96/PUU-XXIII/2025

PUTUSAN Nomor 96/PUU-XXIII/2025 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. Nama : Dekanter Sundah Jody Pekerjaan : Wiraswasta Alamat : Jalan Hasan Saputra IV Nomor 15a Bandung selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------- Pemohon I; 2. Nama : Hans Adrian Lukman Pekerjaan : Wiraswasta Alamat : Jalan Kelapa Kopyor Timur 1 BC Setengah RT. 002 RW. 009, Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------- Pemohon II; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Nomor 01/JeaneLaw/06/2025 dan Nomor 02/JeaneLaw/06/2025 bertanggal 11 Juni 2024, memberi kuasa kepada Fransiska Jeane, S.H., Advokat pada Law Office Jeane, S.H., yang beralamat di Jalan Gunung Sahari IX Nomor 9A, RT. 007 RW. 04, Jakarta Pusat, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------------- para Pemohon; 2 [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon; 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 26 Mei 2025 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 2 Juni 2025 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 99/PUU/PAN.MK/AP3/06/2025, dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 96/PUU-XXIII/2025 pada tanggal 5 Juni 2025, yang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 30 Juni 2025 dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 1 Juli 2025, pada pokoknya sebagai berikut. I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK Indonesia Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah menciptakan sebuah lembaga baru yang berfungsi untuk mengawal konstitusi, yaitu Mahkamah Konstitusi. Bahwa salah satu kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian konstitusionalitas suatu undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Kewenangan ini diatur dalam beberapa ketentuan hukum sebagai berikut: 1. Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan: "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar." 2. Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076), selanjutnya disebut “UU KK” menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: 3 1. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” 3. Pasal 10 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, Pasal 10: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: Ayat (1) huruf a: “menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ….” 4. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan “Dalam hal suatu Undang- Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi” Berdasarkan uraian di atas, maka tidak ada keraguan sedikitpun bagi Para Pemohon menyimpulkan, bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menguji, mengadili, dan memutus konstitusionalitas Pasal 4 dan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH), sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, terhadap UUD NRI akan 1945, pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat. II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON: 1. Para Pemohon adalah wiraswasta dan warga negara Indonesia yang beragama Kristen yang dalam kehidupan dan pekerjaannya sehari-hari Para Pemohon mengalami kendala akibat ketentuan Pasal 4 dan Pasal 26 ayat (2) Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang mewajibkan semua produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia untuk memiliki sertifikat halal berdasarkan syariat Islam. 2. Bahwa Para Pemohon beresiko mengalami intimidasi, persekusi dan pengerusakan dari kelompok intoleran akibat memasang label “tidak halal.” Sebagaimana pernah terjadi dalam kasus festival makanan non-halal di Solo, restoran non-halal di Lubuk Linggau dan penutupan toko daging babi di Pasar Kemis Tangerang, yang mana UU JPH juga tidak sesuai dengan 4 keyakinan iman dari para Pemohon yang memiliki pengertian tentang Halal/Haram yang berbeda dengan yang diatur dalam syariat Islam. 3. Bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang No 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa Pemohon pengujian undang-undang adalah “pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang” yang dalam huruf a menyebutkan “perorangan warga negara Indonesia”. Selanjutnya dalam Penjelasan atas Pasal 51 ayat (1) undang-undang MK, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah “hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” 4. Bahwa Yurisprudensi Tetap Mahkamah Konstitusi sebagaimana tertuang dalam Putusan No. 006/PUU-III/2005 jo Putusan No. 11/PUU-V/2007 dan putusan- putusan selanjutnya telah memberikan pengertian dan batasan kumulatif tentang apa yang dimaksud dengan “kerugian konstitusional” dengan berlakunya suatu norma undang-undang, yaitu: a) Adanya hak konstitusional Para Pemohon yang diberikan oleh Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b) Bahwa hak konstitusional tersebut dianggap oleh Para Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang berlaku; c) Kerugian konstitusional Para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual, atau setidak-tidaknya bersifat potensial terjadi; d) Adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji; dan e) Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak lagi terjadi; 5. Apabila mendasarkan pada 5 (lima) parameter berdasarkan Putusan No 006/PUU-III/2005 jo Putusan No 11/PUU-V/2007 tersebut di atas, maka para Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan ini, dengan alasan: a) Sebagai warga Negara Para Pemohon memiliki hak konstitusional sebagaimana diberikan oleh Pasal 28 D butir (1), Pasal 28 E butir (1) dan (2), Pasal 28I butir (2), dan Pasal 29 butir 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang telah mengalami tiga kali amandemen. Amandemen terakhir "Negara 5 Indonesia adalah negara hukum" dan bukan negara agama. Indonesia melindungi pemeluk agama-agama untuk menjalankan ajaran agamanya masing-masing, yang dapat diartikan:  Indonesia tidak mendasarkan diri pada satu agama.  Indonesia tidak memberlakukan hukum agama tertentu.  Indonesia melindungi pemeluk semua agama yang mengamalkan ajaran agamanya.  Indonesia mengakui dan memfasilitasi setiap umat beragama.  Indonesia memberi tempat terhormat bagi agama.  Indonesia memfasilitasi setiap agama dalam menjalankan peribadatannya. b) Hak konstitusional Pemohon sebagaimana diberikan oleh Pasal 28D butir (1), Pasal 28 E butir (1) dan (2), Pasal 28I butir (2), dan Pasal 29 butir 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, telah dirugikan dengan berlakunya sejumlah pasal yang diuji melalui permohonan ini, yaitu kata “wajib” dalam Pasal 4 dan Pasal 26 ayat 2 UU JPH yang secara implisit sepenuhnya tunduk sesuai syariat Islam (sesuai ketentuan Pasal 1 ayat 2 UU JPH), yang juga berarti Negara RI telah memberlakukan hukum agama tertentu dalam UU JPH diberlakukan secara nasional, kepada umat agama lain, sehingga menimbulkan pelanggaran terhadap Hak Konstitusional Para Pemohon dalam kehidupannya sehari- hari. Dikarenakan alasan yang sederhana namun mutlak yaitu Para Pemohon dalam Iman Kristen-nya memiliki pengertian tentang Halal/Haram yang berbeda dengan yang diatur dalam syariat Islam. c) Kerugian Konstitusional Para Pemohon tersebut secara spesifik (khusus) dan actual karena Para Pemohon dalam Iman Kristen-nya memiliki pengertian tentang Halal/Haram yang berbeda dengan yang diatur dalam syariat Islam, namun karena UU JPH yang secara implisit tunduk dan diatur sesuai syariat Islam in casu kewajiban melaksanakan Pasal 4 dan/atau Pasal 26 ayat (2)-nya berlaku secara nasional juga diberlakukan kepada semua umat agama lain, sehingga Para Pemohon apabila dalam melaksanakan kewajiban Pasal 4 dan/atau Pasal 26 ayat (2) UU JPH secara langsung dipaksa untuk tunduk dan patuh pada syariat Islam, yang tidak sesuai dengan ajaran iman Kristen yang dianut Para Pemohon. Dan dengan 6 keberlakuan UU JPH kewajiban dalam Pasal 4 dan Pasal 26 ayat (2) telah nyata adanya kerugian bersifat potensial dalam praktek sudah terjadi, misalkan peristiwa larangan Festival kuliner non-halal di Mall Solo Paragon, Solo, Jawa Tengah, dibulan Juli tahun 2024, yang sempat terhenti akibat protes dari Dewan Syariah Kota Surakarta (DSKS), penggerebekan Kedai non halal di Lubuk Linggau, dan penutupan toko daging babi di Pasar Kemis Tangerang, dimana dipersyaratkan produk nonhalal jika tidak dipisahkan, maka semua makanan di lokasi tersebut dapat terkontaminasi dan dianggap haram. d) Dengan demikian terdapat hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak konstitusional Para Pemohon dengan berlakunya UU JPH, yang telah menyebabkan hak konstitusional Para Pemohon selaku warganegara dan umat Kristen atas “pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil” dan hak konstitusional atas due process of law sebagaimana diberikan oleh Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 telah dirugikan. e) Apabila permohonan