96/PUU-XVIII/2020

SALINAN PUTUSAN Nomor 96/PUU-XVIII/2020 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama : Dr. Ir. Priyanto, S.H., M.H., M.M. Alamat : Muara Karang Blok B.1 Sel/41, RT/RW 020/002, Pluit, Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 23 Oktober 2020 memberi kuasa kepada Oktavia Sastray A, S.H., Ignatius Supriyadi, S.H., LL.M., Sidik, S.H.I., M.H., Redondo, S.H., Arief Rizaldi, S.H., dan Janteri, S.H. yaitu advokat dan penasihat hukum yang beralamat di Kantor Advokat Hukum P. Hadisaputro, Apartemen Slipi Tower 2, GF-T4, Jalan Letjen S. Parman Kavling 22, Kelurahan Slipi, Kecamatan Palmerah, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, baik bersama- sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------------------- Pemohon; [1.2] Membaca permohonan Pemohon; Mendengar keterangan Pemohon; Memeriksa bukti-bukti Pemohon; Mendengar dan membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat; Mendengar dan membaca keterangan Presiden; Membaca dan mendengar keterangan ahli Pemohon; Membaca kesimpulan Pemohon; 2 2. DUDUK PERKARA [2.1] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 26 Oktober 2020 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada 26 Oktober 2020 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 214/PAN.MK/2020 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada 27 Oktober 2020 dengan Nomor 96/PUU-XVIII/2020, yang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 20 November 2020 dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada 20 November 2020, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi 1. Perubahan UUD 1945 sebagai hasil reformasi telah menambahkan lembaga baru untuk menjalankan kekuasaan kehakiman di samping Mahkamah Agung, yaitu Mahkamah Konstitusi sebagaimana ditentukan dan diatur dalam Pasal 24 UUD 1945, yang selengkapnya berbunyi: “Pasal 24 (1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. (2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.” 2. Mahkamah Konstitusi kemudian diberi oleh UUD 1945 kewenangan sebagaimana tertuang dalam Pasal 24C ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut: “Pasal 24C (1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.” 3. Selanjutnya, wewenang Mahkamah Konstitusi diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik 3 Indonesia Nomor: 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang, dan terakhir UU 7/2020 (untuk selanjutnya disebut “UUMK”). Khusus mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945 diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a UUMK yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut: “Pasal 10 (1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;”. 4. Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pengujian undang- undang terhadap UUD 1945 juga dinyatakan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu sebagai berikut: “Pasal 29 (1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;”. 5. Begitu pula wewenang Mahkamah Konstitusi itu disebutkan dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (“UU Perundang-undangan”), yang menyatakan sebagai berikut: “Pasal 9 (1) Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.” 6. Mahkamah Konstitusi pun telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara 4 Pengujian Undang-Undang (PMK 06/2005), di mana pengujian atas undang-undang yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah baik pengujian formil maupun materil (vide Pasal 4 PMK 06/2005). 7. Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian konstitusionalitas undang-undang terhadap UUD 1945. 8. Dalam permohonan a quo, Pemohon bermaksud untuk mengajukan pengujian konstitusionalitas atas materi muatan ketentuan Pasal 87 huruf a dan huruf b dalam Pasal I angka 15 UU 7/2020 [vide Bukti P-1], di mana kedua pasal dimaksud berbunyi sebagai berikut: Pasal 87 huruf a UU 7/2020: “Hakim konstitusi yang saat ini menjabat sebagai Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi tetap menjabat sebagai Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi sampai dengan masa jabatannya berakhir berdasarkan ketentuan undang-undang ini.” Pasal 87 huruf b UU 7/2020: “Hakim konstitusi yang sedang menjabat pada saat Undang-Undang ini diundangkan dianggap memenuhi syarat menurut Undang-Undang ini dan mengakhiri masa tugasnya sampai usia 70 (tujuh puluh) tahun selama keseluruhan masa tugasnya tidak melebihi 15 (Iima belas) tahun.” 9. Menurut pandangan Pemohon, materi muatan Pasal 87 huruf a dan huruf b dalam Pasal I angka 15 UU 7/2020 tersebut secara konstitusional bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan (3) UUD 1945 (vide Bukti P- 6), yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut: Pasal 28D ayat (1) UUD 1945: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Pasal 28D ayat (3) UUD 1945: “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”. 10. Dengan demikian, permohonan Pemohon ini menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengujinya. II. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon 11. Dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK telah ditentukan pihak yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, di mana bunyi Pasal 51 ayat (1) tersebut adalah sebagai berikut: 5 “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atu kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara.” 12. Dalam praktik sebagaimana ditentukan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007 serta putusan-putusan selanjutnya, dipersyaratkan pula bahwa pemohon harus dapat membuktikan adanya kerugian konstitusional atau paling tidak adanya potensi kerugian konstitusional yang dialami oleh pemohon. Adanya kerugian atau potensi kerugian konstitusional itu diwajibkan untuk memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji; c. bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. II.A. Kualifikasi Pemohon 13. Pemohon merupakan perorangan Warga Negara Indonesia terbukti dengan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dengan NIK Nomor 3172012410650003 [vide Bukti P-2], bekerja sebagai Advokat sejak tahun 1999 terbukti dengan nomor Kartu Tanda Pengenal Advokat Peradi 99.10195 [vide Bukti P-3], dan selaku pembayar pajak dengan nomor Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 07.043.978.1-047.000 [vide Bukti P – 4]. 14. Oleh karena itu, Pemohon memenuhi kualifikasi sebagai pihak seperti yang ditentukan dalam Pasal 51 UUMK. 6 II.B. Kerugian Konstitusional Pemohon 15. Selain memenuhi kualifikasi sebagai perorangan Warga Negara Indonesia, Pemohon juga secara nyata (factual), paling tidak potensial mengalami kerugian konstitusional sebagai akibat berlakunya ketentuan Pasal 87 huruf a dan huruf b dalam Pasal I angka 15 UU 7/2020. 16. Pemohon memiliki hak-hak konstitusional sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1) dan (3) UUD 1945, yaitu “hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”, dan “hak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”. 17. Dalam menguraikan kerugian konstitusional Pemohon, Pemohon memandang perlu untuk menjelaskan kerugian konstitusional terkait dengan berlakunya ketentuan Pasal 87 huruf b dalam Pasal I angka 15 UU 7/2020 terlebih dahulu, baru kemudian ketentuan Pasal 87 huruf a dalam Pasal I angka 15 UU 7/2020, mengingat kerugian konstitusional Pemohon telah nyata ada dan timbul dengan berlakunya Pasal 87 huruf b dalam Pasal I angka 15 UU 7/2020, sedangkan terkait dengan ketentuan Pasal 87 huruf a dalam Pasal I angka 15 UU 7/2020 kerugian konstitusional Pemohon sangat potensial akan dirugikan. Selengkapnya uraian kerugian konstitusional Pemohon adalah sebagai berikut di bawah ini. i. Mengenai Kerugian Konstitusional Akibat Berlakunya Pasal 87 huruf b dalam Pasal I angka 15 UU 7/2020 18. UU 7/2020 diundangkan pada tanggal 29 September 2020, dan dinyatakan mulai berlaku pada tanggal diundangkan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal II UU 7/2020, sehingga UU 7/2020 berlaku sejak tanggal 29 September 2020. 19. UU 7/2020 tersebut telah mengubah beberapa persyaratan untuk dapat menjadi Hakim Konstitusi yang ada dalam Pasal 15, yaitu mengenai usia minimal, yang semula 47 (empat puluh tujuh) tahun dan maksimal 65 (enam puluh) lima tahun, menjadi minimal 55 (lima puluh lima) tahun tanpa usia maksimal. Persyaratan tentang berijazah Doktor tetap dipertahankan dengan sedikit perubahan terkait dengan dasar sarjana (strata satu) yang berlatar belakang pendidikan di bidang hukum, di mana sebelumnya dipersyaratkan baik srata satu maupun magister (strata dua) juga harus 7 berlatar belakang pendidikan hukum. Untuk lengkapnya dapat dikutip ketentuan Pasal 15 tersebut yaitu sebagai berikut: “Pasal 15 (1) Hakim konstitusi harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela; b. adil; dan c. negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan. (2) Untuk dapat diangkat menjadi hakim konstitusi, selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seorang calon hakim konstitusi harus memenuhi syarat: a. warga negara Indonesia; b. berljazah doktor (strata tiga) dengan dasar sarjana (strata satu) yang berlatar belakang pendidikan di bidang hukum; c. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia; d. berusia paling rendah 55 (lima puluh lima) tahun; e. mampu secara jasmani dan rohani dalam menjalankan tugas dan kewajiban; f. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; g. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan; dan h. mempunyai pengalaman kerja di bidang hukum paling sedikit 15 (lima belas) tahun dan/atau untuk calon hakim yang berasal dari lingkungan Mahkamah Agung, sedang menjabat sebagai hakim tinggi atau sebagai hakim agung. (3) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) calon hakim konstitusi juga harus memenuhi kelengkapan administrasi dengan menyerahkan: a. surat pernyataan kesediaan untuk menjadi hakim konstitusi; b. daftar riwayat hidup; c. menyerahkan fotokopi ljazah yang telah dilegalisasi dengan menunjukkan ijazah asli; d. laporan daftar harta kekayaan serta sumber penghasilan calon yang disertai dengan dokumen pendukung yang sah dan telah mendapat pengesahan dari lembaga yang berwenang; dan e. nomor pokok wajib pajak (NPWP).” 20. Ketentuan mengenai persyaratan minimal usia 55 (lima puluh lima) tahun tersebut berlaku sejak tanggal 29 September 2020 (tanggal diundangkannya UU 7/2020). Oleh karena itu, Hakim Konstitusi yang tidak memenuhi kualifikasi persyaratan tersebut menjadi tidak sah dan harus dilakukan penggantian, sehingga terbuka untuk dilakukannya proses pemilihan kembali. 21. Pemohon bermaksud untuk menjadi Hakim Konstitusi mengingat Pemohon memiliki atau memenuhi seluruh kualifikasi atau persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 15 dalam Pasal I angka 3 UU 7/2020, di mana 8 antara lain Pemohon telah berusia 55 (lima puluh lima) tahun [vide Bukti P- 2], memiliki ijazah Doktor dengan sarjana strata satu di bidang hukum [vide Bukti P-5], telah berpengalaman kerja di bidang hukum lebih dari 15 (lima belas) tahun [vide Bukti P-3], serta memiliki NPWP [vide Bukti P-4]. 22. Namun keinginan dan maksud Pemohon tersebut menjadi terkendala, bahkan dapat menjadi sirna, karena adanya ketentuan Pasal 87 huruf b dalam Pasal I angka 15 UU 7/2020 yang menyatakan: “Hakim konstitusi yang sedang menjabat pada saat Undang-Undang ini diundangkan dianggap memenuhi syarat menurut Undang-Undang ini dan mengakhiri masa tugasnya sampai usia 70 (tujuh puluh) tahun selama keseluruhan masa tugasnya tidak melebihi 15 (Iima belas) tahun.” 23. Ketentuan Pasal 87 huruf b dalam Pasal I angka 15 UU 7/2020 tersebut telah menimbulkan kerugian konstitusional yang nyata terhadap Pemohon sebab Hakim Konstitusi yang tidak memenuhi syarat mengenai batas usia menjadi “dianggap memenuhi” sehingga akan terus menjabat selama keseluruhan masa tugasnya 15 (lima belas) tahun. Jadi, dengan adanya pasal itu tidak akan dilakukan pemilihan ulang terhadap Hakim Konstitusi yang tidak memenuhi persyaratan usia minimal yang ditentukan dalam Pasal 15 dalam Pasal I angka 3 UU 7/2020. Di sinilah hak konstitusional Pemohon untuk memperoleh kepastian hukum yang adil dan kesempatan yang sama dalam pemerintahan sesuai Pasal 28D ayat (1) dan (3) UUD 1945 dilanggar dengan adanya ketentuan Pasal 87 huruf b dalam Pasal I angka 15 UU 7/2020. 24. Kerugian konstitusional Pemohon tersebut sangat nyata dan menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan telah terjadi. Selain itu, sebagaimana telah Pemohon uraikan di atas, kerugian konstitusional Pemohon itu timbul (atau secara potensial disebabkan) karena berlakunya Pasal 87 huruf b dalam Pasal I angka 15 UU 7/2020, sehingga terdapat hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian konstitusional Pemohon dan berlakunya Pasal 87 huruf b dalam Pasal I angka 15 UU 7/2020. 25. Pemohon sangat meyakini bahwa apabila permohonan Pemohon dikabulkan, yaitu dibatalkannya Pasal 87 huruf b dalam Pasal I angka 15 UU 7/2020, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tidak lagi terjadi. 9 ii. Mengenai Potensi Kerugian Konstitusional Akibat Berlakunya Pasal 87 huruf a dalam Pasal I angka 15 UU 7/2020 26. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya untuk menjalankan hak-hak konstitusional Pemohon sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, Pemohon bermaksud untuk menjadi Hakim Konstitusi dan tentunya dengan menjadi Hakim Konstitusi Pemohon berharap untuk dapat menjadi Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi. 27. Akan tetapi, adanya ketentuan Pasal 87 huruf b dalam Pasal I angka 15 UU 7/2020, maksud Pemohon tersebut tidak dapat segera atau dalam waktu dekat dapat terwujud, sehingga berlakunya Pasal 87 huruf b dalam Pasal I angka 15 UU 7/2020 menghalangi Pemohon untuk menggunakan hak-hak konstitusionalnya. Apabila halangan itu dapat diatasi, maka Pemohon akan sangat berpotensi dapat mewujudkan harapannya untuk menjadi Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi. 28. Hanya saja, dalam pandangan Pemohon, ketentuan Pasal 87 huruf a dalam Pasal I angka 15 UU 7/2020 yang mengatur “Hakim konstitusi yang saat ini menjabat sebagai Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi tetap menjabat sebagai Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi sampai dengan masa jabatannya berakhir berdasarkan ketentuan undang-undang ini” secara potensial sangat merugikan hak-hak konstitusional Pemohon terkait dengan hak atas kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di depan hukum sesuai ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. 29. Dalam hal harapan Pemohon untuk menjadi Hakim Konstitusi terwujud, maka ketentuan Pasal 87 huruf a dalam Pasal I angka 15 UU 7/2020 secara potensial akan menghalangi hak konstitusional Pemohon untuk memperoleh kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di depan hukum. 30. Materi muatan Pasal 87 huruf a dalam Pasal I angka 15 UU 7/2020 mengandung ketidakpastian hukum yang adil, yaitu tidak merujuk secara khusus pada Pasal 4 ayat (3) dalam Pasal I angka 1 UU 7/2020, padahal Pasal 4 ayat (3) dalam Pasal I angka 1 UU 7/2020 telah menentukan secara jelas dan pasti jabatan sebagai Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh anggota Hakim Konstitusi serta berlaku untuk lima tahun terhitung sejak pengangkatan. Itu berarti bahwa Ketua atau Wakil 10 Ketua Mahkamah Konstitusi akan mengakhiri masa jabatannya sebagai Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi setelah adanya pemilihan dan pengangkatan Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi yang baru. Dengan menyatakan bahwa Hakim Konstitusi yang saat ini menjabat sebagai Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi tetap menjabat sampai dengan masa jabatannya berakhir, maka ketentuan Pasal 87 huruf a dalam Pasal I angka 15 UU 7/2020 nyata-nyata bertentangan dengan Pasal 4 ayat (3) dalam Pasal I angka 1 UU 7/2020 sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum sebab adanya frasa “tetap menjabat” dalam Pasal 87 huruf a dalam Pasal I angka 15 UU 7/2020 seolah-olah membuat Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi yang dipilih dan diangkat berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (“UU 8/2011”) – yang menentukan masa jabatan selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan – dianggap tetap menjabat untuk masa 5 (lima) tahun sesuai UU 7/2020 padahal Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi yang sedang menjabat bukan dipilih sesuai dengan Pasal 4 ayat (3) dalam Pasal I angka 1 UU 7/2020, melainkan UU 8/2011. Jadi, seharusnya Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi yang sedang menjabat akan mengakhiri jabatannya apabila Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi diangkat berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) dalam Pasal I angka 1 UU 7/2020. Oleh karena itu, keadaan yang diatur dalam Pasal 87 huruf a dalam Pasal I angka 15 UU 7/2020 tentu sangat potensial mengurangi hak-hak konstitusional Pemohon. Di samping itu, pengertian “sampai dengan masa jabatannya berakhir berdasarkan undang-undang ini” dalam Pasal 87 huruf a dalam Pasal I angka 15 UU 7/2020 dapat pula ditafsirkan beragam karena kata “jabatannya” terbuka untuk ditafsirkan sebagai “jabatan sebagai Hakim Konstitusi” atau “jabatan sebagai Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi”. Jadi, dapat muncul penafsiran bahwa “Hakim Konstitusi yang menjabat sebagai Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dapat menjabat sebagai Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi sampai dengan masa jabatannya sebagai Hakim Konstitusi berakhir, yaitu sampai masa pensiun”. Bisa pula ditafsirkan bahwa “Hakim Konstitusi yang 11 menjabat sebagai Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi tetap menjabat sebagai Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi sampai dengan masa jabatannya sebagai Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi berakhir, namun hal ini dapat menimbulkan keadaan kekosongan jabatan apabila masa jabatan sebagai Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi berakhir tetapi belum ada Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi baru yang diangkat”. 31. Apabila penafsiran pertama yang akan diterapkan, maka sudah barang tentu akan sangat berpotensi merugikan hak-hak konstitusional Pemohon sebab peluang Pemohon untuk menduduki jabatan sebagai Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (dalam hal Pemohon menjadi Hakim Konstitusi) akan sangat tertutup atau kecil sekali. Begitu pula, akan menjadi tidak jelas dan pasti jika penafsiran kedua yang dipergunakan mengingat berakhirnya masa jabatan sebagai Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi tidak dengan sendirinya mengandaikan telah adanya pejabat baru yang diangkat. Tentunya kondisi seperti itu akan menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil, dan oleh karenanya secara potensial merugikan kepentingan konstitusional Pemohon. 32. Selain itu, Pemohon sampaikan bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (“UU MA”) menentukan dalam Pasal 5 ayat (6) bahwa “Masa jabatan Ketua, Wakil Ketua, dan Ketua Muda Mahkamah Agung selama 5 (lima) tahun”. Masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung tersebut merupakan hasil perubahan yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (“UU MA Perubahan”), namun ketika melakukan perubahan itu, tidak diatur dalam pasal peralihan yang mengubah atau mengatur seperti ketentuan dalam Pasal 87 huruf a dalam Pasal I angka 15 UU 7/2020. Artinya, perubahan mengenai masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung dalam UU MA Perubahan itu adalah telah pasti 12 dan jelas, sehingga tidak perlu untuk diatur adanya ketentuan peralihan. Hal ini berbeda dengan UU 7/2020 yang sebenarnya ketentuan mengenai masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi telah dengan jelas dan pasti diatur dalam Pasal 4, khususnya ayat (3), dalam Pasal I angka 1 UU 7/2020 namun justru kemudian “dirancukan” dengan ketentuan Pasal 87 huruf a dalam Pasal I angka 15 UU 7/2020 tersebut. 33. Perlakuan yang berbeda terkait dengan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dengan Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Agung dalam pasal peralihan, padahal kedua lembaga tersebut sama-sama sebagai pemegang kekuasaan kehakiman sebagaimana ditentukan dalam Pasal 24 UUD 1945, jelas-jelas merupakan pelanggaran terhadap hak konstitusional Pemohon sesuai ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yaitu perlakuan yang sama di depan hukum. 34. Dengan demikian, dalam penalaran yang wajar, hak konstitusional Pemohon akan sangat berpotensi dihalangi atau dilanggar dengan berlakunya Pasal 87 huruf a dalam Pasal I angka 15 UU 7/2020, sehingga hak konstitusional Pemohon secara potensial sangat dirugikan. Potensi kerugian konstitusional Pemohon itu merupakan akibat nyata dari adanya Pasal 87 huruf a dalam Pasal I angka 15 UU 7/2020. Jadi, ada hubungan kausalitas antara kerugian konstitusional yang secara potensial akan dialami oleh Pemohon dengan berlakunya Pasal 87 huruf a dalam Pasal I angka 15 UU 7/2020. 35. Andaikata ketentuan Pasal 87 huruf a dalam Pasal I angka 15 UU 7/2020 tersebut dinyatakan batal atau bertentangan dengan UUD 1945, niscaya potensi kerugian konstitusional Pemohon tidak akan terjadi. 36. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kualifikasi dan kepentingan konstitusional, sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing). 37. Terkait dengan legal standing ini, kiranya perlu bagi Pemohon untuk meminta perhatian Yang Mulia Hakim Konstitusi bahwa Mahkamah Konstitusi pernah menyatakan pemohon dalam Perkara Nomor 34/PUU- X/2012 memiliki legal standing dengan alasan usia pemohon masih muda dan secara potensial masih memiliki kesempatan untuk menjadi panitera sehingga pemohon dalam perkara tersebut mempunyai kedudukan hukum 13 untuk mengajukan uji materi terkait dengan masa jabatan panitera Mahkamah Konstitusi, sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-X/2012 yang dalam pertimbangannya menyatakan: “[3.9] Menimbang bahwa… Demikian pula oleh karena Pemohon II dan Pemohon III masih muda dan secara potensial masih mungkin menjadi Panitera Mahkamah Konstitusi, sehingga Pemohon II dan Pemohon III dapat dipastikan mengalami kerugian konstitusional yang sama seandainya diangkat menjadi Panitera maka menurut Mahkamah, Pemohon II dan Pemohon III memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo…”. Kondisi Pemohon II dan Pemohon III – yang merupakan Asisten Advokat – dalam Perkara Nomor 34/PUU-X/2012 itu tidak jauh berbeda, atau bahkan sama dengan kondisi Pemohon dalam permohonan ini, di mana Pemohon telah memenuhi persyaratan untuk dapat menjadi Hakim Konstitusi dan/atau Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi nantinya. Jadi, masih sangat terbuka dan secara potensial masih mungkin Pemohon menjadi Hakim Konstitusi dan/atau Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, sehingga Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan ini. 38. Selain itu, dapat pula dirujuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU/XIV/2016, di mana dalam putusan itu Mahkamah Konstitusi mengkonfirmasi pemohon memiliki kedudukan hukum karena sebagai perorangan warga negara Indonesia yang berusia 25 (dua puluh lima) tahun pemohon bermaksud akan mendaftarkan diri menjadi anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Lampung namun terbentur dengan adanya ketentuan Pasal 11 huruf b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang mengatur batasan usia minimal 30 tahun untuk dapat menjadi anggota KPU Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota, sehingga hak-hak konstitusional pemohon untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam Pemerintahan dan untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum berpotensi dirugikan. Keadaan yang dialami oleh pemohon dalam Putusan Nomor 102/PUU/XIV/2016 juga tidak jauh berbeda dengan keadaan Pemohon saat ini, di mana kesempatan Pemohon untuk dapat menjadi Hakim Konstitusi dengan adanya perubahan persyaratan sebagaimana ditentukan dalam 14 Pasal 15 dalam Pasal I angka 3 UU 7/2020 menjadi terhalangi dengan adanya ketentuan Pasal 87 huruf b dalam Pasal I angka 15 UU 7/2020. Selain itu, perlu Pemohon sampaikan bahwa lebih daripada sekedar tujuan dan maksud Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo agar Pemohon tidak mengalami kerugian konstitusional akibat berlakunya Pasal 87 huruf a dan b dalam Pasal I angka 15 UU 7/2020, sebenarnya landasan terpenting adalah kesadaran bahwa oleh karena UU 7/2020 adalah produk legislasi yang berlaku secara umum, maka pada saat Pasal 87 huruf a dan huruf b dalam Pasal I angka 15 UU 7/2020 dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi melalui proses pengujian ini, putusan Mahkamah Konstitusi tersebut juga berlaku umum, bukan hanya bagi Pemohon yang mengajukan pengujian undang-undang ini, juga bukan hanya bagi pembentuk undang-undang semata, melainkan berlaku untuk semua pihak, termasuk berlaku pula untuk Mahkamah Konstitusi sendiri. (logika yang sama, lihat, Saldi Isra, Titik Singgung Wewenang Mahkamah Agung dengan Mahkamah Konstitusi, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 4, Nomor 1, maret 2015, hlm. 26 – 27, diakses dari http://114.129.22.229:5357/index.php/jurnalhukumperadilan/article/downlo ad/72/8) Terlebih lagi perlu ditambahkan bahwa apabila pihak yang dapat mengajukan permohonan uji materiil terkait dengan ketentuan Pasal 87 huruf a dalam Pasal I angka 15 UU 7/2020 dipersyaratkan Hakim Konstitusi yang sedang menjabat karena ketentuan tersebut membicarakan tentang jabatan Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, maka hal itu menjadi sesuatu - yang dalam penalaran wajar – sulit mengingat sangat diragukan anggota Hakim Konstitusi yang sedang menjabat akan mengajukan permohonan uji materi tentang hal tersebut. Tentunya, sebagai pribadi, anggota Hakim Konstitusi akan mengalami perbenturan kepentingan. Di sisi lain, ada permasalahan konstitusionalitas yang harus diselesaikan dan tidak boleh dibiarkan. Oleh karena itu, maksud Pemohon untuk menguji konstitusionalitas Pasal 87 huruf a dalam Pasal I angka 15 UU 7/2020 tidaklah pantas dikerdilkan semata-mata dengan alasan karena Pemohon bukan anggota Hakim Konstitusi. Niat mulia Pemohon sesungguhnya 15 adalah untuk memperbaiki persoalan konstitusionalitas yang timbul dari berlakunya suatu norma undang-undang. 39. Dengan demikian, Pemohon dapat membuktikan mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo. III. Alasan Permohonan 40. Sebelum menguraikan secara rinci alasan-alasan permohonan ini, terlebih dahulu perlu Pemohon sampaikan mengenai beberapa putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya yang menyampaikan pendapat dan pendirian Mahkamah Konstitusi terkait dengan kewenangannya untuk melakukan pengujian materi muatan peraturan perundang-undangan yang menyangkut Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga seperti halnya dalam permohonan a quo, di mana Mahkamah Konstitusi menyatakan dirinya memiliki kewenangan untuk menguji konstitusionalitas undang-undang meskipun materi undang-undang yang diajukan pengujiannya bersinggungan atau bahkan berhubungan secara langsung dengan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga. 41. Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusannya secara tegas menyatakan bahwa asas nemo judex idoneus in propria causa (niemand is geschikt om als rechter in zijn eigen zaak op te treden), yang berarti bahwa tidak seorang pun dapat menjadi hakim dalam perkaranya sendiri, tidaklah dapat dipergunakan dan hal itu dapat disimpangi seperti tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 004/PUU-I/2003, saat Mahkamah Konstitusi harus memeriksa inkonstitusionalitas ketentuan pasal dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah berlaku sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (“UU 24/2003”), padahal berdasarkan ketentuan Pasal 50 UU 24/2003 Mahkamah Konstitusi diberi kewenangan untuk melakukan pengujian undang-udang setelah berlakunya UU 24/2003. Mahkamah Konstitusi kemudian membuat terobosan hukum dengan terlebih dahulu membatalkan ketentuan Pasal 50 UU 24/2003 sehingga Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menguji undang-undang yang telah ada sebelum berlakunya UU 24/2003. Dalam perkara tersebut, Mahkamah Konstitusi dihadapkan pada persoalan konstitusionalitas undang-undang yang menyangkut dirinya sehingga sesuai asas nemo judex idoneus in 16 propria causa, Mahkamah Konstitusi tidak dapat memeriksa permohonan yang diajukan, atau dengan kata lain Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksanya guna menghindarkan konflik kepentingan. Namun, Mahkamah Konstitusi memberikan norma bahwa asas itu sebenarnya dimaksudkan untuk menjaga “imparsialitas sebagai prinsip etik yang bersifat universal untuk menghindari konflik kepentingan (conflict of interest) yang sesungguhnya titik beratnya adalah dalam proses pemeriksaan perkara biasa, seperti yang menyangkut perkara perdata atau pidana, dalam hal mana faktor konflik kepentingan individual merupakan obyek sengketa (objectum litis) yang diperiksa dan diadili hakim. Proses peradilan kasus a quo di Mahkamah Konstitusi objectum litis-nya adalah masalah konstitusionalitas undang-undang yang lebih menyangkut kepentingan publik yang dijamin oleh konstitusi sebagai hukum yang tertinggi (supreme law), bukan semata-mata kepentingan individual. Oleh karena itu, dalam kasus a quo, penerapan prinsip imparsialitas tidak dapat dijadikan alasan untuk mengesampingkan kewajiban konstitusional yang lebih utama untuk memeriksa dan memutus permohonan a quo, sehingga Mahkamah Konstitusi lebih menekankan pada fungsi dan tugasnya mengawal dan mempertahankan konstitusi dengan tetap menjaga prinsip imparsialitas dalam keseluruhan proses”. 42. Sikap dan pandangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 004/PUU-I/2003 tersebut kemudian ditegaskan dan diikuti dalam Putusan- Putusan Mahkamah Konstitusi selanjutnya seperti: - Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-IV/2006, yang menyatakan bertentangan dengan UUD 1945 ketentuan-ketentuan tentang pengawasan Komisi Yudisial terhadap Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Dengan demikian, sekalipun permohonan pengujian undang-undang berkaitan dengan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi tetap berwenang untuk memeriksa dan mengujinya. Dasar yang dipergunakan Mahkamah Konstitusi adalah bahwa “… Guna menjamin tegak dan dilaksanakannya konstitusi itulah keberadaan Mahkamah Konstitusi menjadi keniscayaan yaitu sebagai lembaga yang berfungsi mengawal konstitusi atau undang-undang dasar (the guardian of the 17 constitution) yang karena fungsinya itu dengan sendirinya Mahkamah Konstitusi merupakan penafsir tunggal undang-undang dasar (the sole judicial interpreter of the constitution). Pada kerangka pemikiran itulah seluruh kewenangan yang diberikan oleh konstitusi kepada Mahkamah Konstitusi, sebagaimana tertulis dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bersumber dan mendapatkan landasan konstitusionalnya; Bahwa dalam melaksanakan fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi, Hakim Konstitusi telah bersumpah “akan memenuhi kewajiban sebagai Hakim Konstitusi dengan sebaik-baiknya dan seadil- adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang- undangan dengan selurus-lurusnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbakti kepada nusa dan bangsa”, sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (1) UUMK. Sumpah tersebut membawa konsekuensi bahwa adalah bertentangan dengan undang-undang dasar apabila Hakim Konstitusi membiarkan tanpa ada penyelesaian suatu persoalan konstitusional yang dimohonkan kepadanya untuk diputus, padahal persoalan tersebut, menurut konstitusi, nyata-nyata merupakan kewenangannya. Lebih- lebih persoalan tersebut sama sekali tidak berkaitan dengan kepentingan pribadi Hakim Konstitusi, melainkan merupakan persoalan konstitusi;”. - Putusan MK Nomor 97/PUU-XI/2013, yang membatalkan ketentuan Pasal 263c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, di mana ketentuan pasal tersebut menentukan sengketa penghitungan suara dalam pemilihan kepala daerah dialihkan dari Mahkamah Agung kepada Mahkamah Konstitusi. Kendatipun materi yang diajukan pengujiannya menyangkut Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi tetap melakukan pengujiannya bahkan kemudian menyatakan ketentuan yang diuji bertentangan dengan UUD 1945. Landasan yang dipergunakan oleh Mahkamah Konstitusi tidak jauh berbeda dengan alasan yang telah diambil oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan-putusan sebelumnya, yaitu: “[3.12.6] Bahwa di samping 18 berdasarkan berbagai pertimbangan tersebut di atas, dari segi original intent latar belakang pembentukan Mahkamah Konstitusi disebabkan oleh adanya kebutuhan untuk melakukan pengujian atas Undang- Undang. Oleh karena itu, timbul ide membentuk peradilan tata negara yaitu Mahkamah Konstitusi yang tugas pokok dan fungsinya untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar … Dalam kerangka fungsi dan wewenangnya yang demikianlah UUD 1945 mendesain Mahkamah Konstitusi sebagai Mahkamah ketatanegaraan dengan kewenangannya yang spesifik pula, yaitu mengadili perkara- perkara konstitusional sebagaimana disebutkan di atas pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, yang dilakukan oleh seluruh hakim yang berjumlah Sembilan orang (full bar). Dalam kaitannya dengan fungsi yang sangat strategis tersebut, syarat hakim konstitusi adalah negarawan, yaitu menyelesaikan persoalan ketatanegaraan yang mendasar dan fundamental;”. (vide halaman 60 dan 61). 43. Oleh karena itu, seharusnya tidak ada alasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk tidak mengambil putusannya dalam permohonan ini terkait dengan permasalahan konstitusionalitas yang timbul dengan berlakunya ketentuan Pasal 87 huruf a dan b dalam Pasal I angka 15 UU 7/2020. Selanjutnya, alasan-alasan permohonan secara terperinci disampaikan di bawah ini. III.A. Alasan Ketentuan Pasal 87 huruf b dalam Pasal I Angka 15 UU 7/2020 Bertentangan dengan UUD 1945 44. Bunyi ketentuan Pasal 87 huruf b dalam Pasal I angka 15 UU 7/2020 adalah sebagai berikut: “Hakim konstitusi yang sedang menjabat pada saat Undang-Undang ini diundangkan dianggap memenuhi syarat menurut Undang-Undang ini dan mengakhiri masa tugasnya sampai usia 70 (tujuh puluh) tahun selama keseluruhan masa tugasnya tidak melebihi 15 (Iima belas) tahun”. 45. Pemohon bermaksud untuk memohon Mahkamah Konstitusi agar menyatakan ketentuan Pasal 87 huruf b dalam Pasal I angka 15 UU 7/2020 inkonstitusional bersyarat, dalam arti menyatakan ketentuan tersebut bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Hakim Konstitusi yang sedang 19 menjabat harus telah berusia 55 (lima puluh lima) tahun”, sehingga Pasal 87 huruf b dalam Pasal I angka 15 UU 7/2020 selengkapnya berbunyi: “Hakim Konstitusi yang sedang menjabat pada saat Undang-Undang ini diundangkan meneruskan jabatannya apabila telah memenuhi ketentuan Pasal 15 Undang-Undang ini dan mengakhiri tugasnya sampai usia 70 (tujuh puluh) tahun selama keseluruhan masa tugasnya tidak melebihi 15 (Iima belas) tahun”. 