96/PUU-XX/2022

PUTUSAN Nomor 96/PUU-XX/2022 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama Tempat/Tanggal Lahir Jabatan Alamat : : : : Rudy Hartono Iskandar Jakarta, 6 Juli 1967 Wiraswasta Jalan Bukit Golf I PD 12A, RT 12/RW 15, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 31 Agustus 2022, memberi kuasa kepada Alamsyah Hanafiah, S.H., M.H., Dody Novizar M, S.H., M.H., Syaidina Alamsyah, S.H., LL.M., R. Ardi Wirakusumah, S.H., Iwan Hardiansah, S.H., Deby Cristina, S.H., dan Dirlan Hidayat, S.H., kesemuanya adalah advokat/pengacara dan penasihat hukum di Law Office Alamsyah Hanafiah & Partners, berkedudukan di Jalan Letjen R. Suprapto, Ruko Cempaka Mas, Cempaka Mas Barat, Blok C, Nomor 7, Jakarta, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai--------------------------------------------------------- Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon. SALINAN 2 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 7 September 2022 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada 12 September 2022 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 90/PUU/PAN.MK/AP3/09/2022 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada 19 September 2022 dengan Nomor 96/PUU-XX/2022, yang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 27 Oktober 2022 dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada 27 Oktober 2022, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: II. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI Bahwa ketentuan yang mengatur kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk melakukan UJI MATERIIL undang - undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) adalah sebagai berikut: 1. Bahwa Pasal 24C ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.” 2. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenanganya diberikan oleh Undang-undang Dasar memutus pembubaran partai Politik, dan memutus Perselisihan tentang hasil pemilihan umum” 3. Pasal 10 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) yang menyatakan “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang - undang terhadap Undang-Undang Dasar”; 4. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, yang menyatakan: Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 3 3. Pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah Perkara Konstitusi yang Menjadi Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 dan UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaiman telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ke tiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Kosntitusi (UU MK), termasuk Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang (PERPPU) sebagaimana dimaksud dalam Putusan Konstitusi”; 5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Ke - Dua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan. Pasal 9 Ayat (1): Dalam hal suatu undang-undang diduga bertentangan dengan UUD 1945, Pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. 6. Pasal 29 ayat (1) huruf (a) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang Putusannya bersifat final untuk (a) menguji UU terhadap UUD Republik Indonesia Tahun 1945”. Berdasarkan dasar-dasar hukum tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo; III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (LEGAL STANDING) 3.1 Bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian UU. Pasal 4: 1) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pihak yang menganggap hak dan/ atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang- undang; c. badan hukum publik atau badan hukum privat atau d. lembaga negara. 2) Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu apabila: a. ada hak dan/atau kewenangan Konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; 4 b. hak dan /atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipaslikan akan terjadi; d. ada hubungan sebab-akibat antara kerugian kon stitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi. 3.2 Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian UU. Pasal 10 Ayat (1): Pengajuan Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (1) sekurang-kurangnya terdiri atas: a. Permohonan; b. Fotocopy Identitas Pemohon; c. Fotocopy Identitas Kuasa Hukum dan Surat Kuasa; dan/atau d. Anggaran dasar atau anggaran rumah tangga (AD/ART); Pasal 10 Ayat (2): Permohonan yang diajukan oleh Pemohon dan/atau kuasa hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang – kurangnya memuat: a. nama Pemohon dan/atau kuasa hukum, Pekerjaan, kewarganegaraan, alamat rumah/kantor dan alamat surat elektronik; b. uraian yang jelas mengenai: 1. kewenangan Mahkamah, yang memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam mengadili perkara PUU sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan serta objek permohonan; 2. kedudukan hukum Pemohon, yang memuat penjelasan mengenai hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dianggap dirugikan dengan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4; dan 3. alasan permohonan, yang memuat penjelasan mengenai pembentukan undang-undang atau Perppu yang tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang atau Perppu berdasarkan UUD 1 945 dan/atau bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang atau Perppu bertentangan dengan UUD 1945. c. petitum, yang memuat hal-hal yang diminta untuk diputus dalam permohonan pengujian formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) yaitu: 1. mengabulkan permohonan Pemohon; 5 2. menyatakan bahwa pembentukan undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang atau Perppu berdasarkan UUD 1945 dan undang-undang atau Perppu a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 3. memerintahkan pemuatan Putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia; Atau dalam hal Mahkamah berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). d. petitum, yang memuat hal-hal yang dimohonkan untuk diputus dalam permohonan pengujian materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4), yaitu: 1. mengabulkan permohonan Pemohon; 2. menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 3. memerintahkan pemuatan Putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia; Atau dalam hal Mahkamah berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). 3.3 Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang”, yaitu: Pasal 51 ayat (1): Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/ atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. Perorangan warga Negara Indonesia; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau privat, dan d. Lembaga Negara. Bahwa Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU. MK menyatakan: “Yang dimaksud dengan Hak Konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 “; Pasal 51 ayat (2): Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang hak dan/ atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pasal 51 ayat (3): Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa: 6 a. Pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan/atau b. Materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa dengan mengacu pada ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi beserta penjelasannya, terdapat 2 (dua) syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (Legal Standing) dalam perkara pengujian undang-undang, yaitu (i) terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai Pemohon, dan (ii) adanya hak dan/atau Kewenangan Konstitusional dari Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya suatu undang-undang; 3.4 Bahwa kualifikasi Pemohon dalam Permohonan ini adalah “perorangan warga Negara Indonesia”, hal mana dibuktikan berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Pemohon; ------------------------------- [Vide bukti P-1].; 3.5 Bahwa mengenai parameter Konstitusional, MK telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian Konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang, yakni harus memenuhi 5 (lima) syarat, sebagaimana diuraikan dalam Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/ 2007, sebagai berikut: a. Adanya hak dan/atau kewenangan Konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945; b. Bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional Para pemohon tersebut dianggap oleh Para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji; c. Bahwa kerugian hak dan/atau Kewenangan Konstitusional Para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (Khusus) dan actual atau setidaknya bersifat Potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antar kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan Pengujian; e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan Konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; Bahwa dengan mengacu pada lima parameter kerugian konstitusional yang telah ditentukan Mahkamah melalui Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan 7 Nomor 011/PUU-V/2007 tersebut, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan Permohonan ini, karena: a. Sebagai warga Negara Indonesia [vide Bukti P-1] Pemohon memiliki hak konstitusional atas “Pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil” dan hak konstitusional atas due process of the law sebagaimana diberikan oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; b. Hak konstitusional Pemohon atas “Pengakuan, Jaminan, Perlindungan, dan kepastian hukum yang adil” dan Hak Konstitusional atas due Process of law sebagaimana diberikan oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tersebut, telah dirugikan dengan berlakunya sejumlah pasal dalam KUHAP yang diuji melalui permohonan ini; c. Kerugian hak konstitusional Pemohon tersebut bersifat spesifik (khusus) dan aktual karena Pasal 1 angka 24 KUHAP dan Pasal 7 ayat (1) KUHAP, Tidak dengan spesifik mengatur tentang Surat Perintah Penyidikan; d. Berdasarkan uraian diatas, jelas terdapat hubungan sebab akibat (Causal Verbal) antara kerugian Hak Konstitusional Pemohon dengan berlakunya pasal-pasal dalam KUHAP yang diuji dalam Permohonan ini, karena pemberlakuan pasal-pasal yang diuji dalam permohonan ini telah menyebabkan hak konstitusional Pemohon atas “Pengakuan, jaminan, perlindungan, dan Kepastian Hukum yang adil” dan Hak Konstitusional atas due Prosess of law sebagaimana diberikan oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 telah dirugikan; e. Jika Permohonan ini dikabulkan maka jelas pasal-pasal dalam KUHAP yang diuji dalam Permohonan ini (Tentang Laporan Polisi dan Penyidik), tidak lengkap dan sudah seharusnya apabila permohonan ini dikabulkan, MK menambahkan tentang Surat Perintah Penyidikan dalam KUHAP; Oleh karena itu, berdasarkan dasar-dasar hukum tersebut di atas, Pemohon secara konstitusional memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan Permohonan Uji Materiil ini kepada Mahkamah Konstitusi.; IV. OBJEK PERMOHONAN Berdasarkan seluruh uraian yuridis dalam permohonan uji materiil ini dan disertai alat-alat bukti yang sah, berkaitan dengan objek Permohonan uji materiil, yaitu: 8 a) Pasal 1 angka 24 KUHAP, yang berkaitan dengan kewenangan Penyidik menerima Laporan atau Pengaduan dari seseorang Tentang adanya Tindak Pidana. Yang Bunyi nya kami kutip sebagai berikut: Pasal 1 Angka 24 Yang dimaksud dalam undang-undang ini dengan: 24. “Laporan adalah Pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana”. ------------------------------------------- [Lihat bukti: P-3].; b) Pasal 7 ayat (1) KUHAP; Bahwa yang bekaitan dengan Pasal 7 ayat (1) KUHAP: Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf (a) karena Kewajibannya mempunyai wewenang: a. Menerima Laporan atau Pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana; b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian; c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka; d. Melakukan Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan, dan Peyitaan; e. Melakukan Pemeriksaan dan Penyitaan Surat; f. Mengambil sidik jari dan memotret seorang; g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan nya dengan Pemeriksaan Perkara; i. Mengadakan Penghentian Penyidikan; j. Mengadakan Tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab; -------- ---------------------------------------------------------------------------- [Lihat bukti P-4].; Yang mana Kedua Pasal 1 angka 24 dan Pasal 7 ayat (1) KUHAP adalah bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 27 ayat (1) UUD 1945: (1). “Segala Warga Negara Bersamaan kedudukannya didalam hukum dan Pemerintahan dan wajib menjujung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. ---------------------------- [Lihat Bukti: P-5].; Pasal 28D ayat (1) UUD 1945: (1). “Setiap Orang Berhak atas Pengakuan, Jaminan, Perlindungan, dan Kepastian Hukum yang Adil serta perlakuan yang sama di hadapan Hukum”. -------------------------------------------------------- [Lihat bukti: P-6].; 9 Bahwa mengingat didalam ketentuan KUHAP Pasal 1 Angka 24 dan Pasal 7 ayat (1) tidak mengatur tentang surat perintah penyidikan, sedangkan persyaratan Penyidik untuk melakukan Penyidikan harus/wajib adanya surat perintah penyidikan, maka ketentuan Pasal 1 angka 24 KUHAP dan Pasal 7 ayat (1) KUHAP; harus di maknai dan di tafsirkan dengan “frasa kata” satu “surat laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana” harus disertai “1 (satu) surat perintah penyidikan”.; V. