PUU
Tahun 2026
96/PUU-XXIV/2026
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Pemohon: Ngarijan Salim
Tanggal Putusan: 2026-05-12T15:15:00+07:00
Amar Putusan: Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
Teks Putusan
PUTUSAN
NOMOR 96/PUU-XXIV/2026
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,
[1.1]
Yang mengadili pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan
terakhir, menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:
Nama
:
Ngarijan Salim
Pekerjaan
:
Pedagang/Pengusaha
Alamat
:
Jalan Iman Bonjol Nomor 26 A Medan, Kelurahan
Madras Hulu, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan,
Provinsi Sumatera Utara
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 6 Februari 2026, memberi kuasa
kepada Muhammad Yani Rambe, S.H.I., Ardiansyah Putra Munthe, S.H.,
Muhammad Azmi, S.H., Rahmad Rizki Rambe, S.H., dan Santi Rambe, S.H., M.H.,
kesemuanya adalah Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Law Firm Arhsy &
Associates, beralamat di Jalan Tengku Raja Muda, Nomor 06, Kelurahan
Petapahan, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera
Utara.
Selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------------------- Pemohon;
[1.2]
Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon.
2. DUDUK PERKARA
[2.1]
Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal
5 Maret 2026 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 6
Maret 2026 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor
94/PUU/PAN.MK/AP3/03/2026 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara
Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 96/PUU-XXIV/2026 pada tanggal 9
2
Maret 2026, yang telah diperbaiki dan diterima Mahkamah pada tanggal 14 April
2026, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:
I.
KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI (“MAHKAMAH”)
1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 menyatakan:
“kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan
badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan
umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer,
lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah
Konstitusi”;
2. Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 menyatakan:
"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang
terhadap Undang- Undang Dasar memutus sengketa kewenangan
lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang
Dasar, memutus perubahan partai politik dan memutus perselisihan
tentang hasil pemilihan umum”;
3. Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman menyatakan:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada Tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945".
4. Bahwa Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan
Peraturan
Perundang-Undangan
sebagaimana
telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengatur
bahwa : “Dalam hal suatu UndangUndang diduga bertentangan dengan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”.
5. Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003
tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2004 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
3
Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menjadi Undang-
Undang, dan terakhir Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang
Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi, menyatakan:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945”.
6. Bahwa Pasal 1 ayat 3, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun
2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang,
menyatakan:
“Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 yang
selanjutnya disebut PUU adalah perkara konstitusi yang menjadi
kewenangan Mahkamah sebagaimana dimaksud dalam UUD NRI
Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
(UU MK), termasuk pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang (Perppu) sebagaimana dimaksud dalam Putusan
Mahkamah Konstitusi”.
7. Bahwa Pasal 2 ayat (1) jo ayat (5) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor
7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-
Undang, menyatakan:
(2). Objek Permohonan PUU adalah undang-undang dan Perppu
(5). Permohonan pengujian materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
adalah pengujian yang berknaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal
dan/atau bagian dari Undang-Undang atau Perppu yang dianggap
bertentangan dengan UUD NRI 1945.
8. Bahwa objek Permohonan yang diajukan Pemohon adalah materi muatan
Pasal 603 dan Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Nomor 1 Tahun
2023 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6842).
9. Bahwa dengan demikian Permohonan Pemohon termasuk ke dalam salah
satu kewenangan mengadili Mahkamah Konstitusi yaitu tentang menguji
materil Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, sehingga patut dan beralasan hukum bila Pemohon
meminta
agar
Mahkamah
menerima,
memeriksa
dan
mengadili
Permohonan yang Pemohon ajukan;
4
10. Bahwa Pasal 2 ayat (1) UU PTPK pengacuannya diganti dengan Pasal 603
KUHP dan Pasal 3 PTPK pengacuannya diganti dengan Pasal 604 KUHP
Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Nomor 1 Tahun 2023
Dan Tambahan Negara Nomor 6842), telah beberapa kali di uji dan diputus
oleh Mahkamah, sebagaimana berikut :
Putusan Nomor 003/PUU-IV/2006, yang dengan amar putusan pada
intinya menyatakan penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999
Jo. UU No. 20 Tahun 2001, sepanjang frasa yang berbunyi, “yang
dimaksud dengan ‘secara melawan hukum’ dalam Pasal ini mencakup
perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil,
yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan
perundang-undangan, namun apabila dianggap tercela karena tidak
sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam
masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana” bertentangan
dengan UUD RI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
Putusan Nomor 25/PUU-XIV/2016, yang dengan amar putusan pada
intinya menyatakan kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU
No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 bertentangan dengan
UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
11. Bahwa Putusan Nomor 003/PUU-IV/2006 menggunakan batu uji Pasal 28D
ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yang berbunyi, selanjutnya Putusan Nomor
25/PUU-XIV/2016, menggunakan batu uji Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat
(1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28 I ayat (4), Pasal 28 I
ayat (5) UUD NRI Tahun 1945;
12. Bahwa menurut Pasal 60 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang
Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi (UU MK), berbunyi: (1) Terhadap materi muatan ayat,
pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat
dimohonkan pengujian kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar
pengujian berbeda, Pasal 72 PMK 7/2025 menyatakan: (1) Terhadap materi
muatan, ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang- undang yang telah
5
diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan
dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat
alasan permohonan yang berbeda”;
13. Bahwa materi muatan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU TIPIKOR, yang telah
pernah beberapa kali dimohonkan uji materiil di mahkamah konstitusi
khususnya perkara Nomor 003/PUU-IV/2006 dan Nomor 25/PUU-XIV/2016,
terhadap Pasal 603 dan Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023
tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai acuan dan pengganti
dari Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU TIPIKOR, masih berpeluang
dimohonkan uji materiil, karena dasar pengujian Pemohon berbeda dan
alasan permohonan PEMOHON berbeda serta didukung dengan undang-
Undang berbeda yang berimplikasi pada materi muatan, ayat, pasal,
dan/atau bagian dalam undang-undang, perbedaan dimaksud adalah
sebagai berikut:
a. Jika
permohonan
dalam
perkara
Nomor
003/PUU-IV/2006
mendasarkan pada ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang
hanya menekankan alasannya pada hak untuk mendapatkan
pengakuan, jaminan, perlindungan kepastian hukum yang adil, serta
perlakuan yang sama dalam hukum berdasarkan Pasal 28D ayat (1)
UUD 1945, maka bedanya dengan alasan PEMOHON adalah:
PEMOHON mendasarkan pada ketentuan Pasal 1 ayat (3), Pasal
24 ayat (1), Pasal 24C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat
(1), Pasal 28H UUD NRI 1945, sebagai Batu Uji, disamping itu
alasan-alasan PEMOHON pula adalah ketidak efektifan Pasal 603
dan Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai acuan dan
pengganti dari Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU TIPIKOR, yang
penerapannya melanggar Prinsip Legitimasi, sebagai tindak lanjut
dari putusan perkara Nomor 003/PUU-IV/2006 yang secara
otomatis berbeda;
b. Jika Permohonan dalam perkara Nomor 25/PUU-XIV/2016 yang
menekankan
pentingnya
tanggungjawab
negara
menjalankan
pemerintahan negara berdasarkan prinsip-prinsip negara hukum
6
sebagaimana yang dijamin dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, Pasal 27
ayat (1), Pasal 28I ayat (4) dan Pasal 28I ayat (5) UUD 1945, namun
yang membedakan dengan Permohonan Pemohon ini adalah:
PEMOHON mendasarkan pada ketentuan Pasal 1 ayat (3), Pasal
24 ayat (1), Pasal 24C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat
(1), Pasal 28H UUD NRI 1945, sebagai Batu Uji, disamping itu
alasan-alasan PEMOHON adalah ketidak efektifan Pasal 603 dan
Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana sebagai acuan dan pengganti dari
Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU TIPIKOR, dalam penerapannya
sebagai konsekuensi dari putusan perkara Nomor 003/PUU-
IV/2006 dan putusan perkara Nomor 25/PUU-XIV/2016;
14. Dengan demikian karena karena dasar pengujian Permohonan dan alasan
permohonan Pemohon berbeda dengan perkara Nomor 003/PUU-IV/2006
dan Nomor 25/PUU-XIV/2016, serta didukung dengan nomenklatur undang-
undang berbeda yang berimplikasi pada materi muatan, ayat, pasal,
dan/atau bagian dalam undang-undang, maka Permohonan ini tidak Ne Bis
In Idem, dan oleh karena Permohonan Pemohon adalah tentang pengujian
Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia
Tahun
1945,
maka
Mahkamah
berwenang
mengadili
Permohonan ini.
II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON
1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi mengatur:
(1) Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan
konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:
a. perorangan warga negara Indonesia;
b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan
sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
c. badan hukum publik atau privat;
d. lembaga negara.”
2. Bahwa penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan:
7
“yang dimaksud dengan ‘hak konstitusional” adalah hak-hak yang
diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945”.
3. Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor
24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi beserta penjelasannya,
terdapat 2 (dua) syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah
Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam perkara
pengujian undang-undang atau Perppu, yaitu: (a) terpenuhinya kualifikasi
untuk bertindak sebagai Pemohon, dan (b) adanya hak dan/atau
kewenangan konstitusional dari Pemohon yang dirugikan dengan
berlakunya suatu undang-undang atau Perppu.
4. Kualifikasi Pemohon dalam Permohonan ini adalah sebagai “Perorangan
warga negara Indonesia” berdasarkan kartu tanda penduduk Pemohon
maka oleh karena itu pemohon telah memenuhi kualifikasi yang
dipersyaratkan.
5. Bahwa mengenai kerugian konstitusional, mahkamah telah memberikan
pengertian yang jelas dan Batasan yang tegas tentang kerugian
konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang atau
Perppu, yakni harus memenuhi lima syarat sebagaimana diatur dalam
Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025
tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-undang, yang
berbunyi sebagai berikut:
“Pasal 4 ayat (2)”
(2) Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-
undang atau Perppu apabila:
a. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang
diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945;
b. hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh
berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan
pengujian;
c. kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan
aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran
yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
d. ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan
berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan
pengujian; dan
e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan,
kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak
akan terjadi.
8
6. Kelima syarat kerugian konstitusional sebagaimana diuraikan dalam
Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tersebut bersifat
kumulatif sehingga harus dipenuhi semuanya, PEMOHON sampaikan
sebagai berikut:
6.1.
Terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai Pemohon, yang
mana dalam hal ini Pemohon selaku perorangan warga negara
Indonesia yang memiliki hak konstitusional yang dijamin oleh UUD
NRI Tahun 1945 yaitu hak atas jaminan perlindungan hak asasi
manusia sebagai ciri negara hukum, konsekuensi dari Pasal 1 ayat
(3) UUD NRI Tahun 1945, yang menyatakan “Negara Indonesia
adalah negara hukum”. Pemohon berhak untuk mendapatkan
pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil
serta perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagaimana Pasal
28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yang menyatakan, “Setiap orang
berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum
yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”, dan disaat
yang bersamaan Pemohon berhak bebas atas perlakuan yang
bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan
perlindungan terhadap perlakuan yang diskriminatif itu sebagaimana
Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, yang menyatakan, “Setiap
orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas
dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap
perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”;
6.2.
Bahwa pada Tahun 2020 PEMOHON ingin menjual tanah dan
bangunan milik PEMOHON, karena atas bangunan milik PEMOHON
pada tahun 1998 bangunan PT Al Ichwan Garment Factory pernah
terbakar, maka untuk memenuhi kewajiban PEMOHON, sebagai
wajib pajak, maka PEMOHON mengajukan keberatan terhadap pajak
PBB terutang karena menyangkut bangunan yang telah lama rusak
dan
terbakar
sehingga
meminta
bantuan
untuk
dilakukan
penyesuaian dengan alasan bangunan sudah ada yang terbakar dan
sebagian sudah hancur, karena menurut PEMOHON Nilai Jual Obyek
Pajak Pajak Bumi Dan Bangunan (NJOP PBB) tidak sama dengan
Nilai Jual Obyek Pajak Pajak Bumi Dan Bangunan (NJOP PBB)
9
sebelum terjadi kebakaran, Drs. H. Edy Zakwan, M.M. selaku Kepala
Bidang Pajak Bumi dan Bangunan pada Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Deli Serdang Tahun 2020, seteah dilakukan penyesuaian
atas permintaan PEMOHON yang sah secara konstitusional, sesuai
dengan
Pasal
2
Peraturan
Menteri
Keuangan
RI
No.
82/PMK.03/2007, Pemohon malah dituntut dan diadili dengan Pasal
2 ayat (1) dan Pasal 3 UU TIPIKOR, yang telah pernah beberapa kali
dimohonkan uji materiil di mahkamah konstitusi khususnya perkara
Nomor 003/PUU-IV/2006 dan Nomor 25/PUU-XIV/2016, terhadap
Pasal 603 dan Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023
tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan demikian hak
dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan;
6.3.
Bahwa PEMOHON yang mengajukan keberatan terhadap pajak PBB
terutang sebagaimana dimaksud di atas, yang sah secara
konstitusional, sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan
RI No. 82/PMK.03/2007, Pemohon malah dituntut dan diadili dengan
Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU TIPIKOR, yang telah pernah
beberapa kali dimohonkan uji materiil di mahkamah konstitusi
khususnya perkara Nomor 003/PUU-IV/2006 dan Nomor 25/PUU-
XIV/2016, terhadap Pasal 603 dan Pasal 604 Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,
secara actual telah merugikan PEMOHON, PEMOHON sebagai
wajib pajak yang taat hukum dan berpartisipasi dalam membangun
negara malah dikriminalisasi melalui UU PTPK, sehingga atas
Putusan Perkara Nomor: 1771 PK/Pid.Sus/2025 Juncto Putusan
Nomor: 2638 K/Pid.Sus/2024 No: 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn.
Tanggal 02 Oktober 2023, secara aktual PEMOHON tidak dapat lagi
menjalankan usaha-usaha Pemohon dengan dikodifikasinya kembali
pasal tersebut dalam KUHP tanpa ukuran yang jelas akan merugikan
PEMOHON dalam mengajukan Upaya hukum luar biasa dalam hal
Peninjauan Kembali Tahap ke II (PK-II);
6.4.
Bahwa hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan
berlakunya Pasal 2 ayat (1) UU PTPK pengacuannya diganti dengan
10
Pasal 603 KUHP dan Pasal 3 PTPK pengacuannya diganti dengan
Pasal 604 KUHP, PEMOHON uraikan sebagai berikut:
-
Bahwa Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 “Kekuasaan kehakiman
merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan
peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”, secara tegas
telah memberikan jaminan terhadap Lembaga peradilan untuk
menegakkan hukum dan keadilan dari sisi PEMOHON sebagai
Terpidana, maka atas penerapan “Pasal 2 ayat (1) UU PTPK
pengacuannya diganti dengan Pasal 603 KUHP dan Pasal 3
PTPK pengacuannya diganti dengan Pasal 604 KUHP, pasca
putusan MK perkara Nomor 003/PUU-IV/2006 dan Nomor
25/PUU-XIV/2016
yang
sesungguhnya
telah
kehilangan
keefektifan (tidak dapat lagi diimplementasikan) meskipun tidak
kehilangan keabsahannya, karena pengimplementasian dari
Pasal tersebut akan mengakibatkan Yurisdiksi Bebas pada
aparat penegak hukum, sebelum putusan a quo, Pengadilan
Tindak Pidana Korupsi dapat merambah seperti jaring laba-laba
melampaui yurisdiksinya, namun pasca Putusan a quo, Yurisdiksi
Pengadilan Pajak, Pengadilan Perikanan, Pengadilan Hak Asasi
Manusia tidak lagi dapat ditarik dalam Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi, namun PEMOHON dalam perkara pajak yang
seharusnya dalam yurisdiksi Pengadilan Pajak malah ditarik ke
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, hal tersebut telah mengambil
paksa kewenangan konstitusional PEMOHON;
-
Putusan
MK
perkara
Nomor
003/PUU-IV/2006,
telah
menyatakan “perbuatan melawan hukum” yang dimaksud dalam
Pasal 2 ayat 1 UU TIPIKOR bertentangan dengan Undang-
Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan telah pula
dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.”
