96/PUU-XXI/2023

SALINAN PUTUSAN Nomor 96/PUU-XXI/2023 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama : Riko Andi Sinaga Pekerjaan : Wiraswasta Kewarganegaraan : Indonesia Alamat : Jalan Musi Raya Nomor 223, RT. 002, RW. 013, Kelurahan Abadijaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 30 Juli 2023 memberi kuasa kepada Purgatorio Siahaan S.H., Eva N. Christianty S.H., M.H., Muhammad Irfan S.H., dan Pandapotan Uli Sitorus S.H., kesemuanya adalah para Advokat dan Penasihat Hukum serta Advokat Magang pada Kantor Hariara Morality Law Office, yang beralamat di Jalan Bekasi Timur Raya Nomor 79, Ujung Menteng, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------------------------Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon. 2 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 7 Agustus 2023 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Nomor 89/PUU/PAN.MK/AP3/08/2023 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 21 Agustus 2023 dengan Nomor 96/PUU-XXI/2023, yang telah diperbaiki dan diterima Mahkamah pada tanggal 19 September 2023, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: Mengenai Kewenangan Mahkamah Konstitusi 1. Bahwa pemeriksaan uji materi terhadap Undang-Undang Dasar 1945 merupakan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) sebagaimana ketentuan pada pasal-pasal: - Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, yakni: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.” - Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yakni: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” - Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Nomor 7 Tahun 2020 (disebut “UU MK”), yakni: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.” - Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang 3 terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 (disebut “UU PPP”), yakni: “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.” - Pasal 1 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor. 2 Tahun 2021, Tentang Tata Cara Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang, yakni: “Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), termasuk pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi.” 2. Berdasarkan dasar-dasar hukum yang telah diuraikan oleh Pemohon diatas, maka Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon (legal standing) 3. Bahwa Pasal 169 huruf q, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), untuk selajutnya dapat disebut “UU Pemilu” yang berbunyi: “Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah : q. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun.” Untuk selanjutnya disebut sebagai “objek permohonan.” 4. Bahwa kedudukan Pemohon sebagai yang berhak mengajukan Permohonan Uji Materi sebagaimana Pasal 51 ayat (1) UU MK, yakni: “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu : (a) perorangan warga negara Indonesia; (b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; (c) badan hukum publik atau privat; atau (d) lembaga negara.” 5. Bahwa Pemohon adalah perorangan/individu yang telah cakap hukum (berusia 29 tahun), dan sebagai warga negara Indonesia yang bekelakuan baik dan tidak 4 pernah melanggar Undang-Undang, tidak pernah berkhianat terhadap Negara, tidak pernah beralih kewarganegaraan, dan Pemohon memiliki keinginan untuk berbakti terhadap Negara dan Bangsa yang kemudian berkeinginan untuk mencalonkan diri sebagai Presiden atau Wakil Presiden dikemudian hari sebagaimana saat pelaksanaan Pemilu mendatang; 6. Bahwa atas keinginan Pemohon tersebutlah, sebagaimana ketentuan Konstitusi, semenjak lahir memiliki hak konstitusional yang diberikan oleh Negara, khususnya pada Pasal 6 ayat (1) UUD 1945, untuk itu sangatlah berdasar bagi Pemohon untuk mencalonkan dirinya sebagai Presiden atau Wakil Presiden; Adapun Pasal 6 ayat (1) UUD 1945, yakni: Ayat (1) “Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden.” 7. Bahwa sebagaimana keinginan yang telah diuraikan oleh Pemohon, kemudian keinginan tersebut harus dibatasi atau terhalang dengan ketentuan Undang- Undang Pemilu Pasal 169 huruf q, yakni pada persoalan usia bagi calon Presiden dan calon Wakil Presiden minimal 40 tahun, sedangkan bilalahmana Pemohon berhak secara Konstitusional untuk memilih maka berhaklah pula Pemohon untuk dipilih, hal mana senada dengan apa yang di tegaskan oleh: - Pasal 27 ayat (1) UUD 1945: Ayat (1) “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemeritahan itu dengan tidak ada kecualinya.” - Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 : Ayat. (3). “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.” 