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN/POSITA UJI MATERIEL 5.1 Bahwa Hak-hak Warga Negara dilindungi oleh Hukum dan semua warga Negara berkedudukan yang sama didepan hukum dan pemerintahan. Dalam Negara hukum, penegakan hukum dilakukan dalam suatu proses hukum dan prosedural hukum yang sudah baku. Terkait dengan penegak hukum pidana, maka dilakukan dengan Hukum Acara Pidana, sebagai prosedur menegakkan dan menjalankan Hukum Pidana itu. Hal ini sangat tegas dinyatakan dalam penjelasan umum UU Nomor 8 Tahun 1981 antara lain: “agar dapat dicapai serta ditingkatkan pembinaan sikap para pelaksana Penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing kearah Tegak mantapnya hukum, keadilan dan perlindungan yang merupakan Pengayoman terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia, ketertiban dan kepastian hukum demi tegaknya Republik Indonesia sebagai Negara Hukum… “; 5.2 Bahwa proses hukum adalah serangkaian tindakan mengurangi Hak Asasi seseorang yang dapat dilakukan oleh Aparat penegak hukum atas nama Negara. Agar supaya proses penegakkan hukum tersebut tidak melanggar Hak Asasi Manusia, maka diperlukan satu prosedur dalam melaksanakannya. Prosedur hukum ini adalah serangkaian Persyaratan yang harus dipenuhi untuk melindungan Hak Asasi seseorang. Jadi pada dasarnya, Hukum Acara itu mengandung dua hal proses yaitu Proses dan Prosedur, tidak boleh ada proses tanpa Prosedur, Prosedur tidak dapat dilakukan tanpa ada adanya Proses. Sehingga jika ada proses hukum dan proses hukum itu dapat dan berpotensi melanggar atau mengurangi Hak asasi seseorang; Maka Proses hukum yang dapat mengurangi Hak asasi seseorang ini harus dilaksanakan secara Prosedural, tidak diperbolehkan mengurangi atau menegasikan prosedur yang telah diatur dan ditetapkan menurut hukum, sebab 10 prosedur itu adalah ukuran menilai apakah proses dalam menegakkan keadilan yang digunakan atau tidak digunakan; 5.3 Bahwa dalam praktik untuk menegakkan hukum pidana dan untuk melindungi hak-hak konstitusional dari seorang warga negara, maka digunakan hukum acara pidana sebagai tolak ukurnya. Dengan demikian, maka pada dasarnya hukum acara pidana adalah hukum yang mengatur dan memberikan batasan yang dapat dilakukan oleh Negara dalam Proses Penyilidikan, Penyidikan, hingga proses Peradilan dengan metode yang baku untuk menegakkan hukum dan melindungi hak-hak individu selama proses hukum berlangsung. hukum acara dirancang untuk memastikan proses hukum yang adil dan konsisten yang biasa disebut sebagai “due Process of Law” untuk mencari keadilan yang hakiki dalam semua perkara yang diproses dalam Penyelidikan hingga proses Pengadilan. Bahwa pada hakikatnya Hukum Acara Pidana adalah aturan Hukum untuk melindungi Warga Negara dari perlakuan sewenang-wenang oleh Aparatur Penegak Hukum karena diduga melakukan Perbuatan Pidana. Secara khusus, Hukum Acara Pidana dirancang untuk melindungi dan menegakkan hak-hak konstitusional Tersangka maupun Terdakwa, pada saat dimulainya Penyelidikan, Penyidikan, Proses Peradilan, Pelaksanaan Hukum atau eksekusi; perlindungan yang diberikan oleh hukum acara pidana ini termasuk perlindungan dari tindakan pencarian bukti kesalahan yang tidak masuk diakal dan menjurus pada Unfair Prejudice atau Penyitaan terhadap barang dengan cara melanggar hukum dalam proses penyelidikan dan penuntutan yang tidak berdasarkan atas hukum serta proses peradilan yang memihak (unlawful legal evidence); 5.4 Bahwa ketika seorang individu ditetapkan sebagai tersangka ataupun terdakwa dalam suatu perkara tindak pidana, maka individu tersebut pada hakikatnya berhadapan dengan Negara. Jika individu itu adalah Warga Negara dari Negara yang bersangkutan, maka pada hakikatnya dia berhadapan dengan Negara sendiri. Hal ini adalah konsekuensi nilai-nilai the bureaucratic model dalam system Peradilan Pidana. Akan tetapi harus dipahami bahwa Negara hanya boleh melakukan tindakan terhadap individu yang diduga melakuakan suatu Tindak Pidana hanyalah berdasarkan batasan-batasan yang telah ditentukan 11 oleh Undang-Undang. (M. King, 1981 dalam Framework of criminal justice, London, Croom Helm, Halaman 45). Negara melalui aparatur-aparaturnya memang berwenang menegakkan hukum kepada siapa saja yang disangkan bersalah. Namun pada sisi lain, Aparatur Negara juga berkewajiban untuk memberikan perlindungan kepada warga Negara nya sendiri. Tidak ada pilihan lain ketika Negara berhadapan dengan dilema ini, kecuali Negara memegang teguh prinsip keadilan. (Lawrence M. Friedman: 2005, Roads to Democracy, Syracuse J. Int’l L. & Com [Vol. 33:51], hal: 51-52). Bahkan oleh Gustav Radbruch, dikatakan jika hukum positif isinya tidak adil dan gagal untuk melindungi kepentingan rakyat, maka undang-undang seperti ini adalah Cacat secara hukum dan tidak memiliki sifat hukum, sebab hukum itu pada prinsipnya untuk menegakkan keadilan (Statutory Lawlessness and Supra-Statutory Law (1946), Oxford Journal of Legal Studies, Vol. 26 No. 1 (2006), pp 1-11 hal 7); 5.5 Bahwa dengan diberlakukannya ketentuan Pasal 1 angka 24 dan Pasal 7 ayat (1) KUHAP, Pemohon merasa Hak dan/atau Kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomer 76, Tabahan Lembaran Negara RI Nomor: 3209).; 5.6 Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, memberikan hak Konstitusional Pemohon yang merasa dirugikan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2): Hak-hak dan/atau kewenangan Konstitusional Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang atau Perppu, apabila: a. Ada hak-hak dan atau kewenangan Konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945; b. Hak dan/atau kewenangan Konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang atau perppu yang dimohonkan pengujian.; (Pasal 1 angka (24) KUHAP dan Pasal 7 ayat (1) KUHAP).; c. Kerugian Konstitusional yang dialami Pemohon, bersifat Spesifik (Khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya Potensial yang menurut penalaran yang wajar; 12 d. Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian Konstitusional Pemohon dengan berlakunya Undang-Undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; (Pasal 1 angka (24) KUHAP dan Pasal 7 ayat (1) KUHAP).; e. Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian Konstitusional seperti yang didalilkan oleh PEMOHON tidak lagi atau tidak akan terjadi. Oleh karena itu, Pemohon mengajukan Hak Uji Materiil kepada MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA terhadap: Pasal 1 Angka (24) KUHAP, dan Pasal 7 ayat (1) KUHAP yang HANYA mengatur Objek Laporan Polisi/Pengaduan, yaitu: Pasal 1 Angka (24) KUHAP: “Laporan adalah Pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan Undang-Undang kepada Pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana; dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara R.I. tahun 1981 Nomor 76 tambahan lembaran Negara R.I. Nomor 3209). Yang mana Pasal 1 angka 24 KUHAP tersebut di atas, tidak ada kepastian hukum nya dan tidak ada penjelasannya secara konkret sehingga pada akhirnya sering disalah gunakan oleh Penyidik, yaitu dengan dasar satu laporan Polisi seperti Laporan Polisi Nomor LP/656/VI/2016/BARESKRIM, tertanggal 27 Juni 2016. Yang Terlapornya atas nama adalah Pemohon; Bahwa atas dasar satu laporan Polisi tersebut diatas, Polisi/Penyidik secara fakta hukum dengan sewenang-wenang Penyidik menerbitkan 11 (sebelas) Surat Perintah Penyidikan, untuk menyidik Pemohon Dalam kasus yang sama dan dalam objek yang sama pula. Yaitu: Dugaan Tindak Pidana Korupsi, Namun dengan diterbitkannya 11 surat perintah penyidikan atas diri Pemohon, maka Pemohon merasa Sangat dirugikan, adapun 11 Surat Perintah Penyidikan atas diri Pemohon tersebut, yaitu: Dimulai dari Surat Perintah Penyidikan Pada Tahun 2016, yaitu: 1. Surat Perintah Penyidikan Nomor: S.prin. Sidik/110.a/VI/ 2016/Tipidkor. Tanggal 27 Juni 2016; 2. Surat Perintah Penyidikan Nomor: S.prin. Sidik/113.a/VII/ 2016/Tipidkor. Tanggal 12 Juli 2016; 13 3. Surat Perintah Penyidikan Nomor: S.prin. Sidik/123.a/V/ 2017/Tipidkor. Tanggal 31 Mei 2017; 4. Surat Perintah Penyidikan Nomor: S. prin Sidik/123/I/2018/Dit Reskrimsus. Tanggal 30 Januari 2018; 5. Surat Perintah Penyidikan Nomor: S.prin. Sidik/2658/IX/RES.3.3/2020/Dit Reskrimsus. Tanggal 23 September 2020; 6. Surat Perintah Penyidikan Nomor: S. prin. Sidik/83/I/RES.3.3/2021/Dit Reskrimsus. Tanggal 16 Januari 2021; 7. Surat Perintah Penyidikan Nomor: S.prin. Sidik/37. a/III/2021/Tipidkor. Tanggal 18 Maret 2021; 8. Surat Perintah Penyidikan Nomor: S. prin. Sidik/62. a/IV/2021/Tipidkor. Tanggal 29 April 2021; 9. Surat Perintah Penyidikan Nomor: S.prin. Sidik/85. a/VI/2021/Tipidkor. Tanggal 28 Juni 2021; 10. Surat Perintah Penyidikan Nomor: S.prin. Sidik/118.a/X/2021/ Tipidkor. Tanggal 12 Oktober 2021; 11. Surat Perintah Penyidikan Nomor: S.prin. Sidik /132.a /XI/2021/Tipidkor. Tanggal 11 November 2021; 5.7 Bahwa Pemohon sebagai Perorangan warga negara Indonesia berpendapat: a. Bahwa Pasal 1 Angka (24) KUHAP dan Pasal 7 ayat (1); Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHAP), adalah tidak jelas dan tidak ada penjelasannya dalam Penjelasan KUHAP dan KUHAP tidak mengatur tentang ”Surat Perintah Penyidikan” sehingga dapat disalahgunakan oleh Penyidik yaitu dalam 1 (satu) Laporan Polisi tersebut, dibuat oleh Penyidik menjadi 11 (sebelas) Surat Perintah Penyidikan, dengan Tim Penyidik masin-masing dalam peristiwa hukum yang sama dan Objek yang sama pula, sudah tidak sesuai lagi dan bertentangan dan/atau tidak sesuai dengan amanat Asas Kepastian Hukum dalam konstitusi, sebagaimana yang dimaksud Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; b. Bahwa didalam Peraturan KAPOLRI Nomor 6 Tahun 2019 tentang PENYIDIKAN TINDAK PIDANA, khususnya ketentuan Pasal 13 sudah ada mengatur Laporan Polisi dan surat Perintah Penyidikan, Namun dikarenakan tentang Peraturan surat Perintah Penyidikan tidak diatur 14 secara Spesifik (Khusus) dalam KUHAP, maka Penyidik bisa bertindak Sewenang-wenang sampai menerbitkan 11 (sebelas) surat Perintah Penyidikan seperti terjadi dalam perkara a quo. ---------- [Lihat Bukti: P-7].; Disamping itu dalam Pasal 13 dalam Peraturan kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tidak menyebutkan sanksi apabila Penyidik sewenang – wenang menerbitkan 11 (sebelas) surat Perintah Penyidikan, oleh karena itu ketentuan surat perintah penyidikan, perlu diatur secara Spesifik (khusus) dalam Hukum Acara Pidana (KUHAP): Bahwa yang bekaitan dengan Pasal 7 ayat (1) KUHAP: Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf (a) karena Kewajibannya mempunyai Wewenang: a. Menerima Laporan atau Pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana; b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian; c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka; d. Melakukan Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan, dan Peyitaan; e. Melakukan Pemeriksaan dan Penyitaan Surat; f. Mengambil sidik jari dan memotret seorang; g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan nya dengan Pemeriksaan Perkara; i. Mengadakan Penghentian Penyidikan; j. Mengadakan Tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab; Bahwa dari Ketentuan Pasal 7 ayat (1) KUHAP tersebut diatas, Penyidik Polri Telah Menerima Laporan Dugaan Terjadi Tindak Pidana Tipikor sebagaimana Laporan Polisi Nomor LP/656/VI/2016/Bareskrim, tanggal 27 Juni 2016. Yang terlapor nya adalah Pemohon; Bahwa Selanjutnya Mengingat didalam Ketentuan KUHAP Tidak Mengatur Tentang Surat Perintah Penyidikan Baik dalam Pasal demi Pasal yang ada dalam KUHAP maupun dalam Penjelasan KUHAP. Ternyata Secara Fakta 15 Hukum tidak ada satu kata pun yang Mengatur tentang Surat Perintah Penyidikan. Sedangkan sebagai dasar Penyidik dapat melakukan Penyidikan adalah berdasarkan Adanya Laporan Polisi dan Adanya Surat Perintah Penyidikan; Akan tetapi, dikarenakan didalam Ketentuan Pasal 7 Ayat (1) KUHAP tidak mengatur tentang Surat Perintah Penyidikan, Maka Penyidik Kepolisian R.I. dapat bertindak sewenang-wenang dan Sekehendak Hati nya yang melampaui hak-hak dari pada Terlapor (Pemohon) dengan Cara Menggunakan dasar: 1 (satu) Laporan Polisi (Laporan Polisi Nomor: LP/656/VI/2016/Bareskrim, tanggal 27 Juni 2016) dengan menerbitkan 11 (sebelas) surat perintah penyidikan. Untuk Menyelidik dan Menyidik atas nama Pemohon.; 5.8 Adapun pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dilakukan oleh Penyidik terhadap hak-hak konstitusional dari Pemohon. sebagai akibat tidak diaturnya Tentang SURAT PERINTAH PENYIDIKAN dalam KUHAP, yaitu: a. Pelanggaran Hukum Yang Pertama, ada hubungan sebab - akibat antara kerugian Konstitusional Pemohon, yaitu Sebagai Akibat Tidak diaturnya secara Spesifik (Khusus tentang Surat Perintah Penyidikan di dalam Pasal 7 ayat (1) KUHAP, maka Penyidik bertindak sewenang-wenang dalam 1 (satu) Laporan Polisi, penyidik Menerbitkan 11 (sebelas) Surat Perintah Penyidikan dalam peristiwa hukum yang sama, kasus yang sama, dan objek serta subjek yang sama pula dalam tenggang waktu yang berbeda- beda untuk menyidik Pemohon, sebagaimana tertuang dalam Laporan Polisi Nomor Lp/656/Vi/2016/Bareskrim Tanggal 27 Juni 2016. Yang sudah berjalan Lebih kurang 6 (enam) Tahun dan Tidak ada Kepastian Hukumnya. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (4) UU nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Yang memuat Asas Hukum Tentang Proses Penyidikan, Penuntutan, dan Peradilan dengan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan; Padahal dalam Ketentuan KUHAP (Pasal 1 Ayat (4) Juncto. UU TIPIKOR Nomor 31 Tahun 1999. Untuk Melakukan Penyidikan dalam kasus Tindak Pidana Korupsi harus melalui Tahapan Penyelidikan (LHP) terlebih dahulu, sebagaimana Pasal 4 Huruf c Perkapolri Nomor 14 Tahun 2012. Tentang 16 Manajeman Penyidikan Tindakan Pidana tersebut.; Namun, dalam Penyidikan Perkara Pemohon. Penyelidik Bareskrim Polri Tidak Melalui Tahapan PENYELIDIKAN Terlebih dahulu (Ex. Pasal 4 Huruf c Perkapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajeman Penyidikan Tindakan Pidana) - - [Lihat bukti: P-8].; Akan tetapi, Penyidik Polri didasari dengan 1 (satu) Laporan Polisi yaitu Laporan Polisi Nomor LP/656/VI/2016/Bareskrim, tanggal 27 Juni 2016. Langsung Menerbitkan Surat Perintah Penyidikan sebanyak 11 (sebelas) Surat Perintah Penyidikan. Dan langsung pula menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dengan Surat Ketetapan Tersangka Nomor S. Tap/05/I/2022/Tipidkor. Tanggal 17 Januari 2022. ------- (Lihat Surat Penetapan Tersangka atas nama Pemohon yang didalamnya didasari Laporan Polisi Nomor LP/656/VI/2016/Bareskrim, tanggal 27 Juni 2016. Dan 11 (sebelas) Surat Perintah Penyidikan): -- (Lihat Laporan Polisi Nomor LP/656/VI/ 2016/Bareskrim, tanggal 27 Juni 2016; yang tetuang dalam Surat Ketetapan Tersangka Nomor S. Tap/05/I/2022/Tipidkor. Tanggal 17 Januari 2022.; ------------------------------------------------------- [Lihat Bukti: P-9].; b. Pelanggaran Hukum Yang Ke-dua: Penyidik Mabes Polri Tidak melakukan Penyelidikan terlebih dahulu dalam melakukan Penyidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi atas diri Pemohon, Akan tetapi Penyidik Polri langsung menerbitkan 11 (sebelas) Surat Perintah Penyidikan atas dasar satu Laporan Polisi, yaitu LP Nomor LP/656/VI/2016/Bareskrim tanggal 27 Juni 2016 untuk melakukan Penyidikan terhadap diri Pemohon; c. Hal ini terjadi dikarenakan atau disebabkan KUHAP tidak mengatur “secara Spesifik” (khusus) tentang Surat Perintah Penyidikan, sehingga secara sewenang-wenang Penyidik menerbitkan 11 (sebelas) surat perintah Penyidikan, untuk menyidik Pemohon mulai dari Surat Penyidikan yang pertama Tahun 2016 sampai Tahun 2022, dengan surat perintah penyidikan yang pertama Nomor S.prin. Sidik/ 110.a/VI/2016/Tipidkor tanggal 27 Juni 2016 sampai dengan sekarang Tahun 2022.; Oleh karena itu kerugian yang dialami Pemohon selama 6 (enam) tahun disidik oleh Penyidik Polri, Nasib Pemohon menjadi terkatung-katung dan tidak ada kepastian hukumnya. Sedangkan Ketentuan dalam Pasal 50 ayat (1); (2) dan (3) KUHAP. Semestinya Pemohon segera mendapat Pemeriksaan oleh 17 Penyidik. Hal ini telah diatur dalam Penjelasan dalam Pasal 50 KUHAP, yaitu: Diberikanya hak kepada Tersangka atau terdakwa dalam pasal ini adalah untuk menjauhkan kemungkinan terkatung-katung nya Nasib seorang yang disangka melakukan Tindak Pidana, terutama mereka yang dikenakan Penahanan, jangan sampai lama tidak mendapat pemeriksaan, sehingga dirasakan tidak adanya kepastian hukum, adanya perlakukan sewenang-wenang dan tidak wajar. Selain itu juga untuk mewujudkan peradilan yang dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. d. Pelanggaran hukum yang ke-tiga Penyidik Mabes Polri melakukan Penyidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/656/VI/2016/Bareskrim, tanggal 27 Juni 2016 tanpa melalui Proses Penyelidikan terlebih dahulu, Padahal berdasarkan Peraturan KAPOLRI Pasal 4 huruf (c) semestinya Penyidik POLRI harus melalui Penyelidikan terlebih dahulu; 5.9 Bahwa dari 1 (satu) Laporan Polisi yaitu Laporan Polisi Nomor LP/656/VI /2016/Bareskrim, tanggal 27 Juni 2016. sebagai dasar PENYIDIK untuk melakukan penyidikan Dibuat oleh Penyidik 11 (sebelas) Surat Perintah Penyidikan terhadap diri Pemohon. Padahal semestinya dari 1 (satu) Laporan Polisi tersebut diatas, harus disertai dengan 1 (satu) Surat Perintah Penyidikan, akan tetapi didalam kitab undang-undang Hukum Acara Pidana UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, hanya mengatur Pasal 7 Ayat (1) huruf (a). tentang Laporan Polisi saja, akan tetapi tidak mengatur ketentuan Ayat/Pasal yang mengatur ketentuan tentang: Surat Perintah Penyidikan untuk Penyidik. Sehingga dengan tidak diaturnya Surat Perintah Penyidikan didalam KUHAP, Maka sering disalahgunakan oleh Penyidik dengan sekehendak Hatinya Menerbitkan 11 (sebelas) Surat Perintah Penyidikan dengan Penyidik masing- masing. Padahal Peristiwa Hukum Perkara Tindak Pidana nya adalah satu dan objek nya juga satu, serta Terlapor nya juga satu (Pemohon). Oleh karena itu Pemohon sangat merasa dirugikan, sebab dengan adanya 11 (sebelas) Surat Perintah Penyidikan yang didasari dalam 1 (satu) Laporan Polisi Nomor Laporan Polisi Nomor LP/656/VI/ 2016/Bareskrim, tanggal 27 Juni 2016. tersebut.; Membuat Pemohon menjadi bolak-balik di periksa mulai dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2022. Dengan Menghadapi 11 (sebelas) Surat Perintah Penyidikan. -------------------------------------------- [Lihat bukti: Vide P-9]; 18 5.10 Bahwa didalam KUHAP tidak ada satu pun: ayat/pasal yang mengatur Tentang Surat Perintah Penyidikan. Akan tetapi untuk melengkapi kekurangan pasal yang mengatur tentang: Surat Perintah Penyidikan dalam KUHAP. Maka KAPOLRI membuat Peraturan Tentang Manajemen Penyidikan. Sebagaimana diatur dalam Peraturan KAPOLRI Nomor 6 Tahun 2019 Tentang: Penyidikan Tindak Pidana, Bagian Kedua “Dimulainya Penyidikan” Pasal 13 Ayat (1): Pasal 13 ayat (1) berbunyi: (1) a. Laporan Polisi; dan b. Surat Perintah Penyidikan. Bahwa Peraturan Kapolri tersebut hanya bersifat Internal Polri dan bukanlah sebagai Undang-Undang, oleh karenanya semestinya hal ihwal tentang Surat Perintah Penyidikan haruslah di atur dalam Hukum Acara Pidana; Bahwa secara fakta hukum tidak ada ketentuan yang Mengatur Tentang SURAT PENYIDIKAN dalam Hukum Acara Pidana (KUHAP), tapi hanya di atur dalam Peraturan Kapolri, Akan tetapi meskipun diatur dalam Peraturan Kapolri namun tekait tentang Surat Perintah Penyidikan tidak di atur secara khusus (spesifik), Oleh karenanya sering disalahgunakan oleh Penyidik Polri, yaitu: dengan sewenang-wenang sesuka hatinya membuat Surat Perintah Penyidikan sampai 11 (sebelas) Surat Perintah Penyidikan dalam satu kasus yang peristiwa hukumnya sama, objek dan subjek nya sama, seperti yang terjadi kepada diri Pemohon dan penyidik menetapkan Pemohon sebagai Tersangka. Dengan dasar 1 (satu) Laporan Polisi Nomor: Laporan Polisi Nomor LP/656/VI/2016/Bareskrim, tanggal 27 Juni 2016. Yang didasari 11 (sebelas) surat perintah penyidikan. Untuk Lebih Jelasnya Pemohon kutip Surat Penetapan Tersangka Nomor S. Tap/05/I/2022 / Tipidkor. Tanggal 17 Januari 2022. atas diri Pemohon yang didasari dengan 11 (sebelas) Surat Perintah Penyidikan. Dalam Laporan Polisi yaitu: Laporan Polisi Nomor: Laporan Polisi Nomor: LP/ 656/VI/2016/ Bareskrim, tanggal 27 Juni 2016. Kami kutip sebagai berikut: 19 SURAT KETETAPAN Nomor: S. Tap / 05 / I / 2022/ Tipidkor. (tanggal 17 Januari 2022) Tentang: PENETAPAN TERSANGKA Menimbang : Berdasarkan dari hasil Pemeriksaan yang dilakukan terhadap saksi – saksi, barang bukti dan gelar perkara, di peroleh keterangan yang cukup dan meyakinkan bahwa seseorang patut diduga keras telah melakukan perbuatan tindak pidana korupsi dan oleh sebab itu maka statusnya ditetapkan sebagai tersangka, sehingga dianggap perlu untuk mengeluarkan surat ketaatapn ini. Dasar : 1. Pasal 1 butir 14 dan 26 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana; 2. Laporan Polisi Nomor: LP / 656 / VI / 2016 /Bareskrim. Tanggal 27 Juni 2016; 3. Surat Perintah Penyidikan Nomor: S.prin. Sidik / 110.a / VI / 2016 / Tipidkor. Tanggal 27 Juni 2016; 4. Surat Perintah Penyidikan Nomor: S.prin. Sidik / 113.a / VII / 2016 / Tipidkor. Tanggal 12 Juli 2016; 5. Surat Perintah Penyidikan Nomor: S.prin. Sidik / 123.a / V / 2017 / Tipidkor. Tanggal 31 Mei 2017; 6. Surat Perintah Penyidikan Nomor: S.prin. Sidik / 123 / I / 2018 / Dit Reskrimsus. Tanggal 30 Januari 201; 7. Surat Perintah Penyidikan Nomor: S.prin. Sidik / 2658 / IX / RES.3.3 / 2020 / Dit Reskrimsus. Tanggal 23 September 2020; 8. Surat Perintah Penyidikan Nomor: S.prin. Sidik / 83 / I / RES.3.3 / 2021 / Dit Reskrimsus. Tanggal 16 Januari 2021; 9. Surat Perintah Penyidikan Nomor: S.prin. Sidik / 37.a / III / 2021 / Tipidkor. Tanggal 18 Maret 2021; 10. Surat Perintah Penyidikan Nomor: S.prin. Sidik / 62.a / IV / 2021 / Tipidkor. Tanggal 29 April 2021; 11. Surat Perintah Penyidikan Nomor: S.prin. Sidik / 85.a / VI / 2021 / Tipidkor. Tanggal 28 Juni 2021; 12. Surat Perintah Penyidikan Nomor: S.prin. Sidik / 118.a / X / 2021 / Tipidkor. Tanggal 12 Oktober 2021; 13. Surat Perintah Penyidikan Nomor: S.prin. Sidik / 132.a / XI / 2021 / Tipidkor. Tanggal 11 November 2021; 14. Berita Acara Pemeriksaan Saksi – Saksi; 15. Hasil Gelar Perkara tanggal 13 Januari 2022; MEMUTUSKAN Menetapkan : Status, seseorang : Nama Lengkap : RUDY HARTONO ISKANDAR Tempat Tanggal Lahir : Jakarta, 6 Juli 1967; 20 Jenis Kelamin : Laki – Laki; --------------------------------------------Dst------------------------------; Menjadi TERSANGKA dalam Dugaan tindak pidana korupsi pengadaan tanah untuk pembangunan rumah susun; ------------ ----------Dst--------------------------------------------------PENETAPAN TERSANGKA tanggal 17 Januari 2022.; -------- (Bukti P-4); Jadi, Dengan dasar 11 (sebelas) Surat Perintah Penyidikan. Penyidik menetapkan pemohon sebagai tersangka. “sehingga tidak ada kepastian hukum” untuk pemohon dalam kasus a quo: ------------------------------------- [lihat vide bukti: P-9: Surat Ketetapan Penetapan Tersangka Nomor S. TAP/05/i/2022/Tipidkor. tanggal 17 Januari 2022]; 5.11 Bahwa Penetapan Tersangka bukti P-9. tersebut, selanjutnya Pemohon mengajukakan Permohonan Pra Peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam Perkara Nomor 05/Pid.Pra/2022/PN. JKT. BRT. Tertanggal 13 Juli 2022; untuk memohon kepada Pengadilan untuk Membatalkan Penetapan Tersangka atas diri Pemohon, bahwa selanjutnya pada tanggal 13 Juli 2022, Pengadilan Negeri Jakarta Barat Telah Memutus Permohonan Pra Peradilan tersebut yang menyatakan Penetapan Tersangka NOMOR S. TAP/05/I/2022/ TIPIDKOR. Tanggal 17 Januari 2022. Tentang Penetapan Tersangka adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Bahwa untuk lebih jelasnya PEMOHON Uji Materiil Kutip Amar Putusan Pra Peradilan pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Nomor 05/Pid.Pra /2022/PN. Jkt. Brt. Tertanggal 13 juli 2022, sebagai berikut: M E N G A D I L I: DALAM EKSEPSI: - Menolak eksepsi Termohon untuk seluruhnya; DALAM POKOK PERKARA: 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Praperadilan untuk sebagian; 2. Menyatakan surat ketetapan Direktur tindak pidana korupsi Direktorat Tindak Pidana Korupsi badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) Nomor: S. Tap / 05 / I / 2022 /Tipidkor. Tanggal 17 Januari 2022. Tentang PENETAPAN TERSANGKA atas nama RUDI HARTONO ISKANDAR dalam Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Rumah susun oleh Dinas Perumahan dan gedung Pemerintahan daerah provinsi DKI Jakarta T.A 2015 seluas 4,69 Ha, dan T.A 2016 seluas 1.137 m2 di Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan / atau pasal 3 Undang- 21 Undang Nomor: 31 tahun 1999 Tentang: Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan UU. No. 20 tahun 2001 tentang: Perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang: Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah Tidak Sah dan Tidak mempunyai kekuatan Hukum Mengikat; 3. Menyatakan surat ketetapan Direktur Tindak Pidana Korupsi Direktorat Tindak Pidana Korupsi Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) Nomor: S. Tap / 06 / IV / 2022 /Tipidkor. Tanggal 14 April 2022 Tentang: PENETAPAN TERSANGKA atas nama RUDI HARTONO ISKANDAR dalam Dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan cara menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, membawa keluar negeri, menukarkan dengan mata uang yang diketahuinya dan patut diduganya merupakan hasil tindak pidana korupsi Pengadaan Tanah untuk pembangunan rumah susun oleh Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta T.A 2015 seluas 4,69 Ha, dan T.A 2016 seluas 1.137 m2 di Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat dengan tujuan menyamarkan asal usul harta kekayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 undang-undang Nomor : 8 tahun 2010 Tentang Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah Tidak sah dan Tidak kekuatan Hukum Mengikat ; 4. Menyatakan segala bentuk penyitaan, penggeledahan yang telah dilakukan oleh Termohon sehubungan Penetapan Pemohon Praperadilan sebagai Tersangka menjadi Tidak Sah dan Tidak Mengikat serta memerintahkan Termohon untuk mengembalikan barang sitaan berdasarkan surat tanda penerimaan tanggal 18 januari 2022 dan berita acara penyitaan tanggal 22 Februari kepada Pemohon; 5. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara sejumlah Nihil; 6. Menolak Permohonan Pemohon Praperadilan untuk selain dan selebihnya; --------------------------------------------------------------------------- [Lihat Bukti Putusan Praperadilan. Bukti: P-10]; 5.11.a. Bahwa walaupun sudah diputus dan dibatalkan oleh Putusan Praperadilan tentang Penetapan Tersangka atas diri Pemohon sebagaimana bukti P-10 tersebut diatas, ternyata secara fakta hukum dengan kesewenang- wenangan dan melanggar hak-hak konstitusional Pemohon Penyidik POLRI menetapkan kembali Pemohon sebagai Tersangka dengan “dasar Laporan Polisi yang sama” yaitu: Laporan Polisi Nomor LP/656 /VI/ 2016 /Bareskrim. Tanggal 27 Juni 2016, dan dengan kasus yang sama, objek yang sama, serta subjek yang sama (Pemohon) dan didasari dengan 11 (Sebelas) Surat Perintah Penyidikan yang sama pula (Nebis in idem); dengan Penetapan Tersangka sebagai berikut: 22 SURAT KETETAPAN Nomor: S. Tap/12/VIII/2022/Tipidkor. (Tanggal 24 Agustus 2022) Tentang: PENETAPAN TERSANGKA Menimbang : Berdasarkan dari hasil Pemeriksaan yang dilakukan terhadap saksi – saksi, barang bukti dan gelar perkara, di peroleh keterangan yang cukup dan meyakinkan bahwa seseorang patut diduga keras telah melakukan perbuatan tindak pidana korupsi dan oleh sebab itu maka statusnya ditetapkan sebagai tersangka, sehingga dianggap perlu untuk mengeluarkan surat ketaatapn ini. Dasar : 1. Pasal 1 butir 14 dan 26 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana; 2. Laporan Polisi Nomor: LP / 656 / VI / 2016/Bareskrim. Tanggal 27 Juni 2016; 3. Surat Perintah Penyidikan Nomor: S.prin. Sidik / 110.a / VI / 2016 / Tipidkor. Tanggal 27 Juni 2016; 4. Surat Perintah Penyidikan Nomor: S.prin. Sidik / 113.a / VII / 2016 / Tipidkor. Tanggal 12 Juli 2016; 5. Surat Perintah Penyidikan Nomor: S.prin. Sidik / 123.a / V / 2017 / Tipidkor. Tanggal 31 Mei 2017; 6. Surat Perintah Penyidikan Nomor: S.prin. Sidik / 123 / I / 2018 / Dit Reskrimsus. Tanggal 30 Januari 2018; 7. Surat Perintah Penyidikan Nomor: S.prin. Sidik / 2658 / IX / RES.3.3 / 2020 / Dit Reskrimsus. Tanggal 23 September 2020; 8. Surat Perintah Penyidikan Nomor: S.prin. Sidik / 83 / I / RES.3.3 / 2021 / Dit Reskrimsus. Tanggal 16 Januari 2021; 9. Surat Perintah Penyidikan Nomor: S.prin. Sidik / 37.a / III / 2021 / Tipidkor. Tanggal 18 Maret 2021; 10. Surat Perintah Penyidikan Nomor: S.prin. Sidik / 62.a / IV / 2021 / Tipidkor. Tanggal 29 April 2021; 11. Surat Perintah Penyidikan Nomor: S.prin. Sidik / 85.a / VI / 2021 / Tipidkor. Tanggal 28 Juni 2021; 12. Surat Perintah Penyidikan Nomor: S.prin. Sidik / 118.a / X / 2021 / Tipidkor. Tanggal 12 Oktober 2021; 13. Surat Perintah Penyidikan Nomor: S.prin. Sidik / 132.a / XI / 2021 / Tipidkor. Tanggal 11 November 2021; 14. Berita Acara Pemeriksaan Saksi-Saksi; 15. Hasil Gelar Perkara tanggal 16 Agustus 2022; MEMUTUSKAN Menetapkan : Status, seseorang : 23 Nama Lengkap : RUDY HARTONO ISKANDAR Tempat Tanggal Lahir : Jakarta, 6 Juli 1967; Jenis Kelamin : Laki – Laki; ---------------------------------Dst---------------------------------------; Menjadi TERSANGKA dalam Dugaan tindak pidana korupsi pengadaan tanah untuk pembangunan rumah susun; ------- --------------- Dst----------------------------------------------------------; Penetapan Tersangka untuk kedua kalinya pada tanggal 24 agustus 2022.; ------------------------------------------------------------- [Lihat bukti: P-11].; ➢ (Catatan: Penetapan Tersangka atas nama diri Pemohon Nomor S. Tap/05/I/2022/Tipidkor. tanggal 17 Januari 2022, dengan 11 (sebelas) Surat Perintah Penyidikan yang sama dan Objek Perkara yang sama; Peristiwa Perkara Tindak Pidana yang sama; Subjek Hukum Tersangka nya sama (Pemohon) yang telah dibatalkan oleh Putusan Praperadilan pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 05/Pid.Pra/2022/PN. JKT. BRT. Tertanggal 13 Juli 2022, selanjutnya Penyidik POLRI pada tanggal 24 Agustus 2022 menetapkan kembali Pemohon sebagai TERSANGKA dengan Penetapan Nomor: S. Tap/12/VIII/2022/Tipidkor. tanggal 24 Agustus 2022, dengan dasar Laporan Polisi yang sama yaitu Nomor: LP / 656 / VI / 2016 /Bareskrim. Tanggal 27 Juni 2016 dan dengan Dasar 11 (sebelas) Surat Perintah Penyidikan yang sama pula, hal ini melanggar hak-hak konstitusional Pemohon dan sangat merugikan Pemohon); Jadi, dengan dasar 11 (sebelas) Surat Perintah Penyidikan tersebut, (Surat Perintah Penyidikan bukti P-9. Idem dengan Surat Perintah Penyidikan bukti P-11) Penyidik menetapkan Kembali Pemohon sebagai Tersangka. “sehingga tidak ada kepastian hukum” dan melanggar hak- hak kewenangan konstitusional pemohon serta sangat merugikan pemohon (sebagaimana diatur dalam Pasal-Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 Jo. Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2) serta ayat (3) huruf (b) Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi); Bahwa berdasarkan penetapan tersangka tersebut di atas, yang didasari 11 (Sebelas) Surat Perintah Penyidikan dalam 1 (Satu) Laporan Polisi Yang Sudah dibatalkan oleh Putusan Pengadilan Negeri Jakarta 24 Barat dalam Perkara Praperadilan. Nomor 05/Pid.Pra/2022/PN. JKT. BRT. Tertanggal 13 Juli 2022. Bahwa dapat disimpulkan dengan telah dibatalkannya Penetapan Tersangka Nomor S. Tap/05/I/2022/Tipidkor. tanggal 17 Januari 2022, atas nama diri Pemohon yang mana Penetapan Tersangka tersebut didasari oleh Laporan Polisi Nomor LP/656/VI/2016/Bareskrim. Tanggal 27 Juni 2016 dan dengan Dasar 11 (sebelas) Surat Perintah Penyidikan Telah Dibatalkan oleh Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam Perkara Praperadilan. Nomor 05/Pid.Pra/2022/PN. JKT. BRT. Tertanggal 13 Juli 2022, maka secara Yuridis Formil otomatis Laporan Polisi Nomor LP/656/VI/2016/Bareskrim. Tanggal 27 Juni 2016 yang mendasari 11 (sebelas) Surat Perintah Penyidikan, untuk menyidik Pemohon ikut serta Batal / tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat lagi secara Hukum; Oleh karena itu, Surat Penetapan Tersangka Atas diri Pemohon untuk ditetapkan Tersangka yang kedua kalinya Nomor: S. Tap/12/VIII/2022/Tipidkor. tanggal 24 Agustus 2022 (bukti P-6) dalam kasus yang sama.; objek yang sama; dan subjek yang sama; serta peristiwa hukumnya juga sama; dengan dasar laporan polisi yang sama; dengan di dasari 11 (sebelas) Surat Perintah Penyidikan yang sama dengan objek, subjek, peristiwa hukum dalam Penetapan Tersangka Nomor S. Tap/05/I/2022/ Tipidkor. tanggal 17 Januari 2022 yang sudah dibatalkan oleh Putusan PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT dalam Perkara PRAPERADILAN. Nomor: 05/Pid.Pra/2022/PN. JKT. BRT. Tertanggal 13 Juli 2022, ---------------------- [Lihat Vide bukti: P-10].; Oleh karenanya Penetapan Tersangka Nomor: S. Tap/12/VIII /2022/Tipidkor. tanggal 24 Agustus 2022; (bukti P-6); atas diri Pemohon, yang mana Penetapan Tersangka (P-6) didasari dengan Laporan Polisi Nomor LP/656/VI/2016/Bareskrim. Tanggal 27 Juni 2016 yang mendasari 11 (sebelas) Surat Perintah Penyidikan, yang telah dibatakan oleh Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam Perkara PRAPERADILAN. Nomor 05/Pid.Pra/2022/PN. JKT. BRT. Tertanggal 13 Juli 2022, juga Otomatis “gugur menurut hukum.’’ 25 Bahwa dengan cara-cara Penyidikan seperti dalam perkara yang dialami oleh Pemohon tersebut diatas, maka secara Yuridis Tidak adanya Kepastian Hukum dan Tidak sesuai dengan Tujuan dibuatnya KUHAP; Sedangkan KUHAP dibuat dengan konsideran menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia serta yang menjamin segala Warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya juncto Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; Oleh karena itu dengan Tidak adanya Penjelasan secara jelas Pasal 1 angka 24 KUHAP dan Pasal 7 ayat (1) KUHAP, yang tidak mengatur tentang Surat Perintah Penyidikan, maka mengakibatkan hak-hak dan kewenangan Konstitusional Pemohon merasa sangat dirugikan; Berdasarkan alasan-alasan dan uraian Yuridis diatas, sudah cukup alasan kiranya Mahkamah Konstitusi untuk memberikan penjelasan dalam Pertimbangan dan Amar Putusan nya untuk memaknai bahwa yang dimaksud ketentuan Pasal 7 ayat (1) KUHAP dimaknai bahwa Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf (a) karena kewajibannya mempunyai wewenang: (a) menerima Laporan dari seseorang tentang adanya Tindak pidana serta Membuat Surat Perintah Penyidikan; 5.11.b. Bahwa didalam perkara Tindak Pidana asal (Dugaan Tindak Pidana Korupsi) sebagaimana Penetapan Tersangka Nomor: S. Tap /05/I/ 2022/Tipidkor. tanggal 17 Januari 2022, yang telah Dibatalkan oleh Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam Perkara Praperadilan Nomor 05/Pid.Pra/2022/PN. JKT. BRT. Tertanggal 13 Juli 2022, selanjutnya Penyidik POLRI mengalihkan kasus tersebut menjadi Dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), dengan kasus yang sama, Objek yang sama, Subjek Yang sama, serta Peristiwa Hukum yang sama pula dengan Penetapan Tersangka atas nama diri Pemohon, sebagaimana Penetapan Tersangka Nomor S. Tap/06/ IV/2022/Tipidkor. tanggal 14 April 2022, Namun Penetapan Tersangka Nomor S. Tap/06/IV/2022/Tipidkor. tanggal 14 April 2022, atas diri PEMOHON tersebut, juga telah Dibatalkan oleh Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam Perkara Praperadilan 26 Nomor 05/Pid.Pra/2022/PN. JKT. BRT. Tertanggal 13 Juli 2022; --------------- ------------------------------------------------------------------ [Lihat Vide bukti: P-10]; Dengan Amar Putusan: M E N G A D I L I: 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Praperadilan………. Dst…..; 2. Menyatakan Surat Ketetapan…………….. Dst…….; 3. Menyatakan surat ketetapan Direktur Tindak Pidana Korupsi Direktorat Tindak Pidana Korupsi Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) Nomor: S. Tap /06/IV/2022/Tipidkor. Tanggal 14 April 2022 Tentang PENETAPAN TERSANGKA atas nama RUDI HARTONO ISKANDAR dalam Dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan cara menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, membawa keluar negeri, menukarkan dengan mata uang yang diketahuinya dan patut diduganya merupakan hasil tindak pidana korupsi Pengadaan Tanah untuk pembangunan rumah susun oleh Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta T.A 2015 seluas 4,69 Ha, dan T.A 2016 seluas 1.137 m2 di Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat dengan tujuan menyamarkan asal usul harta kekayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah Tidak sah dan Tidak kekuatan Hukum Mengikat ; 4. Menyatakan segala bentuk penyitaan, penggeledahan yang telah dilakukan oleh Termohon sehubungan Penetapan Pemohon Praperadilan sebagai Tersangka menjadi Tidak Sah dan Tidak Mengikat serta memerintahkan Termohon untuk mengembalikan barang sitaan berdasarkan surat tanda penerimaan tanggal 18 Januari 2022 dan berita acara penyitaan tanggal 22 Februari kepada Pemohon; 5. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara sejumlah Nihil; 27 6. Menolak Permohonan Pemohon Praperadilan untuk selain dan selebihnya; 5.11.c. Bahwa dengan telah dibatalkannya Surat Penetapan Tersangka Nomor: S. Tap/06/IV/2022/Tipidkor. Tanggal 14 April 2022 dalam Kasus sangkaan TPPU yang Pidana asal nya adalah Pidana Tipikor yang berasal dari Penetapan Tersangka Nomor S. Tap/05/I/2022/Tipidkor. tanggal 17 Januari 2022, yang kedua-duanya Telah Dibatalkan oleh Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Dalam Perkara Praperadilan Nomor 05/Pid.Pra/2022/PN. JKT. BRT. Tertanggal 13 Juli 2022. Dan berdasarkan Surat Pemberitahuan Pembatalan Status Tersangka atas nama diri Pemohon, Nomor B/570/VII/RES.3.3./2022/Tipidkor tanggal 25 Juli 2022; selanjutnya dengan sewenang-wenang dan melanggar hak-hak Konstitusional Pemohon, Penyidik POLRI Menetapkan Kembali PEMOHON sebagai Tersangka sebagaimana Surat Ketetapan Penetapan Tersangka Nomor S.Tap/13/VIII/2022/Tipidkor. Tanggal 24 Agustus 2022 dengan sangkaan melanggar ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang; ---- [Lihat bukti P-12 dan bukti: P-13]; Bahwa ternyata secara fakta hukum Penetapan Kembali sebagai Tersangka untuk yang Ke Dua Kalinya, atas nama diri Pemohon Nomor S. Tap/13/VIII /2022/Tipidkor. Tanggal 24 Agustus 2022 , yang notabene sangkaan nya Undang-Undang Pencucian Uang adalah Penetapan Tersangka yang error in objecto karena Penetapan Tersangka dengan kode Tipidkor artinya Tindak Pidana Korupsi dan Bukan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Bahwa semestinya Penyidik POLRI untuk menyidik kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), maka Penetapan Tersangkanya harus memakai TPPU dan bukan dengan kode Tipidkor; sebab Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 Sangat Berbeda dengan Undang- Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Nomor 8 Tahun 2010;------ -------------------------------------------------------------------------- [Lihat bukti: P-14); Oleh karena itu Penetapan tersebut salah Prosedur dilihat dari sudut Hukum formiil, oleh karenanya menjadi cacat hukum, ditinjau dari Hukum Tata Negara; 28 Bahwa semestinya Penyidik POLRI tidak dibenarkan pula untuk membuat Penetapan baru untuk Menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dalam kasus TPPU, karena objek dan subjek serta Peristiwa Hukum yang ditetapkan kembali oleh Penyidik POLRI dalam Penetapan Tersangka Nomor: S. Tap/13/VIII/2022/Tipidkor. Tanggal 24 Agustus 2022, atas diri Pemohon adalah sama baik objek maupun subjek serta peristiwa hukumnya dengan Sangkaan dalam Penetapan Tersangka Nomor S. Tap/ 06/IV/2022/Tipidkor. Tanggal 14 April 2022 atas diri Pemohon yang telah dibatalkan oleh Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam Perkara PRAPERADILAN. Nomor 05/Pid.Pra/2022/PN.JKT.BRT. Tertanggal 13 Juli 2022; -------------------------------------------------------------------- [Vide bukti: P-10]; 5.12 Bahwa untuk mencapai Kepastian Hukum dan Menjamin Hak-hak Konstitusional Pemohon, dan Hak Azasi Pemohon sebagaimana yang diatur dalam KUHAP yang selama ini dirugikan oleh Penyidik POLRI dengan cara bolak - balik Disidik dan Dipimpong oleh Penyidik Polisi dengan menggunakan: 11 (sebelas) Surat Perintah Penyidikan dan setiap Surat Perintah Penyidikan dengan Tim Penyidik masing-masing yang melakukan Penyidikan secara masing-masing (Secara terpisah lebih kurang 6 tahun), Mulai dari Laporan Polisi tahun 2016 sampai dengan tahun 2022 dengan menggunakan Dasar 11 (sebelas) Surat Perintah Penyidikan, dimulai dari Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprin.Sidik/110.a/VI/2016/Tipidkor, tanggal 27 Juni 2016 sampai dengan sekarang bulan Oktober 2022 masih berlanjut. Padahal satu Objek kasus yang sama, Subjek nya sama serta Peristiwa Hukum yang sama sampai dengan Surat Perintah Penyidikan terakhir Nomor Sprin.Sidik/132.a/XI/2021/Tipidkor, tanggal 11 November 2021 dan hasil gelar perkara pada tanggal 16 Agustus 2022, yang mana hasil gelar perkara tersebut adalah “didasari” hasil Penyidikan yang lama yaitu hasil Penyidikan yang dimulai pada tanggal 27 Juni 2016 berdasarkan Surat Perintah Penyidikan No. Sprin. Sidik/110.a/ VI/2016/Tipidkor, tanggal 27 Juni 2016 sampai yang terakhir Surat Perintah Penyidikan terakhir No.: Sprin.Sidik/132.a/XI/2021/ Tipidkor, tanggal 11 November 2021, Hasil Penyidikan yang telah Dibatalkan oleh Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam perkara Praperadilan. Nomor: 05 /pid.pra/ 2022/pn. jkt. brt. tertanggal 13 juli 2022 kemudian Penyidik 29 menetapkan kembali Pemohon sebagai Tersangka dengan Surat Penetapan Tersangka Nomor S. Tap/12 /VIII/2022/Tipidkor, tertanggal 24 Agustus 2022; Berdasarkan seluruh Uraian Yuridis diatas dapat disimpulkan Bahwa Penetapan Tersangka atas diri Pemohon yang Ditetapkan Kembali sebagai Tersangka dalam Penetapan Tersangka Nomor S. Tap/12/VIII/2022/Tipidkor, tertanggal 24 Agustus 2022 yang notabene berasal dari hasil Penyidikan Penetapan Tersangka Nomor S. Tap/05/I/2022/Tipidkor. tanggal 17 Januari 2022 yang Telah Dibatalkan oleh Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam Perkara Praperadilan. Nomor 05/Pid.Pra/2022/PN. JKT. BRT. Tertanggal 13 Juli 2022 menjadi gugur; Demikian pula Penetapan Tersangka yang Menetapkan Pemohon sebagai Tersangka kembali, sebagaimana Penetapan Tersangka Nomor S. Tap/13/VIII/2022/Tipidkor. Tanggal 24 Agustus 2022 dalam kasus yang sama, yang notabene berasal dari Hasil Penyidikan Penetapan Tersangka Nomor S. Tap/06/IV/2022/Tipidkor. Tanggal 14 April 2022 Yang Telah Dibatalkan juga oleh Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam Perkara PRAPERADILAN. Nomor 05/Pid.Pra/2022/PN. JKT. BRT. Tertanggal 13 Juli 2022, secara Yuridis otomatis menjadi GUGUR Pula; Sebab untuk melakukan Penyidikan kembali kasus yang Laporan Polisinya dan Surat Perintah Penyidikannya telah dibatalkan oleh Putusan Praperadilan, tidak dibenarkan untuk Ditetapkan Tersangka kembali, yang didasari dari hasil Berita Acara Penyidikan yang lama, dan Penetapan Tersangka yang lama serta Hasil Proses Penyidikan yang lama baik Berita Acara Penyidikan dan Berita Acara Penyitaan Barang Bukti serta alat-alat Bukti yang notabene semuanya Telah Dibatalkan oleh Putusan Praperadilan PN Jakarta Barat Nomor: 05/Pid.Pra/2022/ PN. JKT. BRT. Tertanggal 13 Juli 2022, yang dengan Amarnya pada Diktum Poin 4 (empat): “Menyatakan segala bentuk Penyitaan, Penggeledahan yang telah dilakukan oleh Termohon sehubungan Penetapan Pemohon Praperadilan sebagai Tersangka menjadi Tidak sah dan Tidak mengikat serta memerintahkan Termohon (Penyidik POLRI) untuk mengembalikan barang sitaan berdasarkan surat tanda penerimaan tanggal 18 januari 2022 dan Berita acara Penyitaan tanggal 22 Februari 2022 kepada Pemohon.”; 30 Maka penyidik POLRI tidak dibenarkan untuk menyidik kembali dan menetapkan Tersangka/Pemohon kembali dengan hasil penyidikan yang telah dibatalkan dan berita acara barang bukti yang telah dibatalkan oleh Putusan Praperadilan tersebut; Hal ini selaras dengan Peraturan Mahkamah Agung R.I. (PERMA) Nomor 4 Tahun 2016 Tentang: Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, yang diatur dalam pasal 2 ayat (3) sebagai persyaratan untuk Menetapkan Pemohon Tersangka Kembali Penyidik harus menemukan bukti baru paling sedikit 2 (dua) alat bukti baru yang sah, berbeda dengan alat bukti sebelumnya yang berkaitan dengan materi perkara ;(dengan cara harus adanya Laporan Polisi baru, Surat Perintah Penyidikan yang baru, dan minimal 2 (dua) alat bukti baru yang sah yang berbeda dengan alat bukti yang sebelumnya yang berkaitan dengan materi perkara); sebagaimana Pasal 109 ayat (1) KUHAP, akan tetapi Penyidik tidak melakukan hal itu; Namun dalam perkara Pemohon di Bareskrim POLRI fakta hukumnya dari satu Laporan Polisi (Laporan nomor LP/656/VI/ 2016/Bareskrim), Penyidik menerbitkan: 11 (sebelas) Surat Perintah Penyidikan (P-9. dan P-11.), TANPA disertai 11 (sebelas) SPDP sebagaimana Pasal 109 ayat (1) KUHAP; Yang semestinya apabila ada 11 (sebelas) Surat Perintah Penyidikan, maka harus disertai 11 (sebelas) SPDP ke JPU; − Setiap Surat Perintah Penyidikan dengan TIM penyidik masing- masing, sehingga Pemohon mengalami 11 (sebelas) kali penyidikan dengan Tim Penyidik Berbeda – beda; Padahal Peristiwa hukumnya adalah 1 (satu) peristiwa dan objeknya juga 1 (satu) objek dan dalam 1 (satu) kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi; 5.13 Berdasarkan seluruh uraian Yuridis dalam permohonan Uji Materiil ini dan disertai alat-alat bukti yang sah, Berkaitan dengan Objek Permohonan Uji Materiil, yaitu: a) Pasal 1 angka 24 KUHAP, yang berkaitan dengan kewenangan Penyidik menerima Laporan atau Pengaduan dari seseorang Tentang adanya Tindak Pidana; dan 31 b) Pasal 7 ayat (1) KUHAP, yang bekaitan: Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf (a) karena Kewajibannya mempunyai Wewenang: a. Menerima Laporan atau Pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana; b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian; c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka; d. Melakukan Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan, dan Peyitaan; e. Melakukan Pemeriksaan dan Penyitaan Surat; f. Mengambil sidik jari dan memotret seorang; g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan nya dengan Pemeriksaan Perkara; i. Mengadakan Penghentian Penyidikan; j. Mengadakan Tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab; Bahwa mengingat didalam ketentuan KUHAP Pasal 1 Angka 24 dan Pasal 7 Ayat (1) tidak mengatur tentang Surat Perintah Penyidikan, sedangkan persyaratan Penyidik untuk melakukan Penyidikan harus adanya Surat Perintah Penyidikan, maka ketentuan Pasal 1 angka 24 KUHAP dan Pasal 7 ayat (1) huruf (a) KUHAP.; harus di maknai dan ditafsirkan dengan “frasa kata” satu “Surat Laporan atau Pengaduan dari seseorang Tentang adanya Tindak Pidana” harus disertai “1 (satu) Surat Perintah Penyidikan”.; Sehingga tidak terjadi lagi Penyalahgunaan Kewenangan oleh Penyidik dan untuk menjauhkan kemungkinan terkatung-katung nya nasib seorang yang disangka melakukan tindakan pidana, jangan sampai lama tidak mendapat pemeriksaan. Sehingga dirasakan tidak adanya Kepastian Hukum, adanya perlakuan sewenang-wenang dan tidak wajar. Selain itu juga untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. sebagaimana Penjelasan Pasal 50 KUHAP dalam hal Penyidik melakukan Penyidikan yang didasari adanya Surat Laporan atau Pengaduan dari 32 seseorang Tentang adanya Tindak Pidana harus disertai 1 (satu) Surat Penyidikan, Sehingga tidak terjadi lagi tindakan sewenang-wenang dari Penyidik yang merugikan Terlapor atau Tersangka dalam kasus ini adalah Pemohon. Dan juga tidak terjadi lagi Terkatung – katung lagi Penyidikan dan terkatung-katungnya nasib Terperiksa, Yang Penyidikannya berjalan 6 (tahun) seperti Perkara a quo, dengan 11 (sebelas) Surat Perintah Penyidikan, Padahal Laporan Polisinya Hanya Satu, dan Peristiwa Hukumnya Juga Hanya Satu. Hal ini Tidak sesuai dengan proses Pro Justicia yang menganut asas cepat, sederhana, dan biaya ringan. (Ex. Pasal 2 Ayat (4) UU Kekuasaan Kehakiman juncto Ketentuan Penjelasan Pasal 50 ------------------------------------------------------------ [Lihat Bukti: P-15]; Apa sebab hal ini terjadi dikarenakan denga dasar hanya 1 (Satu) Laporan Polisi, Penyidik Sewenang-wenang menerbitkan 11 (sebelas) Surat Perintah Penyidikan dengan Tim Penyidik masing-masing. Dan juga dalam KUHAP tidak mengatur secara khusus (spesifik) tentang: Surat Perintah Penyidikan. Sedangkan surat perintah penyidikan adalah Sesuatu yang Sangat Penting dan Sangat esensial bagi Penyidik untuk melaksanakan penyidikan, karena tanpa adanya Surat Perintah Penyidikan, Penyidik Tidak dapat bertindak dan membuat Berita Acara sebagaimana diatur dalam Pasal 75 KUHAP. Namun yang dialami oleh PEMOHON Kenyataan nya dari 1 (satu) Surat Laporan Polisi Nomor LP/656/VI/2016/BARESKRIM. Tanggal 27 Juni 2016. Penyidik menerbitkan 11 (sebelas) Surat Perintah Penyidikan untuk melakukan Penyidikan atas diri Pemohon, yaitu: 1. Surat Perintah Penyidikan Nomor: S.prin. Sidik/110.a/VI/2016/ Tipidkor. Tanggal 27 Juni 2016; 2. Surat Perintah Penyidikan Nomor: S.prin. Sidik/113.a/VII/2016/ Tipidkor. Tanggal 12 Juli 2016; 3. Surat Perintah Penyidikan Nomor: S.prin. Sidik/123.a/V/2017/ Tipidkor. Tanggal 31 Mei 2017; 4. Surat Perintah Penyidikan Nomor: S.prin. Sidik/123/I/2018/Dit Reskrimsus. Tanggal 30 Januari 2018; 5. Surat Perintah Penyidikan Nomor: S.prin. Sidik/2658/IX/RES.3.3/ 2020 / Dit Reskrimsus. Tanggal 