46. Maksud untuk menyatakan ketentuan Pasal 87 huruf b dalam Pasal I angka 15 UU 7/2020 inkonstitusional bersyarat adalah karena alasan-alasan sebagai berikut: a. bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Hak konstitusional yang dilanggar dengan berlakunya ketentuan Pasal 87 huruf b dalam Pasal I angka 15 UU 7/2020 adalah hak atas kepastian hukum yang adil. Kepastian hukum mensyaratkan adanya ketentuan yang secara normatif mengatur secara jelas dan logis atau wajar, sehingga tidak menimbulkan keragu-raguan maupun multitafsir. Dengan begitu, masyarakat dapat mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan. Selain itu, kepastian hukum akan memberikan rasa aman karena setiap individu mampu memahami apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap warganya. Jadi, ada tolok ukur atau tatanan yang pasti sehingga dapat dipergunakan sebagai pedoman kelakuan yang menunjang suatu pranata yang dinilai wajar atau adil. Apabila suatu ketentuan undang- undang bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti maka kepastian hukum yang adil dapat menjalankan fungsinya. Gustav Radbruch menyampaikan 3 (tiga) nilai dasar dalam hukum, yaitu Keadilan (Gerechtigkeit), Kemanfaatan (Zweckmassigkeit), dan Kepastian Hukum (Rechtssicherheit) (Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti: Bandung, 2012, hlm. 19). Lebih lanjut, bagi Gustav Radbruch, keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum, sehingga harus diperhatikan dan dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Untuk itu, hukum positif harus selalu ditaati agar nilai yang ingin dicapai dari kepastian hukum yaitu 20 nilai keadilan dan kebahagiaan dapat terwujud (Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis), Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm. 95). Dalam hal ini, ketentuan Pasal 87 huru b dalam Pasal I angka 15 UU 7/2020 ternyata tidak memberikan kepastian hukum yang adil sebagaimana dicita-citakan dalam setiap perumusan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan seperti yang dijelaskan di atas. Dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d dalam Pasal I angka 3 UU 7/2020 telah menentukan syarat usia minimal untuk dapat menjadi Hakim Konstitusi adalah 55 (lima puluh lima) tahun, dan ketentuan itu mulai berlaku pada saat diundangkan, yaitu tanggal 29 September 2020 sesuai dengan ketentuan Pasal II UU 7/2020. Dengan memberlakukan persyaratan minimal usia Hakim Konstitusi tersebut, maka konsekuensi logis/wajar dan pasti adalah bahwa Hakim Konstitusi yang tidak memenuhi persyaratan tersebut menjadi tidak lagi memiliki legitimasi sehingga harus dilakukan penggantiannya. Namun, konsekuensi yuridis tersebut ternyata disimpangi atau bahkan dapat dikatakan tidak berlaku dengan adanya ketentuan Pasal 87 huruf b dalam Pasal I angka 15 UU 7/2020 yang menyebutkan “Hakim Konstitusi yang sedang menjabat dianggap memenuhi syarat”. Anggapan memenuhi syarat itu jelas-jelas merupakan sebuah penyimpangan, di samping telah menimbulkan ketidakpastian hukum sebab syarat telah ditentukan secara jelas dan pasti dalam Pasal 15 dalam Pasal I angka 3 UU 7/2020, sehingga Hakim Konstitusi yang tidak memenuhi syarat adalah tidak memenuhi syarat, tidak dapat untuk “dianggap” memenuhi syarat sampai menyelesaikan masa jabatannya selama 15 (lima belas) tahun. Selain itu, dilihat dari sudut pandang kewajaran (keadilan), “menganggap” sesuatu yang tidak memenuhi syarat sebagai memenuhi persyaratan adalah sebuah ketidak-adilan sekaligus merugikan hak orang lain. Terlebih lagi, ketentuan Pasal 87 huruf b dalam Pasal I angka 15 UU 7/2020 itu merupakan ketentuan peralihan. Dalam Lampiran II Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang- 21 Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (“UU Perundang-undangan”), ditentukan bahwa “Ketentuan Peralihan memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang lama terhadap Peraturan Perundang- undangan yang baru, yang bertujuan untuk: a. menghindari terjadinya kekosongan hukum; b. menjamin kepastian hukum; c. memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan d. mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara” (vide uraian dalam huruf C.4. Ketentuan Peralihan (jika diperlukan) angka 127). Lebih lanjut, di dalam angka 129 ditentukan bahwa “Di dalam Peraturan Perundang-undangan yang baru, dapat dimuat ketentuan mengenai penyimpangan sementara atau penundaan sementara bagi tindakan hukum atau hubungan hukum tertentu”. Selain itu, diatur pula dalam angka 134 bahwa “Jika penerapan suatu ketentuan Peraturan Perundang-undangan dinyatakan ditunda sementara bagi tindakan hukum atau hubungan hukum tertentu, ketentuan Peraturan Perundang-undangan tersebut harus memuat secara tegas dan rinci tindakan hukum atau hubungan hukum yang dimaksud, serta jangka waktu atau persyaratan berakhirnya penundaan sementara tersebut”. Dari ketentuan-ketentuan yang mengatur fungsinya pasal peralihan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa materi muatan dalam pasal peralihan hanya memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum yang bersifat sementara, termasuk penyimpangan atau penundaan sementara bagi tindakan hukum atau hubungan hukum tertentu. Itu berarti bahwa penyimpangan terhadap persyaratan baru yang diatur dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d dalam Pasal I angka 3 UU 7/2020 mengenai syarat usia minimal 55 (lima puluh lima) tahun hanya dapat dilakukan sementara guna dilakukan penyesuaiannya, bukan ditegaskan atau dianggap sebagai dipenuhi oleh Hakim Konstitusi yang tidak memenuhi persyaratan tersebut. Itulah sebabnya ketika salah satu seorang calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) mengikuti seleksi berdasarkan usia minimal sesuai Undang- 22 Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (vide Pasal 29 angka 5) dan dinyatakan lulus, harus menunggu beberapa saat untuk bisa disumpah/dilantik karena ada perubahan usia minimal dalam undang-undang baru, yaitu Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (“UU 19/2019”). Artinya, tidak serta merta harus dianggap memenuhi syarat usia minimal sesuai UU 19/2019. Penjelasan mengenai materi muatan Ketentuan Peralihan sebagaimana terdapat dalam lampiran II UU Pembentukan Peraturan Perundang- undangan tersebut, juga sejalan dengan doktrin para Ahli. Maria Farida Indrati Soeprapto, menjelaskan bahwa: “Ketentuan Peralihan secara garis besar meliputi: a. ketentuan-ketentuan tentang penerapan peraturan perundang- undangan baru terhadap keadaan yang terdapat pada waktu peraturan perundang-undangan yang baru itu mulai berlaku; b. ketentuan-ketentuan tentang pelaksanaan peraturan perundang- undangan baru itu secara berangsung-angsur; c. ketentuan-ketentuan tentang penyimpangan untuk sementara waktu dari peraturan perundang-undangan baru itu; d. ketentuan-ketentuan tentang aturan khusus bagi keadaan atau hubungan hukum yang sudah ada pada saat mulai berlakunya peraturan perundang-undanga baru itu. Ketentuan peralihan pada huruf a tersebut di atas sifatnya tetap, sedang ketentuan-ketentuan dalam huruf b, c dan d sifatnya sementara.” (Maria Farida Indrati Soeprapto, Ilmu Perundang-Undangan; Dasar- Dasar dan Pembentukannya, Yogyakarta: Kanisius, 1998, Cet.XI, hlm. 165) Oleh karena sifat dari Ketentuan Peralihan itu sementara, maka Jimly Asshiddiqie mewanti-wanti agar para pembuat undang-undang menghidari rumusan Ketentuan Peralihan yang memuat perubahan yang terselubung. Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa: “Para perancang peraturan perundang-undangan juga dianjurkan untuk menghindari rumusan dalam ketentuan peralihan yang isinya memuat perubahan terselubung atas ketentuan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan lain. Perubahan peraturan perundang- undangan hendaklah dilakukan dengan membuat batasan pengertian baru dalam ketentuan umum atau membuat ketentuan substanif yang baru ataupun dengan secara tegas membuat peraturan perundang- undangan baru sama sekali. Dengan demikian, perubahan norma hukum yang diatur tidak diselundupkan dalam rumusan Ketentuan 23 Peralihan suatu peraturan perundang-undangan secara samar dan terselubung.” (Jimly Asshiddiqie, Perihal Undang-Undang, Depok: Rajawali Pers, 2017, Cet. IV, hlm. 130) Maka, menghubungkan penjelasan mengenai Ketentuan Peralihan dalam Lampiran II UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dengan pendapat Para Ahli di atas serta dengan materi muatan Ketentuan Peralihan dalam Pasal 87 huruf b dalam Pasal I angka 15 UU 7/2020, Pemohon berpendapat bahwa materi muatan Pasal 87 huruf b dalam Pasal I angka 15 UU 7/2020 mengandung rumusan norma hukum yang diselundupkan secara samar dan terselubung, sebab bunyi materi muatan Pasal 87 huruf b dalam Pasal I angka 15 UU 7/2020 sama persis dengan contoh rumusan yang memuat perubahan terselubung sebagaimana dijelaskan dan dicontohkan dalam angka 135 Lampiran II UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang berbunyi: “135. Rumusan dalam Ketentuan Peralihan tidak memuat perubahan terselubung atas ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain. Perubahan ini hendaknya dilakukan dengan membuat batasan pengertian baru di dalam Ketentuan Umum Peraturan Perundang- undangan atau dilakukan dengan membuat Peraturan Perundang- undangan perubahan. Contoh rumusan yang memuat perubahan terselubung: Pasal 35 (1) Desa atau yang disebut nama lainnya yang setingkat dengan desa yang sudah ada pada saat mulai berlakunya Undang-Undang ini dinyatakan sebagai desa menurut Pasal 1 huruf a”. Dari bunyi contoh rumusan yang memuat perubahan terselubung sebagaimana dicontohkan angka 135 Lampiran II UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di atas, maka frasa “dinyatakan sebagai” dikategorikan sebagai perubahan terselubung. Frasa “dinyatakan sebagai” sama atau setidak-tidaknya identik dengan frasa “dianggap memenuhi” dalam Pasal 87 huruf b dalam Pasal I angka 15 UU 7/2020. Keduanya, antara “dinyatakan sebagai” dan “dianggap memenuhi”, sama-sama menganggap sesuatu yang tidak termasuk dalam norma menjadi termasuk dalam norma karena dianggap memenuhi atau dinyatakan sebagai. Dalam angka 135 Lampiran II UU 24 Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dicontohkan: daerah dengan nama selain desa yang setingkat dengan desa dinyatakan sebagai desa. Sedangkan dalam Pasal 87 huruf b dalam Pasal I angka 15 UU 7/2020 Hakim Konstitusi yang sedang menjabat pada saat UU 7/2020 diundangkan yang tidak memenuhi syarat dianggap memenuhi syarat. Dengan demikian, ketentuan Pasal 87 huruf b dalam Pasal I angka 15 UU 7/2020 yang “menganggap Hakim Konstitusi yang sedang menjabat telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dalam Pasal I angka 3 UU 7/2020” jelas-jelas bertentangan dengan rumusan sebuah azas/prinsip hukum yaitu: Lex Scripta (tertulis), Lex Certa (jelas), dan Lex Stricta (tegas) yang pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum, sehingga melanggar hak konstitusionalitas yang diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tentang hak atas kepastian hukum yang adil. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 87 huruf b dalam Pasal I angka 15 UU 7/2020 telah menimbulkan kerugian konstitusionalitas Pemohon. Karena menimbulkan kerugian konstitusionalitas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksanya, meskipun materi itu berkaitan dengan Mahkamah Konstitusi, seperti dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU- XI/2013 yang menyatakan “…Namun demikian, menurut Mahkamah, hal tersebut dapat menjadi permasalahan konstitusionalitas jika aturan tersebut menimbulkan problematika kelembagaan, yaitu tidak dapat dilaksanakan, aturannya menyebabkan kebuntuan hukum (deadlock), dan menghambat pelaksanaan kinerja lembaga negara yang bersangkutan yang pada akhirnya merugikan … menimbulkan kerugian konstitusional warga negara…”. b. bertentangan dengan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi: “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”. Bunyi ketentuan Pasal 87 huruf b dalam Pasal I angka 15 UU 7/2020 yang “menganggap Hakim Konstitusi yang sedang menjabat memenuhi syarat” telah mempermanenkan Hakim Konstitusi yang tidak memenuhi syarat untuk menjalankan jabatannya sampai dengan 15 (lima belas) 25 tahun. Itu berarti telah menutup hak konstitusional Pemohon untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Dengan mempermanenkan tersebut, maka tidak akan ada pemilihan ulang untuk mengganti Hakim Konstitusi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dalam Pasal I angka 15 UU 7/2020. Tidak adanya pemilihan ulang itu menutup kesempatan bagi Pemohon untuk dapat mengikuti proses pemilihan Hakim Konstitusi. Oleh karena itu, berlakunya ketentuan Pasal 87 huruf b dalam Pasal I angka 15 UU 7/2020 telah merugikan hak konstitusionalitas Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (3) UUD 1945. III.B. Alasan Ketentuan Pasal 87 Huruf a dalam Pasal I Angka 15 UU 7/2020 Bertentangan dengan UUD 1945 47. Bunyi ketentuan Pasal 87 huruf a dalam Pasal I angka 15 UU 7/2020 yang dimintakan pembatalannya adalah sebagai berikut: “Hakim konstitusi yang saat ini menjabat sebagai Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi tetap menjabat sebagai Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi sampai dengan masa jabatannya berakhir berdasarkan ketentuan undang-undang ini.” 48. Alasan Pemohon untuk memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar ketentuan Pasal 87 huruf a dalam Pasal I angka 15 UU 7/2020 tersebut dinyatakan inkonstitusional bersyarat adalah karena bunyi pasal tersebut bertentangan dengan hak konstitusionalitas Pemohon sesuai dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yaitu hak atas kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di depan hukum. Oleh karena itu, materi muatan Pasal 87 huruf a dalam Pasal I angka 15 UU 7/2020 haruslah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: “Hakim Konstitusi yang sedang menjabat Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi mengakhiri jabatannya sebagai Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi apabila Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi telah diangkat berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang ini”. 49. Sebagaimana telah Pemohon uraikan sebelumnya, materi muatan Pasal 87 huruf a dalam Pasal I angka 15 UU 7/2020 mengandung ketidakpastian hukum karena ketentuan tersebut menimbulkan pertentangan atau tidak 26 selaras dengan bunyi ketentuan Pasal 4 ayat (3) dalam Pasal I angka 1 UU 7/2020 yang secara jelas dan pasti telah menentukan bahwa: “Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh anggota hakim konstitusi untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pengangkatan ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi”. Dari bunyi ketentuan Pasal 4 ayat (3) dalam Pasal I angka 1 UU 7/2020 tersebut, maka penekanannya terletak pada kata “dipilih”, dalam arti, Hakim Konstitusi yang menjadi Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi itu dipilih dari dan oleh Hakim Konstitusi sendiri. Namun, Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi yang dipilih selanjutnya diatur masa jabatannya, yaitu selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pengangkatan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) dalam Pasal I angka 1 UU 7/2020. Dari bunyi Pasal 4 ayat (3) dalam Pasal I angka 1 UU 7/2020, maka dapat disimpulkan bahwa jabatan sebagai Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi yang dipilih dari dan oleh anggota Hakim Konstitusi dimulai dari tanggal pengangkatan. Jadi, jabatan itu timbul pada saat pengangkatan. Mengingat masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dihitung dari tanggal (pada saat) pengangkatan, maka pengakhirannya pun harus dihitung sejak atau pada saat diangkatnya Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi yang baru. Oleh karena itu, seharusanya Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi yang sedang menjabat saat ini mengakhiri masa jabatannya sebagai Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi sampai diangkatnya Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dalam Pasal I angka 1 UU 7/2020. Akan tetapi ternyata, ketentuan Pasal 87 huruf a dalam Pasal I angka 15 UU 7/2020 menentukan lain, yaitu menyatakan “Hakim Konstitusi yang saat ini menjabat sebagai Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi tetap menjabat sampai dengan masa jabatannya berakhir…”. Frasa “tetap menjabat” seakan-akan telah menggantikan kata “dipilih” sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4 ayat (3) dalam Pasal I angka 1 UU 7/2020. Terkesan, jabatan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dalam Pasal 87 huruf a dalam Pasal I angka 15 UU 7/2020 tidak lagi “dipilih” melainkan ditentukan dengan cara lain, padahal Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi harus dipilih dari dan oleh Hakim Konstitusi. 27 Sebelum berlakunya ketentuan Pasal 4 ayat (3) dalam Pasal I angka 1 UU 7/2020 ini, masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi adalah selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (“UU 8/2011”) yang menentukan: “Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh anggota hakim konstitusi untuk masa jabatan selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi”. Dengan berlakunya UU 7/2020 mulai tanggal 29 September 2020, maka masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi tersebut diubah menjadi 5 (lima) tahun (vide Pasal 4 ayat (3) dalam Pasal I angka 1 UU 7/2020). Oleh karena itu, perlu untuk dilakukan penyesuaian dengan UU 7/2020, yaitu dipilih dan diangkatnya Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, sehingga diaturlah peraturan peralihan dalam Pasal 87 huruf a dalam Pasal I angka 15 UU 7/2020. Namun, aturan peralihan yang disebutkan dalam Pasal 87 huruf a dalam Pasal I angka 15 UU 7/2020 tersebut tidak sejalan dengan Pasal 4 ayat (3) dalam Pasal I angka 1 UU 7/2020. Adanya frasa “tetap menjabat” dalam Pasal 87 huruf a dalam Pasal I angka 15 UU 7/2020 dapat ditafsirkan bahwa Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi yang dipilih dan diangkat berdasarkan UU 8/2011 dianggap tetap menjabat untuk masa 5 (lima) tahun sesuai UU 7/2020, yakni dihitung sejak diundangkan tanggal 29 Oktober 2020. Untuk tidak terjadinya kekosongan jabatan Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, Pasal 87 huruf a dalam Pasal I angka 15 UU 7/2020 itu, seharusnya mengatur bahwa Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi yang saat ini sedang menjabat, mengakhiri masa jabatannya sebagai Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi apabila telah diangkat Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi sesuai dengan Pasal 4 ayat (3) dalam Pasal I angka 1 UU 7/2020. Akan tetapi, faktanya, bunyi ketentuan Pasal 87 huruf a dalam Pasal I angka 15 UU 7/2020 tidak mengatur demikian, maka Pasal 87 huruf a dalam Pasal I angka 15 UU 7/2020 tersebut pada dirinya sendiri telah menimbulkan pertentangan dengan ketentuan Pasal 4 ayat (3) dalam Pasal I angka 1 UU 7/2020. 28 50. Terlebih lagi, pada dasarnya bunyi Pasal 87 huruf a dalam Pasal I angka 15 UU 7/2020 juga dapat menimbulkan multitafsir. Ketentuan itu sama sekali tidak merujuk secara khusus ketentuan pada pasal 4 ayat (3) dalam Pasal I angka 1 UU 7/2020 yang merupakan ketentuan terkait dengan masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, melainkan hanya secara umum menyebutkan “berdasarkan ketentuan undang-undang ini”. Padahal dalam UU 7/2020 diatur mengenai banyak hal, termasuk “jabatan sebagai Hakim Konstitusi”. “Hakim Konstitusi” juga merupakan jabatan, yang ditentukan dalam UU 7/2020 sampai dengan umur 70 (tujuh puluh) tahun. Dalam hal demikian, maka pengertian “sampai dengan masa jabatannya berakhir berdasarkan undang-undang ini” dalam Pasal 87 huruf a dalam Pasal I angka 15 UU 7/2020 dapat ditafsirkan beragam karena kata “jabatannya” terbuka untuk ditafsirkan sebagai “jabatan sebagai Hakim Konstitusi” atau “jabatan sebagai Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi”. Jadi, dapat muncul penafsiran bahwa “Hakim Konstitusi yang menjabat sebagai Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dapat menjabat sebagai Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi sampai dengan masa jabatannya sebagai Hakim Konstitusi berakhir, yaitu sampai masa pensiun”. Bisa pula timbul tafsiran lain: “Hakim Konstitusi yang menjabat sebagai Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi tetap menjabat sebagai Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi sampai dengan masa jabatannya sebagai Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi berakhir, namun hal ini dapat menimbulkan keadaan kekosongan jabatan apabila masa jabatan sebagai Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi berakhir tetapi belum ada Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi baru yang diangkat”. Berakhirnya masa jabatan sebagai Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi tidak dengan sendirinya mengandaikan telah adanya pejabat baru yang diangkat. Tentunya kondisi seperti itu akan menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil. 51. Selain itu, perlu Pemohon sampaikan bahwa ketentuan Pasal 87 huruf a dalam Pasal I angka 15 UU 7/2020 juga mencerminkan perlakuan yang berbeda di hadapan hukum terkait dengan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dengan Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Agung, padahal kedua lembaga tersebut sama-sama sebagai pemegang 29 kekuasaan kehakiman sebagaimana ditentukan dalam Pasal 24 UUD 1945. Oleh karena itu, materi muatan Pasal 87 huruf a dalam Pasal I angka 15 UU 7/2020 jelas-jelas merupakan pelanggaran terhadap hak konstitusional Pemohon sesuai ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yaitu perlakuan yang sama di depan hukum. 52. Perlakuan yang sama di depan hukum dapat dikatakan sebagai persamaan di depan hukum. Maruarar Siahaan mengatakan bahwa “konsep persamaan di depan hukum tersebut secara umum sebagai perlakuan, penerapan, dan pemberlakuan aturan hukum yang sama bagi setiap orang yang sama secara adil dan jujur tanpa memberi keuntungan yang tidak seharusnya bagi satu pihak dan menyebabkan kerugian secara tidak adil bagi pihak lain berdasarkan aturan yang rasional dan objektif. Dengan begitu, dapat ditarik kesimpulan bahwa perlakukan yang diberikan pada satu pihak tidak boleh mendiskriminasikan orang lain. Jikalau mereka dalam keadaan dan kedudukan yang sama, harus diperlakukan secara sama dan tidak diperkenankan melakukan pembedaan yang menyebabkan timbulnya ketidakadilan. Jikalau hak tertentu ditentukan dalam aturan hukum sebagai sesuatu yang dimiliki satu pihak, maka jikalau keadaan dan kedudukan yang sama dimiliki orang lain, maka hak yang sama demikian juga harus diberikan padanya secara adil” (termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XIV/2016 halaman 64). 53. Sesuai dengan bunyi ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, yaitu “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”, maka kedudukan antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi adalah sejajar. Keduanya memiliki kewenangan yang berbeda, di mana kewenangan Mahkamah Agung ditentukan dalam Pasal 24A sedangkan kewenangan Mahkamah Konstitusi diatur dalam Pasal 24C. 54. Kewenangan yang berbeda tersebut diamanatkan oleh UUD 1945. Namun tidak ada amanat dalam UUD 1945 untuk membedakan hal ihwal yang berkaitan dengan kedudukan atau jabatan, termasuk masa jabatan Ketua atau Wakil Ketua dari Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Artinya, 30 tidak ada keharusan agar hal-hal lain di luar kewenangan dari masing- masing diatur secara berbeda. Bahkan apabila ditafsirkan secara a contrario terkait dengan kewenangan yang berbeda tersebut, maka secara tersirat hal-hal lain di luar kewenangan diatur secara sama karena keduanya berangkat dari amanat ketentuan UUD 1945 yang sama. 55. Oleh karena itu, dengan mendasarkan pemahaman yang disampaikan oleh Maruarar Siahaan tersebut di atas, apa yang memang berbeda haruslah tetap dibedakan, dalam hal ini kewenangan dari Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, tetapi untuk hal-hal yang dapat diberikan perlakuan yang sama semestinya dapat diatur ketentuan yang sama, sehingga tidak menimbulkan perlakuan yang berbeda terhadap hal-hal yang sama. 56. Upaya untuk “melakukan penyamaan” atas hal-hal tertentu di antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sebenarnya telah ditunjukkan oleh Pembentuk Undang-Undang dan juga dalam beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi sendiri. Sebagai contoh UU 7/2020. UU 7/2020 telah mengatur usia pensiun Hakim Konstitusi adalah 70 (tujuh puluh) tahun, sama dengan usia pensiun untuk Hakim Agung pada Mahkamah Agung. UU 7/2020 juga tidak mengenal masa periodesasi jabatan Hakim Konstitusi, melainkan langsung untuk 15 (lima belas) tahun atau sampai usia pensiun. Hal itu sama dengan masa jabatan Hakim Agung pada Mahkamah Agung yang tidak mengenal periodesasi, melainkan langsung sampai masa pensiun pada usia 70 (tujuh puluh) tahun. Pasal 4 ayat (3) dalam Pasal I angka 1 UU 7/2020 yang menentukan masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi adalah 5 (lima) tahun juga merupakan wujud nyata perlakuan yang sama di depan hukum antara Hakim Konstitusi dan Hakim Agung, di mana Hakim Agung dapat menjabat sebagai Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Agung juga untuk jangka waktu 5 (lima) tahun (vide Pasal 5 ayat (6) UU MA Perubahan). Jika Pasal 4 ayat (3) dalam Pasal I angka 1 UU 7/2020 memperoleh pijakan konstitusionalnya pada Pasal 24C ayat (4) UUD 1945, maka Pasal 5 ayat (6) UU MA Perubahan itu mendasarkan pada ketentuan Pasal 24A ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan: “Ketua dan wakil ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh hakim agung”. Bunyi Pasal 24A ayat (4) itu pada dasarnya sama dengan bunyi Pasal 24C ayat (4). Jadi, dipilihnya Ketua dan Wakil Ketua 31 Mahkamah Konstitusi dari dan oleh anggota Hakim Konstitusi untuk jangka waktu 5 (lima) tahun merupakan bentuk perlakuan yang sama di depan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. 57. Dalam beberapa Putusannya, Mahkamah Konstitusi berusaha untuk melakukan tindakan-tindakan penyamaan di antara lembaga kehakiman. Misalnya, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XIV/2006 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-X/2012 meskipun tidak secara langsung berkaitan dengan Hakim Agung pada Mahkamah Agung. Dalam Putusan Nomor 6/PUU-XIV/2006, Mahkamah Konstitusi menyatakan: “…Adanya ketentuan yang mengatur tentang perbedaan perlakuan antara Hakim Pengadilan Pajak dan hakim di lingkungan peradilan lain di bawah Mahkamah Agung tersebut, telah secara nyata memberi perlakuan yang berbeda terhadap hal yang sama sehingga secara esensi bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945… Menimbang bahwa oleh karena Hakim Pengadilan Pajak adalah sama atau sejajar dengan hakim di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, pengadilan tinggi dalam lingkungan peradilan umum, serta pengadilan tinggai agama sehingga ketentuan mengenai pemberhentian dengan hormat hakim pada pengadilan pajak juga harus disesuaikan dengan ketentuan mengenai pemberhentian dengan hormat dari jabatan hakim tinggi di lingkungan peradilan tata usaha negara sebagaimana diuraikan dalam paragraph di atas, maka terkait periodisasi atau masa jabatan Hakim Pajak agar tidak menimbulkan perbedaan, sudah seharusnya juga masa jabatan hakim pengadilan pajak sebagaimana diatur Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Pengadilan Pajak tidak mengenal masa jabatan atau periodisasi….” Sedangkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-X/2012 menyebutkan: “…Bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, militer, dan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan ktetantuan tersebut di atas, lembaga negara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga negara yang setara (equal) yang bebas dan independen dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman… Bahwa ketiadaan penetapan usia pensiun bagi panitera, panitera muda, dan panitera pengganti pada Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, merupakan perlakuan yang tidak mempersamakan kedudukan orang atau pejabat di depan hukum dan pemerintahan sebagiamana ditentukan dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 serta bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang adil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945…”. 32 58. Terkait dengan masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung, UU MA Perubahan dalam Pasal 5 ayat (6) menentukan bahwa “Masa jabatan Ketua, Wakil Ketua, dan Ketua Muda Mahkamah Agung selama 5 (lima) tahun”. Namun tidak ada atau diatur dalam UU MA Perubahan ketentuan peralihan yang mengubah atau mengatur ketentuan Pasal 5 ayat (6) UU MA Perubahan itu seperti ketentuan dalam Pasal 87 huruf a dalam Pasal I angka 15 UU 7/2020. Artinya, perubahan mengenai masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung dalam UU MA Perubahan itu adalah telah pasti dan jelas, sehingga tidak perlu untuk diatur adanya ketentuan peralihan yang menjembatani antara aturan sebelumnya dengan aturan yang baru. Hal ini berbeda dengan UU 7/2020 yang sebenarnya ketentuan mengenai masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi telah dengan jelas dan pasti diatur dalam Pasal 4 ayat (3) yang dimuat dalam Pasal I angka 1 UU 7/2020, namun justru kemudian “dirancukan” dengan ketentuan Pasal 87 huruf a dalam Pasal I angka 15 UU 7/2020 tersebut. Jaminan terhadap hak atas “perlakuan yang sama di depan hukum” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang terdapat dalam ketentuan Pasal 4 ayat (3) dalam Pasal I angka 1 UU 7/2020 haruslah tetap dipertahankan dan tidaklah pada tempatnya untuk dikurangi dengan berlakunya Pasal 87 huruf a dalam Pasal I angka 15 UU 7/2020. 59. Dengan demikian, selain telah menimbulkan ketidakpastian hukum, ketentuan Pasal 87 huruf a dalam Pasal I angka 15 UU 7/2020 juga mempertontonkan adanya perlakuan yang berbeda di depan hukum bagi Mahkamah Konstitusi. 60. Seharusnya terkait dengan jabatan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi tidak perlu diatur lagi dalam Pasal 87 huruf a yang dimuat dalam Pasal I angka 15 UU 7/2020 seperti halnya yang terjadi pada jabatan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung saat diundangkannya UU MA Perubahan, mengingat pada dasarnya lembaga Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi berasal/ditelorkan dari ketentuan yang sama, yaitu Pasal 24 UUD 1945. Hal itu perlu dilakukan untuk menjamin hak konstitusionalitas atas perlakuan yang sama di depan hukum. Apalagi Mahkamah Konstitusi sendiri dalam Putusannya Nomor 53/PUU- XIV/2016 menyebutkan bahwa “Ihwal masa jabatan Ketua Mahkamah 33 Konstitusi tidak ada relevansinya untuk dikaitkan dengan prinsip kemandirian atau independensi kekuasaan kehakiman. Dengan komposisi Hakim Konstitusi yang berjumlah Sembilan orang, dalam hal teknis judisial, jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi sebetulnya lebih hanya sebagai ketua majelis. Independensi pengadilan, dalam hal ini Mahkamah Konstitusi, ada pada dan ditentukan oleh independensi masing-masing Hakim Konstitusi. Ketua Mahkamah Konstitusi tidak memiliki otoritas apapun yang dapat mempengaruhi putusan Mahkamah. Bahkan tidak jarang Ketua Mahkamah Konstitusi memiliki pandangan berbeda (dissenting opinion) dalam memutus perkara…” (vide halaman 92-93). Itu berarti bahwa jabatan Ketua dan Wakil Ketua hanyalah merupakan jabatan administratif yang tidak dapat mempengaruhi independensi Hakim Konstitusi. Dalam hal demikian, maka seharusnya terkait dengan jabatan Ketua atau Wakil Ketua Mahakamah Konstitusi tidak perlu untuk diatur kembali dalam pasal peralihan. Kalaupun diatur, maka haruslah dirujuk secara jelas ketentuan Pasal 4 ayat (3) dalam Pasal I angka 1 UU 7/2020. 61. Dengan demikian, keberlakuan Pasal 87 huruf a dalam Pasal I angka 15 UU 7/2020 adalah bertentangan secara bersyarat dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, sehingga haruslah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. IV. Petitum Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka sangatlah beralasan menurut hukum jika Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut: Mengadili 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan materi muatan Pasal 87 huruf b dalam Pasal I angka 15 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Lembaran Negara Nomor 216 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 6554, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Hakim Konstitusi yang sedang menjabat harus telah berusia 55 (lima puluh lima) tahun”, sehingga Pasal 87 huruf b dalam Pasal I angka 15 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas 34 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Lembaran Negara Nomor 216 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 6554, selengkapnya berbunyi: “Hakim Konstitusi yang sedang menjabat pada saat Undang-Undang ini diundangkan meneruskan jabatannya apabila telah memenuhi ketentuan Pasal 15 Undang-Undang ini dan mengakhiri tugasnya sampai usia 70 (tujuh puluh) tahun selama keseluruhan masa tugasnya tidak melebihi 15 (Iima belas) tahun”; 3. Menyatakan materi muatan Pasal 87 huruf a dalam Pasal I angka 15 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Lembaran Negara Nomor 216 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 6554, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Hakim Konstitusi yang sedang menjabat Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi mengakhiri jabatannya sebagai Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi tersebut apabila Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi telah diangkat berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang ini”; 4. Memerintahkan pemuatan putusan Mahkamah Konstitusi ini dalam Berita Negara Republik Indonesia; Atau, jika Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk mendukung dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi; 2. Bukti P-2 : Fotokopi KTP atas nama Ir. Priyanto, S.H.; 3. Bukti P-3 : Fotokopi KTA PERADI atas nama Priyanto; 4. Bukti P-4 : Fotokopi NPWP atas nama Ir. Priyanto, S.H.; 5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Keterangan Lulus Program Pascasarjana Doktor Ilmu Hukum Nomor 146/PPS/DIH/USAKTI/VIII/2020 tanggal 12 Agustus 2020 atas nama Priyanto; 35 6. Bukti P-6 : Fotokopi Pasal 28D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Selain itu Pemohon mengajukan seorang ahli bernama Prof. Dr. I Gde Pantja Astawa, S.H., M.H., yang telah disumpah dan didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 15 September 2021, dengan keterangan pada pokoknya sebagai berikut: Pendapat yang akan saya sampaikan sama sekali tidak berkaitan dengan kepentingan pribadi Yang Mulia yang (tengah) memangku jabatan sebagai Hakim, namun lebih mempersoalkan secara objektif jabatan hakim yang ada pada MK sebagai institusi kenegaraan. Jadi lebih pada persoalan konstitusionalitas jabatan Hakim MK, terutama berkenaan dengan mekanisme pengisian atau seleksi jabatan hakim dan lamanya seseorang menjadi hakim (masa jabatan hakim). Salah satu alasan mengapa seleksi hakim menjadi persoalan mendasar, karena seleksi akan mempengaruhi, bahkan menghasilkan tipe-tipe orang yang bertugas sebagai hakim, termasuk pilihan-pilihan yang dibuat oleh mereka sebagai hakim. Keseluruhan ketentuan mengenai syarat, mekanisme pengisian jabatan dan masa jabatan hakim, dimaksudkan demi terwujudnya kekuasaan kehakiman yang merdeka serta kebebasan hakim di dalam menjalankan fungsi judisialnya, yaitu mengadili dan memutus suatu perkara yang dihadapkan kepadanya secara imparsial, mandiri, objektif, adil, rasional, dan profesional. Demikian pentingnya jabatan dalam ranah kekuasaan kehakiman, maka terlebih dahulu perlu kita pahami bersama tentang jabatan itu sendiri Dalam perspektif hukum publik, negara adalah organisasi jabatan. Sejalan dengan itu, Logemann dalam Over de Theorie van een Stellig Staatsrecht menyatakan bahwa (terjemahan dalam bahasa Indonesia): “Dalam bentuk kenyataan sosial, Negara adalah organisasi yang berkenaan dengan berbagai fungsi. Yang dimaksud dengan fungsi adalah lingkungan kerja yang terperinci dalam hubungannya secara keseluruhan. Fungsi-fungsi ini dinamakan jabatan. Negara adalah organisasi jabatan (De staat is ambtenorganisatie)”. Jabatan adalah suatu lembaga dengan lingkup pekerjaan sendiri yang dibentuk untuk waktu lama dan kepadanya diberikan tugas dan wewenang. Dalam konteks Negara, jabatan adalah lingkungan pekerjaan tetap yang berisi fungsi – fungsi tertentu yang secara keseluruhan mencerminkan tujuan dan tata kerja suatu organisasi. Negara berisi berbagai jabatan atau lingkungan kerja tetap dengan 36 berbagai fungsi untuk mencapai tujuan negara. Dengan kata lain, jabatan adalah suatu lingkungan pekerjaan tetap (kring van vaste werkzaamheden) yang diadakan dan dilakukan guna kepentingan negara. Jabatan itu bersifat tetap, sementara pemegang jabatan (ambtdrager) dapat berganti-ganti. Dalam hubungan ini, F.C.M.A. Michiel dalam Hoofdzaken van het Bestuurrecht, menyatakan: “Jabatan itu tetap (het ambt blijft), para pejabat berganti-ganti (de ambtdragers wisselen) sebagai akibat pemilihan atau pengangkatan (als gevolg van verkiezingen)”. Dari uraian di atas tampak jelas adanya korelasi antara Jabatan (ambt) dan Pejabat (Ambtdrager). Jabatan tanpa pejabat akan senantiasa bersifat abstrak, dan oleh karenanya membutuhkan kehadiran pejabat untuk mengkonkretkan jabatan tersebut. Mengikuti konstruksi seperti itu, maka pengisian jabatan menjadi suatu keharusan. Pengisian jabatan, secara umum dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara: Pertama, apakah pengisian jabatan memerlukan atau tidak memerlukan partisipasi atau dukungan rakyat (publik); dan Kedua, apakah pengisian jabatan harus dilakukan secara kolegial atau oleh perseorangan tertentu. Perbedaan cara pengisian jabatan itu penting, bukan hanya berkaitan dengan tata cara/prosedur atau mekanismenya, namun berkenaan pula dengan pertanggungjawaban dan pengawasan serta kendali terhadap pemangku jabatan, termasuk kebutuhan akan pembatasan masa jabatan. Sehubungan dengan itu, ada beberapa prinsip yang yang harus diperhatikan dalam rekruitmen atau pengisian jabatan hakim, yaitu: (1) Adalah penting meminimalkan pengaruh politik dalam proses pemilihan dan sejauh mungkin dihindari diskresi individual pejabat yang berwenang dalam proses pemilihan tersebut; dan (2) Seluruh proses pemilihan diupayakan agar lebih terbuka untuk menjamin tidak terjadi bias politik ataupun preferensi atas calon tertentu. Dalam pada itu, seluruh bentuk rekruitmen hakim memiliki elemen- elemen tertentu yang sama yang dijumpai hampir di seluruh negara. Berbeda dengan rekrutmen untuk jabatan-jabatan negara atau pemerintahan lainnya yang secara nyata memperlihatkan karakter politik, maka prinsip fundamental kekuasaan kehakiman yang independen memainkan peran yang sangat penting dalam proses pengisian jabatan tersebut. Selain itu, pada umumnya, para calon menyadari 37 adanya standar yang tinggi, baik standar kualifikasi maupun standar moral, yang akan diberlakukan untuk mereka. Negara manapun di dunia ini menghendaki memiliki hakim yang bermoral dan berintegritas tinggi, memiliki pengetahuan yang memadai, jujur, imparsial, dan independen saat memeriksa dan memutus perkara. Untuk itu, dibentuk aturan – atuarn yang mengatur persyaratan menjadi hakim. Dalam konteks pengisian jabatan kekuasaan kehakiman, secara teoritik sangat dipengaruhi oleh sistem hukum yang dianut oleh negara yang bersangkutan. Meskipun demikian, praktik menunjukkan adanya perkembangan pengisian jabatan yang tidak lagi seutuhnya tunduk pada sistem hukum. Secara umum, dikenal 2 (dua) sistem hukum yang dominan di dunia ini, yaitu Sistem Hukum Anglo Saxon dan Sistem Hukum Eropa Kontinental. Kedua sistem hukum ini meletakkan fungsi hakim secara berbeda, yang pada gilirannya mempengaruhi proses seleksi yang dilakukan terhadap mereka yang mencalonkan diri sebagai hakim. John Henry Merryman dalam “The Civil Law Tradition” (1985: 34) mengatakan bahwa dalam Sistem Hukum Anglo Saxon, hakim dipandang sebagai ‘a culture hero’, bahkan acapkali dikatakan sebagai figur seorang ayah. Tradisi hukum di Anglo Saxon dibangun dan dikembangkan dari tangan hakim. Oleh karena itu, di negara-negara yang menganut tradisi ini, hakim menjadi figur yang lebih dikenal dibandingkan dengan pembuat undang-undang (legislator). Sejumlah nama hakim yang terkenal, misalnya: Sir Edward Coke, John Marshall, Oliver Wendell Holmes, dan Benjamin N. Cardozo. Mengingat peran penting hakim dalam Sistem Hukum Anglo Saxon, maka pengisian jabatan hakim menjadi sangat terpengaruh oleh peran tersebut. Hakim dalam sistem ini bukanlah jabatan yang dibangun berdasarkan karier, melainkan diisi oleh orang-orang yang sudah berpengalaman menjadi pengacara di berbagai institusi, baik swasta maupun pemerintah. Mereka dipilih ataupun diangkat menjadi hakim karena berbagai alasan, seperti sukses dalam kariernya sebagai pengacara, reputasi di antara para kolega pengacara, ataupun karena pengaruh politik. Pengisian jabatan hakimnya pun dilakukan melalui beragam mekanisme. Di Amerika Serikat, misalnya, melibatkan Senat melalui Judiciary Committee yang biasanya dilengkapi oleh surat yang berfungsi sebagai endorsement dari Jaksa Agung dan nominasi dari Presiden. Karena sudah berkarier sebelumnya, maka umumnya mereka menjadi hakim pada saat usia yang sudah tidak muda lagi. Oleh karenanya, 38 saat mereka dipilih atau diangkat menjadi hakim, pengangkatan tersebut dipandang sebagai pengakuan yang pada gilirannya akan menimbulkan rasa hormat dan prestige. Sebaliknya, hakim-hakim pada Sistem Hukum Eropa Kontinental mempunyai peran yang sangat berbeda dengan para kolega mereka di Anglo Saxon. Salah satu perbedaan mendasar adalah umumnya para hakim di Negara- Negara Eropa Kontinental adalah jabatan karier yang dibangun dari level paling bawah, yaitu pada pengadilan-pengadilan tingkat pertama. Oleh karena itu, tidak mengherankan image hakim di Negara-Negara Eropa Kontinental adalah sebagai pegawai negeri yang melaksanakan fungsi penting tetapi tidak menunjukkan kreatifitas yang berarti (dalam kalimat Henry Marryman: ’a civil servant who performs important but essentially uncreative functions’). Hal ini antara lain dikarenakan pelatihan-pelatihan bagi para hakim lebih menekankan pada kemampuan teknik- teknik interpretasi atau penafsiran dari pada isu-isu yang seringkali terdapat dalam perkara-perkara pengujian konstitusional. Padahal, -sebagaimana yang dikatakan oleh Mauro Cappelletti- ajudikasi atau pemeriksaan perkara-perkara ketatanegaraan atau konstitusional seringkali membutuhkan ‘higher sense of discretion than the task of interpreting ordinary statues’. Namun, pelatihan-pelatihan yang diikuti oleh para hakim Eropa Kontinental tidak dapat menopang kemampuan melakukan penafsiran konstitusi (constitutional interpretation). Dari seluruh uraian di atas dapat dikatakan bahwa pada dasarnya persyaratan, serta prosedur dan mekanisme pengisian jabatan hakim (termasuk Hakim Konstitusi) bertujuan untuk menghasilkan hakim yang baik. Dalam hal ini, Aharon Barok dalam ‘The Judge in Democracy’ (2006:307) menjelaskan sejumlah kriteria mengenai hakim yang baik (a good judge). Keseluruhan kriteria tersebut sesungguhnya dalam rangka pencapaian fungsi utama hakim, yaitu memeriksa dan memutus perkara. Untuk mencapainya, hakim harus menggunakan hukum yang tepat bagi perkara yang dihadapkan kepadanya, baik melalui penerapan peraturan perundang-undangan maupun melalui pembentukan hukum baru. Dalam membentuk hukum baru, hakim harus memperhatikan 2 (dua) tujuan sentral, yaitu: Pertama, hakim harus dapat menjembatani ‘gap’ antara realitas sosial dan hukum, dalam arti hakim harus dapat mengadaptasi hukum untuk memenuhi kebutuhan perubahan kehidupan masyarakat; 39 Kedua, hakim harus melindungi konstitusi dan nilai-nilai yang terkandung dalam konstitusi tersebut. Untuk mencapai dua tujuan utama tersebut, seorang hakim haruslah bertindak objektif, memperhatikan dan memelihara kepercayaan masyarakat, dan menggunakan beragam sarana, meliputi penggunaan interpretasi, penerapan teori ‘weighing and balancing’ serta menerapkan metode perbandingan hukum. Secara tegas, Barok menyatakan bahwa adalah penting menggunakan sarana-sarana yang legitimate untuk mencapai hal yang diinginkan. Relevan dengan dasar-dasar pemikiran di atas adalah pengujian konstitutionalitas atas materi muatan ketentuan Pasal 87 huruf a dan huruf b dalam Pasal 1 angka 15 UU No. 7/2020, -yang oleh Pemohon- dipandang bertentangan secara konstitusional dengan Pasal 28 D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945. Ketentuan Pasal 87 huruf a berkaitan dengan ketentuan Pasal 4 ayat (3) dan ayat (3a) UU No. 7/2020, sedangkan ketentuan Pasal 87 huruf b berkaitan dengan ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf d Jo. Pasal 23 ayat (1) huruf c UU No. 7/2020. Ketentuan Pasal 4 ayat (3) dan ayat (3a) UU No. 7/2020 selengkapnya berbunyi: “(3) Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh anggota hakim konstitusi untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi; (3a) Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi yang terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Ketentuan a quo mengatur tentang jabatan (Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi). Jabatan tersebut dipilih dari dan oleh anggota hakim konstitusi untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Hal ini sesuai atau sejalan dengan konsep Jabatan dan sistem pengisian jabatan. Konsep Jabatan menegaskan bahwa Jabatan (ambt) bersifat tetap, sedangkan pemangku jabatan (ambtdrager) silih berganti sebagai akibat dari dipilihnya pemangku jabatan tersebut, sedangkan konsep sistem pengisian jabatan berkenaan dengan pertanggungjawaban dan pengawasan serta kendali terhadap pemangku jabatan, termasuk kebutuhan akan pembatasan masa jabatan. Dengan demikian, dilihat dari konsep jabatan dan sistem pengisian jabatan, ketentuan a quo tidak ada masalah secara hukum, paling tidak secara konseptual. 