ini dikabulkan, maka jelas pasal-pasal yang dimohonkan dalam perkara ini yaitu Pasal 4 dan/atau Pasal 26 ayat (2) UU JPH yang secara implisit tunduk pada aturan syariat Islam tidak dapat diterapkan lagi kepada Para Pemohon in casu umat Kristen yang secara jelas tidak tunduk pada syariat Islam, sehingga hak konstitusional Para Pemohon tidak dirugikan dan tidak dilanggar lagi karena pasal-pasal tersebut, dinyatakan tidak berlaku lagi dan atau tidak memiliki kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi Kelima parameter sebagaimana dimaksud di atas dijelaskan lagi oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 27/PUU- VII/2009 dalam pengujian formil Perubahan Kedua Undang-Undang Mahkamah Agung (hlm 59), yang menyatakan: “dari praktik Mahkamah Konstitusi (tahun 2003- tahun 2009) maka perorangan WNI, terutama pembayar pajak (tax payer); (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-I/2003) berbagai asosiasi dan NGO/LSM, yang concern terhadap suatu Undang-Undang demi kepentingan publik, badan hukum, Pemerintah Daerah, lembaga negara, dan lain-lain, oleh Mahkamah dianggap memiliki legal standing untuk mengajukan 7 permohonan pengujian, baik formil maupun materiil, Undang-Undang terhadap UUD 1945”. 6. Bahwa Para Pemohon mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh Pasal 28D butir (1), Pasal 28 E butir (1) dan (2), Pasal 28I butir (2), dan Pasal 29 butir 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai berikut: Para Pemohon selaku (frasa) “setiap orang” dalam bunyi Pasal 28D butir (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945: Pasal 28D butir (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pemohon selaku (frasa) “setiap orang” dalam bunyi Pasal 28 E butir (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945: Pasal 28E (1) "Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali" (2) "Setiap orang atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya" Pemohon selaku (frasa) “setiap orang” dalam bunyi Pasal 28I butir (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945: Pasal 28I butir (2) (2) "Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu" Pemohon selaku (frasa) “tiap-tiap penduduk” dalam bunyi Pasal 29 butir 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945: Pasal 29 butir 2 Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. 7. Bahwa dalam menjalankan kehidupannya dan usahanya sehari-hari Para Pemohon selaku umat Kristen yang menganut keyakinan Halal/Haram sesuai iman Kristen terbentur dengan adanya Pasal 4 dan/atau Pasal 26 ayat 2 UU JPH yang secara implisit pelaksanaannya tunduk sesuai syariat Islam, yang tidak sejalan dengan keyakinan iman Kristen yang dianut oleh Para Pemohon. 8 8. Bahwa apabila kondisi ini terus berlanjut, maka kerugian konstitusional yang sangat besar adalah para Pemohon menjadi tidak lagi bebas menjalankan keyakinan dan kepercayaannya terkait Halal/Haram yang berbeda dengan prinsip Halal/Haram syariat Islam yang terkandung dalam Pasal 4 dan Pasal 26 ayat 2 UU JPH. 9. Kerugian konstitusional para Pemohon juga dalam hal tidak tegaknya prinsip Equality before the law (persamaan di hadapan hukum), yakni para Pemohon selaku umat Kristen yang menganut keyakinan Halal/Haram sesuai iman Kristen terbentur dengan adanya Pasal 4 dan/atau Pasal 26 ayat (2) UU JPH yang secara implisit pelaksanaannya tunduk sesuai syariat Islam, sehingga Pasal 28D butir (1), Pasal 28E butir (1) dan (2), Pasal 28I butir (2), dan Pasal 29 butir 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang secara tegas telah melindungi Hak Konstitusional Para Pemohon menjadi kehilangan Ruh dan tujuannya, yang mana melalui Pasal 28D butir (1), Pasal 28E butir (1) dan (2), Pasal 28I butir (2), dan Pasal 29 butir 2 Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ini berkeinginan memberikan makna bahwa setiap warga negara tanpa harus melihat latar belakang agama, apakah dia penduduk asli atau bukan, berasal dari golongan terdidik atau rakyat jelata yang buta huruf, golongan menengah ke-atas atau kaum yang bergumul dengan kemiskinan harus dilayani sama di depan hukum, yang berarti menempatkan warga negara mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Sehingga dengan kedudukan yang setara, maka warga negara dalam berhadapan dengan hukum tidak ada yang berada diatas hukum. ‘No man above the law’, artinya tidak keistimewaan yang diberikan oleh hukum pada subyek hukum yang tunduk pada keyakinan tertentu, sehingga menjadikan subyek hukum yang tunduk pada keyakinan tertentu memperoleh keistimewaan yang menjadikan subyek hukum yang tunduk pada keyakinan tertentu tersebut berada di atas hukum. 