23 September 2020; 33 6. Surat Perintah Penyidikan Nomor: S.prin. Sidik/83/I/RES.3.3/2021/ Dit Reskrimsus. Tanggal 16 Januari 2021; 7. Surat Perintah Penyidikan Nomor: S.prin. Sidik/37.a/III/2021/ Tipidkor. Tanggal 18 Maret 2021; 8. Surat Perintah Penyidikan Nomor: S.prin. Sidik/62.a/IV/2021/ Tipidkor. Tanggal 29 April 2021; 9. Surat Perintah Penyidikan Nomor: S.prin. Sidik/85.a/VI/2021/ Tipidkor. Tanggal 28 Juni 2021; 10. Surat Perintah Penyidikan Nomor: S.prin. Sidik/118.a/X/2021/ Tipidkor. Tanggal 12 Oktober 2021; 11. Surat Perintah Penyidikan Nomor: S.prin. Sidik/132.a/XI/2021/ Tipidkor. Tanggal 11 November 2021; Bahwa sebagai Akibat Hukum tidak diaturnya tentang: Surat Perintah Penyidikan di dalam Pasal 7 Ayat (1) KUHAP, Sehingga dengan kesewenang-wenangan Penyidik Menerbitkan 11 (Sebelas) Surat Perintah Penyidikan tersebut diatas, untuk Menyidik Pemohon yang sudah memakan Waktu selama 6 (enam) Tahun diperiksa Bolak-balik dan mondar -mandir oleh Penyidik dengan Tim Penyidik an yang berbeda-beda dan Melakukan PENYIDIKAN Masing-masing sudah berjalan selama 6 (enam) Tahun diperiksa sebagai Tersangka dimulai dari tahun 2016 sampai dengan Sekarang. (Sampai permohonan a quo di ajukan ke Mahkamah Konstitusi). Hal ini menimbulkan tidak ada kepastian hukum atas diri pemohon dan menjadi terkatung-katung nasib pemohon serta pemohon merasa diperlakukan tidak adil adalah melanggar hak-hak Konstitusional Pemohon. Sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Yang Menyatakan “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.; 5.14 Bahwa Ketentuan Pasal 7 ayat (1) KUHAP yang dimohonkan uji materil tidak mengatur tentang Surat Perintah Penyidikan. Sehingga tidak terjadi lagi penyalahgunaan kewenangan oleh Penyidik atas diri Pemohon dan dalam Tenggang Waktu 6 (enam) Tahun tersebut, Proses Penyidikan Pemohon sebagai Tersangka menjadi Terkatung-katung. sehingga dirasakan tidak adanya kepastian hukum, adanya perlakuan sewenang–wenang dan tidak 34 wajar. Dan Tidak Mencerminkan serta tidak mewujudkan Asas Peradilan yang Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan.; Bahwa dengan tidak diaturnya dan Tidak di Sertai frasa kata: Surat Perintah Penyidikan di dalam Ketentuan Pasal 7 Ayat (1) KUHAP sehingga mengakibatkan timbulnya perlakuan sewenang–wenang dan tidak wajar yang dilakukan Penyidik, dengan cara menerbitkan 11 (sebelas) Surat Perintah Penyidikan atas diri Pemohon mulai dari tenggang waktu tahun 2016 sampai sekarang yang sudah berjalan selama 6 (enam) tahun, hal ini adalah melanggar hak konstitusional Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945. Yang menyatakan “Segala Warga Negara bersamaan kedudukan nya di dalam Hukum dan Pemerintahan dan Wajib Menjunjung Hukum dan Pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”; ➢ Bahwa selain Permohonan Uji Materiil yang disampaikan oleh PEMOHON, Guna untuk mencapai kepastian hukum, dan melindungi hak-hak asasi pemohon agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang oleh Penyidik dan sesuai dengan Azas Peradilan: cepat, sederhana dan biaya ringan, Pasal 2 ayat (4) UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman, supaya Penyidikan tidak berlarut – larut memakan waktu sampai 6 (enam) Tahun, bahkan ada Terlapor/Tersangka Seumur Hidup, Karena Penyidik menggantung perkara: Perkara tersangka Tidak dilimpahkan ke JPU dan Pengadilan dan Tidak juga dihentikan Penyidikannya (SP3) yang menyebabkan tidak ada kepastian hukum. Karena Penyidikan yang dilakukan Penyidik adalah PROJUSTICIA yang menganut asas cepat, sederhana dan biaya ringan (Ex. Pasal 2 ayat (4) UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman); ----------- [Lihat Bukti: P-16); ➢ Bahwa selain itu permohonan uji materiil yang disampaikan oleh Pemohon, juga agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang oleh Penyidik, agar setiap orang yang dilaporkan, dengan 1 (satu) laporan Polisi yang Suatu kasus Sangkaan Tindak Pidana, yang berpotensi terjadi pemerasan oleh Penyidik dengan cara menerbitkan 11 (sebelas) Surat Perintah Penyidikan dalam kasus objek hukum yang “SAMA” sehingga memakan waktu ± 6 (enam) tahun dan adanya pihak yang menjadi Tersangka Seumur Hidup; 35 Dan juga agar tidak terjadi kriminalisasi hukum terhadap setiap warga Negara: yang sedang di Periksa oleh Penyidik, seperti perkara a quo yang di alami oleh PEMOHON, yang disebabkan oleh 1 (satu) Laporan Polisi diterbitkan 11 (sebelas) Surat Perintah Penyidikan dengan Tim Penyidik masing – masing melakukan Penyidikan dalam kasus yang “SAMA” dan objek yang “SAMA”, Padahal terhadap Tersangka dijamin Hak – hak asasi seseorang Terperiksa / Tersangka oleh KUHAP dan dijamin oleh Konstitusi UUD 1945 tentang : Hak - hak setiap warga Negara, azas persamaan hak didalam hukum (Equality before the law), dengan ini Pemohon menyampaikan Permohonan agar berkenan kiranya Yang Mulia Mahkamah Konstitusi Indonesia untuk mengadili dan memutus permohonan ini, dengan AMAR Putusan sebagai berikut: M E N G A D I L I 1. Mengabulkan PERMOHONAN PEMOHON UNTUK seluruhnya; 2. Menyatakan Frasa Laporan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 24, adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada Pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana, Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang : Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981 Nomor : 76, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3209 ) adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dan Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum Mengikat, sepanjang tidak dimaknai dengan Frasa Satu Laporan Polisi atau Pengaduan yang disertai dengan 1 (satu) Surat Perintah Penyidikan .; 3. Menyatakan Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981 Nomor: 76, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 secara bersyarat dan Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum Mengikat, sepanjang tidak dimaknai dengan Frasa “ Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf (a) karena kewajibannya mempunyai wewenang: a. Menerima 36 Laporan atau Pengaduan dari seorang tentang adanya Tindak Pidana” disertai 1 (Satu) Surat Perintah Penyidikan “.; 4. Memerintahkan Pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; Apabila Mahkamah Konstitusi Berpendapat lain, Pemohon, memohon Putusan yang Seadil-adilnya (ex aequo et bono); [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-17 sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Surat Kuasa Pemohon; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP); 4. Bukti P-4 : Fotokopi Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP); 5. Bukti P-5 : Fotokopi Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945; 6. Bukti P-6 : Fotokopi Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. 7. Bukti P-7 : Fotokopi Perkapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana; 8. Bukti P-8 : Fotokopi Perkapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana; 9. Bukti P-9 : Fotokopi Surat Ketetapan Penetapan Tersangka Nomor S.Tap/05/I/2022/Tipidkor, tertanggal 17 Januari 2022; 10. Bukti P-10 : Fotokopi Putusan Pra Peradilan Nomor 05/Pi.Pra/2022/PN.JKT.BRT, trtanggal 13 Juli 2022; 11. Bukti P-11 : Fotokopi Surat Ketetapan Nomor S.Tap/12/VIII/2022/Tipidkor, tertanggal 24 Agustus 2022; 12. Bukti P-12 : Fotokopi Surat Ketetapan Tersangka Nomor S.Tap/06/IV/2022/Tipidkor, tertanggal 14 April 2022; 13. Bukti P-13 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pembatalan Status Tersangka, tanggal 25 Juli 2022; 14. Bukti P-14 : Fotokopi Surat Ketetapan Penetapan Tersangka Nomor S.Tap/13/VIII/2022 dengan sangkaan melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang 37 Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang; 15. Bukti P-15 : Fotokopi Penjelasan Pasal 50 KUHAP; 16. Bukti P-16 : Fotokopi Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman; 17. Bukti P-17 : Fotokopi Surat Ketetapan Nomor S.Tap/170/XII/2021/Ditreskrimum tentang Penetapan Tersangka, tertanggal 15 Desember 2021 atas nama Hamim Ali Bin Ali; [2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 1 angka 24 dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76, Tambahan 38 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 3209 selanjutnya disebut KUHAP) terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; 39 b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan dalam Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon dalam permohonan a quo adalah norma Pasal 1 angka 24 dan Pasal 7 ayat (1) KUHAP yang menyatakan sebagai berikut: Pasal 1 angka 24 KUHAP Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana; Pasal 7 ayat (1) KUHAP (1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang: a. menerima-laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana; b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian; c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka; d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan; e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat; f. mengambil sidik jari dan memotret seorang; g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; i. mengadakan penghentian penyidikan; j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. 40 2. Bahwa Pemohon mendalilkan memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; 3. Bahwa Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk [vide bukti P-1], yang saat ini ditetapkan sebagai tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi [vide Risalah Sidang Perkara 96/PUU- XX/2022, tanggal 17 Oktober 2022, hlm.1] atas dugaan tindak pidana korupsi pengadaan tanah untuk pembangunan rumah susun oleh Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintahan Daerah Provinsi DKI Jakarta; 4. Bahwa menurut Pemohon, pemberlakuan ketentuan Pasal 1 angka 24 dan Pasal 7 ayat (1) KUHAP mengakibatkan tidak adanya pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta merugikan hak konstitusional Pemohon atas due process of law karena dalam ketentuan kedua pasal yang diajukan pengujiannya tersebut tidak mengatur terkait surat perintah penyidikan yang merupakan persyaratan bagi penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap perkara Pemohon; 5. Bahwa menurut Pemohon, kerugian konstitusional Pemohon tersebut bersifat spesifik dan aktual karena dengan tidak diaturnya secara khusus tentang surat perintah penyidikan dalam KUHAP, menyebabkan Penyidik sering menyalahgunakan kewenangannya sebagaimana terjadi dalam perkara Pemohon yaitu dalam peristiwa hukum yang sama, kasus yang sama serta dengan objek dan subjek yang sama yaitu dugaan tindak pidana korupsi, serta berdasarkan kepada 1 Laporan Polisi bertanggal 27 Juni 2016, Pemohon dikenakan 11 (sebelas) surat perintah penyidikan; Berdasarkan uraian yang dikemukakan Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya tersebut di atas, menurut Mahkamah, Pemohon telah menjelaskan perihal hak konstitusionalnya yang menurut anggapan Pemohon dirugikan dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujiannya, yaitu Pasal 1 angka 24 dan Pasal 7 ayat (1) KUHAP. Anggapan kerugian konstitusional tersebut bersifat spesifik baik secara aktual maupun faktual dan memiliki hubungan sebab-akibat (causal verband) dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. Oleh karena itu, apabila permohonan a quo dikabulkan, kerugian konstitusional tersebut tidak akan terjadi atau tidak lagi terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya inkonstitusionalitas 41 norma yang didalilkan dalam pokok permohonan, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan a quo. [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan. Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas norma Pasal 1 angka 24 dan Pasal 7 ayat (1) KUHAP, Pemohon mengemukakan dalil-dalil permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut: (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara); 1. Bahwa menurut Pemohon, Pasal 1 angka 24 dan Pasal 7 ayat (1) KUHAP hanya mengatur tentang objek laporan polisi/pengaduan namun tidak mengatur terkait dengan surat perintah penyidikan, sedangkan persyaratan penyidik untuk dapat melakukan penyidikan adalah harus terdapat laporan polisi dan surat perintah penyidikan; 2. Bahwa menurut Pemohon, ketiadaan pengaturan surat perintah penyidikan dalam KUHAP menimbulkan ketidakpastian hukum dan seringkali menyebabkan tindakan sewenang-wenang oleh penyidik, misalnya kasus yang terjadi pada Pemohon yaitu berdasarkan 1 Laporan Polisi Nomor LP/656/VI/2016/Bareskrim tanggal 27 Juni 2016 telah diterbitkan 11 surat perintah penyidikan terhadap peristiwa hukum yang sama, kasus yang sama, dan objek serta subjek yang sama yaitu dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi sejak tahun 2016 hingga tahun 2022. Hal ini menimbulkan terkatung-katungnya nasib Pemohon dan bertentangan dengan asas hukum proses penyidikan, penuntutan, dan peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; 3. Bahwa menurut Pemohon, berdasarkan Pasal 1 ayat (4) KUHAP juncto UU Tipikor serta Pasal 4 huruf c Perkapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindakan Pidana [vide Bukti P-8], untuk melakukan 42 Penyidikan dalam kasus tindak pidana korupsi harus melalui tahapan penyelidikan, namun dalam perkara Pemohon, Penyidik Mabes Polri melakukan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi tanpa melalui proses penyelidikan terlebih dahulu, hal yang dilakukan Penyidik adalah berdasarkan Laporan Polisi langsung diterbitkan 11 Surat Perintah Penyidikan dan juga langsung menetapkan Pemohon sebagai Tersangka; 4. Bahwa menurut Pemohon, pengaturan tentang laporan polisi dan surat perintah penyidikan telah diatur dalam Pasal 13 Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, namun pengaturan tersebut selain bersifat internal bagi anggota Polri juga tidak mengatur secara spesifik tentang surat perintah penyidikan, sehingga penyidik masih dapat bertindak sewenang- wenang dalam mengeluarkan surat perintah penyidikan; 5. Bahwa menurut Pemohon, setelah Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka berdasarkan Surat Ketetapan Tersangka Nomor S.Tap/05/I/2022/Tipidkor, tanggal 17 Januari 2022 atas dugaan tindak pidana korupsi dan juga berdasarkan Surat Ketetapan Tersangka Nomor S.Tap/06/IV/2022/Tipidkor, tanggal 14 April 2022 atas dugaan tindak pidana pencucian uang, Pemohon mengajukan Permohonan Pra Peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Selanjutnya Pengadilan Negeri Jakarta Barat berdasarkan Putusan Pra Peradilan Nomor 05/Pid.Pra/2022/PN.JKT.BRT, tertanggal 13 Juli 2022 menyatakan penetapan Pemohon sebagai Tersangka adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat serta memerintahkan Kepolisian untuk mengambalikan barang sitaan; 6. Bahwa menurut Pemohon, meskipun telah diputus dan dibatalkan oleh Putusan Pra Peradilan tentang penetapan Tersangka atas diri Pemohon, ternyata Penyidik Polri kembali menetapkan Pemohon sebagai Tersangka sebagaimana Surat Ketetapan Penetapan Tersangka Nomor S.Tap/13/VIII/2022/Tipidkor, tanggal 24 Agustus 2022 dengan sangkaan melanggar ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang. Penetapan Pemohon sebagai Tersangka tersebut mendasarkan kepada Laporan Polisi yang sama yaitu Laporan Polisi Nomor LP/656/VI/2016/Bareskrim tanggal 27 Juni 2016 dan dengan kasus, objek serta subjek yang sama, termasuk juga mendasarkan kepada 11 Surat Perintah Penyidikan yang sama; 43 7. Bahwa menurut Pemohon, dengan telah dibatalkannya Penetapan Pemohon sebagai Tersangka berdasarkan Surat Ketetapan Tersangka Nomor S.Tap/05/I/2022/Tipidkor, tanggal 17 Januari 2022 dan Surat Ketetapan Tersangka Nomor S.Tap/06/IV/2022/Tipidkor, tanggal 14 April 2022 yang mana penetapan Tersangka tersebut didasari oleh Laporan Polisi Nomor LP/656/VI/2016/Bareskrim tanggal 27 Juni 2016 dan 11 Surat Perintah Penyidikan, sehingga secara yuridis formal otomatis Laporan Polisi tersebut yang mendasari 11 Surat Perintah Penyidikan untuk menyidik Pemohon adalah batal/tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat lagi secara hukum. Oleh karena itu, menurut Pemohon penetapan Pemohon sebagai tersangka untuk kedua kalinya dengan mendasarkan kepada Laporan Polisi dan 11 Surat Perintah Penyidikan yang sama otomatis gugur menurut hukum; 8. Bahwa menurut Pemohon, cara penyidikan seperti dalam perkara yang dialami Pemohon tidak memberikan kepastian hukum dan tidak sesuai dengan dibuatnya KUHAP yaitu menjunjung hak asasi manusia serta menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; 9. Bahwa berdasarkan uraian alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah agar menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut: a. Menyatakan frasa “Laporan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 24 KUHAP, adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada Pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana”, adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai dengan frasa “satu laporan polisi atau pengaduan yang disertai dengan 1 (satu) surat perintah penyidikan”; b. Menyatakan Pasal 7 ayat (1) KUHAP bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai dengan frasa “Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang: a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana disertai 1 (satu) surat perintah penyidikan”. 44 [3.8] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-17 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara). [3.9] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dipandang oleh Mahkamah telah cukup jelas maka tidak terdapat urgensi dan relevansinya bagi Mahkamah untuk meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan Pemohon kepada pihak-pihak sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 54 UU MK. [3.10] Menimbang bahwa pokok permohonan yang didalilkan Pemohon pada esensinya berkenaan dengan tidak diaturnya surat perintah penyidikan sebagai dasar dilakukannya penyidikan dalam Pasal 1 angka 24 dan Pasal 7 ayat (1) KUHAP. Dengan demikian, persoalan konstitusional yang harus dijawab oleh Mahkamah adalah: 1). Apakah pengertian kata “laporan” dalam Pasal 1 angka 24 KUHAP inkonstitusional apabila tidak dimaknai “disertai dengan 1 (satu) Surat Perintah Penyidikan” dan 2). Apakah ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf a KUHAP inkonstitusional apabila tidak dimaknai dengan “disertai 1 (satu) Surat Perintah Penyidikan”. Terhadap persoalan konstitusional yang didalilkan Pemohon a quo, Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut. [3.11] Menimbang bahwa berkenaan dengan persoalan konstitusionalitas dalam Pasal 1 angka 24 KUHAP tentang pengertian kata “laporan” yang menurut Pemohon untuk memberikan kepastian hukum harus dimaknai “satu laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana harus disertai 1 (satu) surat perintah penyidikan”, menurut Mahkamah, norma yang diujikan oleh Pemohon merupakan ketentuan umum dalam KUHAP yang berkaitan dengan batasan pengertian atau definisi dari suatu kata maupun hal-hal yang bersifat umum. Norma yang terdapat dalam bagian ketentuan umum akan mendasari norma-norma berikutnya, sehingga perumusan serta pemaknaan terhadap norma dalam ketentuan umum harus dilakukan secara saksama karena hal tersebut terkait dengan ketentuan norma dasar dari suatu undang-undang serta haruslah bersifat umum. Dengan demikian, jika norma dalam ketentuan umum tersebut akan mengalami perubahan harus dipertimbangkan konsistensinya dengan pasal-pasal berikutnya yang memiliki 45 keterkaitan, sehingga perubahan tersebut tidak menimbulkan kerancuan bagi pasal- pasal yang terkait dengan norma dalam ketentuan umum tersebut; Apabila dikaitkan dengan Permohonan Pemohon yang meminta pemaknaan terhadap Pasal 1 angka 24 KUHAP dengan menambahkan frasa “satu Laporan Polisi atau Pengaduan yang disertai dengan 1 (satu) Surat Perintah Penyidikan”, menurut Mahkamah, hal demikian akan mempengaruhi struktur batang tubuh KUHAP khususnya pasal-pasal yang berhubungan dengan definisi kata “laporan”, karena jika dirunut ke dalam pasal-pasal berikutnya yang terkait dengan definisi kata “laporan”, maka pemaknaan terhadap Pasal 1 angka 24 KUHAP sebagaimana yang dimintakan oleh Pemohon justru akan menimbulkan kerancuan makna dari norma pasal-pasal berikutnya tersebut. Terlebih lagi, jika dilihat dari maksud pembuat undang-undang merumuskan norma Pasal 1 angka 24 KUHAP serta mencermati pasal-pasal berikutnya yang terkait dengan kata “laporan”, menurut Mahkamah, pengertian kata “laporan” dalam Pasal 1 angka 24 KUHAP lebih tepat dikaitkan dengan pemberitahuan yang berasal dari setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan/atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana [vide Pasal 108 KUHAP]; Adapun untuk dapat memahami proses tahapan sebuah laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 24 KUHAP setelah diterima oleh penyelidik/penyidik hingga dapat dinyatakan akan dimulainya suatu penyidikan, menurut Mahkamah tidak dapat dipisahkan dengan persoalan konstitusionalitas yang terdapat pada dalil permohonan sebelumnya. Oleh karena itu, berkaitan dengan hal tersebut penting terlebih dahulu Mahkamah menegaskan kembali pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 9/PUU- XVII/2019, yang diucapkan pada sidang pleno terbuka untuk umum pada 15 April 2019, yang mempertimbangkan pada pokoknya sebagai berikut: [3.13.1] …Dari beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terpenuhinya rumusan penyelidikan sebagaimana diuraikan pada ketentuan Pasal 1 angka 5 KUHAP dan Pasal 5 ayat (1) huruf a KUHAP tersebut di atas, unsur yang mendasar adalah adanya tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana dan oleh karenanya penyelidik mempunyai wewenang menerima laporan atau pengaduan, mencari keterangan dan barang bukti, menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri dari tindakan lain. Lebih lanjut apabila dicermati dari seluruh unsur agar dapat terpenuhinya tindakan penyelidikan sebagaimana dimaksud pada uraian di atas maka secara sederhana sebenarnya dapat 46 dipahami bahwa serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyelidik yang menjadi batasan ruang lingkup tugas dan kewenangannya adalah terbatas pada tindakan yang dilakukan untuk memastikan bahwa adanya laporan atau pengaduan yang diterima benar-benar memenuhi unsur adanya dugaan tindak pidana. Oleh karenanya yang terjadi sesungguhnya adalah tindakan penyelidik yang berupa tindakan permulaan yang pada dasarnya hanyalah mencari dan mengumpulkan keterangan orang dan barang bukti untuk mendapatkan kesimpulan bahwa suatu peristiwa adalah tindak pidana. Dari batasan tugas dan kewenangan penyelidik tersebut di atas dapat diukur bentangan rangkaian yang menjadi titik batasan kewenangan penyelidik apabila dikaitkan dengan status adanya sebuah peristiwa, apakah sudah mengandung adanya unsur-unsur peristiwa yang dapat dikatakan adanya peristiwa pidana ataukah belum. Batasan-batasan tersebut dipergunakan guna memastikan bahwa sebuah peristiwa adalah peristiwa pidana dan oleh karenanya terhadap peristiwa tersebut sudah dapat dilekatkan adanya tindakan upaya paksa yang dibenarkan oleh undang-undang. Dengan kata lain, apabila oleh penyelidik suatu peristiwa telah dipastikan adalah peristiwa pidana maka proses yang harus dilanjutkan adalah dengan tindakan penyidikan. Namun demikian, apabila yang terjadi adalah sebaliknya, yaitu ternyata melalui tindakan penyelidikan tersebut tidak dapat ditemukan adanya dugaan peristiwa pidana maka penyelidik dapat menghentikan penyelidikannya…. Lebih lanjut Mahkamah berpendapat tindakan penyelidikan oleh pejabat penyelidik mempunyai maksud dan tujuan mengumpulkan bukti atau bukti yang cukup agar dapat ditindaklanjuti dengan penyidikan. Oleh karenanya jika diperhatikan dengan saksama, doktrin penyelidikan mempunyai arah untuk mewujudkan bentuk tanggung jawab kepada penyelidik, agar dapat dihindari tindakan penyelidik untuk tidak melakukan tindakan penegakan hukum dengan dampak merendahkan harkat dan martabat manusia, baik sebelum maupun pada saat akan dimulainya penegakan hukum…. Berdasarkan pertimbangan hukum dalam Putusan a quo, dapat diperoleh kesimpulan bahwa laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 24 KUHAP kemudian akan ditindaklanjuti oleh penyelidik/penyidik sesuai kewenangannya dengan melakukan kajian awal tentang ada atau tidaknya peristiwa pidana sehingga laporan tersebut memenuhi persyaratan atau tidak untuk ditindaklanjuti ke tahap berikutnya. Jika setelah melalui proses kajian awal ternyata ditemukan bukti-bukti adanya tindak pidana, maka laporan tersebut akan dilanjutkan ke tahap penyidikan, namun jika terhadap suatu laporan tidak ditemukan peristiwa pidana maka penyelidik akan menghentikan penyelidikan. Adapun terhadap satu laporan yang memenuhi unsur adanya tindak pidana maka untuk dapat dilakukannya penyidikan, salah satu syarat yang dibutuhkan adalah adanya surat perintah penyidikan. Dengan demikian, surat perintah penyidikan yang merupakan dasar dimulainya penyidikan 47 dikeluarkan terhadap satu laporan yang telah dilakukan kajian awal dan telah ditemukan bukti adanya tindak pidana dengan tujuan untuk melakukan penyidikan terhadap laporan tersebut; Secara doktriner, meskipun terhadap