40 Sementara itu ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf d Jo. Pasal 23 ayat (1) huruf c UU No. 7/2020 berbunyi: ▪ Pasal 15 ayat (2) huruf d: “Untuk dapat diangkat menjadi hakim konstitusi, selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seorang calon hakim konstitusi harus memenuhi syarat: d. berusia paling rendah 55 (lima puluh lima) tahun”. ▪ Pasal 23 ayat (1) huruf c: “Hakim Konstitusi diberhentikan dengan hormat dengan alasan: c. telah berusia 70 (tujuh puluh) tahun”. Kedua ketentuan a quo yang mengatur tentang persyaratan batas minimal usia untuk dapat diangkat sebagai hakim konstitusi dan batas usia pensiun sebagai hakim konstitusi, secara hukum juga tidak ada masalah. Artinya, adalah wajar dan sah-sah saja adanya perubahan terhadap persyaratan batas minimal usia untuk dapat diangkat sebagai hakim konstitusi dan batas usia pensiun hakim konstitusi, sebagaimana alasan yang melatarbelakangi adanya perubahan tersebut tertuang dan dapat dibaca pada konsideran Menimbang huruf c dan Penjelasan Umum UU No. 7/2020. Masalah (hukum) nya justru tampak atau timbul bila beberapa ketentuan a quo diletakkan dalam kaitannya dengan ketentuan Pasal 87 UU No. 7/2020 yang selengkapnya berbunyi: “Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku: a. Hakim konstitusi yang saat ini menjabat sebagai Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi menjabat tetap sebagai Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi sampai dengan masa jabatannya berakhir berdasarkan ketentuan undang-undang ini; b. Hakim konstitusi yang sedang menjabat pada saat undang-undang ini diundangkan dianggap memenuhi syarat menurut undang-undang ini dan mengakhiri masa tugasnya sampai usia 70 (tujuh puluh) tahun selama keseluruhan masa tugasnya tidak melebihi 15 (lima belas) tahun.” Dilihat dari perspektif Ilmu Perundang-undangan, ketentuan Pasal 87 UU No.7/2020 menimbulkan masalah hukum sebagai berikut: Pertama, ketentuan Pasal 87 tidak konsisten dengan ketentuan Pasal 4 ayat (3) dan ayat (3a) Jo. Pasal 15 ayat (2) huruf d dan Pasal 23 ayat (1) huruf c kalau mendasarkan diri pada prinsip bahwa hukum itu adalah sebuah sistem, maka undang-undang sebagai hukum tertulis adalah juga sebuah sistem. Artinya, ada kesatuan norma atas objek yang diatur dalam undang-undang tersebut. Semua norma pasal-pasal yang ada dalam satu undang-undang saling 41 berkorelasi/berhubungan dan tidak saling menegasi satu dengan yang lain, sehingga menunjukkan konsistensinya sebagai satu kesatuan norma. Dalam hal ini, Pasal 4 ayat (3) dengan jelas dan tegas menentukan bahwa “Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh anggota hakim konstitusi untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi”. Hal terpenting dan mendasar dari rumusan norma Pasal 4 ayat (3) di atas, adalah terletak pada frasa “dipilih” dan frasa “tanggal pengangkatan” sehingga daripadanya dapat disimpulkan bahwa jabatan sebagai Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi yang dipilih dari dan oleh anggota hakim konstitusi, dimulai dari tanggal pengangkatannya. Oleh karena masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pengangkatannya, maka pengakhirannya pun harus dihitung sejak atau pada saat diangkatnya Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi yang baru. Atas dasar itu, seharusnya Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi yang sedang menjabat saat ini mengakhiri masa jabatannya sebagai Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi sampai diangkatnya Ketua dan Wakil Mahkamah Konstitusi yang baru (terlepas dari terpilihnya kembali atau tidak terpilihnya pemangku jabatan yang sama sebagai Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi yang baru). Inilah ratio legis dan logika hukum yang terkandung dalam ketentuan Pasal 4 ayat (3). Namun dalam konteks Pasal 87 huruf a, rumusan norma yang terkandung di dalamnya menentukan lain, yaitu: “Hakim konstitusi yang saat ini menjabat sebagai Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi tetap menjabat sampai dengan masa jabatannya berakhir berdasarkan ketentuan undang-undang ini”. Rumusan norma Pasal 87 huruf a di atas, selain menunjukkan inkonsistensinya dengan ketentuan Pasal 4 ayat (3), juga ambiguous (tidak jelas arti, maksud, dan tujuannya) dan interpretative (rumusannya dapat ditafsirkan dalam berbagai arti), khususnya frasa “tetap menjabat” dan frasa “berdasarkan ketentuan undang-undang ini”. Kedua, akan halnya Pasal 87 huruf b UU No. 7/2020, ketentuan a quo merupakan aturan atau ketentuan peralihan yang bersifat temporer atau sementara waktu (transitory law). Secara substansial, ketentuan peralihan mengandung muatan Politik Hukum, yaitu untuk mencegah terjadinya kekosongan hukum, dan 42 “politik seleksi”. Mencegah kekosongan hukum dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum dan ketertiban hukum, sedangkan “politik seleksi” dimaksudkan untuk menyesuaikan penerapan hukum lama dengan dasar-dasar, suasana, dan tuntutan baru. Ketentuan peralihan timbul sebagai cara mempertemukan antara asas mengenai akibat kehadiran peraturan baru dengan keadaan sebelum peraturan baru itu berlaku. Pada asasnya, pada saat peraturan baru berlaku, maka semua peraturan lama beserta akibat-akibatnya menjadi tidak berlaku. Kalau asas ini diterapkan tanpa mempertimbangkan keadaan yang sudah berlaku, maka dapat timbul kekacauan hukum, ketidakpastian hukum, dan kesewenang-wenangan hukum. Karena itu, untuk menampung akibat berlakunya peraturan baru terhadap peraturan lama atau pelaksanaan peraturan lama, maka diadakanlah ketentuan peralihan. Dengan demikian, ketentuan peralihan berfungsi: a. Menghindari kemungkinan terjadinya kekosongan hukum atau kekosongan peraturan perundang-undangan (rechtsvacuum); b. Menjamin kepastian hukum (rechtszekerheid); dan c. Perlindungan hukum (rechtsbescherming) bagi rakyat atau kelompok tertentu ataupun orang tertentu. Jadi, pada dasarnya, ketentuan peralihan merupakan “penyimpangan” terhadap peraturan baru itu sendiri sebagai suatu penyimpangan yang tidak dapat dihindari (necessary evil) dalam rangka mencapai tujuan hukum secara keseluruhan (ketertiban, kepastian, keadilan, dan kemanfaatan). Penyimpangan itu bersifat sementara. Karena itu dalam rumusan ketentuan peralihan harus memuat keadaan atau syarat-syarat yang akan mengakhiri masa peralihan tersebut. Dalam konteks ketentuan Pasal 87 huruf b, penyimpangan terhadap persyaratan baru yang diatur dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d (mengenai syarat usia minimal 55 (lima puluh lima) tahun untuk dapat diangkat sebagai hakim konstitusi) hanya dapat dilakukan sementara guna dilakukan penyesuaian dengan dasar, suasana, dan tuntutan baru, bukan ditegaskan atau dianggap sebagai dipenuhi oleh hakim konstitusi yang tidak memenuhi syarat; Ketiga, berkenaan dengan penggunaan sarana legitimate sebagaimana yang dikemukakan oleh Aharon Barok pada uraian dasar pemikiran di atas. Sarana legitimate dimaksud berupa penafsiran. Dalam konteks ketentuan Pasal 87 huruf a dan huruf b, penafsiran yang relevan digunakan adalah Penafsiran Sistematik 43 (sistematische interpretatie). Penafsiran a quo digunakan untuk mengungkap dan membuktikan ada/tidaknya jaminan perlakuan yang sama di depan hukum dalam ketentuan Pasal 87 huruf a dan huruf b. Dengan mengutip pendapat Maruarar Siahaan (sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XIV/2016, halaman 64), yang antara lain mengatakan bahwa “perlakuan yang sama di depan hukum dapat dikatakan sebagai persamaan di depan hukum. Konsep persamaan di depan hukum tersebut secara umum sebagai perlakuan, penerapan, dan perberlakuan aturan hukum yang sama bagi setiap orang yang sama secara adil dan jujur tanpa memberikan keuntungan yang tidak seharusnya bagi satu pihak dan menyebabkan kerugian secara tidak adil bagi pihak lain berdasarkan aturan yang rasional dan objektif. Dengan begitu, dapat ditarik kesimpulan bahwa perlakuan yang diberikan pada satu pihak tidak boleh mendiskriminasikan orang lain. Jikalau mereka dalam keadaan dan kedudukan yang sama, harus diperlakukan secara sama dan tidak diperkenankan melakukan pembedaan yang menyebabkan timbulnya ketidakadilan. Jikalau hak tertentu ditentukan dalam aturan hukum sebagai sesuatu yang dimiliki satu pihak, maka jikalau keadaan dan kedudukan yang sama dimiliki orang lain, maka hak yang sama demikian juga harus diberikan padanya secara adil” Penafsiran sistematik bertolak dari prinsip, bahwa hukum adalah sebuah sistem. Untuk menemukan arti atau pengertian suatu norma atau istilah, dilakukan dengan cara menghubungkan suatu ketentuan dengan ketentuan lain, baik dalam peraturan perundang-undangan yang sama maupun dengan peraturan perundang- undangan atau kaidah hukum lain. 1. Dalam peraturan perundang-undangan yang sama, UU Mahkamah Konstitusi (UU MK) mempunyai hubungan sistematik dengan UU Mahkamah Agung (UU MA). Kedua undang-undang tersebut yang sama-sama berada di ranah kekuasaan kehakiman (vide Pasal 24 ayat 2 UUD 1945), merupakan undang- undang organik untuk melaksanakan perintah UUD 1945 (vide Pasal 24A ayat 5 dan Pasal 24C ayat 6). Hubungan sistematik kedua undang-undang a quo tampak dalam hal yang berkenaan dengan jabatan ketua dan wakil ketua pada masing-masing lembaga negara tersebut. Dalam ketentuan Pasal 24A ayat (4) UUD 1945 disebutkan bahwa: “Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh Hakim Agung”, sedangkan ketentuan Pasal 24C ayat (4) menyebutkan: “Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan 44 oleh Hakim Konstitusi”. Jadi, pucuk pimpinan kedua lembaga negara tersebut sama-sama dipilih. Demikian pula halnya dengan masa jabatan pucuk pimpinan kedua lembaga negara itu, sama-sama memangku jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Batas usia pensiun Hakim Konstitusi dan Hakim Agung pun, sama-sama 70 (tujuh puluh) tahun. Semua persamaan yang berkenaan dengan masa jabatan dan periodesasi jabatan pucuk pimpinan kedua lembaga negara serta batas usia pensiun hakim pada kedua lembaga negara yang bersangkutan, diatur masing-masing dalam UU MK dan UU MA. Dengan demikian, perlakuan yang sama di depan hukum memperoleh justifikasinya secara konstitusional dalam UUD 1945 serta dalam UU MK dan UU MA. Namun perlakuan yang tidak mempersamakan kedudukan orang atau pejabat di depan hukum dan pemerintahan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 serta bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang adil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, tampak nyata dalam ketentuan Peralihan Pasal 87 huruf a, sedangkan dalam UU MA tidak ada ketentuan peralihan seperti halnya ketentuan peralihan Pasal 87 huruf a dalam UU MK; 2. Dalam peraturan perundang-undangan yang tidak sama, UU MK mempunyai hubungan sistematik dengan UU No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK). Terutama yang berkaitan dengan batas usia minimal untuk dapat diangkat menduduki suatu jabatan. Dalam ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf d UU No. 7/2020 batas usia minimal untuk dapat diangkat menjadi hakim konstitusi adalah 55 (lima puluh lima) tahun, sedangkan dalam ketentuan Pasal 29 huruf e UU KPK menentukan batas usia minimal untuk diangkat sebagai pimpinan KPK adalah 50 (lima puluh) tahun. Ketika salah satu calon Pimpinan KPK mengikuti seleksi berdasarkan batas usia minimal menurut UU No. 30 / 2002 (sebelum direvisi dengan UU No. 19/2019), dan dinyatakan lulus, maka yang bersangkutan harus menunggu beberapa saat untuk bisa dilantik/diambil sumpahnya karena ada perubahan batas usia minimal dalam UU yang baru, yaitu UU No. 19 / 2019. Itu artinya yang bersangkutan tidak serta merta dianggap memenuhi syarat batas usia minimal berdasarkan UU No. 19 / 2019. 45 [2.3] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar keterangan lisan Dewan Perwakilan Rakyat pada persidangan tanggal 9 Agustus 2021, serta membaca keterangan tertulis dari Dewan Perwakilan Rakyat bertanggal 9 Agustus 2021 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada 27 Agustus 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut: I. Ketentuan UU a quo yang Dimohonkan Pengujian Terhadap UUD NRI Tahun 1945 A. Dalam Pengujian UU a quo Secara Formil 1. Pada intinya Pemohon Perkara 90 berpendapat UU MK Perubahan Ketiga sejak perencanaan, penyusunan, dan pembahasan telah melanggar dan bertentangan dengan ketentuan terkait tata cara pembentukan undang-undang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (selanjutnya disebut UU 12/2011) dengan alasan: a. Naskah akademik UU MK Perubahan Ketiga hanya berisi 4 bab sehingga tidak sesuai dengan ketentuan dan Lampiran I UU 12/2011 sehingga tahap penyusunan dapat dinyatakan sebagai pelanggaran prosedur dalam Pasal 44 UU 12/2011 dan dapat dinyatakan cacat formil; b. Adanya pelanggaran asas keterbukaan pada tahapan perencanaan, penyusunan dan pembahasan, dan pembentukan UU MK Perubahan Ketiga melanggar tahapan pembentukan undang-undang yang berupa tidak terdaftarnya perubahan UU MK Perubahan Ketiga dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2020; c. Tahap pembahasan berupa pembahasan dan pengesahan revisi undang-undang yang sangat cepat sehingga prosedur-prosedur pembentukan undang-undang diabaikan dan semua upaya pembahasan yang selama ini dilakukan hanyalah upaya untuk penyelundupan pasal dengan cara yang ilegal (vide Perbaikan Permohonan Perkara 90 hlm. 25-31); dan d. Naskah akademik sulit untuk diakses. 46 2. Dalam pengujian formil Para Pemohon Perkara 100 mendalilkan: Bahwa adanya pelanggaran konstitusional atas pembentukan UU MK Perubahan Ketiga yang berupa: a. Pembentuk undang-undang melakukan penyelundupan hukum dengan dalih menindaklanjuti putusan MK; b. Revisi UU MK tidak memenuhi syarat carry over; c. Pembentuk undang-undang melanggar asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik; d. Revisi UU MK tidak dapat dipertanggungjawabkan secara akademik dan naskah akademik hanya formalitas belaka; e. Proses pembahasan dilakukan secara tertutup, tidak melibatkan publik, tergesa-gesa, dan tidak memperlihatkan sense of crisis pandemi Covid-19; dan f. Revisi UU MK berdasar hukum undang-undang yang invalid (vide Perbaikan Permohonan Perkara 100 hlm. 5). B. Dalam Pengujian UU a quo Secara Materiil 1. Pemohon Perkara 90 mengajukan pengujian Pasal 15 ayat (2) huruf d, Pasal 22, Pasal 23 ayat (1) huruf d, Pasal 26 ayat (1) huruf b, dan Pasal 87 huruf b UU MK terhadap Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 24C ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 (vide Perbaikan Permohonan hlm. 4). 2. Pemohon Perkara 96 mengajukan pengujian Pasal 87 huruf a dan huruf b UU MK terhadap Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 (vide Perbaikan Permohonan hlm. 5). 3. Para Pemohon Perkara 100 mengajukan pengujian Pasal 15 ayat (2) huruf d dan huruf h, Pasal 18 ayat (1), Penjelasan Pasal 19, Pasal 20 ayat (1) dan (2), Pasal 23 ayat (1) huruf c, Pasal 59 ayat (2) dan Pasal 87 UU MK (hlm. 5) terhadap Pasal 1 ayat (2) dan (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1) dan (3), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan (3), Pasal 28E ayat (3), dan Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945 (vide Perbaikan Permohonan hlm. 12-13). 47 Adapun isi ketentuan dalam UU MK dan UU MK Perubahan Ketiga yang diajukan pengujian tersebut berketentuan sebagai berikut: ▪ Pasal 15 ayat (2) huruf d dan huruf h UU MK Perubahan Ketiga (1) …. (2) Untuk dapat diangkat menjadi hakim konstitusi, selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seorang calon hakim konstitusi harus memenuhi syarat: a. … b. … c. … d. berusia paling rendah 55 (lima puluh lima) tahun; e. … f. … g. … h. mempunyai pengalaman kerja di bidang hukum paling sedikit 15 (lima belas) tahun dan/atau untuk calon hakim yang berasal dari lingkungan Mahkamah Agung, sedang menjabat sebagai hakim tinggi atau sebagai hakim agung. ▪ Pasal 18 ayat (1) UU MK Hakim konstitusi diajukan masing-masing 3 (tiga) orang oleh Mahkamah Agung, 3 (tiga) orang oleh DPR, dan 3 (tiga) orang oleh Presiden, untuk ditetapkan dengan Keputusan Presiden. ▪ Penjelasan Pasal 19 UU MK Berdasarkan ketentuan ini, calon hakim konstitusi dipublikasikan di media massa baik cetak maupun elektronik, sehingga masyarakat mempunyai kesempatan untuk ikut memberi masukan atas calon hakim yang bersangkutan. ▪ Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) UU MK Perubahan Ketiga (1) Ketentuan mengenai tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi diatur oleh masing-masing lembaga yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1). (2) Proses pemilihan hakim konstitusi dari ketiga unsur lembaga negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses seleksi yang objektif, akuntabel, transparan, dan terbuka oleh masing-masing lembaga negara. ▪ Pasal 22 UU MK Perubahan Ketiga Dihapus. ▪ Pasal 23 ayat (1) huruf c dan huruf d UU MK Perubahan Ketiga Hakim konstitusi diberhentikan dengan hormat dengan alasan: a. …; b. …; c. telah berusia 70 (tujuh puluh) tahun; 48 d. dihapus; atau e. … ▪ Pasal 26 ayat (1) huruf b UU MK Perubahan Ketiga Mahkamah Konstitusi memberitahukan kepada lembaga yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) mengenai hakim konstitusi yang akan diberhentikan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sebelum: a. …; atau b. dihapus. ▪ Pasal 59 ayat (2) UU MK Perubahan Ketiga (1) … (2) Dihapus ▪ Pasal 87 UU MK Perubahan Ketiga Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku: a. Hakim konstitusi yang saat ini menjabat sebagai Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi tetap menjabat sebagai Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi sampai dengan masa jabatannya berakhir berdasarkan ketentuan undang-undang ini; b. Hakim konstitusi yang sedang menjabat pada saat Undang- Undang ini diundangkan dianggap memenuhi syarat menurut Undang-Undang ini dan mengakhiri masa tugasnya sampai usia 70 (tujuh puluh) tahun selama keseluruhan masa tugasnya tidak melebihi 15 (lima belas) tahun. Bahwa ketentuan UUD NRI Tahun 1945 yang dijadikan batu uji dalam pengujian UU a quo adalah: ▪ Pasal 1 ayat (2) dan (3) UUD NRI Tahun 1945 (1) ... (2) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. (3) Negara Indonesia adalah negara hukum. ▪ Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. ▪ Pasal 24C ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden. 49 ▪ Pasal 27 ayat (1) dan (3) UUD NRI Tahun 1945 (1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. (2) ... (3) Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. ▪ Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945: Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya. ▪ Pasal 28D ayat (1) dan (3) UUD NRI Tahun 1945 (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. (2) ... (3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. ▪ Pasal 28E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. ▪ Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945 Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Bahwa kerugian konstitusional yang didalilkan Para Pemohon dalam permohonannya pada intinya adalah sebagai berikut: ▪ Dalam Perkara 96 Bahwa Pemohon Perkara 96 mendalilkan Pasal 87 huruf a UU MK Perubahan Ketiga mengandung ketidakpastian hukum yang adil, yaitu tidak merujuk secara khusus pada Pasal 4 ayat (3) UU MK padahal Pasal 4 ayat (3) UU MK telah menentukan secara jelas dan pasti jabatan sebagai ketua atau wakil ketua MK dipilih dari dan oleh anggota hakim MK serta berlaku untuk lima tahun terhitung sejak pengangkatan. Kemudian dengan menyatakan ketua hakim MK atau wakil ketua hakim MK yang saat ini menjabat sampai dengan masa jabatannya berakhir maka ketentuan Pasal 87 huruf a nyata-nyata 50 bertentangan dengan Pasal 4 ayat (3) UU MK sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum sebab adanya frasa “tetap menjabat” dalam Pasal 87 huruf a UU MK seolah-olah membuat Ketua atau wakil ketua MK yang dipilih dan diangkat berdasarkan Pasal 4 ayat (3) UU MK yang menentukan masa jabatan selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dianggap tetap menjabat untuk masa jabatan 5 (lima). Selain itu terhadap pengertian “sampai dengan masa jabatannya berakhir”, dapat juga ditafsirkan kata “jabatan sebagai Hakim MK atau Jabatan sebagai Ketua atau Wakil Ketua MK” jadi dapat muncul penafsiran bahwa “Hakim MK yang menjabat sebagai Ketua atau Wakil Ketua MK dapat menjawab sebagai Ketua atau Wakil Ketua MK sampai dengan masa jabatannya sebagai Hakim MK berakhir, yaitu sampai dengan pensiun” (vide Perbaikan Permohonan hal 11 angka 30). Sedangkan Pasal 87 huruf b UU MK Perubahan Ketiga dianggap menghalangi hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon Perkara 96 untuk dapat menjadi Ketua atau Wakil Ketua MK. Bahwa dalam permohonannya, Para Pemohon menyampaikan petitum sebagai berikut: ▪ Dalam Perkara 96 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan materi muatan Pasal 87 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Lembaran Negara Nomor 216 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 6554, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Hakim Konstitusi yang sedang menjabat harus telah berusia 55 (lima puluh lima) tahun”, sehingga Pasal 87 huruf b selengkapnya berbunyi: “Hakim Konstitusi yang sedang menjabat pada saat Undang-Undang ini diundangkan meneruskan jabatannya apabila telah memenuhi ketentuan Pasal 15 Undang- Undang ini dan mengakhiri tugasnya sampai usia 70 (tujuh puluh) tahun selama keseluruhan masa tugasnya tidak melebihi 15 (lima belas) tahun; 51 3. Menyatakan materi muatan Pasal 87 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Lembaran Negara Nomor 216 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 6554, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Hakim Konstitusi yang sedang menjabat Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi mengakhiri jabatannya sebagai Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi tersebut apabila Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi telah diangkat berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang ini”; 4. Memerintahkan pemuatan putusan Mahkamah Konstitusi ini dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Atau, jika Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). II. Keterangan DPR A. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon 1. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon dalam Pengujian Secara Formil dan Secara Materiil Bahwa merujuk pada pertimbangan hukum MK dalam Putusan Perkara Nomor 62/PUU-XVII/2019 yang diucapkan pada sidang 4 Mei 2021, mengenai parameter kedudukan hukum (legal standing) Pemohon dalam pengujian secara formil, MK menyatakan: “Menimbang bahwa Mahkamah dalam Putusan Nomor 27/PUU- VII/2009, bertanggal 16 Juni 2010, Paragraf [3.9] mempertimbangkan sebagai berikut: “… bahwa untuk membatasi agar supaya tidak setiap anggota masyarakat secara serta merta dapat melakukan permohonan uji formil di satu pihak serta tidak diterapkannya persyaratan legal standing untuk pengujian materiil di pihak lain, perlu untuk ditetapkan syarat legal standing dalam pengujian formil Undang-Undang, yaitu bahwa Pemohon mempunyai hubungan pertautan yang langsung dengan Undang-Undang yang dimohonkan. Adapun syarat adanya hubungan pertautan yang langsung dalam pengujian formil tidaklah sampai sekuat dengan syarat adanya kepentingan dalam pengujian materiil sebagaimana telah diterapkan oleh Mahkamah sampai saat ini, karena akan menyebabkan sama sekali tertutup kemungkinannya bagi 52 anggota masyarakat atau subjek hukum yang disebut dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK untuk mengajukan pengujian secara formil …” Oleh karena itu, perlu dibuktikan lebih lanjut hubungan pertautan yang langsung antara Para Pemohon dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian secara formil. Selain itu, dalam pengujian secara materiil, perlu dibuktikan apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK serta Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005, Putusan MK Nomor 62/PUU-XVII/2019, dan Putusan MK Nomor 011/PUU-V/2007 mengenai parameter kerugian konstitusional dalam pengujian suatu undang-undang secara materiil. Dalam hal ini, DPR menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua/Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam pengujian UU a quo secara formil maupun secara materiil. B. Pandangan Umum DPR 1. Bahwa kemerdekaan kekuasaan kehakiman merupakan salah satu pilar utama bagi terselenggaranya negara hukum, sebagaimana yang diamanatkan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Pengaturan mengenai jaminan kemerdekaan kekuasaan kehakiman di Indonesia khususnya dalam konteks MK sebagai the soul interpreter and the guardian of the constitution mutlak perlu dilakukan/diperlukan agar peran MK sebagai penafsir tunggal dan penjaga konstitusi dapat lebih optimal. 2. Bahwa MK adalah lembaga tinggi negara yang dalam sistem ketatanegaraan Indonesia merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama dengan Mahkamah Agung. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh 53 sebuah MK. Dengan demikian, MK merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka dan mempunyai peranan penting guna menegakkan konstitusi dan prinsip negara hukum sesuai dengan kewenangan dan kewajiban sebagaimana ditentukan dalam UUD NRI Tahun 1945. 3. Bahwa UU MK merupakan ketentuan organik dari Pasal 24C UUD NRI Tahun 1945. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, MK berwenang menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945, memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan hasil pemilihan umum, dan memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lain, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD NRI Tahun 1945. 4. Bahwa MK yang menjalankan kekuasaan yudikatif bersama-sama Mahkamah Agung harus dijaga marwah dan martabatnya sebagai bagian dari menjaga negara hukum, yang oleh karenanya revisi UU MK dimaksudkan selain sebagai tindak lanjut dari Putusan-Putusan MK juga sebagai bagian untuk lebih menguatkan dan memuliakan kedudukan MK dalam menjalankan kekuasaan kehakiman yang independen dan bermartabat. C. Keterangan DPR Terhadap Pokok Permohonan 1. Keterangan DPR Terhadap Permohonan Provisi yang Diajukan Para Pemohon Perkara 100 Bahwa Para Pemohon Perkara 100 dalam permohonannya mengajukan permohonan provisi untuk menunda pemberlakuan UU MK Perubahan Ketiga dan meminta pemberlakuan kembali UU MK sebagaimana diubah dengan UU MK Perubahan Pertama (vide Perbaikan Permohonan Perkara 100, hal 72, petitum dalam provisi). Terhadap permohonan provisi dari Para Pemohon Perkara 100, DPR berpandangan bahwa sebagaimana putusan-putusan terdahulu 54 mengenai permohonan provisi, yaitu salah satunya adalah Putusan MK Nomor 21/PUU-VI/2008 tanggal 21 Oktober 2008, bahwa UU MK tidak mengenal permohonan provisi dalam pengujian undang-undang, karena selama dalam proses pengujian, undang-undang yang diuji tetap berlaku sebelum adanya putusan yang menyatakan bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan UUD 1945 (vide Pasal 58 UU MK). Dalam Putusan MK Nomor 133/PUU-VII/2009 pernah mengabulkan permohonan provisi Para Pemohon perkara tersebut untuk sebagian karena terdapat alasan yang kuat untuk itu, sehingga permohonan provisi dalam pengujian undang-undang dipertimbangkan secara tersendiri dan secara kasuistik yang menurut pendapat Mahkamah relevan dan mendesak untuk dilakukan. Namun, dalam perkara a quo DPR berpandangan bahwa MK tidak dapat mengabulkan permohonan provisi Para Pemohon Perkara 100 karena tidak ada alasan yang kuat bahwa ada hal yang mendesak untuk dikabulkannya permohonan provisi Para Pemohon Perkara 100. Oleh karena itu, sudah selayaknya Mahkamah menolak permohonan provisi Para Pemohon Perkara 100. 2. Keterangan DPR Terhadap Pengujian Formil a. Terkait Dengan Dalil Para Pemohon Yang Menyatakan Tahap Pembentukan RUU MK Perubahan Ketiga Cacat Formil 1) RUU MK adalah RUU Kumulatif Terbuka Sebagai Akibat Putusan Mahkamah Konstitusi a) Bahwa proses pembentukan RUU MK telah berjalan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. RUU MK dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2020 merupakan RUU yang termasuk dalam kategori Daftar RUU Kumulatif Terbuka, yang pada nomor 2 yakni Daftar Rancangan Undang-Undang Kumulatif Terbuka Akibat Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana termuat dalam Lampiran Keputusan DPR RI No. 1/DPR RI/II/2019-2020 Tentang Program Legislasi Nasional 55 Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2020, tanggal 22 Januari 2020, halaman 9 (vide Lampiran 11). b) Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 UU 12/2011 dinyatakan bahwa Prolegnas adalah instrumen perencanaan program pembentukan undang-undang yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. Penyusunan Prolegnas dapat didasarkan pada daftar kumulatif terbuka, sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (1) UU 12/2011: “Dalam Prolegnas dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas: a. pengesahan perjanjian internasional tertentu; b. akibat putusan mahkamah konstitusi; c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara d. Pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota; dan e. Penetapan/pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang.” c) Bahwa dalam tahap perencanaan, Revisi UU MK Perubahan Ketiga didasarkan atas berbagai putusan MK mengenai UU MK sebagai daftar kumulatif terbuka, yakni Putusan MK Nomor 49/PUU-IX/2011, Putusan MK Nomor 34/PUU-X/2012, dan Putusan MK Nomor 7/PUU- XI/2013 dan juga dua Putusan Mahkamah Konstitusi lainnya yang terkait yang kemudian juga menjadi referensi dalam pembahasan yaitu Putusan MK Nomor 48/PUU-IX/2011, Putusan MK Nomor 1-2/PUU-XII/2014, dan Putusan MK Nomor 68/PUU-IX/2011. d) Seluruh materi muatan Revisi UU MK Perubahan Ketiga didasarkan kepada hasil Putusan MK baik yang secara eksplisit disebutkan dalam Putusan MK maupun yang merupakan konsekuensi adanya Putusan MK yang kait- berkait antara satu norma dengan norma lainnya, yang apabila terdapat perubahan suatu norma maka dapat berdampak pada norma lainnya dalam undang-undang tersebut karena dalam suatu undang-undang harus terdapat sinkronisasi jalinan norma sebagai satu 56 keutuhan undang-undang. Tidak ada satu pun pasal atau norma yang melebihi pertimbangan hukum Putusan MK, tidak ada pula revisi yang tidak berkaitan dengan Putusan MK seperti yang didalilkan Pemohon mengenai pasal-pasal yang mengalami perubahan dalam Revisi UU MK dan kaitannya dengan Putusan-Putusan MK tersebut akan diuraikan lebih lanjut pada bagian Keterangan terhadap Pengujian Materiil. e) Dengan demikian, dalil Pemohon 90 dan dalil Pemohon 100 yang menyatakan bahwa Revisi UU MK Perubahan Ketiga tidak terdapat dalam Prolegnas dan terjadi penyelundupan hukum adalah tidak tepat, tidak berdasar fakta, dan tidak beralasan hukum. f) Bahwa tidak ada dasar hukum yang menyatakan bahwa RUU yang masuk Daftar Kumulatif Terbuka harus memenuhi syarat carry over. Berdasarkan uraian di atas, status resmi RUU MK Perubahan Ketiga adalah RUU Kumulatif Terbuka yang dibentuk akibat dari adanya berbagai putusan MK. Sedangkan syarat sebuah rancangan undang-undang untuk dapat dimasukkan kembali ke dalam daftar Prolegnas sebagai status RUU operan atau carry over adalah rancangan undang- undang tersebut telah memasuki pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah pada periode masa keanggotaan DPR sebelumnya (vide Pasal 71A UU 12/2011). Oleh karena itu, dalil Para Pemohon Perkara 100 yang mengaitkan syarat carry over pada RUU Kumulatif Terbuka tidak relevan dan tidak berdasar. g) Bahwa RUU MK Perubahan Ketiga juga telah memenuhi tata cara dan syarat pengajuan RUU berdasarkan UU dan ketentuan yang berlaku. Pengajuan usulan RUU telah disertai Naskah Akademik yang substansinya telah memuat alasan-alasan diajukannya RUU MK Perubahan Ketiga yang didasarkan pada kajian, evaluasi, dan 57 analisis karena adanya Putusan MK disertai uraian landasan filosofis, sosiologis dan yuridis serta materi RUU yang diajukan. Naskah Akademik ini menjadi syarat bagi pengusulnya untuk menjelaskan maksud dan tujuan diusulkannya RUU oleh pengusul. Karena maksud pengusulan RUU ini adalah sebagai akibat dari Putusan MK, maka yang menjadi pembahasan dalam Naskah Akademik adalah tindak lanjut pengaturan pasca Putusan MK, lain jika RUU yang diajukan bukan merupakan RUU Kumulatif Terbuka yang memuat hal- hal baru yang tidak berkait dengan Putusan MK. Dalam tahapan berikutnya Naskah Akademik ini diperdalam dan dikaji bersama untuk menguatkan substansi RUU yang hendak dibahas selanjutnya. h) RUU MK Perubahan Ketiga ini telah disusun berdasarkan asas-asas perundang-undangan yang meliputi asas: a. Kejelasan tujuan b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat c. Kesesuaian antara jenis hierarki dan materi muatan d. Dapat dilaksanakan e. Kedayagunaan f. Kejelasan rumusan g. Keterbukaan Seluruh asas tersebut dapat diuji dan diperiksa lebih jauh dalam UU in casu oleh Mahkamah yang mulia baik dalam hal proses formilnya maupun dalam hal substansi materiil yang menjadi materi muatan UU a quo. Oleh sebab itu, dalil Para Pemohon yang mempersoalkan Naskah Akademik dan menyatakan tidak terpenuhinya asas-asas perundang-undangan dalam pengajuan RUU MK Perubahan Ketiga adalah tidak berdasar dan tidak beralasan hukum. 58 2) Rangkaian Proses Pembentukan RUU MK Perubahan Ketiga telah memenuhi Prosedur Tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Proses pembentukan UU MK Perubahan Ketiga in casu telah memenuhi seluruh tahapan yang diatur UU 12/2011 yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Proses pembentukan UU MK Perubahan Ketiga ini dimulai sejak tahapan perencanaan, sebagaimana telah diuraikan sebelum bahwa RUU MK Perubahan Ketiga ini masuk dalam Prolegnas Tahun 2020-2024 dan Prolegnas Prioritas Tahun 2020 dengan status RUU Kumulatif Terbuka akibat adanya Putusan MK. Sejak awal pada rapat-rapat pembahasan penyusunan Prolegnas Tahun 2020-2024 di Badan Legislasi (Baleg) yang dilakukan secara terbuka usulan RUU MK telah direncanakan untuk masuk ke dalam Prolegnas Tahun 2020-2024. a) Tahap Perencanaan ▪ Penyusunan Prolegnas RUU Tahun 2020-2024 telah dimulai sejak 30 Oktober 2019 dengan Baleg DPR mengirimkan surat kepada Komisi dan Fraksi untuk meminta usulan RUU yang akan diusulkan dalam daftar Prolegnas RUU Tahun 2020-2024 dan Prolegnas Prioritas Tahun 2020. Selain kepada Komisi dan Fraksi, Baleg DPR juga menerima usulan RUU yang diajukan oleh Anggota DPR dan masyarakat. Untuk itu Baleg juga menyelenggarakan Rapat Dengar Pendapat Umum dan mendengarkan masukan dari Pengurus Besar Nahdhatul Ulama, Aliansi Pelangi Antar Bangsa, Koalisi Kebebasan Berserikat, Dewan Pengawas TVRI, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, Pokja Identitas Hukum, International Criminal Justice Reform, Komnas Perempuan, Jala PRT, Filantropi 59 Indonesia, Imparsial, Forum Zakat, Ikatan Dokter Indonesia, dan lain-lain. ▪ Pada tanggal 4 dan 5 Desember Panitia Kerja Baleg DPR melakukan finalisasi terhadap proses penyusunan Prolegnas Tahun 2020-2024 dan Prolegnas Prioritas Tahun 2020. Dilanjutkan dengan Rapat Kerja Baleg dengan Presiden yang diwakili oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia serta dengan DPD RI yang diwakili Perancang Undang-Undang DPD RI pada tanggal 5 Desember 2019. ▪ Hal-hal yang disepakati dalam Rapat Kerja adalah sebagai berikut: 1. Jumlah Prolegnas RUU Tahun 2020-2024 sebanyak 248 (dua ratus empat puluh delapan RUU sebagaimana terlampir: 2. Terdapat 4 (empat) RUU carry over dengan rincian sebagai berikut: a. 3 (tiga) RUU usulan Pemerintah, yaitu RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan; dan b. 1 (satu) RUU usulan DPR, yaitu RUU Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. 