tentang Polemik Wajib Jilbab di Padang https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210128063022- 20-599326/polemik-wajib-jilbab-padang-perda-intoleran- didesak-dicabut, diakses 8 September 2022; 16. Bukti P-17a : Fotokopi Kutipan dari Buku Stefano Coronese, Kebudayaan Suku Mentawai, Jakarta: Penerbit Grafidian Jaya, 1986, hal. 13; 17. Bukti P-17b : Fotokopi Kutipan dari Buku Stefano Coronese, Kebudayaan Suku Mentawai, Jakarta: Penerbit Grafidian Jaya, 1986, hal. 37; 18. Bukti P-17c : Fotokopi Kutipan dari Buku Stefano Coronese, Kebudayaan Suku Mentawai, Jakarta: Penerbit Grafidian Jaya, 1986, hal. 29; 19. Bukti P-17d : Fotokopi Kutipan dari Buku Stefano Coronese, Kebudayaan Suku Mentawai, Jakarta: Penerbit Grafidian Jaya, 1986, hal. 17-18; 20. Bukti P-17e : Fotokopi Kutipan dari Buku Stefano Coronese, Kebudayaan Suku Mentawai, Jakarta: Penerbit Grafidian Jaya, 1986, hal. 3; 21. Bukti P-18 : Fotokopi Jurnal dengan judul “Magi sebagai acuan identitas diri orang Mentawai dalam hubungan antar suku bangsa” oleh Bambang Rudito. https://simposiumjai.ui.ac.id/wpcontent/uploads/20/2020/03/ 7.2.2-Bambang-Rudito.pdf; diakses 28 Agustus 2022) 22. Bukti P-19 : Fotokopi Jurnal dengan judul “Magi sebagai acuan identitas diri orang Mentawai dalam hubungan antar suku bangsa” oleh Bambang Rudito. https://simposiumjai.ui.ac.id/wpcontent/uploads/20/2020/03/ 7.2.2-Bambang-Rudito.pdf; diakses 28 Agustus 2022) 23. Bukti P-20 Fotokopi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Provinsi Sulawesi Selatan; 24 24. Bukti P-21 : Fotokopi Profil Kabupaten Tana Toraja; 25. Bukti P-22 : Fotokopi Profile Kabupaten Toraja Utara; 26. Bukti P-23 : Video Dokumentasi Sikerei. [2.5] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Risalah Sidang dan Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), serta Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas undang-undang, in casu Pasal 5 huruf c Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806, selanjutnya disebut UU 17/2022), terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon; 25 Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang- undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; d. lembaga negara. Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukannya sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU- III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya Mahkamah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; 26 c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat- syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan dalam Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo adalah Pasal 5 huruf c UU 17/2022 yang menyatakan: Provinsi Sumatera Barat memiliki karakteristik, yaitu: a. …; b. …; dan c. adat dan budaya Minangkabau berdasarkan pada nilai falsafah, adat basandi syara', syara' basandi kitabullah sesuai dengan aturan adat salingka nagari yang berlaku, serta kekayaan sejarah, bahasa, kesenian, desa adat/ nagari, ritual, upacara adat, situs budaya, dan kearifan lokal yang menunjukkan karakter religius dan ketinggian adat istiadat masyarakat Sumatera Barat. 2. Bahwa para Pemohon menjelaskan memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur oleh Pasal 18B ayat (2), 28D ayat (1), serta Pasal 28I ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 3. Bahwa para Pemohon adalah perorangan Warga Negara Republik Indonesia, sama-sama penduduk dan berdomisili di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Para Pemohon aktif melakukan kegiatan-kegiatan dalam bentuk pengenalan budaya tato Mentawai, pembuatan film dokumenter tentang adat-istiadat budaya Mentawai. Selain itu juga aktif menjadi penyelenggara seminar atau diskusi publik terkait dengan pemberdayaan, penguatan adat-istiadat Mentawai, pengelolaan budaya dan pelestarian budaya yang menjadi ciri khas daerah Mentawai. 