10. Berdasarkan argument dan uraian singkat para Pemohon di atas, maka jelas Para Pemohon memenuhi kapasitas dan syarat untuk mengajukan permohonan uji konstitusionalitas (consttitutional Berdasarkan argument dan uraian singkat Pemohon diatas, maka jelas para Pemohon memenuhi kapasitas dan syarat untuk mengajukan permohonan uji konstitusionalitas (consttitutional Berdasarkan argument dan uraian singkat Pemohon di atas, maka jelas 9 Pemohon memenuhi kapasitas dan syarat untuk mengajukan permohonan uji konstitusionalitas (consttitutional review/ judicial review) UU JPH yang dititikberatkan pada Pasal 4 dan Pasal 26 ayat (2) UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja terhadap Pasal 28D butir (1), Pasal 28E butir (1) dan (2), Pasal 28I butir (2), Pasal 29 butir 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 III. PERMOHONAN A QUO TIDAK BERTENTANGAN DENGAN PASAL 60 UU MK DAN 78 PMK NO 2 TAHUN 2021 Mengingat sudah pernah terjadi beberapa kali permohonan uji materi terhadap UU JPH sejak tahun 2017 sampai dengan saat ini, maka Pemohon hendak menegaskan terlebih dahulu bahwa materi yang dibahas dalam Permohonan a quo disini adalah berbeda dan tidak sama dengan pokok-pokok perkara yang sebelumnya sudah pernah dibahas dan diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi tentang pengujian konstitusionalitas UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Pemohon menegaskan tetap berwenang mengajukan Permohonan a quo ini, karena berdasarkan alasan pengecualian yang diuraikan pada Pasal 60 UU Mahkamah Konstitusi ditentukan: (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang- undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda Pasal 78 Peraturan Mahkamah Konstitusi menyebutkan: (1) Terhadap materi muatan, ayat, pasal, dan/ atau bagian dalam undang- undang atau Perppu yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD NRI 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda. 10 IV. POSITA/ Alasan-alasan Permohonan a quo: 1. Bahwa berdasarkan uraikan di atas pada angka romawi angka romawi II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON dan III. PERMOHONAN A QUO TIDAK BERTENTANGAN DENGAN PASAL 60 UU MK DAN PASAL 78 PMK NO 2 TAHUN 2021, mohon dianggap diuraikan kembali dan menjadi satu kesatuan dengan uraian POSITA ini. 2. Para Pemohon dalam POSITA ini terlebih dahulu harus menguraikan secara detail pemahaman Halal/Haram iman Kristen yang diyakini oleh Para Pemohon. Pemahaman Halal/Haram iman Kristen bersumber dari ALKITAB, dengan penjelasan sebagai berikut : Iman Kristen adalah keyakinan yang bersifat rahmat/ kasih-karunia dan bukan bersifat syariat (hukum), karena ALKITAB mengatakan : ” …karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman; itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu: jangan ada orang yang memegahkan diri” (Efesus 2:8-9). Oleh karena itu kosa-kata “haram” dan “halal” yang berasal dari syariat Islam tidak dapat digunakan dalam konteks iman Kristen. Sebab keselamatan yaitu lepas dari kuasa maut, dosa dan iblis, dan menyatu kepada Kemuliaan, Kekudusan, Hidup Kekal, milik Allah yaitu “ambil bagian dalam kodrat Ilahi” (II Petrus 1:4), serta menjadi “sama seperti Dia” (I Yohanes 3:21) dan pada akhirnya nanti terjadi seperti yang dikatakan Sang Kristus sendiri: “di tempat di mana Aku berada, kamu pun berada” di rumah Bapa (Yohanes 14:2), dan “di mana pun Aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan Aku” (Yohanes 17:24), serta pada saat itu kita yang percaya “akan bercahaya seperti matahari dalam Kerajaan Bapa” (Matius 13:43) itu terjadi bukan karena akibat menjalankan aturan hukum ritual Taurat apapun. Ini semua terjadi bukan karena kita mengumpulkan sekian banyak “pahala” karena menjalankan aturan hukum, namun karena kasih- karunia/ rahmat Allah semata. Maksudnya bukannya berasal dari “pahala” sebagai akibat mengikuti aturan hukum yang bersifat “halal” dan “haram” yang menjadi landasan dasar kita diselamatkan. Namun keselamatan yang demikian itu terjadi karena Kristus telah mati di Kayu Salib dengan demikian mengalahkan kuasa dosa (I Yohanes 3:8), mati, dikuburkan dan bangkit pada hari ketiga, dengan demikian mengalahkan