3. Terdapat 3 (tiga) RUU masuk ke dalam Daftar RUU Kumulatif Terbuka, yaitu: a. RUU tentang Perkoperasian; b. RUU tentang Mahkamah Konstitusi; dan c. RUU tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi; 60 4. Jumlah Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2020 sebanyak 50 (lima puluh) RUU. Dengan catatan: a. RUU Keuangan Negara dikeluarkan dari Prolegnas Prioritas RUU tahun 2020 dan masuk long list atas usulan dari Menteri Keuangan; b. RUU tentang Otoritas Jasa Keuangan masuk menjadi Prioritas usulan dari Komisi XI DPR RI; c. RUU Konservasi Keanekaragaman Hayati ditarik dari Prioritas RUU tahun 2020 dan menjadi long list atas permintaan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup; d. RUU tentang Perkoperasian, RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan RUU tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi masuk ke dalam Daftar RUU Kumulatif Terbuka; dan e. Pembahasan RUU tentang Pertambangan Keuangan Pusat dan Daerah melibatkan DPD sebagaimana ketentuan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan. ▪ Keseluruhan proses penyusunan hingga hasil Rapat Kerja Baleg DPR– Menkumham – DPD RI untuk Prolegnas Tahun 2020-2024 dan Prolegnas Prioritas Tahun 2020 sebagaimana diuraikan di atas telah dilaporkan dalam Rapat Paripurna DPR pada tanggal 17 Desember 2019, termasuk poin 3 huruf c dari Kesimpulan Rapat Kerja yang mencantumkan UU 61 Mahkamah Konstitusi sebagai satu dari tiga RUU yang masuk dalam daftar RUU Kumulatif Terbuka. ▪ Hasil Paripurna tanggal 17 Desember 2019 yang menyetujui hasil Prolegnas Tahun 2020-2024 kemudian dituangkan dalam Keputusan DPR RI Nomor 46/DPR RI/I/2019-2020 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2020-2024. Sementara Prolegnas Prioritas Tahun 2020 dibahas ulang dalam Rapat Kerja Baleg DPR dengan Menkumham dan DPD RI pada 16 Januari 2020 dan menghasilkan beberapa revisi terhadap hasil raker sebelumnya, yakni dalam hal masuknya RUU Badan Keamanan Laut dan keluarnya RUU Komisi Yudisial dari daftar prioritas. Kemudian RUU Sistem Pendidikan Nasional yang semula usulan Komisi X DPR menjadi usulan Pemerintah. Lalu RUU TNI yang awalnya usulan pemerintah menjadi usulan Baleg DPR. Sementara jumlah RUU prioritas tetap 50 seperti hasil Raker sebelumnya pada tanggal 5 Desember 2019 dan tidak ada perubahan atas RUU lain termasuk terhadap RUU Mahkamah Konstitusi yang masuk dalam Daftar RUU Kumulatif Terbuka. Hasil Raker tanggal 16 Januari 2020 ini kemudian disampaikan dan disetujui dalam Rapat Paripurna DPR tanggal 22 Januari 2020 kemudian dituangkan dalam Keputusan DPR RI Nomor 1/DPR RI/II/2019- 2020 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2020. ▪ Berdasarkan uraian tersebut di atas, menjadi terang dan jelas bahwa sejak dalam tahap perencanaan dimulai dari penyusunan Prolegnas Tahun 2020-2024 dan Prolegnas Prioritas Tahun 2020, RUU MK telah masuk ke dalam Daftar RUU Kumulatif Terbuka. Kami sangat menyayangkan atas digaungkannya informasi 62 yang tidak benar bahwa RUU MK tidak ada dalam Prolegnas Prioritas oleh beberapa pihak tanpa melakukan penelusuran fakta dan data bahkan menjadi dalil dalam persidangan ini. Kami berharap dengan penjelasan ini masyarakat tidak lagi mendapatkan informasi keliru. b) Tahap Penyusunan ▪ Selanjutnya dalam tahap penyusunan, Naskah Akademik dan Draft usulan RUU yang diajukan Anggota DPR kepada Baleg sebagai RUU Kumulatif Terbuka dijadwalkan untuk dilakukan rapat untuk membahas draft RUU. Pada tanggal 13 Februari 2020 diselenggarakan Rapat Baleg mendengarkan penjelasan RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan RUU tentang Ketahanan Keluarga dalam rapat terbuka untuk umum (vide Lampiran 13, Laporan Singkat Rapat Baleg 13 Februari 2020). Dilanjutkan dengan Rapat Panitia Kerja pada tanggal 19 Februari 2020 dengan sifat tertutup dengan agenda penyampaian hasil kajian Tim Ahli atas pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi RUU MK Perubahan Ketiga (vide Lampiran 15 Laporan Singkat Rapat Panja Baleg 19 Februari 2020). Setelah itu dilanjutkan dengan persetujuan Baleg atas hasil harmonisasi, sinkronisasi dan pembulatan konsepsi usulan RUU MK Perubahan Ketiga dalam rapat terbuka. Pada tanggal 2 April 2020, RUU MK Perubahan Ketiga disetujui menjadi RUU usulan DPR dalam Rapat Paripurna DPR RI. c) Tahap Pembahasan ▪ Pada tanggal 11 Juni 2020, Presiden Republik Indonesia mengirimkan Surat Presiden (Surpres) penunjukan Wakil Pemerintah untuk Membahas RUU 63 MK Perubahan Ketiga kepada Ketua DPR RI melalui Surat Nomor R-27/Pres/06/2020. Kemudian berdasarkan hasil rapat Badan Musyawarah DPR RI tanggal 15 Juli 2020, Pimpinan DPR menugaskan Komisi III DPR untuk melakukan pembahasan RUU MK Perubahan Ketiga melalui Surat Pimpinan DPR RI perihal Penugasan untuk Membahas RUU tertanggal 20 Juli 2020. ▪ Pada tanggal 24 Agustus 2020 dilaksanakan Rapat Kerja Komisi III DPR dengan Pemerintah yang diwakili Menteri Hukum dan HAM, perwakilan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan perwakilan Menteri Keuangan dalam rapat terbuka dengan agenda penjelasan Pimpinan Komisi III tentang RUU MK Perubahan Ketiga, Pandangan Pemerintah serta pembahasan dan rencana kerja pembahasan RUU MK Perubahan Ketiga. Kemudian tanggal 25 Agustus 2020 dilaksanakan Rapat Kerja kembali dengan mengundang Menteri Hukum dan HAM, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Menteri Keuangan dengan agenda penyerahan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dari Pemerintah dan pembahasan DIM. Rapat kerja selanjutnya dilaksanakan oleh Panitia Kerja (Panja) RUU MK Perubahan Ketiga bersama Pemerintah membahas DIM dengan sifat rapat tertutup dengan mengundang dan mendengarkan masukan dari Mahkamah Konstitusi dan Ikatan Hakim Indonesia, berlangsung berturut-turut tanggal 26, 27, 28 Agustus 2020, ditutup dengan laporan dari Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi. ▪ Pada Tanggal 31 Agustus 2020 dilakukan Rapat Kerja dengan Menteri Hukum dan HAM, Menteri 64 Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Menteri Keuangan dengan agenda Laporan Ketua Panja mengenai hasil pembahasan RUU MK Perubahan Ketiga, Pendapat Fraksi-Fraksi dan Pemerintah terhadap RUU MK Perubahan Ketiga dan penandatanganan naskah RUU MK Perubahan Ketiga. d) Tahap Pengesahan atau Penetapan Dalam tahap pengesahan atau penetapan, pada Rapat Paripurna yang berlangsung terbuka tanggal 1 September 2020, hasil Pembahasan RUU MK Perubahan Ketiga disampaikan oleh Pimpinan Komisi III dan kemudian disetujui menjadi UU oleh para Anggota DPR. Tahapan berikutnya yakni tahapan pengundangan yaitu dengan pengesahan tanggal 28 September 2020 oleh Presiden RI, diundangkan pada tanggal 9 September 2020 dan dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 216 tahun 2020, Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554. Bahwa dari uraian rangkaian proses di atas, pembentukan RUU MK Perubahan Ketiga telah memenuhi syarat, prosedur dan asas-asas yang berlaku. Tahapan proses berlangsung sejak perencanaan saat penyusunan Prolegnas Tahun 2020- 2024 pada Desember 2019 dan Prolegnas Prioritas Tahun 2021 pada Januari 2020, tahapan penyusunan sejak Februari 2020 hingga April 2020 serta tahapan pembahasan sejak Surat Presiden bulan Juni 2020 hingga Agustus 2020. Dilanjutkan dengan pengesahan atau penetapan dan pengundangan pada bulan September 2020. Bahwa tahapan penyusunan dan pembahasan sejak awal Februari 2020 hingga akhir Agustus 2020 adalah waktu yang cukup dan wajar dalam proses pembentukan undang- undang. Sejak disetujui menjadi RUU usulan DPR pada 65 Rapat Paripurna DPR pada 2 April 2020, draft RUU MK Perubahan Ketiga yang akan dibahas dapat diakses publik dan dapat diberi masukan. Masukan dalam bentuk kritik juga diberikan terhadap draft tersebut sejak bulan April 2020 termasuk diskusi Webinar yang diselenggarakan Indonesian Corruption Watch (ICW) tanggal 13 April 2020 terhadap draft RUU MK Perubahan Ketiga. Oleh organisasi tempat Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III Perkara 100 yakni KoDe Inisiatif, draft RUU MK dan Naskah Akademik juga dimuat pada website KoDe Inisiatif sejak 8 Mei 2020. Kritik dan masukan yang diberikan selama rentang waktu tahapan penyusunan dan pembahasan sejak awal Februari 2020 hingga akhir Agustus 2020 tentu menjadi bahan masukan bagi DPR dan fraksi-fraksi di DPR. Namun kritik dan masukan yang diberikan juga mesti dikaji argumentasinya apakah berdasar dan memiliki alasan hukum ataukah argumentasi yang didasarkan pada asumsi ataupun dugaan. Contohnya kritik terhadap proses mengenai asumsi bahwa RUU MK tidak terdapat di Prolegnas dan muncul tiba-tiba sehingga dituduh adanya penyelundupan hukum, faktanya dalam Kesimpulan Rapat Kerja Baleg DPR dengan Pemerintah pada tanggal 5 Desember 2019 sudah disebutkan secara eksplisit bahwa RUU MK masuk dalam Daftar RUU Kumulatif Terbuka dan pada Paripurna DPR RI 17 Desember 2019 ditegaskan status RUU MK dalam Prolegnas sebagaimana diuraikan di atas. Demikian pula kritik yang mengatakan proses pembentukan RUU MK Perubahan Ketiga tidak transparan dan tidak partisipatif, faktanya draft RUU dan Naskah Akademik dapat diakses dan menjadi bahan diskusi publik sehingga sebenarnya masukan selalu terbuka untuk diberikan jika memiliki argumentasi yang berlandaskan fakta, data dan konsep yang jelas. Begitu pula halnya dengan kritik terhadap substansi seperti asumsi bahwa terdapat materi muatan yang melebihi atau di luar 66 Putusan MK, tentu akan bermanfaat jika memiliki argumentasi yang kuat tetapi sebaliknya jika hanya berdasar asumsi yang tidak didukung pemahaman mendalam mengenai Putusan MK sulit untuk dijadikan dasar kebijakan. 3) Para Pemohon mendalilkan UU MK Perubahan Ketiga didasarkan pada dasar hukum yang tidak valid, karena UU MK Perubahan Kedua telah dibatalkan oleh MK melalui Putusan MK Nomor 1-2/PUU-XII/2014, sehingga tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat sebagai rujukan dasar hukum (vide Perbaikan Permohonan Perkara 100 hal 47-48, nomor 122-125). Terhadap dalil Para Pemohon tersebut, DPR mengemukakan pandangan sebagai berikut: a) Bahwa undang-undang dibentuk oleh pembentuk undang-undang berdasarkan dasar hukum yang ada pada konsiderans menimbang yang memuat landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis, yaitu: ▪ Landasan filosofis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. ▪ Landasan sosiologis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. ▪ Landasan yuridis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. b) Bahwa terkait dengan judul UU a quo yang pada intinya dinyatakan sebagai UU MK Perubahan Ketiga, 67 berdasarkan Lampiran No. II, Bagian a, Judul, No. 7, UU 12/2011 menyatakan bahwa: “Jika Peraturan Perundang–undangan telah diubah lebih dari 1 (satu) kali, di antara kata perubahan dan kata atas disisipkan keterangan yang menunjukkan berapa kali perubahan tersebut telah dilakukan, tanpa merinci perubahan sebelumnya”. Bahwa penamaan judul UU MK Perubahan Ketiga telah sesuai dengan teknik legal drafting karena meskipun UU MK Perubahan Kedua telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat berdasarkan Putusan MK Nomor 1-2/PUU-XII/2014, namun selama kurun waktu ketika UU Perubahan Kedua itu mulai diundangkan sampai dengan dibatalkan oleh Putusan MK tersebut pernah berlaku sebagai undang-undang dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga secara administratif tetap tercatat sebagai perubahan kedua UU MK. Oleh karena itu UU a quo diberikan judul oleh pembentuk undang-undang sebagai UU MK Perubahan Ketiga, dan selain itu, validitas pembentukan UU MK Perubahan Ketiga tidak didasarkan pada judul undang- undang. Berdasarkan keterangan sebagaimana diuraikan di atas, maka proses pembentukan UU MK Perubahan Ketiga telah memenuhi syarat formil pembentukan undang-undang sebagaimana diamanatkan UUD NRI Tahun 1945 dan diatur dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu dalil Para Pemohon atas pengujian formil UU MK Perubahan Ketiga in casu tidak beralasan hukum. 3. Keterangan DPR Terhadap Pengujian Materiil a. Penjelasan atas Materi Muatan UU MK Perubahan Ketiga dan Kaitannya dengan Putusan MK Bahwa keterangan DPR pada bagian Pengujian Materiil ini secara mutatis mutandis merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan keterangan pada bagian Pengujian Formil. Sebagaimana dijelaskan pada Keterangan DPR 68 pada bagian Pengujian Formil, RUU MK Perubahan Ketiga ini termasuk ke dalam kategori RUU Kumulatif Terbuka dalam Prolegnas, yakni RUU yang disusun sebagai tindak lanjut dari Putusan MK. UU MK Perubahan Ketiga disebut sebagai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Penamaan Perubahan Ketiga tersebut karena mengacu kepada historisitas perjalanan perubahan UU yakni telah mengalami tiga kali perubahan, meskipun pada perubahan kedua yakni Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang telah dibatalkan MK secara keseluruhan. UU MK Perubahan Ketiga terdiri dari 15 poin perubahan, yang terdiri dari 13 pasal dan 2 bagian pada judul Bab, serta perubahan terhadap 28 norma/judul Bab yang terdiri dari 26 norma pasal/ayat/huruf dan 2 judul bagian Bab, dalam bentuk perubahan berupa dihapus atau diubah, dengan rincian sebagai berikut: Tabel 1. No. Pasal/Bab Norma Pasal/Judul Bab Bentuk Perubahan 1 Pasal 4 Pasal 4 ayat (3) Diubah Pasal 4 ayat (4f) Dihapus Pasal 4 ayat (4g) Dihapus Pasal 4 ayat (4h) Dihapus 2 Pasal 7A Pasal 7A ayat (1) Diubah 3 Pasal 15 Pasal 15 ayat (2) huruf b Diubah Pasal 15 ayat (2) huruf d Diubah Pasal 15 ayat (2) huruf h Diubah 4 Pasal 20 Pasal 20 ayat (2) Diubah 5 Judul Bab IV Judul Bagian Kedua Bab IV Dihapus 6 Pasal 22 Pasal 22 Dihapus 7 Judul Bab IV Judul Bagian Ketiga Bab IV Diubah 8 Pasal 23 Pasal 23 ayat (1) huruf d Dihapus 9 Pasal 26 Pasal 26 ayat (1) huruf b Dihapus Pasal 26 ayat (5) Dihapus 10 Pasal 27A Pasal 27A ayat (2) huruf c Diubah Pasal 27A ayat (2) huruf d Dihapus Pasal 27A ayat (2) huruf e Dihapus Pasal 27A ayat (3) Dihapus 69 No. Pasal/Bab Norma Pasal/Judul Bab Bentuk Perubahan Pasal 27A ayat (4) Dihapus Pasal 27A ayat (5) Dihapus Pasal 27A ayat (6) Dihapus 11 Pasal 45A Pasal 45A Dihapus 12 Pasal 50A Pasal 50A Dihapus 13 Pasal 57 Pasal 57 ayat (2a) Dihapus Penjelasan Pasal 57 ayat (3) Diubah 14 Pasal 59 Pasal 59 ayat (2) Dihapus 15 Pasal 87 Pasal 87 Diubah Jumlah 28 norma/judul Bab 18 Dihapus 10 Diubah Sebagai RUU Kumulatif Terbuka, RUU MK Perubahan Ketiga merupakan tindak lanjut dan merujuk pada Putusan- Putusan MK. Terdapat 6 Putusan MK yang dirujuk yakni: ▪ Putusan MK Nomor 48/PUU-IX/2011 yang membatalkan dan menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat terhadap Pasal 45A dan Pasal 57 ayat (2) huruf a, sehingga pasal-pasal tersebut dihapus melalui revisi UU MK. ▪ Putusan MK Nomor 49/PUU-IX/2011 yang membatalkan Pasal 4 ayat (4) huruf f, huruf g, huruf h; Pasal 15 ayat (2) huruf h sepanjang frasa “dan/atau pernah menjadi pejabat negara”; Pasal 26 ayat (5), Pasal 27A ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e; Pasal 27A ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6); Pasal 50A; Pasal 59 ayat (2); Pasal 87; sehingga terdapat pasal yang dihapus, terdapat pasal yang dilakukan perubahan dan terdapat pasal yang harus dilakukan penyesuaian setelah perubahan; ▪ Putusan MK Nomor 68/PUU-IX/2011 yang membatalkan frasa “dan magister” dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b UU 8 Tahun 2011. ▪ Putusan MK Nomor 34/PUU-X/2012 yang pada pokoknya memutuskan bahwa: Pasal 7A ayat (1) mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang disertai frasa “dengan usia pensiun 62 (enam puluh dua) tahun bagi Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti”, sehingga dilakukan perubahan dengan mengikuti isi Putusan MK. 70 ▪ Putusan MK Nomor 7/PUU-XI/2013 yang memutuskan Pasal 15 ayat (2) huruf d inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai “berusia paling rendah 47 (empat puluh tujuh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat pengangkatan pertama”, sehingga dilakukan penyesuaian dengan menyesuaikan pertimbangan-pertimbangan Putusan MK. ▪ Putusan MK Nomor 1-2/PUU-XII/2014 yang membatalkan keseluruhan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang; Tabel 2. No. UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi UU Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Dan Keterkaitan Dengan Putusan MK 1 Pasal 4 ayat (3) Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh anggota hakim konstitusi untuk masa jabatan selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi. Pasal 4 ayat (3) Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh anggota hakim konstitusi untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pengangkatan Ketua dam Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (Hasil evaluasi pelaksanaan UU No. 8/2011 dengan merujuk pada pertimbangan Putusan MK No. 49/PUU-IX/2011 dan perbandingan dengan praktik Lembaga lain) 2 Pasal 4 (4f) Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dilakukan dalam 1 (satu) kali rapat pemilihan. (4g) Calon yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4f) ditetapkan sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. (4h) Calon yang memperoleh suara terbanyak kedua dalam pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4f) ditetapkan sebagai Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi. Pasal 4 (4f) dihapus. (4g) dihapus. (4h) dihapus. (Tindak Lanjut Amar Putusan MK No.49/PUU-IX/2011) 71 3 Pasal 7A (1) Kepaniteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 merupakan jabatan fungsional yang menjalankan tugas teknis administratif peradilan Mahkamah Konstitusi Pasal 7A (1) Kepaniteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 merupakan jabatan fungsional yang menjalankan tugas teknis administrasi peradilan Mahkamah Konstitusi dengan usia pensiun 62 (enam puluh dua tahun) bagi Panitera, Panitera Muda, dan panitera pengganti. (Tindak Lanjut Amar Putusan MK Nomor 34/PUU-X/2012: Pasal 7A ayat (1) mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang disertai frasa "dengan usia pensiun 62 (enam puluh dua) tahun bagi Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti). 4 Pasal 15 (1) … (2) Untuk dapat diangkat menjadi hakim konstitusi, selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seorang calon hakim konstitusi harus memenuhi syarat: a. … b. berijazah doktor dan magister dengan dasar sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum; c. … d. berusia paling rendah 47 (empat puluh tujuh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat pengangkatan; e. … f. … g. … h. mempunyai pengalaman kerja di bidang hukum paling sedikit 15 (lima Pasal 15 (1) … (2) Untuk dapat diangkat menjadi hakim konstitusi, selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seorang calon hakim konstitusi harus memenuhi syarat: a. … b. berijazah doktor (strata tiga) dengan dasar sarjana (strata satu) yang berlatar belakang pendidikan di bidang hukum; (Tindak lanjut Amar Putusan MK No. 68/PUU-IX/2011) c. … d. berusia paling rendah 55 (lima puluh lima) tahun; (Open legal policy merujuk kepada Pertimbangan Hukum Putusan MK No. 49/PUU-IX/2011 paragraf [3.11] poin 3 halaman 68-69 dikaitkan dengan Pertimbangan hukum Putusan MK Nomor 7/PUU-XI/2013 mengenai desain pelaksanaan batas usia calon Hakim Konstitusi saat pengangkatan pertama dan Hakim Konstitusi yang diangkat kembali sehubungan dengan adanya usia pensiun 70 tahun) e. … f. … g. … h. mempunyai pengalaman kerja di bidang hukum paling sedikit 15 72 belas) tahun dan/atau pernah menjadi pejabat negara. (lima belas) tahun dan/atau untuk calon hakim yang berasal dari lingkungan Mahkamah Agung, sedang menjabat sebagai hakim tinggi atau sebagai hakim agung. (Tindak lanjut Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-IX/201 yang membatalkan sebagian frasa pada Pasal 15 ayat (2) huruf h, yakni frasa “pernah menjadi pejabat negara”, kemudian diberikan pengaturan tambahan khusus untuk Hakim Konstitusi yang berasal dari lingkup Mahkamah Agung 5 Bab IV Bagian Kedua Masa Jabatan Judul Bagian Kedua Bab IV dihapus (Sinkronisasi/penyesuaian legal drafting akibat dihapusnya Pasal 22) 6 Pasal 22 Masa jabatan hakim konstitusi selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya Pasal 22 Dihapus (Konsekuensi desain baru masa pengabdian Hakim Konstitusi, sinkronisasi diubahnya Pasal 15 ayat (2) huruf d dikaitkan dengan usia pensiun 70 tahun pada Pasal 23 ayat (1) huruf c dan merujuk pada Pertimbangan Hukum Putusan MK No. 49/PUU-IX/2011 paragraf [3.11] poin 3 halaman 68-69 dikaitkan dan Pertimbangan Hukum Putusan MK Nomor 7/PUU-XI/2013) 7 Bagian Ketiga Pemberhentian Diubah: Bagian Kedua Pemberhentian (Sinkronisasi/penyesuaian legal drafting akibat dihapusnya Pasal 22 dan dihapusnya judul Bagian Kesatu pada Bab IV) 8 Pasal 23 (1) Hakim konstitusi diberhentikan dengan hormat dengan alasan: a. meninggal dunia; b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri yang diajukan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi; c. telah berusia 70 (tujuh puluh) tahun; d. telah berakhir masa jabatannya; atau Pasal 23 (1) Hakim konstitusi diberhentikan dengan hormat dengan alasan: a. ...; b. ...; c. ...; d. dihapus; atau (Konsekuensi desain baru masa pengabdian Hakim Konstitusi, sinkronisasi dihapusnya Pasal 22 dan 73 e. sakit jasmani atau rohani secara terus-menerus selama 3 (tiga) bulan sehingga tidak dapat menjalankan tugasnya yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter. diubahnya Pasal 15 ayat (2) huruf d serta merujuk pada Pertimbangan Hukum Putusan MK No. 49/PUU-IX/2011 paragraf [3.11] poin 3 halaman 68-69 dikaitkan dan Pertimbangan Hukum Putusan MK Nomor 7/PUU-XI/2013) e. .... 9 Pasal 26 (1) Mahkamah Konstitusi memberitahukan kepada lembaga yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) mengenai hakim konstitusi yang akan diberhentikan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sebelum: a. memasuki usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c; atau b. berakhir masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf d. (2) … (3) … (4) … (5) Hakim konstitusi yang menggantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melanjutkan sisa jabatan hakim konstitusi yang digantikannya. Pasal 26 (1) Mahkamah Konstitusi memberitahukan kepada lembaga yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) mengenai hakim konstitusi yang akan diberhentikan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sebelum: a. ...; atau b. dihapus. (2) … (3) … (4) … (5) Dihapus. (Sinkronisasi/penyesuaian legal drafting akibat dihapusnya Pasal 23 ayat (1) huruf d dan desain baru masa pengabdian Hakim Konstitusi) 10 Pasal 27A (2) Untuk menegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang keanggotaannya terdiri atas: a. 1 (satu) orang hakim konstitusi; b. 1 (satu) orang anggota Komisi Yudisial; c. 1 (satu) orang dari unsur DPR; d. 1 (satu) orang dari unsur pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum; dan e. 1 (satu) orang hakim agung. Pasal 27A (2) Untuk menegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang keanggotaannya terdiri atas: a. ...; b. ...; c. 1 (satu) orang akademisi yang berlatar belakang di bidang hukum; d. Dihapus; e. Dihapus. (Tindak Lanjut Amar Putusan MK No.49/PUU-IX/2011, namun 74 (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi berpedoman pada: a. Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi; b. tata beracara persidangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi; dan c. norma dan peraturan perundang- undangan. (4) Tata beracara persidangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b memuat mekanisme penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi dan jenis sanksi. (5) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa: a. teguran tertulis; b. pemberhentian sementara; atau c. pemberhentian. (6) Keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang berasal dari hakim konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi. karena jumlahnya tidak ganjil perlu ditambah 1 unsur lagi dari akademisi) (3) Dihapus. (Tindak Lanjut Amar Putusan MK No.49/PUU-IX/2011) (4) Dihapus. (Tindak Lanjut Amar Putusan MK No.49/PUU-IX/2011) (5) Dihapus. (Tindak Lanjut Amar Putusan MK No.49/PUU-IX/2011) (6) Dihapus. (Tindak Lanjut Amar Putusan MK No.49/PUU-IX/2011) 13 Pasal 45A Putusan Mahkamah Konstitusi tidak boleh memuat amar putusan yang tidak diminta oleh pemohon atau melebihi Permohonan pemohon, kecuali terhadap hal tertentu yang terkait dengan pokok Permohonan. Pasal 45A Dihapus (Tindak Lanjut Amar Putusan MK No.48/PUU-IX/2011) 14 Pasal 50A Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak menggunakan undang-undang lain sebagai dasar pertimbangan hukum. Pasal 50A Dihapus (Tindak Lanjut Amar Putusan MK No.49/PUU-IX/2011) 15 Pasal 57 (2a) Putusan Mahkamah Konstitusi tidak memuat: a. amar selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2); b. perintah kepada pembuat undang- undang; dan Pasal 57 (2a) Dihapus (Tindak Lanjut Amar Putusan MK No.48/PUU-IX/2011) 75 c. rumusan norma sebagai pengganti norma dari undang-undang yang dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 16 Pasal 59 (1) Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disampaikan kepada DPR, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden, dan Mahkamah Agung. (2) Jika diperlukan perubahan terhadap undang-undang yang telah diuji, DPR atau Presiden segera menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang- undangan. Pasal 59 (1) ... (2) Dihapus. (Tindak Lanjut Amar Putusan MK No.49/PUU-IX/2011) 17 Pasal 87 Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku: a. hakim konstitusi yang saat ini menjabat sebagai Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi tetap menjabat sebagai Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi sampai dengan masa jabatannya berakhir berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi; dan b. hakim konstitusi yang saat ini menjabat tetap menjabat sampai dengan diberhentikan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Pasal 87 Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku: a. Hakim konstitusi yang saat ini menjabat sebagai Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi tetap menjabat sebagai Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi sampai dengan masa jabatannya berakhir berdasarkan ketentuan Undang- Undang ini. b. Hakim konstitusi yang sedang menjabat pada saat Undang-Undang ini ditetapkan dianggap memenuhi syarat menurut Undang-Undang ini dan mengakhiri masa tugasnya sampai usia 70 (tujuh puluh) tahun selama keseluruhan masa tugasnya tidak melebihi 15 (Iima belas) tahun. (Menyesuaikan Pertimbangan Hukum paragraf [3.11] angka 10 halaman 76-79 dan Amar Putusan MK No.49/PUU- IX/2011 serta sebagai konsekuensi desain baru masa pengabdian Hakim Konstitusi dan diubahnya Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 15 ayat 2 huruf d serta dihapusnya Pasal 22, Pasal 23 ayat (1) huruf d, Pasal 26 ayat (1) huruf b, Pasal 26 ayat (5)) 76 b. Penjelasan atas Materi Muatan yang Dihapus, Diperbaiki, dan Dilakukan Perubahan atau Penyesuaian Berdasarkan Tabel 2 di atas, maka perubahan terhadap UU MK (UU Nomor 24 Tahun 2003 dan Perubahannya UU Nomor 8 Tahun 2011) yang merujuk pada Putusan MK dilakukan dengan bentuk penghapusan dan/atau perbaikan/reformulasi atau penambahan dan penyesuaian. Beberapa materi pokok Revisi UU tentang Mahkamah Konstitusi antara lain: 1) Mengenai masa jabatan serta tata cara pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Materi muatan tersebut diatur dalam Pasal 4 ayat (3), Pasal 4 ayat (4) huruf f, huruf g, dan huruf h, berdasarkan Putusan MK Nomor 49/PUU-IX/2011, Pasal 4 ayat (4) huruf f, huruf g, dan huruf h, telah dinyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sehingga dalam Revisi UU MK pasal-pasal tersebut dihapus. Dalam Pertimbangan hukumnya, selain menyatakan bahwa hal tersebut merupakan kebijakan hukum pembentuk undang-undang, Mahkamah juga menekankan pentingnya memastikan pelaksanaan masa jabatan dan pemilihan Ketua dan Wakil Ketua MK tersebut tidak menghambat kinerja Mahkamah. Oleh karena itu, berdasarkan hasil evaluasi dan perbandingan dengan lembaga-lembaga negara lainnya dalam hal masa jabatan pimpinan lembaga, maka DPR sebagai pembentuk undang-undang mengambil kebijakan untuk menetapkan masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua MK selama 5 tahun dari yang awalnya 2,5 tahun demi mendukung optimalisasi kinerja MK. Berikut Pertimbangan Hukum Putusan MK Nomor 49/PUU- IX/2011: [3.11] Menimbang, setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan para Pemohon, keterangan Pemerintah, keterangan DPR, keterangan ahli dari para Pemohon, serta bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh para Pemohon, sebagaimana termuat pada bagian duduk perkara, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: 1. Terhadap dalil para Pemohon bahwa Pasal 4 ayat (4f), ayat (4g), dan ayat (4h) UU 8/2011 bertentangan dengan 77 Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945, Mahkamah memberikan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa pada dasarnya aturan pemilihan pimpinan lembaga negara merupakan kebijakan hukum (legal policy) dari pembentuk Undang-Undang, namun hal tersebut dapat menjadi isu konstitusionalitas jika aturan mengenai pemilihan pimpinan lembaga negara tersebut dijalankan menimbulkan problematik kelembagaan, yaitu tidak dapat dilaksanakan, aturannya menyebabkan kebuntuan hukum (dead lock) dan menghambat pelaksanaan kinerja lembaga negara a quo yang pada akhirnya menimbulkan kerugian konstitusional warga negara; Bahwa secara umum norma Pasal 4 UU 8/2011 adalah mengatur tentang jumlah hakim konstitusi, susunan Mahkamah Konstitusi, dan masa jabatan pimpinan Mahkamah Konstitusi. Khusus Pasal 4 ayat (4f), ayat (4g), dan (4h) mengatur tentang tata cara pemilihan pimpinan Mahkamah Konstitusi yang jika dilaksanakan akan berpotensi menimbulkan kendala dikemudian hari ketika terjadi kekosongan pimpinan Mahkamah Konstitusi atau pimpinan Mahkamah Konstitusi tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan tetap sebelum masa jabatan ketua dan wakil ketua dari salah satunya berakhir, karena menurut ketentuan pasal a quo ketua dan wakil ketua dipilih dalam “satu kali rapat dan satu paket”. Di samping itu, pasal a quo jika dilaksanakan berpotensi menimbulkan kebuntuan hukum (dead lock), yaitu kekosongan salah satu pimpinan Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, pasal a quo berpotensi menghambat hak dari salah satu ketua atau wakil ketua Mahkamah Konstitusi yang terpilih, sehingga pada gilirannya menghambat juga terhadap kinerja Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan; Bahwa sistem pemilihan pimpinan Mahkamah Konstitusi menurut pasal a quo yang menganut prinsip “satu kali rapat dan satu paket” telah mengenyampingkan prinsip-prinsip ideal dalam demokrasi, yaitu tidak terpenuhinya asas mayoritas sederhana (simple majority) dalam pemilihan, seperti bila ada dua atau lebih calon memperoleh jumlah suara urutan kedua terbanyak (untuk menduduki jabatan wakil ketua misalnya 5:2:2 suara atau 3:2:2:2 suara), maka pemilihan harus diulang untuk sekaligus memilih pimpinan lagi, padahal calon ketua telah memperoleh suara terbanyak. Contoh lain dapat terjadi 9:0 suara atau 8:1 suara. Hal ini berpengaruh pula pada tingkat akuntabilitas, legitimasi, dan akseptabilitas pimpinan Mahkamah Konstitusi yang terpilih yang pada akhirnya berpengaruh pula terhadap kinerja Mahkamah. Mahkamah tidak sependapat dengan keterangan DPR dalam persidangan yang menyatakan bahwa kebuntuan itu dapat diatasi dengan merujuk pada Pasal 24 ayat (5) yang menyatakan, “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Ketua dan Wakil 78 Ketua diatur dalam peraturan Mahkamah Konstitusi”. Menurut Mahkamah, Peraturan Mahkamah Konstitusi tidak dapat mengatur sesuatu hal yang menyimpang atau bertentangan dengan materi Undang-Undang yang sudah jelas sehingga Peraturan Mahkamah Konstitusi tidak bisa mengatur lebih lanjut Pasal 4 ayat (4f) Undang-Undang a quo yang dengan tegas menentukan bahwa pemilihan ketua dan wakil ketua hanya dilakukan dalam satu kali rapat pemilihan; Bahwa oleh karena pasal a quo dalam pelaksanaannya berpotensi menghambat kinerja Mahkamah, sehingga merugikan hak konstitusional warga negara dalam memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil yang dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 maka permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum; 2) Mengenai usia pensiun bagi Panitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti Materi muatan tersebut berdasarkan Putusan MK Nomor 34/PUU-X/2012 Pasal 7A dinyatakan konstitusional bersyarat sepanjang dimaknai usia pensiun bagi Panitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti adalah 62 tahun. Karena itu dalam Revisi UU MK, Pasal 7A ayat (1) diubah mengikuti isi Putusan MK dan ayat (2)-nya menyesuaikan dengan menekankan pada tugas teknis Kepaniteraan. 