8. Bahwa selain Pemohon juga memosisikan dirinya sebagai capres/cawapres yang memiliki hak konstitusional untuk mencalonkan dirinya, tentunya Pemohon juga memosisikan dirinya sebagai pemilih yang sah, yang mana secara konstitusional juga memiliki hak untuk memilih secara langsung umum bebas dan rahasia terhadap Capres/Cawapres yang menjadi pilihan Pemohon, akan 5 tetapi kebebasan Pemohon untuk memilih Capres/Cawapres-nya menjadi dibatasi oleh ketentuan Pasal 169 huruf q UU Pemilu yang mana seharusnya Pemohon dapat memilih Capres/Cawapres yang berusia lebih muda dan atau usia yang lebih bervariatif sebagaimana rentang umur Pemohon yang mana tentunya dalam rentang umur yang sama dengan Pemohon menjadi terbatas dengan adanya batas usia 40 tahun, hal ini tentunya senada dengan ketentuan UUD 1945 Pasal 28D ayat (1), yakni: Ayat (1) “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” 9. Bahwa sebagaimana diuraikan diatas maka Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk kemudian mengajukan uji materi terhadap “Objek Permohonan”, sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 51 ayat (1) UU MK; 10. Bahwa selain kedudukan hukum (legal standing) sebagaimana telah diuraikan oleh Pemohon, tentunya Pemohon mengalami Kerugian atas hak/kewenangan Konstitusional yakni tidak dapatnya mencalonkan diri menjadi Presiden atau Wakil Presiden dalam Pemilu serta tidak dapatnya Pemohon menggunakan hak pilihnya dengan bebas terhadap Capres/Cawapres yang menjadi pilihannya yang berusia muda yang memiliki rentang umur seperti Pemohon. Selanjutnya berdasar kepada Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007, yang pada pokoknya mensyaratkan 5 (lima) hal, yakni: a. adanya hak dan/atau kewenangan Konstitusional Para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. bahwa hak dan/atau kewenangan Konstitusional Para Pemohon tersebut dianggap oleh Para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji; c. bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan Konstitusional Para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan Konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. Untuk itu sangatlah berdasar Pemohon mengajukan Uji Materi terhadap “Objek Permohonan”. 6 Alasan-Alasan Pemohon 11. Bahwa UUD 1945 telah melindungi hak-hak Konstitusional Pemohon, yakni sebagaimana telah diuraikan oleh Pemohon Permohonannya yakni Pasal 6 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), yang kesemua pasal tersebut merupakan pasal yang menjadi penguji bagi “Objek Permohonan” (Pasal 169 huruf q, UU Pemilu) yang mana berlakunya “Objek Permohonan” telah menyebabkan kerugian hak-hak Konstitusional Pemohon; 12. Bahwa selanjutnya Pemohon hendak menyampaikan beberapa Undang-Undang yang dapat menjadi alasan mendasar bagi Pemohon yang sejalan dengan ketentuan UUD 1945 pada Pasal 6 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), yakni: Pemohon sebagai warga negara memiliki hak untuk dipilih dan memilih dalam Pemilihan Umum (Pemilu), dan hal tersebut merupakan persamaan hak, hal mana persamaan hak tersebut dilindungi oleh Undang-Undang, yakni diuraikan secara terang dan jelas dalam: a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (disebut “UU HAM”) Pasal 43 ayat (1), menerangkan: “Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2005 tentang Pengesahan ICCPR (International Covenant on Civil and Political Rights) – (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) kemudian yang disebut dengan “UU ICCPR”, pada Pasal 25 huruf b menegaskan: “Setiap warga negara harus mempunyai hak dan kesempatan, tanpa pembedaan apa pun sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 dan tanpa pembatasan yang tidak beralasan, untuk : (b) Memilih dan dipilih pada pemilihan