97/PUU-XIII/2015

SALINAN PUTUSAN Nomor 97/PUU-XIII/2015 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama : Habiburokhman, S.H., M.H. Warga Negara : Indonesia Pekerjaan : Advokat Alamat : Perumahan Harapan Indah Blok RF, Jalan Markisa III Nomor 24 Kota Bekasi, Jawa Barat Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 27 Juli 2015 memberi kuasa khusus kepada Munathsir Mustaman, S.H. dan Sari Maria Jayani, S.H., M.H., Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pelopor 98, berkedudukan di Gedung Arva Cikini Blok 60 M, Jalan Cikini Raya Nomor 60 Jakarta Pusat, bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------------------- Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 2 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 29 Juli 2015, yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 29 Juli 2015, berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 208/PAN.MK/2015 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 11 Agustus 2015 dengan Nomor 97/PUU-XIII/2015, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. TENTANG KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa Pasal 24C UUD 1945 berbunyi: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-undang Dasar,memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilu” 2. Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf a UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi berbunyi: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;” 3. Bahwa Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;” 4. Bahwa Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan berbunyi: “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.“ Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 3 5. Bahwa berdasarkan UUD 1945 dan Undang-Undang tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa permohonan uji materiil ini. II. TENTANG KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM PEMOHON (LEGAL STANDING). 1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK, menentukan bahwa “Pemohon adalah pihak yang hak dan atau kewenangan konstitusionalnya, telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang”, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara. Selanjutnya Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan, “Yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”; 2. Bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 hingga saat ini, telah menjadi pendirian Mahkamah Konstitusi bahwa untuk dapat dikatakan ada kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut, dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 4 e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi. 3. Berdasarkan ketentuan di atas, maka terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah Pemohon memiliki legal standing dalam perkara Pengujian Undang-Undang. Syarat pertama adalah kualifikasi untuk bertindak sebagai pemohon sebagaimana diuraikan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK. Syarat kedua adalah hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang; 4. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut di atas, kedudukan hukum Pemohon dalam perkara a quo, dikualifikasikan sebagai perorangan warga negara Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) hurf a UU MK. Oleh karena itu, Pemohon mempunyai kualifikasi sebagai Pemohon Pengujian Undang-Undang. 5. Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk menjadi calon gubernur , calon bupati dan calon walikota. 6. Bahwa Pemohon adalah anggota, kader sekaligus pengurus Dewan Pimpinan Pusat sebuah partai politik. 7. Bahwa pada tahun 2017 Pemohon berencana untuk menjadi Calon Gubernur DKI Jakarta pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Tahun 2017 atau menjadi calon gubernur, calon bupati, calon walikota di daerah lain. 8. Bahwa jika Pemohon mengikuti Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Tahun 2017, atau Pemilihan gubernur, bupati, walikota di daerah lain terbuka kemungkinan Pemohon mendapat perlakuan curang sehingga terdapat perbedaan berapapun selisihnyadari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Propinsi DKI Jakarta atau KPU provinsi/ kabupaten/kota daerah lain. 9. Bahwa jikalau Pemohon mendapat perlakuan curangberapapun selisihnya dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi DKI Jakarta atau KPU provinsi/kabupaten/kota daerah lain, Pemohon mempunyai hak untuk mencari keadilan dengan mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara ke Mahkamah Konstitusi. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 5 10. Bahwa akan tetapi ketentuan Pasal 158 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang berbunyi: “(1) Peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dengan ketentuan: a. Provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi; b. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 2.000.000 (dua juta) sampai dengan 6.000.000 (enam 
