97/PUU-XVIII/2020

SALINAN PUTUSAN Nomor 97/PUU-XVIII/2020 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Nama : Suhardi, S.H. Alamat : Ruko Sentra Eropa Blok C Nomor 20-21 Komplek Kota Wisata Cibubur, Kabupaten Bogor Pekerjaan : Advokat disebut sebagai ------------------------------------------------------ Pemohon I; 2. Nama : Linda Yendrawati Puspa, S.H. Alamat : Ruko Sentra Eropa Blok C Nomor 20-21 Komplek Kota Wisata Cibubur, Kabupaten Bogor Pekerjaan : Advokat disebut sebagai ------------------------------------------------------ Pemohon II; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 07/SKK-PKBM/MK-P/XI/2020 bertanggal 31 Oktober 2020 memberi kuasa kepada Ferdian Sutanto, S.H., Rahmat Aminudin, S.H., Desnadya Anjani Putri, S.Ikom., S.H., M.H., Afriady Putra, S.H., S.Sos., dan Fahmi Lubis, S.H., seluruhnya adalah para advokat dan konsultan hukum pada Kantor Hukum Persahabatan Advocate Kebijakan Publik & Hukum, Masyarakat Indonesia, yang beralamat di Jalan Rawa Kepa 12 Nomor 127, Tomang, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai ------------ para Pemohon; 2 [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon. 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 2 November 2020 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 2 November 2020 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 222/PAN.MK/2020 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 97/PUU- XVIII/2020 pada tanggal 9 November 2020, yang telah diperbaiki dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 30 November 2020, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) serta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 (UU MK) serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman selanjutnya disebut UU 48/2009, yang menyatakan sebagai berikut: Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945 “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar” Pasal 10 ayat (1) huruf a UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang 3 Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Pasal 29 ayat (1) huruf a UU 48/2009 “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Selain itu, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Bukti P-3), mengatur bahwa secara hierarkis kedudukan UUD 1945 lebih tinggi dari undang-undang. Oleh karena itu, setiap ketentuan undang- undang tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Jika terdapat ketentuan dalam undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945, maka ketentuan tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian undang-undang; c. Bahwa Permohonan Pemohon a quo adalah permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 87 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi”. II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON Dasar Hukum Legal Standing Permohonan Mahkamah Konstitusi 1. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi berserta penjelasannya, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. Perorangan warga Negara Indonesia dan/atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama; 4 b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau privat; d. Lembaga Negara; 2. Bahwa berdasarkan Pasal 51A ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi diatur bahwa pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar memuat identitas pihak dan bukti sebagaimana: Pasal 51A ayat (1) Permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus memuat hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31. Pasal 51A ayat (2) Uraian mengenai hal yang menjadi dasar Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b untuk perkara Permohonan pengujian undang-undang meliputi: a. kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan pengujian; b. kedudukan hukum pemohon yang berisi uraian tentang hak dan/atau kewenangan konstitusi pemohon yang dianggap dirugikan dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk dilakukan pengujian; dan c. alasan Permohonan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b diuraikan dengan jelas dan terperinci. 3. Bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 11/PUU- V/2007, serta putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah Konstitusi berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konsitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konsitusi harus memenuhi lima syarat, yaitu: 5 a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. Bahwa Kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik dan aktual atau setidak-tidaknya potensial menurut penalaran yang wajar dan dipastikan akan terjadi; d. Bahwa adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian yang dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. Bahwa adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan terjadi lagi; Legal Standing Pemohon: 1. Bahwa Pemohon adalah perorangan Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (Bukti P-4) merupakan Warga Negara Indonesia yang memiliki hak-hak konstitusional yang dijamin konstitusi untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil dalam naungan Negara Hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD Negara RI 1945; 2. Bahwa Pemohon berprofesi sebagai advokat berdasarkan (Bukti P-5); 3. Bahwa Pemohon sebagai Advokat merupakan penegak hukum sebagaimana Pasal 5, Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat: Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. 4. Bahwa Pemohon dalam profesinya sebagai penegak hukum memiliki potensi untuk menjadi hakim mahkamah konstitusi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 15 ayat (1) bahwa Hakim Konstitusi harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela; 6 b. adil; c. negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan. 5. Bahwa berdasarkan Ketentuan Susunan Mahkamah Konstitusi yang diatur dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi: Pasal 4 (1) Mahkamah Konstitusi mempunyai 9 (sembilan) orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden. (2) Susunan Mahkamah Konstitusi terdiri atas seorang Ketua merangkap anggota, seorang Wakil Ketua merangkap anggota, dan 7 (tujuh) orang anggota hakim konstitusi. 6. Bahwa berdasarkan poin (5) tersebut diatas, Hakim Mahkamah Konstitusi terdiri dari 9 orang anggota hakim konstitusi, dan dalam pelaksanaan jabatannya sebagaimana diatur pada Pasal 87 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi: Pasal 87 huruf (b) Hakim konstitusi yang sedang menjabat pada saat Undang-Undang ini diundangkan dianggap memenuhi syarat menurut Undang-Undang ini dan mengakhiri masa tugasnya sampai usia 70 (tujuh puluh) tahun selama keseluruhan masa tugasnya tidak melebihi 15 (Iima belas) tahun. 7. Bahwa para Pemohon sebagai anak bangsa yang berprofesi sebagai advokat (penegak hukum) memiliki cita-cita yang luhur untuk menjadi hakim Mahkamah Konstitusi, namun demikian persyaratan untuk menjadi hakim Mahkamah Konstitusi dan juga jumlah hakim Mahkamah Konstitusi yang sangat terbatas yaitu 9 orang hakim merupakan persyaratan yang harus dipenuhi dan ditempuh oleh Pemohon untuk menjadi hakim Mahkamah Konstitusi. Lebih lanjut, ketentuan Pasal 87 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi tentang masa tugas hakim mahkamah konstitusi sampai usia 70 (tujuh puluh) tahun, 7 selama keseluruhan masa tugasnya tidak melebihi 15 (lima belas) tahun tanpa ada pembatasan ataupun ataupun uji kelayakan, sedangkan pada Pasal 22 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi mengatur bahwa Masa jabatan hakim konstitusi selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. Atas dasar tersebut diatas Pasal 87 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi berpotensi merugikan para Pemohon. 8. Bahwa potensi kerugian Pemohon dengan berlakunya Pasal 87 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi yang diuji pada Permohonan ini, karena pemberlakukan Pasal yang diuji, dalam permohonan ini telah menyebabkan hak konstitusional Pemohon atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil dan hak konstitusional atas due process of law sebagaimana diberikan oleh UUD 1945 Pasal 1 ayat (3), dan Pasal 28D ayat (1) telah dirugikan; Berdasarkan uraian di atas, para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai Pemohon pengujian undang-undang dalam perkara a quo; Adapun kerugian-kerugian konstitutional yang dimaksudkan di atas akan diuraikan secara lebih lanjut di dalam alasan-alasan pengujian permohonan ini. III. POSITA para Pemohon mengajukan Permohonan Pengujian Pasal 87 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. 