Putusan a quo pada pokoknya menegaskan “Perbuatan
Melawan Hukum Materiel” dalam fungsi positif telah kehilangan
legitimasi, maka secara mutatis mutandis hanya dapat ditafsirkan
sebagai “Perbuatan Melawan Hukum Formil”, sedangkan Pasal
2 ayat (1) UU PTPK pengacuannya diganti dengan Pasal 603
11
KUHP tidak memuat Actus Reus, maka atas penerapannya
secara otomatis adalah akseptasi dari analogi yang tidak
dikehendaki oleh hukum pidana, dengan demikian hak
konstitusional Pemohon atas Kepastian hukum, dan dapat
memperediksi keberlakuan hukum telah dirugikan, sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan
“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan,
dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di
hadapan hukum;
-
Bahwa atas penerapan analogi pada Pasal 2 ayat (1) UU PTPK
pengacuannya diganti dengan Pasal 603 KUHP dalam perkara
PEMOHON Putusan Perkara Nomor : 1771 PK/Pid.Sus/2025
Juncto Putusan Nomor: 2638 K/Pid.Sus/2024 No: 32/Pid.Sus-
TPK/2023/PN Mdn. Tanggal 02 Oktober 2023, terkait pajak yang
seharusnya merujuk pada UU Pajak/ UU KUP (Ketentuan Umum
dan Tata Cara Perpajakan) sebab telah memiliki karakteristik
khusus (lex specialis systematis), dan telah mengatur ketentuan
hukum pidana materiil dan formil yang semestinya masuk dalam
Yurisdiksi Pengadilan Pajak, malah ditarik dalam perkara tindak
pidana korupsi oleh Mahkamah Agung dengan pengandaian
(Analogi) “melawan hukum” dalam tindak pidana perpajakan
sebagai “perbuatan melawan hukum” dalam tindak pidana
korupsi, padahal dalam kedudukannya sebagai sama-sama Lex
Specialis, telah melanggar hak konstitusional PARA PEMOHON
yaitu hak atas jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana
diamanatkan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan telah melanggar
hak- hak untuk mendapatkan perlindungan atas kehormatan dan
martabat kemanusiaan serta perlindungan dari ancaman
ketakutan sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 28G ayat (1)
UUD 1945;
-
Apabila Pasal 603 KUHP dan Pasal 604 KUHP dinyatakan
inkonstitusional
atau
inkonstitusional
bersyarat
atau
konstitusional bersyarat dengan dikabulkannya permohonan
PEMOHON ini, niscaya kerugian konstitusional yang dialami
12
PEMOHON tidak lagi atau tidak akan terjadi, karena materi
muatannya lebih mengandung keadilan dan kepastian hukum
yaitu dipersyaratkannya terjadi penyuapan atau setidak-tidaknya
pihak yang diperkaya atau diuntungkan meliputi si pelaku secara
langsung maupun tidak langsung, orang lain atau korporasi dan
unsur kerugian keuangan negara atau perekonomian negara
dihapuskan.
7. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka menurut hukum
PEMOHON memiliki legal standing (kedudukan hukum) untuk mengajukan
Permohonan a quo sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) UU
MK dan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi
Nomor 7 Tahun 2025.
III.
ALASAN-ALASAN PERMOHONAN
1. Bahwa sejarah pemberantasan korupsi di Indonesia ditandai dengan
diberlakukannya Peraturan Pemberantasan Korupsi yaitu Peraturan
Penguasa Militer Nomor Prt/PM/06/1957 tanggal 9 April 1957, Peraturan
Penguasa Militer Nomor Prt/PM/03/1957 tanggal 27 Mei 1957, Peraturan
Penguasa Militer Nomor Prt/PM/011/ 1957 tanggal 1 Juli 1957, Peraturan
Penguasa
Perang
Nomor
Prt/Prp/013/1958
tentang
Peraturan
Pemberantasan Korupsi, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang
Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi,
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 diganti dengan Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, (Tri Andrisman, 2005.
Delik-Delik di Luar KUHP: Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana
Pencucian Uang. Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila. hlm. 14-
24.);
2. Bahwa pada ada awal era reformasi, pemerintah berusaha memperbaiki
keadaan birokrasi Indonesia, yaitu dengan dikeluarkannya beberapa
peraturan yang mengatur tentang pemberantasan Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (KKN) dan menciptakan aparat pemerintah yang bersih dan
bertanggung jawab. Diantaranya adalah Tap MPR No. XI/MPR/1998
tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN; Undang-
undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang
13
Bersih dan Bebas KKN; dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Undang-Undang Nomor 30
tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Selain itu, berbagai
peraturan perundangundangan yang terkait dengan upaya pemberantasan
korupsi juga dikeluarkan antara lain, Keppres Nomor 44 Tahun 2000
tentang Komisi Ombudsmen Nasional, sebagai tindak lanjut dari Keppres
Nomor 155 Tahun 1999 tentang Tim Pengkajian Pembentukan Lembaga
Ombudsmen Nasional; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001
tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2000 tentang Pelaporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan Peraturan Pemerintah
Nomor 274 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah;
3. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, maka ruang lingkup tindak
pidana korupsi terdiri dari 2 (dua) kelompok tindak pidana, yaitu:
I.
Kelompok tindak pidana dalam Bab II yang berjudul “Tindak Pidana
Korupsi” yaitu delik-delik yang langsung berhubungan dengan
perbuatan melakukan atau menunjang terjadinya korupsi, diatur dalam
Pasal 2 sampai Pasal 16 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan
Tindak Pidana Gratifikasi yang diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2001.
II. Kelompok tindak pidana dalam Bab III yang berjudul “Tindak Pidana
Lain Yang Berkaitan Dengan Tindak Pidana Korupsi” yaitu delik-delik
yang berhubungan dengan proses penyidikan, penuntutan, dan
persidangan perkara korupsi, diatur dalam Pasal 21 sampai Pasal 24
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.
4. Berdasarkan pembagiannya, bentuk perbuatan yang merupakan tindak
pidana korupsi “murni” adalah perbuatan sebagaimana yang diatur dalam
Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, yaitu (1)
secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri
atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan
negara atau perekonomian negara; (2) menguntungkan diri sendiri atau
14
orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan,
kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau
kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau
perekonomian negara;
5. Bahwa perbedaan pandangan, konsep dan penerapan Pasal 2 dan Pasal
3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, mengakibatkan kedua pasal
tersebut beberapa kali dilakukan uji materil di mahkamah konstitusi
khususnya dalam perkara Putusan Nomor 003/PUU-IV/2006 dan Nomor
25/PUU-XIV/2016 yang secara signifikan telah menggesar maksud dan
pengertian “tindak pidana korupsi”;
5.1. Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 003/PUU-IV/2006
tertanggal 25 Juli 2006 yang menyatakan bahwa penjelasan Pasal 2
ayat (1) tersebut “akan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar
Republik Indonesia Tahun 1945 dan oleh karena itu dinyatakan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat”, dalam pertimbangannya,
antara lain, MK menyebutkan bahwa: (…) dalam materiele
wederrechtelijkheid ukuran yang dipergunakan dalam hal ini adalah
hukum atau peraturan tidak tertulis, rasa keadilan (rechtsgevoel),
norma kesusilaan atau etik, dan norma-norma moral yang berlaku di
masyarakat telah cukup untuk menjadi kriteria satu perbuatan
tersebut merupakan tindakan yang melawan hukum, meskipun
hanya dilihat secara materiil. Penjelasan dari pembuat undang-
undang ini sesungguhnya bukan hanya menjelaskan Pasal 2 ayat (1)
tentang unsur melawan hukum, melainkan telah melahirkan norma
baru, yang memuat digunakannya ukuran-ukuran yang tidak tertulis
dalam undang-undang secara formal untuk menentukan perbuatan
yang dapat dipidana. Penjelasan yang demikian telah menyebabkan
kriteria perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) yang
dikenal dalam hukum perdata yang dikembangkan sebagai
jurisprudensi
mengenai
perbuatan
melawan
hukum
(onrechtmatigedaad), seolah-olah telah diterima menjadi satu ukuran
melawan hukum dalam hukum pidana (wederrechtelijkheid). Oleh
karena itu, apa yang patut dan yang memenuhi syarat moralitas dan
rasa keadilan yang diakui dalam masyarakat, yang berbeda-beda
15
dari satu daerah ke daerah lain, akan mengakibatkan bahwa apa
yang di satu daerah merupakan perbuatan yang melawan hukum, di
daerah lain boleh jadi bukan merupakan perbuatan yang melawan
hukum;
5.2. Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 25/PUU-XIV/2016
tanggal 25 Januari 2017, Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan
Putusan Nomor 25/PUU-XIV/2016, Amar Putusan menyatakan;
“Menyatakan kata ‘dapat’ dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor
31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan
hukum mengikat”, Putusan ini pada intinya menyatakan bahwa kata
“dapat” dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-undang Nomor
31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) bertentangan
dengan konstitusi dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat,
dengan hilangnya kata “dapat” ini, maka otomatis, seseorang baru
dapat dikatakan melanggar Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor
jika perbuatan seorang tersebut telah menimbulkan kerugian Negara
secara nyata (rill), atau kerugian dengan sifat actual loss, dan tidak
lagi mengakomodir kerugian Negara yang masih bersifat potensi,
atau potential loss, dengan demikian delik korupsi yang selama ini
sebagai
delik
formil
berubah
menjadi
delik
materil
yang
mensyaratkan ada akibat yakni unsur kerugian keuangan negara
harus dihitung secara nyata/pasti. Ini berarti, Sejak diucapkannya
putusan a quo, maka keberlakuan delik dalam Pasal 2 ayat (1) dan
Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi telah bergeser maknanya karena sudah dinyatakan tidak
berlaku dan bertentangan dengan UUD 1945.
6. Bahwa pasca Putusan MK No: 003/PUU-IV/2006 tertanggal 25 Juli 2006
bersifat
final
and
binding
tersebut,
Mahkamah
Agung
telah
16
menyimpanginya dengan Putusan MA No. 103 K/Pid/2007 tanggal 28
Februari 2007, MA tetap memberi makna ‘perbuatan melawan hukum’
yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun
1999 baik dalam arti formil, maupun materiil dengan alasan:
-
Bahwa dengan putusan MK tersebut, makna melawan hukum dalam
Pasal 2 ayat (1) menjadi tidak jelas, sehingga berdasarkan doktrin
Sens-Clair (la doctrine du sens clair), hakim harus melakukan
penemuan hukum. Dengan memperhatikan Pasal 28 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 2004, hakim dalam mencari makna ‘melawan
hukum’, seharusnya mencari dan menemukan kehendak publik yang
bersifat melawan hukum pada saat ketentuan tersebut diberlakukan
pada kasus konkret;
-
Bahwa dalam Pertimbangan Putusan MA No. 103 K/Pid/2007 tanggal
28 Februari 2007, menuat: (…) tidak berkelebihan Mahkamah Agung
untuk mengemukakan pendiriannya tentang makna “perbuatan
melawan hukum” yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-
Undang No. 31 tahun 1999, setelah terbitnya putusan Mahkamah
Konstitusi tanggal 25 Juli 2006, No. 003/PUU-IV/2006 yang
menyatakan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 20 tahun
2001 jo. Undang-Undang No. 31 tahun 1999 “akan bertentangan
dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan
telah pula dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.”
Bahwa in casu Mahkamah Agung tetap memberi makna ”perbuatan
melawan hukum” yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-
Undang No. 31 tahun 1999, baik dalam arti formil maupun dalam arti
materiil, mengingat alasan-alasan sebagai berikut:
1. Bahwa dengan dinyatakannya penjelasan Pasal 2 ayat (1)
Undang-Undang No. 20 tahun 2001 jo. Undang-Undang No. 31
tahun 1999 sebagai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar
Republik Indonesia Tahun 1945 dan telah dinyatakan pula tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka yang dimaksud
dengan unsur ”melawan hukum” dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-
Undang tersebut menjadi tidak jelas rumusannya, oleh karena itu
17
berdasarkan doktrin “Sens-Clair” (la doctrine du senclair) hakim
harus melakukan penemuan hukum dengan memperhatikan:
a. bahwa Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004
yang menentukan “Hakim wajib menggali, mengikuti dan
memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup
dalam masyarakat”, karena menurut Pasal 16 ayat (1) Undang-
Undang No. 4 tahun 2004, “Pengadilan tidak boleh menolak
untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang
diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang
jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya”;
b. bahwa Hakim dalam mencari makna “melawan hukum”
seharusnya mencari dan menemukan kehendak publik yang
bersifat unsur pada saat ketentuan tersebut diberlakukan pada
kasus konkret (bandingkan M. Yahya Harahap, SH.,
Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Edisi
Kedua, halaman 120);
c. bahwa Hamaker dalam keterangannya Het recht en de
maatschappij dan juga Recht, Wet en Rechter antara lain
berpendapat
bahwa
hakim
seyogianya
mendasarkan
putusannya sesuai dengan kesadaran hukum dan penerapan
hukum yang sedang hidup di dalam masyarakat ketika putusan
itu dijatuhkan. Dan bagi I.H. Hymans (dalam keterangannya :
Het recht der werkelijkheid), hanya putusan hukum yang sesuai
dengan kesadaran hukum dan kebutuhan hukum warga
masyarakatnya
yang
merupakan
“hukum
dan
makna
sebenarnya” (Het recht der werkelijkheid) (lihat Prof. Dr.
Achmad Ali. SH. MH. Menguak tabir hukum (suatu kajian
Filosofis dan Sosiologis). Cetakan ke-II (kedua), 2002,
hal.140);
d. bahwa ”apabila kita memperhatikan Undang-Undang, ternyata
bagi kita, bahwa Undang-Undang tidak saja menunjukkan
banyak kekurangan-kekurangan, tapi seringkali juga tidak
jelas. Walaupun demikian hakim harus melakukan peradilan.
Teranglah, bahwa dalam hal sedemikian Undang-Undang
18
memberi kuasa kepada hakim untuk menetapkan sendiri
maknanya ketentuan Undang-Undang itu atau artinya suatu
kata yang tidak jelas dalam suatu ketentuan Undang- Undang.
Dan hakim boleh menafsir suatu ketentuan Undang-Undang
secara
gramatikal
atau
historis
baik
“recht
maupun
wetshistoris” (Lie Oen Hok, Jurisprudensi sebagai Sumber
Hukum, Pidato diucapkan pada waktu peresmian Pemangkuan
Jabatan Guru Besar Luar Biasa dalam Ilmu Pengantar Ilmu
Hukum dan Tata Hukum Indonesia pada Fakultas Hukum dan
Pengetahuan Masyarakat di Universitas Indonesia di Jakarta,
pada tanggal 19 September 1959, hlm. 11);
e. bahwa Mahkamah Agung dalam hubungan dengan perkara ini
adalah akan mengadopsi ajaran prioritas baku dari Gustav
Radbruch yang berpendapat tujuan hukum berdasarkan
prioritas adalah keadilan, manfaat, baru kepastian hukum;
2. Bahwa memperhatikan butir 1 tersebut, maka Mahkamah Agung
dalam memberi makna unsur “secara melawan hukum” dalam
Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-
Undang No. 20 Tahun 2001 akan memperhatikan doktrin dan
Yurisprudensi Mahkamah Agung yang berpendapat bahwa unsur
“secara melawan hukum” dengan tindak pidana korupsi adalah
mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun
materiil dan mengenai perbuatan melawan hukum dalam arti
materiil yang meliputi fungsi positif dan negatifnya ”;
7. Bahwa menurut PEMOHON alasan dan pertimbangan Mahkamah Agung
dalam Putusan No. 103 K/Pid/2007 tanggal 28 Februari 2007 yang dengan
tegas mengesampingkan Putusan MK No: 003/PUU-IV/2006 tertanggal 25
Juli 2006 adalah cacat secara logika dan tidak memiliki sifat legitimasi
secara hukum;
7.1. Bahwa dengan mengesampingkan Putusan MK No: 003/PUU-
IV/2006 tertanggal 25 Juli 2006 mahkamah agung telah memperluas
legislasi yudisialnya secara keliru dengan menganggap doktrin dan
Yurisprudensi Mahkamah Agung sebagai hukum, padahal Doktrin
dan Yurisprudensi hanyalah sebagai sumber hukum, sebaliknya
19
Putusan MK No: 003/PUU-IV/2006 tertanggal 25 Juli 2006 adalah
hukum;
7.2. Bahwa
dengan
meluasnya
cakupan
legislasi
yudisial
MA
sebagaimana dimaksud dalam Putusan MA No. 103 K/Pid/2007
tanggal 28 Februari 2007 dalam menafsirkan unsur “melawan
hukum” dalam Pasal 2 ayat (1) UU TIPIKOR sebagaimana diubah
menjadi Pasal 603 KUHP dengan sendirinya MA telah bertindak
dalam
kualifikasi
“Yurisdiksi
Bebas”
yang
mengakibatkan
pengambilan keputusan berdasarkan norma tersebut menjadi tidak
memiliki sifat legitimasi secara hukum (illegitimate), analisa tersebut
adalah konsekuensi logis dari penyimpangan terhadap tatanan
hukum sebagaimana dimuat dalam UUD 1945, hal tersebut dapat kita
lihat dari struktur logis dengan asumsi yang disusun dalam proposisi
sebagai berikut:
1. WNI telah memberikan persetujuan bahwa aturan-aturan dibuat
dan diberlakukan secara patut oleh badan legislative (DPR RI),
dan demikian mereka wajib mematuhinya;
2. Ketika para hakim (APH) menetapkan aturan-aturan yang dibuat
dan diberlakukan oleh legislative (DPR RI), WNI wajib mematuhi
sebagai konsekuensi dari butir satu (1);
3. Semua Keputusan yudisial (hakim) merupakan penerapan dari
Undang-Undang yang diberlakukan secara sepatutya;
4. Dengan demikian, WNI wajib mematuhi Keputusan yudisial.
Bahwa Premis-Premis yang PEMOHON uraikan diatas dapat dibaca
dengan
Silogisme
Hipotetis,
maka
masing-masing
Premis
bergantung pada premis sebelumnya, oleh karena itu butir (1)
menyatakan legitimasi aturan-aturan legislatif sehingga butir (2),
yakni pengambilan keputusan oleh Hakim bersifat Legimate bila
Hakim menerapkan aturan-aturan legislatif, bentuk logis dari butir (2)
“jika hakim menerapkan aturan-aturan yang dibuat dan diberlakukan
oleh legislatif secara patut, maka keputusan hakim (yudisial) bersifat
Legitimate” sebaliknya ““jika hakim tidak menerapkan aturan-aturan
secara patut sebagaimana yang dibuat dan diberlakukan oleh
20
legislatif, maka keputusan hakim (yudisial) tersebut tidak bersifat
Legitimate”;
7.3. Oleh karena Mahkamah Konstitusi memiliki otoritas dan legitimasi
berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) Jo.
