97/PUU-XII/2014

1 N PUTUSAN Nomor 97/PUU-XII/2014 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang tanpa nomor Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: [1.2] 1. Nama : Supriyadi Widodo Eddyono Warga Negara : Indonesia Pekerjaan : Advokat Hak Asasi Manusia pada Institute for Criminal Justice Reform dan Indonesian Institute for Constitutional Democracy Alamat : Jalan Teratai XV Blok Q Nomor 6 Tanjung Barat Indah, Jagakarsa, Jakarta Selatan sebagai ---------------------------------------------------------------- Pemohon I; 2. Nama : Wiladi Budiharga Warga Negara : Indonesia Pekerjaan : Pengurus pada Organisasi Semerlak Cerlang Nusa (SCN) Alamat : Bukit Pamulang Indah F-4/5, RT/RW 004/013, Pamulang Tangerang Selatan, Banten sebagai --------------------------------------------------------------- Pemohon II; 3. Nama : Indriaswati D. Saptaningrum Warga Negara : Indonesia Pekerjaan : Direktur Eksekutif Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) Alamat : Jalan Pesona II Nomor 80, Kalisari RT 002/005, Pasar Rebo, Jakarta Timur sebagai -------------------------------------------------------------- Pemohon III; Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 2 4. Nama : Ullin Ni’am Yusron Warga Negara : Indonesia Pekerjaan : Wartawan Alamat : Jalan Carissa IV D 20, RT/RW 001/014, Pondok Jagung Timur, Serpong Utara, Tangerang. sebagai -------------------------------------------------------------- Pemohon IV; 5. Nama : Anton Aliabbas, M.Si. Warga Negara : Indonesia Pekerjaan : Dosen Universitas Pertahanan Indonesia dan Direktur Program Ridep Institute Alamat : Jalan Mayjend. Soetoyo, Gg. Abdullah Nomor 54- 20, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Kota Bandar Lampung sebagai -------------------------------------------------------------- Pemohon V; 6. Nama : Antarini Pratiwi, S.H., LL.M., Warga Negara : Indonesia Pekerjaan : Peneliti Alamat : Taman Manggis Permai Blok N/16, RT/RW 003/029, Kelurahan Suka Maju, Kecamatan Cilodong, Depok, Jawa Barat, Indonesia sebagai ------------------------------------------------------------- Pemohon VI; 7. International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) yang diwakili oleh: Nama : Sugeng Bahagijo Jabatan : Direktur Eksekutif Perkumpulan Berkedudukan : Jalan Jatipadang Raya Kav.3 Nomor 105, Pasar Minggu - Jakarta Selatan sebagai ------------------------------------------------------------ Pemohon VII; 8. Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), yang diwakili oleh: Nama : Dian Kartika Sari Jabatan : Sekretaris Jenderal Berkedudukan : Jalan Siaga I Nomor 2B RT/RW 003/05 Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12510 sebagai ------------------------------------------------------------ Pemohon VIII; Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 3 9. Lembaga Bantuan Hukum Pers (LBH Pers), yang diwakili oleh: Nama : Nawawi Bahrudin, S.H., Jabatan : Direktur Eksekutif Berkedudukan : Jalan Kalibata Timur 4G, Nomor 10, Kalibata, Pancoran, Indonesia sebagai -------------------------------------------------------------- Pemohon IX; 10. Perkumpulan Inisiatif Masyarakat Partisipatif untuk Transisi Berkeadilan (IMPARSIAL), yang diwakili oleh: Nama : Poengky Indarti, S.H., LL.M., Jabatan : Direktur Eksekutif Berkedudukan : Jalan Tebet Utara IIC Nomor 25, Tebet, Jakarta Selatan sebagai --------------------------------------------------------------- Pemohon X; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 September 2014, memberi kuasa kepada Anggara, S.H., Wahyudi Djafar, S.H., Erasmus Napitupulu, S.H., Robert Sidauruk, S.H., Rully Novian, S.H., Zainal Abidin, S.H., Wahyu Wagiman, S.H., Alfeus Jababun, S.H., Adi Condro Bawono, S.H., Ade Novita, S.H., Ardimanto Putra, S.H., Indri Estrelita Swandarin, S.H., Asep Komarudin, S.H., dan Andi Muttaqien, S.H. kesemuanya, pengacara publik yang memilih domisili hukum pada Indonesian Institute for Constitutional Democracy (IICD), yang beralamat di Jalan Cempaka, Nomor 4, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, 12530, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------------- para Pemohon; [1.3] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 29 September 2014, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 29 September 2014 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 219/PAN.MK/2014 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 4 Perkara Konstitusi dengan Nomor 97/PUU-XII/2014 pada tanggal 7 Oktober 2014, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Bahwa ketentuan Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”; 2. Bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”; 3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi (MK) mempunyai hak atau kewenangan untuk melakukan pengujian Undang- Undang (UU) terhadap Undang-Undang Dasar (UUD). Kewenangan serupa ditegaskan di dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, serta ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyebutkan bahwa salah satu kewenangan konstitusional MK adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang- Undang terhadap Undang-Undang Dasar; 4. Bahwa sebagai pelindung konstitusi (the guardian of constitution), MK juga berhak memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal- pasal dalam suatu Undang-Undang agar berkesesuaian dengan nilai- nilai konstitusi. Tafsir MK terhadap konstitusionalitas pasal-pasal dalam Undang-Undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (the sole interpreter of constitution) yang memiliki kekuatan hukum. Oleh Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 5 karenanya terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multi tafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada MK. Dalam sejumlah perkara pengujian Undang-undang, MK juga telah beberapa kali menyatakan sebuah bagian dari Undang-Undang konstitusional bersyarat (conditionally constitutional) sepanjang ditafsirkan sesuai dengan tafsir yang diberikan MK; atau sebaliknya tidak konstitusional jika tidak diartikan sesuai dengan penafsiran MK; 5. Bahwa permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas norma Undang-Undang, in casu Pasal 3 UU Nomor .... Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terhadap Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 18 ayat (4), Pasal 22E, Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945; 6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dikarenakan permohonan ini adalah permohonan pengujian materiil Undang-Undang terhadap UUD 1945, sebagaimana diatur oleh UUD 1945 dan UU Mahkamah Konstitusi, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan a quo; B. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON 7. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. badan hukum publik atau privat; d. lembaga negara; 8. Bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 6 konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband)antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; 9. Bahwa selain lima syarat untuk menjadi Pemohon dalam perkara pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, yang ditentukan di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 022/PUU- XII/2014, disebutkan bahwa “warga masyarakat pembayar pajak (tax payers) dipandang memiliki kepentingan sesuai dengan Pasal 51 UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Hal ini sesuai dengan adagium “no taxation without participation” dan sebaliknya “no participation without tax”. Ditegaskan MK “setiap warga negara pembayar pajak mempunyai hak konstitusional untuk mempersoalkan setiap Undang-Undang”; Pemohon Perorangan Warga Negara Indonesia 10. Bahwa Pemohon I adalah perorangan warga negara Indonesia, yang bekerja sebagai advokat, yang kerap melakukan pendampingan pengujian undang-undang di hadapan Mahkamah Konstitusi, yang terkait dengan upaya pemajuan, pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia, termasuk juga dalam pemajuan dan perlindungan hak-hak politik warga negara; Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 7 11. Bahwa Pemohon II adalah perorangan warga negara Indonesia, yang memiliki aktifitas sebagai pengurus pada sebuah lembaga non-profit yang selama ini memperjuangkan hak-hak politik perempuan, termasuk juga transformasi sosial dalam masyarakat kepada situasi yang lebih demokratis; 12. Bahwa Pemohon III adalah perorangan warga negara Indonesia, yang bekerja pada sebuah lembaga non-profit yang selama ini memperjuangkan pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia, termasuk hak-hak politik warga negara, yang menghendaki partisipasi aktif warga negara dalam pemerintahan; 13. Bahwa Pemohon IV adalah perorangan warga negara Indonesia, yang bekerja sebagai wartawan dan selama ini aktif dalam memperjuangkan demokrasi di Indonesia, khususnya melalui berbagai tulisannya di media massa; 14. Bahwa Pemohon V adalah perorangan warga negara Indonesia, yang bekerja sebagai Dosen dan juga merupakan Direktur Program pada sebuah lembaga non- profit yang selama ini memperjuangkan hak-hak politik dan hak asasi manusia. Sebagai dosen, Pemohon V aktif dan berkewajiban memberikan pemahaman terkait pentingnya penjaminan dan penghargaan terhadap hak asasi manusia, terkhusus dalam perkembangan negara hukum Indonesia yang demokratis; 15. Bahwa Pemohon VI adalah perorangan warga negara Indonesia, yang bekerja sebagai peneliti yang fokus pada isu hak asasi manusia dan hukum terutama mendedikasikan dirinya dalam isu-isu hak perempuan dan anak, dimana isu demokrasi sangat berkaitan erat dengan perjuangan dan penjaminan pada hak-hak anak dan perempuan; 16. Bahwa berlakunya ketentuan undang-undang a quo secara faktual atau setidak-tidaknya potensial telah berakibat pada terjadinya kerugian hak- hak konstitusional Pemohon I s.d. Pemohon VI. Keberadaan undang- Undang a quo mengancam usah-usaha yang telah dilakukan oleh Pemohon I s.d. Pemohon VI dalam pemajuan demokrasi di Indonesia; 17. Bahwa Pemohon I s.d. Pemohon VI adalah juga warga negara yang memiliki hak pilih baik pasif maupun aktif, sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 22E UUD 1945, juga sejumlah peraturan perundang- Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 8 undangan lainnya, sehingga memiliki keterkaitan langsung dan sebab akibat (causal verband) dengan Undang-Undang yang diuji; 18. Bahwa keberadaan UU a quo baik secara aktual maupun potensial telah mengurangi atau membatasi hak-hak politik Pemohon I s.d. Pemohon VI, khususnya hak untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam pemerintahan, yang merupakan mandat dari ketentuan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945, sehingga ketentuan Undang-Undang a quo jelas telah merugikan hak-hak konstitusional Pemohon I s.d. Pemohon VI; 19. Bahwa dalam posisinya sebagai warga negara yang memiliki hak pilih, keberadaan ketentuan a quo, telah mengakibatkan hilangnya hak memilih secara langsung terhadap Gubernur, Bupati, dan Walikota, karena dalam ketentuan UU a quo mengatur prosedur pemilihan kepala daerah harus lewat DPRD. Sementara itu ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang seharusnya menjadi acuan dalam pemilihan umum mengatur sebaliknya; dimana Kedaulatan berada di tangan rakyat, dan dilaksanakan menurut UUD; 20. Bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon IV, dan Pemohon V adalah juga pembayar pajak (tax payer) yang dibuktikan dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Sebagai tax payer Pemohon I, Pemohon II, Pemohon IV, dan Pemohon V menyatakan kepentingan konstitusionalnya telah terlanggar dengan keberadaan Undang-Undang a quo, karena membatasi hak-hak politik Para Pemohon. Dengan demikian, syarat legal standing seperti disebutkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 022/PUU-XII/2014 terpenuhi; 21. Bahwa sebagai tax payer, Para Pemohon telah berpartisipasi dalam penyelenggaraan negara, dimana dalam proses pemilihan Kepala Daerah, yang salah satu pembiayaannya berasal dari APBN di mana salah satu sumbernya berasal dari pajak yang dibayarkan oleh Para Pemohon sebagai warga negara Indonesia. Oleh karena itu para Pemohon memiliki alasan untuk menggunakan legal standing pembayar pajak dalam pengujian Undang-Undang a quo; Pemohon Badan Hukum Privat 22. Bahwa Pemohon VII s.d. Pemohon X adalah Organisasi Non Pemerintah atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang tumbuh Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 9 dan berkembang secara swadaya, atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat yang didirikan atas dasar kepedulian untuk memajukan demokrasi serta perlindungan dan penegakan hak asasi manusia di Indonesia; 23. Bahwa tugas dan peranan Pemohon VII s.d. Pemohon X dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam upaya pemajuan demokrasi di Indonesia, termasuk pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia, telah secara terus-menerus mendayagunakan lembaganya sebagai sarana untuk memastikan demokrasi dan tegaknya perlindungan hak asasi di Indonesia. 24. Bahwa tugas dan peranan Pemohon VII s.d. Pemohon X dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut di atas, dalam hal ini mendayagunakan lembaganya sebagai sarana untuk mengikutsertakan sebanyak mungkin anggota masyarakat dalam memperjuangkan demokratisasi serta penghargaan dan penghormatan nilai-nilai hak asasi manusia terhadap siapapun juga tanpa membedakan jenis kelamin, suku bangsa, ras, agama, dan lain-lain. Hal ini tercermin di dalam Anggaran Dasar dan/atau akta pendirian Pemohon VII s.d. Pemohon X (bukti P-3); 25. Bahwa dasar dan kepentingan hukum Pemohon VII s.d. Pemohon X dalam mengajukan permohonan pengujian Pasal 3 UU Nomor .... Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dapat dibuktikan dengan Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga lembaga Para Pemohon. Dalam Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga menyebutkan dengan tegas mengenai tujuan didirikannya organisasi, serta telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan Anggaran Dasar-nya: a. Dalam Pasal 4 Anggaran Dasar dari Pemohon VII, Perkumpulan INFID, dinyatakan bahwa perkumpulan INFID menganut nilai-nilai iniversal yang diantaranya adalah nilai hak asasi manusia dan demokrasi. b. Dalam Anggaran Dasar Pemohon VIII, visi misi dari Oraganisasi KPI yakni terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender menuju masyarakat yang demokratis sejahtera dan beradab. Bahwa untuk Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 10 mewujudkan visi tersebut Pemohon memiliki misi menjadi : “(1) agen perubahan yang membela hak-hak perempuan dan kelompok yang dipinggirkan (2) kelompok pendukung sesama perempuan (3) kelompok pengkaji, pengusul, penekan untuk perubahan kebijakan (4) pemberdayaan hak politik perempuan..”