1. Bahwa aturan hukum membatasi dan mengatur bagaimana kedaulatan rakyat disalurkan, dijalankan dan diselenggarakan dalam kegiatan kenegaraan dan pemerintahan, hukum yang diterapkan dan ditegakkan harus mencerminkan kehendak rakyat, sehingga harus menjamin adanya peran serta warga negara dalam proses pengambilan keputusan kenegaraan. Hukum tidak boleh dibuat untuk menjamin kepentingan segenap warga negara. Kehendak segenap warga negara tercermin dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan bentuk kesepakatan umum (general agreement) dari seluruh warga negara. Segala norma hukum yang 8 lebih rendah dan segala praktik kehidupan kenegaraan dan kebangsaan harus sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Hak-hak warga negara dilindungi oleh hukum dan semua warga negara berkedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan. Dalam negara hukum, penegakan hukum dilakukan dengan satu proses hukum dan prosedur hukum yang sudah baku. “..agar dapat dicapai serta ditingkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegak mantapnya hukum, keadilan dan perlindungan yang merupakan pengayoman terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia, ketertiban dan kepastian hukum demi tegaknya Republik Indonesia sebagai negara hukum” 3. Bahwa dalam praktik untuk menegakkan hukum dengan Judicial Review pada Mahkamah Konstitusi semata-mata untuk melindungi hak-hak konstitusional dari seorang warga negara. Dengan demikian, maka pada dasarnya hak konstitusi adalah hukum yang mengatur dan memberikan batasan yang dapat dilakukan oleh negara namun tetap memberikan hak konstitusi pada Warga Negara khususnya pada para Pemohon dengan metode yang baku untuk menegakkan hukum dan melindungi hak-hak individu selama proses hukum berlangsung. Hukum acara dirancang untuk memastikan proses hukum yang adil dan konsisten yang biasa disebut sebagai “due process of law” untuk mencari keadilan yang hakiki dalam semua perkara. Jika menggunakan prosedur, apakah prosedur yang ditempuh sudah sesuai dengan due process. (Rhonda Wasserman, 2004 dalam Procedural Due Process: A Reference Guide to the United States Constitution, Santa Barbara: Greenwood Publiishing Group, halaman 1) 4. Bahwa merujuk pada Putusan Mahkamah Nomor 34/PUU-XI/2013 tertanggal 6 Maret 2014 (hal. 84-85), Mahkamah telah menegaskan bahwa “Prinsip negara hukum yang telah diadopsi dalam UUD 1945 (vide Pasal 1 ayat (3) UUD 1945) meletakkan suatu prinsip bahwa setiap orang memiliki hak asasi (HAM), yang dengan demikian mewajibkan orang lain, termasuk di dalamnya negara, untuk menghormatinya”. Mahkamah juga menyatakan 9 bahwa “Kewajiban negara untuk menegakkan dan melindungi HAM sesuai prinsip negara hukum yang demokratis mengharuskan pelaksanaan HAM dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan (vide Pasal 28I ayat (5) UUD 1945). Uji Materil implementasi dari penegakan dan perlindungan HAM sebagai ketentuan konstitusional dalam UUD 1945. Hal demikian sesuai pula dengan prinsip negara hukum yang demokratis, yaitu due process of law”. Lebih lanjut Mahkamah menegaskan bahwa “Terkait dengan penegakkan dan perlindungan HAM yang juga merupakan hak konstitusional berdasarkan UUD 1945 maka dalam proses peradilan pidana yang dialami seseorang haruslah mendapatkan kepastian hukum yang adil (vide Pasal 28D ayat (1) UUD 1945)”; Bahwa berdasarkan pada prinsip-prinsip mengenai penegakkan dan perlindungan HAM yang telah dinyatakan oleh Mahkamah sebagai penafsir tunggal Konstitusi (The Sole Interpreter Of The Constitution) melalui Putusan Mahkamah Nomor 34/PUU-XI/2013 sebagaimana diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa ketentuan hukum yang diatur dalam Pasal 87 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi tidak sesuai dengan prinsip due process of law dan tidak memberikan kepastian hukum yang adil bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) juncto Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. 5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Perbaikan para Pemohon menyatakan bahwa dasar pengujian Permohonan ini adalah Pasal 87 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Terhadap Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. 6. Bahwa Pemohon adalah perorangan Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (Bukti P-4) merupakan Warga Negara Indonesia yang memiliki hak-hak konstitusional yang dijamin konstitusi untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil dalam naungan Negara Hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD Negara RI 1945; 7. Bahwa Pemohon berprofesi sebagai advokat berdasarkan (Bukti P-5); 10 8. Bahwa Pemohon sebagai Advokat merupakan penegak hukum sebagaimana Pasal 5, Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat: Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. 