juta), p dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi; c. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 6.000.000 (enam juta) sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi; dan d. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi. (2) Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan WakilWalikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan: a. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 6 Kabupaten/Kota; b. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota; c. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota; dan d. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/ Kota“; akan menghalangi Pemohon menggunakan haknya mencari keadilan dengan mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara ke Mahkamah Konstitusi jika terdapat perbedaan yang tidak sesuai ketentuan Pasal 158 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d UU Nomor 8 Tahun 2015. 11. Bahwa hak Pemohon untuk mencari keadilan dengan mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara ke Mahkamah Konstitusi merupakan hak konstitusional yang diatur dan dijamin oleh UUD 1945 yaitu: a. Hak untuk mendapatkan kesamaan kedudukan di dalam hukum sebagaimana dijamin Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: “segala warganegara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu tanpa ada kecualinya“. Sebab kedudukan Pemohon di dalam hukum sebagai korban kecurangan dimana terdapat perbedaan yang tidak sesuai ketentuan Pasal 158 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 7 huruf d UU Nomor 8 Tahun 2015 berbeda dengan calon kepala daerah lain yang mendapat perlakuan curang dimana terdapat perbedaan yang sesuai ketentuan Pasal 158 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d UU Nomor 8 Tahun 2015. b. Hak untuk untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum“. Karena Pemohon yang menderita kerugian berupa kecurangan dimana terdapat perbedaan yang tidak sesuai ketentuan Pasal 158 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d UU Nomor 8 Tahun 2015 tidak diakui, dijamin dan dilindungi haknya secara hukum. Kedudukan Pemohon di hadapan hukum sebagai korban kecurangan dimana terdapat perbedaan yang tidak sesuai ketentuan Pasal 158 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d UU Nomor 8 Tahun 2015 menjadi sangat berbeda dengan calon kepala daerah lain yang mendapat perlakuan curang dimana terdapat perbedaan yang sesuai ketentuan Pasal 158 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d UU Nomor 8 Tahun 2015. c. Hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi: “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”. Karena kesempatan Pemohon untuk berpartisipasi dalam pemerintahan untuk menjadi kepala daerah menjadi hilang bukan karena kesalahan Pemohon tetapi karena Pemohon dicurangi dimana terdapat perbedaan yang tidak sesuai ketentuan Pasal 158 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d UU Nomor 8 Tahun 2015. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 8 d. Hak untuk mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan sebagaimana dijamin Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi: “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”. Karena Pemohon yang dicurangi dimana terdapat perbedaan yang tidak sesuai ketentuan Pasal 158 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d UU Nomor 8 Tahun 2015 tidak memiliki kesempatan untuk mencapai keadilan karena tidak bisa mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara ke Mahkamah Konstitusi. 12. Bahwa jika tidak ada ketentuan Pasal 158 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d UU Nomor 8 Tahun 1995 tersebut dapat dipastikan Pemohon tidak terhalangi hak konstitusionalnya untuk mencari keadilan karena pemohon yang dicurangi dimana terdapat perbedaan yang tidak sesuai ketentuan Pasal 158 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d UU Nomor 8 Tahun 2015 tetap dapat menggunakan hak konstitusionalnya dengan mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara ke Mahkamah Konstitusi. 13. Bahwa berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan: a. Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon untuk mencari keadilan yang diberikan oleh UUD 1945 yakni hak untuk mencari keadilan sebagaimana diatur dan dijamin dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28H ayat (2) UUD 1945. b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon telah dirugikan oleh berlakunya Pasal 158 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d UU Nomor 8 Tahun 2015. c. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon jelas bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, yakni tidak bisa mempergunakan hak konstitusionalnya untuk mencari keadilan dengan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 9 mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara ke Mahkamah Konstitusi. d. Ada hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian Pemohon dengan berlakunya Pasal 158 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d UU Nomor 8 Tahun 2015 yakni ketentuan tersebutlah yang menjadi penyebab terjadinya kerugian Pemohon. e. Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan uji materiil ini maka kerugian konstitusional Pemohon tidak akan atau tidak lagi terjadi. 