Iblis (Ibrani 2:14), serta bangkit dari antara orang mati dan tidak 11 mati lagi selamanya karena “maut tidak lagi berkuasa atas Dia” (Roma 6:9), dengan demikian “mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa” (II Timotius 2:10). Karya Kristus inilah yang mendatangkan keselamatan, dan manunggal dengan Kristus yang telah menyelesaikan Karya Penebusan atau Karya Keselamatan yang seperti itulah menyebabkan kita diselamatkan. “Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal” (Yohanes 3:16). Jadi keselamatan memang “pemberian Allah” dan “bukan hasil usahamu” serta “bukan hasil pekerjaanmu”. Dengan demikian dalam membahas Halal/Haram tentang boleh atau tidaknya, makan kadal, atau makan “paniki” (daging kalong masak pedas, yang dilakukan di Manado) atau makan tikus sawah (juga dilakukan di Manado), atau makan daging babi (Toraja, Ambon, Kupang, Papua, dll. Terutama di tanah Batak dan di Manado), atau makan apapun, kebenaran hakiki dari Injil ini tak boleh dilupakan. Kebenaran berita gembira keselamatan ini yang harus menjadi tolok ukurnya, dan bukan comotan satu ayat Alkitab yang kemudian dijadikan mutlak sebagai landasannya. Apalagi jika kemudian ayat yang dicomot tadi dijadikan sarana menghakimi orang lain, terutama dalam hal boleh atau tidaknya kita makan sesuatu. “Segala sesuatu diperbolehkan.” Benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. “Segala sesuatu diperbolehkan.” Benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. 1 Korintus 10: 23 Paulus dalam ayat di atas menulis bahwa segala sesuatu diperbolehkan, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Dengan demikian, segala sesuatu diperbolehkan, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Karena itu bukan segala sesuatu adalah baik untuk dilakukan. Lalu, apakah yang “baik”, yang berguna dan membangun, yang boleh dan patut dilakukan? Paulus lebih lanjut menyatakan bahwa jika kita makan atau jika kita minum, atau jika kita melakukan apa saja, kita harus melakukan semuanya itu untuk kemuliaan Allah (1 Korintus 10: 31). Dengan demikian, apa yang berguna adalah segala sesuatu yang berguna untuk memuliakan Tuhan dan membangun kerajaanNya di dunia. Umat Kristen seharusnya hidup dan memakai hidup 12 mereka untuk menerangi dunia agar makin banyak orang yang bertobat dari hidup lamanya dan kemudian menjadi umatNya. “Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga.” Matius 5: 16 3. Bahwa UU JPH, menurut kesimpulan Para Pemohon adalah Undang-Undang yang berdasarkan syariat Islam, sebagaimana ditegaskan antara lain dalam Pasal 1 ayat 2 UU JPH menyebutkan “Produk Halal adalah Produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam”. Para Pemohon mengatakan UU JPH berdasarkan pada syariat Islam, adalah apakah UU JPH ini dapat dilaksanakan dengan menggunakan syariat Kristen/Hindu/Budha atau kepercayaan lainnya? Tentunya jawabannya adalah tidak bisa, oleh karenanya para Pemohon menilai bahwa UU JPH dalam pelaksanaannya wajib sepenuhnya mendasarkan kepada syariat Islam. 4. Para Pemohon menilai bahwa keberadaan UU JPH pada esensinya sudah menyalahi/melanggar cita-cita para pendiri Negara Republik Indonesia (Founding Father). Pendapat Para Pemohon disini didasarkan dengan peristiwa sejarah terbentuknya kesepakatan para pendiri Negara RI melalui Piagam Jakarta (Jakarta Charter) yang adalah sebuah dokumen historis berupa kompromi antara pihak agamais dan pihak nasionalis dalam Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) untuk menjembatani perbedaan pandangan dalam agama dan negara. Piagam Jakarta berisi garis-garis perjuangan melawan imperialisme- kapitalisme dan fasisme (semangat perjuangan bangsa Indonesia melawan imperialisme, kapitalisme, dan fasisme), serta memulai dasar pembentukan Negara Republik Indonesia, merupakan sumber berdaulat yang memancarkan Proklamasi Kemerdekaan dan Konstitusi Republik Indonesia. Isi naskah Piagam Jakarta yang sampai saat ini menjadi teks pembukaan UUD 1945. Bahwa sesoenggoehnya kemerdekaan itoe ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itoe maka pendjadjahan di atas doenia harus dihapuskan, karena tidak sesoeai dengan peri-kemaknoesiaan dan peri-keadilan. Dan perdjoeangan pergerakan Kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat jang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan 13 Rakjat Indonesia ke-depan pintoe-gerbang Negara Indonesia, yang merdeka, bersatoe, berdaoelat, adil