. c. Dalam Pasal 9 juncto Pasal 9 Anggaran Dasar dari Pemohon IX, Perkumpulan LBH Pers, dinyatakan bahwa perkumpulan LBH Pers berpedoman pada penghormatan pada prinsip negara hukum dan bertujuan memperjuangkan prinsip-prinsip negara hukum dan hak asasi manusia. d. Dalam Pasal 3 Anggaran Dasar dari Pemohon X, Perkumpulan IMPARSIAL, dinyatakan bahwa Perkumpulan ini berasaskan pada prinsip-prinsip Pernyataan Hak-hak Asasi Manusia Semesta, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam Pasal 4 Anggaran Dasarnya, maksud dan tujuan perkumpulan ini adalah untuk: (1) mendorong tumbuhnya inisiatif masyarakat sipil untuk menjadi tulang punggung yang lebih luas dalam atmosfir transisi yang demokratis dan berkeadilan; (2) memajukan pemahaman dan pengetahuan masyarakat akan pentingnya kontrol atas perilaku serta pertanggungjawabannya terhadap pelanggaran Hukum dan hak asasi manusia; (3) membangun dasar-dasar jawaban atas problem keadilan di Indonesia yang berbasis pada realitas ekonomi, sosial dan politik melalui studi empiris; (4) mendorong lahirnya Undang- Undang Komisi Kebenaran dan Keadilan serta terbentuknya pengadilan bagi pelaku pelanggaran Hak Asasi Manusia, dengan menyiapkan turunan undang-undang, antara lain Undang-Undang Perlindungan Saksi; 26. Bahwa dalam mencapai maksud dan tujuannya Pemohon VII s.d. Pemohon X telah melakukan berbagai macam usaha/kegiatan yang dilakukan secara terus menerus, sebagaimana telah menjadi pengetahuan umum (notoire feiten). Adapun, bentuk kegiatan yang telah dilakukan adalah sebagai berikut: a. Pemohon VII berdasarkan Pasal 6 Anggaran Dasar dan kegiatan yang memang terus menerus dilakukan yaitu menginisiasi Penelitian Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 11 berupa monitoring dampak kebijakan di bidang pembangunan dan hak-hak ekonomi, social dan budaya yang tidak menguntungkan bagi masyarakat serta secara bersamaan merumuskan dan mempromosikan kebijakan alternative untuk kesejahteraan masyarakat yang terpinggirkan atau masyarakat miskin, bahwa selain itu untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dalam bingkai demokrasi, Pemohon VII juga menginisasi kegiatan lain seperi diskusi, kampanye, jaringan kerja, publikasi dan dokumentasi serta penguatan kapasitas anggota. b. Pemohon VIII berdasarkan Anggaran Dasar dan kegiatan yang memang terus menerus dilakukan yaitu mendorong partisipasi perempuan dalam pemberdayaan hak politik perempuan, yang tercermin dalam hak memilih dan dipilih, bahwa Pemohon VIII aktif untuk memperkenalkan demokrasi bagi perempuan yang diharapkan berdampak pada peningkatan harkat dan martabat perempuan. c. Pemohon IX berdasarkan Pasal 10 Anggaran Dasar dan kegiatan yang memang terus menerus dilakukan yaitu memberikan bantuan hukum Cuma-Cuma, melakukan penelitian, kampanye dan pengembangan jaringan serta melakukan upaya-upaya kritis terhadap kebijakan terhadap keterbukaan informasi, kebebasan pers, kebebasan berekspresi dan kebebasan berserikat, yang pada dasarnya merupakan ciri dari negara hukum demokrasi. d. Pemohon X berdasarkan Anggaran Dasar dan kegiatan yang memang terus menerus dilakukan yaitu penelitian, kampanye, pendidikan kepada masyarakat dan ikut serta mengambil inisiatif dalam pemajuaan dan kepedulian hak asasi manusia dalam bingkai Demokrasi Indonesia. 27. Bahwa upaya-upaya dan serangkain kegiatan yang dilakukan oleh Pemohon VII s.d. Pemohon X adalah dalam rangka melaksanakan hak konstitusional yang dimilikinya, guna memperjuangkan haknya secara bersama untuk kepentingan bangsa dan negara, sebagaimana ditegaskan oleh ketentuan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan, “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 12 memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya”; 28. Bahwa ketentuan serupa juga ditegaskan di dalam Pasal 15 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang mengatakan bahwa setiap orang, baik secara pribadi maupun kolektif berhak untuk mengembangkan dirinya dalam rangka membangun masyarakat, bangsa dan negara. Bahkan di dalam Pasal 16 UU HAM disebutkan secara khusus tentang hak individu atau kelompok untuk mendirikan suatu organisasi untuk tujuan sosial dan kebajikan, termasuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran hak asasi manusia; 29. Bahwa persoalan yang menjadi objek dari ketentuan a quo, yang diujikan materiil oleh para Pemohon pada dasarnya juga merupakan persoalan bagi setiap setiap warga negara karena sifat universalnya, yang bukan hanya urusan Pemohon VII s.d. Pemohon X, terutama menyangkut pemajuan demokrasi dan pemenuhan serta perlindungan hak asasi manusia, sebagai hak konstitusional setiap warga negara; 30. Bahwa lebih jauh, pengajuan permohonan pengujian ketentuan a quo merupakan wujud kepedulian dan upaya Pemohon VII s.d. Pemohon X untuk memastikan tegaknya demokrasi di Indonesia dan pelaksanaan kewajiban negara (state obligation) dalam melakukan pemajuan, pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia sebagai mandat hukum sekaligus perintah konstitusional; 31. Bahwa adanya ketentuan pasal a quo secara faktual atau setidak- tidaknya potensial telah merugikan hak-hak konstitusional Pemohon VII s.d. Pemohon X. Kehadiran pasal-pasal a quo dengan cara langsung maupun tidak langsung telah merugikan berbagai macam usaha-usaha yang sudah dilakukan secara terus-menerus oleh Pemohon VII s.d. Pemohon X dalam rangka menjalankan tugas dan peranannya untuk mendorong demokratisasi di Indonesia, penguatan partisipasi perempuan, serta perlindungan, pemajuan dan pemenuhan hak asasi manusia, khususnya dalam memastikan diterapkannya prinsip dan nilai- nilai hak asasi manusia; 32. Bahwa berdasarkan uraian di atas, jelas para Pemohon telah memenuhi kualitas maupun kapasitas sebagai Pemohon pengujian Undang- Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 13 Undang terhadap UUD 1945 sebagaimana ditentukan dalam UU Mahkamah Konstitusi, Peraturan Mahkamah Konstitusi, maupun sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan penjelasan mengenai syarat-syarat untuk menjadi pemohon pengujian Undang- Undang terhadap UUD 1945. Oleh karenanya, jelas pula Para Pemohon memiliki hak dan kepentingan hukum untuk mewakili kepentingan publik untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal 3 UU Nomor .... Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terhadap UUD 1945; C. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN Ruang lingkup pasal yang diuji Ketentuan Rumusan Pasal 3 (1) Gubernur dipilih oleh anggota DPRD Provinsi secara demokratis berdasar asas bebas, rahasia, jujur, dan adil. (2) Bupati dan walikota dipilih oleh anggota DPRD kabupaten/kota secara demokratis berdasar asas bebas, rahasia, jujur, dan adil. Argumentasi konstitusional yang digunakan Ketentuan Rumusan Pasal 1 ayat (2) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Pasal 1 ayat (3) Negara Indonesia adalah negara hukum. Pasal 18 ayat (4) Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah propinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Pasal 22E ayat (1) dan (5) (1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. (5) Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Pasal 28D ayat (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pasal 28D ayat (3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 14 C.1. DPRD bukanlahpemegang kedaulatan tertinggi sebagaimana diatur oleh UUD 1945, oleh karena itu ketentuan a quo bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana ditegaskan oleh ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 33. Bahwa merujuk pada pandangan Rousseau, seperti diterangkan dalam bukunya Du Contrat Social, kekuasaan atau kedaulatan tertinggi adalah berada pada kehendak umum dari masyarakat, atau disebutnya sebagai Volonte Generale, yang kemudian menjelma melalui perundang- undangan. Oleh karena itu menurutnya kedaulatan memiliki sifat-sifat sebagai berikut: (1) kesatuan (unite), bersifat monistis; (2) bulat dan tak terbagi (indivisibilite); (3) tidak dapat dialihkan (inalienabilite); dan (4) tidak dapat berubah (imprescriptibilite). 34. Bahwa pendapat senada juga dikemukan oleh Immanuel Kant, dengan manyatakan bahwa tujuan negara adalah untuk menegakkan hukum dan menjamin kebebasan warganegara. Kebebasan yang dibatasi dengan undang-undang, sedangkan undang-undang itu sendiri adalah cerminan dari kehendak rakyat. 