3) Mengenai syarat usia bagi Hakim Konstitusi Dalam Putusan MK Nomor 49/PUU-IX/2011, Mahkamah telah menyatakan dalam pertimbangan hukumnya bahwa ketentuan mengenai syarat usia minimal Hakim Konstitusi sebagaimana diatur pada Pasal 15 ayat (2) huruf d adalah kebijakan hukum terbuka atau open legal policy. Kemudian Putusan MK Nomor 7/PUU-XI/2013 Pasal 15 ayat (2) huruf d dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai “berusia paling rendah 47 tahun dan paling tinggi 65 tahun pada saat pengangkatan pertama”. Dalam pertimbangan hukumnya terdapat alasan bahwa meskipun merupakan kebijakan hukum terbuka namun jika tidak dapat dilaksanakan maka menimbulkan kerugian konstitusionalitas warga negara. Oleh MK alasan tersebut 79 dikaitkan dengan keberadaan Pasal 22 yang mengatur masa jabatan hakim konstitusi selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 kali masa jabatan sementara di sisi lain terdapat Pasal 23 ayat (1) huruf c yang mengatur batas usia hakim konstitusi 70 tahun. Setelah melakukan pembahasan maka DPR dan Pemerintah memutuskan untuk tetap menggunakan usia pensiun 70 tahun, dan menjadikan usia purna bakti ini sebagai batas masa jabatan hakim Konstitusi. Karena itulah maka dilakukan penyesuaian terhadap Pasal 15 ayat (2) huruf d, dengan melakukan kalkulasi ideal terhadap usia minimum dikaitkan dengan masa jabatan dan pertimbangan pengalaman serta karier khususnya dari kalangan hakim, maka disepakati batas usia minimum adalah 55 tahun. Pilihan kebijakan ini didasarkan atas landasan berpikir untuk menjadikan MK sebagai puncak pengabdian bagi seorang Hakim Konstitusi. Seseorang yang menjabat sebagai Hakim Konstitusi adalah negarawan yang sudah selesai dengan dirinya sendiri, sehingga segala pengabdiannya akan diberikan sepenuh-penuhnya bagi MK hingga berakhir di usia purna bakti. Putusan MK Nomor 49/PUU-IX/201 juga telah membatalkan sebagian frasa pada Pasal 15 ayat (2) huruf h, yakni frasa “pernah menjadi pejabat negara” sehingga dalam Revisi UU MK frasa ini dihapuskan dan kemudian diberikan pengaturan tambahan khusus untuk Hakim Konstitusi yang berasal dari lingkup Mahkamah Agung yang dibuat terbuka baik untuk Hakim Tinggi maupun Hakim Agung yang sedang menjabat. Berikut Pertimbangan Hukum Putusan MK Nomor 49/PUU- IX/2011 3. Terhadap dalil para Pemohon bahwa Pasal 15 ayat (2) huruf d UU 8/2011 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 24C ayat (5) UUD 1945, Mahkamah memberikan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa pemenuhan hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan bukan berarti negara 80 tidak boleh mengatur dan menentukan syarat-syaratnya, sepanjang syarat-syarat demikian secara objektif memang merupakan kebutuhan yang dituntut oleh jabatan atau aktivitas pemerintahan yang bersangkutan dan tidak mengandung unsur diskriminatif. Dalam kaitan dengan kriteria usia, UUD 1945 tidak menentukan batasan usia minimum tertentu sebagai kriteria yang berlaku umum untuk semua jabatan atau aktivitas pemerintahan. Artinya, UUD 1945 menyerahkan kepada pembentuk Undang- Undang untuk mengaturnya. Selain itu, Mahkamah dalam putusan Nomor 15/PUU-V/2007, tanggal 27 November 2007 dan putusan Nomor 37-39/PUU-VIII/2010, tanggal 15 Oktober 2010 pada intinya telah mempertimbangkan bahwa dalam kaitannya dengan kriteria usia UUD 1945 tidak menentukan batasan usia minimum tertentu untuk menduduki semua jabatan dan aktivitas pemerintahan. Hal ini merupakan kebijakan hukum terbuka (opened legal policy), yang sewaktu-waktu dapat diubah oleh pembentuk Undang-Undang sesuai dengan tuntutan kebutuhan perkembangan yang ada. Hal tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan pembentuk Undang-Undang yang, apa pun pilihannya, tidak dilarang dan tidak bertentangan dengan UUD 1945. Dengan demikian dalil para Pemohon tentang ketentuan syarat usia minimum tidak beralasan menurut hukum; 4. Terhadap dalil para Pemohon bahwa frasa “dan/atau pernah menjadi pejabat negara” dalam Pasal 15 ayat (2) huruf h UU 8/2011 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 24C ayat (5) UUD 1945, Mahkamah memberikan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa frasa “pernah menjadi pejabat negara” dalam Pasal 15 ayat (2) huruf h UU MK berpotensi menimbulkan tidak adanya kepastian hukum yang adil dan tidak memberikan kesempatan yang sama bagi seorang warga negara Indonesia yang ingin menjadi hakim konstitusi, karena frasa a quo dapat ditafsirkan bersifat kumulatif, yaitu mempunyai pengalaman kerja di bidang hukum paling sedikit 15 (lima belas) tahun dan pernah menjadi pejabat negara atau dapat berupa pilihan salah satu, yaitu mempunyai pengalaman kerja di bidang hukum paling sedikit 15 (lima belas) tahun atau pernah menjadi pejabat negara. Ketika Pasal 15 ayat (2) huruf h ditafsirkan kumulatif maka harus memenuhi keduanya, jika hanya memenuhi salah satu maka seseorang tidak memenuhi syarat untuk menjadi hakim konstitusi. Demikian juga apabila pasal a quo ditafsirkan alternatif maka seseorang yang pernah menjadi pejabat negara tidak memerlukan pengalaman kerja di bidang hukum paling sedikit 15 (lima belas) tahun dapat menjadi hakim konstitusi. Padahal, untuk menjadi hakim konstitusi di samping memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, 81 negarawan, juga harus menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 24C ayat (5) UUD 1945. Frasa “dan/atau pernah menjadi pejabat negara” dalam Pasal 15 ayat (2) huruf h UU 8/2011 juga tidak memberikan kriteria yang jelas, karena tidak semua orang yang pernah menjadi pejabat negara memenuhi syarat untuk menjadi hakim konstitusi. Sebaliknya, banyak orang yang belum pernah menjadi pejabat negara tetapi memenuhi syarat untuk menjadi hakim konstitusi. Karena ketidakjelasan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, dalil para Pemohon beralasan menurut hukum; Berikut Pertimbangan Hukum Putusan MK Nomor 7/PUU- XI/2013: [3.11] Menimbang bahwa sebagaimana putusan Mahkamah terdahulu, Mahkamah berpendirian bahwa terhadap kriteria usia yang UUD 1945 tidak menentukan batasan usia tertentu untuk menduduki semua jabatan dan aktivitas pemerintahan, hal ini merupakan kebijakan hukum (legal policy) dari pembentuk Undang-Undang, yang sewaktu-waktu dapat diubah oleh pembentuk Undang-Undang sesuai dengan tuntutan kebutuhan perkembangan yang ada. Hal tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan pembentuk Undang- Undang yang, apa pun pilihannya, tidak dilarang dan tidak bertentangan dengan UUD 1945. Namun demikian, menurut Mahkamah hal tersebut dapat menjadi permasalahan konstitusionalitas jika aturan tersebut menimbulkan problematika kelembagaan, yaitu tidak dapat dilaksanakan, aturannya menyebabkan kebuntuan hukum (dead lock) dan menghambat pelaksanaan kinerja lembaga negara yang bersangkutan yang pada akhirnya menimbulkan kerugian konstitusionalitas warga negara; [3.12] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan Pasal 15 ayat (2) huruf d UU MK telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan merupakan perlakuan yang bersifat diskriminatif dan cenderung mereduksi kewenangan lembaga negara yang memiliki hak untuk mengusulkan hakim konstitusi. Terhadap dalil para Pemohon a quo, Mahkamah terlebih dahulu mengutip Pasal 22 UU MK, “Masa jabatan hakim konstitusi selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya”. Pasal 23 ayat (1) huruf c UU MK menyatakan, “Hakim konstitusi diberhentikan dengan hormat dengan alasan telah berusia 70 (tujuh puluh) tahun”. Berdasarkan kedua ketentuan tersebut, maka secara jelas hakim konstitusi dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya dengan batas usia pensiun 70 (tujuh puluh) tahun. Namun demikian, ketentuan yang menyatakan bahwa batas usia paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat pengangkatan hakim konstitusi akan menyebabkan 82 seseorang, yang meskipun untuk masa jabatan kedua belum berumur 70 (tujuh puluh) tahun tetapi sudah berusia lebih dari 65 (enam puluh lima) tahun, tidak dapat diusulkan kembali untuk diangkat pada periode kedua. Dengan demikian, hak untuk diusulkan kembali sebagai hakim konstitusi sampai dengan batas usia 70 (tujuh puluh) tahun menjadi terhalang dengan ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf d UU MK. Pengaturan batas usia paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat pengangkatan memiliki rasionalitas jika dimaksudkan untuk pengangkatan pertama, agar hakim konstitusi yang diangkat pertama kali dapat menyelesaikan masa baktinya genap lima tahun, namun untuk pengangkatan pada periode berikutnya, hakim konstitusi justru memiliki nilai lebih karena berpengalaman selama satu periode sebelumnya, sehingga diperlukan untuk kesinambungan; [3.13] Menimbang bahwa Pasal 24C ayat (3) UUD 1945 memberikan kewenangan kepada Mahkamah Agung, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Presiden untuk mengusulkan masing- masing tiga orang calon hakim konstitusi kepada Presiden untuk diangkat menjadi hakim konstitusi dengan keputusan Presiden. Hal tersebut menjadi kewenangan pula bagi Mahkamah Agung, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Presiden untuk mengusulkan kembali hakim yang bersangkutan pada periode berikutnya; Maksud memberi kesempatan menjadi hakim dan pensiun pada usia 70 (tujuh puluh) tahun akan dibatasi oleh ketentuan norma dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d UU MK apabila hal tersebut tidak dimaknai sebagai pengangkatan hakim untuk pertama kalinya. Hal ini didasarkan kepada suatu ketentuan dalam Pasal 22 UU MK yang menyatakan bahwa hakim konstitusi dapat diangkat kembali untuk satu periode berikutnya. Di samping itu, praktik pengangkatan kembali terhadap hakim pada periode kedua yang selama ini terjadi, tidak semata-mata didasarkan kepada batas usia, melainkan pada rekam jejak dan prestasi hakim yang bersangkutan pada periode sebelumnya, yang dinilai baik oleh institusi yang berwenang mengusulkannya dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) UU MK; Apabila ketentuan tersebut tidak dimaknai sebagai pengangkatan hakim untuk pertama kalinya, maka walaupun hakim tersebut belum mencapai usia 70 (tujuh puluh) tahun tetapi telah berusia lebih dari 65 (enam puluh lima) tahun, hakim tersebut tidak dapat diusulkan kembali. Dengan demikian maka kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 kepada Mahkamah Agung, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Presiden, untuk mengusulkan pengangkatan hakim konstitusi serta usia pensiun 70 (tujuh puluh) tahun bagi hakim konstitusi yang ditentukan dalam UU MK, dihalangi oleh ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf d UU MK. Hal ini berarti pasal tersebut telah mereduksi kewenangan konstitusional 83 lembaga negara yang diberikan oleh UUD 1945. Selain itu juga menghalangi hak yang bersangkutan untuk diangkat kembali pada periode kedua sebagaimana telah ditentukan oleh Pasal 22 UU MK; Seharusnya Undang-Undang menyerahkan kepada kebijaksanaan dari ketiga lembaga negara tersebut untuk mengusulkan atau tidak lagi mengusulkan calon hakim konstitusi untuk masa jabatan kedua bagi calon hakim konstitusi yang sudah berumur lebih dari 65 (enam puluh lima) tahun, tetapi belum mencapai usia 70 (tujuh puluh) tahun. Selain itu, bagi hakim konstitusi yang usianya telah melebihi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat mengakhiri masa jabatan periode pertama, apabila hendak diperpanjang atau diusulkan kembali, statusnya adalah hakim konstitusi bukan calon hakim konstitusi sebagaimana dimaksud pasal a quo; [3.14] Menimbang bahwa berdasarkan penilaian hukum tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon yang memohon agar ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf d UU MK yang menyatakan, “Berusia paling rendah 47 (empat puluh tujuh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat pengangkatan” untuk ditafsirkan secara bersyarat menjadi “Berusia paling rendah 47 (empat puluh tujuh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat pengangkatan pertama” beralasan menurut hukum. 4) Mengenai asas dalam tata cara seleksi hakim konstitusi Bahwa meskipun mengenai materi muatan ini tidak terdapat Putusan MK yang memutus diubah, namun DPR dan Pemerintah sepakat untuk memperbaiki kualitas proses pemilihan dan pengajuan Hakim Konstitusi maka pada Pasal 20 ayat (2) ditambahkan asasnya yakni asas transparan dan terbuka. 5) Mengenai berakhirnya masa jabatan Hakim Konstitusi Materi muatan ini diatur dalam Pasal 22 dan Pasal 23 ayat (1) huruf d serta Pasal 26 ayat (1) huruf b yang dalam Revisi UU MK dihapus. Hal ini merupakan konsekuensi atas pilihan kebijakan perubahan desain masa pengabdian Hakim Konstitusi dan konsekuensi perubahan atas Pasal 15 ayat (2) huruf d UU MK. Berdasarkan Pertimbangan Hukum Putusan MK Nomor 7/PUU-XI/2013 sebagaimana telah dikutip di atas, Pasal 22 UU MK tentang masa jabatan Hakim Konstitusi dan Pasal 23 ayat (1) huruf c UU MK tentang usia pensiun 70 tahun bagi 84 Hakim Konstitusi, memiliki keterkaitan satu sama lain dengan Pasal 15 ayat (2) huruf d UU MK tentang batas usia calon Hakim Konstitusi. Hal ini berkaitan dengan skema masa jabatan Hakim Konstitusi dan sistem pemilihan Hakim Konstitusi terutama bagi Hakim Konstitusi yang dipilih kembali setelah menjabat yang berbeda dengan calon Hakim Konstitusi yang dipilih untuk pengangkatan pertama. Dengan pertimbangan ingin menjadikan MK sebagai puncak pengabdian bagi seorang Hakim Konstitusi, maka perubahan dilakukan untuk skema masa pengabdian ini yakni pengabdian dimulai sejak terpilih hingga berakhir pada usia 70 tahun yang dianggap sebagai usia pensiun. Untuk itulah maka dilakukan perubahan atas Pasal 15 ayat (2) huruf d UU MK agar usia minimal seorang calon Hakim Konstitusi ideal dengan rentang waktu masa pengabdian yang ideal, kemudian dengan pasal- pasal yang mengatur tentang masa jabatan 5 tahunan yang telah diubah menjadi pengabdian hingga usia 70 tahun, yakni Pasal 22, Pasal 23 ayat (1) huruf d serta Pasal 26 ayat (1) huruf b UU MK dihapus. 6) Mengenai Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Materi muatan ini berdasarkan Putusan MK Nomor 49/PUU- IX/2011, Pasal 27A ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf e serta Pasal 27A ayat (3), (4), (5), dan (6) telah dibatalkan dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Karena itu Pasal 27A ayat (2) huruf c dilakukan perubahan, unsur Pemerintah dan DPR tetap dihapuskan namun diisi oleh unsur akademisi agar memenuhi jumlah ganjil. Sementara Pasal 27A ayat (2) huruf d dan huruf e, Pasal 27A ayat (3), (4), (5), dan (6) dihapuskan dalam di dalam Revisi UU MK sesuai dengan amar Putusan MK Nomor 49/PUU-IX/2011. 7) Mengenai ketentuan tentang isi amar putusan MK Materi muatan ini berdasarkan Putusan MK Nomor 48/PUU- IX/2011 telah dibatalkan dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat terhadap Pasal 45A dan Pasal 57 85 ayat (2a), sehingga dilakukan perubahan dengan menghapus kedua pasal tersebut. 8) Mengenai tindak lanjut Putusan MK Materi muatan ini sebagaimana Putusan MK Nomor 49/PUU- IX/2011 telah dibatalkan dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat bagi Pasal 50A dan Pasal 59 ayat (2) sehingga perlu dilakukan perubahan dengan menghapus pasal tersebut. 9) Mengenai ketentuan peralihan Materi muatan ini berdasarkan Putusan MK Nomor 49/PUU- IX/2011, ketentuan peralihan pada Pasal 87 telah dibatalkan dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sehingga perlu dilakukan perubahan menyesuaikan dengan perubahan-perubahan yang telah dilakukan pada pasal-pasal sebelumnya. Dalam pertimbangan hukum Putusan MK Nomor 49/PUU- IX/2011, Mahkamah menjelaskan bahwa alasan dibatalkannya Pasal 87 UU Nomor 8 Tahun 2011 adalah menurut mahkamah Pasal 87 UU Nomor 8 Tahun 2011 a quo justru mengandung norma yang bertentangan dengan tujuan yang hendak dicapai oleh ketentuan peralihan sebagaimana dimuat di dalam Lampiran II Huruf C.4, angka 127 Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Mahkamah mengingatkan dalam Putusan MK Nomor 019/PUU-I/2003 dan Putusan Nomor 121/PUU-VII/2009, pada pokoknya menyatakan ketentuan peralihan memuat penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan yang sudah ada pada saat peraturan perundang-undangan baru mulai berlaku, agar peraturan perundang-undangan tersebut dapat berjalan lancar dan tidak menimbulkan permasalahan hukum. Menurut Mahkamah dalam pertimbangan Putusan MK Nomor 49/PUU-IX/2011 tersebut, ketentuan peralihan yang memberlakukan dua 86 Undang-Undang sekaligus dalam satu Undang-Undang, menimbulkan ketidakpastian hukum. Berdasarkan amar dan pertimbangan hukum Putusan MK Nomor 49/PUU-IX/2011 tersebut, maka dilakukan tindak lanjut berupa penghapusan Pasal 87 dalam UU Nomor 8 Tahun 2011, kemudian dimuat ketentuan baru yang mengatur Aturan Peralihan dengan merujuk pada pertimbangan hukum MK tersebut sehingga rumusan aturan peralihan sebagaimana termuat dalam Pasal 87 UU MK Perubahan Ketiga sebagai berikut: Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku: a. Hakim konstitusi yang saat ini menjabat sebagai Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi tetap menjabat sebagai Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi sampai dengan masa jabatannya berakhir berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini. b. Hakim konstitusi yang sedang menjabat pada saat Undang-Undang ini ditetapkan dianggap memenuhi syarat menurut Undang-Undang ini dan mengakhiri masa tugasnya sampai usia 70 (tujuh puluh) tahun selama keseluruhan masa tugasnya tidak melebihi 15 (Iima belas) tahun. Rumusan tersebut berpedoman pada pertimbangan hukum Putusan MK Nomor 49/PUU-IX/2011. Untuk rumusan Pasal 87 huruf b UU MK Perubahan Ketiga, adanya norma “selama keseluruhan masa tugasnya tidak melebihi 15 tahun” adalah untuk memberikan keseimbangan waktu pengabdian bagi Hakim Konstitusi karena menurut UU ini jika terdapat seorang Hakim Konstitusi yang diangkat sejak usia 55 tahun sebagaimana dengan syarat usia paling rendah Pasal 15 ayat (2) huruf d UU MK maka yang bersangkutan akan menjabat paling lama hingga 15 tahun. c. Pandangan DPR Terkait Dengan Dalil Pemohon Perkara 90, Pemohon Perkara 96, dan Pemohon Perkara 100 Bahwa Para Pemohon dalam permohonannya mengajukan permohonan pengujian terhadap Pasal-Pasal sebagai berikut: 87 ▪ Pemohon Perkara 90 mengajukan pengujian Pasal 15 ayat (2) huruf d, Pasal 22, Pasal 23 ayat (1) huruf d, Pasal 26 ayat (1) huruf b, dan Pasal 87 huruf b UU MK terhadap Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 24C ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. ▪ Pemohon Perkara 96 mengajukan pengujian Pasal 87 huruf a dan huruf b UU MK terhadap Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. ▪ Para Pemohon Perkara 100 mengajukan pengujian Pasal 15 ayat (2) huruf d dan huruf h, Pasal 18 ayat (1), Penjelasan Pasal 19, Pasal 20 ayat (1) dan (2), Pasal 23 ayat (1) huruf c, Pasal 59 ayat (2) dan Pasal 87 UU MK terhadap Pasal 1 ayat (2) dan (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1) dan (3), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan (3), Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945. Dengan demikian Pasal-Pasal yang diajukan pengujian oleh Para Pemohon adalah sebagai berikut: ▪ Pasal 15 ayat (2) huruf d UU MK Perubahan Ketiga; ▪ Pasal 15 ayat (2) huruf h UU MK Perubahan Ketiga; ▪ Pasal 18 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003; ▪ Penjelasan Pasal 19 UU MK Perubahan Ketiga; ▪ Pasal 20 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003; ▪ Pasal 20 ayat (2) UU No. 24 Tahun 2003; ▪ Pasal 22 UU MK Perubahan Ketiga; ▪ Pasal 23 ayat (1) huruf c UU MK Perubahan Ketiga; ▪ Pasal 23 ayat (1) huruf d UU MK Perubahan Ketiga; ▪ Pasal 26 ayat (1) huruf b UU MK Perubahan Ketiga; ▪ Pasal 59 ayat (2) UU MK Perubahan Ketiga; ▪ Pasal 87 huruf a UU MK Perubahan Ketiga; ▪ Pasal 87 huruf b UU MK Perubahan Ketiga. Selain keterangan mengenai materi muatan UU MK Perubahan Ketiga sebagaimana diuraikan di atas, DPR perlu menambahkan keterangan untuk menanggapi dalil-dalil Permohonan dan Petitum Para Pemohon agar Para Pemohon mendapatkan informasi yang 88 utuh dan benar sehingga dapat memahami keseluruhan revisi UU MK dalam UU MK Perubahan Ketiga. 1) Mengenai dalil dan Petitum Para Pemohon terhadap ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf d dan Pasal 15 ayat (2) huruf h UU MK Perubahan Ketiga Bahwa DPR menerangkan, perubahan terhadap Pasal 15 ayat (2) huruf d UU MK Perubahan Ketiga sudah sesuai dengan Putusan MK Nomor 7/PUU-XI/2013 jo. Putusan MK Nomor 49/PUU-IX/2011 yang menyatakan batasan usia bagi seseorang yang menduduki jabatan tertentu merupakan open legal policy. Tidak hanya dalam Putusan MK terkait UU MK saja, namun berulang kali MK telah menegaskan hal ini dalam berbagai Putusannya, antara lain dalam Putusan MK Nomor 37/PUU-VIII/2010 yaitu: a) Dalam kaitannya dengan kriteria usia, UUD NRI Tahun 1945 tidak menentukan batasan usia minimal atau maksimal tertentu sebagai kriteria yang berlaku umum untuk semua jabatan atau aktivitas pemerintahan. Hal itu berarti, UUD NRI Tahun 1945 menyerahkan penentuan batasan usia tersebut kepada pembentuk Undang-Undang untuk mengaturnya. Dengan kata lain, oleh UUD NRI Tahun 1945 hal itu dianggap sebagai bagian dari kebijakan hukum (legal policy) pembentuk Undang- Undang. Oleh sebab itulah, persyaratan usia minimal untuk masing-masing jabatan atau aktivitas pemerintahan diatur secara berbeda-beda dalam berbagai peraturan perundang-undangan sesuai dengan karakteristik kebutuhan jabatan masing-masing; (vide Pertimbangan MK [3.14], halaman 59). b) Bahwa dapat saja batas usia minimal ataupun maksimal bagi keikutsertaan warga negara dalam jabatan atau kegiatan pemerintahan itu diubah sewaktu-waktu oleh pembentuk Undang-Undang sesuai dengan tuntutan kebutuhan perkembangan yang ada. Hal itu sepenuhnya 89 merupakan kewenangan pembentuk Undang-Undang yang tidak dilarang. Bahkan, seandainya pun suatu Undang-Undang tidak mencantumkan syarat usia minimal (maupun maksimal) tertentu bagi warga negara untuk dapat mengisi suatu jabatan atau turut serta dalam kegiatan pemerintahan tertentu, melainkan menyerahkan pengaturannya kepada peraturan perundang-undangan di bawahnya, hal demikian pun merupakan kewenangan pembentuk Undang-Undang dan tidak bertentangan dengan UUD 1945. Bahwa ketetapan pembentuk Undang- Undang mengenai syarat usia seseorang pejabat adalah suatu kebijakan hukum terbuka (open legal policy) yang berapa pun usia minimal dan maksimal yang ditetapkan tidak dapat dikategorikan sebagai ketentuan yang tidak konstitusional; (vide Pertimbangan MK [3.14], halaman 62) c) Selain itu, terdapat pula pertimbangan MK dalam Putusan MK Nomor 15/PUU-V/2007 yang menyatakan: Dalam hubungan ini, Mahkamah menegaskan kembali bahwa jabatan maupun aktivitas pemerintahan itu banyak macam-ragamnya, sehingga kebutuhan dan ukuran yang menjadi tuntutannya pun berbeda-beda di antara bermacam-macam jabatan atau aktivitas pemerintahan tersebut. Dalam kaitannya dengan kriteria usia, UUD 1945 tidak menentukan batasan usia minimum tertentu sebagai kriteria yang berlaku umum untuk semua jabatan atau aktivitas pemerintahan. Hal itu berarti, UUD 1945 menyerahkan penentuan batasan usia tersebut kepada pembentuk undang-undang untuk mengaturnya. Dengan kata lain, oleh UUD 1945 hal itu dianggap sebagai bagian dari kebijakan hukum (legal policy) pembentuk undang- undang. Oleh sebab itulah, persyaratan usia minimum untuk masing-masing jabatan atau aktivitas pemerintahan diatur secara berbeda-beda dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Misalnya, batas usia minimum untuk menjadi Hakim Konstitusi ditentukan 40 tahun [vide Pasal 16 Ayat (1) huruf c UU MK], batas usia minimum untuk menjadi Hakim Agung ditentukan 50 tahun [vide Pasal 7 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung], batas usia minimum untuk berhak memilih dalam pemilihan umum ditentukan 17 tahun atau sudah kawin atau sudah pernah kawin [vide Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 90 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah]. Mungkin saja batas usia minimum bagi keikutsertaan warga negara dalam jabatan atau kegiatan pemerintahan itu diubah sewaktu- waktu oleh pembentuk undang-undang sesuai dengan tuntutan kebutuhan perkembangan yang ada. Hal itu sepenuhnya merupakan kewenangan pembentuk undang- undang yang tidak dilarang. Bahkan, seandainya pun suatu undang-undang tidak mencantumkan syarat usia minimum (maupun maksimum) tertentu bagi warga negara untuk dapat mengisi suatu jabatan atau turut serta dalam kegiatan pemerintahan tertentu, melainkan menyerahkan pengaturannya kepada peraturan perundang-undangan di bawahnya, hal demikian pun merupakan kewenangan pembentuk undang-undang dan tidak bertentangan dengan UUD 1945. Dengan demikian, dalil Pemohon yang menyatakan Pasal 58 huruf d UU Pemda bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (3) UUD 1945 juga tidak beralasan. (vide Pendapat Mahkamah, [3.20], nomor 6, halaman 55-56, Putusan MK Nomor 15/PUU-V/2007) d) Dengan demikian, MK pun menegaskan bahwa batas usia yang variatif dalam berbagai peraturan perundang- undangan merupakan open legal policy pembentuk undang-undang dan bukan persoalan konstitusional. Terhadap open legal policy pembentuk undang-undang, MK dalam Putusan MK Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 menyatakan sebagai berikut ini: Menimbang bahwa Mahkamah dalam fungsinya sebagai pengawal konstitusi tidak mungkin untuk membatalkan Undang-Undang atau sebagian isinya, jikalau norma tersebut merupakan delegasi kewenangan terbuka yang dapat ditentukan sebagai legal policy oleh pembentuk Undang-Undang. Meskipun seandainya isi suatu Undang- Undang dinilai buruk, Mahkamah tetap tidak dapat membatalkannya, sebab yang dinilai buruk tidak selalu berarti inkonstitusional, kecuali kalau produk legal policy tersebut jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas dan ketidakadilan yang intolerable. e) Pandangan hukum yang demikian juga sejalan dengan Putusan MK Nomor 010/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 yang menyatakan: 91 sepanjang pilihan kebijakan tidak merupakan hal yang melampaui kewenangan pembentuk Undang-Undang, tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan, serta tidak nyata-nyata bertentangan dengan UUD 1945, maka pilihan kebijakan demikian tidak dapat dibatalkan oleh Mahkamah”. Bahwa selain pengaturan mengenai batas usia merupakan open legal policy, kebijakan ini diambil juga karena dilandasi pada kebijakan pembaharuan desain masa pengabdian Hakim Konstitusi di MK yang awalnya berbentuk periodisasi setiap lima tahunan berubah menjadi pengabdian hingga purna bakti di usia 70 tahun. Maksud perubahan kebijakan ini adalah keinginan untuk menjadikan MK sebagai puncak pengabdian seorang Hakim Konstitusi, sehingga seorang Hakim Konstitusi akan menjadikan tugasnya sebagai pengabdian tertinggi kepada bangsa ini. Mengenai dalil dan Petitum Pasal 15 ayat (2) huruf h, selain merupakan tindak lanjut dari Putusan MK Nomor 49/PUU- IX/201 yang membatalkan frasa “pernah menjadi pejabat negara”, perubahan Pasal tersebut juga memberikan pengaturan tambahan khusus untuk Hakim Konstitusi yang berasal dari lingkup Mahkamah Agung dengan mempertimbangkan jenjang jabatan dan pengalaman seorang hakim serta membuka juga kesempatan Hakim Agung terbaik untuk diusulkan oleh Mahkamah Agung menjadi Hakim Konstitusi di MK seperti yang pernah terjadi di awal pembentukan MK. 2) Mengenai dalil dan Petitum terkait Pasal 18 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 19 UU MK serta Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (2) UU MK Perubahan Ketiga Petitum Para Pemohon Perkara 100 memohon tafsir konstitusi conditionally unconstitutional terhadap Pasal 18 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 19 UU MK yang tidak termasuk ke dalam Perubahan Ketiga UU MK. Oleh Para Pemohon Perkara 100 Pasal 18 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 diminta untuk dinyatakan sepanjang frasa “…diajukan masing-masing 3 92 (tiga) orang oleh Mahkamah Agung, 3 (tiga) orang oleh DPR, dan 3 (tiga orang oleh Presiden …” diminta untuk dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: (1) calon hakim konstitusi yang diusulkan bukan merupakan representasi atau perwakilan dari Lembaga dan profesi dari masing-masing Lembaga. Akan tetapi merupakan representasi dari publik secara luas; dan (2) Mahkamah Agung, DPR, dan Presiden sebatas pengusul hakim konstitusi. Kemudian Penjelasan Pasal 19 UU MK frasa “calon hakim konstitusi” diminta untuk ditafsirkan pengumuman pendaftaran calon hakim konstitusi, nama-nama bakal calon hakim konstitusi, dan nama-nama calon hakim konstitusi. Petitum Para Pemohon Perkara 100 memohon tafsir konstitusi conditionally unconstitutional terhadap Pasal 20 ayat (1) UU MK Perubahan Ketiga dengan sepanjang frasa “…diatur oleh masing-masing Lembaga yang berwenang…” agar dimaknai, “diatur oleh masing-masing Lembaga yang berwenang dengan tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi dengan prosedur dan standar yang sama”. Terhadap Pasal 20 ayat (2) UU MK Perubahan Ketiga dengan sepanjang frasa “objektif, akuntabel, transparan, dan terbuka” tidak dimaknai sebagaimana makna yang diinginkan Pemohon. DPR mengemukakan bahwa Hakim konstitusi yang berjumlah 9 orang memiliki sifat khusus dan berbeda dengan hakim agung karena salah satu kewenangannya adalah memutus sengketa perselisihan antar Lembaga. Mekanisme pengangkatan hakim konstitusi dipilih oleh lembaga legislatif (DPR), lembaga eksekutif (presiden), lembaga yudisial (MA). Itu sebabnya rekrutmen hakim konstitusi harus diatur untuk menjamin posisinya berada di tengah-tengah dinamika hubungan antar lembaga negara. (Pengangkatan dan 93 Pemberhentian Hakim Indonesia: Jimly Ashiddiqie: dalam buku Negara Hukum yang Berkeadilan: hlm.618). DPR berpandangan bahwa meskipun pola rekrutmen hakim konstitusi diserahkan kepada masing-masing lembaga pengusul, namun Pasal 20 ayat (2) UU MK Perubahan Ketiga menjamin bahwa proses seleksi bersifat objektif, akuntabel, transparan, dan terbuka oleh masing-masing lembaga negara. Sementara makna objektif, akuntabel, transparan, dan terbuka sudah memiliki makna umum karena merupakan prinsip yang berlaku umum dan universal dan tentunya makna yang diharapkan Para Pemohon sudah termuat di dalamnya tanpa perlu diberikan tafsir konstitusional melalui Putusan MK. 3) Mengenai dihapusnya Pasal 22 dalam UU MK Perubahan Ketiga, Pasal 23 ayat (1) huruf c UU MK Perubahan Ketiga serta dihapusnya Pasal 23 ayat (1) huruf d dan Pasal 26 ayat (1) huruf b dalam UU MK Perubahan Ketiga Sebagaimana telah dijelaskan di atas, dihapusnya Pasal 22, Pasal 23 ayat (1) huruf d dan Pasal 26 ayat (1) huruf dalam UU MK Perubahan Ketiga dilandasi pada kebijakan pembaharuan desain masa pengabdian Hakim Konstitusi di MK yang awalnya berbentuk periodisasi setiap lima tahunan berubah menjadi pengabdian hingga purna bakti di usia 70 tahun dengan maksud MK sebagai puncak pengabdian seorang Hakim Konstitusi. Kebijakan masa jabatan periodisasi atau kebijakan masa jabatan hingga purna bakti merupakan pilihan kebijakan yang masing-masing tentunya memiliki kelebihan dan kekurangannya. Karena hal ini merupakan open legal policy maka tidak ada persoalan konstitusionalitas terkait pilihan kebijakan ini sepanjang tidak ada hal yang dapat menjadi penghambat bagi kinerja MK sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum sebagaimana dijelaskan dalam Pertimbangan Hukum Putusan MK Nomor 49/PUU-IX/2011 jo. Putusan MK Nomor 7/PUU- XI/2013. 94 4) Mengenai dihapusnya Pasal 59 ayat (2) dalam UU MK Perubahan Ketiga Bahwa dihapusnya Pasal 59 ayat (2) UU MK Perubahan Ketiga adalah tindak lanjut dari amar Putusan MK Nomor 49/PUU-IX/2011. Pengujian terhadap perubahan norma dalam undang-undang tersebut berarti menguji Putusan MK yang telah diputuskan, sehingga menjadi ne bis in idem. 5) Mengenai Pasal 87 huruf a dan Pasal 87 huruf b UU MK Perubahan Ketiga Bahwa rumusan Pasal 87 huruf a dan Pasal 87 huruf b UU MK Perubahan Ketiga telah disusun berdasarkan pedoman Pertimbangan Hukum Putusan MK Nomor 49/PUU-IX/2011 dan dengan mempertimbangkan asas kepastian hukum. III. Petitum DPR Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, DPR memohon agar kiranya Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Konstitusi memberikan amar putusan sebagai berikut: Dalam Pengujian Formil 1. Menolak permohonan Para Permohonan[sic!] untuk seluruhnya; 2. Menyatakan bahwa proses pembentukan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) telah sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan telah memenuhi ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah dengan Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398). 95 Dalam Pengujian Materiil Menolak Permohonan Para Pemohon untuk Seluruhnya Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.4] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar keterangan lisan Presiden pada persidangan tanggal 9 Agustus 2011, serta membaca keterangan tertulis Presiden bertanggal 5 Agustus 2021 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada 4 Agustus 2021 dan 1 September 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut: I. Kedudukan Hukum/Legal Standing Para Pemohon Sehubungan dengan kedudukan hukum (legal standing) Para Pemohon, Pemerintah berpendapat sebagai berikut: a. Bahwa berdasar Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi beserta penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang- undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama), b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; b. Bahwa selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU- III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat yaitu: a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UU 1945; 96 b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. Kerugian hak dan/atau kewenangan tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi. c. Kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon: a. Perkara Nomor 90/PUU-XVIII/2020 dimohonkan oleh Allan Fatchan Gani Wardhana, SH., MH sebagai wajib pajak dan sebagai tenaga pengajar (Fakultas Hukum UII); b. Perkara Nomor 96/PUU-XVIII/2020 dimohonkan oleh Dr. Ir. Priyanto, SH., MH., MM. sebagai wajib pajak dan sebagai Advokat; c. Perkara Nomor 100/PUU-XVlll/2020 dimohonkan oleh Raden Violla Reininda Hafidz, SH. sebagai wajib pajak dan sebagai tenaga pengajar (Fakultas Hukum UII); d. Berdasarkan hal tersebut, pemerintah memberikan keterangan terhadap legal standing para Pemohon sebagai berikut: a. Legal Standing para Pemohon terhadap pengujian formil 1) Bahwa landasan kedudukan hukum legal standing dalam uji formil Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus berdasarkan Putusan MK Nomor 27/PUU-VII/2009 yaitu Pemohon harus mempunyai hubungan pertautan yang langsung dengan undang-undang yang dimohonkan atau diuji secara formil. Kata pertautan merupakan adanya hubungan yang langsung yang secara tegas diatur dalam undang-undang yang diuji secara formil, baik mengatur tentang hak, kewajiban atau kewenangan Pemohon. 2) Bahwa kedudukan hukum para Pemohon yang mendalilkan dirinya sebagai perorangan wajib pajak, tenaga pengajar, atau advokat 97 berdasarkan Putusan MK Nomor 27/PUU-VII/2009 tidak memiliki keterpautan terhadap undang-undang yang diuji dengan alasan sebagai berikut: a) Bahwa undang-undang yang diuji secara formil merupakan implementasi ketentuan Pasal 24C UUD 1945, yang merupakan hak konstitusional yudikatif Mahkamah Konstitusi. b) Perubahan undang-undang a quo merubah pengaturan keberadaan Hakim Mahkamah Konstitusi dengan mengubah sistem periodisasi menjadi sistem pensiun. Sehingga secara substansi dalam perubahan undang-undang a quo mengatur yang berkaitan dengan hak, kewajiban, atau kewenangan Hakim Mahkamah Konstitusi. c) Dalam perubahan undang-undang yang di uji secara formil tidak mengatur hal-hal sebagaimana dalil-dalil kedudukan hukum para Pemohon baik yang berkaitan dengan kewajiban pajak, tenaga pengajar, maupun sebagai adokat. 3) Berdasarkan Putusan MK Nomor 27/PUU-VII/2009 maka Pemerintah berkeyakinan bahwa yang memiliki keterpautan terhadap undang-undang yang di uji adalah Hakim Mahkamah Konstitusi yang jika hak, kewajiban atau kewenangannya merasa dirugikan atas perubahan undang-undang a quo. Keterpautan sebagaimana undang-undang yang diuji secara formil dengan mengubah sistem periodisasi menjadi sistem pensiun, yang secara jelas memengaruhi dan berkaitan langsung dengan hak, kewajiban, atau kewenangan Hakim Mahkamah Konstitusi. Terhadap hal tersebut, para Pemohon tidak memiliki hak uji formil, melainkan Hakim Mahkamah Konstitusi yang memiliki hak uji formil terhadap undang-undang a quo. Sehingga secara konstitusional para Pemohon tidak memiliki legal standing untuk menguji undang- undang a quo secara formil. b. Legal Standing para Pemohon terhadap pengujian materil 1) Bahwa perubahan undang-undang merupakan kebijakan yang dapat dilandaskan atas kebutuhan hukum akibat perkembangan perilaku dalam masyarakat atau perkembangan kehidupan 98 berbangsa dan bernegara. Berdasarkan hal tersebut pembentuk undang-undang secara konstitusional diberikan kewenangan untuk membentuk, mengubah, atau mengganti sesuai dengan kebutuhan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 2) Bahwa terhadap perubahan undang-undang a quo yang mengubah beberapa pasal merupakan kebijakan negara dengan mengubah sistem hakim Mahkamah Konstitusi berdasarkan kebutuhan hukum dengan mengubah sistem periodisasi menjadi sistem pensiun. Pasal-pasal yang diuji merupakan perubahan substansi yang secara konstitusional memberikan peningkatan kualitas jaminan Hakim Mahkamah Konstitusi sebagai hakim konstitusi untuk dapat melaksanakan kewenangannya secara baik. 3) Perubahan sistem periodisasi menjadi sistem usia pensiun merupakan kebijakan yang memberikan kemajuan suatu negara dengan memberikan penguatan Hakim Mahkamah Konstitusi agar lebih berwibawa, dan dapat lebih menguasai bidang konstitusi. Kebijakan tersebut dilandaskan berdasarkan fungsi ketatanegaraan yang selama ini keberadaan Mahkamah Konstitusi telah menunjukkan kinerjanya yang efektif sebagai fungsi peradilan hukum tata negara yang dapat menjalankan sistem ketatanegaraan dengan memberikan perlindungan atas hak-hak konstitusionalnya. 4) Sehingga perubahan pasal-pasal a quo secara konstitusional telah menjabarkan ketentuan Pasal 24C ayat (5) dan ayat (6) UUD 1945 sehinggga secara konstitusional pasal-pasal yang diuji memberikan jaminan terhadap hak konstitusional Pasal 24C UUD 1945. 5) Bahwa secara konstitusional pasal-pasal yang diuji berkaitan dengan hak-hak Hakim Mahkamah Konstitusi yang jika dalam mengubah hak-haknya sebagai hakim merasa dirugikan maka dapat mengujinya. Sedangkan hubungan pasal-pasal yang diuji dengan para Pemohon secara subtansi tidak mengurangi atau menghilangkan hak-hak para Pemohon baik dalam rangka mendapatkan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang 99 sama di dalam hukum dan memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, namun justru pasal-pasal yang diuji dapat melindungi hak-hak konstitusional para pemohon di antaranya: a) Dapat memberikan jaminan kepastian hukum dan dorongan bagi para Pemohon untuk dapat memahami kedudukan, kewenangan Hakim Mahkamah Konstitusi secara lebih kuat dengan yakni perkembangan perlindungan dan jaminan yang lebih profesional. b) Dapat memberikan kepastian hukum terhadap para Pemohon jika para Pemohon ingin menjadi Hakim Mahkamah Konstitusi yang tentunya dengan perubahan tersebut sangat menguntungkan para Pemohon. c) Perubahan periodisasi menjadi usia pensiun juga memberikan kepastian hukum dan mendorong para pemohon untuk mengembangkan ilmu ketatanegaraannya sehingga akan mewujudkan Hakim Mahkamah Konstitusi yang berwibawa, cerdas, berpengalaman sehingga integritas Hakim Mahkamah Konstitusi tidak diragukan lagi. d) Selain menguntungkan para Pemohon dengan sistem pensiun tentunya juga dapat menguntungkan pelayanan hukum masyarakat karena dengan semakin berpengalamannya seorang hakim dapat memberikan putusan yang lebih baik untuk memenuhi hak-hak masyarakat dalam memperoleh keadilan. e) Berdasarkan substansi pasal-pasal yang diuji dengan jelas tidak mengurangi atau menghilangkan hak-hak konstitusional dalam ketentuan Pasal 28D UUD 1945 namun justru dalam rangka memberikan kepastian hukum yang lebih baik. f) Pasal-pasal a quo juga tidak menghalangi para Pemohon untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan di mana sepanjang para pemohon dapat memenuhi syarat-syarat sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi para Pemohon tetap dapat memperoleh kesempatan yang sama menjadi hakim Mahkamah Konstitusi. 100 6) Berdasarkan hal tersebut di atas maka para Pemohon tidak memiliki causal verband baik secara langsung atau secara khusus, dalil-dalil kerugian para Pemohon bukan merupakan kerugian konstitusional, sehingga secara kedudukan hukum tidak mengalami kerugian konstitusional akibat pasal-pasal yang diuji. Berdasarkan seluruh penjelasan di atas, terhadap legal standing para Pemohon dapat Pemerintah simpulkan sebagai berikut: a. Secara uji formil para Pemohon tidak memiliki keterpautan langsung terhadap undang-undang yang diuji sebagaimana yang ditentukan dalam Putusan MK Nomor 27/PUU-VII/2009. b. Secara uji materil para Pemohon tidak memiliki hubungan sebab akibat (causal verband) sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji. Secara jelas para Pemohon tidak mengalami kerugian konstitusional baik secara formil maupun materiil. Namun jika Yang Mulia Mahkamah Konstitusi berpendapat Iain mohon putusan yang seadil-adilnya. II. Penjelasan Pemerintah Terkait Pokok Permohonan Para Pemohon A. Keterangan Pemerintah Atas Pengujian Formil UU Mahkamah Konstitusi Bahwa pada dasamya Mahkamah Konstitusi diberi kewenangan oleh UUD 1945 Pasal 24 ayat (1) untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945 kewenangan tersebut disebut sebagai kewenangan konstitusional. Kewenangan untuk menguji dapat dimaknai hanya menguji secara materiil dan dalam ukurannya yang diuji diukur dengan adanya pertentangan antara materi undang-undang dengan materi konstitusi, sehingga konstitusi menjadi landasan untuk menguji undang-undang. Namun dalam perkembangannya MK juga dituntut untuk menguji legalitas suatu undang- undang di mana landasan legalitas tersebut berada dalam Pasal 20 ayat (2) UUD 1945 yakni “untuk mendapat persetujuan bersama”. Legalitas suatu undang-undang merupakan syarat konstitusional formal atau tata cara dan prosedur dalam melegalitaskan undang-undang. Pasal 20 ayat (2) UUD 1945 secara konstitusional merupakan landasan materil untuk MK 101 menjaga legalitasnya suatu undang-undang. Atas dasar itulah secara konstitusional MK dapat menguji undang-undang terhadap UUD 1945 secara formil sehingga diperlukan suatu landasan formil di MK dengan dikeluarkannya Putusan MK Nomor 27/PUU-VII/2009 yang menyatakan: 1) bahwa MK dapat melakukan pengujian undang-undang secara formil pelaksanaannya harus tetap diuji secara konstitusional terhadap ketentuan Pasal 20 ayat (2) UUD 1945 untuk menguji secara legalitas dalam °persetujuan persama" untuk dapat dinyatakan inkonstitusional atau konstitusional suatu undang-undang yang diuji secara formil dan tidak dapat diuji dengan undang-undang apapun. 2) dalam putusan tersebut juga ditegaskan adanya perbedaan legal standing dalam menguji formil yakni yang dapat melakukan pengujian secara formil terhadap undang-undang harus orang atau lembaga yang memiliki terpautan terhadap undang-undang yang diuji. Berdasarkan hal tersebut maka Putusan MK Nomor 27/PUU-VII/2009 merupakan bagian dari hukum acara Mahkamah Konstitusi sehingga secara prosedur pengujian undang-undang terhadap UUDN 1945 secara formil tata cara dan syarat-syaratnya sebagaimana Putusan MK Nomor 27/PUU-VII/2009. Sehingga dengan landasan yang demikian MK tidak melanggar secara konstitusional yang tetap konsisten terhadap kewenangannya sebagaimana ketentuan dalam Pasal 24 ayat UUD 1945 yakni sebagai lembaga peradilan konstitusi. 