9. Bahwa Pemohon dalam profesinya sebagai penegak hukum memiliki potensi untuk menjadi Hakim Mahkamah Konstitusi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 15 ayat (1) bahwa Hakim Konstitusi harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela; b. adil; c. negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan. 10. Bahwa berdasarkan Ketentuan Susunan Mahkamah Konstitusi yang diatur dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi: Pasal 4 (1) Mahkamah Konstitusi mempunyai 9 (sembilan) orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden. (2) Susunan Mahkamah Konstitusi terdiri atas seorang Ketua merangkap anggota, seorang Wakil Ketua merangkap anggota, dan 7 (tujuh) orang anggota hakim konstitusi. 11. Bahwa berdasarkan poin (10) tersebut diatas, Hakim Mahkamah Konstitusi terdiri dari 9 orang anggota hakim konstitusi, dan dalam pelaksanaan jabatannya sebagaimana diatur pada Pasal 87 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi: Pasal 87 huruf (b) Hakim konstitusi yang sedang menjabat pada saat Undang-Undang ini diundangkan dianggap memenuhi syarat menurut Undang-Undang ini dan mengakhiri masa tugasnya sampai usia 70 (tujuh puluh) tahun 11 selama keseluruhan masa tugasnya tidak melebihi 15 (Iima belas) tahun. 12. Bahwa para Pemohon sebagai anak bangsa yang berprofesi sebagai advokat (penegak hukum) memiliki cita-cita yang luhur untuk menjadi hakim Mahkamah Konstitusi, namun demikian persyaratan untuk menjadi hakim Mahkamah Konstitusi dan juga jumlah hakim Mahkamah Konstitusi yang sangat terbatas yaitu 9 orang hakim merupakan persyaratan yang harus dipenuhi dan ditempuh oleh Pemohon untuk menjadi hakim Mahkamah Konstitusi. Lebih lanjut, ketentuan Pasal 87 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi tentang masa tugas hakim mahkamah konstitusi sampai usia 70 (tujuh puluh) tahun, selama keseluruhan masa tugasnya tidak melebihi 15 (lima belas) tahun tanpa ada pembatasan ataupun uji kelayakan, sedangkan pada Pasal 22 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi mengatur bahwa Masa jabatan hakim konstitusi selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. Atas dasar tersebut diatas Pasal 87 huruf b Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi berpotensi merugikan para Pemohon. 13. Bahwa Pemohon sebagai Advokat berpotensi untuk menjadi hakim Mahkamah Konstitusi seperti Bapak Hamdan Zoelva Hakim Mahkamah Konstitusi Periode 2010-2015 (Bukti P-6), dan Bapak Patrialis Akbar Hakim Mahkamah Konstitusi Periode 2013–2017 (Bukti P-7) yang sebelumnya juga berprofesi sebagai Advokat. 14. Bahwa sebagai warga negara yang baik para Pemohon mematuhi hukum sepanjang pelaksanaan dan norma hukum yang digunakan tidak bertentangan dengan hukum itu sendiri serta sesuai dengan asas negara hukum serta asas kepastian hukum dan keadilan. Faktanya, akibat penerapan Pasal 87 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang tidak sejalan dengan asas Negara hukum dan memberikan perlindungan dan kepastian hukum, telah membuat para 12 Pemohon dirugikan hak-hak konstitusionalnya; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Pasal 87 a. ...; b. Hakim konstitusi yang sedang menjabat pada saat Undang- Undang ini diundangkan dianggap memenuhi syaratmenurut Undang-Undang ini dan mengakhiri masa tugasnya sampai usia 70 (tujuh puluh) tahun selama keseluruhan masa tugasnya tidak melebihi 15 (Iima belas) tahun. 15. Bahwa untuk menciptakan kepastian hukum yang adil maka para Pemohon memohon agar Mahkamah menyatakan frasa Pasal 87 huruf Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dalam hal Berpotensi Merugikan Pemohon yang ingin menjadi Hakim Konstitusi bagi para Pemohon dengan berlakunya Pasal 87 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga Pasal 87 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi berlaku sepanjang dimaknai adanya Fit and Propertes serta Pengawasan dalam Kesehatan Jasmani dan Rohani dilakukan setiap (5) lima tahun sekali, oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi secara Objektif. 