umum berkala yang jujur, dan dengan hak pilih yang universal dan sama, serta dilakukan melalui pemungutan suara secara rahasia untuk menjamin kebebasan menyatakan keinginan dari para pemilih.” c. Putusan MKRI Nomor 011-017/PUU-I/2003 tanggal 24 Februari 2004, pada halaman 35, dalam pertimbangan hukumnya menegaskan: “Menimbang bahwa hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih (right to vote and right to be candidate) adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, undang-undang maupun konvensi internasional, maka 7 pembatasan penyimpangan, peniadaan dan penghapusan akan hak dimaksud merupakan pelanggaran terhadap hak asasi dari warga negara.” d. Putusan MKRI Nomor 74/PUU-XVIII/2020 tanggal 14 Januari 2021, pada halaman 51, menegaskan : “hakikat konstruksi normatif Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang meletakan dua kepentingan secara berbarengan, yaitu hak untuk memilih dan hak untuk dipilih (right to vote and right to be candidate) sebagai hak konstitusional warga negara yang selama ini jadi roh pertimbangan- pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam pengujian norma undang-undang dalam ranah pemilihan umum.” 13. Bahwa secara fakta Pemohon adalah subjek hukum yang telah cakap hukum (umur 29 tahun, WNI, tidak berkhianat terhadap negara) dalam melakukan tindakan hukum, adapun secara khusus dalam Permohonan ini Pemohon dapat melakukan tindakan hukum yakni memiliki hak untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dan dipilih yang mana ketentuan mencalonkan diri menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur dalam Pasal 6 UUD 1945, untuk itu secara bersamaan juga hak untuk dipilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden melekat kepada Pemohon. Pemohon selaku Individu/perorangan yang secara konstitusional memiliki hak yang dalam hal ini Pemohon berusia 29 tahun, merasa berhak untuk maju dalam kontestasi pemilihan umum untuk kemudian mencalonkan dirinya selaku Calon Presiden atau Calon Wakil Presiden dan atau Pemohon selaku pemilih dapatlah memilih dengan bebas terhadap Calon Presiden atau Calon Wakil Presidennya yang berusia dengan rentang umur muda atau sama dengan Pemohon dimana memberikan ruang bagi para pemilih untuk dapat memilih dengan umur Capres/Cawapres yang lebih bervariatif sangatlah dimungkinkan, akan tetapi dengan adanya ketentuan Pasal 169 huruf q UU Pemilu (Objek Permohonan) yang mengharuskan calon Presiden dan Wakil Presiden minimal berusia 40 tahun tersebut, membuat kemungkinan itu menjadi tidak dimungkinkan. 14. Bahwa secara fakta melalui kajian literasi yang Pemohon ketahui, adalah Negara-Negara Dunia yang mensyaratkan calon Presiden dan Wakil Presidennya berusia dibawah 40 tahun, yakni usia 30 tahun dan ada-pula yang 18 tahun, adapun Negara-Negara tersebut adalah: 8 Negara-negara yang mensyaratkan pencalonan Presiden dan Wakil Presidennya usia 30 tahun: - Argentina; - Kolombia; - Kosta Rika; - Venezuela; - Republik Kongo. Negara-negara yang mensyaratkan pencalonan Presiden dan Wakil Presidennya usia 18 tahun: - Perancis. Hal mana dari literasi ini dapat diketahui bahwasanya, banyak negara-negara dunia yang beranggapan tetap dapat berjalan dengan dipimpin oleh Presiden yang berusia di bawah 40 tahun; 15. Bahwa secara fakta Kepala-Kepala Daerah merupakah jabatan dalam kekuasaan eksekutif, hal mana sama dengan presiden dan wakil presiden yang juga merupakan kekuasaan eksekutif yang juga sama-sama dipilih oleh Rakyat, untuk itu adalah hal yang cukup beralasan bagi Pemohon untuk mendalilkan bahwasannya Pasal 169 huruf q UU Pemilu tersebut tidak konsisten jika merujuk kepada ketentuan peraturan mengenai Pencalonan Kepala Daerah yang memperbolehkan calon Kepala Daerah berusia dibawah 40 tahun, yakni: - Untuk Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur disyaratkan usia Minimal 30 tahun (Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang diubah kedua kalinya dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 dan terakhir diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2020 (disebut UU Pilkada); - Untuk Jabatan Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota disyaratkan usia Minimal 25 tahun (Pasal 7 ayat 2 huruf e UU Pilkada); Bahwa secara Faktual diketemukan usia-usia para Pemimpin Daerah, khususnya untuk Bupati/Walikota sebagaimana pengamatan Pemohon dimana pada para Bupati/Walikota ini mejabat untuk pertama kalinya berusia dibawah 40 tahun: 9 - Mantan Walikota Tanjung Balai (M. Syahrial, 35 tahun, menjabat Bupati pertama sekali pada tahun 2016 dengan usia 28 tahun); - Bupati Tuban (Aditya Helindra, 31 tahun, menjabat Bupati pertama sekali pada tahun 2021 dengan usia 29 tahun); - Bupati Indragiri Hulu (Rezita Meylani Yopi, 29 tahun, menjabat Bupati pertama sekali pada tahun 2021 dengan usia 27 tahun); - Wakil Bupati Banjar (Saidi Mansyur, 36 tahun, menjabat Wakil Bupati pertama sekali pada tahun 2016 dengan usia 28 tahun); - Mantan Wakil Bupati Trenggalek (Muchammad Nur Arifin, 33 tahun, menjabat Wakil Bupati pertama sekali pada tahun 2016 dengan usia 26 tahun); - Bupati Samosir (Vandiko Timotius Gultom, 31 tahun, menjabat Bupati pertama sekali pada tahun 2021 dengan usia 29 tahun); - Bupati Pangkajene dan Kepulauan Sulawesi Selatan (Muhammad Yusran Lalogau, 31 tahun, menjabat Bupati pertama sekali pada tahun 2021 dengan usia 29 tahun); - Bupati Ogan Ilir (Panca Wijaya Akbar, 32 tahun, menjabat Bupati pertama sekali pada tahun 2021 dengan usia 30 tahun); - Bupati Kediri (Hanindito Himawan Pramana, 31 Tahun, menjabat Bupati pertama sekali pada tahun 2021 dengan usia 29 tahun); - Wakil Bupati Bintan (Roby Kurniawan, 30 tahun, menjabat Wakil Bupati pertama sekali pada tahun 2021 dengan usia 28 tahun); - Wakil Walikota Tangerang Selatan (Pilar Saga Ichsan, 32 tahun, menjabat pertama sekali pada tahun 2021 dengan usia 30 tahun); - Bupati Kendal (Dico Mahtado Ganinduto, 33 tahun, menjabat Bupati pertama sekali pada tahun 2021 dengan usia 31 tahun); - Bupati Gowa (Adnan Purichta Ichsan, 37 tahun, menjabat Bupati pertama sekali pada tahun 2016 dengan usia 30 tahun); - Walikota Solo (Gibran Rakabuming, 36 tahun, menjabat Walikota pertama sekali pada tahun 2021 dengan usia 34 tahun); - Bupati Purbalingga (Dyah Hayuning Pratiwi, 36 tahun, pertama sekali mejabat Bupati pada tahun 2021 dengan usia 34 tahun); Bahwa adanya kepala-kepala daerah khususnya bupati/walikota yang berusia di bawah 40 tahun, dan telah berpengalaman menunjukkan bahwasanya jabatan eksekutif dapatlah di isi oleh Pemuda-Pemudi yang berusia muda (usia milenial, 10 usia 25 tahun – usia 39 tahun), dan jabatan kepala-kepala daerah bupati/walikota tersebut sama beratnya dengan beban kerja Presiden dan Wakil Presiden yang mana dapat dipikul oleh Pemimpin-Pemimpin yang berusia di bawah 40 tahun; 16. Bahwa secara fakta selain dalam UU Pilkada yang mana menegaskan usia Kepala Daerah adalah di bawah 40 tahun, dalam UU Pemilu mengenai calon legislatif yang mana syarat usia mencalonkan diri adalah umur 21 tahun minimal, kesamaan calon legislatif dengan calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah sama-sama dipilih oleh rakyat, lalu mengapa harus berbeda pada syarat usia? Perbedaan ini menunjukkan sangat kental adanya pembatasan hak bagi rakyat usia di bawah 40 tahun yang mencalonkan dirinya sebagai Capres/Cawapres untuk dapat dipilih sedangkan untuk memilih tidak dibatasi usia di bawah atau di atas 40 tahun. 17. Bahwa secara fakta berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk Republik Indonesia, didominasi dengan usia milenial, yakni rentang usia 25 tahun sampai dengan 39 tahun (kurang lebih sebesar 65.782.000. (enam puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu) dari total jumlah penduduk Indonesia usia produktif), maka berdasarkan fakta ini terbukti sekali “Objek Permohonan” telah melanggar hak konstitusi dari banyaknya anak-anak muda dan telah mengebiri hak-hak pemimpin-pemimpin muda yang sudah berkarya sebagai kepala daerah maupun anggota legislatif untuk kemudian maju dalam kontestasi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; 18. Bahwa fakta lainnya dalam Undang-Undang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Nomor 23 Tahun 2003 dan Undang-Undang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Nomor 42 Tahun 2008, pada Pasal 6 huruf q dari kedua Undang- Undang tersebut menegaskan syarat umur