dan makmur. Atas berkat Rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan yang loehoer, soepaja berkehidoepan kebangsaan jang bebas, maka Rakjat Indonesia dengan ini menjatakan kemerdekaannja. Kemoedian daripada itoe, oentoek membentoek soeatoe Pemerintah Negara Indonesia jang melindoengi segenap Bangsa Indonesia dan seloeroeh toempah darah Indonesia, dan oentoek memadjoekan kesedjahteraan oemoem, mentjerdaskan kehidoepan bangsa, dan ikoet melaksanakan ketertiban doenia jang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disoesoenlah kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itoe dalam suatu Hoekoem Dasar Negara Indonesia, jang terbentoek dalam soeatoe soesoenan negara Repoeblik Indonesia jang berkedaulatan rakjat, dengan berdasar kepada: 1. Ketoehanan, dengan kewajiban mendjalankan sjariat Islam bagi pemeloek-pemeloeknja 2. Kemanoesiaan jang adil dan beradab 3. Persatoean Indonesia 4. Kerakjatan jang dipimpin oleh hikmat, kebidjaksanaan dalam permoesjawaratan/perwakilan 5. Keadilan sosial bagi seloeroeh Rakjat Indonesia. Djakarta, 22-6-1945 Panitia Sembilan 1. Ir. Soekarno 2. Drs. Mohammad Hatta 3. Mr A.A. Maramis 4. Abikoesno Tjokrosoejoso 5. Abdoel Kahar Moezakir 6. H. Agoes Salim 7. Mr Achmad Soebardjo 8. Wahid Hasjim 9. Mr Moehammad Yamin. 14 Pada saat penyusunan UUD pada Sidang Kedua BPUPKI, Piagam Jakarta dijadikan Muqaddimah (preambule). Selanjutnya pada pengesahan UUD 45, 18 Agustus 1945 oleh PPKI, istilah Muqaddimah diubah menjadi Pembukaan UUD. Butir pertama yang berisi kewajiban menjalankan Syariat Islam bagi pemeluknya, diganti menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa oleh Drs. M. Hatta atas usul A.A. Maramis setelah berkonsultasi dengan Teuku Muhammad Hassan, Kasman Singodimedjo dan Ki Bagus Hadikusumo. Naskah Piagam Jakarta ditulis dengan menggunakan ejaan Republik dan ditandatangani oleh Ir. Soekarno, Mohammad Hatta, A.A. Maramis, Abikoesno Tjokrosoejoso, Abdul Kahar Muzakir, H.A. Salim, Achmad Subardjo, K. H. Wahid Hasjim, dan Muhammad Yamin. Sehingga Perbandingan rumusan Pancasila Piagam Jakarta dan UUD 1945: Piagam Jakarta (22 Juni 1945): 1. Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk- pemeluknya 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab 3. Persatuan Indonesia 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia UUD 1945 (18 Agustus 1945): 1. Ketuhanan Yang Maha Esa 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab 3. Persatuan Indonesia 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Bahkan frasa yang sudah diubah dalam Piagam Jakarta yang berbunyi “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” telah secara nyata dilanggar oleh keberlakuan UU JPH yang diberlakukan secara tidak terbatas kepada umat agama lainnya yang tidak tunduk pada syariat Islam dengan menjadikannya sebagai undang-undang. 15 Oleh karenanya para Pemohon menilai keberadaan UU JPH pasal 4 dan pasal 26 ayat 2 sudah melanggar kesepakatan para pendiri Negara Republik Indonesia, dan sudah seharusnya pasal-pasal tersebut tidak diberlakukan di negara Indonesia. Oleh karenanya melalui Permohonan a quo, Pemohon mengajukan pengujian konstitusionalitas UU JPH TERHADAP Pasal 28D butir (1), Pasal 28E butir (1) dan (2), Pasal 28I butir (2), Pasal 29 butir 2 Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan tujuan Pasal 4 dan Pasal 26 ayat (2) UU JPH dinyatakan batal dan tidak berlaku. 5. Selanjutnya secara khusus dalam POSITA ini para Pemohon akan membahas pelanggaran Hak Konstitusional para Pemohon yang dijamin dalam Pasal 28D butir (1), Pasal 28E butir (1) dan (2), Pasal 28I butir (2), Pasal 29 butir 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terhadap keberlakuan UU JPH. Pemohon selaku (frasa) “setiap orang” dalam bunyi Pasal 28D butir (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Pasal 28D butir (1) “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Pemohon selaku (frasa) “setiap orang” dalam bunyi Pasal 28 E butir (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Pasal 28E (1) "Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali" (2) "Setiap orang atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya" Batu uji : Pemberlakuan syariat Islam dalam UU JPH melalui Pasal 4 dan Pasal 26 ayat (2) telah melanggar Hak Konstitusional para Pemohon sebagai warganegara dan yang memiliki keyakinan yang berbeda dalam aturan Pasal 28E butir (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemohon selaku (frasa) “setiap orang” dalam bunyi Pasal 28I butir (2) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Pasal 28I butir (2) 16 (2) "Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu" Batu uji : Keberlakuan syariat Islam dalam UU JPH yang diberlakukan secara umum, telah melanggar Hak Konstitusional Pemohon sebagai warganegara Indonesia yang memiliki keyakinan berbeda dalam aturan Pasal 28I butir (2) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dikarenakan Pemohon menilai keyakinan Kristen yang dianut oleh Pemohon mendapatkan “perlakuan yang bersifat diskriminatif” dan sudah seharusnya Pemohon “berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”, Pemohon selaku (frasa) “tiap-tiap penduduk” dalam bunyi Pasal 29 butir 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Pasal 29 butir 2 “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”. Batu uji : Keberlakuan syariat Islam dalam UU JPH yang diberlakukan secara menyeluruh pada Pasal 4 dan Pasal 26 ayat (2), telah melanggar Hak Konstitusional Pemohon yang memiliki keyakinan berbeda dalam aturan Pasal 29 butir 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dikarenakan Pemohon menilai keyakinan Kristen yang dianut oleh Pemohon menjadi “tidak merdeka dalam memeluk agama” Kristen-nya dan “tidak merdeka beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya”. Oleh karenanya sesuai uraian masing-masing diatas dengan adanya Pasal 4 dan Pasal 26 ayat (2) UU JPH telah MELANGGAR DAN bertentangan DENGAN UUD NRI 1945 DAN HAK KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON sebagai warganegara Indonesia DALAM ATURAN Pasal 28D butir (1), Pasal 28E butir (1) dan (2), Pasal 28I butir (2), Pasal 29 butir 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. V. PETITUM Bahwa selanjutnya berdasarkan alasan-alasan hukum di atas, maka mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan memutuskan: 1. Menerima seluruh permohonan Pemhon 17 2. Menyatakan kata “wajib” dalam Pasal 4 dan pasal 26 ayat 2 Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atau batal. 3. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; Atau mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo et Bono); [2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 dan Bukti P-2 yaitu sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Tangkapan layar berita online “Kenapa Ayam Goreng Widuran Solo Berlabel Nonhalal? Ini Penjelasannya”, berita online “Demo Tak Terlihat, Malah Muncul Aksi Penolakan Intoleransi di Festival Kuliner Non Halal Solo”, dan berita online “Kedai Non- Halal Digerebek di Lubuklinggau”; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Tangkapan layar berita online “Kios B2 di Pasar Kemis Tutup Total Setelah Menuai Protes Warga” dan berita online “Tanah Abang Tak Seramai Tahun Lalu, Pedagang: Ekonomi Sulit, Pembeli Makin Sepi”. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan dan Risalah Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 18 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, in casu pengujian materiil Pengujian Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604, selanjutnya disebut UU 33/2014) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856, selanjutnya disebut UU 6/2023) terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. [3.3] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut kedudukan hukum Pemohon dan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. [3.3.1] Bahwa Mahkamah telah memeriksa permohonan para Pemohon dalam Sidang Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok permohonan para Pemohon pada tanggal 19 Juni 2025. Dalam persidangan tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU MK dan Pasal 41 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam 19 Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK 2/2021), Mahkamah telah memberikan nasihat kepada para Pemohon untuk memperbaiki sekaligus memperjelas hal-hal yang berkaitan dengan permohonan para Pemohon, yaitu berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum para Pemohon, alasan permohonan (posita), dan hal-hal yang dimohonkan (petitum) sehingga sesuai dengan sistematika permohonan sebagaimana diatur dalam PMK 2/2021. Selain itu, Mahkamah juga memberikan nasihat lebih lanjut agar para Pemohon mempelajari putusan-putusan Mahkamah sebelumnya yang terkait