16. Bahwa aturan hukum membatasi dan mengatur bagaimana kedaulatan rakyat disalurkan, dijalankan dan diselenggarakan dalam kegiatan kenegaraan dan pemerintahan, hukum yang diterapkan dan ditegakkan harus mencerminkan kehendak rakyat, sehingga harus menjamin adanya peran serta warga negara dalam proses pengambilan keputusan kenegaraan. Hukum tidak boleh dibuat untuk menjamin kepentingan segenap warga negara. Kehendak segenap warga negara tercermin dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan bentuk kesepakatan umum (general agreement) dari seluruh warga negara. Segala norma hukum yang lebih rendah dan segala praktik kehidupan kenegaraan dan kebangsaan harus sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945; 13 PEMOHON BERHAK ATAS PENGAKUAN, JAMINAN, PERLINDUNGAN, DAN KEPASTIAN HUKUM YANG ADIL DALAM NEGARA HUKUM 1. Bahwa sejak dilakukannya perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, telah terjadi perubahan yang mendasar dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Perubahan pokok dilakukan dengan diakuinya hak-hak asasi manusia, termasuk adanya kesamaan di dalam hukum dan pemerintahan, hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil; 2. Bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi; 3. Bahwa Negara Republik Indonesia, sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 adalah negara hukum; 4. Bahwa secara yuridis Undang-Undang Dasar Tahun 1945 memberikan jaminan yang sangat kuat bagi pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D ayat (1), menyediakan instrumen berupa hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum, dimana dinyatakan: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum” Norma konstitusi di atas mencerminkan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang berlaku bagi seluruh manusia secara universal. Dalam kualifikasi yang sama, setiap manusia, termasuk di dalamnya para Pemohon; Namun pada kenyataannya, undang-undang tentang hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum tidak ada yang khusus, karena setiap orang sama dihadapan hukum, Pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil sebagaimana dimaksud di atas juga mencakup pengakuan, jaminan, dan perlindungan atas asas-asas hukum yang berlaku universal. Salah satu asas hukum yang diakui eksistensinya dalam sistem hukum Indonesia adalah perlindungan bagi setiap Warga Negara Indonesia tanpa terkecuali; 14 5. Bahwa menurut para pakar hukum diantaranya: a. Menurut Satjipto Raharjo hubungan hukum dan masyarakat sangat erat dan saling membutuhkan, bagi hukum masyarakat merupakan sumber daya yang memberi hidup, hukum hanya bisa dijalankan oleh campur tangan manusia. Hukum yang harus dikembangkan adalah hukum yang responsif, yakni hukum yang tanggap terhadap kebutuhan sosial; b. Menurut Roscoe Pound, tugas utama hukum untuk melindungi kepentingan, yaitu kepentingan umum, kepentingan sosial dan kepentingan pribadi secara seimbang, keseimbangan inilah yang merupakan hakekat keadilan kepentingan sosial merupakan aspek terpenting dalam menciptakan hukum yang responsive, perspektif hukum ini adalah hukum yang baik harus menawarkan sesuatu yang lebih dari keadilan prosedural. Hukum itu harus berkemampuan fair (adil, memberi kesempatan yang sama, hukum harus menentukan kepentingan masyarakat dan commited untuk tercapainya keadilan yang substansial; 6. Bahwa Penegakan Hukum (law enforcement) dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, baik melalui prosedur peradilan dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya (alternative desputes or conflicts resolution). Bahkan, dalam pengertian yang lebih luas lagi, kegiatan pene- gakan hukum mencakup pula segala aktifitas yang dimaksudkan agar hukum sebagai perangkat kaedah normatif yang mengatur dan mengikat para subjek hukum dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara benar-benar ditaati dan sungguh-sungguh dijalankan sebagaimana mestinya. Dalam arti sempit, penegakan hukum itu menyang- kut kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan. 7. Bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, (vide Pasal 28D ayat (2) UUD 1945); 15 8. Bahwa pada dasarnya ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 UUD 1945, adalah memberikan perlindungan kepada warga negara dari perlakuan oleh warga negara yang lain dan juga dari Negara; Misalnya Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 menyatakan :”Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”; 9. Rumusan