untuk mencalonkan diri sebagai Presiden dan Wakil Presiden adalah usia minimal 35 (tiga puluh lima) tahun, sebelum kemudian UU Pemilu saat ini mengubah-nya menjadi usia 40 (empat puluh) tahun, dari fakta ini menunjukkan bahwasannya benar-benar terjadi inkosistensi dari UU Pemilu, seolah-olah dibuat pada masanya hanya untuk mengakomodir kepentingan-kepentingan golongan tertentu, bukan mengakomodir kepentingan bangsa yang saat ini didominasi oleh usia-usia muda 25 tahun sampai dengan 39 tahun; 19. Bahwa Pemohon turut memperhatikan pendapat dari anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini yang 11 berpendapat dalam media elektronik “bahwa dalam merumuskan batasan usia, pembentuk undang-undang tidak boleh sewenang-wenang. Mereka seharusnya melakukan pembahasan secara terbuka, transparan, akuntabel, dan dengan melibatkan partisipasi masyarakat secara bermaksa.” “Pilihan batasan usia juga harus mampu mengakomodir partisipasi politik semua golongan dan kelompok secara optimal. Apalagi, anatomi penduduk dan pemilih Indonesia saat ini 56 persen di antaranya adalah terdiri dari mereka yang berusia kurang dari 40 tahun.” Selain itu hal yang sama juga disampaikan oleh peneliti hukum tata negara di Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Bivitri Susanti dalam media elektronik. Penentuan batas umur, merupakan tugas pembuat undang-undang. Dia menyetujui pengurangan batas umur tersebut karena menurutnya kecerdasan, pikiran seseorang, kapabilitas politik seseorang itu tidak ditentukan oleh umur. 20. Bahwa sebagaimana pendapat Pemohon di mana jika mengacu kepada rentang umur milenial yakni usia 25 sampai dengan 39 yang mana usia Pemohon masuk dalam rentang umur milenial (29 tahun), jika dalam posisi Pemohon sebagai pemilih maka rentang umur milenial tersebut dapat memberikan variasi usia atas Capres/Cawapres yang tentunya jikalau usia 25 tahun sebagai batas minimum Capres/Cawapres yang mana usia tersebut telah memiliki cukup dasar pendidikan yang kemudian dibekali dengan pengalaman-pengalaman baik pengalaman bekerja maupun berpolitik (jika melihat pada ketentuan minimum usia calon legislatif), sekiranya hal ini dapat menjadi pertimbangan mengapa Pemohon pada posisinya sebagai PEMILIH merasa hak selaku pemilih terbatasi karena tidak dapat memilih Capres/Cawapres dengan usia muda dengan batas minimum usia 25 tahun. 21. Bahwa Pemohon menguraikan “Objek Permohonan” diujikan dengan Undang- Undang Dasar 1945, dan jika mengacu pada alasan-alasan Pemohon membuktikan adanya pertentangan antara “Objek Permohonan” dengan Undang-Undang Dasar 1945, yakni: Hak Konstitusional Pemohon untuk mendapatkan hak dipilih sebagai Capres atau Cawapres dan hak Pemohon untuk memilih sebagai PEMILIH yang bebas untuk memilih Capres atau Cawapres yang berusia muda sebagai 12 suatu hak yang sama dalam Pemerintahan dan pengakuan serta jaminan dihadapan hukum, yakni mengacu kepada Pasal : Pasal 6 ayat (1) Ayat (1): “Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden.” Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 : Ayat (1): “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemeritahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945 : Ayat (1): “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” Ayat (3): “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.” Akan tetapi “Objek Permohonan” telah meniadakan ketentuan Pasal 6 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), yakni dengan adanya frasa “minimal 40 tahun” dalam “Objek Permohonan” telah meniadakan jaminan, perlindungan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum serta mendapatkan kesempatan yang sama di Pemerintahan, yakni Pemohon tidak mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum dan kesempatan yang sama dalam Pemerintahan karena usia Pemohon baru 29 tahun kecuali berusia 40 tahun yakni untuk mencalonkan diri sebagai Presiden atau Wakil Presiden serta dalam posisi Pemohon sebagai pemilih yang bebas langsung umum rahasia dengan adanya usia Capres/Cawapres minimal 40 tahun tersebut telah membatasi kebebasan Pemohon selaku pemilih yang mana seharusnya Pemohon selaku pemilih yang sama haknya di hadapan hukum dan pemerintahan dapat memilih Capres/Cawapresnya dengan usia yang lebih muda minimal 25 tahun yang masuk dalam rentang umur milenial (25 tahun sampai dengan 39 tahun) maka rentang umur milenial tersebut dapat 13 memberikan variasi usia atas Capres/Cawapres sehingga dapat terwujudnya persamaan hak dimata hukum dan pemerintahan untuk dipilih dan memilih dalam konteks Pemilu. 