1. Terhadap dalil Pemohon terkait Naskah Akademik UU Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa adanya pelanggaran terhadap Naskah Akademik (NA) pemerintah dapat memberikan keterangan sebagai berikut: a. Keberadaan NA dalam pembentukan peraturan perundang-undangan berfungsi sebagai landasan untuk membentuk norma yang dihasilkan dari kegiatan suatu penelitian atau hasil perbandingan hukum secara akademis. b. Isi dari NA belum merupakan norma namun suatu pandangan- pandangan hukum yang dapat sebagai acuan dalam membentuk norma atau merancang suatu undang-undang yang isinya dapat berupa teori-teori, kajian analisis atau temuan-temuan hasil dari penelitian. 102 c. Fungsi NA dalam proses pembentukan undang-undang merupakan panduan bagi pembentuk undang-undang dalam merumus suatu pasal-pasal sebagai norma hukum baik sebagai panduan di tingkat teknis maupun di tingkat pengambil keputusan. d. Karena fungsi NA sebagai panduan dalam membentuk norma maka secara teknis tidak semua isi NA akan diimplementasikan dalam norma hukum hal tersebut disebabkan bahwa pembentukan undang-undang secara konstitusional harus mendapatkan persetujuan bersama untuk mendapatkan legalitasnya. e. Sehingga RUU dapat berubah dari yang semula karena sumber norma suatu undang-undang tidak hanya berasal dari NA saja namun dapat berasal dari suatu perkembangan dalam memperoleh persetujuan dengan menggali serta mengukur substansi yang dapat disepakati. f. Jika undang-undang yang telah disahkan tidak sesuai dengan NA bukan berarti Undang-Undang tersebut melanggar NA sehingga tidak sah atau cacat formil, namun hal tersebut akibat dari proses pembahasan dalam memperoleh persetujuan yang pada dasamya implementasi suatu norma akan menjadi landasan pokok. g. Ketidaksesuaian antara NA dengan undang-undang bukan merupakan pelanggaran dalam pembentukan undang-undang namun akibat adanya pembahasan yang justru sangat penting antara DPR dan Pemerintah untuk saling mengukur, saling mengoreksi, dan saling mempertimbangkan norma yang dibahas yang dalam praktiknya dalam forum rapat Panja dapat menghapus, menambah norma suatu RUU dan hal yang demikian merupakan sistem dalam pembentukan undang-undang yang konstitusional berdasarkan Pasal 20 ayat (2) UUD 1945 sehingga adanya ketidaksesuaian antara NA dengan Undang-Undang tetap menjadi konstitusional. h. Sebagai bahan pertimbangan Mahkamah disampaikan Bukti RUU dan NA. 2. Terhadap dalil Pemohon terkait adanya pelanggaran terhadap asas keterbukaan dalam membentuk undang-undang a quo, Pemerintah dapat memberikan keterangan sebagai berikut: 103 a. Secara konstitusional keterbukaan dalam pembentukan undang- undang tercermin dalam setiap sidang Tingkat I dan Tingkat II DPR setiap sidang dinyatakan terbuka untuk umum. b. Dalam konteks pengujian formil terhadap undang-undang harus dilandaskan pada ketentuan Pasal 20 ayat (2) UUD 1945 dalam hal mendapatkan persetujuan bersama dan jika persidangan dalam pengambilan persetujuan dinyatakan terbuka untuk umum maka asas keterbukaan telah terpenuhi secara konstitusional. c. Keterbukaan dalam implementasi ketentuan Pasal 20 ayat (2) UUD 1945, perubahan undang-undang a quo telah dilaksanakan dengan tata cara dan prosedur secara konstitusional yang dilaksanakan antara DPR dengan Presiden dengan adanya dokumen antara lain: 1) Surat dari DPR kepada Presiden perihal penyampaian RUU (Bukti II) 2) Surat dari Presiden perihal penunjukan wakil pemerintah untuk membahas RUU (Bukti III) 3) Surat dari Pemerintah perihal Penunjukan wakil dari pemerintah dalam rapat Panja (Bukti IV) 4) Surat dari DPR kepada Pemerintah perihal rapat kerja pembahasan RUU (Bukti V) 5) Pandangan dan pendapat Presiden atas RUU (Bukti VI) 6) Surat dari DPR kepada Pemerintah perihal rapat kerja pengambil keputusan Tingkat I (Bukti VII) 7) Pendapat Presiden dalam akhir pembahasan Tingkat I (Bukti VIII) 8) Sambutan singkat Presiden dalam akhir pembahasan Tingkat I (Bukti IX) 9) Laporan singkat tentang hasil pembahasan RUU (Bukti X) 10) Surat dari DPR perihal undangan rapat paripurna DPR RI (Bukti XI) 11) Surat dari DPR perihal penyampaian RUU kepada Presiden hasil rapat paripurna DPR RI (Bukti XII) Dengan adanya dokumen tata cara pengesahan RUU menjadi undang- undang telah membuktikan adanya keterbukaan publik sebagai implementasi ketentuan Pasal 20 ayat (2) UUD 1945, di mana 104 implementasinya dilaksanakan secara terbuka dan dinyatakan dalam setiap persidangan terbuka untuk umum. 3. Terhadap dalil bahwa RUU UU MK tidak masuk dalam Prolegnas prioritas 2020 dapat dijelaskan sebagai berikut: a. Bahwa RUU UU MK termasuk dalam Prolegnas kumulatif terbuka. b. Dalam rangka menindaklanjuti Putusan MK. c. Dalam implementasinya Prolegnas merupakan daftar urut dalam sistem pembahasan suatu RUU sebagai prioritas, sebagai acuan untuk mengukur kebutuhan hukum dalam masyarakat, namun dalam hal adanya kebutuhan hukum yang mendesak atau secara khusus suatu RUU dapat dibahas tanpa harus terdaftar terlebih dahulu dalam Prolegnas. RUU yang dapat dimasukkan dalam Prolegnas kumulatif terbuka dapat berupa: 1) berkaitan dengan pengesahan perjanjian lntemasional. 2) akibat putusan MK. 3) berkaitan dengan APBN. 4) pemekaran wilayah dan. 5) penetapan/pencabutan Perpu. Berdasarkan hal tersebut maka perubahan undang-undang a quo merupakan perubahan yang dapat dibenarkan berdasarkan kepentingan yang telah ditetapkan sehingga secara prosedur tidak melanggar hukum, begitu juga secara konstitusional bahwa RUU yang diajukan DPR dapat disetujui oleh Presiden untuk dibahas bersama sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (2) yang menyatakan bahwa Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan persetujuan bersama dalam ketentuan tersebut tidak hanya dalam pembahasan Tingkat I dan pembahasan Tingkat II namun juga dalam rangka menentukan sah dan tidaknya suatu RUU dibuat. Jika RUU tersebut telah dibuat secara prosedur baik, berdasarkan teknik pembentukan undang-undang hasilnya akan mendapatkan persetujuan bersama antara DPR dan Presiden untuk dibahas bersama. Berdasarkan ketentuan tersebut maka baik secara hukum maupun secara konstitusional RUU a quo tidak melanggar hukum atau 105 melanggar tata cara pembentukan undang-undang dan bukan merupakan penyelundupan hukum sebagaimana para pemohon dalilkan. 4. Adanya dalil para pemohon yang menyatakan bahwa undang-undang a quo melanggar asas formil dan melanggar Undang-Undang tentang pembentukan undang-undang dan menyatakan melanggar prosedur dan dapat dinyatakan cacat formil, pemerintah dapat menjelaskan sebagai berikut. a. Pembentukan undang-undang secara teknis diatur dengan undang- undang baik undang-undang tentang pembentukan undang-undang atau dengan undang-undang tata tertib DPR. b. Secara teknis dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku baik yang diinisiatif oleh DPR maupun Pemerintah. c. Jika adanya pelanggaran dalam pembentukan RUU baik RUU dari DPR maupun dari Presiden maka dapat dibahas dalam rapat kerja DPR yang merupakan pengambilan keputusan apakah RUU dimaksud dapat dilanjutkan untuk dibahas atau tidak. d. Jika adanya unsur cacat prosedur maka RUU dimaksud dapat tolak disetujui antara DPR dan Presiden. e. Sehingga adanya cacat prosedur secara konstitusional juga telah diuji dalam rapat kerja DPR dalam menentukan dapat dan tidaknya RUU dilanjutkan untuk dibahas dalam sidang pembahasan Tingkat l. f. Berdasarkan hal tersebut undang-undang a quo telah disepakati baik dalam rapat kerja DPR untuk dilanjutkan dibahas bersama di pembahasan Tingkat I. g. Sehingga secara prosedur telah terpenuhi dengan adanya persetujuan antara DPR dengan Presiden dalam rapat kerja DPR untuk dibahas bersama di Pembahasan Tingkat l. Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, Pemerintah berkeyakinan bahwa perubahan undang-undang a quo telah dilaksanakan sesuai tata cara dan prosedur yang benar dan secara konstitusional berdasarkan Pasal 20 UUD 1945 sehingga undang-undang a quo secara legalitas tetap sah dan tidak cacat formil. 106 B. Keterangan Pemerintah Atas Pengujian Formil UU Mahkamah Konstitusi A. Penjelasan Umum Bahwa perubahan undang-undang a quo merupakan perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Latar belakang terhadap perubahan undang-undang a quo adanya beberapa ketentuan yang dipandang sudah tidak sesuai lagi dalam perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam perubahan tersebut dimaksudkan juga dalam rangka menyesuaikan kebutuhan hukum untuk meningkatkan kualitas peradilan Mahkamah Konstitusi dengan berbagai pertimbangan, antara lain: 1. Bahwa Keberadaan Mahkamah Konstitusi selama ini telah terbukti dapat memberikan kemanfaatan bagi kehidupan masyarakat secara luas di antaranya: a. sebagai upaya hukum setiap warga negara dalam mencari keadilan secara konstitusional; b. dapat melindungi hak-hak konstitusional warga negara; c. dapat mengembalikan hak-hak konstitusional warga negara yang hilang; d. dapat menciptakan budaya hukum dan kesadaran hukum masyarakat secara konstitusional; 2. Selain itu keberadaan Mahkamah Konstitusi selama ini juga telah terbukti dapat membangun hukum secara ketatanegaraan dengan baik di antaranya: a. dapat mengontrol kebijakan-kebijakan negara (UU) berdasarkan konstitusional; b. dapat memberikan solusi terhadap sengketa-sengketa hukum ketatanegaraan secara konstitusional; c. dapat sebagai kontrak terselenggaranya sistem ketatanegaraan secara konstitusional. 3. Secara implementasi telah terbukti juga bahwa masyarakat telah menaruh kepercayaan yang sangat besar terhadap Mahkamah Konstitusi, berdasarkan hasil-hasil kinerjanya yang selama ini telah 107 memberikan kemanfaatan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. 4. Kepercayaan masyarakat yang begitu besar terhadap Mahkamah Konstitusi, merupakan fenomena kehidupan yang tentunya adanya harapan-harapan bagi masyarakat untuk hidup lebih baik, tentram, dan sejahtera. Berdasarkan hal tersebut perubahan undang-undang a quo dimaksud dalam rangka untuk meningkatkan kualitas peradilan Mahkamah Konstitusi sebagai kebutuhan hukum dengan mengubah beberapa ketentuan, antara lain: 1. pemilihan ketua dan wakil ketua Mahkamah Konstitusi; 2. persyaratan menjadi hakim Mahkamah Konstitusi; 3. pemberhentian hakim mahkamah Konstitusi: dan 4. batas usia pensiun hakim Mahkamah konslituai. B. Penjelasan terhadap Pasal-Pasal yang diuji 1. Penjelasan Pasal 16 ayat (2) Pasal a quo merupakan ketentuan yang mengatur syarat-syarat calon hakim Mahkamah Konstitusi. Bahwa Pemohon mendalilkan ketentuan tersebut bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sehingga merugikan para Pemohon yang pada pokoknya mempersoalkan perubahan syarat usia calon hakim Mahkamah Konstitusi yang semula 47 tahun menjadi 55 tahun. Berdasarkan dalil tersebut pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut: a. Bahwa perubahan Pasal a quo merupakan open legal policy dengan alasan secara substansi memiliki sifat yang dinamis sehingga dapat diubah sesuai kebutuhan. b. Bahwa perubahan batas syarat calon hakim yang semula 47 tahun menjadi 55 tahun merupakan implementasi suatu kebutuhan hukum yang dinamis dalam rangka meningkatkan kualitas hakim yang selama ini memiliki beban kerja yang tinggi sehingga ke depan diperlukan seorang hakim yang lebih baik yakni hakim yang lebih menguasai bidangnya sehingga dinaikkannya menjadi 55 tahun merupakan syarat usia yang dipandang dapat memiliki integritas dan kepribadian yang 108 lebih baik, memiliki pengalaman yang lebih luas serta diharapkan memiliki sifat negarawan dan dapat menguasai konstitusi dan ketatanegaraan yang lebih baik, sebagaimana ketentuan Pasal 24C ayat (5) UUD 1945. c. Bahwa perubahan Pasal a quo tidak mengurangi atau dapat menghilangkan hak-hak konstitusional setiap warga negara terutama dalam rangka untuk mendapatkan kepastian hukum namun justru dengan perubahan tersebut di samping memberikan kepastian hukum juga dalam rangka negara menjaga kehormatan hakim Mahkamah Konstitusi lebih berintegritas, berwibawa, dan dapat berlaku adil. Di samping itu kepastian hukum bagi warga negara bahwa setiap orang dapat mencalonkan dirinya sebagai calon hakim dangan syarat yang telah ditentukan. Syarat Pasal a quo secara substansi merupakan peningkatan jaminan dan kepastian hukum agar setiap orang yang ingin mencalonkan menjadi hakim Mahkamah Konstitusi terlebih dahulu memenuhi syarat sebagaimana Pasal 24C ayat (5) UUD 1945 sehingga dengan syarat usia 55 tahun akan lebih dapat terpenuhinya ketentuan Pasal 24C ayat (5) UUD 1945. d. Secara akademik batas syarat calon Hakim Mahkamah Konstitusi 55 tahun dapat dilandaskan atas: 1) bahwa Hakim Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final yang berarti tidak ada upaya hukum lagi terhadap putusan yang diputus (inkracht). Berdasarkan sifat putusan tersebut hakim Mahkamah Konstitusi memiliki beban dan tanggung jawab yang sangat besar baik tanggung jawab kepada Tuhan maupun terhadap masyarakat, dan negara. Sehingga pengalaman seorang hakim Mahkamah Konstitusi sangat dapat membantu dalam membuat putusan yang sifatnya final dan inkracht. 2) Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat umum ergo omnes yang langsung dilaksanakan 109 selt executing. Sifat putusan tersebut dapat diwujudkan jika seorang hakim Mahkamah Konstitusi memiliki integritas dan kepribadian yang lebih baik memiliki pengalaman yang lebih luas memiliki sifat negarawan dan dapat menguasai konstitusi dan ketatanegaraan yang lebih baik Berdasarkan hal tersebut usia 55 tahun seseorang secara keilmuan dipandang dapat memenuhi sebagai calon hakim sehingga dalam memberikan putusan dapat menciptakan rasa keadilan dengan kemampuannya. 2. Penjelasan Pasal 18 ayat (1), Pasal 19, Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) Bahwa ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 19 tidak termasuk pasal perubahan di mana eksistensinya masih dianggap relevan tetap berlaku. Namun hanya merubah ketentuan Pasal 20 ayat (2) sebagai penegasan agar implementasinya dalam proses seleksi dapat lebih objektif, akuntabel, transparan dan terbuka. Tidak diubahnya beberapa pasal tersebut dan hanya mengubah beberapa ayat dimaksudkan agar dalam pengaturan norma yang diubah dapat dilaksanakan sehingga tidak terjadi tumpang tindih pengaturan akibat adanya suatu perubahan substansi undang- undang. 3. Penjelasan Pasal 22, Pasal 23 ayat (1) huruf d, Pasal 26 ayat (1) huruf b Bahwa perubahan norma hukum dapat berupa menghapus pasal, ayat atau bagian-bagian tertentu suatu undang-undang. Secara subtansi perubahan Pasal a quo dalam rangka memperkuat eksistensi hakim Mahkamah Konstitusi agar lebih berintegritas, berkepribadian yang lebih baik, dapat berbuat lebih adil, lebih negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan. Dengan menghapus ketentuan Pasal 22 dan menghapus ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf d secara substansi mengubah sistem periodisasi menjadi sistem pensiun yang dimulai menjabat pada usia 55 tahun sebagaimana ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf d, dan berakhir pada usia 70 tahun sebagaimana ketentuan Pasal 23 ayat 110 (1) huruf c. Perubahan sistem periodisasi menjadi sistem pensiun secara substansi memiliki bobot kepastian hukum yang lebih kuat, di mana seorang hakim Mahkamah Konstitusi akan lebih memiliki kepribadian yang berwibawa, sangat berpengalaman dan lebih bernegarawan sehingga dapat menciptakan keadilan yang lebih baik, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Secara konstitusional perubahan tersebut juga dalam rangka memberikan kemerdekaan seorang hakim agar lebih berkeadilan, dapat lebih independen, tidak dapat dipengaruhi oleh siapapun, merdeka dalam menentukan keadilan sebagaimana ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, bahwa “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan huhum dan keadilan”. Selain itu dalam perubahan tersebut adanya tuntutan bahwa hakim Mahkamah Konstitusi harus dapat memberi putusan yang proporsional, yang mengandung unsur kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan, sehingga diperlukan seorang hakim yang lebih berpengalaman di bidang hukum. Dengan mengubah menjadi sistem pensiun diharapkan hakim Mahkamah Konstitusi dapat memenuhi harapan masyarakat serta dapat menegakkan keadilan secara konstitusional. Berdasarkan hal tersebut maka penghapusan ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf b dan ayat (5) karena telah diubahnya dari sistem periodisasi menjadi usia pensiun sehingga penghapusan dimaksud agar tidak terjadi ambigu dalam penerapan norma. 4. Penjelasan Pasal 67 huruf a dan huruf b Dengan diubahnya ketentuan beberapa pasal dan mengubah sistem periodisasi menjadi sistem pensiun, Pasal 87 merupakan pasal penutup dalam perubahan undang-undang a quo. Pada prinsipnya perubahan undang-undang tetap harus diperhatikan perihal tentang penyesuaian pengaturan, tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada terhadap substansi yang lama dengan substansi yang baru agar: a. menghindari kekosongan hukum; b. menjamin kepastian hukum; 111 c. tetap memberikan perlindungan hukum, dan d. dapat mengatur yang sifatnya transisional. Bahwa Pasal 87 merupakan pengaturan yang sifatnya transisional antara lain: a. tetap mempertahankan hakim yang selama ini menjabat sebagai ketua atau wakil ketua sampai jabatannya berakhir; b. mempertahankan eksistensi hakim Mahkamah Konstitusi yang sedang menjabat untuk dianggap tetap memenuhi syarat menurut undang-undang ini; c. memberikan pengaturan sebagai kepastian hukum antara lain: 1. hakim yang selama ini masih menjabat tetap berakhir pada masa tugasnya sampai usia 70 tahun; atau 2. hakim yang selama ini masih menjabat mengakhiri masa tugasnya tidak melebihi selama 15 tahun. Jika hal ini tidak diatur sebagaimana ketentuan Pasal 87 justru dapat berpotensi terjadinya kekosongan hukum, tidak adanya kepastian hukum bahkan tidak adanya jaminan perlindungan hukum. Pengaturan masa berakhimya jabatan usia 70 tahun dan mengakhiri masa tugasnya tidak melebihi selama 15 tahun berlaku mengikat bertujuan antara Iain: a. agar tidak terganggunya penanganan perkara yang sedang dilakukan; b. agar lebih efisien dalam pelaksanaan undang-undang perubahan dimaksud; c. Untuk menjaga eksistensi pelaksanaan peradilan yang selama ini telah berjalan dengan baik; 5. Penjelasan Pasal 59 ayat (2) Berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat umum erga omnes yang langsung dilaksanakan seIf executing. Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum memiliki daya berlaku bersifat ke depan prospektif, sama seperti berlakunya undang-undang. Sehingga putusan tersebut 112 dilaksanakan tidak hanya Pemohon akan tetapi juga masyarakat umum, atau pemangku kepentingan. Dihapusnya ketentuan Pasal 59 ayat (2) bertujuan agar tidak terjadi pengaturan yang ambigu di mana bahwa sifat putusan Mahkamah Konstitusi bersifat self executing sehingga secara implementasi langsung dapat ditindaklanjuti sesuai kebutuhan. DPR atau Presiden tanpa adanya Pasal a quo memiliki kewenangan untuk melakukan tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi sesuai kebutuhan hukum. Berdasarkan hal tersebut penghapusan Pasal 59 ayat (2) lebih memberikan kepastian hukum di mana DPR atau Presiden dapat menentukan sendiri apakah perlu adanya tindak lanjut atas putusan tersebut atau tidak. Di lain pihak pada prinsipnya putusan Mahkamah Konstitusi dalam rangka memberikan keadilan bagi masyarakat dengan mengembalikan hak-hak warga negara secara umum. Dengan putusan Mahkamah Konstitusi secara erga omnes yang langsung dilaksanakan seIf executing maka hak-hak warga negara yang dikembalikan berdasarkan putusan tersebut langsung dapat dilaksanakan tanpa harus adanya tindak lanjut. Dengan dihapusnya Pasal 59 ayat (2) tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 namun agar lebih efektif dalam implementasinya dalam memperoleh keadilan secara konstitusional. III. Petitum Berdasarkan keterangan tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, untuk memberikan putusan sebagai berikut: 1. Menerima Keterangan Pemerintah secara keseluruhan; 2. Menyatakan bahwa Para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) dalam Pengujian Formil dan Materil; 113 3. Menyatakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi telah memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik lndonesia Tahun 1945; 4. Menyatakan Ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf d dan huruf h, Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 22, Pasal 23 ayat (1) huruf c dan huruf d, Pasal 26 ayat (1) huruf b, Pasal 59 ayat (2), dan Pasal 87 huruf a dan huruf b tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan memiliki kekuatan hukum mengikat. Namun apabila Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon kiranya dapat memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.5] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945; 114 [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU 7/2020) terhadap Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan 115 konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa Pemohon mendalilkan diri sebagai perorangan warga negara Indonesia, pembayar pajak yang berprofesi sebagai advokat; 2. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujiannya oleh Pemohon adalah Pasal 87 huruf a dan huruf b UU 7/2020 yang menyatakan: Pasal 87 “Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku: a. Hakim konstitusi yang saat ini menjabat sebagai Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi tetap menjabat sebagai Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi sampai dengan masa jabatannya berakhir berdasarkan ketentuan undang-undang ini; b. Hakim konstitusi yang sedang menjabat pada saat Undang-Undang ini diundangkan dianggap memenuhi syarat menurut Undang-Undang ini dan mengakhiri masa tugasnya sampai usia 70 (tujuh puluh) tahun selama keseluruhan masa tugasnya tidak melebihi 15 (Iima belas) tahun.” 3. Bahwa Pemohon, mendalilkan memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur oleh Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945, yaitu: 116 Pasal 28D ayat (1) “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Pasal 28D ayat (3) “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.” 4. Bahwa Pemohon menganggap hak konstitusionalnya atas kepastian hukum dirugikan oleh berlakunya Pasal 87 huruf a dan huruf b UU 7/2020 yang dimaktubkan dalam Ketentuan Peralihan UU a quo. Ketentuan Pasal 87 huruf a UU a quo mengatur mengenai hakim konstitusi yang saat ini menjabat sebagai Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi tetap menjabat sebagai Ketua dan Wakil Ketua sampai dengan masa jabatannya berakhir. Anak kalimat “sampai dengan masa jabatannya berakhir berdasarkan undang-undang ini” dalam Pasal 87 huruf a UU a quo bersifat multitafsir karena dapat ditafsirkan sebagai berakhirnya masa jabatan hakim konstitusi atau berakhirnya masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi. Andaikata penafsiran yang diambil adalah berakhirnya masa jabatan sebagai hakim konstitusi, hal demikian akan menghalangi hak Pemohon untuk menduduki jabatan sebagai Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi. Sementara jika penafsiran kedua yang diambil, hal demikian mengandaikan adanya pejabat baru yang diangkat. 5. Bahwa Pasal 87 huruf a UU 7/2020 berkaitan dengan norma Pasal 4 ayat (3) UU a quo yang menyatakan bahwa “Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh anggota hakim konstitusi untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi”. 6. Bahwa Pemohon juga menganggap hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya norma Pasal 87 huruf b UU 7/2020 karena ketentuan tersebut tidak memberikan kepastian dalam mengatur hakim konstitusi yang tidak memenuhi syarat batas usia sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 namun dianggap memenuhi syarat sehingga hakim yang bersangkutan akan terus menjabat sepanjang keseluruhan masa tugasnya tidak melebihi 15 (lima belas) tahun atau tidak melebihi usia 70 (tujuh puluh) tahun. Ketentuan Pasal 87 huruf b ini berkaitan erat dengan syarat batas usia bagi jabatan hakim konstitusi menurut Pasal 15 UU 7/2020 yang telah mengubah persyaratan usia hakim konstitusi 117 dalam ketentuan sebelumnya paling rendah 47 (empat puluh tujuh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun diubah menjadi paling rendah 55 (lima puluh lima) tahun dan berhenti apabila telah berusia 70 (tujuh puluh) tahun. 7. Bahwa menurut Pemohon jika Pasal 87 huruf a dan huruf b UU 7/2020 dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi maka kerugian Pemohon akibat berlakunya ketentuan a quo tidak akan terjadi lagi; Berdasarkan uraian di atas, setelah mencermati uraian Pemohon mengenai kedudukan hukum dan alat bukti yang diajukan, Mahkamah menilai Pemohon memang benar adalah perorangan warga negara Indonesia (vide Bukti P- 2), pembayar pajak (vide Bukti P-4) yang berprofesi sebagai advokat (vide Bukti P- 3). Pemohon memohonkan pengujian konstitusionalitas dua norma yakni Pasal 87 huruf a dan huruf b UU 7/2020. Terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya dalil Pemohon perihal pertentangan norma dalam pasal yang dimohonkan pengujian terhadap UUD 1945, Mahkamah mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon untuk masing-masing objek permohonan sebagai berikut: a. Pasal 87 huruf a UU 7/2020 yang dimohonkan Pemohon mengatur mengenai masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi. Jabatan tersebut erat kaitannya dengan status hakim konstitusi karena hanya dapat dijabat oleh seseorang yang sudah berstatus sebagai hakim konstitusi. Dengan kata lain status hakim konstitusi merupakan syarat kausalitas (conditio sine qua non) bagi jabatan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi. Untuk itu Mahkamah harus mempertimbangkan terlebih dahulu kedudukan hukum Pemohon dalam kaitannya dengan permohonan pengujian Pasal 87 huruf b UU 7/2020; b. Berkenaan dengan norma Pasal 87 huruf b UU 7/2020, berdasarkan kualifikasi Pemohon seperti telah diuraikan di atas, ditambah lagi dengan telah diraihnya jenjang pendidikan tingkat doktoral yang merupakan salah satu syarat untuk mencalonkan diri sebagai hakim konstitusi, maka Mahkamah berpendapat Pemohon dalam kedudukannya saat ini memiliki potensi untuk memenuhi syarat menjadi hakim konstitusi atau setidak- tidaknya mempunyai potensi untuk mengikuti seleksi menjadi hakim konstitusi. Potensi untuk menjadi hakim konstitusi demikian secara faktual 118 atau setidak-tidaknya potensial terhalangi oleh keberlakuan Ketentuan Peralihan yang diatur dalam Pasal 87 huruf b UU 7/2020. c. Dengan adanya potensi Pemohon untuk menjadi hakim konstitusi maka dalam batas penalaran yang wajar Pemohon bersangkutan berpotensi pula untuk dipilih/terpilih menjadi Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi. d. Oleh karenanya pengakuan Mahkamah akan kedudukan hukum Pemohon dalam pengujian konstitusionalitas norma Pasal 87 huruf b UU 7/2020 harus diikuti secara serta-merta dengan pengakuan kedudukan hukum Pemohon dalam pengujian konstitusionalitas norma Pasal 87 huruf a UU 7/2020. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Mahkamah berpendapat Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam pengujian konstitusionalitas norma Pasal 87 huruf a dan huruf b UU 7/2020; [3.6] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam pengujian konstitusionalitas norma Pasal 87 huruf a dan huruf b UU a quo, maka Mahkamah akan mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan Pemohon; Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas norma Pasal 87 huruf a dan huruf b UU 7/2020, Pemohon mengemukakan dalil-dalil permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut (dalil selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara): 1. bahwa menurut Pemohon, ketentuan Pasal 4 ayat (3) UU 7/2020 telah tegas menyatakan “Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh anggota hakim konstitusi untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi”, namun ketentuan mengenai keharusan “dipilih dari dan oleh anggota hakim konstitusi” disimpangi oleh ketentuan Pasal 87 huruf a UU 7/2020 karena ditentukan dengan cara lain sehingga menimbulkan pertentangan di antara kedua ketentuan tersebut. 2. bahwa menurut Pemohon, frasa dalam ketentuan Pasal 87 huruf a UU 7/2020 yang menyatakan “sampai dengan masa jabatannya berakhir berdasarkan 119 ketentuan undang-undang ini”, telah menimbulkan multitafsir karena dapat ditafsirkan dengan jabatannya sebagai hakim konstitusi atau jabatan sebagai ketua dan wakil ketua. 3. bahwa menurut Pemohon, Pasal 15 UU 7/2020 telah mengatur syarat-syarat untuk dapat menjadi hakim konstitusi. Salah satu syarat tersebut adalah berusia paling rendah 55 (lima puluh lima) tahun. Namun, pada bagian Ketentuan Peralihan Pasal 87 huruf b UU 7/2020 ditentukan pula bahwa hakim konstitusi yang saat ini sedang menjabat dianggap memenuhi syarat usia terendah tersebut dan karenanya meneruskan jabatannya sebagai hakim konstitusi hingga batas maksimal usia 70 (tujuh puluh) tahun di mana keseluruhan masa tugas tersebut tidak melebihi 15 (lima belas) tahun; 4. bahwa menurut Pemohon, dengan adanya pengaturan dalam Pasal 87 huruf b UU 7/2020 berimplikasi pada hakim konstitusi yang sebenarnya belum memenuhi syarat usia 55 (lima puluh lima) tahun namun dianggap telah memenuhi syarat usia, sehingga tidak akan ada pemilihan ulang untuk menggantikan hakim konstitusi bersangkutan sehingga pada akhirnya menutup kesempatan bagi Pemohon untuk mengikuti proses pemilihan hakim konstitusi; 5. bahwa menurut Pemohon, rumusan norma Pasal 87 huruf b UU a quo merupakan bentuk penyelundupan norma hukum secara samar dan terselubung. Perumusan demikian melanggar ketentuan Lampiran II angka 135 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU 12/2011) sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945; 6. bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah agar menyatakan: a. Pasal 87 huruf a UU 7/2020 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Hakim Konstitusi yang sedang menjabat Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi mengakhiri jabatannya sebagai Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi tersebut apabila Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi telah diangkat berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Undang- Undang ini”; 120 b. Pasal 87 huruf b UU 7/2020 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Hakim Konstitusi yang sedang menjabat harus telah berusia 55 (lima puluh lima) tahun”, sehingga Pasal 87 huruf b UU 7/2020, selengkapnya berbunyi: “Hakim Konstitusi yang sedang menjabat pada saat Undang-Undang ini diundangkan meneruskan jabatannya apabila telah memenuhi ketentuan Pasal 15 Undang-Undang ini dan mengakhiri tugasnya sampai usia 70 (tujuh puluh) tahun selama keseluruhan masa tugasnya tidak melebihi 15 (Iima belas) tahun”; [3.8] Menimbang bahwa ketentuan yang dimohonkan Pemohon, yaitu Pasal 87 huruf a dan Pasal 87 huruf b UU 7/2020 masing-masing mengatur mengenai masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi serta mengatur mengenai masa jabatan Hakim Konstitusi. Sebagaimana halnya dengan pertimbangan hukum mengenai kedudukan hukum di atas, maka dalam pokok permohonan ini Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu isu konstitusionalitas Pasal 87 huruf b UU 7/2020 mengenai jabatan Hakim Konstitusi, baru kemudian mempertimbangkan isu konstitusionalitas Pasal 87 huruf a UU 7/2020 mengenai jabatan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi. [3.9] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-6, serta mengajukan seorang Ahli bernama Prof. Dr. I Gde Pantja Astawa, S.H., M.H., yang telah disumpah dan didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 15 September 2021; [3.10] Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat telah memberikan keterangan secara lisan pada persidangan tanggal 9 Agustus 2021, serta keterangan tertulis bertanggal 9 Agustus 2021 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada 27 Agustus 2021; [3.11] Menimbang bahwa Presiden telah memberikan keterangan secara lisan pada persidangan tanggal 9 Agustus 2021, serta keterangan tertulis bertanggal 5 Agustus 2021 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada 4 Agustus 2021 dan 1 September 2021; 121 [3.12] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca secara saksama permohonan Pemohon, memeriksa bukti-bukti yang diajukan, dan mempertimbangkan argumentasi Pemohon, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon. [3.13] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan mengenai konstitusionalitas norma Pasal 87 huruf b UU 7/2020 yang dipermasalahkan oleh Pemohon, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan apakah hakim pada Mahkamah Konstitusi boleh mengadili perkara yang berkaitan dengan jabatannya. Bahwa dalam praktik berhukum, terutama dalam konteks hakim yang dihadapkan pada perkara terkait dirinya, dikenal asas nemo judex idoneus in propria causa atau nemo debet esse iudex in (propria) sua causa. Asas tersebut dapat diterjemahkan sebagai larangan bagi seseorang untuk menjadi hakim dalam perkara yang menyangkut kepentingan dirinya. Terkait dengan asas tersebut, Mahkamah dalam beberapa putusan terdahulu telah berpendapat mengenai penerapan asas nemo judex idoneus in propria causa sebagaimana antara lain ditegaskan dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-IX/2011, bertanggal 18 Oktober 2011 yang menyatakan bahwa: “c. bahwa Mahkamah memahami adanya keterkaitan antara Mahkamah dengan Undang-Undang yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon, karena Undang-Undang yang dimohonkan pengujian adalah menyangkut Mahkamah. Hal demikian terkait dengan prinsip universal di dalam dunia peradilan tentang nemo judex in causa sua artinya hakim tidak mengadili hal-hal yang terkait dengan dirinya sendiri. Namun dalam konteks ini ada tiga alasan Mahkamah harus mengadili permohonan pengujian undang-undang ini yaitu: (i) tidak ada forum lain yang bisa mengadili permohonan ini; (ii) Mahkamah tidak boleh menolak mengadili permohonan yang diajukan kepadanya dengan alasan tidak ada atau tidak jelas mengenai hukumnya; (iii) kasus ini merupakan kepentingan konstitusional bangsa dan negara, bukan semata-mata kepentingan institusi Mahkamah itu sendiri atau kepentingan perseorangan hakim konstitusi yang sedang menjabat. Namun demikian dalam mengadili permohonan ini tetaplah Mahkamah imparsial dan independen. Mahkamah memastikan untuk memutus permohonan ini berdasarkan salah satu kewenangan yang diberikan oleh Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, yaitu menguji apakah pasal-pasal yang dimohon pengujian bertentangan dengan UUD 1945 atau tidak; d. bahwa salah satu objectum litis dari proses peradilan di Mahkamah adalah masalah konstitusionalitas undang-undang yang menyangkut kepentingan publik yang dijamin oleh konstitusi sebagai hukum yang 122 tertinggi. Oleh karena itu, Mahkamah lebih menekankan pada fungsi dan tugasnya mengawal dan menegakkan konstitusi dengan tetap menjaga prinsip independensi dan imparsialitas dalam keseluruhan proses peradilan. Apalagi Pasal 10 ayat (1) UU 48/2009 menyatakan dengan tegas bahwa “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”. Terlebih lagi, menurut Mahkamah, dengan mendasarkan pada kewenangan Mahkamah dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 serta asas dalam kekuasaan kehakiman, Mahkamah harus tetap memeriksa, mengadili, dan memutus secara keseluruhan permohonan a quo sesuai dengan kewenangan konstitusionalnya, dengan tetap menjaga independensi, imparsialitas, dan integritasnya guna menegakkan konstitusi”. Pentingnya asas dimaksud adalah untuk menjaga imparsialitas hakim atau ketidakberpihakan hakim kepada salah satu pihak dalam perkara. Namun, dengan mengingat keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai satu-satunya lembaga yang diberi kewenangan mengadili konstitusionalitas norma yang putusannya bersifat final atau dapat dikatakan sebagai penafsir tunggal konstitusi, maka kewajiban Mahkamah Konstitusi sebagai pengadilan untuk menyelesaikan persoalan konstitusionalitas undang-undang haruslah diutamakan dibandingkan dengan hal lainnya. Oleh karena itu, meskipun norma Pasal 87 huruf b UU 7/2020 yang dimohonkan pengujian konstitusionalitas a quo berkenaan dengan diri hakim konstitusi, begitu pula dengan Pasal 87 huruf a UU 7/2020 yang berkaitan dengan jabatan ketua dan wakil ketua, namun karena pertimbangan hukum di atas Mahkamah tetap harus menguji konstitusionalitas norma pasal yang dimohonkan Pemohon tersebut; [3.14] Menimbang bahwa norma Pasal 87 huruf b UU 7/2020 merupakan bagian dari Ketentuan Peralihan yang menentukan, “Hakim konstitusi yang sedang menjabat pada saat Undang-Undang ini diundangkan dianggap memenuhi syarat menurut Undang-Undang ini dan mengakhiri masa tugasnya sampai usia 70 (tujuh puluh) tahun selama keseluruhan masa tugasnya tidak melebihi 15 (lima belas) tahun”. Menurut Mahkamah ketentuan norma tersebut secara gramatikal dan sistematis telah jelas, yaitu undang-undang a quo mengecualikan semua hakim konstitusi yang saat ini sedang menjabat dari keberlakuan pasal-pasal yang mengatur mengenai pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, terutama ketentuan Pasal 15 UU 7/2020; 123 Dengan kata lain undang-undang a quo memberikan status hukum kepada semua hakim konstitusi yang saat ini sedang menjabat sebagai seseorang yang telah memenuhi syarat pengangkatan sebagai hakim konstitusi menurut Pasal 15 UU a quo, dan karenanya yang bersangkutan tetap menjabat sebagai hakim konstitusi sampai tercapai batas usia pensiun 70 (tujuh puluh) tahun, atau ketika belum mencapai usia 70 (tujuh tahun) tetapi rentang masa kerjanya sebagai hakim konstitusi telah mencapai 15 (lima belas) tahun; Pemohon dalam permohonannya tidak mempermasalahkan kostitusionalitas syarat pengangkatan hakim konstitusi maupun masa kerja atau usia pensiun yang diatur dalam Bab IV Pengangkatan Dan Pemberhentian Hakim Konstitusi yang berisi Pasal 15, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 27, namun mempermasalahkan konstitusionalitas Pasal 87 huruf b dalam UU 7/2020 yang dalam fungsinya sebagai Ketentuan Peralihan menurut Pemohon telah mengesampingkan keberlakuan Pasal 15 UU 7/2020 mengenai syarat usia paling rendah 55 (lima puluh lima) tahun; [3.15] Menimbang bahwa berkenaan dengan penentuan usia tersebut, penting bagi Mahkamah menegaskan kembali bahwa hal tersebut merupakan kebijakan hukum pembentuk undang-undang sebagaimana ditegaskan misalnya dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-IX/2011, hlm. 68 yang menyatakan: “…. Bahwa pemenuhan hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan bukan berarti negara tidak boleh mengatur dan menentukan syarat-syaratnya, sepanjang