Pasal 28 UUD 1945 mengandung norma konstitusi yang dapat membatasi hak seseorang dan negara (melalui undang-undang), namun pembatasan tersebut dilakukan dengan syarat-syarat yang sifatnya terbatas, yaitu “dengan maksud semata-mata untuk menjamin… dan untuk memenuhi tuntutan yang adil …”. Dengan perkataan lain, konstitusi membatasi hak-hak tertentu dari warga negara (sepanjang pembatasan itu dilakukan melalui undang-undang) dan pembatasannya harus dilakukan secara proporsional sesuai dengan tujuan atau kepentingan lain yang hendak dilindungi oleh undang-undang; 10. Ketentuan Pasal 87 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah, jika digunakan dengan ditafsirkan secara salah maka pasal a quo merupakan pasal yang potensial dikualifikasi melanggar prinsip penghormatan dan pengakuan terhadap para Pemohon dan juga kewibawaan Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian perumusan pasal yang demikian, maka Pasal a quo tidak proporsional dan berlebihan dan dengan sendirinya melanggar Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; 11. Bahwa Pasal 87 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi tersebut, jika digunakan dengan ditafsirkan secara salah berpotensi melahirkan ketidakpastian hukum yang adil; 12. Bahwa Pasal 87 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang 16 Mahkamah Konstitusi tersebut telah merugikan para Pemohon secara aktual dan atau berpotensi, karena: a. Bahwa para Pemohon merasa terganggu keamanan dan kenyamanan hak untuk bekerja beraktifitas dalam menegakan hukum yang mana telah Pemohon diatas bahwa para Pemohon sebagai Penegak Hukum serta sebagai Warga Negara Indonesia yang baik, melakukan berbagai aktifitas dan berkomunikasi secara layak dan manusiawi; b. Bahwa oleh karena terganggunya keamanan dan kenyamanan hak para Pemohon merupakan suatu conditio sine qua non bagi penghormatan hak asasi manusia, karena Pemohon telah mengalami kerugian yang dibuktikan sehingga kami khawatir ada orang-orang lain yang mengalami kerugian yang sama di Indonesia mengalami hal yang serupa, sehingga kami perlu untuk melakukan pengujian terhadap undang-undang yang sudah “karena telah mencederai konstitusi” bagi para Pemohon; c. Apabila Permohonan pengujian terhadap ketentuan Pasal 87 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dikabulkan, maka hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon tidak lagi dirugikan. Bahwa berdasarkan uraian diatas, menurut Pemohon terdapat kerugian hak konstitusional dengan berlakunya Pasal 87 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sehingga undang-undang acapkali dapat diinterpretasikan sendiri oleh Pembuat Undang-Udang maupun yang berkepentingan dalam hal ini, namun pencari keadilan dirugikan dan tidak berpihak pada kepentingan penghormatan hak asasi manusia; 13. Bahwa untuk melindungi hak asasi para Pemohon tidak terus dilanggar dan melahirkan adanya ketidak-pastian hukum, maka Pemohon dalam menguji Pasal 87 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap UUD 1945 adalah sangat mendesak untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi Pemohon apabila norma hukum diterapkan; 17 14. Bahwa dengan melihat fakta tersebut di atas, maka sudah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menjalankan tugas yang diembannya, yang diamanatkan kepadanya oleh UUD 1945 sesuai dengan semangat amanat UUD 1945 kepada MK. MK adalah the guardian of the Constitution dan the final interpreter of the Constitution. Oleh karena itu, berdasarkan uraian di atas, Pemohon memohon kepada MK untuk menyatakan Pasal 87 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menciderai konstitusi para Pemohon, yang jika dimaknai dengan cara tertentu akan membuatnya bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; A. Pasal 87 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Inkonstitusional Jika Tidak Memiliki Penafsiran, Kalau Ini Diimplementasikan Berbenturan Dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) 1. Bahwa untuk diajukan oleh Pemohon, agar Pemohon mendapatkan jaminan kepastian hukum atas proses yang sedang dijalani Pemohon dengan berlakunya Pasal 87 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah, maka hak konstitusional Pemohon secara terus menerus dilanggar secara sengaja; 2. Bahwa Pemohon juga menyadari, disatu sisi apabila Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 87 