surat perintah penyidikan tidak dikenal atau tidak diatur dalam KUHAP, namun terdapat diskresi (asas freies ermessen) yang dimiliki oleh pejabat tata usaha negara, dalam hal ini Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) untuk menggunakan kebijakannya dalam mengatur hal-hal yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini, terkait dengan penyidikan, Kapolri telah menerbitkan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Oleh karena itu, tanpa bermaksud menilai legalitas Peraturan Kapolri sebagaimana disebutkan di atas, telah ternyata di dalam Peraturan Kapolri tersebut telah diatur tentang laporan/pengaduan serta surat perintah penyidikan; Melalui penegasan tersebut, maka pemaknaan norma Pasal 1 angka 24 KUHAP sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon, menyebabkan adanya contradictio in terminis. Sebab, terhadap satu laporan apabila harus disertai dengan 1 (satu) surat perintah penyidikan, padahal terhadap satu laporan yang disampaikan kepada penyelidik/penyidik masih membutuhkan kajian awal agar dapat ditentukan kelayakannya untuk dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan yang kemudian pelaksanaannya membutuhkan adanya surat perintah penyidikan, bahkan bisa jadi diperlukan tindakan penyelidikan terlebih dahulu. Dengan demikian, memberikan pemaknaan terhadap definisi kata “laporan” sebagaimana yang dimintakan oleh Pemohon justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pelapor ataupun terlapor karena pemaknaan demikian dapat ditafsirkan hilangnya proses kajian awal maupun tahapan penyelidikan guna mengumpulkan bukti-bukti awal yang menentukan apakah laporan tersebut mengandung suatu tindakan pidana atau tidak. Dengan memaksakan setiap laporan sudah harus disertai surat perintah penyidikan, maka sama halnya dengan membiarkan tindakan penegak hukum untuk melakukan upaya-upaya paksa (pro justitia) dalam menindaklanjuti setiap laporan yang belum tentu ada kebenaran tindak pidananya. Sehingga, hal tersebut akan berdampak terlanggarnya harkat dan martabat manusia yang sesungguhnya harus dilindungi dari perampasan akan hak asasinya; 48 Berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah dalil Pemohon yang memohon pemaknaan terhadap norma Pasal 1 angka 24 KUHAP menjadi “Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak dan kewajiban berdasarkan undang-undang kepada Pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana” yang dimaknai “satu Laporan Polisi atau Pengaduan yang disertai dengan 1 (satu) Surat Perintah Penyidikan” adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.12] Menimbang bahwa selanjutnya berkaitan dengan dalil Pemohon yang berpendapat ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf a KUHAP inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai “disertai 1 (satu) Surat Perintah Penyidikan”. Terhadap dalil Pemohon a quo, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: [3.12.1] Bahwa Pemohon dalam permohonannya baik pada bagian Perihal Permohonan, Kedudukan Hukum, dan Alasan-Alasan Permohonan (Posita) menyebutkan pengujian norma yang dianggap merugikan hak konstitusionalnya adalah pengujian terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) KUHAP, sedangkan pada angka 3 bagian Petitum Permohonan, Pemohon meminta pemaknaan terhadap Pasal 7 ayat (1) huruf a KUHAP. Dengan demikian, terdapat adanya ketidakkonsistenan terhadap permohonan pengujian norma yang diajukan oleh Pemohon, hal tersebut menimbulkan ketidakjelasan apakah Pemohon meminta pemaknaan terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) KUHAP secara keseluruhan, karena Pasal 7 ayat (1) KUHAP terdiri dari huruf a sampai dengan huruf j, ataukah Pemohon meminta pemaknaan hanya terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf a KUHAP. Namun demikian, dengan mencermati keterangan Pemohon, bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon serta hal-hal yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah dapat memahami apa sesungguhnya yang diinginkan oleh Pemohon; Dalam kaitan ini, ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf a KUHAP merupakan bagian dari BAB IV tentang Penyidik dan Penuntut Umum khususnya bagian kesatu tentang penyelidik dan penyidik. Pada bagian kesatu tersebut mengatur tentang siapakah yang dimaksud penyelidik, penyidik, dan penyidik pembantu serta apa tugas, kewenangan, dan kewajibannya masing-masing jabatan tersebut. Adapun ketentuan Pasal 7 ayat (1) KUHAP mengatur tentang wewenang yang dimiliki oleh penyidik karena kewajibannya yang meliputi menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana, melakukan tindakan pertama pada saat di 49 tempat kejadian, menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka, melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan, melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat, mengambil sidik jari dan memotret seseorang, memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi, mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara, mengadakan penghentian penyidikan, dan mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab [vide Pasal 7 ayat (1) KUHAP]; [3.12.2] Bahwa surat perintah penyidikan sebagaimana yang dipermasalahkan oleh Pemohon karena tidak diatur dalam KUHAP, pada pelaksanaannya dikeluarkan oleh atasan penyidik yang ditujukan kepada penyidik ataupun penyidik pembantu yang namanya disebutkan dalam surat perintah penyidikan tersebut setelah adanya kesimpulan dari hasil pemeriksaan terhadap suatu laporan bahwa telah terjadi tindak pidana. Surat perintah penyidikan yang sekurang-kurangnya memuat dasar penyidikan, identitas petugas tim penyidik, jenis perkara yang disidik, waktu mulainya penyidikan, dan identitas penyidik selaku pejabat pemberi perintah [vide Pasal 8 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana selanjutnya disebut Perkap 14/2012] dibutuhkan sebagai syarat administrasi penyidikan yang merupakan penatausahaan dan segala kelengkapan yang disyaratkan undang-undang dalam proses penyidikan meliputi pencatatan, pelaporan, pendataan, dan pengarsipan atau dokumentasi untuk menjamin ketertiban, kelancaran, dan keseragaman administrasi baik untuk kepentingan peradilan, operasional maupun pengawasan penyidikan [vide Pasal 10 Perkap 14/2012]. Selanjutnya, surat perintah penyidikan merupakan dasar untuk diterbitkannya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang merupakan pemberitahuan kepada penuntut umum, terlapor, dan korban/pelapor tentang dimulainya penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polri [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 yang diucapkan pada sidang pleno terbuka untuk umum pada 11 Januari 2017]. Keberadaan surat perintah penyidikan lebih memudahkan penyidik untuk melakukan penyelidikan, pengiriman SPDP, upaya paksa, pemeriksaan, gelar perkara, penyelesaian berkas perkara, penyerahan berkas perkara ke penuntut umum, penyerahan tersangka dan barang bukti ataupun penghentian penyidikan. Dengan demikian, terbitnya surat perintah 50 penyidikan telah memberikan perlindungan dan jaminan penegakkan hak-hak konstitusional bagi terlapor, pelapor, penyidik, dan penuntut umum; Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, telah ternyata surat perintah penyidikan merupakan surat yang dikeluarkan untuk kebutuhan teknis administrasi khususnya terkait dimulainya suatu penyidikan, dan sebagai alat pengaman untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh penyidik. Oleh karena itu, dasar hukum dari terbitnya surat perintah penyidikan apabila Pemohon ingin memaknainya, lebih tepat apabila dikaitkan dengan norma yang mengatur perihal penyidikan, khususnya proses dimulainya suatu penyidikan, bukan terhadap norma yang terkait dengan wewenang dari penyidik, karena esensi dari terbitnya surat perintah penyidikan lebih kepada kebutuhan teknis administrasi bagi pelaksanaan wewenang dari penyidik itu sendiri khususnya pada saat akan dimulainya penyidikan; [3.12.3] Bahwa selanjutnya setelah Mahkamah mencermati permohonan Pemohon, telah ternyata pokok permasalahan yang dihadapi Pemohon adalah lamanya waktu pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik sejak ditetapkannya perkara Pemohon memenuhi unsur tindak pidana hingga penetapan Pemohon sebagai Tersangka. Hal mana membuat Pemohon merasa tidak adanya jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil akibat terkatung-katungnya nasib Pemohon dalam waktu kurang lebih selama lima tahun. Terhadap permasalahan tersebut, menurut Mahkamah, hal demikian bukanlah persoalan konstitusionalitas norma Pasal 7 ayat (1) huruf a KUHAP, namun merupakan permasalahan implementasi dalam proses pemeriksaan suatu perkara pidana. Oleh karena itu, sepanjang dalam pemeriksaan suatu perkara yang didasarkan pada adanya laporan kemudian berkembang menjadi beberapa perkara dikarenakan sifat dari perkaranya yang melibatkan pihak yang banyak dan terkait dengan tindak pidana lain yang mempunyai kualifikasi yang berbeda-beda, maka hal demikian memungkinkan pemeriksaan perkara memerlukan waktu yang lama dan bertambahnya perkara lebih dari satu perkara. Dengan demikian, dibutuhkan penyidikan tersendiri terhadap dugaan adanya tindak pidana baru tersebut, dan demi memberikan jaminan dan perlindungan hukum serta tertib administrasi pemerintahan yang baik, perlu diterbitkannya surat perintah penyidikan baru untuk mengakomodir segala tindakan administrasi bagi penyidik untuk melaksanakan kewenangannya; 51 Bahwa meskipun terhadap proses penyidikan a quo disediakan mekanisme kontrol salah satunya melalui lembaga praperadilan berdasarkan Pasal 77 huruf a KUHAP sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 yang diucapkan pada sidang pleno yang terbuka untuk umum pada 28 April 2015 dan juga upaya hukum praperadilan sebagaimana yang juga telah dilakukan Pemohon, namun tanpa Mahkamah bermaksud menilai kasus konkret yang dialami Pemohon, Mahkamah penting untuk menegaskan, sekalipun dalam setiap laporan adanya peristiwa pidana, aparat penegak hukum dibenarkan melakukan pengembangan penyidikan sehingga dimungkinkan laporan dimaksud dapat menghasilkan beberapa tindak pidana, maka melalui Putusan a quo diminta kepada aparat penegak hukum dalam hal ini penyidik untuk tidak menyalahgunakan kewenangannya dengan melakukan proses penyidikan secara proporsional dan profesional. Sehingga, proses penegakkan hukum pidana benar-benar dijalankan dengan penuh kehati-hatian, oleh karenanya pelanggaran atas hak asasi manusia dapat dihindari, baik untuk pelapor, terlapor dan kepentingan umum; Berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah dalil Pemohon yang memohon pemaknaan terhadap norma Pasal 7 ayat (1) huruf a KUHAP menjadi “Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang: a. Menerima Laporan atau Pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana disertai 1 (satu) Surat Perintah Penyidikan” adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.13] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, norma Pasal 1 angka 24 dan Pasal 7 ayat (1) huruf a KUHAP telah ternyata memberikan kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan serta memberikan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, oleh karena itu tidak bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Dengan demikian, dalil Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum. [3.14] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. 52 [3.15] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dipandang tidak ada relevansinya. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Suhartoyo, Arief Hidayat, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, Manahan M.P. Sitompul, dan Saldi Isra, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, tanggal Sepuluh, bulan November, tahun dua ribu dua puluh dua, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal dua puluh, bulan Desember, tahun dua ribu dua puluh dua, selesai diucapkan pukul 15.11 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi 53 yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Suhartoyo, Arief Hidayat, Wahiduddin Adams, Daniel Yusmic P. Foekh, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, M. Guntur Hamzah dan Saldi Isra, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Fransisca sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Anwar Usman ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Suhartoyo ttd. Arief Hidayat ttd. Wahiduddin Adams ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Manahan M.P. Sitompul ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Saldi Isra PANITERA PENGGANTI, ttd. Fransisca