Pasal 57 UU Mahkamah Konstitusi, maka Keputusan-Keputusan
Mahkaman Agung yang menyimpangi Putusan MK No: 003/PUU-
IV/2006 tertanggal 25 Juli 2006 yang telah bersifat final dan mengikat,
adalah keputusan bersifat illegitimate;
8. Bahwa hal yang paling mendasar sebagai konsekuensi logis dari Putusan
MK No: 003/PUU-IV/2006 tertanggal 25 Juli 2006 yang bersifat final and
binding tersebut khususnya terhadap Pasal 2 ayat (1) UU TIPIKOR telah
kehilangan keefektifan meskipun tidak kehilangan keabsahannya, putusan
a quo secara tegas menyatakan “Perbuatan Melawan Hukum Materiel”
dalam fungsi positif dianggap sebagai pelanggaran Asas Legalitas
sekaligus akseptasi dari analogi yang tidak dikehendaki oleh hukum
pidana, maka secara mutatis mutandis hanya dapat ditafsirkan sebagai
“Perbuatan Melawan Hukum Formil”;
8.1.
Meskipun“Perbuatan Melawan Hukum Materiel dalam Fungsi
Negatif” pada Pasal 2 ayat (1) UU TIPIKOR tidak secara tegas
dinyatakan dapat diimplementasikan pasca Putusan MK No:
003/PUU-IV/2006, maka hal tersebut adalah sebagai konsekuensi
logis hapusnya “Perbuatan Melawan Hukum Materiel dalam Fungsi
Positif” tanpa menghilangkan keabsahan dari pasal aquo;
8.2.
Bahwa doktrin atas penggunaan Perbuatan Melawan Hukum
Materiel hanya dapat digunakan dalam kaitan alasan-alasan untuk
menghapuskan tindak pidana (di luar undang-undang), sehingga
harus digunakan melalui fungsi negatifnya pun dengan berbagai
persyaratan yang ketat;
8.3.
Bahwa paradoks sebagai ironi dari penerapan Pasal 2 ayat (1) UU
TIPIKOR adalah fakta penerapannya dalam fungsi Positif, padahal
penggunaan Perbuatan Melawan Hukum Materiel sangat dihindari
sebagai konsekuensi dari Positivisme Hukum;
8.4.
Bahwa menghindari penerapan “Perbuatan Melawan Hukum
Materiel” baik dalam fungsi negatif maupun positif disamping untuk
21
menjamin kepastian hukum (asas legalitas) adalah untuk
menghindari “Yurisdiksi Bebas” dari hakim (Yudikatif) yang
memperluas Fungsi Yudisialnya dengan menabrak Prinsip
Legitimasi dalam tatanan negara hukum khususnya tentang
pembagian kekuasaan, dalam hal ini Legislatif;
8.5.
Bahwa penerapan “Perbuatan Melawan Hukum Materiel” dalam
fungsi positif tanpa Operator Norma yang tegas sebagai Actus Reus
akan mengakibatkan Hakim (yudikatif) terpaksa menggunakan
Analogi sebagai konsekuensi logis tanpa jalan keluar, sehingga
Pasal 2 ayat (1) UU TIPIKOR akan berlaku seperti jaring laba-laba
dan bertindak sapu jagad, padahal kondisi demikian dilarang dalam
system hukum positif;
8.6.
Sikap mengesampingkan Mahkamah Agung dalam Putusan No.
103 K/Pid/2007 tanggal 28 Februari 2007 atas Putusan MK No:
003/PUU-IV/2006 tertanggal 25 Juli 2006 adalah menyalahi
(pembangkangan) terhadap Prinsip Legitimasi dalam sebuah
negara hukum, dengan mendalilkan Doktrin dan Yurisprudensi
sebagai alasan atas pemberlakuan Pasal 2 ayat (1) UU TIPIKOR
baik dalam fungsi negative maupun positif telah merusak tatanan
hukum, sebab telah mempersamakan bahkan menegasikan
Putusan MK No: 003/PUU-IV/2006 yang mempunyai sifat
keabsahan (berlaku dan mengikat) sebagai hukum dengan sumber
hukum (doktrin dan yurisprudensi);
9. Bahwa dalam menguji keabsahan dan keefektifan dari sebuah norma
hukum, lazimnya menggunakan silogisme normatif sebagai alat untuk
menguji keselarasan antara UUD 1945 sebagai Premis Mayor dalam
posisi
hirarki
Superordinat
dengan
(berbanding)
Undang-
Undang/PERPPU dalam posisi Subordinat sebagai Premis Minor, dengan
demikian kita akan memperoleh kesimpulan (Konklusi) yang terhindar dari
cacat logika;
9.1.
Bahwa Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan “Negara Indonesia
adalah negara hukum”, maka konsep “Negara Hukum” yang benar
adalah “negara yang diatur atas hukum berdasarkan prinsip
legitimasi”, menurut PEMOHON konsep (definisi) tersebut cukup
22
sederhana untuk dijadikan sebagai batu uji, sebagai akar dari
segala tindakan bernegara yang menganut positivisme hukum;
9.2.
Bahwa Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 “Kekuasaan kehakiman
merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan
peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”, konsep
“kekuasaan yang merdeka” adalah sebagai implikasi dari
pembagian kekuasaan dalam negara demokrasi yang menganut
konsep negara hukum, Lembaga Yudikatif berdasarkan Prinsif
Legitimasi secara atribusi (UUD 1945/UU) diberi kewewenangan
untuk menyelenggarakan peradilan dengan tujuan penegakan
hukum dan keadilan, sehingga hukum yang ditegakkan dalam
peradilan adalah hukum yang abash dan efektif berdasarkan prinsif
legitimasi khususnya dalam hal hukum pidana, konsekuensinya
Lembaga Yudikatif hanya diperkenankan menerapkan hukum jika
telah memiliki legitimasi yang diberikan oleh konstitusi, misalnya
“hukum adat hanya bisa diterapkan oleh organ penegak hukum jika
mereka diberikan wewenang oleh konstitusi dalam pengertian
hukum
positif,
jika
legitimasi
konstitusi
tidak
ada
atas
penerapannya, maka tidak boleh diterapkan”, selanjutnya konsep
“Keadilan” dalam pasal a quo khususnya berkaitan dengan hukum
pidana adalah konsep sebagai alasan pembenar dan peniadaan
pidana bukan sebaliknya yang berimplikasi terjadinya Petitio
Principii (kekeliruan logika yang mengacu pada prinsip yang sedang
dipermasalahkan, seolah-olah prinsip itu sudah ditetapkan;
9.3.
Bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan “Mahkamah
Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir
yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang
terhadap undang-undang dasar, memutus sengketa kewenangan
lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-
undang dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus
perselisihan tentang hasil pemilihan umum”
9.4.
Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan “Setiap orang
berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian
hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”,
23
secara sederhana dapat dipahami sebagai pengejewantahan Asas
Legalitas, dari sudut pandang teori hukum positif, tidak ada fakta
yang dengan sendirinya merupakan pelanggaran, yakni terlepas
dari konsekuensi yang ditetapkan oleh tata hukum, tidak ada MALA
INSE yang ada hanyalah MALA PROHIBITA, ini hanyaalah
konsekuensi dari prinsip yang secara umum dikenal sebagai hukum
pidana: “NULLUM CRIMEN SINE LEGE, NULLA POENA SINE
LEGE” dan prinsip yang hanya berlaku untuk hukum pidana, yang
tidak hanya untuk pidana umum juga semua pelanggaran, tidak
hanya untuk penghukuman namun juga untuk semua sanksi
hanyalah konsekuensi dari POSITIVISME HUKUM, secara a
contrario “tatanan hukum mengatur prilaku manusia tidak hanya
secara positif dengan memerintahkan atau melarang prilaku
tertentu, namun juga secara negative dengan tiadanya larangan
berarti diizinkan secara hukum”;
9.5.
Bahwa Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 “Setiap orang berhak atas
perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan
harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa
aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau
tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”,
10. Bahwa menurut PEMOHON konsep “Tindak Pidana Korupsi” sebenarnya
menuju sempurna pasca Putusan MK No. 25/ PUU-XIV/2016 tanggal 25
Januari 2017, konstruksi konsep tindak pidana korupsi semakin jelas dan
pasti, Amar Putusan menyatakan; “Menyatakan kata ‘dapat’ dalam Pasal
2 ayat (1) dan Pasal 3 UU TIPIKOR bertentangan dengan UUD 1945 dan
tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”, putusan a quo merupakan
penegasan atas konsep-konsep yang dicoba-coba ditarik sebagai
“keuangan negara” dan “perekonomian negara”;
10.1. Bahwa menjadikan Pasal 33 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 sebagai
norma dasar dari penentuan keuangan dan perekonomian negara
akan mengakibatkan kontradiksi logis, bunyi pasal “Bumi dan air
dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh
Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran
rakyat”, di sisi lain Indonesia sebagai negara hukum akan
24
kehilangan maknanya menjadi negara kekuasaan, hal tersebut
akibat dari generalisasi makna penguasaan menjadi kepemilikan,
hal tersebut dapat kita pahamai melalui konsep “menguasai negara”
yang luas sebagaimana dimaksud Mahkamah Konstitusi dalam
Putusan Perkara Uji Materi UU No. 22 Tahun 2001, namun sifat dari
UUD 1945, dalam kaitannya dengan kerugian keuangan dan
perekonomian negara telah dipertegas melalui Putusan MK No. 25/
PUU-XIV/2016;
10.2. Bahwa norma dasar dari keuangan negara atau perekonomian
negara secara tegas dan koprehensip dimuat dalam Pasal 23 BAB
VIII
(HAL
KEUANGAN)
UUD
NRI
1945,
mengandaikan
“perekonomian
nasional”
dengan
“perekonomian
negara”
sebagaimana
dimaksud
pada
Pasal
33
BAB
XIV
(PEREKONOMIAN NASIONAL DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL)
UUD NRI 1945 samasekali tidak selaras baik dari segi Eksistensi,
Substansi dan Esensi, sederhananya “Negara” sebagai kuantitas
disisi lain “Nasional” sebagai kualitas, maka pengandaian sesuatu
“kuantitas” dengan “kualiatas” adalah hal yang tidak diterima dalam
semua konsep logika, sehingga dalam menentukan Norma Dasar
untuk
menciptakan
Undang-Undang
Positif
haruslah
ada
keselarasan, dengan demikian ketidak selarasan antara Pasal 33
UUD NRI dengan keuangan Negara mengakibatkan perkara-
perkara yang berkaitan dengan Sumber Daya Alam bukanlah tindak
pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Putusan MK No. 25/
PUU-XIV/2016;
10.3. Bahwa Pasal 28H UUD NRI 1945 yang menyatakan “lingkungan
hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak
konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia.”, kita sering
menarik pasal tersebut sebagai legitimasi untuk menyatakan
kerugian negara dan perekonomian negara sebagai akibat dari
kerusakan lingkungan, padahal Pasal 28H UUD NRI 1945 sama
sekali tidak menjadikan “Negara” sebagai subyek melainkan warga
negara, “warga negara Indonesia” dan “Negara Indonesia” adalah
dua konteks yang berbeda dalam pengertian (konsep) hukum dan
25
penerapan hukum, bentuk pencemaran maupun pengrusakan
lingkungan dengan segala akibatnya tidak dapat ditarik menjadi
kerugian keuangan dan perekonomian negara, sebab pelanggaran
terhadap kepatutan lingkungan hidup berakibat langsung pada hak
asasi dan hak konstitusional dari “Warga Negara”;
11. Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan Putusan Nomor 25/PUU-
XIV/2016, Amar Putusan menyatakan; “Menyatakan kata ‘dapat’ dalam
Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan
hukum mengikat”, Putusan ini pada intinya menyatakan bahwa kata
“dapat” dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31
Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) bertentangan dengan
konstitusi dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, dengan hilangnya
kata “dapat” ini, maka otomatis, seseorang baru dapat dikatakan
melanggar Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor jika perbuatan seorang
tersebut telah menimbulkan kerugian Negara secara nyata (rill), atau
kerugian dengan sifat actual loss, dan tidak lagi mengakomodir kerugian
Negara yang masih bersifat potensi, atau potential loss, dengan demikian
delik korupsi yang selama ini sebagai delik formil berubah menjadi delik
materil yang mensyaratkan ada akibat yakni unsur kerugian keuangan
negara harus dihitung secara nyata/pasti. Ini berarti, Sejak diucapkannya
putusan a quo, maka keberlakuan delik dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal
3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor
20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun
1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah bergeser
maknanya karena sudah dinyatakan tidak berlaku dan bertentangan
dengan UUD 1945;
12. Terhadap
seluruh
peraturan
perundang-undangan
tentang
pemberantasan tindak pidana korupsi tidak pernah selesai sampai saat ini,
meskipun secara geneologi historis tidak dapat dipisahkan satu sama lain,
sehingga dalam penerapannya menemui jalan buntu atas kepastian
26
hukum sebagai ciri dari positivisme hukum, hal tersebutlah yang menjadi
motivasi perubahan-perubahan atas norma-norma yang mengatur
pemberantasan tindak pidana korupsi;
13. Bahwa Pasal 603 KUHPidana yang adalah acuan dan pengganti dari Pasal
2 ayat (1) UU TIPIKOR, yang sudah tidak efektif pasca akan menambah
distorsi baru dan berkepanjangan, misalnya:
-
“melawan hukum”, dipahami dan diterapkan berbeda oleh aparat
penegak hukum, sebagai konsekuensinya subyek hukum yang ada
dalam satu negara yang sama dan menganut hukum yang sama akan
memperoleh perlakuan penerapan hukum yang berbeda jika ditangani
penegak hukum yang berbeda, hal tersebut dapat ditemukan dalam
banyak putusan pengadilan, misalnya “putusan No. 103 K/Pid/2007”,
“Putusan MA No. 2608 K/Pid/2006”, “Putusan MA No. 37 K/ Pid/2003”,
“Putusan MA No. 837 K/Pid. Sus/2015”, “Putusan MA No. 2608 K/
Pid/2006”, Mahkamah Agung No. 334K/Pid.Sus/2009 dan No. 97 PK/
Pid/2012 “Putusan MA No. 417 K/ Pid.Sus/2014”, “Putusan MA No. 397
K/Pid.Sus/2014”, dalam tahapan ini PEMOHON berpandangan
ketiadaan konsep yang jelas dan pasti atas frasa “melawan hukum”
berpotensi memperluas konflik kepentingan dalam penegakan hukum;
-
Jika perbedaan penerapan hukum di atas tersebut disebabkan alasan
ilmiah yang memandang konsep perbuatan melawan hukum secara
berbeda, disatu sisi ada yang berpandangan melawan hukum dalam
arti formil, disisi lain ada yang berpandangan melawan hukum dalam
arti materil, dan ada pula yang berpandangan melawan hukum mesti
ditinjau dari sudut materil dan atau formil, hal demikian tentu masih
dapat dimaklumi, namun dalam perkara PEMOHON, PEMOHON tidak
melihat adanya pandangan tersebut dalam memututus perkara Nomor:
2838 K/Pid.Sus/2024, dalam pertimbangan majelis hakim “Terdakwa
(IC. PEMOHON) dinyatakan Terbukti Menguntungkan Diri Sendiri,
disisi lain dalam amarnya menyatakan terbukti melanggar pasal 2 ayat