14. Bahwa berdasarkan uraian di atas menunjukan bahwa Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan pengujian undang-undang ini. III. NORMA DALAM UUD 1945 YANG MENJADI BATU UJI 15. Bahwa Norma UUD 1945 yang menjadi batu uji permohonan uji materiil ini adalah: a. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi: “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”; Prinsip negara hukum adalah semua berdasar hukum, hukum untuk mencapai keadilan, sehingga semua proses hukum adalah terciptanya keadilan di masyarakat. Apabila dihadapkan pilihan Keadilan dan Kepastian Hukum maka Keadilan haruslah yang dipilih dan diutamakan. Di setiap negara hukum, setiap bentuk ketidak-adilan harus bisa diselesaikan secara hukum. Adalah tidak adil dan tidak mencerminkan jika Indonesia adalah negara hukum jika Pemohon yang menderita ketidak-adilan karena dicurangi dimana terdapat perbedaan yang tidak sesuai ketentuan Pasal 158 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d UU Nomor 8 Tahun 2015 tidak dapat menggunakan hak konstitusionalnya dengan mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara ke Mahkamah Konstitusi. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 10 b. Pasal 27D ayat (1) yang berbunyi: “Segala warga negara bersaman kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu tanpa ada kecualinya“. Sebab kedudukan Pemohon di dalam hukum sebagai korban kecurangan dimana terdapat perbedaan yang tidak sesuai ketentuan Pasal 158 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d UU Nomor 8 Tahun 2015 berbeda dengan calon kepala daerah lain yang mendapat perlakuan curang dimana terdapat perbedaan yang sesuai ketentuan Pasal 158 ayat (1 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d UU Nomor 8 Tahun 2015. c. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 berbunyi: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”; Karena Pemohon yang menderita kerugian berupa kecurangan dimana terdapat perbedaan yang tidak sesuai ketentuan Pasal 158 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d UU Nomor 8 Tahun 2015 tidak diakui, dijamin dan dilindungi haknya untuk melakukan upaya hukum. Kedudukan Pemohon di hadapan hukum sebagai korban kecurangan dimana terdapat perbedaan yang tidak sesuai ketentuan Pasal 158 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d UU Nomor 8 Tahun 2015 menjadi lebih rendah dari Calon Kepala Daerah lain yang menjadi korban kecurangan dimana terdapat perbedaan yang sesuai ketentuan Pasal 158 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d UU Nomor 8 Tahun 2015. d. Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi: “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”. Karena kesempatan Pemohon untuk berpartisipasi dalam pemerintahan untuk menjadi Kepala Daerah dalam hal ini Gubernur DKI Jakarta menjadi hilang bukan karena kesalahan Pemohon tetapi karena Pemohon dicurangi dimana terdapat perbedaan yang tidak sesuai ketentuan Pasal 158 ayat (1) Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 11 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d UU Nomor 8 Tahun 2015. e. Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi: “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”. Karena Pemohon yang dicurangi dimana terdapat perbedaan yang tidak sesuai ketentuan Pasal 158 ayat (1) huruf a, b, c, d dan ayat (2) huruf a, b, c, d UU Nomor 8 Tahun 2015 tidak memiliki kesempatan untuk mencapai keadilan karena tidak bisa mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara ke Mahkamah Konstitusi. IV. POKOK PERMOHONAN UJI MATERIIL 1. Bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana diatur Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Hukum dalam konteks Indonesia adalah keadilan, hal mana tercermin dari Sila ke 5 Pancasila yaitu “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia“. Oleh karena itu setiap persoalan harus diselesaikan secara hukum sesuai dengan peraturan hukumnya, setiap bentuk ketidak- adilan harus bisa diselesaikan secara hukum. 2. Bahwa simbol hukum itu sendiri adalah Patung Dewi Themis dengan mata tertutup kain hitam dengan tangan kiri membawa neraca timbangan dan tangan kanannnya yang membawa pedang. Arti atau makna dari lambang tersebut yakni neraca timbangan ditangan kiri berarti keadilan bagi seluruh rakyat dan kedudukan yang sama didalam hukum. Pedang ditangan kanan menandakan kekuatan untuk menegakkan hukum serta patung mata Dewi Themis yang ditutup bahwa didalam hukum setiap ketidak-adilan harus dimusnahkan, tidak peduli besar atau kecilnya ketidak-adilan tersebut. 3. Bahwa Pasal 158 UU Nomor 8 Tahun 2015 berbunyi: “(1) Peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dengan ketentuan: a. Provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 12 perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi;. b. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 2.000.000 (dua juta) sampai dengan 6.000.000 (enam juta), pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi; c. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 6.000.000 (enam juta) sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi; dan d. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi. (2) Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan: a. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota; b. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota; c. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari penetapan hasil penghitungan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 13 perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota; dan d. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota“ 4. Bahwa inti dari ketentuan Pasal 158 tersebut adalah pembatasan pengajuan pembatalan hasil penghitungan suara oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang hanya dapat dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar: - 2 % di Provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa atau Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa; - 1,5 % di Provinsi dengan jumlah penduduk 2.000.000 (dua juta) jiwa sampai 6.000.000 (enam juta) jiwa atau Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa; - 1 % di Provinsi dengan jumlah penduduk 6.000.000 (enam juta ) jiwa sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa atau Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa; - 0,5 % di Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 12.000.000 (dua belas juta) jiwa atau Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa. Dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Propini, KPU Kabupaten/Kota. 5. Bahwa dengan demikian bagi calon kepala daerah seperti Pemohon yang dicurangi dimana terdapat perbedaan yang tidak sesuai ketentuan Pasal 158 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d UU Nomor 8 Tahun 2015 tidak dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. 6. Bahwa faktanya selama ini sepanjang sejarah pelaksanaan Pilkada langsung memang ada calon kepala daerah yang dicurangi dimana terdapat perbedaan yang tidak sesuai ketentuan Pasal 158 ayat (1) huruf a, Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 14 huruf b, huruf c, huruf d dan ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d UU Nomor 8 Tahun 2015 yang mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi dan berhasil membuktikan kecurangan tersebut dan akhirnya diputuskan memenangkan Pilkada. 7. Bahwa contoh konkrit adanya calon kepala daerah dicurangi dimana terdapat perbedaan yang tidak sesuai ketentuan Pasal 158 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d UU Nomor 8 Tahun 2015 yang mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi dan berhasil membuktikan kecurangan tersebut dan akhirnya diputuskan memenangkan Pilkada adalah dalam kasus Pemilihan Bupati Kotawaringin Barat Tahun 2010. 8. Bahwa Perkara Sengketa Perolehan Suara Pemilihan Bupati Kotawaringin Barat diperiksa di MK dengan Perkara Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010 dengan Pemohon Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Dr H. Ujang Iskandar, S.T., M.Si. dan Bambang Purwanto S.St. 9. Bahwa Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Dr H. Ujang Iskandar, S.T., M.Si. dan Bambang Purwanto S.St. menurut penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kotawaringin Barat memperoleh suara sebanyak 55.281. 10. Bahwa Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Dr H. Ujang Iskandar, S.T., M.Si. dan Bambang Purwanto S.St mengklaim suara mereka sebenarnya adalah 94.922 yang artinya terdapat perbedaan sangat jauh lebih dari 2 % dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kotawaringin Barat. 11. Bahwa akan tetapi setelah MK memeriksa perkara tersebut, ternyata apa yang didalilkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Dr H. Ujang Iskandar, S.T., M.Si. dan Bambang Purwanto S.St terbukti kebenarannya sehingga Mahkamah Konstitusi mengabulkan seluruh gugatan mereka dan menyatakan merekeka sebagai pemenang Pemilihan Gubernur Kotawaringin Barat. 12. Bahwa faktanya ada bentuk kecurangan yang dialami oleh Calon Kepala Daerah yang begitu parah sehingga si Calon Kepala Daerah kesulitan untuk menentukan berapa perolehan suara mereka sebenarnya dan berapa Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 15 persen selisih perolehan suara mereka yang seharusnya dengan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU, hal ini jelas terjadi pada kasus Pemilihan Bupati Kerinci Tahun 2013. 13. Bahwa perkara Pilkada Kerinci diperiksa di Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 125/PHPU.D-XI/2013 dengan Pemohon Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati DR Adi Rozal , M.Si dan Zainal Abidin, S.H.,M.H. 14. Bahwa dalam Permohonannya Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati DR Adi Rozal , M.Si dan Zainal Abidin, S.H.,M.H. tidak mendalilkan berapa perolehan suara mereka sebenarnya dan berapa persen selisih suara mereka yang seharusnya dengan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU, akan tetapi mereka menuntut agar dilaksanakan Pemungutan Ulang di dua kecamatan yaitu Situnjau Laut dan Siulak Mukai. 