35. Bahwa dalam konteks UUD 1945, dikatakan oleh Muhammad Yamin, “Konstitusi kita berdiri atas tinjauan hidup, bahwa kekuasaan tertinggi (kedaulatan rakyat) itu asal-muasalnya terletak pada rakyat atau bangsa. Isi dan kelahiran kedaulatan rakyat itu ialah kemerdekaan. Dalam Republik Indonesia 1945 maka sebagian dari pada kekuasaan itu dipindahkan buat sementara atau diamanatkan oleh rakyat yang memproklamirkan kemerdekaannya pada tanggal 17-VIII-1945 kepada republik. Bagian dari pada kekuasaan tertinggi yang diamanatkan itulah yang menjadi kedaulatan negara”. 36. Bahwa Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 Pra-amandemen menyebutkan, “Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.” Ketentuan ini merupakan hasil Sidang ke-2, BPUPKI, pada 10-17 Juli 1945. Naskah aslinya berbunyi, “Souvereniteit berada di tangan rakyat, yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Rakyat.” Dalam penjelasan umum mengenai pokok- pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945, disebutkan bahwa pemilihan terhadap paham kedaulatan rakyat Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 15 didasarkan atas kesesuaian paham ini dengan sifat masyarakat Indonesia; 37. Bahwa dalam penjelasan UUD 1945 pra-amandemen, khusus mengenai Sistem Pemerintahan Negara, pada poin ke tiga menyebutkan bahwa, “Kedaulatan Rakyat dipegang oleh suatu badan, bernama Majelis Permusyawaratan Rakyat, sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia (Vertretungsorgan des Willens des Staatsvolkes). Penjelasan Pasal 1 ayat (2) memberikan pengulangan bahwa MPR adalah penyelenggara negara yang tertinggi, yang merupakan penjelmaan rakyat yang memegang kedaulatan negara. Namun demikian, meskipun MPR berfungsi sebagai pemegang kedaulatan, namun bukan berarti kedaulatan berada di tangan MPR. MPR sekedar menjadi instansi politik tertinggi pelaksana kedaulatan rakyat, sedangkan Kedaulatan tetap berada di tangan rakyat. 38. Bahwa dalam perubahan ketiga UUD 1945, yang ditetapkan oleh MPR pada 9 November 2001, rumusan mengenai prinsip kedaulatan rakyat dalam konstitusi berubah menjadi “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Perubahan ketentuan ini menurut Jimly Ashiddiqie membawa implikasi dilepaskannya kewenangan MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Artinya MPR tidak lagi menjadi pelaku kedaulatan rakyat, melainkan menjadi setara dan sejajar dengan lembaga-lembaga tinggi negara yang lain; 39. Bahwa konsekuensi dari amandemen pasal ini, diantaranya adalah MPR tidak lagi memiliki kewenangan memilih Presiden dan Wakil Presiden. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden menjadi diakukan secara langsung oleh rakyat sebagai perwujudan dari kedaulatan berada di tangan rakyat. Inilah yang dikatakan sebagai hak fundamental rakyat dimana rakyat menjadi pemegang kedaulatan tertinggi; 40. Bahwa sepanjang Konstitusi tidak mengatur pelimpahan kewenangan atas “kedaulatan rakyat” kepada DPRD untuk memilih Kepala Daerah, maka kedaulatan tetap berada di tangan rakyat dan tidak bisa dilimpahkan begitu saja. Sebagaimana UUD 1945 sebelum amandemen yang telah memberikan pelimpahan kewenangan kepada MPR untuk Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 16 memilih Presiden dan Wakil Presiden sebagai mandataris MPR, tanpa harus melibatkan keikutsertaan rakyat di dalamnya; 41. Bahwa ladasan berpikir dalam merumuskan ketentuan pasal a quo juga tidak disertai dengan dalil konstitusi yang memadai, bahkan secara a contrario bertentangan, jika dikaitkan dengan pemilihan presiden. Mengapa pemilihan Presiden dan Wakil Presiden oleh MPR pada masa lalu, harus berlandaskan Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 3 ayat (2) UUD 1945 (pra-amandemen) yang memberi kewenangan kepada MPR. Padahal nyata-nyata MPR terdiri dari anggota DPR yang juga terpilih melalui Pemilu; 42. Bahwa dalam skema ketentuan pasal a quo pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat atau pemilihan melalui DPRD, dieliminir pengertiannya hanya sebatas perkara mekanisme formal belaka. Padahal hal ini menyangkut pelimpahan hak fundamental rakyat kepada lembaga yang diberi kewenangan untuk melakukannya; 43. Bahwa jika pemilihan Kepala Daerah dilakukan oleh DPRD, maka sejatinya telah terjadi pelimpahan kewenangan hak fundamental rakyat. Hak rakyat ini suatu yang sifatnya prinsipil dan merupakan salah satu pondasi kebangsaan kita, oleh karenanya maka pengaturannya diletakkan pada pasal pertama UUD 1945. Hak yang memberi ruang partisipasi politik rakyat untuk menentukan jalannya pemerintahan; 44. Bahwa menurut hemat Para Pemohon hak fundamental rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi, hanya bisa dilimpahkan kepada lembaga negara lain, asalkan diatur oleh UUD 1945. Sebagaimana frasa dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 “dilaksanakan menurut Undang- Undang Dasar”. Oleh karena itu jika akan melakukan pelimpahan kewenangan hak fundamental rakyat dalam hal memilih Kepala Daerah haruslah eksplisit dimandatkan di dalam UUD, bukan dalam ruang undang-undang; 45. Bahwa terhadap prinsip kedaulatan rakyat, penafsiran kekinian yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi dapat merujuk pada Putusan Nomor 22-24/PUU-VI/2008, yang menyebutkan bahwa, “kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat, sehingga dalam berbagai pemilihan umum, rakyat langsung memilih siapa yang dikehendakinya. Besarnya Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 17 suara pilihan rakyat menunjukan tingginya legitimasi politik yang diperoleh oleh para calon anggota legislatif maupun eksekutif, sebaliknya rendahnya perolehan suara juga menunjukan rendahnya legitimasi politik calon yang bersangkutan”; 46. Bahwa dalam putusan tersebut MK juga mengatakan bahwa “prinsip kedaulatan rakyat merupakan prinsip konstitusi yang sangat mendasar yang bukan saja memberi warna dan semangat pada konstitusi yang menentukan bentuk pemerintahan, akan tetapi juga dapat dipandang sebagai moralitas konstitusi yang memberi warna dan sifat pada keseluruhan undang-undang di bidang politik. Meskipun harus diakui perlunya dipelihara satu sistem rekrutmen pimpinan politik yang terutama diperankan oleh partai politik yang sehat, maka sebagai satu metode dan prosedur rekrutmen dalam sistem politik dan perwakilan yang dianut, harus diberi batas yang jelas bahwa partai politik tersebut tidak boleh sampai melanggar prinsip kedaulatan rakyat, yang dapat dipandang sebagai prinsip konstitusi yang sangat mendasar dan tidak dapat dikesampingkan, karena bukan hanya merupakan basic norm melainkan lebih dari itu merupakan moralitas konstitusi bagi semua kehidupan negara dan bangsa baik di bidang politik, sosial, ekonomi, dan hukum. Prinsip tersebut harus berdampingan, tidak boleh menafikan tetapi justru harus menjunjung tinggi hakasasi manusia yang membentuk dan menjadi dasar harkat dan martabat manusia(the dignity of man)”; 47. Bahwa berdasarkan pada putusan tersebut dapat ditafsirkan bahwa kedaulatan rakyat memiliki arti kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat, yang secara mekanis dimaknai segala pemilihan dalam rangka penunjukan pemimpin politik, baik legislatif maupun eksekutif (Presiden dan Kepala Daerah) haruslah dilakukan secara langsung. Besarnya perolehan suara pilihan rakyat, akan menentukan besarnya legitimasi politik dari pemimpin politik tersebut; 48. Bahwa Mahkamah Konstitusi juga menegaskan jika prinsip kedaulatan rakyat merupakan prinsip konstitusi yang sangat mendasar pada konstitusi yang menentukan bentuk pemerintahan, dan merupakan salah satu dari moralitas konstitusi yang haruslah terintegrasi pada Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 18 keseluruhan undang-undang di bidang politik, termasuk di dalam UU tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota; 49. Bahwa kaitannya dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), UUD 1945 hanya menyebut (secara nomenklatur)satu kali di dalam Pasal 18 ayat (3) UUD 1945,yang