(1) UU TIPIKOR, padahal unsur “Menguntungkan Diri Sendiri” secara
tegas hanya dimuat dalam Pasal 3 UU TIPIKOR, dalam hal ini
PEMOHON berpandangan konflik kepentingan dapat mengakibatkan
27
kriminalisasi dalam penegakan hukum sebagai konsekuensi dari
ketidakpastian konsep “melawan hukum”;
-
Bahwa atas ketidakpastian konsep “melawan hukum” dalam materi
muatan pasal 603 KUHPidana secara mutatis mutandis mengakibatkan
ketidakpastian pada konsep “menguntungkan diri sendiri atau orang
lain atau korporasi” sebab kedua frasa tersebut tidak dapat dipisahkan;
14. Bahwa Frasa “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi”
dan “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi” serta frasa
“merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” tetap saja akan
mendorong aparat penegak hukum untuk menjadikan Pasal 603 dan Pasal
604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menjadi pasal sapu jagat,
walaupun terhadap muatan pasal tersebut telah mengalami banyak
perubahan yang signifikan, terutama pasca putusan perkara Nomor
003/PUU-IV/2006 dan Nomor 25/PUU-XIV/2016;
15. Ketidakjelasan konsep dari Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU TIPIKOR
yang acuannya menjadi Pasal 603 dan 604 KUHPidana yang menjadi
obyek permohonan ini, mendorong hakim untuk membedakan dan
menentukan suatu tindak pidana korupsi termasuk ke dalam Pasal 2 ayat
(1) atau Pasal 3 adalah dengan menafsirkan unsur ‘setiap orang’. Terdapat
perbedaan pandangan di antara para hakim tentang unsur ‘setiap orang’
di dalam kedua pasal tersebut, sebagian berpandangan unsur ini berarti
setiap orang, baik swasta, maupun pegawai negeri, bahkan korporasi,
Sementara yang lain berpendapat pegawai negeri hanya dapat memenuhi
unsur ‘setiap orang’ dalam Pasal 3, dengan penafsiran seperti ini,
perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pegawai negeri atau
pejabat negara, menurut mereka, akan selalu merupakan perbuatan
menyalahgunakan kewenangan yang diatur di dalam Pasal 3, namun,
penafsiran kedua ini telah dianulir oleh MA dalam berbagai putusannya,
bahwa unsur ‘setiap orang’ dalam kedua pasal tersebut berarti setiap
orang, baik itu pegawai negeri, maupun swasta, termasuk korporasi, hal
tersebut terjadi pada perkara PEMOHON langsung;
16. Pandangan yang lain untuk membedakan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3,
adalah
ketika
membuktikan
perbuatan
yang
dilakukan,
dengan
konsekuensi yang sama sekali berbeda dengan logika yang coba
28
dibangun dengan pendekatan kedua dalam poin pertama tadi, jika
perbuatan yang dilakukan terdakwa ada dalam lingkup kedudukan atau
jabatannya, maka perbuatan dimaksud termasuk menyalahgunakan
kewenangan, dengan demikian, kapasitas subyeknya (swasta, pegawai
negeri, atau koperasi) menjadi tidak relevan, namun, terdapat pula
perbedaan pendapat di antara para hakim terhadap pandangan ini, dalam
penerapannya tidak semua perbuatan yang dilakukan dalam kapasitas
sebagai pegawai negeri, pejabat negara, penyelenggara negara, atau
seseorang (swasta) yang memiliki kedudukan atau jabatan tertentu
berdasarkan SK Pejabat TUN, dipandang sebagai menyalahgunakan
kewenangan, perbuatan pelaku dengan kedudukan atau jabatan tertentu
yang bersifat melalaikan tugas atau kewajibannya, ternyata tetap saja
dianggap sebagai perbuatan melawan hukum, bukan menyalahgunakan
kewenangan, demikian halnya perbuatan pelaku yang tanpa hak
menerima sesuatu atau bertentangan dengan kewajiban hukumnya, yang
juga dianggap sebagai perbuatan melawan hukum, jadi pandangan ini juga
tidak diterapkan secara konsisten dan pasti;
17. Selanjutnya untuk membedakan tindak pidana korupsi dalam Pasal 2 ayat
(1) dan Pasal 3 adalah besarnya jumlah kerugian keuangan negara yang
ditimbulkan oleh perbuatan pelaku, hal tersebut didasarkan pada
perbedaan antara kata ‘memperkaya’ dalam Pasal 2 ayat (1) (untuk nilai
kerugian yang besar) dan kata ‘menguntungkan’ dalam Pasal 3 (untuk nilai
kerugian yang kecil), hal demikian adalah atas kesepakatan dalam Rapat
Pleno Kamar Pidana Mahkamah Agung, sebagaimana dituangkan dalam
Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012, dengan
menetapkan ambang batas minimal Rp. 100.000.000,-. Jika kerugian
negara di atas angka tersebut, maka perbuatan pelaku baru dapat dijerat
dengan Pasal 2 ayat (1) dan jumlah kerugian di bawah ambang batas
tersebut dianggap termasuk dalam kualifikasi delik yang diatur di dalam
Pasal 3, hal tersebut sebenarnya sangat tidak masuk akal, ketentuan
seperti demikian sama artinya menimbang kualitas dengan kuantitas,
memperkaya dan menguntungkan adalah dua kualitas yang sama dan
setara, bagaimana mungkin dua kualitas yang setara ditimbang atau
diukur dengan klasifikasi kuantitas yang berbeda, tidak tertutup
29
kemungkinan seseorang ‘memperkaya diri secara melawan hukum’
dengan nilai kerugian negara di bawah ambang batas sebagaimana
dimaksud dalam SEMA Nomor 7 Tahun 2012, serta seseorang yang
‘menguntungkan diri dengan menyalahgunakan kewenangan’ dengan nilai
kerugian negara diatas amabang batas SEMA Nomor 7 Tahun 2012,
sehingga jelaslah penentuan nilai ambang batas pembeda tersebut
disamping bersifat subyektif, hal demikian pula sangat tidak masuk akal
serta
sama
sekali
tidak
berdasar
dan
sewenang-wenang
dan
mempertentangkan antara maksud penerapan undang-undang TIPIKOR
dan pasal-pasalnya sendiri, sehingga bukan hanya konflik norma antara
undang-undang dengan UUD 1945 secara vertikal atau Undang-undang
dengan undang-undang secara horizonal, bahkan inherent konflik norma
terjadi atas satu undang-undang itu bukan dengan yang lain;
18. Dengan keberadaan 603 dan Pasal 604 KUHPidana sebagai acuan dan
pengganti dari Pasal 2 ayat (1) dan 3 UU TIPIKOR, berdasarkan uraian
diatas hanyalah memperpanjang ketidakpastian hukum baik dalam hal
konsep maupun penerpannya oleh penegak hukum.
19. Selanjutnya konsep dari frasa “merugikan keuangan negara atau
perekonomian negara” pada materi muatan Pasal 603 dan Pasal 604
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menurut Pemohon telah bergeser
jauh pasca putusan perkara Nomor 003/PUU-IV/2006 dan Nomor 25/PUU-
XIV/2016, keuangan negara sebelum putusan tersebut masih satu napas
antara pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU TIPIKOR dengan Pasal 1 ayat (1)
Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003
Tentang Keuangan Negara, yang menyatakan:
Pasal 1 ayat (1)
Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang
dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang
maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung
dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
Pasal 2
Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1,
meliputi:
a. hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan
mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
b. kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum
pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
30
c. Penerimaan Negara;
d. Pengeluaran Negara;
e. Penerimaan Daerah;
f.
Pengeluaran Daerah;
g. kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh
pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta
hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan
yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah;
h. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka
penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan
umum;
i.
kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan
fasilitas yang diberikan pemerintah.
20. Bahwa hal-hal yang dinyatakan sebagai korupsi di dalam UU TIPIKOR, di
luar 2 ayat (1) dan Pasal 3 yang telah dicabut dan diganti dengan Pasal
603 dan Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang berkenaan
dengan kerugian keuangan negara telah diatur secara tegas dengan
perbuatan korupsi lain yang dapat dikatakan sebagai aturan yang berlaku
di negara-negara lain, yaitu:
a. suap menyuap yang diatur Pasal 5 ayat 1 huruf (a), Pasal 5 ayat 1 huruf
(b), Pasal 13, Pasal 5 ayat 2, Pasal 12 huruf (a), Pasal 12 huruf (b),
Pasal 12 huruf (c), Pasal 12 huruf (d) Pasal 11, Pasal 6 ayat 1 huruf (a),
Pasal 6 ayat 1 huruf (b), dan Pasal 6 ayat 2;
b. penggelapan dalam jabatan yang diatur dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal
10 huruf a;
c. pemerasan yang diatur Pasal 12 huruf e, Pasal 12 huruf f dan Pasal 12
huruf g;
d. perbuatan curang yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, b,c,d dan
Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 12 huruf h;
e. benturan kepentingan dalam Pengadaan yang diatur dalam Pasal 12
huruf i;
f. dan penerimaan gratifikasi yang diatur dalam Pasal 12B jo Pasal 12 C.
21. Bahwa senyatanya apa yang dikatakan sebagai korupsi dalam praktik
hukum, semua perbuatan yang diancam dengan tindak pidana korupsi
telah diatur secara tegas dalam UU TIPIKOR;
22. Bahwa karena dampak akut korupsi telah memicu dunia internasional
untuk memberikan perhatian lebih besar terhadap kejahatan korupsi, efek
buruk akibat kejahatan korupsi menyadarkan publik internasional secara
31
luas bahwa korupsi dapat mengancam keseimbangan perdamaian dunia,
dan bahkan melumpuhkan demokrasi, didasari atas keprihatinan dan
kepentingan bersama, dunia internasional sepakat membentuk komitmen
internasional untuk memberantas korupsi, perwujudan dari komitmen
tersebut ditandai dengan disahkannya United Nations Convention Against
Corruption (UNCAC) dalam Konferensi Tingkat Tinggi tanggal 9-11
Desember 2003, di Merida, Mexico. Tiga tahun setelah itu, pada 19
September 2006, Indonesia kemudian meratifikasi konvensi tersebut
melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. Meratifikasi UNCAC
merupakan bentuk komitmen Indonesia kepada dunia internasional dalam
upaya
pemberantasan
korupsi.
Ratifikasi
tersebut
menimbulkan
konsekuensi
tersendiri
bagi
pemerintah
Indonesia:
“Pemerintah
dibebankan tanggung jawab untuk mengakomodir klausul-klausul yang
ada di dalam UNCAC agar dapat diterapkan dan mengikat sebagai
ketentuan hukum di Indonesia” poin pentingnya, ratifikasi tersebut perlu
diarahkan menjadi standar bersama dalam mengualifikasi jenis kejahatan
serta mekanisme penanganan kasus korupsi;
23. Bahwa Pasca disahkannya UNCAC, itikad politik negara-negara yang
meratifikasi konvensi tersebut dibuktikan dengan diselenggarakannya
Conference of States Party (CoSP) yang diadakan pertama kali di Jordan-
Dead Sea, pada tanggal 10 sampai dengan 14 Desember 2006.
Konferensi ini sebagai tuntutan peningkatan kapasitas dan kerja sama
negara-negara peserta demi pencapaian tujuan dan sasaran UNCAC,
diantara 8 poin resolusi konferensi ini, review of implementation menjadi
perbincangan penting di level nasional (Indonesia), sebagai salah satu
negara pihak, Indonesia memiliki tanggung jawab besar untuk
menyinergikan dan mengharmonisasikan UNCAC sebagai standar umum
pembentukan kebijakan hukum nasional pemberantasan korupsi, hal ini
menjadi penting sebagai bentuk tanggung jawab dan komitmen Indonesia
dalam memerangi korupsi dalam kancah global;
24. Bahwa Indonesia menjadi sebagai salah satu negara yang pertama kali
menawarkan diri untuk ditinjau oleh negara peserta lainnya, dua negara
peninjau, yakni Uzbekistan dan United Kingdom melakukan review dan
country visit terhadap Indonesia pada tanggal 14-16 Maret 2011, hasil dari
32
peninjauan itu kemudian menemukan banyak kelemahan, dan salah satu
catatan pentingnya adalah ”belum diakomodasinya norma-norma UNCAC
dalam hukum positif di Indonesia”, Salah satu klausul dari peninjauan
tersebut menyangkut dorongan untuk menerapkan norma UNCAC ke
dalam hukum nasional pemberantasan korupsi, yakni: Pasal 18 UNCAC
tentang trading in influence (memperdagangkan pengaruh), di mana
sampai saat ini Indonesia belum juga menerapkan pengaturan trading in
influence dalam hukum positifnya;
25. Trading in influence diatur dalam Pasal 18 huruf (a) dan (b) UNCAC.
Ketentuan tersebut berbunyi: Each State Party shall consider adopting
such legislative and other measures as may be necessary to establish as
criminal offences, when committed intentionally :
a. “The promise, offering or giving to a public official or any other
person, directly or indirectly, of an undue advantage in order that the
public official or the person abuse his or her real or supposed
influence with a view to obtaining from an administration or public
authority of the State Party an undue advantage for the original
instigator of the act or for any other person”;
b. The solicitation or acceptance by a public official or any other
person, directly or indirectly, of an undue advantage for himself or
herself or for another person in order that the public official or the
person abuse his or her real or supposed influence with a view to
obtaining from an administration or public authority of the State
Party an undue advantage.
26. Bahwa secara sederhana Pasal 18 huruf (a) dan (b) UNCAC
diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia:
“Setiap Negara Pihak dapat mempertimbangkan untuk mengambil
tindakan-tindakan legislatif dan lainnya yang dianggap perlu untuk
menetapkan kejahatan pidana, apabila dilakukan dengan sengaja :
a. Janji, penawaran atau pemberian kepada pejabat publik atau orang
lain siapa pun, secara langsung atau tidak langsung, manfaat yang
tidak semestinya agar pejabat publik atau orang tersebut
menyalahgunakan pengaruhnya yang nyata atau yang dianggap
ada dengan maksud memperoleh dari pejabat publik suatu manfaat
yang tidak semestinya untuk kepentingan penghasut yang
sebenarnya dari tindakan tersebut atau untuk orang lain siapa pun;
b. Permintaan atau penerimaan oleh pejabat publik atau orang lain
siapa pun, secara langsung atau tidak langsung, manfaat yang tidak
semestinya untuk dirinya atau untuk orang lain agar pejabat public
atau orang tersebut menyalahgunakan pengaruhnya yang nyata
atau dianggap ada dengan maksud memperoleh dari pejabat publik,
suatu manfaat yang tidak semestinya.”