15. Bahwa akan tetapi setelah MK memeriksa perkara tersebut, ternyata apa yang didalilkan oleh Pasangan Calon Bupati dan calon Wakil Bupati DR Adi Rozal , M.Si dan Zainal Abidin, S.H.,M.H. terbukti kebenarannya sehingga Mahkamah Konstitusi mengabulkan seluruh gugatan mereka dan memutuskan untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di Kecamatan Sitinjau Laut dan Siulak Mukai. 16. Bahwa setelah dilakukan Pemungutan Suara Ulang di Kecamatan Sitinjau Laut dan Siulak Mukai Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati DR Adi Rozal, M.Si dan Zainal Abidin, S.H., M.H. terpilih sebagai pemenang Pemilihan Bupati Kerinci Tahun 2013. 17. Bahwa secara logika sangat mungkin terjadi situasi adanya kecurangan yang merugikan salah satu calon kepala daerah dimana terdapat perbedaan yang tidak sesuai ketentuan Pasal 158 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d UU Nomor 8 Tahun 2015. 18. Bahwa secara logika sangat mungkin terjadi ada bentuk kecurangan yang dialami oleh calon kepala daerah yang begitu parah sehingga si calon kepala daerah kesulitan untuk menentukan berapa perolehan suara mereka sebenarnya dan berapa persen selisih perolehan suara mereka yang Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 16 seharusnya dengan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU. 19. Bahwa jika terjadi kecurangan dimana terdapat perbedaan yang tidak sesuai ketentuan Pasal 158 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d UU Nomor 8 Tahun 2015 ataupun ada bentuk kecurangan yang dialami oleh calon kepala daerah yang begitu parah sehingga si calon kepala daerah kesulitan untuk menentukan berapa perolehan suara mereka sebenarnya dan berapa persen selisih suara mereka yang seharusnya dengan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU sementara si calon kepala daerah yang dicurangi tidak bisa mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU maka hak si calon kepala daerah untuk mencari keadilan telah hilang, dan ia dipaksa menerima ketidakadilan tersebut. 20. Bahwa akan menjadi cara baru bagi oknum anggota KPU Povinsi/KPU Kabupaten/KPU Kota untuk melakukan kecurangan yang menguntungkan salah satu pasangan calon kepala daerah sekaligus menghindari adanya gugatan perselisihan perolehan suara yaitu dengan menaikkan perolehan suara calon kepala dearah yang ingin dimenangkan sehingga perolehan suara calon kepala daerah tersebut lebih tinggi lebih dari 2% di Provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa atau Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa atau 1,5 % di Provinsi dengan jumlah penduduk 2.000.000 (dua juta) jiwa sampai 6.000.000 (enam juta) jiwa atau Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu jiwa) atau 1 % di Provinsi dengan jumlah penduduk 6.000.000 (enam juta ) jiwa sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa atau Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa atau 0,5 % di Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 12.000.000 (dua belas juta) jiwa atau Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa dari suara calon kepala daerah lainnya. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 17 21. Bahwa rumusan dalam Pasal 158 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d UU Nomor 8 Tahun 2015 ini adalah sebuah kemunduran dibanding rumusan dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah khususnya Pasal 106 ayat (2) yang berbunyi: “Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon.“ 22. Bahwa bahkan Pengaturan dalam Pasal 106 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2004 yang lebih maju dibanding pengaturan dalam Pasal 158 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d UU Nomor 8 Tahun 2015 pada prakteknya telah diperluas dengan digunakannya doktrin TSM (Terstruktur, Sistematis, Massif) yang legendaris tersebut oleh MK sendiri dalam memutuskan sengketa Pilkada. 23. Bahwa sebelum digunakannya doktrin TSM, ketentuan Pasal 106 ayat (2) telah membuat MK lebih seperti “Mahkamah Kalkulator” ketimbang “Mahkamah Konstitusi” karena hanya menentukan berapa jumlah suara yang benar secara kuantitatif. 24. Bahwa dengan doktrin TSM, kualitas Pilkada juga dipertimbangkan dalam Putusan MK. 25. Bahwa amat aneh jika UU Nomor 8 Tahun 2015 yang lahir belakangan justru lebih kaku, lebih moderat dan lebih rendah kualitasnya dari dua model pengaturan terdahulu yaitu pengaturan pada Pasal 106 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2004 dan doktrin TSM. 26. Bahwa seharusnya ketentuan pada Pasal 158 justru mengakomodir ketentuan Pasal 106 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2014 dan juga doktrin TSM yang memang sudah dipraktikkan oleh Mahkamah Konstitusi. 27. Bahwa hak untuk mencari keadilan adalah Hak Konstitusionil yang diatur Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28H ayat (2) UUD 1945. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 18 28. Bahwa oleh karena itu Pasal 158 UU Nomor 8 Tahun 2015 jelas bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) , Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28H ayat (2) UUD 1945. 