22. Bahwa konsekuensi dari berlakunya “Objek Permohonan” bagi Pemohon dengan mengacu kepada fakta-fakta yang dikemukakan oleh Pemohon yakni besarnya jumlah usia 25 tahun sampai dengan 39 tahun dan banyaknya pemimpin daerah dengan rentang usia tersebut, maka fakta-fakta itu telah dikesampingkan dan diabaikan oleh “Objek Permohonan” dan mengakibatkan telah dilanggarnya hak persamaan untuk dipilih dan memilih dalam konteks Pemilu sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan perundang-undangan lainnya, yakni ketentuan yang dilanggar oleh “Objek Permohonan” adalah: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (disebut “UU HAM”) Pasal 43 ayat (1), menerangkan: “Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.” Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2005 tentang Pengesahan ICCPR (International Covenant on Civil and Political Rights) – (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) kemudian yang disebut dengan “UU ICCPR”, pada Pasal 25 huruf b menegaskan: “Setiap warga negara harus mempunyai hak dan kesempatan, tanpa pembedaan apapun sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 dan tanpa pembatasan yang tidak beralasan, untuk: (b) Memilih dan dipilih pada pemilihan umum berkala yang jujur, dan dengan hak pilih yang universal dan sama, serta dilakukan melalui pemungutan suara secara rahasia untuk menjamin kebebasan menyatakan keinginan dari para pemilih.” 23. Bahwa sebagaimana fakta-fakta diatas maka telah dibuktikan oleh dalil-dalil Pemohon, Objek Permohonan secara nyata-nyata telah melanggar hak Konstitusional dari Pemohon dan secara nyata-nyata dalam penerapan Objek Permohonan telah melanggar hak persamaan untuk dipilih dan memilih dan tidak konsisten, untuk itu adalah hal yang sangat beralasan dan wajar bilamana Pemohon mengajukan uji materi terhadap “Objek Permohonan” karena Pemohon telah dirugikan hak konstitusionalnya, yakni Pemohon tidak dapat mencalonkan dirinya menjadi Presiden dan Wakil Presiden karena usianya yang dibatasi oleh “Objek Permohonan” dan Pemohon selaku pemilih juga hak untuk 14 memilih secara bebas Calon Presiden dan Wakil Presiden yang bervariatif dengan berusia muda (di bawah 40 tahun) telah dibatasi oleh “Objek Permohonan”, untuk itu dalam hal ini membuktikan bahwasannya persamaan hak Pemohon untuk memilih dan kemudian dipilih menjadi tidak berlaku, dan hak Pemohon hanya dapat memilih sedangkan tidak dapat dipilih, serta hak Pemohon sebagai pemilih telah terbatasi kebebasannya untuk dapat memili Presiden dan Wakil Presidennya yang berusia muda, hal ini menjadi kerugian terhadap hak konstitusional bukan hanya terjadi pada Pemohon semata, melainkan kerugian hak konstitusional bagi generasi muda; Petitum Maka, berdasarkan dalil-dalil yang telah Pemohon uraikan tersebut di atas, kiranya Pemohon menyampaikan tuntutan atau memohon dengan hormat agar Mahkamah Konstitusi melalui Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara a quo, berkenan memeriksa dan mengadili, serta memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut: 1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan bahwa frasa “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun” dalam Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun; 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia. Atau, Apabila Majelis Hakim Yang Mulia Mahkamah Konstitusi yang memeriksa perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-15 sebagai berikut: 15 1. Bukti P-1 : Fotokopi KTP atas nama Riko Andi Sinaga, sebagai Pemohon Uji Materi; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi; 6. Bukti P-6 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 7. Bukti P-7a : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU- III/2005; 8. Bukti P-7b : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007; 9. Bukti P-8 