33
27. Dari pengaturan trading in influence sebagaimana yang terdapat dalam
Pasal 18 UNCAC tersebut, dapat ditarik elemen-elemen yang terkandung
di dalamnya, di antaranya:
-
Bahwa hakikat Pasal 18a dan Pasal 18b UNCAC mendefinisikan
‘trading in influence’ menjadi dua bagian, yakni: active traiding in
influence sebagaimana terdapat dalam Pasal 18a; dan pasive traiding
in influence sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 18b. Active
trading
in
influence
berarti
memberikan
tawaran
untuk
memperdagangkan pengaruh, sedangkan pasive trading in influence
berarti menerima tawaran memperdagangkan pengaruh;
-
Bahwa “Bentuk kesalahan” dalam pasal tersebut adalah kesengajaan
yang berarti menghendaki adanya pengetahuan dan kehendak (weten
en wilen) dari pelaku. bahkan, kalau ditelaah lebih detil, terdapatnya
kata-kata ‘...dengan maksud...’ dalam pasal tersebut, yang telah
membatasi corak kesengajaannya adalah kesengajaan sebagai
maksud, artinya, pelaku menghendaki perbuatan beserta akibatnya;
-
Konsekuensinya lebih lanjut, corak kesengajaan lainnya yaitu
kesengajaan
sebagai
kepastian
dan
kesengajaan
sebagai
kemungkinan (dolus eventualis atau inkauf nehmen) tidak memenuhi
bentuk kesalahan dalam trading in influence;
-
Subjek hukum yang dapat dipidana atau addresat dari pasal tersebut
tidak hanya pejabat publik, tetapi juga setiap orang, baik yang
mempunyai hubungan dengan pejabat publik tersebut maupun tidak,
sehingga dapat dikatakan bahwa rumusan pasal tersebut ada
perluasan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang
memperdagangkan
pengaruh,
tidak
hanya
seseorang
yang
memperdagangkan pengaruh terhadap pejabat publik, tetapi juga
perantara dalam perbuatan memperdagangkan pengaruh (broker)
dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, tegasnya, rumusan
pasal tersebut mengandung teori penyertaan yang ekstensif, menurut
Pasal 2 (a) UNCAC, seorang pejabat publik adalah “setiap orang yang
memegang legislatif, eksekutif, administratif atau kantor pengadilan,
baik diangkat atau dipilih, atau orang lain yang melakukan fungsi publik
atau menyediakan layanan umum”. Pasal 18 UNCAC bertujuan untuk
34
mencakup semua kemungkinan kategori pejabat publik, terlepas dari
'pejabat menurut status', setiap orang yang menyediakan layanan
publik dianggap sebagai pejabat publik tanpa memandang statusnya,
mmumnya memang tidak menekankan status semata, melainkan
fungsi yang membuat pemangku otoritas rentan terhadap korupsi;
-
Bahwa Dengan istilah “keuntungan yang tidak semestinya/undue
advantages,” UNCAC mencakup lingkup yang luas dari insentif
dijanjikan atau ditawarkan kepada pejabat publik atau orang lain,
secara sederhana, bentuk keuntungan yang tidak semestinya tersebut
mengarah kepada dua bentuk, bentuk pertama dapat berupa jabatan,
bentuk kedua dapat berupa keuntungan materil, dalam konteks
perdagangan pengaruh, sasaran materil seringkali menjadi tujuan
yang paling utama para pelaku tersebut melakukan perdagangan
pengaruh;
-
Bahwa Kriminalisasi perdagangan pengaruh dalam Council of
Europe’s Criminal Law Convention on Corruption (CoE Convention)
bertujuan untuk mencegah perilaku korup orang-orang yang berada ‘di
lingkungan kekuasaan' yang menghasilkan suasana korupsi dengan
mencari keuntungan dari posisi mereka, Ini disebut background
'korupsi' menyerang kepentingan yang sama dilindungi hukum, yaitu:
transparansi dan ketidakberpihakan otoritas publik, seperti halnya
suap dan pidana korupsi terkait lainnya;
-
Bahwa Trading in influence diatur dalam Pasal 12 Council of Europe’s
Criminal Law Convention on Corruption (CoE Convention) yang
ditandatangani pada tanggal 27 Januari 1999 dan sudah diratifikasi
oleh 43 negara, di mana ada tiga pihak yang terlibat (trilateral
relationship). Pasal tersebut berbunyi: “Each state party shall adopt
such legislative and other measures as may be necessary to establish
as criminal offences under its domestic law, when it committed
intentionally, the promising, giving or offering, directly or indirectly, of
any undue advantage to anyone, who asserts of confirms that he or
she is able to exert an improper influence over the decision making of
any persons referred to articles 2, 4 to 6, and 9 to 11 in consideration
thereof, whether the undue advantage is for himself or herself, or for
35
anyone else, as well as the request, receipt or the acceptance of the
offer or the promise of such an advantage, in consideration of that
influence, whether or not the influence is exerted or whether or not the
supposed influence leads to the intended results.
-
Bahwa “Trilateral relationship” tersebut adalah: (1) seseorang selaku
pemberi sesuatu, (2) seseorang atau pejabat publik yang memiliki
pengaruh, (3) dan pejabat publik atau penyelenggara negara selaku
pemilik otoritas yang dipengaruhi untuk melakukan atau tidak
melakukan sesuatu atas wewenang yang dimilikinya, jadi dalam
trading in influence, diperlukan minimal dua orang pelaku dari sisi
pengambil kebijakan termasuk orang yang menjual pengaruhnya
(yang tidak mesti harus pejabat publik atau penyelenggara negara),
dan tentu saja si pemberi sesuatu yang menginginkan keuntungan dari
pejabat publik atau penyelenggara negara;
-
Bahwa Unsur-unsur penting dalam dalam Pasal 12 Council of Europe
Criminal Law Convention on Corruption (CoE) antara lain:
a. Kemungkinan Pelanggar Menurut Pasal 12, siapa pun yang
menegaskan atau menegaskan bahwa ia mampu mengerahkan
pengaruh yang tidak patut, bisa menjadi pelaku potensial, hal ini
berbeda dengan makna pengaturan dalam UNCAC, di mana
terdapat pembedaan khusus antara pejabat publik dan orang
pribadi, luasnya ruang lingkup istilah 'pejabat publik' di bawah
Konvensi CoE, sengaja diinginkan oleh penyusunnya guna
menutup
semua
kemungkinan-kemungkinan
negatif
untuk
menghindari celah kategori pejabat public, meskipun demikian,
definisi yang tepat dari 'pejabat publik' diserahkan kepada negara-
negara pihak. Negara-negara pihak harus memastikan klausul
yang ditegaskan dalam Pasal 1 (a) mencakup dalam hukum
nasional negara pihak;
b. Keuntungan
yang
Tidak
Semestinya
Terkait
pemaknaan
keuntungan yang tidak semestinya, ruang lingkup istilah
'keuntungan' dalam CoE sebanding dengan ruang lingkup di
UNCAC. Dalam Laporan Penjelasan ditegaskan bahwa tentang
penyuapan aktif dan pasif juga berlaku untuk Pasal 12 CoE,
36
khususnya berkaitan dengan manfaat dari kegiatan korupsi.
Keuntungan dapat diberikan kepada pihak ketiga, misalnya
seorang kerabat atau sebuah organisasi untuk yang dimiliki
pejabat itu. Meskipun istilah 'entitas' tidak disebutkan dalam kata-
kata dalam Pasal 12 (atau Pasal 2), namun secara garis besar dan
berdasarkan pandangan dalam Laporan Penjelasan, entitas
pengambil dari ‘manfaat’ harus menjadi anggota organisasi
(misalnya, sebuah partai politik) yang menerima keuntungan. Jika
keuntungan diperuntukkan bagi seseorang atau badan selain
pengaruh penjual sendiri, pihak yang kedua harus semestinya
mengetahui tentang hal itu. Istilah 'semestinya' harus ditafsirkan
sebagai “penerima tidak sah atau tidak berhak menerima.”
28. Bahwa Perdagangan pengaruh dalam bentuk-bentuk tertentu tidak hanya
memiliki dimensi yang sedikit menyerupai pemerasan, namun juga
memiliki kemiripan dengan suap. Walaupun demikian, sebenarnya ada
beberapa perbedaan mendasar antara perdagangan pengaruh dengan
suap, di antaranya:
-
Perdagangan Pengaruh: diatur dalam Pasal 18 (a) dan (b) UNCAC
dan belum diatur dalam hukum positif di Indonesia; Pihak Yang
Terlibat: “Trilateral Relationship dan Bilateral Relationship, dua pelaku
dari sisi pengambil kebijakan termasuk orang yang menjual
pengaruhnya (tidak mesti harus pejabat publik atau penyelenggara
negara). dan Pemberi sesuatu yang menginginkan keuntungan dari
pejabat publik atau penyelenggara negara; Isi Pasal: (a). Janji,
penawaran, atau pemberian kepada pejabat publik atau orang lain,
secara langsung atau tidak langsung, atas suatu keuntungan yang
tidak semestinya agar pejabat publik tersebut atau orang tersebut
menyalahgunakan pengaruhnya yang nyata adanya atau yang
dianggap ada dengan maksud memperoleh suatu keuntungan yang
tidak semestinya dari administrasi pemerintahan atau badan
kewenangan publik Negara Peserta tersebut untuk kepentingan
penghasut awal yang mengusulkan tindakan tersebut atau untuk orang
lain; (b). Permintaan atau penerimaan oleh pejabat publik atau orang
lain, secara langsung atau tidak langsung, atas suatu keuntungan
37
yang tidak semestinya untuk dirinya sendiri atau untuk diri orang lain
agar pejabat publik tersebut atau orang tersebut menyalahgunakan
pengaruhnya yang nyata adanya atau yang dianggap ada dengan
maksud memperoleh suatu keuntungan yang tidak semestinya dari
administrasi pemerintahan atau badan kewenanganpublik dari Negara
Peserta tersebut; Subjek Hukum: Pelaku dapat berasal dari bukan
penyelenggara negara, namun memiliki akses atau kekuasaan kepada
otoritas publik. Hal ini dapat ditemukan pada frasa “public official or
any other person” (Pasal 18 huruf (a) UNCAC); Bentuk Perbuatan:
Tindakan pelaku tidak mesti memiliki pertentangan secara langsung
dengan kewajiban atau kewenangannya. Penerimaan: Pelaku
perdagangan pengaruh menerima keuntungan yang tidak semestinya
(undue advantage). Sehingga cakupannya lebih luas daripada suap;
-
Suap Diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) dan (2), Pasal 11, Pasal 12 (a) dan
(b) UU No 31 Tahun 1999 Jo No 20 Tahun 2001. Pihak Yang Terlibat
Bilateral Relationship Penerima suap harus penyelenggara negara
karena
terdapat
unsur
menyalahgunakan
kekuasaan
atau
kewenangan dalam jabatannya. Khusus untuk pemberi suap dapat
berasal dari penyelenggara negara maupun pihak swasta; Isi Pasal:
Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah
atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah dan janji
itu diberikan: (a). Karena kekuasaan atau kewenangan yang
berhubungan dengan jabatannya; (b). Untuk menggerakkan agar
melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang
bertentangan dengan kewajibannya; (C). Sebagai akibat atau
disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu
dalam jabatannya; Subjek Hukum: Penerima janji atau penerima
hadiah mutlak berasal dari pegawai negeri atau penyelenggara
negara: Bentuk Perbuatan: Salah satu unsur utama dalam suap
adalah perbuatan pelaku yang bertentangan dengan kewajiban atau
kewenangannya atau menurut pikiran pemberi tindakannya ada
hubungannya dengan jabatan si penerima; Penerimaan: Penerima
menerima sesuatu hadiah atau janji. Hadiah dalam Putusan Hoge
Raad pada tanggal 25 April 1916 adalah “sesuatu yang memiliki arti.”
38
29. Bahwa konsekuensi yuridis diratifikasinya UNCAC oleh Indonesia melalui
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan UNCAC
adalah adanya keharusan untuk mengadopsi norma-norma yang dianggap
penting ke dalam hukum positif di Indonesia. Selain untuk “mengejar”
ketertinggalan dan kekurangan dari Undang-Undang Tindak Pidana
Korupsi yang ada saat ini, ratifikasi tersebut juga menunjukkan komitmen
serius dari negara ini untuk memberantas tindak pidana korupsi;
30. Bahwa oleh karena korupsi tidak hanya muncul dalam bentuk atau pola-
pola sederhana, seperti: mark up, mark down, suap, gratifikasi, dan
lainlainnya, namun, yang paling mengkhawatirkan saat ini adalah
terjadinya korupsi yang pada substansinya membajak fungsi-fungsi negara
untuk kepentingan bisnis, politik, serta persilangan di antara keduanya –
banyak pihak menyebutkannya dengan istilah state capture, dengan
demikian, pengimplementasian aturan-aturan UNCAC secara menyeluruh
menjadi sebuah keniscayaan, hal ini juga didorong oleh ketentuan UNCAC
dalam Pasal 65 ayat (1) yang berbunyi:
“Each state party shall take the necessary measures, including legislative
and adminitrative measures, in accordance with the fundamental principles
of its domestic law, to encure the implementation of its obligations under
this Convention”. Dalam ketentuan tersebut, pemerintah Indonesia
dibenarkan untuk mengatur tindakan-tindakan yang lebih keras atau kuat
dari yang diatur dalam konvensi, hal tersebut tentu semakin menunjukkan
bahwa relevansi pengaturan perdagangan pengaruh agar menjadi hukum
positif di Indonesia harus menjadi prioritas;
31. Bahwa memperhatikan ketentuan UNCAC dalam Pasal 65 ayat (1)
tersebut, undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi di
Indonesia sesungguhnya tidaklah sulit untuk menyinergikan dan
mengharmonisasikannya dengan UNCAC, putusan MK perkara Nomor
003/PUU-IV/2006 dan Nomor 25/PUU-XIV/2016 adalah pintu gerbang
harmonisasi dan sinergitas dari keduanya (UU PTPK dan UNCAC), hal
tersebut tentu mengingat:
-
Bahwa Putusan MK perkara Nomor 003/PUU-IV/2006, telah memberi
isyarat, pentingnya penegasan “PERBUATAN” yang dilanggar atas
penerapan Pasal 2 ayat 1 UU TIPIKOR sebagai Actus Reus, demi
39
kepastian hukum, memandang niat baik MA dalam Putusan No. 103
K/Pid/2007 tanggal 28 Februari 2007, dimana Mahkamah Agung tetap
memberi makna ”perbuatan melawan hukum” yang dimaksud dalam
Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 31 tahun 1999, baik dalam arti
formil maupun dalam arti materiil, dan pada kemudian atas pasal
diganti dengan Pasal 603 KUHP, tentu niat baik tersebut demi
percepatan tindak pidana korupsi di Indonesia, kendati demikian
penyimpangan MA atas Putusan MK perkara Nomor 003/PUU-IV/2006
adalah Pelanggaran terhadap Prinsip Legitimasi;
-
Bahwa disharmoni antara Putusan MK perkara Nomor 003/PUU-
IV/2006
dengan
kehendak
Mahkamah
Agung
untuk
tetap
mempertahankan makna ”perbuatan melawan hukum” dalam Pasal 2
ayat (1) UU PTPK pengacuannya diganti dengan Pasal 603 KUHP
dapat dilakukan harmonisasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2006 yang telah diratifikasi dari UNCAC pada tanggal 19 September
2006;
-
Bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 dalam posisinya telah
memenuhi prinsip legitimasi, namun kennyataannya norma-norma
tersebut (UNCAC) belum diakomodasi dalam hukum positif di
Indonesia dan masih dalam kondisi Desuetude (norma tetap ada dan
absah
berdasarkan
prinsip
legitimasi
tapi
tidak
digunakan/diimplementasikan dalam penegakan hukum), sebaliknya
penegakan hukum tindak pidana korupsi malah mengimplementasikan
Pasal 2 ayat (1) UU PTPK pengacuannya diganti dengan Pasal 603
KUHP dengan tidak mengesampingkan Prinsip legitimasi dari sebuah
norma (peraturan perundang-undangan) yang telah kehilangan
keefektifannya, hal tersebut menjadi distorsi dalam penegakan di
Indonesia;
-
Bahwa untuk menghindari akseptasi dari analogi, Yurisdiksi Bebas
sebagai konsekuensi dari perluasan fungsi legislasi yudisial dari
penegak hukum dalam penegakan hukum pidana, karena terdapatnya
celah-celah dalam dalam norma hukum, dalam hal ini Pasal 2 ayat (1)
UU PTPK pengacuannya diganti dengan Pasal 603 KUHP, kondisi
tersebut membutuhkan perbaikan untuk menutupi celah yang
40
sesunggunya telah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar
Republik Indonesia Tahun 1945, maka jalan Istimewa dan praktis
adalah melalui harmonisasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2006;
-
Bahwa celah pada frasa ”perbuatan melawan hukum” dalam Pasal 2
ayat (1) UU PTPK pengacuannya diganti dengan Pasal 603 KUHP,
dapat mengadopsi/ mengakomodir klausul-klausul yang ada di dalam
UNCAC agar dapat diterapkan dan mengikat sebagai ketentuan
hukum di Indonesia, oleh karena menurut PEMOHON undang-undang
PTPK kita sebenarnya telah mendekati sempurna, maka hal-hal yang
belum diatur tegas secara dalam undang-undang PTPK harus segera
diperbaiki dan celah-celah harus diisi, untuk itu PEMOHON dalam hal
ini mengajukan Solusi;
-
Bahwa hendaknya frasa ”perbuatan melawan hukum” dalam Pasal 2
ayat (1) UU PTPK pengacuannya diganti dengan Pasal 603 KUHP,
dimaknai dengan “memberikan janji atau penawaran atau pemberian
sesuatu apa pun kepada pejabat publik, baik secara langsung maupun
tidak langsung agar pejabat publik tersebut menyalahgunakan
pengaruhnya secara nyata”, sehingga kekosongan Perbuatan nyata
dapat ditutupi supaya tidak bertentangan dengan UUD 1945, dan
sekaligus dapat mengakomodir Pasal 18 (a) dan (b) UNCAC yang
belum diatur dalam hukum positif di Indonesia pasca ratifikasi Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2006;
-
Bahwa dengan mengakomodir Pasal 18 (a) dan (b) UNCAC,
lengkapnya Pasal 603 KUHP akan berbunyi “setiap orang yang
memberikan janji atau penawaran atau pemberian sesuatu apa pun
kepada pejabat publik, baik secara langsung maupun tidak langsung
agar pejabat publik tersebut menyalahgunakan pengaruhnya secara
nyata, dengan maksud untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau
korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian
negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana
penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh)
tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak
kategori VI”;
41
32. Bahwa apabila menurut Mahkamah materi muatan Pasal 603 dan Pasal
604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana (Lembaran Negara Nomor 1 Tahun 2023 Dan Tambahan
Negara Nomor 6842), berikut Penjelasannya harus tetap dipertahankan,
maka alternatifnya menurut PEMOHON adalah dengan mempertahankan
keberlakuannya
secara
konstitusional
bersyarat
(conditionally
constitutional) dan atau inkonstitusional bersyarat (conditionally
unconstitutional).