menyatakan, “Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum”; 50. Bahwa Pasal ini masuk dalam Bab VI tentang Pemerintah Daerah. Oleh karena itu dengan menggunakan pendekatan penafsiran gramatikal maupun sistematis ketentuan itu berarti kedudukan DPRD tidak lain dan tidak bukan, sebagai bagian dari Pemerintah Daerah. Oleh karena itu posisinya juga setara dengan Kepala Daerah yang disebut dalam Pasal 18 ayat (4); 51. Bahwa berdasar pada model penafsiran tersebut jelaslah bahwa kedudukan DPRD adalah berbeda dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Majelis Perwakilan Rakyat (MPR), meskipun memiliki nama kelembagaan yang sama, Dewan Perwakilan Rakyat (Daerah); 52. Bahwa Konstitusi secara jelas telah mendudukan DPR sebagai lembaga tinggi negara dalam pengaturan Bab tersendiri (Bab VII, Pasal 19 sampai Pasal 22B), yang secara khusus sebagai lembaga lembaga legislatif. Sedangkan DPRD adalah merupakan bagian dari Pemerintah Daerah, yang dalam kedudukannya sebagai lembaga legislatif; 53. Bahwa ada logika keliru yang dipergunakan oleh para pembuat Undang- undang terkait dengan dirumuskannya ketentuan pasal a quo. Para pembentuk undang-undang menganalogikan karena anggota DPRD adalah wakil rakyat yang dipilih langsung oleh rakyat, maka menjadi tidak salah jika DPRD memilih Kepala Daerah, yang artinya juga itu pilihan wakil-wakil rakyat. Menurut para pemohon logika ini sangatlah tidak tepat, dengan memberikan kedudukan yang sama antara DPR dan DPRD sebagai wakil rakyat (lembaga legislatif), padahal DPRD tidak lain bagian dari Pemerintah Daerah; 54. Bahwa logika yang digunakan para pembentuk Undang-Undang tersebut di atas juga tidak sejalan dengan pertimbangan MK dalam Putusan Nomor 23-26/PUU-VIII/2010, yang menyatakan bahwa “Hak Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 19 warga negara untuk mengontrol jalannya pemerintahan negara tidak serta merta hilang, atau beralih kepada para wakil rakyat dengan dipilihnya anggota DPR, DPD maupun DPRD”. Berdasar pertimbangan tersebut dapat dikatakan bahwa pemilihan secara langsung terhadap anggota DPRD bukan berarti pula terjadi pelimpahan kedaulatan rakyat secara keseluruhan; 55. Bahwa oleh karena itu maka tidak tepat jika DPRD diberikan mandat untuk melakukan pemilihan Kepala Daerah, sedangkan posisi dan kedudukan DPRD dan Kepala Daerah setara dalam cakupan Bab VI sebagai bagian dari Pemerintah Daerah. Apabila kewenangan pemilihan Kepala Daerah dipaksakan pada DPRD, maka situasi ini akan mengganggu fungsi cheks and balances dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah; 56. Bahwa oleh karena DPRD bukan pemegang kedaulatan tertinggi dan juga tidak diberi kewenangan pelimpahan hak fundamental rakyat yang diatur dalam konstitusi, maka pelimpahan hak kedaulatan rakyat ke DPRD merupakan pelanggaran terhadap prinsip kedaulatan rakyat yang merupakan salah satu moralitas dari UUD 1945; C.2. Ketentuan a quomenciptakan situasi ketidakpastian hukum yang merupakan salah satu mandat dari prinsip negara hukum, oleh karenanya ketentuan a quo bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 57. Bahwa salah satu pilar terpenting dari terbentuknya negara Indonesia selain bersandar pada prinsip kedaulatan rakyat, juga penegasan pada prinsip negara hukum, hal ini sebagaimana termaktub di dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang dengan tegas menyatakan, “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”; 58. Bahwa salah satu unsur terpenting dari negara hukum adalah adanya jaminan serta tegaknya prinsip kepastian hukum, hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch yang menjelaskan bahwa cita hukum (Idee des Rechts), yang kemudian dilembagakan dalam suatu bentuk negara hukum, dapat diklasifikasikan ke dalam tiga prinsip umum, yaitu: purposiveness—kemanfaatan (zweckmassigkeit), justice— Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 20 keadilan (gerechtigkeit), dan legal certainty—kepastian hukum (rechtssicherheit); 59. Bahwa sejalan dengan teori mengenai cita hukum tersebut, UUD 1945 juga telah menegaskan adanya jaminan kepastian hukum bagi setiap warga negara dalam ruang negara hukum Indonesia, sebagaimana dituliskan di dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”; 60. Bahwa kepastian hukum juga salah satu unsur utama moralitas hukum. Hal ini seperti dikemukakan oleh Lon L. Fuller, yang menyatakan bahwa sebuah peraturan hukum perlu tunduk pada internal moraliti, oleh karena itu dalam pembentukannya harus memerhatikan empat syarat berikut ini: a. Hukum-hukum harus dibuat sedemikian rupa sehingga dapat dimengerti oleh rakyat biasa. Fuller juga menamakan hal ini juga sebagai hasrat untuk kejelasan; b. Aturan-aturan tidak boleh bertentangan satu sama lain; c. Dalam hukum harus ada ketegasan. Hukum tidak boleh diubah-ubah setiap waktu, sehingga setiap orang tidak lagi mengorientasikan kegiatannya kepadanya; d. Harus ada konsistensi antara aturan-aturan sebagaimana yang diumumkan dengan pelaksanaan senyatanya; 61. Bahwa pentingnya kepastian hukum tidak hanya dianut dalam tradisi rechtsstaat, tradisi the rule of law juga memberikan penegasan tentang pentingnya kepastian hukum. The rule of law sendiri dimaknai sebagai “a legal system in which rules are clear, well-understood, and fairly enforced”—sebuah sistem hukum yang jelas (kecil kemungkinan untuk disalahgunakan), mudah dipahami, dan menjaga tegaknya keadilan. Kepastian hukum menjadi salah ciri the rule of law, yang di dalamnya mengandung asas legalitas, prediktibilitas, dan transparansi; 62. Bahwa menurut Barry M. Hager setidaknya terdapat sembilan ciri negara hukum. Salah satunya adalah hukum yang diterapkan harus berjalan secara adil dan konsisten. Bahwa Konsistensi penerapan Pemilihan Kepala Daerah secara langsung serta merta merupakan ciri negara hukum dalam bentuk kepastian hukum disaat masa Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 21 perkembangan ketatanegaraan Indonesia dan demokarsi yang masih dalam masa perkembangan, pergantian dalam waktu yang sangat singkat dan belum merata akan mengakibatkan ketidak pastian hukum itu sendiri; 63. Bahwa dalam konteks politik elektoral, baik dalam pemilihan anggota legislatif (DPR, DPD, dan DPRD), juga pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (eksekutif), yang diatur dalam UU Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, serta UU Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, seluruh mekanismenya dilakukan secara langsung oleh rakyat. Oleh karena itu, dinamika politik demokrasi hari ini sesungguhnya dapat dikatan bahwa model pemilihan pemimpin politik menghendaki adanya pemilihan secara langsung; 64. Bahwa lahirnya ketentuan Undang-Undang a quo yang mengatur pemilihan pemimpin politik (kepala daerah) melalui DPRD, telah mengakibatkan terjadinya situasi ketidakpastian hukum dalam pengaturan maupun praktik politik elektoral di Indonesia. Pada beberapa undang-undang menegaskan model pemilihan secara langsung, sementara Undang-Undang a quo justru mengatur hal yang berbeda; 65. Bahwa ketidakpastian hukum akibat lahirnya Undang-Undang a quo juga terjadi karena pada waktu yang bersamaan juga berlangsung pemilihan kepala daerah secara langsung seperti yang dilakukan di Aceh dan DKI Jakarta. Hal ini sebagaiamana ditegaskan dalam pasal- pasal berikut: Pasal 10 UU Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta Pasal 65 UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dipimpin oleh satu orang Gubernur dibantu oleh satu orang Wakil Gubernur yang dipilih secara langsung melalui pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat setiap 5 (lima) tahun sekali melalui pemilihan yang demokratis, bebas, rahasia serta Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 22 dilaksanakan secara jujur dan adil. 66. Bahwa akibat adanya ketentuan yang