dengan permohonan a quo [vide Risalah Sidang, bertanggal 19 Juni 2025, hlm 6 s.d 7]. [3.3.2] Bahwa Mahkamah telah menerima perbaikan permohonan para Pemohon melalui surat elektronik (e-mail) pada tanggal 1 Juli 2025 dan telah diperiksa dalam Sidang Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda pemeriksaan perbaikan permohonan pada tanggal 2 Juli 2025. [3.3.3] Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama perbaikan permohonan para Pemohon, in casu sistematika permohonan a quo, pada dasarnya telah disusun sesuai dengan format permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) UU MK serta Pasal 10 ayat (2) huruf a dan huruf b PMK 2/2021. Namun demikian, apabila dicermati lebih lanjut pada alasan permohonan para Pemohon terlepas ada atau tidaknya persoalan konstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian, menurut Mahkamah, tidak terdapat uraian argumentasi hukum yang jelas dan memadai perihal pertentangan antara norma yang dimohonkan pengujian, in casu Pasal 4 dan Pasal 26 ayat (2) UU 33/2014 dengan pasal-pasal dalam UUD NRI Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian. Meskipun para Pemohon menyebutkan norma yang menjadi dasar pengujian adalah norma Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28I ayat (2), Pasal 29 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, namun para Pemohon tidak menjelaskan lebih lanjut pertentangan antara norma pasal yang dimohonkan pengujian dengan norma pasal dalam UUD NRI Tahun 1945. Dalam hal ini, para Pemohon lebih banyak menguraikan sejarah dan kesepakatan yang dilakukan oleh Pendiri Negara dalam BPUPK, PPKI dan pembahasan mengenai Piagam Jakarta, yang tidak berkorelasi langsung dengan norma yang dimohonkan pengujian. Oleh karena tidak ada uraian argumentasi hukum yang jelas dan memadai perihal pertentangan norma yang diuji dengan dasar pengujian, Mahkamah tidak dapat memahami persoalan konstitusionalitas norma 20 terhadap norma yang dimohonkan pengujian dengan hak-hak konstitusional para Pemohon yang dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945. [3.3.4] Bahwa selanjutnya, telah ternyata para Pemohon dalam merumuskan petitum pada angka 2 memohon kepada Mahkamah sebagai berikut: “2. Menyatakan kata “wajib” dalam Pasal 4 dan pasal 26 ayat 2 Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atau batal.” Setelah mencermati lebih lanjut rumusan petitum para Pemohon tersebut di atas, para Pemohon telah memohon kepada Mahkamah berupa rumusan petitum dengan kata “batal”. Mahkamah menilai rumusan petitum yang demikian selain bukan merupakan bentuk petitum yang lazim dalam pengujian undang-undang di Mahkamah, juga tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d PMK 2/2021. Bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, oleh karena uraian alasan permohonan tidak jelas sebagaimana diuraikan dalam Sub-paragraf [3.3.3] di atas dan rumusan petitum yang tidak sesuai sebagaimana diuraikan dalam Sub-paragraf [3.3.4], Mahkamah berpendapat permohonan para Pemohon tidak jelas atau kabur (obscuur). Dengan demikian, permohonan para Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut. [3.4] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon, namun oleh karena permohonan tidak jelas atau kabur (obscuur), maka Mahkamah tidak perlu mempertimbangkan kedudukan hukum dan pokok permohonan lebih lanjut. [3.5] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 21 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Permohonan para Pemohon tidak jelas atau kabur (obscuur); [4.3] Kedudukan hukum dan pokok permohonan para Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Anwar Usman, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal sembilan, bulan Juli, tahun dua ribu dua puluh lima, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal tujuh belas, bulan Juli, tahun dua ribu dua puluh lima, selesai diucapkan pukul 13.47 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Anwar Usman, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan 22 Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Muchtar Hadi Saputra sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, serta Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Arief Hidayat ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Anwar Usman ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Ridwan Mansyur ttd. Arsul Sani PANITERA PENGGANTI, ttd. Muchtar Hadi Saputra