IV.
PETITUM
Bahwa berdasarkan uraian, dalil, argumentasi dan alasan-alasan hukum di
atas, PEMOHON bermohon dengan penuh harap kepada Yang Mulia Ketua
dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk berkenan menjatuhkan
putusan sebagai berikut:
1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 603 dan Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara
Nomor 1 Tahun 2023 Dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 6842)
bertentangan Terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun
1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Memerintahkan pemuatan putusan perkara ini dimuat dalam Berita Negara
Republik Indonesia Sebagaimana mestinya.
ATAU:
1. Menyatakan Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Nomor 1 Tahun
2023, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6842) Pada Frasa “Setiap
Orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya
diri sendiri, orang lain, atau Korporasi yang merugikan keuangan negara
atau perekonomian negara,” bertentangan terhadap Undang-Undang
Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan
hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Setiap orang
yang memberikan janji atau penawaran atau pemberian sesuatu apa pun
kepada pejabat publik, baik secara langsung maupun tidak langsung agar
pejabat publik tersebut menyalahgunakan pengaruhnya secara nyata
dengan maksud memperoleh sesuatu atau manfaat dari otoritas
42
administrasi atau otoritas publik untuk kepentingan orang tersebut, orang
lain atau korporasi yang semestinya tidak diperolehnya”;
2. Menyatakan Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Nomor 1 Tahun
2023, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6842) Pada Frasa “Setiap
Orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri” bertentangan
secara bersyarat dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia
Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang
tidak dimaknai “Pejabat publik yang dengan maksud memperoleh sesuatu
atau manfaat”;
3. Memerintahkan pemuatan putusan perkara ini dimuat dalam Berita Negara
Republik Indonesia Sebagaimana mestinya.
Atau:
1. Menyatakan Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Nomor 1 Tahun
2023, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6842) Pada Frasa “secara
melawan hukum” bertentangan terhadap Undang-Undang Dasar Republik
Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat
secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “memberikan janji atau
penawaran atau pemberian sesuatu apa pun kepada pejabat publik, baik
secara langsung maupun tidak langsung agar pejabat publik tersebut
menyalahgunakan
pengaruhnya
secara
nyata
dengan
maksud
memperoleh sesuatu atau manfaat dari otoritas administrasi atau otoritas
publik”;
2. Menyatakan Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Nomor 1 Tahun
2023, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6842) Pada Frasa “Setiap
Orang” bertentangan secara bersyarat dengan Undang-Undang Dasar
Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum
mengikat sepanjang tidak dimaknai “Pejabat publik”;
3. Memerintahkan pemuatan putusan perkara ini dimuat dalam Berita Negara
Republik Indonesia Sebagaimana mestinya.
Atau
43
Apabila mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex
aequo et bono).
[2.2]
Menimbang
bahwa
untuk
membuktikan
dalil-dalilnya,
Pemohon
mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-15
sebagai berikut:
1.
Bukti P-1
: Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Ngarijan Salim;
2.
Bukti P-2
: Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) an. PT.
AL ICHWAN LTD;
3.
Bukti P-3
: Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi
dan Bangunan Tahun 2024;
4.
Bukti P-4
: Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Kelas I A
Khusus Medan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn
tanggal 09 Oktober 2023;
5.
Bukti P-5
: Fotokopi
Putusan
Mahkamah
Agung
Nomor
2638
K/Pid.Sus/2024 tertanggal 25 Juni 2024;
6.
Bukti P-6
: Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Kelas I A
Khusus Medan Nomor 1771 PK/Pid.Sus/2025 tanggak 12
Agustus 2025;
7.
Bukti P-7
: Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31
Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi;
8.
Bukti P-8
: Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20
Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang
Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi;
9.
Bukti P-9
: Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3
Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi;
10. Bukti P-10
: Fotokopi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 1960 Tentan Pengusutan, Penuntutan dan
Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi;
11. Bukti P-11
: Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Nomor 03/PUU-IV/2006;
11. Bukti P-12
: Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Nomor 25/PUU-XIV/2016;
11. Bukti P-13
: Fotokopi Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Februari 2026
44
11. Bukti P-14
: Fotokopi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara
Nomor 1 Tahun 2023 Dan Tambahan Negara Nomor 6842)
terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun
1945;
11. Bukti P-15
: Fotokopi Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.
[2.3]
Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini,
segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara
Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan
putusan ini.
3. PERTIMBANGAN HUKUM
Kewenangan Mahkamah
[3.1]
Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun
1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang
Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama
dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap
UUD NRI Tahun 1945.
[3.2]
Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah
pengujian konstitusionalitas undang-undang, in casu norma Pasal 603 dan Pasal
604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842, selanjutnya disebut UU 1/2023)
45
terhadap UUD NRI Tahun 1945, sehingga Mahkamah berwenang mengadili
permohonan a quo.
[3.3]
Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili
permohonan
Pemohon,
selanjutnya
Mahkamah
akan
mempertimbangkan
kedudukan hukum Pemohon.
Kedudukan Hukum Pemohon
[3.4]
Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta
Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang
terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau
kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan
oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:
a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang
mempunyai kepentingan sama);
b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan
perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
yang diatur dalam undang-undang;
c. badan hukum publik atau privat; atau
d. lembaga negara;
Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap
UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu:
a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat
(1) UU MK;
b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan
oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang
yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada
huruf a;
[3.5]
Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum
pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-
V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20
September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa
46
kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:
a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh
UUD NRI Tahun 1945;
b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap
dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau
setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan
akan terjadi;
d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya
undang-undang yang dimohonkan pengujian;
e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, kerugian
konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;
[3.6]
Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU
MK dan syarat-syarat anggapan kerugian hak konstitusional sebagaimana diuraikan
pada Paragraf [3.4] dan Paragraf [3.5] di atas, Pemohon menguraikan kedudukan
hukum pada pokoknya sebagai berikut.
1. Bahwa undang-undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitas dalam
permohonan a quo adalah norma Pasal 603 dan norma Pasal 604 UU 1/2023,
yang masing-masing rumusannya menyatakan sebagai berikut:
Pasal 603 UU 1/2023
Setiap Orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan
memperkaya diri sendiri, orang lain, atau Korporasi yang merugikan
keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana
penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan
paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II
dan paling banyak kategori VI.
Pasal 604 UU 1/2023
Setiap Orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain,
atau Korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana
yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan
keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana
penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan
paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II
dan paling banyak kategori VI.
2. Bahwa Pemohon merupakan perseorangan warga negara Indonesia, memohon
penyesuaian NJOP PBB, namun justru dituntut dan diadili dengan norma Pasal
47
2 ayat (1) dan norma Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Perkara tersebut
diputus melalui Putusan Nomor 1771 PK/Pid.Sus/2025 tanggal 12 Agustus
2025, Putusan Nomor 2638 K/Pid.Sus/2024 tanggal 25 Juni 2024, Putusan
Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn tanggal 02 Oktober 2023.
3. Bahwa Pemohon memiliki hak konstitusional atas pengakuan, jaminan,
perlindungan dan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal
28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, hak bebas dari perlakuan disriminatif
sebagaimana dijamin oleh Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, dan hak
atas perlindungan dari ancaman ketakutan sebagaimana dijamin oleh Pasal
28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945;
4. Bahwa menurut Pemohon, secara aktual, kasus tersebut membuat Pemohon
tidak dapat lagi menjalankan usaha-usahanya. Dengan dikodifikasikannya
kembali norma Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor tersebut dalam UU
1/2023 tanpa ukuran yang jelas, berpotensi merugikan Pemohon dalam
mengajukan upaya hukum luar biasa dalam Peninjauan Kembali Tahap ke II
(PK-II);
5. Bahwa menurut Pemohon, Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor yang pengacuannya
diganti dengan Pasal 603 UU 1/2023 dan Pasal 3 UU Tipikor yang
pengacuannya diganti dengan Pasal 604 UU 1/2023, setelah Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 dan Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016, menjadi tidak efektif atau kehilangan
efektivitas disebabkan implementasi norma dimaksud telah menimbulkan
yurisdiksi bebas bagi penegak hukum. Dalam hal ini, perkara pajak yang dialami
Pemohon, ditarik ke wilayah pengadilan tindak pidana korupsi. Akibatnya,
Pemohon tidak dapat lagi mempredikasi ihwal keberlakuan hukum yang
membuat Pemohon kehilangan hak atas jaminan kepastian hukum yang adil
sebagaimana diamanatkan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dan hak
mendapatkan
perlindungan
atas
kehormatan,
martabat
kemanusiaan,
perlindungan dari ancaman ketakutan sebagaimana diamanatkan oleh Pasal
28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945;
48
6. Bahwa menurut Pemohon, apabila norma Pasal 603 dan norma Pasal 604 UU
1/2023 dinyatakan inkonstitusional atau inkonstitusional secara bersyarat
sebagaimana termaktub dalam petitum permohonan a quo, kerugian
konstitusional yang dialami Pemohon tidak lagi atau tidak akan terjadi.
Berdasarkan uraian kedudukan hukum di atas, Mahkamah berpendapat
Pemohon telah dapat menerangkan kualifikasinya sebagai perseorangan warga
negara Indonesia [vide Bukti P-1] yang pernah didakwa dengan Pasal 2 ayat (1) dan
Pasal 3 UU Tipikor dan dijatuhi Putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Medan
Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn tertanggal 09 Oktober 2023, Putusan
Mahkamah Agung Nomor 2638 K/Pid.Sus/2024 tertanggal 25 Juni 2024, dan
Putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Medan Nomor 1771 PK/Pid.Sus/2025
tertanggal 12 Agustus 2025 [vide Bukti P-4, Bukti P-5, dan Bukti P-6]. Pemohon
memiliki anggapan kerugian hak konstitusional atas jaminan kepastian hukum yang
adil sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dan
hak untuk mendapatkan perlindungan atas kehormatan, martabat kemanusiaan,
perlindungan dari ancaman ketakutan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28G
ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang disebabkan keberlakuan norma Pasal 2 ayat (1)
dan Pasal 3 UU Tipikor yang mengacu pada norma Pasal 603 dan norma Pasal 604
UU 1/2023 tidak memiliki kepastian hukum yang adil. Dalam hal ini, anggapan
kerugian hak konstitusional dimaksud bersifat aktual dan menyebabkan Pemohon
tidak lagi dapat menjalankan usaha karena telah dijatuhi pidana dengan
menggunakan norma Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor yang pengacuannya diganti
dengan norma Pasal 603 UU 1/2023 dan norma Pasal 3 UU Tipikor yang
pengacuannya diganti dengan norma Pasal 604 UU 1/2023 yang dianggap tidak
memuat actus reus dan kehilangan efektivitas. Di samping itu, terdapat hubungan
sebab-akibat (causal verband) antara kerugian hak konstitusional Pemohon dengan
norma yang dimohonkan pengujian karena norma Pasal 2 ayat (1) dan norma Pasal
3 UU Tipikor, yang substansinya sama dengan norma Pasal 603 dan norma Pasal
604 UU 1/2023, tidak disertai ukuran yang jelas sehingga mengakibatkan Pemohon
tidak mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan diri serta bebas dari
ancaman ketakutan dalam kaitan dengan pengajuan upaya peninjauan kembali
tahap kedua yang sedang diusahakan Pemohon. Oleh karena itu, apabila
permohonan dikabulkan, anggapan kerugian hak konstitusional yang dimaksud oleh
Pemohon tidak lagi terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya
49
masalah
konstitusionalitas
norma
yang
dimohonkan
pengujian,
menurut
Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai
Pemohon dalam mengajukan permohonan a quo.
[3.7]
Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang untuk mengadili
permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak
sebagai Pemohon dalam pengujian norma Pasal 603 dan Pasal 604 UU 1/2023,
selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan.
Pokok Permohonan
[3.8]
Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan norma Pasal 603 dan norma
Pasal 604 UU 1/2023 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal
24C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28H UUD NRI Tahun
1945, dengan dalil-dalil (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara) yang
apabila dipahami dan dirumuskan Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut:
1. Bahwa menurut Pemohon, norma Pasal 603 dan Pasal 604 UU 1/2023 telah
kehilangan keefektifan dan tidak dapat lagi diimplementasikan karena
rumusannya menjadi tidak jelas akibat dari Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 003/PUU-IV/2006 dan Nomor 25/PUU-XIV/2016 yang mengubah
konsep dalam norma Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor terkait delik korupsi
dari yang bersifat delik formil berubah menjadi delik materil yang mensyaratkan
adanya akibat, yakni unsur kerugian keuangan negara harus dihitung secara
nyata/pasti. Sejak diucapkannya putusan a quo, keberlakuan delik dalam norma
Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor telah bergeser maknanya karena sudah
dinyatakan tidak berlaku dan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945.
Namun kenyataannya, norma dimaksud tetap digunakan sebagai pasal sapu
jagat oleh penegak hukum, walaupun muatan pasal tersebut telah berubah
secara signifikan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-
IV/2006 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016.
2. Bahwa menurut Pemohon, ketiadaan actus reus menimbulkan ketidakjelasan
konsep “melawan hukum” dalam norma Pasal 603 dan Pasal 604 UU 1/2023,
serta merta mengakibatkan ketidakpastian frasa “memperkaya/menguntungkan
diri sendiri, orang lain atau korporasi” dalam norma Pasal 603 dan Pasal 604
50
UU 1/2023. Hal tersebut menimbulkan perpanjangan permasalahan interpretasi
dan penerapan Pasal 603 dan Pasal 604 UU 1/2023.
3. Bahwa menurut Pemohon, frasa “setiap orang”, kata “memperkaya” dan kata
“menguntungkan” dalam norma Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor selama
ini telah ditafsirkan dan diterapkan secara tidak konsisten oleh aparat penegak
hukum karena menggunakan pendekatan yang berbeda-beda dan subjektif
sehingga mengakibatkan kesewenang-wenangan dan kriminalisai terhadap
warga negara.
4. Bahwa menurut Pemohon, berdasarkan kajian negara peserta United Nations
Convention Against Corruption (UNCAC), Indonesia harus mensinergikan
norma dalam UNCAC dengan UU Tipikor. Hal tersebut dapat dilakukan dengan
memaknai Pasal 603 dan Pasal 604 UU 1/2023 secara konstitusional bersyarat
(conditionally constitutional) dan atau inkonstitusional bersyarat (conditionally
unconstitutional) setidaknya sebagaimana petitum Pemohon.
Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tersebut di atas, Pemohon
dalam petitum pada pokoknya memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan,
Pasal 603 dan Pasal 604 UU 1/2023 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945
dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
Atau
1. Frasa “Setiap Orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan
memperkaya diri sendiri, orang lain, atau Korporasi yang merugikan keuangan
negara atau perekonomian negara,” dalam Pasal 603 UU 1/2023 bertentangan
dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat
secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai: “Setiap orang yang memberikan
janji atau penawaran atau pemberian sesuatu apa pun kepada pejabat publik,
baik secara langsung maupun tidak langsung agar pejabat publik tersebut
menyalahgunakan pengaruhnya secara nyata dengan maksud memperoleh
sesuatu atau manfaat dari otoritas administrasi atau otoritas publik untuk
kepentingan orang tersebut, orang lain atau korporasi yang semestinya tidak
diperolehnya”.