berbeda di atas telah berakibat adanya dualisme dalam tata cara pemilihan kepala daerah di Indonesia. Khusus untuk wilayah Aceh dan DKI Jakarta pemilihan dilakukan secara langsung, sementara di wilayah lainnya dipilih oleh DPRD. Situasi tersebut juga berakibat pada adanya perbedaan kesempata dari warga negara untuk menggunakan hak pilihnya, antara warga negara Indonesia di wilayah Aceh dan DKI Jakarta dengan warga negara Indonesia di wilayah lainnya; 67. Bahwa munculnya ketidakpastian hukum tersebut juga ditegaskan MK dalam Putusan Nomor 5/PUU-V/2007. Menurut MK Hubungan antara UU Pemerintah Aceh dan UU Pemda juga bukan hubungan antara hukum yang khusus di satu pihak dan yang umum di pihak lain. Maka jika kedua ketentuan tersebut berlaku bersama-sama tetapi untuk daerah yang berbeda akan menimbulkan akibat adanya dualisme dalam melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945; 68. Bahwa lebih lanjut MK mengatakan, dualisme tersebut adalah tidak ada kedudukan yang sama antara Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Aceh dan yang bertempat tinggal di propinsi lain. Artinya pula tidak ada persamaan di depan hukum dan pemerintahan sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3)UUD 1945. Agar tercapai persamaan hak warga negara,maka yang harus dilakukan bukan mencabut ketentuan yang ada di dalam UU Pemerintahan Aceh, melainkan dengan mengharuskan UU Pemda menyesuaikan dengan perkembangan baru yang telah dilakukan oleh pembentuk undang-undang sendiri; C.3. Ketentuan a quo membatasi hak-hak politik rakyat serta mengingkari prinsip-prinsip pemilihan secara demokratis, sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 23 69. Bahwa ketentuan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 menyatakan “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah propinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis”; 70. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam pendapatnya pada Putusan Nomor 97/PUU-XI/2013, menyebutkan: “Menurut Mahkamah, makna frasa "dipilih secara demokratis", baik menurut original intent maupun dalam berbagai putusan Mahkamah sebelumnya dapat dilakukan baik pemilihan secara langsung oleh rakyat maupun oleh DPRD”. Namun demikian dalam putusan tersebut MK juga menegaskan, “Pembentuk Undang-Undang dapat merumuskan sistem pemilihan yang dikehendaki oleh masyarakat di dalam pemilihan Kepala Daerah sehingga masyarakat mempunyai pilihan apakah akan menerapkan sistem perwakilan yang dilakukan oleh DPRD atau melalui sistem pemilihan secara langsung oleh rakyat. Tujuannya adalah agar menyesuaikan dengan dinamika perkembangan bangsa untuk menentukan sistem demokrasi yang dikehendaki oleh rakyat”; 71. Bahwa merujuk pada putusan tersebut di atas nampak Mahkamah Konstitusi menekankan pada prinsip pemaknaan “dipilih secara demokratis” dalam bentuk penentuan sistem pemilihan yang digunakan harus menyesuaikan dengan dinamika perkembangan bangsa untuk menentukan sistem demokrasi yang dikehendaki oleh rakyat. Bahwa sistem demokrasi yang nantinya berimplikasi pada sistem pemilihan tersebut tidak terlepas dari sejarah bangsa, prinsip negara demokrasi dan bermuara pada prinsip kedaulatan rakyat dan negara hukum di Indonesia saat ini; 72. Bahwa penekanan MK yang menghendaki adanya penyesuaian dengan dinamika perkembangan bangsa dalam penentuan sistem demokrasi yang dikehendaki oleh rakyat adalah sejalan dengan penafsiran dari Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, yang apabila ditafsirkan dengan pendekatan teleologis (futuristik) menghendaki adanya pemilihan secara langsung oleh rakyat dalam pemilihan kepala daerah. Hal tersebut terbukti setidaknya dalam satu dekade terakhir, dimana seluruh pemilihan pemimpin politik, baik untuk legislatif maupun eksekutif, Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 24 dilakukan secara langsung oleh rakyat, termasuk dalam pemilihan kepala daerah; 73. Bahwa hal tersebut di atas juga sejalan dengan perdebatan selama proses perubahan pertama UUD 1945, khususnya dalam perdebatan mengenai tata cara pemilihan presiden dan wakil presiden. Dalam perdebatan yang berlangsung pada tanggal 6 Oktober 1999, juru bicara Fraksi Partai Bulan Bintang, Hamdan Zoelva mengusulkan: Tata cara pemilihan Presiden perlu adanya pemikiran baru tentang TAP MPR Nomor II/MPR/1973 yang intinya tata cara pemilihan Presiden yang menghasilkan legitimasi yang luas. Tata cara pemilihan Presiden yang memberikan gambaran hasil Pemilu dengan hasil pemilihan Presiden. Perlu dipikirkan Presiden dan Wakil Presiden dibuat satu paket untuk menggambarkan kesatuan politik dalam menyongsong pemerintahan yang baru. Untuk masa depan dan menciptakan checks and balances maka presiden dapat dipilih langsung dalam pemilu sehingga kepala-kepala daerah dapat dipilih langsung juga oleh rakyatnya di daerah masing-masing. 74. Bahwa dari argumentasi tersebut nampak terang benderang jika pembentuk undang-undang dasar pada saat perubahan UUD 1945 juga menghendaki adanya pemilihan kepala daerah secara langsung dalam periode reformasi, sebagaimana pemilihan presiden dan wakil presiden yang juga dilakukan secara langsung; 75. Bahwa menggunakan model penafsiran sistematis, ketentuan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 juga harus dimaknai sebagai pemilihan yang dilakukan secara langsung. Merujuk pada pendapat dari Maruarar Siahaan menyebutkan bahwa ketentuan Pasal 18 ayat (4) merupakan hasil perubahan kedua yang berada dalam Bab VI tentang Pemerintah Daerah sedangkan Pasal 22E merupakan hasil perubahan ketiga yang diletakkan dalambab baru yaitu Bab VIIB tentang Pemilu. Sesuai dengan asas perundang-undangan yang berlaku, juga dalam UUD, seharusnya pembuat undang-undang membaca dan menafsirkan Pasal 18 ayat (4) dalam konteks perubahan ketiga yang menghasilkan Pasal 22E dalam Bab VIIB tersebut, sehingga tidak bisa ditafsir lain bahwa Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 25 Pilkada secara demokratis dalam Pasal 18 ayat (4) adalah Pemilu yang dimaksud Pasal 22E UUD 1945; 76. Bahwa lebih jauh Maruarar Siahaan menegaskan, meskipun Pilkada diatur dalam Bab VI UUD 1945 tentang Pemda, namun pemilihan pejabatnya sama dengan Bab III tentang kekuasaan presiden dan Bab VII tentang DPR dan Bab VIIA tentang DPD. Masing-masing menyebut juga rekrutmennya dengan pemilihan tetapi kemudian disebut juga dalam Bab VIIB tentang Pemilu. Selanjutnya Maruarar berpandangan bahwa konsekuensi dari Pilkada masuk rezim Pemilu maka penyelenggara Pilkada adalah komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Artinya KPU beserta KPUD yang telah ditetapkan menjadi penyelenggara Pemilu adalah menjadi penyelenggara Pilkada. Konsekuensi lain adalah peserta atau partisipan dalam Pilkada tersebut tidak ikut serta dalam penyelenggaraan dan pengaturan Pilkada; 77. Bahwa sebagai the sole interpreter of constitution, Mahkamah Konstitusi haruslah melihat perkembangan dan dinamika yang terjadi dalam masyarakat dalam menafsirkan Konsitusi sebagai hukum yang hidup, sepanjang terkait dengan pencabutan hak konstitusional warga negara untuk memilih kepala daerahnya secara langsung; C.4. Ketentuan a quo tidak sejalan dengan asas-asas pemilihan umum yang mengharuskan dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 78. Bahwa dalam pertimbangan hukum Putusan Nomor 072-073/PUU- II/2004 MK menyebutkan bahwa konstitusionalitas pemilihan kepala daerah adalah terletak pada kesesuaiannya dengan asas-asas Pemilu yang berlaku secara umum. Menurut MK, asas-asas penyelenggaraan Pemilu harus tercermin dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, serta diselenggarakan oleh lembaga yang independen; 79. Bahwa dalam putusan tersebut MK juga menekankan meskipun pemilihan kepala daerah bukanlah termasuk dalam kategori Pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 22E UUD1945, sehingga Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 26 penyelenggaraannya dapat berbeda dengan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22EUUD 1945, misalnya dalam hal regulator, penyelenggaradan badan yang menyelesaikan perselisihan hasil Pilkada, namun secara materil pelaksanaannya harus didasarkan atas asas-asas Pemilu yang berlaku umum; 80. Bahwa berdasarkan pada pertimbangan hukum putusan MK tersebut jelas MK menghendaki dilakukannya pemilihan kepala daerah secara langsung, agar kaidah materilnya sejalan dengan asas-asas pemilihan umum, yang menghendaki pemilihan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil; 81. Bahwa mekanisme pemilihan secara langsung juga sejalan dengan mandat Pasal 25 Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik yang telah disahkan oleh Indonesia melalui UU Nomor 12 Tahun 2005. Ketentuan Pasal 25 KIHSP menyebutkan: Setiap warga negara harus mempunyai hak dan kesempatan, tanpa pembedaan apapun sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 dan tanpa pembatasan yang tidak layak, untuk: a. Ikut serta dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, baik secara langsung ataupun melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas; b. Memilih dan dipilih pada pemilihan umum berkala yang murni, dan dengan hak pilih yang universal dan sama, serta dilakukan melalui pemungutan suara secara rahasia untuk menjamin kebebasan menyatakan keinginan dari para pemilih; c. Memperoleh akses pada pelayanan umum di negaranya atas dasar persamaan dalam arti umum. 82. Bahwa dalam menjamin pelaksanaan dari kewajiban perlindungan dan pemenuhan hak sebagaimana diatur dalam Pasal 25 tersebut, negara terikat untuk menjamin hak-hak tersebut dihormati, seperti diatur dalam ketentuan Pasal 2 KIHSP, yang menyatakan: Setiap Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji untuk menghormati dan menjamin hak-hak yang diakui dalam Kovenan ini bagi semua orang yang berada dalam wilayahnya dan tunduk pada wilayah hukumnya, tanpa pembedaan apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 27 atau pendapat lain, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lainnya; 83. Bahwa lebih lanjut dalam Komentar Umum Nomor 25 ditegaskan bentuk partisipasi yang diatur dalam Pasal 25 (a) dengan melalui jaminan hak untuk memilih baik dalam pemilihan di tingkat lokal atau bentuk pemilihan jabatan publik lainnya (Komentar Umum 25 paragraf 3). Diuraikan pula bahwa frasa ‘Ikut serta dalam pelaksanaan urusan pemerintahan…” merupakan konsep yang bersifat umum yang harus mencakup pelaksanaan kekuasaan politik baik kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif yang mencakup formulasi kebijakan di tingkat internasional, nasional, regional dan tingkat lokal; 84. Bahwa selain itu ketentuan Pasal 25 (b) secara tegas menjamin partisipasi langsung warga negara dalam pelaksanaan urusan pemerintah tersebut diatas. Jaminan partisipasi langsung ini dapat dilihat dalam beberapa bentuk keterlibatan politik seperti referendum, pengambilan keputusan untuk isu-isu publik atau proses electoral; 85. Bahwa meskipun bentuk sistem pemilihan tidak secara eksplisit ditentukan dalam Kovenan, setiap sistem yang berlaku dalam negara pihak harus sesuai dengan hak yang dijamin dalam Pasal 25 tersebut di atas dan harus menjamin dan memberi dampak pada ekspresi dan kehendak bebas dari pemilih. Prinsip satu pemilih satu suara haruslah diterapkan dalam setiap kerangka kebijakan elektoral negara pihak (Komentar Umum 25 paragraf 21); 86. Bahwa dengan demikian kebijakan yang berpotensi menghambat ataupun menyebabkan hilangnya kesempatan dari pemilih untuk mengekspresikan kehendaknya haruslah dianggap bertentangan dan melanggar prinsip dasar dari pelaksanaan hak (memilih dan dipilih) yang dijamin dalam kovenan; 87. Bahwa ketentuan undang-undang a quo dalam rumusannya tidak sepenuhnya mengakomodasi asas-asas dalam pemilihan hukum, yang harus dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Oleh karena itu, jelas bahwa ketentuan Undang-Undang a quo bertentangan dengan asas-asas dalam pemilihan umum, yang menurut Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 28 merupakan kaidah-kaidah yang tidak dapat disimpangi oleh pembentuk undang-undang; 88. Bahwa merujuk pada Putusan MK, dalam konteks penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, yang termasuk dalam kebijakan hukum terbuka (open legal policy), hanyalah menyangkut regulator, penyelenggara dan badan yang menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah, namun secara materil pelaksanaannya harus didasarkan atas asas-asas Pemilu yang berlaku umum, yakni langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Oleh kerana itu jelas bahwa ketentuan a quo bertentangan dengan ketentuan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945; C.5. Ketentuan a quo berakibat pada tidak terpenuhinya prasayarat bahwa pemilihan umum harus diselenggarakan oleh lembaga yang mandiri, sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 89. Bahwa frasa “mandiri” sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (5) menurut Putusan MK Nomor 81/PUU-IX/2011 adalah merujuk pada konsep non-partisan.Artinya, kemandirian yang dimiliki oleh penyelenggara Pemilu adalah kemandirian yang tidak memihak kepadapartai politik atau kontestan manapun. Konsep mandiri atau non- partisan menegaskan bahwa penyelenggara Pemilu tidak boleh berpihak kepada salah satu peserta Pemilu; 90. Bahwa dalam putusan tersebut MK juga menegaskan adanya beberapa alasan mengapa penyelenggara Pemilu tidak boleh berpihak pada peserta Pemilu. Pertama, keberpihakan itu akan mengakibatkan ketidakpercayaan(distrust) dan proses yang tidak adil (unfair), sehinggamenghilangkan makna demokrasi yang berusaha diwujudkan melalui Pemilu yang luber dan jurdil. Kedua, keterlibatan partai politik— sebagai peserta Pemilu—secara langsung dalam organisasi penyelenggara Pemiluakan membuka peluang keberpihakan atau konflik kepentingan penyelenggara Pemilu kepada salah satu kontestan. Keterlibatan secara langsung ini bisa terjadi dalam bentuk anggota Parpol menjadi anggota penyelenggara Pemilu atau orang yang bukan anggota Parpol tetapi memiliki kepentingan politik yang sama dengan Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 29 Parpol tertentu. Ketiga, tidak ada pembenaran secara etika. Secara teleologis, keterlibatan Parpol sebagai penyelenggara Pemilu hanya mungkin dengan mengandaikan anggota Parpol yang memegang jabatan publik tersebut tidak berpihak kepada Parpol asalnya. Akan tetapi ini mensyaratkan tingkat kedewasaan berpolitik dan sifat kenegarawanan serta berada di atas kepentingan semua golongan dan semua kelompok. Kenyataannya netralitas atau kemandirian tersebut tidakdengan sendirinya terjadi begitu saja. Secara deontologistetap diperlukan proses yang tepat untuk mencapai tujuan yang diinginkan; 91. Bahwa mengenai siapa penyelenggara pemilihan kepala daerah MK menyatakan perihal tersebut merupakan kewenangan pembentuk undang-undang. Ketika pembentuk undang-undang menetapkan KPUD sebagai penyelenggara pemilihan kepala daerah, maka menurut MK yang terpenting adalah jaminan independensi KPUD. Meski demikian, ditegaskan MK ke depan pembentuk UU sebaiknya menetapkan komisi pemilihan umum sebagai penyelenggara sebagaimana dimaksud oleh Pasal 22E UUD 1945 dengan segala perangkat kelembagaan dan pranatanya. Independensi KPUD ini bisa dilihat dari kewenangan dan mekanisme pertanggungjawabannya. KPUD bertanggungjawab kepada publik baik menyangkut keuangan maupun pelaksanaan tugasnya; 92. Bahwa ketentuan Undang-Undang a quo yang mengubah tata cara pemilihan kepala daerah, dari pemilihan secara langsung menjadi dipilih oleh DPRD, telah berimplikasi pada perubahan penyelenggara