29. Bahwa oleh karena itu Pasal 158 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d UU Nomor 8 Tahun 2015 harus dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. V. KESIMPULAN 1. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut: a) Pemohon memiliki kepentingan hukum untuk mengajukan uji materiil ini karena hak konstitusional Pemohon untuk mencari keadilan sebagaimna diatur dan dijamin Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 menjadi terhalangi oleh Pasal 158 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d UU Nomor 8 Tahun 2015. b) Ketentuan Pasal 158 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d UU Nomor 8 Tahun 2015 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai permohonan pembatalan tersebut hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon dan/atau terjadinya kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif. c) Ketentuan Pasal 158 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d UU Nomor 8 Tahun 2015 harus dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai permohonan pembatalan tersebut hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon dan/atau terjadinya kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 19 VI. PETITUM Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Pemohon memohon kiranya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Terhormat berkenan memberikan putusan sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon; 2. Menyatakan Pasal 158 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan Pasal 158 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d UU Nomor 8 Tahun 2015 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai permohonan pembatalan tersebut hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon dan/atau terjadinya kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif. 3. Menyatakan Pasal 158 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan Pasal 158 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d UU Nomor 8 Tahun 2015 harus dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai permohonan pembatalan tersebut hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon dan/atau terjadinya kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif. 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-2, namun tidak disahkan dalam persidangan; [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini; 3. PERTIMBANGAN HUKUM [3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 20 [3.1.1] Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK) menyatakan, “(1) Sebelum mulai memeriksa pokok perkara, Mahkamah Konstitusi mengadakan pemeriksaan kelengkapan dan kejelasan materi permohonan; (2) Dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Mahkamah Konstitusi wajib memberi nasihat kepada pemohon untuk melengkapi dan/atau memperbaiki permohonan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari”; [3.1.2] Bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) UU MK tersebut, Mahkamah telah melaksanakan sidang pemeriksaan pendahuluan pada tanggal 19 Agustus 2015. Kemudian pada tanggal 1 September 2015, Mahkamah telah menyelenggarakan sidang pemeriksaan perbaikan permohonan namun Pemohon tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Mahkamah dengan surat panggilan Panitera Mahkamah Konstitusi, bernomor 860.97/PAN.MK/8/2015, bertanggal 26 Agustus 2015. Oleh karena itu, Mahkamah menilai bahwa Pemohon tidak menunjukkan kesungguhan tentang permohonannya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, dalam rangka memenuhi asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, Mahkamah harus menyatakan permohonan Pemohon gugur; 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Pemohon telah dipanggil secara sah dan patut; [4.2] Pemohon tidak menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah; Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 21 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili, Menyatakan permohonan Pemohon gugur. Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, I Dewa Gede Palguna, Aswanto, Wahiduddin Adams, Maria Farida Indrati, Suhartoyo, Patrialis Akbar, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota pada hari Rabu, tanggal dua, bulan September, tahun dua ribu lima belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal dua puluh sembilan, bulan September, tahun dua ribu lima belas, selesai diucapkan pukul 12.23 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, I Dewa Gede Palguna, Aswanto, Wahiduddin Adams, Maria Farida Indrati, Suhartoyo, Patrialis Akbar, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Achmad Edi Subiyanto sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Presiden atau yang mewakili dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, tanpa dihadiri Pemohon/kuasanya. KETUA, ttd. Arief Hidayat Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 22 ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Anwar Usman ttd. I Dewa Gede Palguna ttd. Aswanto ttd. Wahiduddin Adams ttd. Maria Farida Indrati ttd. Suhartoyo ttd. Patrialis Akbar ttd. Manahan M.P Sitompul PANITERA PENGGANTI ttd. Achmad Edi Subiyanto Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id