2. Frasa “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri” dalam
Pasal 604 UU 1/2023 bertentangan secara bersyarat dengan UUD NRI Tahun
1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai
“pejabat publik yang dengan maksud memperoleh sesuatu atau manfaat”
51
Atau
1. Frasa “secara melawan hukum” dalam Pasal 603 UU 1/2023 bertentangan
dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat
secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “memberikan janji atau penawaran
atau pemberian sesuatu apa pun kepada pejabat publik, baik secara langsung
maupun tidak langsung agar pejabat publik tersebut menyalahgunakan
pengaruhnya secara nyata dengan maksud memperoleh sesuatu atau manfaat
dari otoritas administrasi atau otoritas publik”;
2. Frasa “Setiap orang” dalam Pasal 604 UU 1/2023 bertentangan secara
bersyarat dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum
mengikat sepanjang tidak dimaknai “pejabat publik”;
[3.9]
Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan, Pemohon
telah mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-15
yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 14 April 2026
(selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara).
[3.10]
Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo telah jelas, Mahkamah
berpendapat tidak terdapat urgensi dan relevansinya untuk meminta keterangan
pihak-pihak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54 UU MK.
[3.11]
Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan dalil permohonan
Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan perihal dapat atau tidaknya norma
Pasal 603 dan norma Pasal 604 UU 1/2023 diajukan kembali, karena norma pasal
a quo pernah dimohonkan pengujian konstitusionalitas dan telah diputus dalam
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XXIV/2026 yang diucapkan dalam
sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 2 Maret 2026. Berkenaan dengan
hal tersebut, Mahkamah perlu menilai keterpenuhan syarat yang termaktub dalam
Pasal 60 UU MK dan Pasal 72 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025
tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 7/2025),
yang masing-masing menyatakan:
Pasal 60 UU MK:
(1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-
undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.
52
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika
materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda.
Pasal 72 PMK 7/2025:
(1) Terhadap materi muatan, ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-
undang atau Perppu yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian
kembali.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika
materi muatan dalam UUD NRI Tahun 1945 yang dijadikan dasar
pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda.
Berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap pasal yang telah dilakukan
pengujian konstitusionalitasnya dan telah diputus oleh Mahkamah hanya dapat
dimohonkan pengujian kembali apabila terdapat dasar pengujian dan/atau alasan
permohonan yang berbeda. Terhadap hal tersebut, setelah Mahkamah memeriksa
secara saksama telah ternyata, Permohonan Nomor 28/PUU-XXIV/2026 diajukan
menggunakan dasar pengujian Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.
Sementara itu, permohonan a quo, menggunakan dasar pengujian Pasal 1 ayat (3),
Pasal 24 ayat (1), Pasal 24C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan
Pasal 28H UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena terdapat dasar pengujian yang
berbeda dengan kedua permohonan tersebut, sehingga tanpa perlu menguraikan
apakah terdapat perbedaan alasan pengujian permohonan a quo dengan
permohonan sebelumnya, pengujian norma Pasal 603 dan Pasal 604 UU 1/2023
tidak terhalang oleh Pasal 60 UU MK serta Pasal 72 PMK 7/2025. Dengan demikian,
terlepas secara substansial permohonan a quo beralasan menurut hukum atau
tidak, secara formal permohonan pengujian norma Pasal 603 dan Pasal 604 UU
1/2023 a quo dapat diajukan kembali.
[3.12]
Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca secara saksama dalil
permohonan Pemohon beserta bukti-bukti yang diajukan, masalah utama Pemohon
adalah berkenaan dengan penerapan norma Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor
dalam kasus konkret yang dialami, yakni Putusan Pengadilan Negeri Kelas I A
Khusus Medan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn tanggal 09 Oktober 2023,
Putusan Mahkamah Agung Nomor 2638 K/Pid.Sus/2024 tanggal 25 Juni 2024, dan
Putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Medan Nomor 1771 PK/Pid.Sus/2025
tanggal 12 Agustus 2025. Berkaitan dengan hal tersebut karena substansi norma
Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor telah ditransformasikan ke dalam norma
Pasal 603 dan Pasal 604 UU 1/2023, masalah konstitusionalitas yang harus dijawab
53
oleh Mahkamah pada pokoknya adalah apakah norma Pasal 603 dan Pasal 604 UU
1/2023 mempunyai konsep/pengertian yang tidak jelas sehingga aparat penegak
hukum menerapkan norma tersebut secara sewenang-wenang dan mengakibatkan
kriminalisasi, sehingga norma tersebut dinilai bertentangan dengan UUD NRI Tahun
1945. Berkenaan dengan masalah tersebut, Mahkamah mempertimbangkan hal-hal
sebagai berikut.
[3.12.1] Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon tersebut, setelah Mahkamah
mempelajari secara komprehensif pemohonan a quo, telah ternyata permasalahan
konstitusional dalam permohonan a quo secara substansial mempunyai persamaan
isu dengan sejumlah putusan Mahkamah ihwal pengujian konstitusionalitas norma
Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor maupun norma Pasal 603 dan Pasal 604
UU 1/2023. Secara normatif, berkenaan dengan hal ini, norma Pasal 622 ayat (1)
huruf l dan ayat (4) UU 1/2023 pada pokoknya menyatakan bahwa pada saat UU
1/2023 mulai berlaku, norma Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor dinyatakan dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku serta selanjutnya pengacuannya diganti dengan Pasal 603
UU 1/2023; dan norma Pasal 3 UU Tipikor dinyatakan dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku serta selanjutnya pengacuannya diganti dengan Pasal 604 UU 1/2023. Jika
dicermati secara saksama, perbedaan antara norma Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3
UU Tipikor dengan norma Pasal 603 dan Pasal 604 UU 1/2023 hanya terletak pada
ancaman sanksi pidana yang dikenakan pada masing-masing tindak pidana,
sedangkan mengenai unsur delik dalam tindak pidana dimaksud adalah sama atau
tidak terdapat perbedaan. Berikut uraian pasal-pasal dimaksud:
Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor
Setiap orang yang secara melawan
hukum
melakukan
perbuatan
memperkaya diri sendiri atau orang lain
atau suatu korporasi yang merugikan
keuangan negara atau perekonomian
negara,
dipidana
dengan
pidana
penjara seumur hidup atau pidana
penjara paling singkat 4 (empat) tahun
dan paling lama 20 (dua puluh) tahun
dan
denda
paling
sedikit
Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta
rupiah)
dan
paling
banyak
Rp
1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
Pasal 603 UU 1/2023
Setiap orang yang secara melawan
hukum
melakukan
perbuatan
memperkaya diri sendiri, orang lain,
atau
Korporasi
yang
merugikan
keuangan negara atau perekonomian
negara,
dipidana
dengan
pidana
penjara seumur hidup atau pidana
penjara paling singkat 2 (dua) tahun
dan paling lama 20 (dua puluh) tahun
dan
pidana
denda
paling
sedikit
kategori II dan paling banyak kategori
VI.
Pasal 3 UU Tipikor
Setiap orang yang dengan tujuan
menguntungkan diri sendiri atau orang
lain
atau
suatu
korporasi,
Pasal 604 UU 1/2023
Setiap orang yang dengan tujuan
menguntungkan diri sendiri, orang lain,
atau
Korporasi
menyalahgunakan
54
menyalahgunakan
kewenangan,
kesempatan atau sarana yang ada
padanya
karena
jabatan
atau
kedudukan yang merugikan keuangan
negara atau perekonomian negara,
dipidana
dengan
pidana
penjara
seumur hidup atau pidana penjara
paling singkat 1 (satu) tahun dan paling
lama 20 dua puluh) tahun dan atau
denda paling sedikit Rp 50.000.000,00
(lima puluh juta rupiah) dan paling
banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu
miliar rupiah)
kewenangan, kesempatan, atau sarana
yang ada padanya karena jabatan atau
kedudukan yang merugikan keuangan
negara atau perekonomian negara,
dipidana
dengan
pidana
penjara
seumur hidup atau pidana penjara
paling singkat 2 (dua) tahun dan paling
lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana
denda paling sedikit kategori II dan
paling banyak kategori VI.
Oleh karena itu, untuk menjawab masalah konstitusionalitas norma-
norma yang dimohonkan dalam permohonan a quo, Mahkamah akan menguraikan
kembali pendiriannya dalam beberapa putusan pengujian konstitusionalitas UU
Tipikor.
[3.12.2] Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon perihal ketidakjelasan norma
Pasal 603 dan Pasal 604 UU 1/2023 sehingga mengakibatkan aparat penegak
hukum menginterpretasi dan mengimplementasikan atau menerapkan norma
tersebut secara sewenang-wenang yang mengakibatkan terjadinya kriminalisasi,
persoalan yang didalilkan tersebut tidak dapat dilepaskan dari penilaian Pemohon
bahwa tidak adanya perbuatan yang dilarang (actus reus) dalam frasa “secara
melawan hukum” dan frasa “menguntungkan diri sendiri dan orang lain” dalam
norma Pasal 603 UU 1/2023. Berkaitan dengan hal tersebut, pertimbangan hukum
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXII/2024 yang diucapkan dalam
sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 16 Oktober 2024, antara lain
menyatakan sebagai berikut.
[3.12.2] … Bahwa lebih lanjut, norma Pasal 2 UU Tipikor memiliki unsur-
unsur, yaitu: 1) setiap orang; 2) memperkaya diri sendiri, orang lain atau
suatu korporasi; 3) melawan hukum; 4) merugikan keuangan negara atau
perekonomian negara. Sedangkan unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal
3 UU Tipikor yaitu: 1) setiap orang; 2) dengan tujuan menguntungkan diri
sendiri atau orang lain atau korporasi; 3) menyalahgunakan kewenangan,
kesempatan atau sarana karena adanya jabatan atau kedudukan; 4)
merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Berdasarkan
rumusan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor tersebut, perbuatan yang
dikategorikan sebagai tindak pidana adalah perbuatan yang melawan
hukum yang menimbulkan kerugian negara. Oleh karena itu, apabila
dicermati kedua norma undang-undang yang oleh Pemohon dimohonkan
agar dinyatakan inkonstitusional karena tidak secara konkret menyertakan
adanya unsur actus reus, menurut Mahkamah dengan telah tercakupnya
55
unsur secara melawan hukum pada norma Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor dan
unsur menyalahgunakan kewenangan dan kesempatan atau sarana yang
ada padanya karena jabatan atau kedudukan pada norma Pasal 3 UU
Tipikor, jika dikaitkan dengan pengertian unsur secara melawan hukum yang
memiliki
cakupan
makna
yang
amat
luas
sebagaimana
telah
dipertimbangkan di atas, maka unsur actus reus secara substansial
sebenarnya telah terserap/tercakup dalam unsur secara melawan hukum
yang terdapat pada Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor dan juga mempunyai irisan
makna yang sama dengan unsur menyalahgunakan kewenangan dan
kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan
yang terdapat dalam norma Pasal 3 UU Tipikor, dengan sendirinya telah
terjawab bahwa fakta hukum demikian tidak serta merta dapat menimbulkan
adanya ketidakpastian hukum terhadap norma Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3
UU Tipikor. Terlebih, jika norma tersebut diartikan secara parsial maka akan
diperoleh tafsiran seolah-olah dengan tidak terdapatnya rumusan unsur
actus reus berupa perbuatan fisik atau tindakan konkret yang dapat
dideskripsikan, sehingga dapat dikatakan tidak memenuhi unsur melawan
hukum dan merugikan keuangan atau perekonomian negara. Sebab, secara
filosofi hakikat sesungguhnya rumusan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU
Tipikor adalah merupakan bentuk antisipasi pembentuk undang-undang
terhadap banyaknya varian tindak pidana korupsi yang senantiasa
berkembang pesat seiring dengan perkembangan jaman dan teknologi,
sehingga rumusannya dibuat sedemikian rupa agar dapat menjangkau
berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atau merugikan
perekonomian negara yang semakin canggih dan pembuktiannya rumit.
Pendirian Mahkamah mengenai unsur actus reus dalam norma Pasal 2
ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor tersebut diperkuat kembali oleh Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 142/PUU-XXII/2024 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka
untuk umum pada tanggal 17 Desember 2025. Putusan tersebut juga memuat
pendirian Mahmah mengenai ketiadaan unsur niat jahat (mens rea) pelaku tindak
pidana dalam norma Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor, yang antara lain
menyatakan sebagai berikut.
[3.16.3] ... Bahwa berdasarkan kutipan uraian pertimbangan hukum
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXII/2024 di atas, unsur
perbuatan (actus reus) dalam norma Pasal 2 ayat (1) dan norma Pasal 3 UU
Tipikor telah terwakili dengan adanya unsur “secara melawan hukum” dalam
norma Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor dan unsur “menyalahgunakan
kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan
atau kedudukan” dalam norma Pasal 3 UU Tipikor. Di samping itu, dengan
merujuk
Putusan
Mahkamah
Konstitusi
Nomor
25/PUU-XIV/2016,
terjadinya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dalam
norma Pasal 2 ayat (1) dan norma Pasal 3 UU Tipikor merupakan implikasi
dari perbuatan melawan hukum dan menyalahgunakan kewenangan yang
menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
sebagaimana dimaksud dalam norma Pasal 2 ayat (1) dan norma Pasal 3
UU Tipikor. Oleh karena itu, berdasarkan uraian pertimbangan hukum
tersebut di atas, menurut Mahkamah tidak diperlukan lagi adanya
56
pembuktian terkait dengan hubungan kausalitas antara perolehan
keuntungan/kekayaan yang diperoleh tersangka/terdakwa atau orang lain
atau korporasi dengan perbuatan atau tindakan konkret dalam bentuk
sebagaimana yang diinginkan para Pemohon, karena kerugian keuangan
negara atau perekonomian negara merupakan akibat dari perbuatan
melawan hukum dalam norma Pasal 2 ayat (1) dan perbuatan
penyalahgunaan kewenangan dalam Pasal 3 UU Tipikor yang berakibat
adanya memperkaya diri sendiri/orang lain/korporasi. Dengan demikian,
secara filosofis pembentukan norma Pasal 2 ayat (1) dan norma Pasal 3 UU
Tipikor berkenaan dengan frasa “secara melawan hukum” dalam norma
Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor dan unsur “menyalahgunakan kewenangan,
kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau
kedudukan” dalam norma Pasal 3 UU Tipikor memiliki hubungan kausalitas
yang sangat erat dengan frasa “yang merugikan keuangan negara atau
perekonomian negara” adalah tidak dapat dilepaskan dari arah politik
hukum pemberantasan tindak pidana korupsi saat UU Tipikor dirumuskan
yang ditujukan untuk mengantisipasi sifat maupun modus tindak pidana
korupsi yang semakin banyak varian, sebagaimana telah dipertimbangkan
di atas. Dengan demikian, jika dicermati secara saksama Mahkamah dapat
memahami jika rumusan norma Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor
dengan cara mengabsorbsi unsur “secara melawan hukum” dan
“menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada
padanya karena jabatan atau kedudukan” adalah untuk merepresentasikan/
merefleksikan unsur actus reus dalam perumusan tindak pidana korupsi,
khususnya berkaitan dengan norma Pasal 2 ayat (1) dan norma Pasal 3 UU
Tipikor.
[3.16.4] … dengan telah dipertimbangkan secara jelas unsur actus reus
dalam norma Pasal 2 ayat (1) dan norma Pasal 3 UU Tipikor sebagaimana
telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
114/PUU-XXII/2024, maka unsur “melawan hukum” dalam norma Pasal 2
ayat (1) UU Tipikor dan unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan
atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” dalam
norma Pasal 3 UU Tipikor, yang tentunya tidak dapat dipisahkan dari adanya
tindakan/perbuatan yang telah disadari oleh pelaku akan akibat yang
ditimbulkan dari perbuatannya, maka hal ini menunjukkan adanya
kehendak/niat jahat (mens rea) dari pelaku tindak pidana korupsi. Oleh
karena itu, dalam norma Pasal 2 ayat (1) dan norma Pasal 3 UU Tipikor tidak
diperlukan lagi dilekatkan unsur “dengan sengaja” yang menjadi bagian dari
adanya kehendak/niat jahat (mens rea) dimaksud. Lebih lanjut, secara
doktriner dan praktik, sifat melawan hukum dalam rumusan tindak
pidana/delik
tidak
selalu
dirumuskan
secara
eksplisit.