4. Bahwa dengan berlakunya ketentuan Pasal 5 huruf c UU 17/2022 telah merugikan hak konstitusional para Pemohon karena materi muatan Pasal 5 huruf c UU 17/2022 tersebut hanya mengatur karakteristik adat istiadat, falsafah, 27 kekayaan sejarah, Bahasa, kesenian, desa adat/nagari, ritual, upacara adat, situs budaya dan kearifan lokal masyarakat Minangkabau. Bahkan, dalam Penjelasan UU a quo, tidak terdapat keterangan yang menunjuk pada karakteristik adat istiadat, falsafah, kekayaan sejarah, bahasa, kesenian, desa adat/nagari, ritual, upacara adat, situs budaya dan kearifan lokal lain yang berlaku, dijaga dan dilestarikan di daerah tempat tinggal para Pemohon di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Dengan demikian, terdapat diskriminasi dan pengabaian atas karakteristik adat istiadat, falsafah, kekayaan sejarah, bahasa, kesenian, desa adat/nagari, ritual, upacara adat, situs budaya dan kearifan lokal yang berlaku, dijaga dan dilestarikan oleh para Pemohon (Vide Pasal 28I ayat (2) UUD 1945); 5. Bahwa berlakunya Pasal 5 huruf c UU 17 Tahun 2022 akan membuka potensi dibuatnya peraturan daerah yang bernafaskan ketentuan Pasal 5 huruf c UU 17/2022 sebagai aturan turunan atau peraturan pelaksanaan dari UU 17/2022. Salah satu implementasi Pasal 5 huruf c UU 17/2022 yang aktual saat ini adalah pelaksanaan aturan berpakaian syariat yang sesuai dengan falsafah adat basandi syara’, syara’ basandi kitabullah. Kekhawatiran saudari-saudari perempuan para Pemohon, termasuk perempuan Mentawai lainnya atas berlakunya Pasal 5 huruf c UU 17 Tahun 2022 ini adalah karena digunakannya ketentuan ini sebagai dasar pelaksanaan dan pengaturan aturan berpakaian secara menyeluruh di Provinsi Sumatera Barat tanpa mempertimbangkan dan memberi pengecualian kepada perempuan-perempuan ber-etnis Mentawai yang tidak tunduk pada falsafah adat basandi syara’, syara’ basandi kitabullah tanpa pengecualian dari kewajiban aturan berpakaian tersebut. [3.6] Menimbang bahwa setelah memeriksa secara saksama uraian para Pemohon dalam menjelaskan kerugian hak konstitusionalnya, sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.5] di atas, Mahkamah mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut: Bahwa para Pemohon dalam menjelaskan kualifikasinya sebagai perorangan Warga Negara Republik Indonesia yang sama-sama penduduk dan berdomisili di Kabupaten Kepulauan Mentawai menganggap hak konstitusionalnya sebagaimana dijamin oleh Pasal 18B ayat (2), Pasal 28D ayat (1), serta Pasal 28I ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 dianggap dirugikan karena berlakunya norma Pasal 5 huruf c UU 17/2022 yang menyatakan, “Provinsi Sumatera Barat memiliki 28 karakteristik, yaitu: …adat dan budaya Minangkabau berdasarkan pada nilai falsafah, adat basandi syara', syara' basandi kitabullah sesuai dengan aturan adat salingka nagari yang berlaku, serta kekayaan sejarah, bahasa, kesenian, desa adat/ nagari, ritual, upacara adat, situs budaya, dan kearifan lokal yang menunjukkan karakter religius dan ketinggian adat istiadat masyarakat Sumatera Barat”. Para Pemohon menjelaskan selama ini aktif melakukan kegiatan-kegiatan dalam bentuk pengenalan budaya tato Mentawai, pembuatan film dokumenter tentang adat- istiadat budaya Mentawai, serta aktif menyelenggarakan seminar atau diskusi publik terkait dengan pemberdayaan, penguatan adat-istiadat Mentawai, pengelolaan budaya dan pelestarian budaya yang menjadi ciri khas daerah Mentawai. Oleh karena itu, para Pemohon memohon agar Mahkamah mengabulkan permohonannya (petitum) secara bersyarat dengan mengecualikan berlakunya norma Pasal 5 huruf c UU 17/2022 “bagi Kabupaten Kepulauan Mentawai yang memiliki adat-istiadat, nilai falsafah, kekayaan sejarah, bahasa, kesenian, desa adat, ritual, upacara adat, situs budaya dan kearifan lokal yang berbeda karakteristiknya dengan 11 kabupaten dan 7 kota dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat”. Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama uraian kedudukan hukum para Pemohon di atas, telah ternyata para Pemohon tidak dapat menguraikan secara spesifik adanya hubungan sebab akibat (causal verband) perihal berlakunya ketentuan Pasal 5 huruf c UU 17/2022 yang dianggap telah merugikan hak konstitusional para Pemohon. Setidak-tidaknya, dalam batas penalaran yang wajar, para Pemohon tidak dapat menguraikan potensi anggapan kerugian hak konstitusional yang dialami dengan berlakunya norma Pasal 5 huruf c UU 17/2022 yang dimohonkan pengujiannya. Terlebih lagi, para Pemohon dalam menjelaskan anggapan kerugian hak konstitusionalnya mengatasnamakan kepentingan Kabupaten Kepulauan Mentawai. Dalam kaitan ini, penting untuk ditegaskan sebagaimana pendirian Mahkamah dalam beberapa putusannya, di antaranya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XVIII/2020, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada 25 November 2020 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XIX/2021, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada 15 Desember 2021, yang dapat mengajukan permohonan pengujian atas nama kepentingan pemerintahan daerah, in casu kepentingan Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai, yang terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 29 Kabupaten Kepulauan Mentawai dan Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai. Selain itu, karena negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang [vide Pasal 18B ayat (2) UUD 1945] maka masyarakat hukum adat berdasarkan Pasal 51 ayat (1) huruf b UU MK dapat mengajukan diri sebagai pemohon sepanjang berkenaan dengan kepentingan masyarakat hukum adat dan kesatuan masyarakat hukum adat tersebut masih hidup sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan yang diatur dalam undang-undang. Berkenaan dengan permohonan a quo, Mahkamah tidak menemukan bukti bahwa para Pemohon adalah kesatuan masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud ketentuan a quo, melainkan hanya perorangan warga negara Indonesia yang concern terhadap adat-istiadat, pengelolaan dan pelestarian budaya yang menjadi ciri khas Mentawai. Oleh karena itu, terlepas dari terbukti atau tidaknya inkonstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian, menurut Mahkamah, para Pemohon bukanlah pihak yang relevan untuk mempersoalkan adanya kerugian hak konstitusional dengan berlakunya norma Pasal 5 huruf c UU 17/2022. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. [3.7] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, namun dikarenakan para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo, maka Mahkamah tidak mempertimbangkan pokok permohonan. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon; [4.2] Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pokok permohonan para Pemohon tidak dipertimbangkan. 30 Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima; Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, Daniel Yusmic P. Foekh, Suhartoyo, Arief Hidayat, Wahiduddin Adams, dan Saldi Isra masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal delapan, bulan November, tahun dua ribu dua puluh dua, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal dua puluh tiga, bulan November, tahun dua ribu dua puluh dua, selesai diucapkan pukul 15.12 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, M. Guntur Hamzah, Saldi Isra, Suhartoyo, Wahiduddin Adams masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Achmad Edi Subiyanto sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon dan kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Anwar Usman 31 ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Manahan M.P. Sitompul ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. Arief Hidayat ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Saldi Isra ttd. Suhartoyo ttd. Wahiduddin Adams PANITERA PENGGANTI, ttd. Achmad Edi Subiyanto