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, dapat terjadi kekosongan hukum (wetsvacuum); Oleh karena itu untuk mengatasi kekosongan hukum (wetsvacuum) tersebut, para Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk dapat memaknai norma atas Pasal 87 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 18 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, agar menjadi konstitusional bersyarat dan memberikan batasan agar potensi kerugian para Pemohon tidak terjadi lagi. Dengan demikian, untuk menghindari terjadinya ketidakpastian hukum, juga untuk mewujudkan keadilan para Pemohon tersebut, Mahkamah Konsitusi perlu menegaskan bahwa ketentuan Pasal 87 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, agar Mahkamah Konstitusi berkenan menjatuhkan putusan Pasal 87 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216) bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Tahun 1945, sepanjang tidak dimaknai: b. Hakim konstitusi yang sedang menjabat pada saat Undang- Undang ini diundangkan dianggap memenuhi syarat menurut Undang-Undang ini dan mengakhiri masa tugasnya sampai usia 70 (tujuh puluh) tahun selama keseluruhan masa tugasnya tidak melebihi 15 (Iima belas) tahun. IV. PETITUM Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Pemohon mohon kepada para Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut: 1. Menerima dan mengabulkan Permohonan para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 87 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, agar Mahkamah Konstitusi berkenan menjatuhkan putusan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi: 19 b. Hakim konstitusi yang sedang menjabat pada saat Undang-Undang ini diundangkan dianggap memenuhi syarat menurut Undang- Undang ini dan mengakhiri masa tugasnya sampai usia 70 (tujuh puluh) tahun selama keseluruhan masa tugasnya tidak melebihi 15 (Iima belas) tahun. Dimaknai menjadi: b. Hakim konstitusi yang sedang menjabat pada saat Undang- Undang ini diundangkan dianggap memenuhi syarat menurut Undang-Undang ini dan mengakhiri masa tugasnya sampai usia 70 (tujuh puluh) tahun selama keseluruhan masa tugasnya tidak melebihi 15 (Iima belas) tahun. Dengan ketentuan memenuhi uji kelayakan serta Pengawasan dalam Kesehatan Jasmani dan Rohani dilakukan setiap (5) lima tahun sekali, oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi secara Objektif tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat dan berlaku, mohon agar Majelis Hakim Konstitusi dapat memberikan konstitusional bersyarat terhadap Pasal 87 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dengan menyatakan konstitusional bersyarat dimaknai seperti dibawah ini: b. Hakim konstitusi yang sedang menjabat pada saat Undang- Undang ini diundangkan dianggap memenuhi syarat menurut Undang-Undang ini dan mengakhiri masa tugasnya sampai usia 70 (tujuh puluh) tahun selama keseluruhan masa tugasnya tidak melebihi 15 (Iima belas) tahun. Dengan ketentuan memenuhi uji kelayakan serta Pengawasan dalam Kesehatan Jasmani dan Rohani dilakukan setiap (5) lima tahun sekali, oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi secara Objektif 3. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; 4. Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). 20 [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-7 yang telah disahkan dalam persidangan, sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi UUD 1945; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk para Pemohon; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Kartu Advokat (lisensi) para Pemohon; 6. Bukti P-6 : Fotokopi Profil Bapak Hamdan Zoelva, Hakim Mahkamah Konstitusi Periode 2010-2015; 7. Bukti P-7 : Fotokopi Profil Bapak Patrialis Akbar, Hakim Mahkamah Konstitusi Periode 2013-2017. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara 21 Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang- Undang terhadap UUD 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu UU MK terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. [3.3] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, namun sebelum mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo dan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai permohonan para Pemohon sebagai berikut: [3.3.1] Bahwa Mahkamah telah memeriksa permohonan a quo dalam sidang pemeriksaan pendahuluan pada tanggal 19 November 2020. Berdasarkan ketentuan Pasal 39 UU MK, Majelis Panel Hakim sesuai dengan kewajibannya telah memberikan nasihat kepada para Pemohon untuk memperbaiki sekaligus memperjelas hal-hal yang berkaitan dengan para Pemohon dan permohonannya sesuai dengan sistematika permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) UU MK dan Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK Nomor 6/PMK/2005); [3.3.2] Bahwa para Pemohon telah melakukan perbaikan permohonannya sebagaimana telah diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 30 November 2020 dan diperiksa dalam sidang pemeriksaan perbaikan permohonan pada tanggal 15 Desember 2020 dan para Pemohon dalam perbaikan permohonannya menguraikan sistematika: Judul, Identitas Pemohon, Kewenangan Mahkamah Konstitusi, Kedudukan Hukum Pemohon, Alasan Permohonan, dan Petitum; [3.3.3] Bahwa meskipun format perbaikan permohonan para Pemohon sebagaimana dimaksud pada Paragraf [3.3.2] pada dasarnya telah sesuai dengan format permohonan pengujian undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 22 31 ayat (1) UU MK dan Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d PMK Nomor 6/PMK/2005, namun setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama berkenaan dengan posita dan petitum permohonan para Pemohon, Mahkamah menemukan fakta bahwa di dalam pokok permohonan sama sekali tidak menguraikan argumentasi atau alasan berkenaan dengan pentingnya syarat sebagaimana yang para Pemohon tentukan di dalam petitum permohonan yaitu, “… uji kelayakan serta pengawasan dalam kesehatan jasmani dan rohani dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi secara objektif”. Para Pemohon pada pokoknya hanya menjelaskan bahwa para Pemohon adalah advokat dan berpotensi menjadi hakim konstitusi seperti halnya mantan hakim konstitusi Hamdan Zoelva dan Patrialis Akbar, tanpa menguraikan lebih lanjut argumentasi mengenai alasan pentingnya dilakukan uji kelayakan dan pengawasan dalam kesehatan jasmani dan rohani, serta alasan mengapa hal tersebut perlu dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali. Selain itu, Mahkamah juga melihat adanya kerancuan dan redundansi dari petitum permohonan sehingga sulit dipahami oleh Mahkamah pemaknaan konstitusional apa yang sesungguhnya diinginkan oleh para Pemohon. Mahkamah semakin sulit memahami ketika di satu sisi menghendaki: “Hakim konstitusi yang sedang menjabat pada saat Undang-Undang ini diundangkan dianggap memenuhi syarat menurut Undang-Undang ini dan mengakhiri masa tugasnya sampai usia 70 (tujuh puluh) tahun selama keseluruhan masa tugasnya tidak melebihi 15 (Iima belas) tahun. Dengan ketentuan memenuhi uji kelayakan serta Pengawasan dalam Kesehatan Jasmani dan Rohani dilakukan setiap (5) lima tahun sekali, oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi secara Objektif”, sementara di sisi lain para Pemohon menghendaki kembali pemaknaan secara konstitusional bersyarat terhadap petitum yang sama. Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, karena terdapat ketidaktersambungan antara posita dan petitum, serta adanya kerancuan dan redundansi dalam petitum maka berakibat permohonan a quo menjadi tidak jelas (kabur). [3.4] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, namun oleh karena permohonan para Pemohon tidak jelas (kabur) sehingga tidak memenuhi syarat formal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) UU 23 MK, oleh karena itu Mahkamah tidak mempertimbangkan kedudukan hukum dan permohonan para Pemohon lebih lanjut. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Permohonan para Pemohon tidak jelas (kabur); [4.3] Permohonan para Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal enam belas, bulan Desember, tahun dua ribu dua puluh, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal empat belas, bulan Januari, tahun dua ribu dua puluh satu, selesai diucapkan pukul 14.54 WIB, oleh sembilan Hakim 24 Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Aswanto, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Anak Agung Dian Onita sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Anwar Usman ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Aswanto ttd. Arief Hidayat ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Manahan M.P. Sitompul ttd. Suhartoyo ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. Saldi Isra ttd. Wahiduddin Adams PANITERA PENGGANTI, ttd. Anak Agung Dian Onita