pemilihan kepala daerah, dari yang semula diselenggarakan oleh KPUD menjadi diselenggarakan oleh panitia pemilihan (Pasal 7-Pasal 11 Undang-Undang a quo); 93. Bahwa panitia pemilihan kepala daerah yang berasal dari fraksi-fraksi di DPRD, tentunya akan sangat dipertanyakan kemandirian, netralitas dan independensinya, dikarenakan mereka berasal dari anggota partai politik. Hal tersebut tentunya sangat tidak sejalan dengan prinsip kemandirian yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal 22E ayat (5) UUD 1945, maupun pertimbangan hukum Putusan MK; 94. Bahwa lebih jauh merujuk pada Putusan MK, panitia pemilihan yang berasal dari partai politik akan berakibat pada: keberpihakan itu akan Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 30 mengakibatkan ketidakpercayaan (distrust) dan proses yang tidak adil (unfair); dan keterlibatan partai politiksecara langsung panitia pemilihan akan membuka peluang keberpihakan atau konflik kepentingan penyelenggara kepada salah satu kontestan; 95. Bahwa mendasarkan pada sejumlah argumentasi di atas, lahirnya Undang-Undang a quo, jelas-jelas menyimpangi prinsip kemandirian lembaga dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, oleh karenanya ketentuan a quo bertentangan dengan ketentuan Pasal 22E ayat (5) UUD 1945; C.6. Ketentuan a quo menghalangi hak bagi setiap warga negara untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 96. Bahwa merujuk pada pertimbangan hukum Putusan MK Nomor 011- 017/PUU-I/2003, dikatakan bahwa hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih (right to voteand right to be candidate) adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, Undang-Undang maupun konvensi internasional, maka pembatasan penyimpangan, peniadaan dan penghapusan akan hak dimaksud merupakan pelanggaran terhadap hak asasi dari warga negara”; 97. Bahwa selain itu merujuk pada Putusan MK Nomor 5/PUU-V/2007 adanya dualisme pengaturan dalam pemilihan kepala daerah, dimana pada daerah tertentu (Aceh dan DKI Jakarta) dipilih secara langsung, sementara pada daerah lainnya dipilih oleh DPRD telah menjadikan terjadinya pembedaan kesempatan bagi setiap warga negara untuk turut serta dalam pemerintahan, yang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945; 98. Bahwa meskipun ketentuan Undang-Undang a quo mengakomodasi keterlibatan calon perseorangan dalam pemilihan kepala daerah melalui DPRD, namun tentunya mekanisme pemilihan yang hanya melibatkan para anggota DPRD akan berakibat pada ketimpangan posisi antara kandidat yang meju secara perseorangan dengan kandidat yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik; Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 31 99. Bahwa dengan mekanisme pemilihan melalui DPRD, akan terbuka potensi perbedaan preferensi pilihan politik antara masyarakat yang memberikan dukungan pada calon perseorangan dengan calon yang dikehendaki oleh para anggota DPRD, yang tentunya berasal dari partai-partai politik di DPRD. Situasi ini tentunya berseberangan dengan prinsip kedaulatan rakyat, yang menghendaki keputusan tertinggi berada di tangan rakyat, sekaligus juga menutup hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan; 100. Bahwa berdasarkan pada sejumlah argumentasi di atas, keberadaan Undang-Undang a quo, jelas mengingkari mandat konstitusi yang menghendaki adanya kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk terlibat dalam pemerintahan, sehingga ketentuan a quo bertentangan dengan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945; D. PETITUM Berdasarkan alasan-alasan hukum dan konstitusionalitas yang telah diuraikan tersebut di atas, maka para Pemohon dalam hal ini memohon agar Mahkamah Konstitusi dapat mengabulkan hal-hal sebagai berikut: 1. Mengabulkan seluruh permohonan pengujian Undang-Undang para Pemohon; 2. Menyatakan Pasal 3 UU Nomor ... Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bertentangan dengan UUD 1945; 3. Menyatakan Pasal 3 UU Nomor ... Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota tidak memiliki kekuatan hukum mengikat; 4. Memerintahkan amar putusan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengabulkan permohonan pengujian Pasal 3 UU Nomor ... Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, untuk dimuat dalam Berita Negara; Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya—ex aequo et bono. [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-3 sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Kutipan Undang-Undang Nomor ... tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota; Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 32 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Identitas para Pemohon; [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini; 3. PERTIMBANGAN HUKUM [3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 3 Undang-Undang tanpa Nomor Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota [Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5586, selanjutnya disebut UU 22/2014)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945); [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disingkat UU MK),Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 33 dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945; [3.4] Menimbang bahwa Presiden pada tanggal 2 Oktober 2014 menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, yang di dalam Pasal 205 menyatakan “Pada saat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5586) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku”. [3.5] Menimbang bahwa pada hari Senin, tanggal 13 Oktober 2014, Mahkamah telah melaksanakan sidang pemeriksaan pendahuluan dan dalam persidangan tersebut, Mahkamah telah memberikan nasihat yaitu dua opsi sehubungan dengan telah berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, untuk menarik permohonan para Pemohon oleh karena objek permohonan Pemohon sudah tidak ada atau tetap melanjutkan permohonan para Pemohon. Para Pemohon dalam persidangan tersebut kemudian menyerahkan kepada Mahkamah untuk mempertimbangkannya; [3.6] Menimbang bahwa oleh karena UU 22/2014 yang menjadi objek permohonan sudah tidak ada sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon dan pokok permohonan para Pemohon tidak dipertimbangkan; 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon; [4.2] Permohonan para Pemohon kehilangan objek; [4.3] Kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan; Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 34 Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), serta Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili, Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Aswanto, Wahiduddin Adams, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, Patrialis Akbar, dan Ahmad Fadlil Sumadi,masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal dua puluh satu, bulan Oktober, tahun dua ribu empat belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal dua puluh tiga, bulan Oktober, tahun dua ribu empat belas, selesai diucapkan pukul 16.37 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Aswanto, Wahiduddin Adams, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, Patrialis Akbar, dan Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Cholidin Nasir sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya, Presiden atau yang mewakili, tanpa dihadiri oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili. KETUA, ttd. Hamdan Zoelva Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 35 ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Arief Hidayat ttd. Muhammad Alim ttd. Aswanto ttd. Wahiduddin Adams ttd. Maria Farida Indrati ttd. Anwar Usman ttd. Patrialis Akbar ttd. Ahmad Fadlil Sumadi PANITERA PENGGANTI, ttd. Cholidin Nasir Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id