Terlebih,
sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, berkenaan dengan
semangat pemberantasan tindak pidana korupsi diperlukan cara yang lebih
ekstra dan bahkan diperlukan dengan cara yang luar biasa pula. Oleh
karenanya norma yang dibentuk oleh pembentuk undang-undang memiliki
jangkauan yang bersifat antisipatif dan memiliki jangkauan lebih luas.
Dengan demikian, apabila dalam rumusan suatu delik tidak disebutkan sifat
melawan hukum dalam rumusan delik, maka harus dipahami bahwa unsur-
unsur perbuatan dalam rumusan delik telah menunjukan ketercelaan atau
melawan hukum itu sendiri. Termasuk dalam hal ini, norma yang berkaitan
dengan tindak pidana korupsi, karena telah adanya unsur “melawan hukum”
57
dalam norma Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor dan unsur “menyalahgunakan
kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan
atau kedudukan” dalam norma Pasal 3 UU Tipikor, di mana sekali lagi hal
tersebut menegaskan adanya perbuatan yang dilakukan dengan sengaja
(actus reus) dan niat jahat (mens rea).
Selanjutnya berkenaan dengan proses penegakan hukum berkaitan
dengan tindak pidana korupsi, sekalipun perbuatan yang termasuk dalam
kategori actus reus dan niat jahat yang merupakan pengejawantahan atau
refleksi dari adanya unsur sengaja dalam melakukan tindak pidana korupsi,
penegak hukum dituntut untuk mampu membuktikan unsur “secara
melawan hukum” dalam norma Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor dan unsur
“menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada
padanya karena jabatan atau kedudukan” dalam norma Pasal 3 UU Tipikor
yang di dalamnya terkandung unsur adanya kesengajaan untuk melakukan
tindak pidana korupsi. Artinya, pelaku tindak pidana korupsi dalam
melakukan perbuatannya dalam batas penalaran yang wajar telah secara
sadar/sengaja dan menghendaki (willens en wetens) terhadap akibat
perbuatan yang dilakukan. Hal tersebut sekaligus menjadi fakta adanya
hubungan kausalitas dengan adanya actus reus dan mens rea serta unsur
memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi. Sebab, unsur
memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi merupakan akibat
yang tidak dapat dipisahkan dari keterpenuhan syarat adanya perbuatan
pidana korupsi, yang merupakan salah satu unsur fundamental dari
ketentuan norma Pasal 2 ayat (1) dan norma Pasal 3 UU Tipikor. Bahkan,
lebih dari itu terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang secara faktual tidak
menikmati hasil tindak pidana korupsi akan tetapi akibat dari perbuatannya
mengakibatkan kerugian negara, maka pelaku perbuatan tersebut tetap saja
dapat dijerat dengan tindak pidana korupsi, setidak-tidaknya dengan
menggunakan instrumen pasal penyertaan, misalnya Pasal 55 dan/atau
Pasal 56 KUHP. Berkenaan dengan hal tersebut telah ditegaskan dalam
pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-
XIV/2016, antara lain sebagai berikut:
“Oleh karena itu, walaupun pelaku tidak memperkaya diri sendiri atau
menguntungkan diri sendiri namun apabila melakukan perbuatan
melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan yang merugikan
keuangan negara dan dalam hal ini orang lain atau suatu koporasi
diuntungkan atau bertambah kekayaannya, dikenai tindak pidana
korupsi.” [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-
XIV/2016, hlm. 115]
Dengan demikian, unsur “melawan hukum” dalam norma Pasal 2 ayat (1)
UU Tipikor dan unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau
sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” dalam norma
Pasal 3 UU Tipikor yang diposisikan selalu memiliki hubungan kausalitas
dengan unsur merugikan keuangan negara dan memperkaya diri sendiri
atau orang lain atau korporasi adalah rumusan norma yang dimaksudkan
untuk dapat menjangkau modus operandi tindak pidana korupsi yang
semakin hari semakin canggih dan kompleks sebagaimana telah
dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum di atas.
58
[3.12.3] Bahwa lebih lanjut terkait dalil Pemohon yang mempermasalahkan norma
Pasal 603 dan Pasal 604 UU 1/2023 dianggap telah kehilangan efektivitas dan tidak
dapat lagi diimplementasikan karena rumusannya menjadi tidak jelas akibat dari
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 dan Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 yang mengubah konsep dalam norma Pasal 2
ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor terkait dengan sifat delik yang mensyaratkan adanya
akibat dari unsur kerugian keuangan negara harus dihitung secara nyata/pasti.
Berkenaan dengan akibat tersebut, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-
XXII/2024 selanjutnya menyatakan sebagai berikut:
[3.12.3] … menurut Mahkamah, putusan tersebut sebatas menegaskan
berkenaan dengan tindak pidana korupsi yang mengakibatkan adanya
kerugian negara atau perekonomian negara, harus dapat dibuktikan adanya
actual loss sehingga terpenuhi unsur merugikan keuangan negara
sebagaimana telah dinyatakan dalam Sub-Paragraf [3.10.6] Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016, yang menyatakan sebagai
berikut:
[3.10.6] Bahwa penerapan unsur merugikan keuangan dengan
menggunakan
konsepsi
actual
loss
menurut
Mahkamah
lebih
memberikan kepastian hukum yang adil dan bersesuaian dengan upaya
sinkronisasi
dan
harmonisasi
instrument
hukum
nasional
dan
internasional,
seperti
dengan
UU
Administrasi
Pemerintahan
sebagaimana diuraikan dalam paragraf [3.10.2] dan paragraf [3.10.3] di
atas, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (UU Perbendaharaan Negara) dan Undang-Undang Nomor 15
Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (UU BPK) serta
Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003 (United Nation
Convention Against Corruption,2003) yang telah diratifikasi Indonesia
melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. Pasal 1 angka 22 UU
Perbendaharaan Negara dan Pasal 1 angka 15 UU BPK mendefinisikan,
“Kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan
barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan
melawan hukum baik sengaja maupun lalai”. Berdasarkan ketentuan
tersebut konsepsi kerugian negara yang dianut adalah konsepsi kerugian
negara yang dianut adalah konsepsi kerugian negara dalam arti delik
materil, yakni suatu perbuatan dapat dikatakan merugikan keuangan
negara dengan syarat harus adanya kerugian negara yang benar-benar
nyata atau aktual. Konsepsi tersbut sebenarnya sama dengan penjelasan
kalimat “secara nyata telah ada kerugian negara” yang tercantum dalam
Pasal 32 ayat (1) UU Tipikor sebagaimana dijelaskan dalam
Penjelasannya yang menyatakan sebagai kerugian yang sudah dapat
dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang
atau akuntan public yang ditunjuk. Selain itu, agar tidak menyimpang dari
semangat Konvensi PBB Anti Korupsi maka ketika memasukkan unsur
kerugian negara dalam delik korupsi, kerugian negara tersebut harus
benar-benar sudah terjadi atau nyata. Hal ini dikarenakan delik korupsi
yang terdapat dalam Konvensi PBB Anti Korupsi telah diuraikan secara
59
jelas meliputi suap, penggelapan dalam jabatan, memperdagangkan
pengaruh, penyalahgunaan jabatan, pejabat public memperkaya diri
secara tidak sah, suap di sector swasta, penggelapan dalam perusahaan
swasta, pencucian uang hasil kejahatan, menyembunyikan adanya
kejahatan korupsi, dan menghalang-halangi proses peradilan”
Selain itu, terkait dengan perumusan norma Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3
UU Tipikor, Mahkamah juga telah berpendirian dalam Putusan Nomor 142/PUU-
XXII/2024, antara lain sebagai berikut:
[3.16.2] ... perumusan norma Pasal 2 ayat (1) dan norma Pasal 3 UU Tipikor,
secara filosofis merupakan langkah preventif yang dimaksudkan untuk
mengantisipasi masifnya modus atau cara tindak pidana korupsi yang dari
waktu ke waktu berkembang pesat sejalan dengan perkembangan kemajuan
teknologi. Oleh karena itu, diperlukan rumusan tindak pidana korupsi yang
bersifat khusus yang tidak dapat dijangkau oleh rumusan delik lain dengan
rumusan biasa, sebagaimana telah diatur secara rigid dalam UU Tipikor, yakni
dengan
dicantumkannya
rumusan
kerugian
keuangan
negara
atau
perekonomian negara. Hal demikian sebagaimana ditegaskan dalam
pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-
XXII/2024.
Bahwa berdasarkan uraian kutipan pertimbangan hukum beberapa
putusan di atas, dikarenakan permasalahan konstitusional terkait unsur-unsur delik
dalam tindak pidana korupsi yang diatur dalam norma Pasal 603 dan Pasal 604 UU
1/2023 yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo adalah sama dengan
norma Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor dan telah beberapa kali diputus,
hingga saat ini Mahkamah belum memiliki alasan yang kuat dan mendasar untuk
bergeser dari pendirian sebelumnya. Oleh karena norma Pasal 2 ayat (1) dan Pasal
3 UU Tipikor telah dinyatakan tidak berlaku dengan berlakunya UU 1/2023 dan
pengacuan mengenai tindak pidana korupsi diatur dalam norma Pasal 603 dan
Pasal 604 UU 1/2023, maka secara substansial pertimbangan hukum Mahkamah
dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXII/2024 dan Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 142/PUU-XXII/2024 berlaku mutatis mutandis dalam
mempertimbangkan permohonan a quo. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat
dalil Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.
[3.12.4]
Menimbang bahwa berkenaan dengan pertimbangan hukum di atas,
jika dikaitkan dengan adanya praktik penafsiran dan penerapan Pasal 2 ayat (1) dan
Pasal 3 UU Tipikor yang berbeda-beda oleh hakim sebagaimana didalilkan oleh
Pemohon, maka terhadap penafsiran dan penerapan Pasal 603 dan Pasal 604 UU
1/2023 yang mempunyai substansi sama dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU
60
Tipikor, hal tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan hakim sebagai penegak
hukum dalam kasus konkret untuk melakukan penilaian. Namun demikian,
Mahkamah sejak putusan terdahulu terhadap masalah dalam praktik penafsiran dan
penerapan norma yang beragam oleh aparat penegak hukum terhadap Pasal 2 ayat
(1) dan Pasal 3 UU Tipikor yang memiliki substansi makna yang sama dengan
norma Pasal 603 dan Pasal 604 UU 1/2023 hal tersebut menjadi kewenangan
pembentuk undang-undang untuk melakukan pengkajian dan merumuskan kembali.
Pendirian demikian telah disampaikan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 142/PUU-XXII/2024, yang kemudian dikuatkan/ditegaskan dalam
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 161/PUU-XXII/2024 yang diucapkan dalam
sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 17 Desember 2025 dan Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XXIV/2026. Selain itu, dalam pertimbangan
hukum putusan dimaksud, Mahkamah juga mengingatkan agar aparat penegak
hukum lebih cermat dan lebih hati-hati dalam melakukan tindakan hukum terhadap
pelaku yang diduga melakukan tindak pidana korupsi.
[3.13]
Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum
tersebut di atas, norma Pasal 603 dan Pasal 604 UU 1/2023 telah ternyata tidak
menimbulkan pelanggaran terhadap prinsip negara hukum, prinsip kekuasan
kehakiman yang merdeka, hak atas kepastian hukum dan hak atas rasa aman dan
bebas dari ancaman ketakutan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal
24 ayat (1), Pasal 24C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal
28H UUD NRI Tahun 1945, bukan sebagaimana yang didalilkan Pemohon. Dengan
demikian, dalil Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.
[3.14]
Menimbang bahwa berkenaan dengan hal-hal lain dan selebihnya tidak
dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.
4. KONKLUSI
Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan
di atas, Mahkamah berkesimpulan:
[4.1]
Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
[4.2]
Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan
a quo;
61
[4.3]
Pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-
XXII/2024 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 142/PUU-XXII/2024
mutatis mutandis berlaku untuk permohonan a quo;
[4.4]
Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.
Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-
Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5076);
5. AMAR PUTUSAN
Mengadili:
Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan
Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra,
Adies Kadir, Liliek Prisbawono Adi, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P Foekh,
M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai
Anggota, pada hari Rabu, tanggal lima belas, bulan April, tahun dua ribu dua
puluh enam, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka
untuk umum pada hari Selasa, tanggal dua belas, bulan Mei, tahun dua ribu dua
puluh enam, selesai diucapkan pukul 15.15 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi,
yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Adies Kadir, Liliek
Prisbawono Adi, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P Foekh, M. Guntur Hamzah,
Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu
62
oleh Alifah Rahmawati sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon,
Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.
KETUA,
ttd.
Suhartoyo
ANGGOTA-ANGGOTA,
ttd.
Saldi Isra
ttd.
Adies Kadir
ttd.
Liliek Prisbawono Adi
ttd.
Enny Nurbaningsih
ttd.
Daniel Yusmic P. Foekh
ttd.
M. Guntur Hamzah
ttd.
Ridwan Mansyur
ttd.
Arsul Sani
PANITERA PENGGANTI,
ttd.
Alifah Rahmawati
Pertimbangan Hukum (Ringkasan)
PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas undang-undang, in casu norma Pasal 603 dan Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842, selanjutnya disebut UU 1/2023) 45 terhadap UUD NRI Tahun 1945, sehingga Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. [3.3] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon. Kedudukan Hukum Pemohon [3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.5] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa 46 kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat anggapan kerugian hak konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.4] dan Paragraf [3.5] di atas, Pemohon menguraikan kedudukan hukum pada pokoknya sebagai berikut. 1. Bahwa undang-undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitas dalam permohonan a quo adalah norma Pasal 603 dan norma Pasal 604 UU 1/2023, yang masing-masing rumusannya menyatakan sebagai berikut: Pasal 603 UU 1/2023 Setiap Orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau Korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI. Pasal 604 UU 1/2023 Setiap Orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau Korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI. 2. Bahwa Pemohon merupakan perseorangan warga negara Indonesia, memohon penyesuaian NJOP PBB, namun justru dituntut dan diadili dengan norma Pasal 47 2 ayat (1) dan norma Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Perkara tersebut diputus melalui Putusan Nomor 1771 PK/Pid.Sus/2025 tanggal 12 Agustus 2025, Putusan Nomor 2638 K/Pid.Sus/2024 tanggal 25 Juni 2024, Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn tanggal 02 Oktober 2023. 3. Bahwa Pemohon memiliki hak konstitusional atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, hak bebas dari perlakuan disriminatif sebagaimana dijamin oleh Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, dan hak atas perlindungan dari ancaman ketakutan sebagaimana dijamin oleh Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945; 4. Bahwa menurut Pemohon, secara aktual, kasus tersebut membuat Pemohon tidak dapat lagi menjalankan usaha-usahanya. Dengan dikodifikasikannya kembali norma Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor tersebut dalam UU 1/2023 tanpa ukuran yang jelas, berpotensi merugikan Pemohon dalam mengajukan upaya hukum luar biasa dalam Peninjauan Kembali Tahap ke II (PK-II); 5. Bahwa menurut Pemohon, Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor yang pengacuannya diganti dengan Pasal 603 UU 1/2023 dan Pasal 3 UU Tipikor yang pengacuannya diganti dengan Pasal 604 UU 1/2023, setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016, menjadi tidak efektif atau kehilangan efektivitas disebabkan implementasi norma dimaksud telah menimbulkan yurisdiksi bebas bagi penegak hukum. Dalam hal ini, perkara pajak yang dialami Pemohon, ditarik ke wilayah pengadilan tindak pidana korupsi. Akibatnya, Pemohon tidak dapat lagi mempredikasi ihwal keberlakuan hukum yang membuat Pemohon kehilangan hak atas jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana diamanatkan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dan hak mendapatkan perlindungan atas kehormatan, martabat kemanusiaan, perlindungan dari ancaman ketakutan sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945; 48 6. Bahwa menurut Pemohon, apabila norma Pasal 603 dan norma Pasal 604 UU 1/2023 dinyatakan inkonstitusional atau inkonstitusional secara bersyarat sebagaimana termaktub dalam petitum permohonan a quo, kerugian konstitusional yang dialami Pemohon tidak lagi atau tidak akan terjadi. Berdasarkan uraian kedudukan hukum di atas, Mahkamah berpendapat Pemohon telah dapat menerangkan kualifikasinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia [vide Bukti P-1] yang pernah didakwa dengan Pasal 2 ayat (1