syarat-syarat demikian secara objektif memang merupakan kebutuhan yang dituntut oleh jabatan atau aktivitas pemerintahan yang bersangkutan dan tidak mengandung unsur diskrimintatif. Dalam kaitan dengan kriteria usia, UUD 1945 tidak menentukan batasan usia minimum tertentu sebagai kriteria yang berlaku umum untuk semua jabatan atau aktivitas pemerintahan. Artinya, UUD 1945 menyerahkan kepada pembentuk Undang-Undang untuk mengaturnya. Selain itu, Mahkamah dalam putusan Nomor 15/PUU-V/2007, tanggal 27 November 2007 dan putusan Nomor 37- 39/PUU-VIII/2010, tanggal 15 Oktober 2010 pada intinya telah mempertimbangkan bahwa dalam kaitannya dengan kriteria usia UUD 1945 tidak menentukan batasan usia minimum tertentu untuk menduduki semua jabatan dan aktivitas pemerintahan. Hal ini merupakan kebijakan hukum terbuka (opened legal policy), yang sewaktu-waktu dapat diubah oleh pembentuk Undang-Undang sesuai dengan tuntutan kebutuhan perkembangan yang ada. Hal tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan pembentuk Undang-Undang yang, apapun pilihannya, tidak dilarang dan 124 tidak bertentangan dengan UUD 1945. Dengan demikian dalil para Pemohon tentang ketentuan syarat usia minimum tidak beralasan menurut hukum”. Sementara itu, jika dikaitkan dengan persoalan konstitusionalitas yang diajukan Pemohon meskipun permohonan Pemohon adalah mengenai norma Pasal 87 huruf b UU 7/2020 namun hal demikian bermuara pada adanya pengaturan syarat usia paling rendah 55 (lima puluh lima) tahun yang ditentukan dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d UU 7/2020. Ketentuan Pasal 15 tersebut telah mengubah ketentuan sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU 8/2022) yang mensyaratkan calon hakim konstitusi berusia paling rendah 47 (empat puluh tujuh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun; Ketentuan ini pun juga merupakan perubahan atas ketentuan sebelumnya yang diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU 24/2003) yang menentukan syarat usia calon hakim konstitusi sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun pada saat pengangkatan. Demikian juga halnya mengenai usia paling tinggi hakim konstitusi telah diubah, dari semula 67 (enam puluh tujuh) tahun menurut UU 24/2003 kemudian diubah menjadi 70 (tujuh puluh) tahun; [3.16] Menimbang bahwa perubahan pengaturan mengenai usia hakim konstitusi berkaitan erat dengan pengaturan kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 yang setara dengan Mahkamah Agung yakni keduanya sama-sama sebagai pemegang kekuasaan kehakiman, maka konstruksi perubahan ketentuan mengenai usia paling tinggi tersebut merupakan bentuk penyetaraan dalam ranah kekuasaan kehakiman. Penyetaraan dalam arti bahwa dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (UU 3/2009) telah ditentukan terlebih dahulu bahwa, “Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda Mahkamah Agung, dan hakim agung diberhentikan dengan hormat dari jabatannya oleh Presiden atas usul Mahkamah Agung karena: … b. telah berusia 70 (tujuh puluh) tahun;”. Termasuk bagian dari penyetaraan tersebut adalah ditiadakannya periodisasi masa jabatan hakim konstitusi yang selama ini diatur selayaknya jabatan 125 politik yaitu selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. Peniadaan periodisasi ini secara doktriner merupakan salah satu elemen penting dalam menjaga independensi dan imparsialitas hakim dalam konteks negara hukum yang demokratis konstitusional; [3.17] Menimbang bahwa isu utama yang dimohonkan Pemohon adalah konstitusionalitas Ketentuan Peralihan berupa Pasal 87 huruf b UU 7/2020, maka Mahkamah perlu memberikan pertimbangan hukum mengenai keberadaan Ketentuan Peralihan dalam suatu undang-undang. Konsep mengenai ketentuan peralihan merupakan ranah ilmu pembentukan peraturan perundang-undangan. Pada dasarnya ketentuan peralihan merupakan norma hukum dalam suatu peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan sebagai “jembatan” antara keberlakuan norma (undang-undang) yang lama dengan keberlakuan norma (undang-undang) yang baru, atau norma pengganti. Dengan demikian, ketentuan peralihan memuat penyesuaian atas peraturan perundang-undangan yang sudah ada pada saat peraturan perundang-undangan baru mulai berlaku, agar peraturan perundang-undangan yang baru tersebut dapat berjalan lancar dan tidak menimbulkan permasalahan hukum (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-IX/2011, hlm. 77). Sebagai bagian dari teknik pembentukan peraturan perundang- undangan, dalam sistem hukum Indonesia terdapat undang-undang yang secara khusus mengatur tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, beserta Lampirannya. Di dalam UU a quo dinyatakan bahwa “Ketentuan Peralihan” merupakan materi muatan dari batang tubuh suatu peraturan perundang-undangan. Norma ketentuan peralihan bersifat opsional atau pilihan, yang boleh dirumuskan manakala terdapat keperluan, dan sebaliknya tidak perlu dirumuskan jika memang tidak diperlukan. Dalam lampiran UU 12/2011, yaitu Lampiran II, Bagian C.4. yang berjudul “Ketentuan Peralihan (jika diperlukan)”, khususnya angka 127 ditentukan tujuan dari adanya Ketentuan Peralihan adalah: a. menghindari terjadinya kekosongan hukum; b. menjamin kepastian hukum; c. memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan 126 d. mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, persoalannya adalah apakah benar bahwa pengaturan norma Pasal 87 huruf b UU 7/2020 merupakan “jembatan” antara keberlakuan norma lama dengan norma baru yang tidak menimbulkan permasalahan hukum. [3.18] Menimbang bahwa berkenaan dengan persoalan pengujian norma di atas, Mahkamah selalu menegaskan pengujian norma secara konseptual tidak sama dengan pengujian kasus konkret. Namun demikian pada beberapa perkara memang diperlukan tinjauan terhadap kasus konkret/faktual tertentu yang dimaksudkan sekadar untuk memperjelas atau membuat terang maksud/isi suatu norma yang sedang dimohonkan pengujian. Dalam perkara a quo Mahkamah menganggap penting untuk menjelaskan/menegaskan bahwa hakim konstitusi yang saat ini sedang menjabat adalah hakim yang diangkat karena telah memenuhi persyaratan sebagai hakim berdasarkan undang-undang terdahulu sebelum diubah oleh Pasal 15 UU 7/2020. Persyaratan sebagai hakim konstitusi sebelumnya diatur dalam UU 24/2003 yang telah diubah dengan UU 8/2011. Sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, pengaturan perubahan usia dalam Pasal 15 UU 7/2020 merupakan pilihan kebijakan pembentuk undang-undang dari semula menentukan usia hakim paling rendah 47 (empat puluh tujuh) tahun kemudian diubah menjadi 55 (lima puluh lima) tahun. Pilihan kebijakan demikian merupakan sesuatu yang tidak dilarang dan juga tidak bertentangan dengan UUD 1945. Demikian pula dihapusnya ketentuan mengenai periodisasi jabatan hakim konstitusi tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan juga bukan hal yang terlarang. Justru peniadaan periodisasi demikian membawa implikasi positif berupa penguatan baik dari segi independensi maupun imparsialitas hakim konstitusi dalam menjalankan tugas, fungsi, dan wewenangnya. Namun, di sisi lain adanya perubahan aturan demikian memang tidak menutup kemungkinan akan membawa dampak bagi para pihak yang terkait pengisian jabatan hakim konstitusi. Oleh karena itu, agar aturan baru tersebut dapat diberlakukan dengan baik tanpa merugikan siapapun yang telah mematuhi undang-undang yang lama, maka diperlukan suatu ketentuan peralihan. 127 Dalam perkara a quo penafsiran atas ketentuan peralihan berupa Pasal 87 huruf b UU 7/2020 tidak dapat dilepaskan dari konteks pilihan kebijakan pembentuk undang-undang terkait usia jabatan. Dalam kaitan ini, Mahkamah dapat memahami bahwa keberadaan Pasal 87 huruf b UU 7/2020 adalah sebagai norma “jembatan/penghubung” dalam rangka memberlakukan ketentuan Pasal 15 UU 7/2020 yang mengubah Pasal 15 UU 8/2011. Dapat juga dikatakan bahwa dari sisi penafsiran sistematis, Pasal 87 huruf b UU 7/2020 merupakan “jembatan” yang mentransformasikan konsep lama menjadi konsep baru. Anutan konsep lama adalah periodisasi jabatan hakim, sedangkan anutan konsep baru adalah non- periodisasi jabatan hakim. Perubahan konsep mendasar demikian pada akhirnya membawa implikasi bagi hakim konstitusi yang saat ini sedang menjabat; [3.19] Menimbang bahwa selain diperlukannya suatu norma “jembatan” bagi perubahan konsep hukum yang sedang diterapkan, Mahkamah merasa perlu mempertimbangkan perihal posisi atau derajat kehendak pembentuk undang- undang. Kehendak pembentuk undang-undang, menurut Mahkamah berada pada posisi lebih tinggi jika dibandingkan dengan kehendak DPR, Presiden, maupun Mahkamah Agung secara parsial atau secara sendiri-sendiri. Tentu saja posisi lebih tinggi demikian dalam konteks yang harus selaras dengan ide dasar konstitusionalisme di mana UUD 1945 sebagai konstitusi menjadi sumber hukum tertinggi atau dasar hukum utama bagi semua kebijakan hukum di Indonesia; Dalam konteks pengisian jabatan hakim konstitusi, ketiga lembaga tersebut di atas yaitu DPR, Presiden, dan Mahkamah Agung, diberi amanat untuk mengisi jabatan hakim Mahkamah Konstitusi dengan cara memilih/mengajukan masing-masing sebanyak tiga orang hakim konstitusi. Hal demikian ditegaskan oleh Pasal 24C ayat (3) UUD 1945 yang mengatur, “Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden”. Artinya, masing-masing tiga lembaga negara dimaksud mempunyai hak untuk menyeleksi dan mengajukan tiga hakim konstitusi pilihan lembaga masing-masing. Di sini terlihat proses pemilihan hakim konstitusi merupakan hak masing-masing tiga lembaga negara untuk mengatur mekanisme proses pengajuan tiga orang anggota hakim konstitusi. Hal demikian terlihat secara eksplisit dalam istilah dan/atau frasa yang dipergunakan 128 dalam Pasal 15 ayat (2) huruf h UU 7/2020. Namun penting Mahkamah tegaskan bahwa Pasal 24C ayat (3) UUD 1945 sesungguhnya tidak membedakan tata cara pengajuan hakim konstitusi, walaupun dalam ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf h UU 7/2020 yang mengatur salah satu syarat bagi calon hakim konstitusi menentukan calon hakim “yang berasal dari lingkungan” Mahkamah Agung sedang menjabat sebagai hakim tinggi atau hakim agung. Dengan digunakannya frasa “yang berasal dari lingkungan” dalam norma a quo, seolah-olah bermakna bahwa calon hakim konstitusi yang diajukan oleh Mahkamah Agung harus berasal dari kalangan internal Mahkamah Agung. Terlepas dari ketentuan Pasal a quo yang tidak dimohonkan pengujiannya oleh Pemohon kepada Mahkamah, namun menurut Mahkamah esensi ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf h UU 7/2020 harus tetap mengejawantahkan esensi pokok Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 yang rumusan pengaturannya menggunakan frasa “yang diajukan masing-masing”. Karena, pada prinsipnya tata cara seleksi, pemilihan dan pengajuan hakim konstitusi oleh tiga lembaga (DPR, Presiden dan Mahkamah Agung) diatur oleh ketiga lembaga masing-masing tersebut [vide Pasal 20 ayat (1) UU 7/2020]. Namun demikian, undang-undang telah memberikan rambu-rambu bahwa untuk proses pencalonan hakim konstitusi dilaksanakan secara transparan dan partisipatif [vide Pasal 19 UU 24/2003], sedangkan untuk proses pemilihan hakim konstitusi oleh ketiga lembaga tersebut dilaksanakan seleksinya secara objektif, akuntabel, transparan, dan terbuka [vide Pasal 20 ayat (2) UU 7/2020]. Artinya, ketiga lembaga yang mengajukan hakim konstitusi terikat sepenuhnya pada prinsip-prinsip pencalonan dan pemilihan atau seleksi hakim konstitusi yang telah ditentukan tersebut; [3.20] Menimbang bahwa kewenangan ketiga lembaga negara tersebut untuk mengajukan hakim konstitusi merupakan amanat UUD 1945 yang kemudian ditegaskan oleh UU MK. Konstruksi hukum demikian harus dimaknai bahwa prosedur pemilihan hakim konstitusi yang dilakukan oleh ketiga lembaga negara a quo tidak boleh melampaui atau mengubah prosedur yang diberikan oleh UU MK apalagi melampaui prosedur yang digariskan oleh UUD 1945; Dapat dikatakan pula bahwa meskipun ketiga lembaga negara a quo mempunyai hak dan kewenangan untuk menyusun prosedur seleksi/rekrutmen tertentu sesuai penafsiran masing-masing atas UU MK, namun ketika UU MK diubah 129 oleh pembentuk undang-undang maka ketiga lembaga tersebut harus mengikuti perubahan dimaksud. Hal demikian tidak lain karena posisi/kedudukan kehendak pembentuk undang-undang (yaitu DPR bersama Presiden) harus diletakkan lebih tinggi dibandingkan kehendak DPR, Presiden, atau pun MA ketika masing-masing berdiri sendiri dalam konteks pengusulan hakim konstitusi; [3.21] Menimbang bahwa dalam pemeriksaan persidangan, Mahkamah menemukan fakta hukum mengenai kehendak/keinginan pembentuk undang- undang terkait Pasal 87 huruf b UU 7/2020. Pembentuk undang-undang menghendaki agar “mempertahankan eksistensi hakim Mahkamah Konstitusi yang sedang menjabat untuk dianggap tetap memenuhi syarat menurut undang-undang ini” (vide Keterangan Tertulis Presiden dalam Perkara Nomor 90-96-100/PUU- XVIII/2020), yang dapat dimaknai sebagai kehendak perpanjangan jabatan para hakim yang saat ini sedang menjabat, tanpa harus melalui seleksi ulang atau tindakan hukum lain sejenis; Berdasarkan hal demikian, Mahkamah tidak menemukan adanya cacat kehendak atau cacat intensi terkait ketentuan Pasal 87 huruf b juncto Pasal 15 UU 7/2020 yang dapat mengakibatkan ketentuan a quo melanggar UUD 1945. Adanya interpretasi berbeda sebagaimana didalilkan Pemohon karena seolah-olah Pasal 87 huruf b UU 7/2020 menegasikan ketentuan Pasal 15 UU 7/2020 mengenai syarat usia minimal hakim konstitusi 55 (lima puluh lima) tahun, sehingga hakim konstitusi yang belum berusia 55 (lima puluh lima) tahun –pada saat UU 7/2020 diberlakukan– menjadi diuntungkan secara tidak wajar. Menurut Mahkamah, jika merujuk pada keterangan pembentuk undang-undang, hakim konstitusi yang berusia kurang dari 55 (lima puluh lima) tahun pada saat UU 7/2020 diundangkan tetap diinginkan pembentuk undang-undang untuk tetap menjabat sebagai hakim konstitusi karena secara usia hakim konstitusi bersangkutan telah memenuhi syarat usia berdasarkan undang-undang lama yang menjadi dasar ketika yang bersangkutan diangkat; Bahkan secara sistematis hakim yang belum berusia 55 tahun dimaksud juga diberi pembatasan dalam Pasal 87 huruf b UU 7/2020 yaitu “hanya” menjabat maksimal 15 (lima belas) tahun. Padahal Pasal 23 ayat (1) huruf c UU 7/2020 mengatur usia pensiun hakim konstitusi atau berhentinya dari jabatan adalah 70 (tujuh puluh) tahun. Seandainya pembentuk UU 7/2020 mempunyai intensi untuk menguntungkan hakim konstitusi yang belum berusia 55 (lima puluh lima) tahun 130 pada saat UU 7/2020 berlaku, tentunya hal demikian akan dapat lebih diterima secara nalar jika tidak ada pembatasan masa jabatan selama 15 (lima belas) tahun sehingga hakim bersangkutan dapat menjabat sebagai hakim selama lebih dari 15 (lima belas) tahun; [3.22] Menimbang bahwa setelah jelas bagi Mahkamah akan niat sesungguhnya (original intent) dari Pembentuk Undang-Undang dalam pembentukan UU 7/2020, maka Mahkamah berpendapat ketentuan Pasal 87 huruf b UU 7/2020 tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Pembacaan atas rumusan Pasal 87 huruf b UU 7/2020 menurut Mahkamah harus dipahami semata-mata sebagai aturan peralihan yang menghubungkan agar aturan baru dapat berlaku selaras dengan aturan lama. Bahwa untuk menegaskan ketentuan peralihan tersebut tidak dibuat untuk memberikan keistimewaan terselubung kepada orang tertentu yang saat ini sedang menjabat sebagai hakim konstitusi, maka Mahkamah berpendapat diperlukan tindakan hukum untuk menegaskan pemaknaan tersebut. Tindakan hukum demikian berupa konfirmasi oleh Mahkamah kepada lembaga yang mengajukan hakim konstitusi yang saat ini sedang menjabat. Konfirmasi yang dimaksud mengandung arti bahwa hakim konstitusi melalui Mahkamah Konstitusi menyampaikan pemberitahuan ihwal melanjutkan masa jabatannya yang tidak lagi mengenal adanya periodisasi kepada masing-masing lembaga pengusul (DPR, Presiden, dan Mahkamah Agung); [3.23] Menimbang bahwa hal selanjutnya yang harus dipertimbangkan Mahkamah adalah mengenai ketentuan Pasal 87 huruf b UU 7/2020 dengan makna yang telah dipertimbangkan dalam Paragraf [3.21] dan Paragraf [3.22] tersebut, apakah secara potensial maupun aktual telah merugikan hak konstitusional Pemohon dan masyarakat pada umumnya untuk mengajukan diri menjadi hakim konstitusi; Menurut Mahkamah, asumsi kerugian konstitusionalitas yang dibangun Pemohon dalam perkara a quo pada dasarnya sebangun dengan asumsi kerugian konstitusionalitas atas batasan usia, baik batasan usia pada jabatan tertentu atau batasan usia lainnya. Beberapa di antara batasan usia demikian telah diajukan sebagai perkara konstitusionalitas di Mahkamah dan telah diputus, sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Paragraf [3.14] sampai dengan Paragraf [3.16] di atas. Dalam berbagai putusannya sampai saat ini Mahkamah masih tetap pada 131 pendiriannya bahwa penentuan batasan usia merupakan kebijakan hukum terbuka dari pembentuk undang-undang selama pilihan demikian merupakan pilihan terbaik dalam arti memilih kebijakan hukum yang dampaknya paling ringan bagi seluruh pihak terdampak berdasarkan prinsip maximum minimorum; Dalam kasus adanya ketentuan yang mengakibatkan berubahnya syarat terkait usia, hal demikian memang dapat dilihat sebagai kerugian bagi Pemohon dan masyarakat pada umumnya. Namun kerugian yang demikian bersifat relatif, dalam arti berapapun batasan usia yang dipilih, pembatasan usia akan menghalangi orang- orang tertentu yang usianya di luar batasan tersebut. Kerugian relatif yang demikian menurut Mahkamah tidak dapat dijadikan satu-satunya argumen bahwa suatu kebijakan bertentangan dengan UUD 1945; [3.24] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah ketentuan norma Pasal 87 huruf b UU 7/2020 telah sejalan dengan prinsip kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Oleh karenanya, dalil permohonan Pemohon sepanjang mengenai Pasal 87 huruf b UU 7/2020 adalah tidak beralasan menurut hukum; [3.25] Menimbang bahwa selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan permohonan Pemohon mengenai pengujian konstitusionalitas Pasal 87 huruf a UU 7/2020. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, ketentuan a quo adalah aturan peralihan yang mengatur mengenai jabatan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi. Selengkapnya Pasal 87 huruf a UU 7/2020 mengatur, “Hakim konstitusi yang saat ini menjabat sebagai Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi tetap menjabat sebagai Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi sampai dengan masa jabatannya berakhir berdasarkan ketentuan undang-undang ini”; Menurut Pemohon, ketentuan a quo bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan mengakibatkan ketidakpastian hukum karena ketentuan Pasal 87 huruf a UU 7/2020 bertentangan atau tidak selaras dengan ketentuan Pasal 4 ayat (3) UU 7/2020. Dalam hal ini, Pasal 87 huruf a UU 7/2020 mengatur, “Hakim konstitusi yang saat ini menjabat sebagai Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi tetap menjabat sebagai Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi sampai dengan masa jabatannya berakhir berdasarkan ketentuan undang-undang ini;”. Sementara itu, Pasal 4 ayat (3) UU 7/2020 mengatur, “Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh anggota hakim konstitusi 132 untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi”; [3.26] Menimbang bahwa setelah mencermati rumusan Pasal 4 ayat (3) juncto Pasal 87 huruf a UU 7/2020, secara sistematis Mahkamah memahami bahwa UU 7/2020 mengubah periodisasi masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi. Pada era UU 24/2003 satu periode masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi adalah selama 3 (tiga) tahun [vide Pasal 4 ayat (3) UU 24/2003]; kemudian satu periode masa jabatan diubah menjadi 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan [vide Pasal 4 ayat (3) UU 8/2011]; dan terakhir diubah menjadi satu periode adalah 5 (lima) tahun [vide Pasal 4 ayat (3) UU 7/2020]; Perubahan periodisasi menjadi 5 (lima) tahun demikian dirumuskan menjadi substansi Pasal 4 ayat (3) UU 7/2020 yang berlaku sejak tanggal UU a quo diundangkan. Pemberlakuan aturan baru tersebut menimbulkan masalah hukum berkenaan dengan masih berlaku/berlangsungnya jabatan sebagai Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi yang jabatan demikian diemban/diperoleh berdasarkan UU 8/2011; Permasalahan tersebut dijawab pembentuk undang-undang dengan mengkonstruksi ketentuan peralihan berupa Pasal 87 huruf a UU 7/2020 yang pada pokoknya mengatur bahwa Ketua dan Wakil Ketua yang terpilih sebagai Ketua dan Wakil Ketua berdasarkan UU 8/2011 dan masih menjabat sebagai Ketua dan Wakil Ketua pada saat UU 7/2020 mulai diberlakukan, maka yang bersangkutan tetap menjabat “sampai dengan masa jabatannya berakhir berdasarkan ketentuan undang-undang ini”. Namun menurut Mahkamah ketentuan demikian memunculkan kemenduaan makna (ambigu) karena adanya penggunaan frasa “masa jabatannya”. Frasa “masa jabatan” yang disebutkan UU 7/2020 ternyata dipergunakan dalam dua arti/konteks, yaitu masa jabatan sebagai Hakim Konstitusi dan masa jabatan sebagai Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi. Tidak adanya penegasan arti/konteks “masa jabatan” mana yang diacu oleh Pasal 87 huruf a UU 7/2020 telah menciptakan ketidakpastian hukum dan karenanya bertentangan dengan UUD 1945. Selain karena persoalan ambiguitas di atas, ketentuan Pasal 87 huruf a UU 7/2020 tidak sesuai dengan amanat Pasal 24C ayat (4) UUD 1945 yang telah 133 dengan tegas menyatakan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh hakim konstitusi. Oleh karenanya, Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi tidak dapat langsung menjabat tanpa melalui proses pemilihan dari dan oleh hakim konstitusi. Dengan demikian, proses pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi harus dikembalikan pada esensi pokok amanat Pasal 24C ayat (4) UUD 1945; Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon berkenaan dengan Pasal 87 huruf a UU 7/2020 beralasan menurut hukum atau dengan kata lain Pasal 87 huruf a UU 7/2020 tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak Putusan ini selesai diucapkan. Namun demikian, agar tidak menimbulkan persoalan/dampak administratif atas putusan a quo maka Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi yang saat ini menjabat dinyatakan tetap sah sampai dengan dipilihnya Ketua dan Wakil Ketua sebagaimana amanat Pasal 24C ayat (4) UUD 1945. Oleh karena itu, dalam waktu paling lama 9 (sembilan) bulan sejak putusan ini diucapkan harus dilakukan pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi; [3.27] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah permohonan Pemohon sepanjang mengenai Pasal 87 huruf b UU 7/2020 adalah tidak beralasan menurut hukum, sedangkan terkait dengan pengujian norma Pasal 87 huruf a UU 7/2020 permohonan Pemohon beralasan menurut hukum; [3.28] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain yang tidak relevan Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut, sehingga harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan; [4.3] Pokok permohonan Pemohon berkenaan dengan Pasal 87 huruf a UU 7/2020 beralasan menurut hukum; 134 [4.4] Pokok permohonan Pemohon berkenaan dengan Pasal 87 huruf b UU 7/2020 tidak beralasan menurut hukum; Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076). 5. AMAR PUTUSAN Mengadili: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian; 2. Menyatakan Pasal 87 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; 4. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya. ----------------------------------------------------------------------------------------- 6. PENDAPAT BERBEDA (DISSENTING OPINION) DAN ALASAN BERBEDA (CONCURRING OPINION) Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi a quo, terdapat pendapat berbeda (dissenting opinion) dan alasan berbeda (concurring opinion) perihal pengujian Pasal 87 huruf a dan huruf b UU 7/2020, yaitu: 135 A. Alasan Berbeda dan Pendapat Berbeda Hakim Konstitusi Arief Hidayat dan Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul [6.1] Menimbang bahwa Pemohon melakukan pengujian terhadap Pasal 87 huruf a UU 7/2020 (UU MK) yang menyatakan, “Hakim konstitusi yang saat ini menjabat sebagai Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi tetap menjabat sebagai Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi sampai dengan masa jabatannya berakhir berdasarkan ketentuan undang-undang ini” dan Pasal 87 huruf b UU 7/2020 yang menyatakan,”Hakim konstitusi yang sedang menjabat pada saat Undang-Undang ini diundangkan dianggap memenuhi syarat menurut Undang- Undang ini dan mengakhiri masa tugasnya sampai usia 70 (tujuh puluh) tahun selama keseluruhan masa tugasnya tidak melebihi 15 (Iima belas) tahun” bertentangan dengan UUD 1945. Terhadap Pasal 87 huruf a UU 7/2020 (UU MK), Hakim Konstitusi Arief Hidayat dan Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul memiliki alasan berbeda (concurring opinion), sedangkan terhadap Pasal 87 huruf b UU 7/2020 Hakim Konstitusi Arief Hidayat dan Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul memiliki pendapat berbeda (dissenting opinion); [6.2] Menimbang bahwa dalam konteks ilmu perundang-undangan Pasal 87 huruf a dan huruf b UU MK termasuk ke dalam rumpun Bab VII tentang Ketentuan Peralihan. Pada dasarnya fungsi dari ketentuan peralihan adalah untuk menjaga agar jangan sampai ada pihak-pihak yang dirugikan dengan adanya perubahan pada suatu undang-undang. Rumusan dalam Ketentuan Peralihan dibuat dengan maksud agar segala hubungan hukum atau tindakan hukum yang telah dilakukan, atau sedang dilakukan, dan belum selesai prosesnya yang didasarkan pada UU lama tidak dirugikan dengan berlakunya UU baru, melainkan harus diatur secara adil dan proporsional sehingga tidak merugikan, bahkan harus menguntungkan para pihak yang terdampak sebagai konsekuensi adanya UU baru. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi hak konstitusional para pihak yang terdampak sebagai akibat adanya perubahan pada suatu undang-undang. Begitu pula Pasal 87 huruf a dan huruf b UU MK yang didesain untuk menjamin suatu kepastian hukum yang adil bagi Ketua/Wakil Ketua dan hakim konstitusi yang saat ini menjabat, sehingga baik Ketua, Wakil Ketua, maupun hakim konstitusi tidak dirugikan dan bahkan dapat diuntungkan dengan berlakunya ketentuan baru yang termuat dalam UU MK. 136 Alasan Berbeda (Concurring Opinion) [6.3] Menimbang bahwa Ketentuan Pasal 87 huruf a UU MK memuat perpanjangan masa jabatan Ketua/Wakil Ketua yang saat ini menjabat hingga berakhir dalam jangka waktu 5 (lima) tahun berdasarkan UU a quo, sehingga tidak merugikan bahkan menguntungkan bagi Ketua/Wakil Ketua yang saat ini menjabat karena masa jabatannya langsung diperpanjang oleh UU a quo. Akan tetapi ternyata norma Pasal 87 huruf a UU MK yang menyatakan,” “Hakim konstitusi yang saat ini menjabat sebagai Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi tetap menjabat sebagai Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi sampai dengan masa jabatannya berakhir berdasarkan ketentuan undang-undang ini” bertentangan dengan norma konstitusi, yakni Pasal 24C ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan, “Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh hakim konstitusi”. Oleh karena itu, perpanjangan masa jabatan Ketua/Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi tidak dapat secara otomatis berlaku sesuai dengan norma UU a quo, sebab norma konstitusi mengatur dengan jelas bahwa Ketua/Wakil Ketua harus dipilih dari dan oleh hakim konstitusi sehingga tidak dapat diperpanjang langsung oleh ketentuan UU a quo. Perpanjangan langsung oleh UU a quo pada masa jabatan Ketua/Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi telah menegasikan peran dan wewenang hakim konstitusi dalam pemilihan Ketua/Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi. Dengan begitu, Ketua/Wakil Ketua yang masa jabatannya berakhir setelah adanya UU a quo, dapat melanjutkan masa jabatannya sebagai Ketua/Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi sepanjang telah dilakukan pemilihan dari dan oleh hakim konstitusi. Pendapat Berbeda (Dissenting Opinion) [6.4] Menimbang bahwa ketentuan Pasal 87 huruf b UU MK yang menyatakan, “Hakim konstitusi yang sedang menjabat pada saat Undang-Undang ini diundangkan dianggap memenuhi syarat menurut Undang-Undang ini dan mengakhiri masa tugasnya sampai usia 70 (tujuh puluh) tahun selama keseluruhan masa tugasnya tidak melebihi 15 (Iima belas) tahun.” Ketentuan ini memuat norma bahwa apabila ada hakim konstitusi yang terdampak dan menjadi tidak memenuhi syarat karena UU a quo, baik karena faktor usia maupun karena masa jabatannya berakhir, dianggap memenuhi syarat dan tetap menjabat sebagai hakim konstitusi 137 hingga berusia 70 (tujuh puluh) tahun asalkan masa tugasnya tidak melebihi 15 (lima belas) tahun. Ketentuan ini bertentangan dengan norma konstitusi, yakni Pasal 24C ayat (3) yang menyatakan, “Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing- masing tiga orang Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden.” Sebab, Pasal 87 huruf b a quo telah menegasikan peran dan kewenangan dari ketiga lembaga pengusul, yakni Mahkamah Agung (MA), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Presiden dalam menentukan hakim konstitusi. Oleh karena itu, agar tidak menegasikan peran dan kewenangan ketiga lembaga pengusul dimaksud, maka hakim konstitusi yang tidak memenuhi syarat tersebut perlu mendapatkan konfirmasi dari lembaga pengusul untuk dapat melanjutkan masa jabatannya sebagai hakim konstitusi sebagaimana ketentuan a quo. Ketika lembaga pengusul melakukan konfirmasi atas permintaan Mahkamah, maka lembaga pengusul dapat mengambil sikap untuk: (1) Hakim yang bersangkutan dapat melanjutkan masa jabatannya sesuai dengan ketentuan UU a quo; atau (2) Menolak perpanjangan masa jabatan hakim konstitusi tersebut karena tidak memenuhi persyaratan ketentuan UU a quo. Namun pada dasarnya, prinsip yang dianut oleh Ketentuan Peralihan adalah upaya untuk melindungi pihak yang terdampak sebagai akibat adanya perubahan regulasi agar tidak dirugikan. Hal ini berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UUD 1945 sebagai hukum tertinggi (the supreme law of the land). [6.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan pada Paragraf [6.4] di atas, khusus untuk permohonan Pemohon terhadap Pasal 87 huruf b UU 7/2020 (UU MK) haruslah dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai, “Hakim konstitusi yang sedang menjabat pada saat Undang-Undang ini diundangkan dianggap memenuhi syarat menurut Undang-Undang ini dan mengakhiri masa tugasnya sampai usia 70 (tujuh puluh) tahun selama keseluruhan masa tugasnya tidak melebihi 15 (Iima belas) tahun setelah mendapatkan konfirmasi dari lembaga pengusul, yakni Mahkamah Agung atau Dewan Perwakilan Rakyat atau Presiden”. 138 B. Pendapat Berbeda Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams [6.6] Menimbang bahwa Pasal 87 huruf b Undang-Undang a quo merupakan materi yang dimohonkan oleh semua Pemohon dalam seluruh perkara pengujian Undang-undang a quo terhadap UUD NRI Tahun 1945 (Perkara Nomor 90/PUU- XVIII/2020, Perkara Nomor 96/PUU-XVIII/2020, dan Perkara Nomor 100/PUU- XVIII/2020). Uraian pendapat berbeda (dissenting opinion) saya mengenai konstituionalitas Pasal 87 huruf b Undang-Undang a quo terbagi dalam 3 (tiga) koridor, yakni: 1). esensi materi ketentuan peralihan; 2). interpretasi terhadap norma a quo; dan 3). isu konstitusionalitas dalam norma a quo. 1. Esensi Materi Ketentuan Peralihan [6.7] Menimbang bahwa dalam Lampiran II angka 127 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan bahwa materi ketentuan peralihan dalam suatu peraturan perundang-undangan memang dapat diatur secara fakultatif untuk: a). menghindari terjadinya kekosongan hukum; b). menjamin kepastian hukum; c). memberikan perlindungan bagi pihak yang terkena dampak perubahan Peraturan Perundang-undangan; dan d). mengatur hal-hal yang bersifat sementara. Jika dikaitkan dengan prinsip negara hukum (rule of law) dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 maka materi ketentuan peralihan secara esensial dapat diatur semata-mata untuk menjamin agar tidak terjadi kerugian dan/atau kesewenang-wenangan terhadap pihak yang terkena dampak dari perubahan peraturan perundang-undangan. Dalam kalimat lain, materi ketentuan peralihan sama sekali tidak boleh secara sengaja dibuat untuk memberi ‘keuntungan’ (privilege) bagi suatu entitas hukum, siapapun dan apapun, sebab hal ini dapat menyebabkan terlanggarnya prinsip “kepastian hukum yang adil” berdasarkan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. [6.8] Menimbang bahwa sekedar perbandingan, dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi diatur norma ketentuan peralihan bahwa: “Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku: a). hakim konstitusi yang saat ini menjabat sebagai Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi tetap menjabat sebagai Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi sampai dengan masa jabatannya berakhir berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang 139 Mahkamah Konstitusi;” dan “b). hakim konstitusi yang saat ini menjabat tetap menjabat sampai dengan diberhentikan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi”. Model pengaturan norma ketentuan peralihan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 ini jelas sejalan dengan pedoman dan esensi pengaturan norma ketentuan peralihan dalam Lampiran II angka 127 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagai salah satu koridor jaminan “kepastian hukum yang adil” (vide Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945) untuk menyusun suatu materi ketentuan peralihan dalam peraturan perundang-undangan dengan metode yang pasti, baku, dan standar. [6.9] Menimbang bahwa berdasarkan materi kentuan peralihan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tersebut, Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Konstitusi yang sedang menjabat saat itu terhindar dari potensi kerugian dan/atau kesewenang-wenangan yang dapat terjadi dari suatu perubahan Undang-Undang sehingga mereka saat itu tetap dapat berdasar pada peraturan perundang- undangan yang lama secara sementara (transisional) sampai dengan jabatannya berakhir berdasarkan Undang-Undang yang lama dan sama sekali tidak diuntungkan (mendapat privilige) berdasarkan Undang-Undang yang baru. Oleh karena itu, materi ketentuan peralihan dalam peraturan perundang-undangan (termasuk Undang-Undang) umumnya dibuat untuk memberikan jaminan perlindungan bagi pihak yang terdampak dari perubahan peraturan perundang- undangan sehingga umumnya dibuat dalam suatu konsep pengaturan bahwa pihak yang terdampak dari perubahan Peraturan Perundang-undangan itu tetap dapat mengikuti dan/atau didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang lama secara sementara (transisional). [6.10] Menimbang bahwa pihak yang terdampak dari perubahan Peraturan Perundang-undangan memang dapat saja diatur untuk mengikuti peraturan perundang-undangan yang baru sepanjang hal itu “tidak merugikan”. Namun, meskipun demikian, suatu materi ketentuan peralihan dalam peraturan perundang- undangan pada esensinya sama sekali tidak dibolehkan untuk secara sengaja dibuat dalam rangka memberi ‘keuntungan’ (privilege) bagi suatu entitas hukum. Batas maksimal yang dapat diatur berdasarkan penalaran yang wajar melalui suatu materi ketentuan peralihan dalam peraturan perundang-undangan adalah agar 140 pihak yang terdampak dari perubahan peraturan perundang-undangan itu “tidak dirugikan” dan bukan justru “diuntungkan” atau mendapat privilege tertentu. 2. Interpretasi Terhadap Rumusan Norma a quo [6.11] Menimbang bahwa Pasal 87 huruf b Undang-Undang a quo sebagai salah satu materi ketentuan peralihan dalam Undang-Undang a quo selengkapnya berbunyi: “Hakim konstitusi yang sedang menjabat pada saat Undang-Undang ini diundangkan dianggap memenuhi syarat menurut Undang-Undang ini dan mengakhiri masa tugasnya sampai usia 70 (tujuh puluh) tahun selama keseluruhan masa tugasnya tidak melebihi 15 (Iima belas) tahun”. [6.12] Menimbang bahwa jika didasarkan pada pedoman Teknik Penyusunan Peraturan Perundangan yang tercantum dalam Lampiran II angka 127 Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan maka norma ketentuan peralihan dalam Undang-Undang a quo (khususnya Pasal 87 huruf b) saya yakini bukan merupakan model yang lazim, baku, dan standar, sebab dengan berlakunya norma a quo, secara nyata dan terang benderang memberi keuntungan (privilege) tertentu bagi pihak yang terkena dampak dari perubahan peraturan perundang-undangan, alih-alih sekedar “tidak merugikan” sebagaimana salah satu prinsip dan tujuan dasar dari dirumuskannya suatu materi ketentuan peralihan dalam peraturan perundang-undangan. [6.13] Menimbang bahwa eksistensi dan keberlakuan norma Pasal 87 huruf b Undang-Undang a quo, selain memang dimohonkan oleh semua pemohon dalam seluruh perkara pengujian Undang-Undang a quo terhadap UUD NRI Tahun 1945 (Perkara Nomor 90/PUU-XVIII/2020, Perkara Nomor 96/PUU-XVIII/2020, dan 100/PUU-XVIII/2020), juga menjadi salah satu bukti yang terang benderang bahwa Pembentuk Undang-Undang telah secara sengaja masuk sangat jauh dan begitu dalam kepada salah satu dimensi yang paling fundamental bagi independensi dan imparsialiatias kekuasaan kehakiman, in casu Mahkamah Konstitusi. Pembentuk Undang-Undang casu quo menjadi sangat menentukan dan bahkan secara nyata memberi keuntungan (privilege) yang tidak terbantahkan bagi eksistensi sebagian besar Hakim Konstitusi saat ini yang dijadikan sebagai adressat personal (propia) melalui keberlakuan norma a quo. 141 [6.14] Menimbang bahwa oleh karena itu, saya berpendapat norma a quo sejatinya memang merupakan materi Undang-Undang yang secara sengaja melanggar etika hubungan antar sesama “Lembaga Negara yang disebut dalam UUD”. Padahal, masih segar dalam ingatan kolektif kita bahwa beberapa kali Mahkamah, setidaknya saya, telah berupaya keras untuk menjaga hal ini melalui beberapa Putusan terdahulu, khususnya pada putusan-putusan yang pada hakikatnya bermaksud memberikan kesempatan terhadap Pembentuk Undang- Undang untuk melakukan suatu atau berbagai perbaikan hukum melalui perubahan atau penggantian Undang-Undang. 