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; 10. Bukti P-9 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan ICCPR (International Covenant On Civil and Political Rights); 11. Bukti P-10 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011- 017/PUU-I/2003 tanggal 24 Februari 2004; 12. Bukti P-11 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/PUU- XVIII/2020; 13. Bukti P-12 : Fotokopi Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang; 14. Bukti P-13 : Fotokopi Data Badan Pusat Statistik (BPS) tentang Jumlah Penduduk Berusia 25 sampai dengan 39 tahun; 16 15. Bukti P-14 : Fotokopi Undang-undang Pemilu Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden jo. Undang-undang Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden; 16. Bukti P-15 : Fotokopi Artikel media online tentang pendapat Titi Anggraini dan Bivitri Susanti. [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan Risalah Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, in casu pengujian materiil norma Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109, selanjutnya disebut UU 7/2017) terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. 17 [3.3] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon a quo, terlebih dahulu Mahkamah mempertimbangkan berkaitan dengan objek dalam permohonan a quo adalah pengujian norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017, yang tidak berbeda dengan objek permohonan dalam Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023. Sementara itu, berkenaan dengan Perkara Nomor 90/PUU- XXI/2023, Mahkamah telah menjatuhkan Putusan atas Perkara a quo yang telah diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 16 Oktober 2023, di mana terhadap Pasal 169 huruf q UU 7/2017 Mahkamah telah menyatakan pendiriannya, sebagaimana dimaksud dalam amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, yang menyatakan: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian; 2. Menyatakan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) yang menyatakan, “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”. Sehingga Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selengkapnya berbunyi “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah; 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, terlepas dalam Putusan a quo terdapat hakim konstitusi yang mempunyai alasan berbeda (concurring opinion) dan pendapat berbeda (dissenting opinion), berkaitan dengan norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 yang menjadi objek permohonan a quo telah memiliki pemaknaan baru yang berlaku sejak Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tersebut diucapkan [vide Pasal 47 UU MK], bukan lagi sebagaimana yang termaktub dalam permohonan Pemohon. Dengan demikian, terlepas permohonan a quo memenuhi ketentuan Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang atau tidak memenuhi, dalil Pemohon berkaitan dengan pengujian inkonstitusionalitas norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017, adalah telah kehilangan objek. 18 [3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo telah kehilangan objek maka menurut Mahkamah tidak relevan lagi untuk mempertimbangkan Kedudukan Hukum Pemohon dan Pokok Permohonan. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon kehilangan objek. [3.6] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Permohonan Pemohon kehilangan objek; [4.3] Kedudukan Hukum Pemohon dan Pokok Permohonan tidak dipertimbangkan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, 19 Manahan M.P. Sitompul, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal tujuh belas bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh tiga, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal dua puluh tiga, bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh tiga, selesai diucapkan pukul 11.25 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Saiful Anwar sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Anwar Usman ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Manahan M.P. Sitompul ttd. Arief Hidayat ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Suhartoyo 20 ttd. Wahiduddin Adams PANITERA PENGGANTI, ttd. Saiful Anwar