3. Isu Konstitusionalitas Dalam Norma a quo [6.15] Menimbang bahwa sebagaimana yang beberapa kali saya ungkapkan dalam dinamika persidangan, eksistensi Pasal 87 huruf b Undang-Undang a quo menjadi salah satu bukti nyata dan terang-benderang yang menyebabkan sebagian besar Hakim Konstitusi yang ada saat ini menjadi sangat diuji kualitas kenegarawanannya. Dengan berlakunya Pasal 87 huruf b Undang-Undang a quo khususnya secara personal terhadap sebagian besar Hakim Konstitusi yang ada saat ini, teramat sulit bagi Mahkamah untuk dapat terhindar dari bias subjektif dalam memeriksa, mengadili, dan memutus konstitusionalitas Pasal 87 huruf b Undang- Undang a quo yang dimohonkan oleh semua Pemohon dalam seluruh perkara pengujian (Perkara Nomor 90/PUU-XVIII/2020, Perkara Nomor 96/PUU-XVIII/2020, dan 100/PUU-XVIII/2020). [6.16] Menimbang bahwa saya berbeda pendapat dengan pertimbangan Mahkamah bahwa: “… Undang-Undang a quo mengecualikan semua hakim konstitusi … memberikan status hukum kepada semua Hakim Konstitusi…”, sebab hal ini secara faktual berbeda dengan realita bahwa terdapat pula 2 (dua) orang Hakim Konstitusi yang syarat pengangakatan, masa kerja, dan/atau usia pensiunnya tetap memenuhi syarat, baik menurut Undang-Undang yang lama maupun Undang-Undang yang baru. Selain itu, saya juga berbeda pendapat dengan pertimbangan Mahkamah yang menyatakan: “… Pasal 87 huruf b adalah sebagai norma ‘jembatan/penghubung’ dalam rangka memberlakukan ketentuan Pasal 15 Undang-Undang a quo…”, sebab Pasal 87 huruf b Undang-Undang a quo dalam keyakinan saya jauh lebih nampak sebagai suatu norma materi pokok yang secara 142 nyata memberi keuntungan (privilege) bagi sebagian besar Hakim Konstitusi yang ada saat ini, alih-alih sebagai suatu materi ketentuan peralihan yang umumnya dimaksudkan agar pihak yang terdampak dari perubahan Peraturan Perundang- undangan (in casu: sebagian besar Hakim Konstitusi yang ada saat ini) sekedar “tidak dirugikan”. [6.17] Menimbang bahwa hal tersebut di atas secara eksplisit mendapat afirmasi dalam alat bukti berupa keterangan tertulis Presiden untuk Perkara Nomor 90/PUU-XVIII/2020, Perkara Nomor 96/PUU-XVIII/2020, dan 100/PUU-XVIII/2020, yang pada pokoknya menyatakan bahwa: “…Pembentuk Undang-Undang menghendaki agar mempertahankan eksistensi Hakim Konstitusi yang sedang menjabat untuk dianggap tetap memenuhi syarat menurut Undang-Undang ini”. Namun, saya tidak mendapatkan afirmasi mengenai hal ini dalam bentuk keterangan Dewan Perwakilan Rakyat. Dengan adanya kehendak Presiden yang terafirmasi secara tertulis tersebut, tetapi sama sekali tidak terdapat afirmasi Dewan Perwakilan Rakyat mengenai hal itu secara tertulis, saya berpendapat bahwa tidak terdapat bukti tertulis yang cukup apalagi sempurna untuk membuktikan bahwa afirmasi itu merupakan suatu intensi kolektif dari Pembentuk Undang-Undang. Jika pun memang afirmasi itu diterima sebagai sesuatu yang dianggap benar dan baik untuk keberlangsungan supremasi konstitusi maka saya justru berpendapat sebaliknya, bahwa kehendak (intensi) tersebut justru sangat berpotensi besar mereduksi dan bahkan menegasikan prinsip negara hukum berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 dan prinsip kemerdekaan kekuasaan kehakiman berdasarkan Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. [6.18] Menimbang bahwa oleh karena itu, saya pun berbeda pendapat dengan pertimbangan Mahkamah yang memandang perlu untuk mengambil tindakan hukum berupa konfirmasi kepada lembaga yang mengajukan Hakim Konstitusi yang sedang menjabat saat ini berdasarkan 3 (tiga) argumentasi utama, yakni karena: 1). tindakan hukum berupa konfirmasi itu sama sekali tidak dikenal dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, baik berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 maupun berbagai peraturan perundang-undangan; 2). tindakan hukum berupa konfirmasi itu sangat berisiko bagi kewibawaan Mahkamah serta prinsip 143 kemerdekaan kekuasaan kehakiman, supremasi konstitusi, dan negara hukum (rule of law); dan 3). tidak kah tindakan hukum berupa konfirmasi itu dapat memicu terbentuknya pemahaman dan/atau bahkan afirmasi bahwa Hakim Konstitusi justru benar-benar merupakan reprensentasi dari tiap-tiap lembaga pengusul (in casu: Mahkamah Agung, Dewan Perwakilan Rakyat, dan/atau Presiden)? [6.19] Menimbang bahwa saya juga berpendapat dengan dinyatakannya Pasal 87 huruf b Undang-Undang a quo bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunya kekuatan hukum mengikat, pihak yang terkena dampak (in casu: sebagian besar Hakim Konstitusi yang ada saat ini) sama sekali “tidak sepenuhnya dirugikan”, melainkan hanya sekedar “tidak mendapat keuntungan (privilege) yang tidak semestinya”. Oleh karena itu, dengan menghindari “keuntungan (privilege) yang tidak semestinya” maka justru disinilah sifat kenegarawanan seorang Hakim Konstitusi menjadi sangat diuji, sebab seorang negarawan sejatinya senantiasa perlu memikirikan gambaran dan nasib generasi yang akan datang, bukan sekedar larut dalam kepentingan dan keinginan sesaat. [6.20] Menimbang bahwa terhadap seluruh perkara pengujian Undang-Undang a quo (baik secara formil maupun materiil), saya telah berupaya keras untuk mencoba tetap berbuat adil bagi diri sendiri dan kaum kerabat saya sesama Hakim Konstitusi sebagaimana ajaran agama yang saya anut. Saya meyakini bahwa perintah Tuhan untuk senantiasa berbuat adil termasuk terhadap diri sendiri dan kaum kerabat ini juga termuat dalam kitab suci agama lain, meskipun mungkin dalam narasi yang sedikit berbeda. Saya sungguh kesulitan dan nyaris tidak mampu lagi membangun argumentasi lain yang (mungkin saja) dapat mempertahankan kebersamaan ini, sebab cara dan sikap batin (niat ingsun) Pembentuk Undang- Undang dalam berbagai materi, khususnya Pasal 87 huruf b, dalam Undang-Undang a quo, secara nyata dan begitu terang benderang menyebabkan terlanggarnya beberapa prinsip konstitusional dalam UUD NRI Tahun 1945, khususnya prinsip negara hukum (rule of law) berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 dan prinsip kemerdekaan kekuasaan kehakiman berdasarkan Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Pilihan sikap dan pendapat berbeda (dissenting opinion) ini saya lakukan semata-mata dan tidak lain justru didasarkan pada kecintaan sejati saya yang tulus pada kebersamaan selama ini serta yang paling utama: demi mewujudkan keberlangsungan supremasi hukum dan konstitusi di Indonesia. 144 [6.21] Menimbang bahwa dalam dinamika persidangan sangat dapat dirasakan bahwa eksistensi beberapa norma, tidak terkecuali dan khususnya Pasal 87 huruf b, dalam Undang-Undang a quo, menyebabkan terjadinya suasana yang sangat kalkulatif sehingga di antara kita sesama Hakim Konstitusi, baik diakui secara eksplisit maupun tidak, cenderung mengambil sikap saling menunggu (wait and see) serta penuh harap dan pamrih (full of stake) terhadap pilihan sikap dari Hakim Konstitusi lainnya. Dalam pandangan Richard A. Posner pada buku How Judges Think, tendensi semacam ini secara proporsional memang dinilai manusiawi karena hakim yang notabene juga manusia biasa secara alamiah merupakan homo economicus (makhluk yang senantiasa berhitung/kalkulatif), tetapi dalam lanjutan narasinya, Richard A. Posner mengemukakan bahwa tendensi semacam ini sangat berbahaya bagi keberlangsungan jaminan supremasi hukum dan konstitusi, sebab independensi dan imparsialitas Hakim seharusnya juga senantiasa terjaga, termasuk dari pengaruh koleganya, dalam semangat dan prinsip kolegialitas (collegiality). [6.22] Menimbang bahwa oleh karena itu, Pembentuk Undang-Undang seharusnya sejak awal dapat mengatur norma ketentuan perailihan yang lebih baik daripada yang telah tercantum dalam Pasal 87 huruf b Undang-Undang a quo. Terlebih lagi Mahkamah juga mengabulkan permohonan sepanjang terkait konstitusionalitas Pasal 87 huruf a yang meskipun memiliki alasan konstitusionalitas berbeda dengan Pasal 87 huruf b, tetapi secara esensial keduanya saya anggap sama oleh karena sama-sama diatur dalam Bab mengenai Ketentuan Peralihan yang begitu terasa nampak dibuat secara tergesa-gesa dan sangat tidak cermat sejak awalnya dan secara esensial dapat dinilai cukup beralasan sebagai lebih berorientasi untuk memberi “keuntungan (privilege)” bagi sebagian besar Hakim Konstitusi yang ada saat ini, alih-alih sekedar “tidak dirugikan” sebagaimana salah satu tujuan dan prinsip dasar dari suatu materi ketentuan peralihan dalam peraturan perundang-undangan. [6.23] Menimbang bahwa dengan demikian, saya berpendapat Mahkamah seharusnya MENGABULKAN permohonan Pemohon dengan menyatakan Pasal 87 huruf b Undang-Undang a quo bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 145 C. Alasan Berbeda Hakim Konstitusi Saldi Isra [6.24] Menimbang bahwa terhadap Putusan Mahkamah a quo, saya Hakim Konstitusi Saldi Isra memiliki alasan berbeda (concurring opinion) terhadap Pasal 87 huruf b UU 7/2020. Dalam hal ini, dengan segala gradasinya, sebagian publik atau masyarakat menganggap norma Pasal 87 huruf b UU 7/2020 memberikan keuntungan kepada beberapa orang hakim konstitusi yang pengisian jabatannya dilakukan berdasarkan undang-undang sebelumnya. Dalam batas penalaran yang wajar, anggapan demikian menjadi sesuatu yang bisa diperhadapkan dengan asas umum ketika terjadi masa transisi atau peralihan peraturan perundang-undangan lama kepada peraturan perundang-undangan baru, yaitu “pemberlakuan hukum baru tidak boleh merugikan pihak yang terkena dampak atas perubahan peraturan perundang-undangan tersebut”. [6.25] Menimbang bahwa berkenaan dengan hal di atas, diperlukan penjelasan lebih elaboratif, bagaimana jikalau pemberlakuan ketentuan perubahan atau transisional tersebut secara faktual tidak merugikan, tetapi sebaliknya, dianggap menguntungkan bagi pihak yang terdampak? Terdapat beberapa alasan atau cara dalam memandang pemberlakuan demikian. Pertama, secara sederhana, perumusan peraturan atau norma yang dianggap menguntungkan tersebut tentunya dapat dinilai telah memenuhi asas “pemberlakuan hukum baru tidak boleh merugikan pihak yang terkena dampak atas perubahan peraturan perundang-undangan” tersebut. Dalam pengertian yang lebih longgar dan umum, pemberlakuan demikian juga termaktub dalam asas hukum lex favor reo (a more favourable clause), yaitu dalam hal terdapat perubahan peraturan perundang-undangan dapat digunakan peraturan perundang-undangan yang menguntungkan pihak yang terkena dampak perubahan dimaksud. Berkenaan dengan hal ini, secara doktriner asas lex favor reo (a more favourable clause) merupakan asas hukum umum yang mengandung makna: jika terjadi perubahan perundang-undangan, diterapkan aturan yang meringankan bagi setiap orang yang terdampak dari perubahan aturan tersebut. Kedua, sepanjang formulasi peraturan atau norma transisional tersebut murni merupakan bahagian dari pertimbangan pembentuk undang-undang sebagai upaya mencapai politik hukum perubahan undang-undang dimaksud dan bukan 146 merupakan “pesanan” atau “kehendak” dari mereka yang terdampak, hal demikian tentu dapat dibenarkan. Terlebih lagi, dalam sistem dan proses pembentukan undang-undang di Indonesia, sebagaimana termaktub dalam Pasal 20 UUD 1945, pihak yang terdampak dalam pemberlakuan ketentuan transisional (in casu Pasal 87 huruf b) tersebut bukanlah merupakan bagian dari lembaga negara yang terlibat atau ikut membahas undang-undang. Merujuk bentangan empirik yang ada, sejak awal pembentukannya, Mahkamah Konstitusi, terlebih lagi hakim konstitusi, memang menghindari untuk terlibat dalam proses pembentukan undang-undang, termasuk dalam proses pembentukan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Ketiga, secara konstitusional, perihal usia, masa jabatan, dan periodisasi masa jabatan hakim konstitusi tidak diatur secara eksplisit dalam UUD 1945. Berbeda halnya dengan pengisian jabatan ketua dan wakil ketua Mahkamah Konstitusi, Pasal 24C ayat (4) UUD 1945 secara eksplisit menyatakan posisi tersebut dipilih dari dan oleh hakim konstitusi. Artinya, jika suatu undang-undang mengatur pengisian ketua dan wakil ketua menentukan lain, hal demikian tentunya menimbulkan persoalan konstitusional yang serius. Keempat, sebagaimana dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XIV/2016, berkenaan dengan “rumpun jabatan” hakim konstitusi, terutama berkaitan dengan batas usia, masa jabatan, dan periodisasi masa jabatan menjadi kewenangan pembentuk pembentuk undang-undang (open legal policy) untuk menentukannya. Hal demikian diperkenankan sepanjang tidak melanggar pembatasan prinsip open legal policy, termasuk prinsip rasionalitas. Karena penentuan tersebut menjadi kewenangan pembentuk undang-undang maka pemberlakuannya pun menjadi kewenangan pembentuk undang-undang. Artinya, jika Mahkamah menilai pemberlakuan dalam norma transisional dimaksud, sama saja Mahkamah Konstitusi menilai kembali substansi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XIV/2016. [6.26] Menimbang bahwa sebagian publik memandang pemberlakuan perubahan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi terbaru akan mengurangi independensi dan kemandirian hakim konstitusi dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Pandangan demikian tidaklah benar. Hakim Konstitusi, khususnya saya, tetap akan memegang teguh integritas dan profesionalitas dalam 147 menangani perkara-perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah. Ihwal ini dapat dinilai setidaknya sejak Undang-Undang Mahkamah Konstitusi ini diundangkan hingga dijatuhkannya Putusan a quo pada hari ini. Oleh karena itu, publik dapat ikut terus memantau dan menilai bagaimana sikap, tindakan, dan perilaku dari masing-masing hakim konstitusi selama masa jabatannya, khususnya dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. [6.27] Menimbang bahwa oleh karena sebagian publik atau masyarakat menganggap norma Pasal 87 huruf b UU 7/2020 memberikan keuntungan terhadap sebagian hakim konstitusi, Mahkamah Konstitusi perlu menemukan titik setimbang antara hakim yang dianggap diuntungan tersebut dengan tiga lembaga (Presiden, DPR, dan Mahkamah Agung) yang diberikan wewenang untuk mengajukan hakim konstitusi. Dalam hal ini, saya sependapat dengan pertimbangan Putusan a quo bahwa diperlukan tindakan hukum berupa konfirmasi kepada lembaga yang mengajukan hakim konstitusi yang saat ini sedang menjabat. Sebagaimana ditegaskan lebih lanjut dalam Putusan a quo, konfirmasi dimaksud mengandung arti bahwa hakim konstitusi melalui Mahkamah Konstitusi menyampaikan pemberitahuan ihwal melanjutkan masa jabatannya yang tidak lagi mengenal adanya periodisasi kepada lembaga pengusul (DPR, Presiden, dan Mahkamah Agung). D. Alasan Berbeda dan Pendapat Berbeda Hakim Konstitusi Suhartoyo Bahwa terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PUU-XVIII/2020, saya Hakim Konstitusi Suhartoyo mempunyai pendapat dan/atau alasan hukum yang berbeda dengan uraian pertimbangan hukum sebagai berikut: Dalam pengujian materil Perkara Nomor 96/PUU-XVIII/2020 [6.28] Menimbang bahwa selain uraian pertimbangan hukum yang saya kemukakan dalam putusan pengujian formil sebelumnya, dalam pengujian materiil saya berpendapat pembuktian tentang kedudukan hukum Pemohon dan pokok permohonan tidak dapat dipisahkan dan harus pula dibahas secara bersamaan. Selanjutnya, berkaitan pada bagian materi atau subtansi norma-norma yang dilakukan perubahan dan kemudian dilakukan pengujian oleh Pemohon, yaitu Pemohon Nomor 96/PUU-VIII/2020 yang menguji konstitusionalitas norma Pasal 87 huruf b dan huruf a UU 7/2020, adalah berkaitan dengan jabatan Hakim Mahkamah 148 Konsitusi, maka pada bagian materi ataupun substansi ini pun saya juga berpendapat sama, yaitu oleh karena hal-hal tersebut berkenaan dengan rumpun jabatan Hakim Mahkamah Konstitusi, baik syarat-syarat, tata cara pengusulan/pengangangkatan, masa jabatan, usia pensiun, periodisasi, dan masa jabatan wakil/ketua termasuk tata cara pemilihannya. Dengan demikian menurut saya hal-hal tersebut tidak dapat dipisahkan dengan pendapat saya dalam mempertimbangkan dan menyimpulkan dalam pengujian formil. Sebab, substansi perubahan yang dilakukan ke dalam UU 7/2020 adalah justru hal-hal pokok yang ditindaklanjuti oleh pembentuk undang-undang dengan menggunakan sistem kumulatif terbuka akibat adanya putusan Mahkamah Konstitusi. [6.29] Menimbang bahwa oleh karena itu tidak dapat dipisahkan antara proses pembentukan/perubahan dengan substansi atau materi undang-undangnya sepanjang berkenaan dengan hal-hal yang masih berkaitan dengan jabatan hakim. Sehingga, menurut saya oleh karena materi permohonan atas perkara-perkara tersebut yang diajukan oleh Pemohon masih berkaitan erat dengan desain jabatan hakim, maka perubahan pada bagian materi UU 7/2020 menjadi satu kesatuan yang keutuhannya tetap harus diberikan perlindungan dari persoalan-persoalan yang bertujuan untuk menilai konstitusionalitasnya atas norma-norma perubahan dimaksud. Terlebih, dalam perspektif pembentuk undang-undang melakukan perubahan undang-undang karena menindaklanjuti atau akibat adanya putusan Mahkamah Konstiusi dan dengan menggunakan instrumen kumulatif terbuka, maka dalam hal ini pembentuk undang-undang dapat dikatakan menggunakan “hak privilege”- nya, yang mempunyai sifat khusus dan terbatas, dalam melakukan perubahan undang-undang a quo, karena hanya substansi undang-undang tertentu yang dapat dilakukan pembentukan/perubahan melalui sistem kumulatif terbuka tersebut (vide Pasal 23 UU 12/2011). Dengan demikian, sekiranya ada pihak yang beranggapan perubahan undang-undang a quo terdapat cacat kehendak sebagaimana tidak sesuai dengan yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam menindaklanjuti perubahannya, maka anggapan/pandangannya tersebut seharusnya disampaikan kepada pembentuk undang-undang untuk dilakukan koreksi (legislative review). Sedangkan apabila ada bagian substansi yang tidak ada relevansinya dengan desain jabatan hakim, kemudian turut disertakan dalam 149 perubahan undang-undang a quo, maka jika dianggap ada persoalan konstitsionalitasnya dapat diajukan pengujian di Mahkamah Konstitusi. [6.30] Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan pertimbangan hukum tersebut di atas, dalam perkara permohonan pengujian materiil ini pun saya berpendapat sama seperti dalam mempertimbangkan permohonan pengujian formil dalam putusan sebelumnya, terlepas Pemohon dapat dipertimbangkan kedudukan hukumnya sebagaimana pendapat para Hakim Konsitusi yang lainnya, pada bagian pokok permohonan saya berkesimpulan permohonan-permohonan Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum dan sudah seharusnya Mahkamah Konstitusi menolak permohonan Pemohon tersebut untuk seluruhnya. [6.31] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, saya berkesimpulan akhir, sepanjang permohonan yang bagian amarnya Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan Pemohon, yaitu Pasal 87 huruf a UU 7/2020, saya menyatakan berbeda pendapat baik pertimbangan hukum maupun amar putusannya (dissenting opinion), sedangkan pada bagian putusan Mahkamah Konstitusi yang amarnya menolak permohonan Pemohon, yaitu Pasal 87 huruf b UU 7/2020, saya menyatakan sependapat pada bagian amar putusannya, namun pada alasan-alasan pertimbangan hukumnya memiliki pendapat yang berbeda (concurring opinion). E. Alasan Berbeda Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh [6.32] Menimbang bahwa permohonan Pemohon a quo berkaitan dengan pengujian materiil norma Pasal 87 huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU 7/2020) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. [6.33] Menimbang bahwa terhadap permohonan pengujian materiil norma Pasal 87 huruf b UU 7/2020, saya setuju dengan pendapat mayoritas hakim konstitusi. Namun, khusus terhadap ketentuan yang terdapat pada Pasal 87 huruf a UU 7/2020, yang menyatakan: “Hakim konstitusi yang saat ini menjabat sebagai Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi tetap menjabat sebagai Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi sampai dengan masa jabatannya berakhir 150 berdasarkan ketentuan undang-undang ini;” saya mempunyai alasan yang berbeda sebagai berikut: 1. Bahwa norma Pasal 87 huruf a UU 7/2020 merupakan bagian dari ketentuan peralihan (transitional provision) yang berdasarkan Lampiran II huruf C.4 butir 127 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP) telah menegaskan bahwa ketentuan peralihan memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan peraturan perundang-undangan yang lama terhadap peraturan perundang-undangan yang baru, yang bertujuan untuk: a. menghindari terjadinya kekosongan hukum; b. menjamin kepastian hukum; c. memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan d. mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara. Dengan demikian, ketentuan peralihan (overgangsbepalingen) diperlukan untuk menghindari kekosongan hukum (rechtsvacuum), menjamin kepastian hukum (rechtszekerheid), dan memberikan perlindungan hukum (rechtsbescherming) bagi pihak-pihak yang terkena dampak perubahan regulasi serta bersifat transisional dalam rangka penyesuaian terhadap peraturan perundang- undangan yang baru. Selanjutnya, Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 009/PUU-IV/2006, tanggal 12 Juli 2006, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 121/PUU-VII/2009, tanggal 9 Maret 2011, yang pada pokoknya mengingatkan bahwa ketentuan peralihan yang memuat penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan yang sudah ada pada saat peraturan perundang-undangan baru mulai berlaku dimaksudkan agar peraturan perundang-undangan tersebut dapat berjalan lancar dan tidak menimbulkan permasalahan hukum. 2. Bahwa sebagai konsekuensi perubahan masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi perlu adanya kepastian hukum sehingga harus dituangkan dalam ketentuan peralihan. Terkait hal ini pernah diatur dalam ketentuan peralihan norma Pasal 87 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang 151 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU 8/2011). Namun ketentuan peralihan dalam Pasal 87 huruf a UU 7/2020 berbeda dengan norma Pasal 87 huruf a UU 8/2011. Pasal 87 huruf a UU 7/2020 menyatakan: “Hakim konstitusi yang saat ini menjabat sebagai Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi tetap menjabat sebagai Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi sampai dengan masa jabatannya berakhir berdasarkan ketentuan undang- undang ini.” Sedangkan norma Pasal 87 huruf a UU 8/2011 menyatakan, “Hakim konstitusi yang saat ini menjabat sebagai Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi tetap menjabat sebagai Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi sampai dengan masa jabatannya berakhir berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.” 3. Bahwa apabila dicermati norma Pasal 87 huruf a UU 8/2011 tersebut khususnya frasa “berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi” lebih memberikan kepastian hukum karena norma Pasal 87 huruf a UU 8/2011 merujuk dasar hukum pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih berdasarkan undang-undang yang lama, in casu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU 24/2003). Adapun masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi berdasarkan UU 24/2003 adalah 3 (tiga) tahun, sementara masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi berdasarkan UU 8/2011 adalah 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan. Sedangkan norma Pasal 87 huruf a UU 7/2020 khususnya frasa “berdasarkan ketentuan undang-undang ini” menimbulkan multitafsir karena setidaknya dapat ditafsirkan sebagai berikut. Pertama, Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi yang dipilih dari dan oleh anggota hakim konstitusi berdasarkan UU 8/2011 dianggap tetap menjabat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun sesuai UU 7/2020, yakni dihitung sejak diundangkan pada 29 Oktober 2020. Kedua, Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi yang dipilih dan diangkat berdasarkan UU 8/2011 akan menjabat selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan sejak dipilih dari dan oleh anggota hakim konstitusi berdasarkan UU 8/2011. 4. Bahwa dengan demikian, norma Pasal 87 huruf a UU 7/2020 menimbulkan pertanyaan, apakah Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi yang saat ini 152 sedang menjabat, masa jabatannya akan secara otomatis berlaku untuk masa jabatan 5 (lima) tahun? Ataukah ketentuan masa jabatan 5 (lima) tahun tersebut baru akan berlaku pada masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua yang baru dipilih berdasarkan UU 7/2020? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, saya mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: a. Mengingat pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi diatur di dalam Pasal 24C ayat (4) UUD 1945, maka menjadi penting untuk mengetahui dan memahami makna original intent dari ketentuan yang menyatakan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh anggota hakim konstitusi. Berdasarkan risalah perubahan UUD 1945 yang memuat perdebatan pada Panitia Ad Hoc I BP MPR (vide Naskah Komprehensif Perubahan UUD Tahun 1945: Buku VI Kekuasaan Kehakiman, 2010), maka setidaknya ada dua pendapat yang mengemuka terkait dengan mekanisme pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, yaitu: 1) Pendapat yang disampaikan oleh Soetjipto dari Fraksi Utusan Golongan. Kala itu ia mengusulkan rumusan perubahan Pasal 25 UUD 1945. Pada Pasal 25 ayat (3), ia mengusulkan: “Ketua Mahkamah Konstitusi diangkat oleh Presiden dari calon yang dipilih oleh dan antara para hakim konstitusi”. (hlm. 134-135); 2) Pendapat yang disampaikan oleh I Dewa Gede Palguna dari Fraksi PDI Perjuangan mengusulkan: “…Ketua Mahkamah Konstitusi diangkat oleh Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPR…” (hlm. 136). Merujuk pada Naskah Komprehensif Perubahan UUD Tahun 1945 tersebut, diketahui bahwa tidak ada pembahasan khusus mengenai masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dalam Panitia Ad Hoc I BP MPR. b. Pendapat yang disampaikan oleh Ahli Pemohon, Prof. Dr. I Gde Pantja Astawa, yang di antaranya menyatakan bahwa ketentuan Pasal 87 huruf a UU 7/2020 tidak konsisten dengan Pasal 4 ayat (3) dan ayat (3a) UU 7/2020 juncto Pasal 15 ayat (2) huruf d dan Pasal 23 ayat (1) huruf c UU 7/2020. Menurutnya, dengan mendasarkan diri pada prinsip bahwa hukum itu adalah sebuah sistem, maka undang–undang sebagai hukum tertulis adalah juga sebuah sistem. Dengan demikian, maka seharusnya semua norma pasal– pasal yang ada dalam sebuah undang–undang harus saling berhubungan 153 dan tidak saling menegasi satu dengan yang lain, sehingga akan menjadi satu kesatuan norma. Dalam konteks ini, Pasal 4 ayat (3) UU 7/2020 secara jelas dan tegas menyatakan, “Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh anggota hakim konstitusi untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi”. Lebih lanjut, Ahli Pemohon menyampaikan perlunya untuk mencermati kata “dipilih” dan frasa “tanggal pengangkatan” sebab jabatan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi yang dipilih dari dan oleh anggota hakim konstitusi adalah dimulai dari tanggal pengangkatannya. Oleh karena masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pengangkatannya, maka pengakhirannya pun harus dihitung sejak atau pada saat diangkatnya Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi yang baru. Atas dasar itu, seharusnya Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi yang sedang menjabat saat ini mengakhiri masa jabatannya sebagai Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi sampai diangkatnya Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi yang baru berdasarkan ketentuan UU 7/2020. Inilah ratio legis dan logika hukum yang terkandung dalam ketentuan Pasal 4 ayat (3) UU 7/2020. Namun, rumusan norma yang terkandung pada Pasal 87 huruf a UU 7/2020 justru menentukan lain, yakni “Hakim konstitusi yang saat ini menjabat sebagai Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi tetap menjabat sampai dengan masa jabatannya berakhir berdasarkan ketentuan undang–undang ini;” sehingga hal ini secara terang telah menimbulkan pertentangan dan inkonsistensi dengan norma Pasal 4 ayat (3) UU 7/2020. c. Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi adalah setara atau sederajat dengan hakim konstitusi lainnya yang dipilih dan ditetapkan sesuai persyaratan dan mekanisme yang ditentukan dalam UUD 1945. Pada umumnya seseorang yang terpilih menduduki jabatan tersebut adalah yang dipandang terbaik di antara sesama hakim konstitusi yang sama-sama memenuhi kualifikasi dan persyaratan yang ditentukan oleh Konstitusi (equality among the equals). Jabatan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi pada hakikatnya hanyalah “primus interpares”, yakni sekedar didahulukan dari para hakim konstitusi yang lain. Didahulukan selangkah dan ditinggikan seranting. Oleh karena itu, perlu ada kesempatan yang sama bagi 154 hakim konstitusi untuk menjadi primus interpares. Adanya kesempatan yang sama tersebut pada hakikatnya bersesuaian dengan prinsip dasar yang selama ini dijunjung oleh Mahkamah, yakni memperlakukan sama terhadap hal yang sama dan memperlakukan berbeda terhadap hal yang berbeda. 5. Bahwa terkait dengan masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) UU 7/2020 yang berbunyi, “Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh anggota hakim konstitusi untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi”, baru akan berlaku apabila Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh anggota hakim konstitusi berdasarkan UU a quo. 6. Bahwa terkait dengan pemangku jabatan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi saat ini, agar tidak menimbulkan multitafsir, maka frasa “sampai dengan masa jabatannya berakhir berdasarkan ketentuan undang-undang ini” dalam Pasal 87 huruf a UU 7/2020, harus dimaknai Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi yang sedang menjabat berdasarkan Pasal 4 ayat (3) UU 8/2011 untuk masa jabatan selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, namun sebagai konsekuensi berlakunya ketentuan peralihan yaitu Pasal 87 huruf a UU 7/2020 maka secara otomatis jabatan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi saat ini diperpanjang untuk paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan sehingga total masa jabatan yang bersangkutan adalah 5 (lima) tahun. [6.34] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, permohonan Pemohon berkenaan dengan norma Pasal 87 huruf a UU 7/2020 khususnya frasa “sampai dengan masa jabatannya berakhir berdasarkan ketentuan undang-undang ini” beralasan menurut hukum untuk sebagian sepanjang tidak dimaknai masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi yang dipilih berdasarkan Pasal 4 ayat (3) UU 8/2011 tetap menjabat sebagai Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi sampai dengan masa jabatannya berakhir yang secara akumulasi tidak lebih dari 5 (lima) tahun. 155 F. Pendapat Berbeda Hakim Konstitusi Anwar Usman [6.35] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya memohon agar Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian materiil atas norma Pasal 87 huruf a dan huruf b UU 7/2020 yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 87 huruf a UU 7/2020: “Hakim konstitusi yang saat ini menjabat sebagai Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi tetap menjabat sebagai Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi sampai dengan masa jabatannya berakhir berdasarkan ketentuan undang-undang ini.” Pasal 87 huruf b UU 7/2020: “Hakim konstitusi yang sedang menjabat pada saat Undang-Undang ini diundangkan dianggap memenuhi syarat menurut Undang-Undang ini dan mengakhiri masa tugasnya sampai usia 70 (tujuh puluh) tahun selama keseluruhan masa tugasnya tidak melebihi 15 (Iima belas) tahun.” Terhadap dua ketentuan yang diajukan oleh Pemohon, yaitu Pasal 87 huruf a dan Pasal 87 huruf b UU 7/2020, akan dipertimbangkan terlebih dahulu permohonan Pemohon yang menguji ketentuan Pasal 87 huruf b UU 7/2020, sesuai dengan urutan dan sistematika permohonan yang diajukan oleh Pemohon. [6.36] Menimbang bahwa terhadap ketentuan Pasal 87 huruf b UU 7/2020, Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi menyatakan ketentuan Pasal 87 huruf b UU 7/2020 inkonstitusional bersyarat, sepanjang tidak dimaknai, “Hakim Konstitusi yang sedang menjabat harus telah berusia 55 (lima puluh lima) tahun”, sehingga Pasal 87 huruf b UU 7/2020 selengkapnya berbunyi: “Hakim Konstitusi yang sedang menjabat pada saat Undang-Undang ini diundangkan meneruskan jabatannya apabila telah memenuhi ketentuan Pasal 15 Undang-Undang ini dan mengakhiri tugasnya sampai usia 70 (tujuh puluh) tahun selama keseluruhan masa tugasnya tidak melebihi 15 (Iima belas) tahun”. Terhadap permohonan a quo, Pemohon mengajukan dua alas/dasar pengujian, yaitu Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945. [6.37] Menimbang bahwa terhadap permohonan a quo, seharusnya Mahkamah menjatuhkan putusan dengan mendasarkan kepada setidaknya dua hal, yaitu: 1) penerapan prinsip atau kaedah pembentukan peraturan perundangan-undangan yang baik; dan 2) penerapan prinsip kepastian hukum yang adil, sekaligus prinsip kesamaan di hadapan hukum terhadap pemberlakuan sebuah norma. 156 Bahwa norma di dalam suatu pembentukan peraturan perundang- undangan, adalah suatu sistem yang saling melengkapi satu sama lain. Tidak boleh di dalam pembentukan sebuah undang-undang ada norma yang justru menegasikan norma lainnya. Jika hal tersebut terjadi, maka dapat disimpulkan bahwa penyusunan pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut keluar atau tidak sesuai dengan kaedah pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Demikian pula halnya terhadap kedudukan ketentuan peralihan suatu undang-undang, ia tidak memiliki fungsi untuk menegasikan suatu norma di dalam ketentuan pokok UU dimaksud, melainkan hanya untuk menjaga proses transisional keberlakuan suatu UU, agar dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan dan kesinambungan, dari keberlakuan UU yang lama terhadap UU yang baru. Oleh karena itu, fungsi bagian ketentuan peralihan di dalam pembentukan suatu UU, sebagaimana dimuat dalam Butir 127 Lampiran UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, adalah: a. Menghindari terjadinya kekosongan hukum; b. Menjamin kepastian hukum; c. Memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan d. Mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara. Dengan demikian telah jelas, bahwa ketentuan peralihan, tidak boleh menegasikan ketentuan pokok yang telah mengatur dengan jelas dan rinci, mengenai keberlakuan suatu rumusan norma. [6.38] Menimbang bahwa selain itu penerapan prinsip kepastian hukum yang adil sekaligus prinsip kesamaan di hadapan hukum, terhadap pemberlakuan sebuah norma, harus diterapkan secara bersama dan sekaligus dalam pengujian Pasal 87 huruf b UU 7/2020. Jika ketentuan peralihan di dalam UU a quo tetap diberlakukan, maka jelas terjadi contradictio interminis, atau pertentangan di antara norma-norma di dalam suatu UU, yang berdampak kepada terjadinya ketidakpastian hukum (legal uncertainty). Di samping itu, bisa membawa dampak negatif lain yaitu menciptakan kerugian konstitusional warga negara termasuk Pemohon. 157 Dalam konteks ini syarat minimal usia 55 tahun bagi Hakim Konstitusi telah diatur secara jelas dan tegas (expressis verbis) di dalam ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf d juncto Pasal 23 ayat (1) huruf c UU No. 7/2020. Sehingga dengan demikian, ketentuan peralihan Pasal 87 huruf b telah secara jelas dan nyata menegasikan ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf d juncto Pasal 23 ayat (1) huruf c UU No. 7/2020. [6.39] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon terkait dengan Pasal 87 huruf b UU 7/2020, yang memohon agar Mahkamah Konstitusi menyatakan ketentuan Pasal 87 huruf b dalam UU 7/2020 inkonstitusional bersyarat, sepanjang tidak dimaknai, “Hakim Konstitusi yang sedang menjabat harus telah berusia 55 (lima puluh lima) tahun”, sehingga Pasal 87 huruf b UU 7/2020 selengkapnya berbunyi: “Hakim Konstitusi yang sedang menjabat pada saat Undang-Undang ini diundangkan meneruskan jabatannya apabila telah memenuhi ketentuan Pasal 15 Undang-Undang ini dan mengakhiri tugasnya sampai usia 70 (tujuh puluh) tahun selama keseluruhan masa tugasnya tidak melebihi 15 (Iima belas) tahun”, beralasan menurut hukum, dan karenanya harus dikabulkan. [6.40] Menimbang bahwa terkait dengan permohonan pengujian Pasal 87 huruf a UU No. 7/2020 menyangkut masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, karena jabatan dimaksud merupakan bagian dari hak memilih dan dipilih dari para Hakim Konstitusi, maka sudah selayaknya dan sewajarnya, jika persoalan tersebut dikembalikan kepada pemangku hak, yakni para Hakim Konstitusi. Meskipun dapat dipahami bahwa kehendak para pembentuk UU berkeinginan untuk menjaga proses transisional kepemimpinan di Mahkamah Konstitusi dapat berjalan dengan baik dan lancar, namun keinginan tersebut harus tetap dikembalikan kepada pemangku hak. Sedangkan periode jabatan Ketua dan Wakil Ketua selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 4 ayat (3a) UU 7/2020, dapat dilaksanakan setelah dilakukannya proses pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi oleh 9 (sembilan) Hakim Konstitusi yang telah memenuhi 158 syarat untuk menjadi Hakim Konstitusi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf d juncto Pasal 23 ayat (1) huruf c UU No. 7/2020. Dengan demikian proses transisional kepemimpinan di Mahkamah Konstitusi dapat berjalan dengan baik dan lancar, tanpa mengurangi hak memilih dan dipilih yang dimiliki oleh sembilan Hakim Konstitusi, yakni 9 hakim konstitusi yang telah memenuhi syarat sebagaimana diuraikan pada ketentuan peralihan Pasal 87 huruf b UU 7/2020 di atas. [6.41] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon terkait dengan Pasal 87 huruf a UU 7/2020 dapat dikabulkan secara bersyarat yakni sepanjang dimaknai bahwa, “Hakim konstitusi yang saat ini menjabat sebagai Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi tetap menjabat sebagai Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi sampai dengan terpilihnya Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi yang baru oleh sembilan Hakim Konstitusi, yang telah memenuhi syarat sebagai Hakim Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d juncto Pasal 23 ayat (1) huruf c UU No. 7/2020”. *** Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, Saldi Isra, Suhartoyo, Manahan M.P. Sitompul, Wahiduddin Adams, dan Arief Hidayat, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal tujuh, bulan Juni, tahun dua ribu dua puluh dua, dan pada hari Rabu, tanggal lima belas, bulan Juni, tahun dua ribu dua puluh dua, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal dua puluh, bulan Juni, tahun dua ribu dua puluh dua, selesai diucapkan pukul 15.43 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, Saldi Isra, Suhartoyo, Manahan M.P. Sitompul, Wahiduddin 159 Adams, dan Arief Hidayat, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Anwar Usman ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Aswanto ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. Saldi Isra ttd. Suhartoyo ttd. Manahan MP Sitompul ttd. Wahiduddin Adams ttd. Arief Hidayat PANITERA PENGGANTI, ttd. Mardian Wibowo